Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Petugas KPPS dan Linmas Pilwali Kota Malang Dapat Kiriman Vitamin dan Jaminan Kesehatan

    Petugas KPPS dan Linmas Pilwali Kota Malang Dapat Kiriman Vitamin dan Jaminan Kesehatan

    Malang(beritajatim.com) – Pj Wali Kota Malang memastikan petugas KPPS dan Linmas yang bertugas di Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jatim mendapat jaminan kesehatan dan kiriman vitamin. Pemkot Malang melalui Dinas Kesehatan telah melakukan distribusi vitamin.

    Dalam Pilkada Serentak yang terdiri dari Pilwali Kota Malang dan Pilgub Jatim ada sekitar 8.316 petugas KPPS dan 2.360 petugas Linmas yang bakal terlibat dalam pesta demokrasi ini.

    “Petugas ini kan harus punya tenaga ekstra dan fisik yang kuat. Kita sudah memberikan vitamin untuk personel dan petugas KPPS. Kami dari Pemda, KPU dan Bawaslu sudah mempersiapkan juga BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, sudah kami proses dan siap,” ujar Iwan, Selasa, (26/11/2024).

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif mengatakan bahwa distribusi vitamin telah diberikan sejak 2 Senin, (25/11/2024) kemarin. Dinkes berharap vitamin ini dapat menjaga kesehatan para petugas yang sedang bekerja.

    “Nutrisi untuk imunitas, isinya seperti suplemen, mulai vitamin B lengkap, zink dan lainnya. Ini untuk menunjang kesehatan mereka. Kami juga sudah screening semua, rekomendasinya sudah sehat. Untuk menunjang kesehatan, kami beri suplemen terbaik,” ujar Husnul.

    Husnul memastikan, bahwa tenaga kesehatan dan tenaga medis akan siaga selama masa pemungutan suara Pilkada Serentak. Petugas kesehatan dari setiap puskesmas di wilayah Kota Malang akan mobile ke setiap TPS yang ada di Kota Malang.

    “Ada 16 puskesmas di tambah faskes lainnya, seperti klinik dan rumah sakit untuk mobile. Nanti, 1 tim memantau 5 sampai 6 TPS,” ujar Husnul. (luc/ted)

  • Jelang pencoblosan, Forkopimko Jakarta Timur lakukan patroli malam

    Jelang pencoblosan, Forkopimko Jakarta Timur lakukan patroli malam

    Jakarta (ANTARA) – Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Timur melakukan patroli malam hari berskala besar di sejumlah kelurahan di wilayah tersebut menjelang pencoblosan Pilkada Jakarta 2024.

    Patroli malam itu diikuti oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Timur M Anwar, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly, Dandim 0505/JT Kolonel Arm Suyikno, Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia, Ketua Bawaslu Jakarta Timur Willem J Wetik dan Satpol PP Jakarta Timur.

    “Kami malam ini secara bergandengan tangan, saya, Pak Wali, Pak Dandim, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, bersama-sama untuk melakukan patroli skala besar,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Nicolas Ary Lilipaly usai menggelar apel di Mapolres Metro Jaktim, Selasa malam.

    Patroli berskala besar itu dalam rangka menciptakan atau memberikan rasa aman kepada seluruh warga Jakarta Timur menjelang pencoblosan atau pemungutan suara Pilkada Jakarta pada Rabu (27/11).

    “Harapan kami dengan kegiatan ini memberikan keyakinan kepada seluruh warga DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur, bahwa keamanan, ketertiban masyarakat selalu dijamin, dijaga oleh aparatur negara, baik itu dari TNI, Polri dan juga dari pemerintah daerah,” kata dia.

    Nicolas juga berharap seluruh warga Jakarta dapat memberikan hak suaranya tanpa ada tekanan, paksaan atau dipengaruhi oleh pihak lain.

    “Berikan suara sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan harapannya untuk membangun DKI Jakarta, khususnya Jakarta Timur,” katanya.

    Dalam kegiatan itu, Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim), Kapolres Metro Jaktim, Ketua KPU Jaktim meninjau kesiapan sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk pelaksanaan pencoblosan pada Rabu.

    Nicolas pun mengklasifikasikan TPS yang rawan, yakni TPS kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Sedangkan jumlah TPS di Jakarta Timur mencapai 4.144 TPS.

    “Sebanyak 4.066 kita kategorikan sebagai TPS kurang rawan, terus TPS sangat rawan itu ada 5 TPS dan 19 TPS khusus,” katanya.

    TPS khusus ini berada di lembaga permasyarakatan (lapas) dan ada beberapa lokasi di apartemen yang diklasifikasikan sebagai TPS khusus. “TPS yang rawan itu ada 54 TPS,” katanya.

    Untuk sistem pengamanan, pihaknya bersama TNI dan Linmas berkolaborasi melakukan pengamanan di TPS.

    Untuk TPS yang kurang rawan, sistem pengamanannya 2-6-12 (dua personel polisi mengamankan 6 TPS bersama 12 orang Linmas). “TPS yang rawan itu menggunakan sistem 2-2-4 (dua personel polisi mengamankan dua TPS bersama empat anggota Linmas),” ujarnya.

    Sedangkan untuk TPS yang sangat rawan menggunakan sistem pengamanan 2-1-2 (dua personel polisi mengamankan satu TPS bersama dua anggota Linmas). “TPS yang sangat rawan itu termasuk di dalamnya adalah TPS khusus,” kata Nicolas.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pj Gubernur Jatim di Lumajang: Insya Allah Pilkada Aman dan Kondusif

    Pj Gubernur Jatim di Lumajang: Insya Allah Pilkada Aman dan Kondusif

    Surabaya (beritajatim.com) – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono melakukan peninjauan langsung kesiapan logistik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Balai Desa Tempeh Lor, Kabupaten Lumajang pada Selasa (26/11/2024).

    Tinjauan tersebut bertujuan memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran hari pemungutan suara atau pencoblosan yang digelar pada Rabu (27/11/2024) besok.

    Dalam kesempatan ini, Adhy meninjau dua gudang logistik di Kecamatan Tempeh sekaligus berkoordinasi dan memastikan alur distribusi berjalan lancar H-1 pemungutan suara calon Kepala Daerah.

    “Alhamdulilah, tadi seusai berkoordinasi dengan Pj. Bupati Lumajang, Ketua KPU Kabupaten Lumajang dan jajaran Forkopimda, situasi jelang Pilkada serentak secara keseluruhan aman dan kondusif,” ujar Adhy.

    “Kabupaten Lumajang berbentuk seperti mangkok karena dikelilingi Pegunungan. Oleh karena itu, kendala seperti geografis dan cuaca bisa menjadi hambatan,” imbuhnya.

    Adhy menyebut, kendala ini bukan menjadi penghalang terselenggaranya Pilkada serentak 2024. Namun ini menjadi motivasi agar seluruh proses pemungutan suara berlangsung aman dan kondusif.

    “Insya Allah dengan sinergi dari seluruh elemen pendukung Pilkada, Kabupaten Lumajang siap menyelenggarakan pemilu serentak,” katanya.

    Elemen pendukung ini, lanjut Adhy, tidak lepas dari peran penyelenggara Pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemerintah Pusat dan Daerah maupun Aparat Keamanan (TNI/Polri dan Satpol PP).

    “Berbagai instansi elemen pendukung bekerja sesuai dengan tugas masing-masing,” ucapnya.

    “KPU dan Bawaslu memastikan kesiapan logistik agar didistribusikan ke seluruh TPS bahkan ke pelosok. Sedangkan aparat keamanan menjaga kondisi kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat). Sinergi inilah kunci penentu suksesnya Pilkada,” kata Adhy.

    Senada dengan Pj. Gubernur Adhy, Pj. Bupati Lumajang, Indah Wahyuni mengingatkan sinergi dan dan kolaborasi dalam menjaga keamanan Pilkada serentak.

    “Sinergi dan kolaborasi amat penting guna mendukung keberhasilan Pilkada serentak tahun ini,” tutur Indah, yang akrab disapa Bunda Yuyun.

    “Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Lumajang sebanyak 838.595 pemilih di 21 Kecamatan dan 205 Desa. Kemudian untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 1650. Personel kepolisian 420 personel, dibantu Kodim dan Batalyon 100 personel serta Brimob,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Lumajang Henariza Febriadmaja memastikan pendistribusian seluruh logistik untuk Pemilihan serentak sudah di gudang TPS masing-masing.

    “Kami bahkan melakukan distribusi logistik ke titik lokasi PPK yang paling jauh yaitu pegunungan. Alhamdulillah tidak ada kendala, tidak ada longsor dan banjir meskipun cuaca ekstrim,” kata Henariza.

    “Kendala lainnya aman dan kondusif. Kami komitmen, KPU Kabupaten Lumajang siap untuk menyelenggarakan Pemilihan Serentak tahun 2024,” tegasnya.

    Adhy beserta rombongan juga melakukan peninjauan ke TPS 04 Bidan Evi Dusun Darungan Desa Besuk Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Ia juga memberikan bingkisan untuk Panitia Pengawas Pemilu (PPS) dan Sekretariat PPS. (tok/ted)

  • Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan – Page 3

    Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Helatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 diharapkan dapat berjalan dengan damai dan lancar, meskipun tantangan di beberapa daerah berisiko tinggi tetap perlu diwaspadai.

    Berbagai pihak, termasuk penyelenggara Pilkada 2024 dan aparat keamanan, diminta untuk lebih fokus pada daerah-daerah yang rawan konflik dan potensi kerusuhan, guna memastikan tidak ada gangguan yang mengancam kestabilan.

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun telah merilis tingkat kerawanan provinsi dalam Pilkada 2024 yang diukur melalui Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Seperti dikutip Selasa (26/11/2024), disebut tahapan pungut hitung menjadi tahapan yang paling rawan pada penyelenggaraan ini.

    Terdapat 5 Provinsi yang rawan tinggi (13%), 28 Provinsi rawan sedang (76%), dan 4 Provinsi rawan rendah (11%). 5 Provinsi yang masuk kategori tinggi yakni Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

    Untuk di tingkat kabupaten/kota, Pemetaan kerawanan pemilihan serentak 2024 merekam ada 84 kabupaten/kota (16%) yang masuk kategori kerawanan tinggi. Kemudian ada 334 kabupaten/kota (66%) yang masuk kategori kerawanan sedang, dan terdapat 90 kabupaten/kota (18%) yang masuk kategori kerawanan rendah.

    Selain itu, Merujuk hasil temuan dan riset dari hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024 ini,Badan Pengawas Pemilu mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan pemilihan serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil.

    Bawaslu juga mencatat sejumlah isu strategis yang harus menjadi perhatian bersama, terutama oleh penyelenggara pemilu sebagai upaya membawa proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang lebih terbuka, jujur, dan adil. 

    Adapun isunya diantaranya; 

    Netralitas Aparatur Pemerintah dan Penyelenggara Pemilihan,
    Praktik Politik Uang
    Polarisasi Masyarakat dan Dukungan Publik
    Penggunaan Media Sosial untuk Kontestasi
    Konteks Keserentakan Pemilu dan Pemilihan
    Keamanan
    Kompetensi Penyelengara Adhoc
    Hak Memilih dan Dipilih
    Layanan Kepada Pemilih
    Bencana Alam dan Distribusi Logistik
    Perselisihan Hasil Pemilihan
    Kebijakan Pemilihan yang Berubah.

    Sementara, jika mengacu data dari Kementerian Dalam Negeri, daerah yang rawan tinggi yaitu;DKI Jakarta (88,95%), Sulawesi Utara (87,48%), Maluku Utara (84,86%), Jawa Barat (77,04%), dan Kalimantan Timur (77,04%).

    Dalam keterangannya, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajarannya, rajin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Pengawas pemilu, katanya, dilarang mengambil keputusan tanpa dasar hukum.

    “Semua PTPS (pengawas TPS), Panwascam (panitia pengawas kecamatan), dan PKD (pengawas kelurahan/desa) harus memahami tugas serta kewajiban masing-masing, harus hati-hati sebelum ambil keputusan. Misalnya keputusan untuk ajukan pemungutan suara ulang (PSU) pemungutan suara susulan, atau pemungutan suara lanjutan (PSL),” jelas dia.

    Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pertemuan yang dilakukan secara daring bersama kepolisian, TNI, dan penyelenggara pemilu seluruh provinsi se-Indonesia ini membahas terkait pengamanan setiap daerah, terutama daerah yang masuk dalam kategori rawan rendah, sedang maupun tinggi. 

    “Ada potensi penambahan wilayah rawan karena perkembangan dinamika terkini. Namun, kepolisian bersama TNI serta pemangku kepentingan terkait siap mengamankan seluruh kegiatan Pemilihan 2024,” terangnya. 

    Dikatakan Listyo, pihaknya bersama TNI memastikan akan memberi bantuan dukungan keamanan kepada penyelenggara.

    Senada, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, jika pihaknya siap untuk membantu pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

    Selain itu, anggotanya juga siap untuk membantu Polri dalam pengamanan Pilkada 2024 nanti agar berjalan aman, tertib dan lancar.

    “Untuk mengamankan Pilkada Serentak TNI mengerahkan personel sebanyak 169.369 orang yang terdiri dari TNI Angkatan Darat 139.339 orang, TNI AL 19.793 orang dan TNI AU 10.237 orang, selain itu Alutsista TNI dipersiapkan dan disediakan dalam rangka pengamanan serta distribusi logistik,” kata Agus, Selasa (26/11/2024).

    Selain itu, Agus menjelaskan langkah-langkah mitigasi konflik yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengurangi potensi konflik yang muncul selama proses Pilkada 2024.

    Hal ini seperti penguatan penegakan hukum, program edukasi politik secara masif, monitoring dan pengawasan yang ketat dengan pelibatan pihak-pihak independen serta unsur-unsur terkait hingga dialog dan mediasi deskripsi melalui langkah proaktif.

    Kemudian juga melalui dialog dan mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, partai politik, dan pihak yang berwenang.

    “Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa TNI siap memberikan dukungan penuh kepada Lembaga Penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU untuk menjamin suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak melalui kesiapan TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, mendukung distribusi logistik dan menjaga serta menjunjung tinggi netralitas TNI,” jelasnya.

    “Upaya-upaya tersebut merupakan wujud komitmen TNI agar Pilkada Serentak tahun 2024 dapat terlaksana dengan aman dan lancar,” pungkasnya.

    Jakarta Gelar Patroli

    Komisioner Bawaslu Jakarta Benny Sabdo mengatakan, pihaknya menggelar patroli politik uang mengantisipasi terjadinya serangan fajar yang akan menganggu jalannya Pilkada 2024, khususnya di wilayahnya.

    “Kalau misalkan ada yang melakukan praktik-praktik politik uang membagikan sembako, amplop, voucher dan seterusnya. Kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan. Kalau kita bicara politik uang, sanksinya itu berat,” kata dia kepada Liputan6.com, Selasa (26/11/2024).

    Selain itu, Benny menegaskan, Bawaslu memiliki pengawas TPS berjumlah sebanyak 14.835, yang tersebar di 44 kecamatan dan 267 kelurahan se-Jakarta.

    “Para personel Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Termasuk, seluruh pengawas tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan patroli pengawasan politik uang,” jelas dia.

    Pihaknya pun berharap, masyarakat Jakarta untuk pro aktif melaporkan dugaan politik uang jika melihat atau menemukannya.

    “Bawaslu DKI terus melakukan patroli pengawasan politik uang selama masa tenang, kami mengajak warga masyarakat melaporkan, jika ada kegiatan kampanye dan praktik politik uang di wilayah DKI Jakarta,” kata Benny.

  • KPU Jakbar musnahkan ribuan surat suara malam ini

    KPU Jakbar musnahkan ribuan surat suara malam ini

    Malam ini dipilih karena besok kan hari H pilkada,

    Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat membakar sebanyak 3.424 surat suara rusak atau cacat pada Selasa malam.

    Ketua KPU Jakbar Endang Istianti menyebut bahwa pihaknya membakar ribuan surat suara tersebut lantaran besok adalah hari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dilaksanakan.

    “Malam ini KPU Jakbar memusnahkan ribuan surat suara rusak. Malam ini dipilih karena besok kan hari H pilkada,” kata Endang kepada wartawan di Jakarta pada Selasa.

    Endang menambahkan bahwa pemusnahan ribuan surat suara tersebut disaksikan oleh kepolisian serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat.

    “Dari unsur kepolisian, dari Bawaslu tadi hadir juga di pemusnahan,” tutur Endang menambahkan.

    Sebagai informasi, terdapat 1.909.774 pemilih hasil pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat kota.

    Dari jumlah pemilih tersebut, terdapat 946.565 pemilih pria dan 963.209 pemilih wanita. Jumlah pemilih tersebut merupakan hasil akhir pleno setelah adanya 5.535 pemilih baru, 11.686 pemilih yang tidak memenuhi syarat dan 15.756 yang melakukan perbaikan data pemilih.

    Adapun jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Jakbar adalah sebanyak 3.452.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu awasi pemusnahan 153 surat suara yang rusak di Jakarta Utara

    Bawaslu awasi pemusnahan 153 surat suara yang rusak di Jakarta Utara

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Utara melakukan pengawasan saat KPU setempat memusnahkan 153 lembar surat suara Pilkada Jakarta 2024 yang rusak pada Selasa malam.

    “Pemusnahan dengan cara dibakar dilakukan di Kantor KPU Jakarta Utara disaksikan sejumlah perwakilan Forkopimda Jakarta Utara,” kata Anggota Bawaslu Jakarta Utara, Ronald Reagen di Jakarta.

    Pihaknya melihat langsung pemusnahan surat suara ini dilakukan dengan dibakar. Surat suara itu memang sudah seharusnya dimusnahkan agar tidak disalahgunakan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Operator Seluler Jamin Koneksi Internet Selama Pilkada Serentak 2024

    Operator Seluler Jamin Koneksi Internet Selama Pilkada Serentak 2024

    Jakarta –

    Operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, Smartfren, dan XL Axiata menyatakan kesiapan jaringannya selama digelarnya Pilkada Serentak pada 27 November 2024.

    Pemilihan kepala daerah ini dilakukan bersama-sama di 545 daerah dalam waktu yang sama dalam satu hari. Pelaksanaan Pilkada ini terjadi di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Telkomsel

    Untuk mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 2024, Telkomsel telah mempersiapkan infrastruktur yang memadai demi menjaga kenyamanan akses komunikasi dan pengalaman digital pelanggan di seluruh Indonesia melalui 657 titik keramaian atau Point of Interest (POI) yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi Kantor KPU, Bawaslu dan kantor polisi dan militer.

    Selama 25-29 November 2024, Telkomsel mengoperasikan posko siaga Pilkada berupa 15 posko monitoring online yang terdiri dari 13 posko Telkomsel di kantor pusat dan regional, 1 posko bersama Telkom Group, dan 1 posko mitra dengan pemantauan real-time melalui dashboard untuk memastikan layanan tetap optimal selama pilkada, serta mengimplementasikan Hyper AI Telkomsel dengan mengaktifkan Autonomous Network yang dijalankan di masing-masing platform dengan mekanisme yang berlaku di tiap domain jaringan Telkomsel.

    “Pilkada Serentak 2024 ini adalah momen penting bagi demokrasi Indonesia. Untuk itu, Telkomsel senantiasa hadir untuk mendukung dengan menyediakan infrastruktur digital yang unggul dan andal, demi mewujudkan Indonesia yang lebih terkoneksi, inklusif, dan maju secara digital. Dengan hadirnya konektivitas andal milik Telkomsel, kami berharap Pilkada 2024 berjalan sukses dan lancar,” tutur Vice President Global Network Operations Telkomsel, Juanita Erawati.

    Telkomsel juga menghadirkan jaringan 4G melalui 220 ribu BTS yang menjangkau 97% populasi Indonesia, serta terus mengakselerasi jangkauan sinyal 5G hingga lebih dari 1.000 titik yang tersebar di 56 kota dan kabupaten.

    Indosat Ooredoo Hutchison

    Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) berkomitmen untuk menjaga kualitas layanan telekomunikasi digitalnya selama periode Pilkada 2024.

    Untuk mengantisipasi lonjakan lalu lintas data di periode Pilkada, Indosat telah mengoptimalkan infrastruktur yang tersebar di 273 titik esensial, termasuk di 150 kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), 69 Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan 54 di kantor Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwasllu).

    “Dukungan terhadap agenda demokrasi ini merupakan salah satu bukti nyata komitmen Indosat dalam menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia,” kata SVP Head of Corporate Communications IOH Steve Saerang.

    Smartfren

    Agus Rohmat, VP Network Operations Smartfren mengatakan bahwa Smartfren telah melakukan sejumlah persiapan berupa optimasi dan peningkatan kualitas jaringan untuk mengantisipasi peningkatan traffic internet saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

    “Beberapa yang kami telah lakukan antara lain pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan yang akan membantu menganalisa traffic akses internet serta menerapkan skema optimal secara kualitas dan konsumsi daya,” ucapnya.

    Ketika terjadi kepadatan di suatu titik, maka teknologi jaringan Smartfren dapat secara otomatis mengelola kapasitas yang dibutuhkan pelanggan. Kami juga memiliki tim network operation centre (NOC) yang siaga memantau 24 jam sehingga jika gangguan dapat diatasi kurang dari satu jam._

    “Harapan kami persiapan yang telah dilakukan ini dapat mendukung lancarnya pelaksanaan Pilkada 2024, dan masyarakat dapat menggunakan hak suaranya dengan nyaman,” kata Agus.

    XL Axiata

    Perkiraan selama Pilkada 2024 serentak tersebut akan terjadi peningkatan trafik sekitar 8%-15% dibandingkan kondisi normal hari biasa. Petugas dan tim jaringan XL Axiata akan siap siaga (standby) di lapangan maupun dari pusat pemantauan Customer Experience & Service Operation Center (CE&SOC) milik XL Axiata di Jakarta.

    Jaringan berkualitas disiapkan XL Axiata merupakan bagian dari upaya peningkatan jaringan dan pengalaman pelanggan yang terus-menerus dilaksanakan oleh XL Axiata di sepanjang tahun. Jaringan XL Axiata telah menjangkau total sekitar 5.262 kecamatan dan sekitar 514 kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

    “Sebagai bagian dari komitmen kami mendukung proses demokrasi di Indonesia, XL Axiata telah sepenuhnya mempersiapkan jaringan yang andal untuk menjamin kelancaran komunikasi selama Pilkada 2024. Dengan infrastruktur yang kuat dan tim berpengalaman, kami optimistis dapat memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat di seluruh Indonesia,” ungkap Direktur & Chief Technology Officer XL Axiata, I Gede Darmayusa.

    Berbagai persiapan yang telah dilakukan mencakup terutama penguatan jaringan, di mana XL Axiata telah melakukan peningkatan kapasitas jaringan di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi pemungutan suara.

    Penambahan BTS (Base Transceiver Station) dan peningkatan bandwidth dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan trafik komunikasi selama hari pemungutan suara. Selanjutnya, juga dilakukan monitoring secara intensif oleh tim teknis atas kinerja jaringan selama pelaksanaan Pilkada 2024.

    “Jika terjadi potensi gangguan akan akan segera ditangani,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Musim Hujan, Bawaslu Tuban Petakan Kerawanan Tempat Penyimpanan Logistik di Kecamatan hingga TPS

    Musim Hujan, Bawaslu Tuban Petakan Kerawanan Tempat Penyimpanan Logistik di Kecamatan hingga TPS

    Tuban (beritajatim.com) – Musim hujan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tuban bersama Panwaslu Kecamatan (Panwascam) dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan Pemetaan Potensi Kerawanan Kondisi Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Tuban.

    Diketahui, hari ini logistik telah dikirim ke tingkat Kecamatan dan akan disalurkan ke desa masing-masing dengan keamanan ketat oleh TNI/Polri dan Panwaslu.

    Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Tuban, Abdul Mundlir mengatakan, pemetaan kerawanan terhadap tempat penyimpanan atau gudang logistik dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk mengantisipasi dan memitigasi terhadap gangguan atau hambatan distribusi logistik dari tempat penyimpanan sampai ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    “Pemetaan dilakukan berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 109 Tahun 2024 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya,” ujar Abdul Mundlir.

    Hasilnya, terdapat 10 Indikator kerawanan yang diambil dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bersama Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Se Kabupaten Tuban di wilayah 328 Kelurahan/Desa dan 20 Kecamatan di Kabupaten Tuban.

    “Pengawasan terhadap 10 Indikator mulai tanggal 20 November sampai dengan tanggal 25 November 2024 yakni tidak rawan banjir salah satunya,” terang Mundlir sapanya.

    Selain itu, instalasi listrik pada tempat penyimpanan logistik yang sudah memadai, kualitas dinding , lantai dan atap. Kemudian, ventilasi udara tempat penyimpanan logistik cukup baik, letak tempat penyimpanan logistik yang sulit dilalui sarana transportasi, tidak tersedianya Alat Pemadam Kebakaran (APAR) dan anti rayap di gudang logistik.

    Lalu, tempat penyimpanan logistik memiliki pintu gerbang dan pagar yang mengelilingi area penyimpanan, tempat penyimpanan logistik yang tidak dilengkapi alarm atau kamera pemantau (CCTV), petugas keamanan yang menjaga tempat penyimpanan logistik dan penerangan yang cukup. [ayu/ian]

  • Bawaslu tindak tegas paslon yang lakukan kampanye di masa tenang

    Bawaslu tindak tegas paslon yang lakukan kampanye di masa tenang

    “Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran terhadap paslon atau tim sukses yang melakukan aktivitas kampanye di masa tenang, termasuk jika kampanyenya menyebarkan berita bohong,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan pihaknya akan menindak tegas terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah dan tim suksesnya yang melakukan kampanye hingga menyebarkan berita bohong (hoaks) pada masa tenang Pilkada Serentak 2024.

    “Bawaslu akan melakukan penanganan pelanggaran terhadap paslon atau tim sukses yang melakukan aktivitas kampanye di masa tenang, termasuk jika kampanyenya menyebarkan berita bohong,” kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan larangan tersebut tertuang dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota yang berbunyi, “Dalam kampanye dilarang melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”.

    Lebih lanjut, sanksinya termuat dalam ketentuan pasal 187 ayat (2) bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga bulan atau paling lama delapan belas bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 atau paling banyak Rp6.000.000.000.

    Adapun Saksi kampanye di masa tenang termuat dalam pasal 187 ayat (1) yang berbunyi,” setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima belas hari atau paling lama tiga bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 atau paling banyak Rp1.000.000,00.

    Sebagai informasi, pelaksanaan masa tenang kampanye Pilkada 2024 diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

    Masa tenang kampanye berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, yakni pada hari Minggu, 24 November 2024 sampai Selasa, 26 November 2024.

    Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada Rabu, 27 November 2024 diikuti 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bawaslu Makassar waspadai politik uang pakai aplikasi digital

    Bawaslu Makassar waspadai politik uang pakai aplikasi digital

    “Kalau praktik-praktik seperti ini memang diwaspadai dan tentunya kita awasi. Namun demikian harus melalui pengkajian dan pembuktian,”

    Makassar (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar mewaspadai praktik politik uang menggunakan aplikasi penyimpanan atau dompet uang digital yang dikirimkan pihak tim sukses tertentu untuk mempengaruhi pemilih memilih calon wali kota dan wakil wali kota di TPS pada Pilkada Makassar, 27 November 2024.

    “Kalau praktik-praktik seperti ini memang diwaspadai dan tentunya kita awasi. Namun demikian harus melalui pengkajian dan pembuktian,” ujar Anggota Bawaslu Makassar Ahmad Ahsanul Fadhil disela pemusnahan surat suara Gudang Logistik KPU Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.

    Pria disapa akrab Ahsan ini bilang, transaksional politik uang dengan memanfaatkan teknologi melalui dompet digital pada masa tenang hingga hari pencoblosan esok, Rabu, 27 November 2024 berpotensi dimainkan.

    Aplikasi dompet digital saat ini banyak berkembang yakni elektronik money, seperti OVO, Dana, GOPay dan lainnya hingga transfer bank dinilai berpotensi menjadi tempat transaksi praktik politik uang dalam serangan fajar jelang pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS.

    “Untuk pengkajiannya kami tetap lakukan, karena kalau melalui dompet digital itu kan sudah ada surat edaran dari Bawaslu juga. Sama halnya dengan biaya transportasi dan transfer dan sebagainya,” katanya.

    Menurut dia, perubahan zaman menuntut model transaksi termasuk pembayaran dan penerimaan uang secara digital dan secara perlahan meninggalkan transaksi menggunakan uang tunai, seiring masifnya platfrom digital di ponsel pintar masyarakat.

    Meski demikian, pihaknya berupaya semaksimal mungkin mengawasi dugaan-dugaan praktik politik uang yang dilancarkan pihak tertentu mempengaruhi pemilih. Selain pelanggaran dan kecurangan Pemilu, pelaku dan penerimanya terancam hukum pidana bila terbukti.

    Sejauh ini, Bawaslu Makassar telah melakukan patroli di lapangan, hanya saja kata dia, belum menemui persoalan berkaitan dengan politik uang dan lebih kepada keluhan penempatan pemilih yang akan memilih di TPS jauh dari rumahnya.

    “Kalau yang money politik (politik uang) sampai saat ini belum ada temuan. Kalau informasi ada, tapi tidak ada temuan, kalau pun ada kami akan tindaklanjuti,” tuturnya menegaskan.

    Sebelumnya, KPU Makassar menetapkan empat pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar masing masing, nomor urut 1 Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia). Paslon nomor urut 2 Andi Seto Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (Sehati). Paslon nomor 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi A Uskara (INImi) dan Paslon nomor urut 4 Amri Arsyid-Rahman Bando (Aman)

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024