Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bawaslu

  • KPU Tuban Bersyukur Tahapan Pilkada 27 November Berjalan Lancar Sesuai Tagline

    KPU Tuban Bersyukur Tahapan Pilkada 27 November Berjalan Lancar Sesuai Tagline

    Tuban (beritajatim.com) – Usai tahapan pencoblosan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tuban bersyukur karena pelaksanaannya berjalan lancar.

    Menurut Ketua KPU Tuban, Zakiyatul Munawaroh, berdasarkan tagline dari KPU Tuban “Pilbup Tuban Adem Ayem” sehingga tahapan pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024 berjalan dengan aman, lancar dan adem ayem.

    “Saat ini kami masih melakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, sampai dengan 1 Desember 2024 besok,” ujar Zakiyatul Munawaroh. Sabtu (30/11/2024).

    Saat ditanya mengenai kendala, wanita yang akrab disapa Zakiya ini menyampaikan bahwa tidak ada kendala secara signifikan dan dapat diatasi dengan cepat.

    “Kendalanya, kemarin itu ada kelebihan surat suara dan ada kekurangan, namun soal itu sudah dapat diatasi,” bebernya.

    Oleh karenanya, ia mengucapkan terima kasih kepada 13.089 petugas KPPS dan 3.734 petugas ketertiban TPS.

    “Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran KPU, Bawaslu, TNI/Polri, Kesbangspol, Linmas dan instansi terkait lainnya,” terang Zakiya.

    Sebab, kata Zakiya tanpa mereka pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 tidak berjalan lancar. “Kami harap seluruh tahapan ini sampai dengan ditetapkannya nanti juga berjalan aman, lancar dan adem ayem,” pungkasnya. [ayu/ian]

  • Buruh Sebut Bawaslu Bandung Barat Tak Bertaring

    Buruh Sebut Bawaslu Bandung Barat Tak Bertaring

    JABAR EKSPRES  – Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Barat (KBB) digeruduk puluhan massa dari elemen buruh, pada Sabtu, 30 November 2024.

    Di kantor Bawaslu, massa dari elemen buruh yang berasal dari Koalisi 6 Serikat Bandung Bart menuntut agar Bawaslu menindak tegas para kontestan Pilkada KBB yang melanggar aturan selama masa kampanye.

    Mereka menilai penanganan pelanggaran pemilu tak akuntabel karena sederet kasus dugaan politik uang dan netralitas tak pernah tuntas ditindak pelakunya.

    BACA JUGA: Pemkot Cimahi Terus Berdayakan Perempuan untuk Wujudkan Kesejahteraan Keluarga

    Dalam orasinya, para buruh menilai Bawaslu selalu berasalan kekurangan syarat formil dan materil saat menindak pelanggaran politik uang dan netralitas. Sehingga tiap kasus yang terjadi tak pernah jelas penegakan hukumnya.

    Akibat kondisi ini pelaksanaan Pilkada Serentak jauh dari nilai demokrasi karena terdapat praktik-praktik melanggar aturan seperti money politik dan pengerahan aparat tak bisa dicegah maupun ditindak tegas.

    “Kami minta Bawaslu menerangkan ke publik sejauh mereka menindak pelanggaran yang terjadi. Jangan sampai sudah diregister kasus lalu diperiksa terus pulang. Hukumannya gak ada,” kata Koordinator aksi buruh, Dadang Ramon, di Kantor Bawaslu Bandung Barat.

    Menurutnya, Bawaslu selama ini terkesan macan ompong karena kasus-kasus pelanggaran yang mengemuka tak pernah di tindak tuntas.

    Misalnya, lanjut dia, kasus netralitas aparat desa di Kecamatan Gununghalu, hingga saat ini langkah dari Bawaslu tidak terlihat transparan.

    “Tindak tegas pelanggar pemilu, siapa pun pelakunya. Kami tak ingin demokrasi Bandung Barat rusak tindak para pelanggar. Bawaslu harus berani,” tegasnya.

    Dadang memastikan gerakan aksi buruh tak ada keberpihakan terhadap salah satu calon. Aksi tersebut murni karena keresahan atas maraknya pelanggaran pemilu dan upaya elemen buru untuk mewujudkan Pilkada Luber Jurdil supaya menghadirkan pemimpin berkualitas.

    “Gerakan buruh tak berpihak pada salah satu pihak. Ini aksi kepedulian karena demokrasi di Bandung Barat kami anggap telah mati karena penyelenggara seperti Bawaslu tak bekerja maksimal,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu BandungBarat, Riza Nasrul  Falah Sopandi mengatakan selama masa kampanye hingga hari pencoblosan. Bawaslu telah menandatangani 13 perkara pelanggaran pemilu mulai dari kasus dugaan netralitas, pemakaian fasilitas negara, hingga politik uang. Dari belasan kasus itu, sebanyak 3 kasus pelanggaran pidana pemilu dinyatakan rampung dan tak memenuhi unsur pidana.

  • Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Kronologi Munculnya Isu Partai Cokelat di Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Cokelat sedang menjadi pembicaraan ramai yang dikaitkan dengan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

    Menurut sejumlah pihak, kehadiran Partai Cokelat diduga menjadi masalah yang menyebabkan adanya kasus penyimpangan jelang Pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.

    Hal ini pernah diungkapkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan bahwa Partai Cokelat merujuk pada simpatisan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Jokowi menempatkan keluarganya dan gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda, yang harusnya berkontestasi dengan sehat. Tetapi ada mobilisasi yang disebut sebagai Partai Cokelat,” ucap Hasto dalam video yang ditayangkan di YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Jumat (22/11) lalu.

    Hasto menyebut bahwa Jokowi ingin membuat politik seperti kerajaan dengan menempatkan hulubalang yang mewakili kepentingan politiknya.

    Pernyataan Hasto mengenai Partai Coklat ini pun menjadi viral hingga ikut dibahas oleh anggota DPR RI Fraksi NasDem, Yoyok Riyo Sudibyo.

    Yoyok menyinggung mengenai kehadiran Partai Cokelat saat melakukan rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11).

    “Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini Pak, katanya ada partai baru, Partai Coklat,” ucap Yoyok.

    Menurutnya, Partai Cokelat juga diduga memiliki hubungan erat dengan netralitas institusi kepolisian dalam kondisi politik saat ini.

    Tanggapan Jokowi

    Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian memberikan tanggapan mengenai tudingan bahwa ia mengerahkan Partai Cokelat untuk memenangkan paslon-paslon yang di-endorse oleh dirinya.

    Ia meminta semua pihak bisa membuktikan tudingan mengenai hubungan Partai Cokelat dengan dirinya.

    “Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan. Dilaporkan ke Bawaslu atau dibawa ke MK,” ucapnya kepada wartawan saat hadir di Masjid Raya Medan pada Jumat (29/11).

    DPR Sebut Partai Cokelat Hoaks

  • Kubu RK-Suswono Desak Bawaslu Gelar PSU Buntut Surat Suara Tercoblos Duluan di Pinang Ranti

    Kubu RK-Suswono Desak Bawaslu Gelar PSU Buntut Surat Suara Tercoblos Duluan di Pinang Ranti

    GELORA.CO – Kubu paslon Ridwan Kamil (RK)-Suswono mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI untuk mengeluarkan rekomendasi terkait adanya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 28, Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur.

    Hal itu dilakukan buntut adanya temuan belasan surat suara yang tercoblos paslon cagub-cawagub Jakarta nomor urut 03, Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

    “Kami meminta segera Bawaslu merekomendasikan PSU (Pemungutan Suara Ulang) terhadap TPS 28 tersebut,” kata Wakil Ketua Tim Bidang Hukum RK-Suswono, Muslim Jaya Butarbutar di Kantor Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono, Jakarta, Sabtu, 30 November 2024.

    Menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar aturan administrasi yang tercantum dalam Pasal 112 UU nomor 1 tahun 2015.

    “Oknum petugas tersebut sudah menggunakan lebih dari satu kali, karena dia mencoblos 20 kali, dimasukkan di kotak suara 2 kertas suara, artinya sudah memenuhi kriteria untuk PSU di wilayah TPS 28 RW02 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar,” ujarnya. 

    Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur (Jaktim) telah memberhentikan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28 Kelurahan Pinang Ranti, Makasar, Jaktim. 

    Pemecatan ini buntut temuan 19 surat suara yang tercoblos untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada 2024.

    Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jaktim, Rio Verieza mengatakan sang ketua KPPS melanggar kode etik. Sebab, ketua KPPS itu meminta petugas pengamanan langsung (pamsung) TPS untuk mencoblos surat suara tak terpakai.

    “Di TPS 28 Kelurahan Pinang Ranti itu terjadi pelanggaran kode etik oleh Ketua KPPS dan pamsung. Jadi, Ketua KPPS itu menyuruh pamsung untuk mencoblos surat suara yang tidak terpakai,” kata Rio kepada wartawan, Jumat, 29 November 2024.

    Dia menjelaskan, petugas ketertiban yang mendapat arahan kemudian mencoblos 19 surat suara. Beruntung, pengawas TPS sempat menggagalkan surat suara tercoblos itu dimasukkan ke kotak suara.

    “Dari 19 surat suara itu yang sempat dimasukkan ke kotak suara itu satu surat suara, kemudian 18 surat suara itu ditahan oleh pengawas TPS, jadi digagalkan ini oleh pengawas TPS,” jelas Rio.

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh surat suara yang tercoblos mengarah pada Pramono Anung-Rano Karno.  Meski demikian, hasil pemeriksaan mengungkap Ketua KPPS tidak mengarahkan pencoblosan dilakukan pada salah satu paslon.

    “Jadi untuk unsur politis (mengarahkan paslon tertentu) tidak ada. Jadi berdasarkan pemeriksaan yang bersangkutan, memang yang bersangkutan itu ingin TPS-nya ingin banyak yang hadir,” pungkas dia.

  • Sanksi Pidana untuk Anggota Polda Sumsel yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024

    Sanksi Pidana untuk Anggota Polda Sumsel yang Tidak Netral Saat Pilkada 2024

    Liputan6.com, Palembang – Di pertenganan November 2024 sebelum pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Selatan (Sumsel) 2024, ada belasan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumsel yang dilaporkan ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumsel.

    Sebanyak 12 ASN di Sumsel diduga tidak netral dan memberikan dukungannya secara terang-terangan ke paslon-paslon di Pilkada Sumsel 2024. Dari laporan tersebut, Bawaslu Sumsel sudah merekomendasikan laporan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VII Palembang.

    Ketidaknetralan tersebut juga jadi hal serius yang disoroti oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel ke para anggotanya di 17 kabupaten/kota di Sumsel.

    Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto berkata, tim Polda Sumsel terus memastikan netralitas Polda Sumsel dan jajaran yang masih tetap terjaga. Tak ada pandang bulu terhadap anggota yang terlibat dalam politik praktis.

    Hal itu sesuai dengan MK 136/2024 telah menegaskan bahwa jika anggota Polri yang tidak netral, bisa dikenakan sanksi pidana. Sama halnya dengan pejabat negara, ASN dan kepala desa (kades), yang sesuai pasal 188 UU No 1 tahun 2015 tentang pilkada.

    “Ini norma baru dan secara langsung efektif berlaku. Artinya jika ditemukan anggota Polri tidak netral maka selain bisa dipidana juga dapat diberi sanksi kode etik Polri,” katanya, Kamis (28/11/2024).

    Dia berkata, hal tersebut dilaksanakan untuk memberi pengamanan dan memastikan pemilu dan Pilkada Sumsel serentak agar berjalan aman, damai dan bermartabat.

    Kombes Pol Sunarto meminta agar masyarakat untuk berhati-hati terhadap hoaks yang sudah berseliweran di media sosial. Apalagi banyak narasi maupun foto dan video yang tersebar soal klaim pemenang Pilkada. Sementara, tahapan di KPU hingga kini masih berjalan.

    “Hoaks atau berita bohong bisa memecah belah kita. Gunakan media sosial secara bijak dan selalu periksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya,” ujarnya.

    Mantan Kabid Humas Polda Riau tersebut juga mengaku, Polda Sumsel bersama TNI dan elemen terkait akan terus menjaga keamanan selama Pilkada Sumsel 2024 berlangsung.

    “Kami berkomitmen untuk memastikan situasi tetap kondusif. Jika ada hal yang mencurigakan, segera laporkan kepada aparat terdekat,” ungkapnya.

     

  • Papua tunjukkan kematangan demokrasi dalam Pilkada serentak 2024

    Papua tunjukkan kematangan demokrasi dalam Pilkada serentak 2024

    Sentani (ANTARA) – Wilayah Papua memiliki tujuh daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini. Daerah yang berbatasan langsung itu adalah Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Kampung Banda, Distrik Waris, Kampung Favenembu, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

    Selan itu, Muara Torasi, Distrik Sota Kabupaten Merauke, Kampung Yetetkun, Distrik Nienati, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, Kampung Oksingsing, Kampung Bitipding, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan

    Dari tujuh daerah itu proses pemungutan suara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, atas dukungan kuat tokoh masyarakat, adat, agama serta TNI-Polri yang berkolaborasi dan saling berkoordinasi dalam meningkatkan pengamanan di wilayah perbatasan RI-PNG.

    Warga perbatasan begitu antusias sehingga datang berbondong-bondong menyalurkan hak politiknya di setiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk menentukan siapa yang cocok memimpin daerah ini selama lima tahun ke depan 2024-2029.

    Dua tempat pemungutan suara (TPS) di Skouw, perbatasan RI-PNG dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 sesuai regulasi yang telah ditetapkan, lancar dan aman.

    “Puji Tuhan, pelaksanaan pemungutan suara di sini berjalan baik,” kata Ketua RT 005 Perbatasan, Skouw RI-PNG, Yeni Rahayaan.

    Dukungan tokoh pemuda perbatasan RI-PNG memberikan pengaruh signifikan terhadap suksesnya pemungutan suara di daerah itu.

    Tokoh pemuda Perbatasan Skouw RI-PNG, Joap Tanfa Chilong menegaskan Pilkada merupakan hajatan nasional yang wajib disukseskan di seluruh Indonesia termasuk wilayah perbatasan Skouw RI-PNG.

    Aparat keamanan baik TNI-Polri melakukan pendekatan secara intens dan berkomunikasi dengan sangat baik kepada masyarakat perbatasan.

    “Masalah keamanan merupakan tanggung jawab sesama sehingga kami mendukung penuh situasi keamanan di sini,” ujarnya.

    Dukungan Polda Papua

    Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengerahkan 10.417 personel dalam pengamanan Pilkada serentak 2024 pada 29 kabupaten/kota di empat provinsi yakni Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.

    Pengamanan itu juga termasuk peran aktif aparat di jajaran Polres dalam membantu menciptakan situasi kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar selalu kondusif.

    Polda Papua juga dibantu oleh TNI dalam menciptakan rasa aman kepada masyarakat di empat provinsi tersebut.

    Kodam XVII/Cenderawasih menyiagakan 7.118 personel termasuk 14 satuan tugas pengamanan kewilayahan dalam membantu tugas-tugas Polri dalam pengamanan Pilkada serentak 2024.

    Menurut Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin situasi kondisi kamtibmas di Papua sebelum dan sesudah pemungutan suara masih dapat terkendali dengan komunikasi persuasif.

    Meskipun jenderal bintang dua itu tidak memungkiri bahwa ada terjadi “sedikit” gejolak di wilayah Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah tetapi masih dapat dikendalikan.

    Hingga empat hari setelah pencoblosan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga dan masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

    Dukungan TNI AD

    Guna mendukung tugas-tugas kepolisian, Kodim 1701 Jayapura bahkan menerjunkan kurang lebih 700-an personel dalam mengamankan situasi kondisi di wilayah Jayapura khususnya perbatasan RI-PNG.

    Tugas kewilayahan dari Kodim 1701 Jayapura berfokus ke tiga daerah yakni Kota Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura. Aparat TNI AD seperti bintara pembina desa (Babinsa) menyebar di hampir semua titik yang dianggap rawan khususnya di sekitar wilayah-wilayah perbatasan.

    Babinsa dituntut dapat membaur dengan masyarakat di wilayah perbatasan bersama Bhabinkamtibmas serta satuan tugas pengamanan perbatasan (Satgas Pamtas) RI-PNG Yonif 131/Braja Sakti.

    Aparat dan masyarakat yang membaur akan menciptakan rasa percaya yang tinggi yang bermuara pada jaminan kamtibmas dan masyarakat di wilayah itu dapat beraktivitas dengan aman tanpa khawatir terjadi gangguan yang tidak diinginkan.

    “Kondisi sampai saat ini baik, tidak ada pergerakan yang mencurigakan” kata Dandim 1701 Jayapura Kolonel Inf Hendry Widodo.

    Setelah pencoblosan atau pemungutan suara pada Rabu 27 November 2024, sampai saat ini hasil peroleh suara belum diumumkan oleh KPU Papua maupun KPU Kabupaten/Kota di Papua hingga 12 Desember 2024.

    Selama itu pula, pengamanan di wilayah Papua masih terus dilakukan oleh Polda Papua dengan dibantu oleh Kodam, Kodim di wilayah tersebut.

    Pengamanan ini akan terus dilakukan hingga proses rekapitulasi suara yang dilakukan KPU Papua maupun kabupaten/kota selesai dilaksanakan.

    Penjabat Wali Kota Jayapura Christian Sohilait mengharapkan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut tetap menjaga persatuan dan kesatuan pasca pencoblosan. Situasi kamtibmas yang kondusif seperti ini harus tetap dijaga sehingga agar seluruh komponen masyarakat dapat menjalani keseharian dengan baik.

    Kemendagri RI

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk didampingi Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong, Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, Ketua KPU Papua Steve Dumbon, Ketua Bawaslu Papua Hardin Halidin memantau secara langsung proses pemungutan suara di beberapa daerah di Papua.

    Kehadiran para pejabat dan tokoh masyarakat itu menandakan keseriusan dan harapan besar pemerintah pusat dan daerah agar pesta demokrasi yang dilaksanakan secara serentak berjalan sesuai peraturan dan berlangsung secara aman dan tertib.

    Menurut Wamendagri Ribka Haluk, pelaksanaan pilkada yang baik di Jayapura menjadi barometer pelaksanaan Pilkada serentak di tanah Papua.

    Kekompakan dan kerja sama antara forum komunikasi pimpinan daerah atau Forkopimda menjadi simbol kesatuan yang kuat di daerah ini.

    Tokoh Adat

    Kerja nyata telah dibangun dengan baik oleh Forkopimda Papua maupun kabupaten/kota dengan membangun komunikasi baik dengan masyarakat adat, agama, perempuan, pemuda sehingga pesta rakyat ini dapat berlangsung baik.

    Tokoh masyarakat adat Papua Yanto Eluay sejak awal sebelum pelaksanaan pemungutan suara telah mengimbau untuk seluruh masyarakat Papua untuk menjaga situasi kamtibas. Menurutnya, pesta rakyat merupakan hajatan besar yang harus semua warga negara mensukseskannya.

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU `Gelang Manggung` bersinergi dengan JNE kirimkan distribusi logistik Pilkada

    KPU `Gelang Manggung` bersinergi dengan JNE kirimkan distribusi logistik Pilkada

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    KPU `Gelang Manggung` bersinergi dengan JNE kirimkan distribusi logistik Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Gelang Manggung (Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Temanggung) bersinergi bersama dengan JNE dalam pendistribusian logistik pilkada tahun 2024. Pemilihan ekspedisi JNE sebab dinilai memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.

    Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik, mengatakan bahwa pengadaan kerja sama antara KPU Kabupaten Magelang dengan perusahaan ekspedisi JNE merupakan keputusan sekretariat. Kerja sama ini tentunya menilik kinerja bagus dari JNE ketika Pemilu sehingga berlanjut hingga Pilkada. 

    Sebelumnya, KPU telah bekerjasama dengan saat Pemilu lalu. Selain kinerja yang bagus, menurut Rofik, keamanan logistik Pilkada juga terjamin.

    “Ada jaminan dari armada untuk kesehatan armadanya, personil, maupun armadanya. Sehingga tidak bocor dan semata-mata untuk mengamankan logistik,” tandasnya. 

    Hal sama disampaikan Ketua KPU Kota Magelang Misbahul Munir, bahwa alasan pemilihan JNE sebagai mitra pengiriman logistik adalah karena ekspedisi ini memiliki fasilitas yang memadai, seperti mobil box yang safety untuk pengiriman surat suara, terutama mengingat kondisi cuaca yang kurang bersahabat saat ini.

    “Karena sekarang musim hujan, kami memang mencari ekspedisi yang memadai agar logistik surat suara dapat sampai dengan tepat dan terlindungi,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Kamis (28/11). 

    Munir mengatakan, untuk KPU Kota Magelang memiliki prosedur distribusi yang berbeda dari beberapa daerah lain. Jika KPU kabupaten lain biasanya mendistribusikan logistik dari gudang KPU ke PPK, lalu ke TPS, KPU Kota Magelang langsung mengirimkan logistik ke masing-masing TPS. Semuanya telah didistribusikan pada 26 November 2024.

     “Kami langsung kirimkan ke TPS. Proses distribusi harus memperhatikan surat suara dan kotak suara agar tetap terjaga dari hujan dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk itulah, kenapa JNE kita pilih, kualifikasinya memenuhi semua aspek,” ucap Munir.

    Sedangkan Ketua KPU Kabupaten Temanggung Henry Sofyan Rois juga menyampaikan  bahwa distribusi telah dilaksanakan bersama JNE pada 23-24 November 2024. Distribusi oleh JNE menggunakan kendaraan truk tertutup atau boks. Kendaraan ini dipilih untuk keamanan logistik saat distribusi.Semua  logistik ini masih disimpan di GOR Bambu Runcing Temanggung dengan penjagaan ketat aparat keamanan beserta jajaran dari kodim, bawaslu, dan KPU setempat. 

    Bambang Kristiady, Kepala Cabang JNE Magelang, mengungkapkan rasa bangga sekaligus berterimakasih  atas kepercayaan yang di berikan KPU di tiga wilayah yaitu Kota dan Kabupaten Magelang dan Temanggung kepada JNE. Kolaborasi ini sebagai bentuk kontribusi JNE terhadap proses demokrasi di Indonesia. Sesuai dengan tagline Connecting Happiness, JNE berharap dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat melalui pendistribusian logistik ini.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Mari Sambut untuk Jakarta Lebih Menyala

    Mari Sambut untuk Jakarta Lebih Menyala

    Jakarta –

    Pasangan calon nomor urut 3 Pilgub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno unggul menurut hasil quick count dari beberapa lembaga survei. Koordinator Relawan Tim Pemenangan Pramono-Rano, Kris Tjantra, mengajak untuk menyambut Pramono-Rano sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru.

    “Pilkada sudah selesai, hasil pun sudah keluar dari KPU, mari kita sambut Gubernur dan Wakil Gubernur baru kita untuk Jakarta lebih menyala ke depannya. Dan mari kita bangun Jakarta yang lebih baik untuk kemaslahatan seluruh warga Jakarta,” kata Kris dalam keterangannya, Jumat (29/11/2024).

    Ketua Umum Ganjarist ini juga berterima kasih kepada jajaran KPU, Bawaslu, Polri, TNI, dan seluruh aparat keamanan yang telah bekerja keras. Sehingga, pelaksanaan Pilkada Jakarta berlangsung dengan aman dan lancar.

    “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Bawaslu, KPUD, TNI dan Polri yang sudah menciptakan kondisi Pilkada berlangsung damai dan aman serta jujur dan adil,” imbuhnya.

    Ia juga berterima kasih kepada seluruh petugas KPPS yang telah bekerja menyelenggarakan pemungutan suara dengan lancar. Serta masyarakat yang berpartisipasi menggunakan hak pilih dengan kondusif.

    “Juga kepada seluruh personil petugas KPPS, petugas TPS yang telah bekerja keras dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Jakarta 2024 ini,” ujar Kris.

    Pramono Anung-Rano Karno telah mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta 2024 satu putaran. Mereka mengeklaim telah mendapatkan 50,07 persen suara berdasarkan real count KPU DKI Jakarta.

    “Alhamdulillah hasil real count KPUD DKI Jakarta dan perhitungan formulir C hasil KWK per pagi ini, Kamis, tanggal 28 November 2024, telah mencapai 100 persen TPS di seluruh daerah pemilihan Jakarta dengan menunjukkan hasil bagi pasangan nomor 03 yaitu 2.183.577 suara atau 50,07 persen,” kata Pramono saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (28/11).

    (eva/maa)

  • Bawaslu Cilegon pastikan proses semua laporan pelanggaran Pilkada

    Bawaslu Cilegon pastikan proses semua laporan pelanggaran Pilkada

    ANTARA – Ketua Badan Pengawas Pemilu, Kota Cilegon Alam Arcy Ashari, Jumat (29/11), memastikan pihaknya memproses semua laporan tindak pelanggaran Pilkada termasuk tindak pidana politik uang, yang dilaporkan masyarakat ke Bawaslu Kota Cilegon. Hal itu disampaikan Alam saat menemui ratusan warga masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Anti Money Politik yang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bawaslu, Jombang, Kota Cilegon. (Susmiatun Hayati/Chairul Fajri/Rijalul Vikry)

  • Timses Ridwan Kamil-Suswono Gelar Sayembara Lapor Kecurangan, Cak Lontong: Silakan yang Mau Ikut Megapolitan 29 November 2024

    Timses Ridwan Kamil-Suswono Gelar Sayembara Lapor Kecurangan, Cak Lontong: Silakan yang Mau Ikut Megapolitan 29 November 2024

    Timses Ridwan Kamil-Suswono Gelar Sayembara Lapor Kecurangan, Cak Lontong: Silakan yang Mau Ikut
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua tim pemenangan
    Pramono Anung-Rano Karno
    , Lies Hartono alias
    Cak Lontong
    memberikan tanggapan soal tim pemenangan
    Ridwan Kamil-Suswono
    yang mengadakan sayembara berhadiah Rp 10 juta untuk melaporkan kecurangan dalam
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ia mempersilakan siapa pun untuk mengikuti sayembara tersebut jika memang mengetahui adanya kecurangan dalam proses Pilkada Jakarta 2024.
    “Jadi, teman-teman yang mau ikut sayembara silakan karena ada hadiahnya,” ungkap Cak Lontong, dikutip dari video
    Kompas.com
    , Jumat (29/11/2024).
    Menurut Cak Lontong, proses pelaksanaan Pilkada Jakarta 2024 sudah berjalan sesuai undang-undang.
    Jika memang ada dugaan kecurangan, itu bisa dilaporkan ke pihak yang punya wewenang.
    “Buat saya ini kan proses pemilu yang jenjangnya itu sudah sangat terukur, jelas, dan diatur oleh undang-undang,” kata Cak Lontong.
    “Jadi apa pun itu ya saya kira kita kembalikan kepada pihak-pihak yang menjaga Pilkada ini lah,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional Ridwan Kamil dan Suswono (Rido) mengadakan sayembara berhadiah Rp 10 juta untuk mengajak warga Jakarta melaporkan praktik politik uang atau
    money politic
    , serta pembagian sembako yang mereka temukan selama Pilkada Jakarta 2024.
    Surat edaran ini terlihat disebarkan langsung oleh Ketua Tim Pemenang Rido, Ahmad Riza Patria, melalui fitur Instagram story di akun personalnya. Surat edaran ini diketahui disebarkan sekitar pukul 07.10 WIB.
    “Bagi kader partai pendukung, kader ormas pendukung, kader relawan pendukung, saksi dalam atau saksi luar Rido, serta warga DKI Jakarta yang berhasil menangkap pelaku
    money politic
    atau penyebaran sembako yang bertujuan untuk memengaruhi pemilih dan melaporkan kepada Bawaslu serta kepolisian akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp 10 juta per kejadian,” tulis surat sayembara dilihat dari akun Instagram @arizapatria, Rabu (27/11/2024).
    Ariza mengeklaim, sayembara ini dilakukan untuk menjaga kemurnian demokrasi selama Pilkada Jakarta berlangsung, terutama di hari pencoblosan.
    Sayembara ini terbuka untuk umum. Dan, setiap kejadian politik uang atau pembagian sembako yang dinilai bertujuan untuk mengarahkan pilihan suara akan mendapatkan hadiah Rp 10 juta.
    Warga juga diarahkan untuk menyampaikan laporan dan temuan mereka ke Posko Pengaduan Jaga Demokrasi melalui nomor Whatsapp 082118143432 atau 087733345100.
    “Sayembara ini kami sampaikan demi tetap terjaganya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang jujur adil dan bermanfaat. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih,” kata Ariza di bagian penutup surat.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.