Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • Sidang Dugaan Netralitas Kades di Pilbup Mojokerto, 17 Saksi Dihadirkan

    Sidang Dugaan Netralitas Kades di Pilbup Mojokerto, 17 Saksi Dihadirkan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kasus dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa (Kades) Randuharjo, Edo Yudha Astira (35) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kembali disidangkan. Sidang dalam agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut dihadirikan 17 orang saksi, enam diantaranya saksi ahli.

    Sidang dengan Ketua Majelis Hakim Fransiskus Wilfrirdus Mamo tersebut digekar di ruang Candra, Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Kamis (28/11/2024).

    Terdakwa dihadirkan langsung dalam ruang sidang dengan memakai kemeja putih dan bercelana biru gelap ini tanpa didampingi kuasa hukumnya.

    Dalam sidang kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 17 saksi, terdiri dari 11 saksi fakta dan 6 saksi ahli.

    Saksi fakta yakni pelapor Suhartono, Lion Gede Sapulette, M Jamil A Rofik, Mustiko Romadhoni Putro Widodo, tiga perangkat Desa Randuharjo, tim pemenangan pasangan calon (paslon) 1 Desa Randuharjo, Suyono.

    Selain itu, JPU juga menghadirkan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Aris Fahrudin Asyat, Ketua Tim Kampanye Paslon 1 Achmad Arif, dan Tim Kampanye Paslon 2, Hadak Andi P. Untuk saksi ahli, diantaranya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afnan Hidayat, Kepala Dinas Pembinaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

    Saksi dari perangkat desa Randuharjo, Abdul Salim mengakui jika dirinya yang merekam video viral tersebut.

    “Setelah merekam, saya kirim ke grup perangkat desa dan ke Pak Edo (terdakwa). Saat itu saya diminta Pak Edo, katanya untuk gurauan. Selanjutnya saya kirim ke grup, di sana anggotanya beberapa kepala desa lainnya,” ucapnya.

    Salim menegaskan jika uang dalam video tersebut bukanlah dari paslon 1, Ikfina Fahmawati-Sa’dulloh Syarofi melainkan uang Tanah Khas Desa (TKD).

    TKD Randuharjo tersebut disewakan dengan harga per tahun sebesar Rp220 juta. Uang tersebut rencananya akan dibagikan ke perangkat desa sebagai tunjangan.

    “Uang yang ada dalam video tersebut bukan uang dari paslon 1, itu uang TKD. Uang tanah ganjaran yang disewakan,” tukasnya.

    Dalam sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi tersebut, tiga orang saksi dari enam saksi ahli tidak bisa hadir sehingga keterangan ketiga saksi akan digantikan sidang Selasa (3/11/2024) pekan depan. JPU hanya membacaka BAP ketiga saksi ahli.

    Sidang selanjutkan akan dilanjitkan pada, Jumat (29/11/2024) dengan agenda keterangan terdakwa.[tin/ted]

  • Ketua KPPS di Jaktim Diberhentikan Usai Ketahuan Coblos Surat Suara

    Ketua KPPS di Jaktim Diberhentikan Usai Ketahuan Coblos Surat Suara

    Ketua KPPS di Jaktim Diberhentikan Usai Ketahuan Coblos Surat Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur memberhentikan ketua KPPS dan petugas ketertiban TPS 028, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur usai ketahuan mencoblos surat suara
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    ”Jadi, kami sudah memberhentikan per hari ini. Ketua KPPS dan juga petugas ketertiban, karena sudah melakukan pelanggaran kode etik yang menurut kami berat,” ujar Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza saat dikonfirmasi, Kamis (28/11/2024).
    Terdapat 19 surat suara sudah tercoblos. Satu surat suara sudah masuk ke kotak suara, sedangkan 18 surat suara belum dimasukkan.
    Ketua KPPS itu mengaku spontan mencoblos surat suara Pilkada Jakarta 2024 demi meningkatkan partisipasi pemilih.
    ”Kami periksa semalam, ini tidak ada unsur politis. Jadi, kalau misalkan Ketua KPPS itu dia beralasan bahwa kita hanya spontan saja. Menyuruh petugas ketertiban supaya absensi, artinya partisipasi (pemilih) meningkat gitu.” ungkap Rio.
    Rio menegaskan, yang dilakukan ketua KPPS dan petugas ketertiban TPS tersebut bisa dijerat pidana. Namun, peristiwa pencoblosan surat suara oleh ketua KPPS dan petugas TPS tidak masuk dalam kriteria PSU (Pemungutan Suara Ulang).
    Untuk kasusnya diserahkan kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaaan.
    Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur membenarkan ada pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 028, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur.
    Berbagai video di media sosial menampilkan sejumlah orang menunjukkan surat suara dari KPU Jakarta Timur yang sudah tercoblos.
    Di surat suara tersebut sudah tercoblos salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Komisioner KPU Jakarta Timur Rio Verieza memastikan dua petugas yang melakukan pelanggaran sudah disanksi.
    ”Jadi, terkait kejadian itu memang benar. Kemarin itu, yang malam itu, sudah kita periksa. Satu ketua KPPS plus petugas ketertiban di TPS 028, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Setelah kami periksa, memang yang bersangkutan mengakui,” kata Rio.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aneh, Ada Warga Diberi 7 Surat Suara di Pilkada Sumenep

    Aneh, Ada Warga Diberi 7 Surat Suara di Pilkada Sumenep

    Sumenep (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 4 Desa Batu Ampar, Kecamatan Guluk-guluk.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Sumenep, Ach. Zubaidi mengungkapkan, pada hari ‘H’ pemungutan suara Rabu (27/11/2024), pihaknya mendapat laporan dari Panwascam Guluk-guluk bahwa di TPS 4 ada satu pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

    “Si pemilih ini meminta 7 surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati milik keluarganya. Menurut pengakuannya, pemilik surat suara yang dia ambilkan itu tidak bisa hadir langsung ke TPS karena sudah tua,” katanya, Kamis (28/11/2024).

    Kejadian itu sempat viral beredar di grup-grup whatsApp berupa rekaman video berdurasi sekitar 56 detik. Di video tersebut, terlihat seorang bapak yang sudah cukup berumur datang ke TPS dan meminta 7 surat suara. Anggota KPPS pun menuruti permintaan pemilih itu dan memberikan 7 surat suara.

    Sempat muncul suara yang mempertanyakan mengapa mengambil surat suara sebanyak itu. Bapak yang ada di video itu pun menjawab bahwa yang memiliki surat suara itu tidak bisa hadir secara langsung ke TPS. Karena itu, ia membantu mencobloskan.

    “Kami langsung memanggil saksi-saksi yang berada di lokasi. Ternyata semua mengatakan hal yang sama tentang kejadian itu. Terbukti 1 pemilih mencoblos lebih dari 1 kali,” terang Zubaid.

    Karena itu, Bawaslu Sumenep merekomendasikan PSU untuk TPS tersebut. Namun PSU tersebut khusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep. Tidak untuk pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, karena 7 surat suara yamg dicoblos oleh 1 pemilih itu adalah surat suara untuk pemilihan Bupati/ Wakil Bupati.

    Rekomendasi itu telah dikirim ke KPU Sumenep untuk ditindaklanjuti. Selain itu, Bawaslu juga meminta agar KPU mengevaluasi KPPS di TPS tersebut.

    Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Nurussyamsi membernarkan bahwa pihaknya telah menerima rekomendasi dari Bawaslu agar menggelar PSU di 1 TPS itu.

    Ia mengaku langsung menindaklanjuti rekomendasi itu dengan memanggil seluruh anggota KPPS di TPS 4 Desa Batuampar, Kecamatan Guluk-guluk.

    “Kami akan lakukan klarifikasi ke KPPS nya,⁵ paparnya. (tem/but)

  • Timses Bobby Siap Hadapi Laporan PDIP soal Dugaan Kecurangan Pilkada Sumut

    Timses Bobby Siap Hadapi Laporan PDIP soal Dugaan Kecurangan Pilkada Sumut

    Jakarta –

    Ketua Tim Pemenangan Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024, Hinca Pandjaitan, merespons rencana PDI Perjuangan (PDIP) melapor ke Bawaslu terkait dugaan kecurangan di Pilkada Sumatera Utara (Sumut). Hinca siap menghadapi laporan tersebut.

    “Biasa saja. Kita hadapi,” kata Hinca kepada wartawan, Kamis (28/11/2024).

    Hinca mengatakan pihaknya akan mengikuti prosesnya. Dia mempersilakan kubu PDIP membuktikan dugaan kecurangan di Pilkada Sumut tersebut.

    “Proses yang ada kita ikuti. Silahkan saja. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebutkan ada sejumlah dugaan kecurangan di Pilkada Sumut. PDIP segera melaporkan dugaan kecurangan itu ke Bawaslu.

    “Teman-teman di Sumatera Utara sudah mengumpulkan bukti-bukti baik itu beberapa bentuk video rekaman kemudian surat menyurat rencananya semua dan melaporkan kepada Bawaslu,” kata Djarot dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11).

    “Persoalannya adalah di dalam memenangkan proses demokrasi dalam negara apakah kira-kira demokrasi nilai-nilai demokrasi, norma-norma negara itu bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak, apakah di dalam memenangkan pasangan calon tertentu itu juga menempatkan ada etika moral dalam diri seseorang,” tuturnya.

    Adapun dugaan kecurangan yang dimaksud Djarto dalam Pilkada Sumut terkait penggunaan bansos. Selain itu, dia juga menyebutkan ada sejumlah tekanan kepada paslon usungan PDIP, yaitu Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

    (fas/aud)

  • PDIP Salahkan Partai Cokelat sebagai Dalang Kekalahan di Kandang Banteng

    PDIP Salahkan Partai Cokelat sebagai Dalang Kekalahan di Kandang Banteng

    GELORA.CO – Gelaran Pilkada 2024 meninggalkan luka mendalam bagi PDIP. Partai banteng moncong putih seperti tak percaya bisa kalah di empat provinsi besar, di pulau Jawa, termasuk kandangnya sendiri wilayah Jawa Tengah (Jateng).

    Di Pilgub Banten, pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP bersama Golkar harus menelan pil pahit. Berdasarkan hasil quick count pada Rabu (27/11/2024) pukul 23.47 WIB dengan 100 persen suara yang masuk, pasangan Soni-Dimyati yang disokong KIM Plus memperoleh suara 57,52 persen. Sedangkan jagoan PDIP memperoleh 42,48 persen suara berdasarkan hasil quick count Charta Politika.

    Kemudian di Pilgub Jawa Barat (Jabar), pasangan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja hanya mampu memperoleh suara 9,10 persen. Kalah jauh dari jagoan KIM Plus, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan 61,16 persen berdasarkan hasil quick count Indikator Politik per Rabu (27/11/2024) pukul 20.29 WIB, dengan data masuk 100 persen.

    Di Jawa Timur (Jatim) KIM Plus yang mengusung Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak meraih 58,14 persen menumbangkan jagoan PDIP Tri Risma Harini-Zahrul Azhar Asumta 33,48 persen hasil quick count LSI Denny JA per Rabu (27/11/2024) pukul 16.42 WIB, dengan data suara masuk 98,29 persen.

    Yang paling perih Pilgub Jawa Tengah (Jateng). Wilayah yang selama ini disebut-sebut sebagai kandang banteng, malah jadi saksi bisu tumbangnya banteng. Pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi hanya mampu mengumpulkan 41,31 persen, masih kalah jauh dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang di-endorse Presiden RI Prabowo Subianto, meraih 58,69 persen hasil quick count LSI Denny JA per Rabu (27/11/2024) pukul 20.53 WIB, dengan data suara masuk 98,29 persen.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyalahkan Partai Cokelat atas kekalahan yang menyesakkan ini. Dia menyebut, Partai Cokelat tak sendiri tapi bekerja dengan dibantu Pj Kepala Daerah dan atas perintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Partai Cokelat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat. Mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum. Tapi ini sudah sesuatu yang bersifat dari komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listyo Sigit. Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin,” kata Hasto saat konferensi Pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, anomali yang terjadi di Pilkada 2024 sangat kental dirasakan oleh pasangan yang diusung partainya yakni Airin Rachmy Diany-Ade Sumardi di Pilgub Banten. Dia mengaku kaget, intervensi Partai Cokelat juga menyasar Airin yang tercatat sebagai timses Prabowo Subianto saat Pilpres lalu.

    “(Ini) anomali yang pertama, di luar nalar kami. Seorang Airin, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, sukses memenangkan Prabowo-Gibran di Banten, pada saat dia menjadi calon gubernur, harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan,” kata Basarah.

    Curang Teriak Curang?

    Di saat PDIP berteriak curang muncul video yang memperlihatkan surat suara Pilgub Jakarta 2024 sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno. Tentu video ini jadi tamparan keras bagi banteng yang selama ini paling lantang teriak kecurangan dalam kontestasi, bahkan sejak gelaran Pilpres.

    Dari video yang berdurasi 3 menit 40 detik, seorang petugas pengawas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pinang Ranti, Jakarta Timur tengah menghitung jumlah surat suara yang sudah dicoblos. Diduga surat yang tercoblos tersebut merupakan surat suara sisa tidak terpakai.

    “Kiriman dari teman di Pinang Ranti. (Paslon) 03 sudah tercoblos semua. Suara yang tidak mencoblos di TPS 028,” tulis keterangan video yang beredar, dilihat Inilah.com, Kamis (28/11/2024).

    Dari video ditampilkan 18 surat suara yang sudah dicoblos ke pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Petugas itu kemudian memperlihatkan satu per satu surat suara sisa yang sudah tercoblos itu ke masyarakat dan petugas yang menjadi saksi.

    Tak lama, petugas lain memanggil panitia atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengecek kembali surat yang sudah diperlihatkan tadi.

    Terkait temuan ini, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta Wahyu Dinata mengaku masih menunggu kronologis lengkap dari jajarannya, soal surat suara Pilgub Jakarta 2024 yang sudah tercoblos untuk pasangan calon tertentu.

    “Kami sedang minta KPU Jakarta Timur untuk menyusun kronologi ya. Jadi nanti kalau kronologis sudah sampai di kami pasti nanti akan kami sampaikan,” ujar Wahyu saat jumpa pers di kantornya, kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    “Bisa jadi nanti kami dapat kronologi atau bisa jadi kami dapat rekomendasi dari Bawaslu, yang pasti sifatnya kami menunggu,” katanya menambahkan.

  • Bawaslu Kota Bekasi prediksi partisipasi pemilih Pilkada 2024 turun signifikan

    Bawaslu Kota Bekasi prediksi partisipasi pemilih Pilkada 2024 turun signifikan

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi prediksi partisipasi pemilih Pilkada 2024 turun signifikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 16:22 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi memprediksi adanya penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki, mengungkapkan laporan dari pengawas kecamatan (Panwascam) menunjukkan angka partisipasi pemilih yang bervariatif.

    “Laporan panwascam, ada yang hanya 50 persen pemilih, ada yang 60 persen. Bervariatif. Tapi belum dapat dipastikan berapa persen penurunannya,” kata Nisa, Rabu (27/11/2024).

    Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran atas rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 di Kota Bekasi.

    Ia mengaku, Bawaslu Kota Bekasi saat ini tengah melakukan pendalaman data untuk memastikan persentase pasti penurunan partisipasi pemilih dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkannya.

    “Hasil analisis ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan mendatang,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (28/11). 

    Pihak Bawaslu juga akan terus memantau situasi di lapangan untuk memastikan proses Pilkada 2024 berjalan lancar dan demokratis.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Paslon SALAF Unggul 67 Persen di Quick Count Pilkada Malang 2024

    Paslon SALAF Unggul 67 Persen di Quick Count Pilkada Malang 2024

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Tim Kampanye Pemenangan pasangan calon (Paslon) HM Sanusi dan Nyai Lathifah Shohib (SALAF), Darmadi S.Sos, optimis Paslon nomor urut 1 akan memenangi Pilkada Kabupaten Malang 2024. Optimisme tersebut didasarkan pada hasil hitung cepat (quick count) yang menunjukkan Paslon SALAF meraih 67 persen suara.

    “Melihat hasil survei dan quick count dengan angka kemenangan 67 persen suara, saya yakin Pak Sanusi dan Bu Nyai Lathifah akan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2025-2030,” ujar Darmadi, Kamis (28/11/2024).

    Berdasarkan data dari lembaga survei SeMart Politica, Paslon SALAF unggul signifikan atas lawannya. Meski demikian, Darmadi menegaskan pihaknya tetap mematuhi aturan dengan menunggu hasil resmi dari KPU Kabupaten Malang.

    “Hasil quick count ini cukup memuaskan bagi kami, dan tentunya menjadi keyakinan bahwa Paslon nomor urut 1 telah memenangkan Pilkada Kabupaten Malang. Namun, kami tetap menunggu hasil final dari KPU,” tegasnya.

    Darmadi yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Malang, menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim kampanye di berbagai tingkatan, mulai dari kabupaten hingga desa, yang telah bekerja keras memenangkan SALAF. Ia juga berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Malang atas kepercayaan yang diberikan kepada HM Sanusi dan Nyai Lathifah Shohib.

    “Kepercayaan masyarakat kepada pasangan SALAF ini menjadi amanah besar yang akan kami jaga dan perjuangkan,” katanya.

    Darmadi turut memberikan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan media yang telah berkontribusi dalam menjaga transparansi dan kelancaran tahapan Pilkada.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara pemilu dan teman-teman media yang telah mendukung pelaksanaan tahapan Pilkada ini hingga berjalan lancar. Meski optimis, kami tetap menunggu hasil resmi KPU,” tutup Darmadi.

    Dengan hasil quick count yang menunjukkan keunggulan signifikan, Paslon SALAF kini bersiap melangkah ke tahap berikutnya. Jika hasil resmi dari KPU sejalan dengan hitung cepat, Kabupaten Malang akan dipimpin oleh HM Sanusi dan Nyai Lathifah Shohib untuk periode 2025-2030. [yog/beq]

  • DEEP Indonesia laporkan 30 dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Jabar

    DEEP Indonesia laporkan 30 dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Jabar

    ANTARA – Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia melaporkan 30 dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Bandung, Kamis (28/11). Sebagian besar pelanggaran terjadi terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan politik uang. (Dian Hardiana/Sandy Arizona/Gracia Simanjuntak)

  • Kalah tetap bermartabat, menang pun tidak jemawa

    Kalah tetap bermartabat, menang pun tidak jemawa

    Banjarmasin (ANTARA) – Hajatan besar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang baru saja dilaksanakan serentak di seluruh provinsi (kecuali D.I. Yogyakarta), kabupaten, dan kota di Indonesia, berjalan sukses.

    Rabu tanggal 27 November tahun 2024 pun menjadi hari bersejarah karena bangsa ini berhasil menggelar pesta demokrasi secara bersamaan pada tingkat daerah, yang mungkin tidak pernah terjadi di negara mana pun.

    Keberhasilan ini layak disyukuri. Kerja keras penyelenggara pilkada yang dimotori Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di semua tingkatan bertugas melakukan pengawasan pun patut diapresiasi.

    Begitu juga unsur-unsur yang membantu, seperti TNI dan Polri untuk keamanannya, linmas menjaga tempat pemungutan suara (TPS), hingga pihak lainnya yang tak bisa terhitung jumlah dan perannya baik besar ataupun kecil tetaplah sebagai bagian yang menyempurnakan susunan puzzle pilkada.

    Pemungutan suara telah dilakukan, penghitungan perolehan suara pun telah diumumkan di tingkat TPS. Sejumlah lembaga survei pun sudah mengumumkan hasil hitung cepat. Kini masyarakat tinggal menunggu hasil resmi yang bakal disampaikan KPU sesuai tingkatannya.

    KPU kabupaten dan iota berwenang mengumumkan hasil pemilihan bupati dan wali kota beserta wakilnya, sedangkan KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakilnya.

    Pengumuman hasil pilkada dari KPU memang butuh waktu cukup panjang lantaran dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten dan kota hingga KPU provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

    Adapun untuk aplikasi Sirekap yang menjadi wadah KPU memberikan informasi ke publik, hanya menampilkan bukti dokumen C, yakni hasil penghitungan suara di TPS.

    Mengandalkan versi hitung cepat, baik dari lembaga independen maupun tim internal pasangan calon, setiap tim pemenangan pasangan calon berlomba-lomba mengeklaim kemenangan terutama bagi mereka yang merasa unggul dalam perolehan suara sementara.

    Tim pemenangan begitu yakin hasil hitung cepatnya akurat dan tidak bakal berbeda jauh dari hasil sebenarnya dari KPU nanti.

    Seperti yang dilakukan tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan nomor urut 1 Muhidin-Hasnuryadi menyampaikan keunggulan perolehan suara dari paslon nomor urut 2 Raudatul Jannah dan Akhmad Rozanie.

    Angkanya pun sangat jomplang, Muhidin-Hasnuryadi unggul jauh hingga mencapai 83,05 persen berbanding 16,95 persen milik Raudatul Jannah dan Akhmad Rozanie.

    Mereka mengeklaim memiliki quick real count yang dikumpulkan dari laporan para saksi di seluruh TPS yakni 7.455 TPS se-Kalsel.

    Meski timnya sudah mengeklaim kemenangan, Muhidin minta seluruh pendukungnya menahan diri dan tidak euforia berlebihan.

    “Mari kita hormati proses yang berjalan di KPU, alhamdulilah pilkada berjalan lancar, aman, dan damai,” ucapnya

    Pesan senada disampaikan Raudatul Jannah yang mengajak masyarakat tetap menjaga kedamaian agar situasi senantiasa kondusif dan sejuk.

    “Siapa pun yang terpilih nantinya, itulah yang terbaik dari yang terbaik. Semoga Allah memberikan rahmat dan karunianya sebagaimana harapan kita bersama,” ujarnya.

    Sikap kedua calon pemimpin yang bertarung di kontestasi pilkada di Kalsel ini patut diapresiasi.

    Sikap sportif peserta pilkada itu mencerminkan kesiapan mereka menerima apa pun hasilnya. Mereka siap kalah secara bermartabat, bila pun menang tidak akan jemawa.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pilwakot Salatiga, paslon Robby-Nina unggul versi quick count

    Pilwakot Salatiga, paslon Robby-Nina unggul versi quick count

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Pilwakot Salatiga, paslon Robby-Nina unggul versi quick count
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah Robby Hernawan-Nina Agustin merilis quick count atau hitung cepat memenangi Pilwakot 2024. 

    Robby-Nina mengucapkan banyak terima kasih kepada partai pengusung maupun partai pendukung, Partai Demokrat dan Gerindra,  Partai Golkar, Partai ummat, Partai Perindo, Partai PSI, Partai PKN, Partai Gelora, Partai Garuda, PBB, Partai Hanura, PPP, Partai Buruh, serta para pendukung dan  relawan.

    “Alhamdulillah, dengan rasa syukur yang mendalam, pada hari ini kami menerima hasil hitung cepat Pemilihan Walikota Salatiga yang menunjukkan bahwa kami mendapatkan dukungan sebesar 46,80% suara, dengan selisih 4,3% dari pasangan calon lainnya. Tentunya kami sangat menghargai dan menunggu hasil keputusan resmi dari KPU Kota Salatiga. Hal ini juga merupakan bukti nyata bahwa masyarakat Salatiga menginginkan perubahan dan kemajuan bersama,” ujar Robby Hernawan di Soklatok, Salatiga, Rabu (27/11/2024) malam. 

    Robby menambahkan, kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras dan doa semua. 

    “Namun lebih dari itu, ini adalah amanah yang sangat besar untuk kami emban. Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Salatiga yang telah mempercayai kami. Kami juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPU, Bawaslu, aparat keamanan, serta semua pihak yang telah memastikan proses pemilu ini berjalan dengan aman,  dan demokratis, kepada calon lain kami juga ucapkan banyak terima kasih atas kompetisi yang sehat dan demokratis ini,” tegas Robby seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Kamis (28/11). 

    Sumber : Radio Elshinta