Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bareskrim Polri

  • Kasus Pagar Laut Tangerang Berpeluang Jadi Korupsi, Ini Kata Kejagung!

    Kasus Pagar Laut Tangerang Berpeluang Jadi Korupsi, Ini Kata Kejagung!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus pagar laut yang membentang di Perairan Tangerang berpotensi berkembang menjadi dugaan tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut masih menunggu berkas perkara dari Bareskrim Polri guna mengusut kasus ini lebih lanjut di ranah hukum pidana khusus.

    Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar. Dia mengatakan, hingga kini, berkas perkara belum juga diterima kembali dari penyidik Bareskrim Polri.

    “Hingga saat ini penyidik belum mengirimkan berkas perkara a quo dengan pasal sangkaan dalam UU Tipikor,” kata Harli, Selasa (8/4/2025).

    Arah Kasus Berubah Jadi Korupsi

    Sebelumnya, penyidikan kasus pagar laut Tangerang dilakukan dengan dasar tindak pidana umum. Namun, berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU), kasus ini diminta untuk disidik lebih lanjut menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

    “Oleh JPU memberi petunjuk agar disidik dengan UU Tipikor, tentu secara administrasi penanganan perkara berubah,” jelas Harli.

    Kejagung juga akan segera berkoordinasi dengan jajaran pidana khusus (Pidsus) setelah menerima berkas lengkap dari Bareskrim Polri.

    Kejagung Belum Pastikan Batas Waktu Berkas

    Ketika ditanya mengenai potensi kedaluwarsanya berkas jika melebihi 14 hari sejak dikembalikan, Harli enggan memberi komentar lebih lanjut.

    “Sebaiknya ditanya ke penyidik. Namun harus dipahami sebelumnya penyidik melakukan penyidikan dengan pasal-pasal dalam tindak pidana umum,” tutupnya terkait kasus pagar laut Tangerang.

  • Jejak Para Kapolda yang Sudah Menjabat Lebih dari Setahun, Ada Eks Karo Umum Setmilpres

    Jejak Para Kapolda yang Sudah Menjabat Lebih dari Setahun, Ada Eks Karo Umum Setmilpres

    loading…

    Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) perwira tinggi Polri. Salah satunya adalah jabatan Kapolda Aceh. Foto/Humas Polri

    JAKARTA – Kepala Kepolisian Daerah ( Kapolda ) merupakan salah satu jabatan strategis di Polri. Posisi ini biasa diduduki Perwira Tinggi (Pati) Polri berpangkat Brigjen Polisi dan Irjen Polisi.

    Saat ini, Indonesia memiliki 36 Kapolda aktif. Dari jumlah itu, setidaknya sembilan di antaranya telah menjabat lebih dari satu tahun di posisinya masing-masing.

    Para Kapolda ini bukan sosok sembarangan karena memiliki latar belakang kuat dan rekam jejak panjang di Korps Bhayangkara. Siapa saja mereka?

    Kapolda yang Sudah Menjabat Lebih dari SetahunPertama, ada Irjen Pol Karyoto yang menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sejak Maret 2023. Sebelumnya, ia lebih dulu menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, posisi yang membuatnya pernah berperan penting dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

    Lebih jauh, Karyoto juga pernah menjadi Wakapolda di beberapa Polda berbeda. Sebut saja seperti Wakapolda Sulawesi Utara (2018) dan Wakapolda DIY (2019).

    Beralih ke Jawa Barat, ada sosok Irjen Pol Akhmad Wiyagus menempati jabatan Kapolda sejak Maret 2023. Wiyagus yang merupakan jebolan Akpol 1989 juga pernah memimpin Polda Gorontalo dan Lampung, sehingga membuatnya punya pengalaman lintas wilayah guna memperkaya perspektifnya dalam menangani situasi keamanan yang beragam.

    Kemudian, ada Irjen Pol Pipit Rismanto yang menjadi Kapolda Kalimantan Barat. Ia merupakan lulusan Akpol 1994 yang sebelumnya pernah menjabat Dirtipidter Bareskrim Polri (2021).

    Lanjut, Irjen Pol Agus Nugroho di Polda Sulawesi Tengah dan Irjen Pol Helmy Santika di Polda Lampung juga termasuk dalam jajaran Kapolda yang sudah menjalani masa tugas lebih dari setahun. Mereka sama-sama menduduki posisi Kapolda pada Maret 2023.

    Dari timur Indonesia, ada sosok Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga sempat menjabat sebagai Kapolda Papua Barat sebelum dipindah ke Nusa Tenggara Timur pada Desember 2023. Posisinya di Papua Barat kemudian diisi oleh Irjen Pol Jhonny Edison Isir, sosok yang sempat menjadi ajudan Presiden Jokowi di awal masa pemerintahan.

  • Presiden nilai teror kepala babi ke Tempo upaya adu domba

    Presiden nilai teror kepala babi ke Tempo upaya adu domba

    Saya kira yang melakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik.

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menilai aksi teror terhadap redaksi Tempo merupakan upaya adu domba.

    Dalam sesi wawancara Presiden dengan tujuh jurnalis, sebagaimana siaran TVRI yang diakses di Jakarta, Selasa, Presiden menunjukkan keprihatinannya terhadap aksi teror dan intimidasi yang ditujukan kepada Tempo.

    “Saya kira yang melakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan Pemimpin Redaksi (Pemred) Detik.com Alfito Deannova Gintings saat sesi wawancara di perpustakaan pribadi kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4).

    Dalam pertemuan yang sama, Presiden menilai respons jajarannya yang menyebut memasak kepala babi kiriman itu sebagai kekeliruan.

    “Itu ucapan yang menurut saya teledor. Itu ya keliru itu. Saya kira beliau menyesal,” kata Presiden merujuk pada pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    Redaksi Tempo pada tanggal 20 Maret 2025 menerima teror berupa kiriman kepala babi dari orang tidak dikenal, kemudian disusul dengan kiriman tikus-tikus tanpa kepala.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat diminta responsnya oleh wartawan mengenai insiden kepala babi itu menyebut: “Dimasak saja.”

    Respons Hasan lantas menuai reaksi dari banyak pihak, termasuk dari koalisi masyarakat sipil, aktivis, komunitas pers, dan publik.

    Hasan kemudian menjelaskan maksud dari komentarnya itu. Dia menyebut dirinya menggunakan kata-kata “dimasak saja” agar tujuan pelaku teror yang ingin menebarkan ketakutan tak tercapai.

    Terlepas dari itu, teror yang ditujukan kepada Tempo masih diusut oleh kepolisian. Bareskrim Polri bersama penyidik dari Polda Metro Jaya telah menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan informasi, termasuk rekaman CCTV dari sekitar lokasi kejadian.

    Terkait dengan gaya komunikasi jajarannya yang dinilai kerap memicu reaksi publik, Presiden menilai jajarannya itu kemungkinan kurang waspada dan kurang berhati-hati.

    Presiden menjelaskan sikap kurang hati-hati itu kemungkinan karena banyak anggota Kabinet Merah Putih yang terbilang baru masuk ke dalam struktur pemerintahan.

    “Banyak yang baru, jadi mungkin kurang waspada, kurang hati-hati, dalam mengucap,” kata Presiden Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • SOSOK Permadi Arya dan Sederet Kasusnya yang Dikabarkan Jadi Komisaris JMTO, tapi Dibantah BUMN

    SOSOK Permadi Arya dan Sederet Kasusnya yang Dikabarkan Jadi Komisaris JMTO, tapi Dibantah BUMN

    TRIBUNJAKARTA.COM – Influencer media sosial, Permadi Arya alias Abu Janda dikabarkan ditunjuk menjadi komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation.

    Abu Janda juga mengunggah postingan di akun Instagram resminya terkait ucapan selamat penunjukkan dirinya sebagai komisaris tersebut. 

    “Selamat dan sukses. Permadi Arya. Sebagai Komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation,” demikian ucapan di postingan itu pada Senin (7/4/2025). 

    “Nemu berita @metrotv alhamdulilah rezeki anak sholeh. Tolong jangan pada minta kartu E-Tol saldo unlimited ya. Apalagi minta diskon tol, Astagfirullah haram,” respons Abu Janda dalam keterangan postingan tersebut. 

    Saat dikonfirmasi terpisah, Abu Janda hanya memohon doa agar dirinya tetap amanah.

    “Insya Allah. Doakan semoga amanah,” ujar Abu Janda kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

    Meski begitu, saat ditanya terkait kapan dirinya diangkat menjadi komisaris, Abu Janda meminta agar publik menunggu pengumuman resmi.

    “Nanti ada pengumuman resminya,” imbuhnya.

    Dibantah BUMN

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara terkait kabar penunjukkan Abu Janda sebagai komisaris PT Jasamarga Toll Road Operation (JMTO).

    Dengan tegas, BUMN membantah kabar tersebut.

    Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian BUMN Putri Violla kepada awak media pada Senin (7/4/2025).

    “Kabar tersebut tidak benar. Tidak ada pengangkatan atas nama Permadi Arya sebagai komisaris JMTO,” kata Putri Violla seperti dikutip dari Wartakota.

    Senada dengan Violla, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga membantah isu penunjukan Abu Janda selaku komisaris JMTO.

    Dia mengatakan kabar itu hoax alias informasi palsu.

    “Hoax” ungkap Arya kepada MNC Portal.

    Sebelumnya, beredar sebuah poster dengan keterangan bahwa Permadi Arya dipercaya menjabat sebagai Komisaris JMTO.

    Bahkan, pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat, itu memberi sinyal positif soal informasi yang beredar.

    Untuk diketahui, JMTO merupakan kelompok usaha Jasa Marga dengan komposisi saham 99,9 persen dimiliki oleh perseroan dan 0,1 persen dimiliki oleh Induk Koperasi Karyawan Jasa Marga.

    Kegiatan Usaha JMTO meliputi layanan pengoperasian, ETC, dan layanan IT.

    Sosok Abu Janda

    Permadi Arya diketahui memiliki nama lengkap Heddy Setya Permadi. 

    Ia dikenal dengan nama Abu Janda Al-Boliwudi.

    Pria kelahiran 14 Desember 1973 ini adalah seorang pegiat dan pemengaruh media sosial berkebangsaan Indonesia. 

    Permadi menempuh pendidikan Diploma Ilmu Komputer Informatic It School Singapura pada April 1997 dan menjadi Sarjana Business & Finance University of Wolverhampton Inggris pada tahun 1999. 

    Ia bergabung menjadi pegiat media sosial dan influencer tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2019.

    Sebelum menjadi pegiat media sosial, Abu Janda bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan.

    Mulai dari perusahaan sekuritas, bank swasta hingga tambang batu bara dalam rentang waktu 1999 hingga 2015. 

    Sederet kasus 

    Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memeriksa Abu Janda atas cuitan ‘Islam adalah agama arogan’ yang ia unggah di Twitter pada 1 Februari 2021. 

    Dia juga sempat akan dimintai keterangan atas dugaan ujaran rasisme yang ditujukan kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. 

    Selanjutnya, ia pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota Majelis Taklim Al-Minawwir Bekasi, Alwi Muhammad Alatas karena kasus penghinaan bendera tauhid. 

    Ia mengunggah postingan di akun Facebook-nya soal bendera teroris bukan panji nabi.

    Menurut Alwi, unggahan Abu Janda termasuk ke dalam penghinaan syariat Islam dan menyinggung perasaan umat muslim.

    Abu Janda juga pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh guru asal Jakarta bernama Mintaredja karena diduga menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai aksi politik terselubung melalui media sosial.

    Ustaz Maaher At-Thuwailibi atau yang dikenal dengan nama Soni Eranata juga melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik.

    Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian terhadap Natalius Pigai. 

    Abu Janda juga pernah berseteru dengan Maaher At-Thuwailibi. 

    Kala itu, Maaher pernah mengatakan bahwa Abu Janda dan Sukmawati Soekarnoputri layak dibunuh karena dianggap telah melakukan penistaan agama. 

    Maaher dituduh telah melakukan ancaman pembunuhan melalui media sosial. 

    Ia pun disebut telah melanggar pasal 28 dan 29 UU ITE. 

    Tak terima dengan tuduhan tersebut, Maaher melaporkan balik Abu Janda atas dugaan pencemaran nama baik. 

    Sebab, Abu Janda sempat menyampaikan ke awak media bahwa terorisme mempunyai agama, yaitu Islam dan gurunya adalah Maaher. 

    Selain itu, Abu Janda juga pernah berseteru dengan Wasekjen MUI Pusat, Tengku Zulkarnain atau Tengku Zul di media sosial. 

    Mereka saling beradu komentar untuk membuktikan siapa yang benar dan salah. 

    Awalnya, Abu Janda beropini bahwa Islam merupakan agama arogan. 

    Pasalnya, kehadirannya di Indonesia disebut telah ‘menginjak-injak’ budaya lokal.

    Hal tersebut yang kemudian memantik amarah Tengku Zul hingga membuat pesan balasan. (TribunJakarta.com, Wartakota, Kompas.com, Wikipedia).

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Diisukan Sebagai Komisaris PT Jasa Marga, Ini Profil, Karier hingga Kontroversi Permadi Arya atau Abu Janda

    Diisukan Sebagai Komisaris PT Jasa Marga, Ini Profil, Karier hingga Kontroversi Permadi Arya atau Abu Janda

    PIKIRAN RAKYAT – Nama Permadi Arya sedang sedang trending di media sosial, pasalnya nama yang akrab disapa Abu Janda ini, dikabarkan menjadi komisaris PT Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO).

    Munculnya nama Permadi Arya alias Abu Janda setelah ramainya ucapan selamat atas terpilihnya menjadi komisaris PT Jasa Marga Tollroad Operator.

    Permadi Arya dikenal sebagai penggiat di media sosial setelah mengunggah tulisan yang kerap kontroversi. Sejak saat itu namanya dikenal khalayak dan terus eksis dengan nama Abu Janda.

    Lantas, bagaimana sosok Permadi Arya? Dan apa latar belakang pendidikannya? Simak terus ulasannya!

    Siapa Permadi Arya?

    Dilansir dari sumber terpercaya, sosok bernama lengkap Heddy Permadi Arya pernah menjadi lawan debat Ustadz Felix Siauw di sebuah acara televisi swasta.

    Pria berasal dari Cianjur, Jawa Barat ini lahir pada 14 Desember 1973 dan berusia 52 tahun merupakan anak dari H.M. Sudjana dan Lina Herlina. Saat ini ia lebih dikenal sebagai pegiat dan pemengaruh (influencer) di media sosial dengan nama Abu Janda Al Boliwudi.

    Pendidikan

    Permadi Arya merupakan lulusan dari diploma di Informatic IT School Singapura (1997) dan menjadi Sarjana Business and Finance University of Wolverhampton Inggris (1999).

    Karier

    Permadi Arya pernah bergabung menjadi pegiat media sosial dan influencer tim sukses Joko Widodo di Pilpres 2019.

    Sebelumnya Permadi Arya alias Abu Janda pernah bekerja sebagai karyawan di berbagai perusahaan, dari perusahaan sekuritas, bank swasta hingga tambang batu bara (1999-2015).

    Kontroversi

    Berikut berbagai kontroversi Permadi Arya:

    · Kasus Hukum

    Cuitan Permadi Arya alias Abu Janda atas ‘Islam adalah agama arogan’ yang ia unggah di Twitter pada 1 Februari 2021, membuatnya terjerat kasus hukum ujaran rasisme kepada eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

    · Bendera Tauhid

    Permadi Arya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota Majelis Taklim Al-Minawwir Bekasi, Alwi Muhammad Alatas.

    Hal tersebut karena postingannya di akun Facebook mengenai bendera teroris bukan panji nabi, hal tersebut termasuk penghinaan syariat Islam dan menyinggung perasaan umat muslim.

    · Aksi Bela Tauhid

    Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh guru asal Jakarta bernama Mintaredja karena menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai aksi politik yang terselubung.

    · Pencemaran Nama Baik

    Ustaz Maaher At-Thuwailibi atau yang dikenal dengan nama Soni Eranata juga melaporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri atas pencemaran nama baik.

    Serta perseteruan dengan Ustaz Tengku Zulkarnain mantan Wasekjen MUI Pusat, ramai di media sosial, keduanya saling beradu komentar.

    Permadi Arya sendiri belum mengklarifikasi terkait isu dirinya menjadi komisaris PT Jasa Marga Tollroad Operator (JMTO). Meski sering bikin gaduh di media sosial, ia juga merupakan Wakil Sekretariat Bersama Koordinator Nasional relawan Prabowo Gibran di Pilpres.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Profil Permadi Arya Diduga Calon Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator, Netizen Sindir 6 Kontroversinya

    Profil Permadi Arya Diduga Calon Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator, Netizen Sindir 6 Kontroversinya

    PIKIRAN RAKYAT – Permadi Arya dikenal dengan nama Abu Janda masuk trending topik media sosial X karena kabar yang beredar luas soal penunjukannya sebagai Komisaris di PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) hari ini Senin, 7 April 2025.

    Kabar ini membuat heboh netizen, banyak yang memberi ucapan selamat tapi sejumlah di antaranya terkesan sarkastis hingga komentar bernada sindiran, meramaikan linimasa dan meningkatkan popularitas topik ini.

    Ia dikenal sebagai pegiat media sosial yang seringkali menyampaikan pandangan-pandangan kontroversial, sehingga setiap berita yang melibatkan dirinya cenderung menarik perhatian publik.

    Profil Permadi Arya

    Ia memiliki nama asli Heddy Setya Permadi. Lahir di Cianjur, Jawa Barat pada 14 Desember 1973. Diploma Ilmu Komputer, Informatic IT School, Singapura (1997) dan Sarjana Business & Finance, University of Wolverhampton, Inggris (1999).

    Sebelum aktif di media sosial, Ia bekerja di berbagai perusahaan termasuk perusahaan sekuritas, bank swasta, dan tambang batu bara (1999-2015).

    Permadi Arya mulai aktif sebagai pegiat media sosial dan influencer sejak sekitar tahun 2016. Ia dikenal sebagai salah satu buzzer pendukung Jokowi, terutama pada Pilpres 2019.

    Pihaknya sring tampil di berbagai platform media sosial, terutama X dengan tagline “Melawan Teror dengan Humor”. Ia dikenal sebagai figur yang seringkali menyampaikan pandangan kontroversial dan menuai berbagai reaksi dari masyarakat.

    Kontroversi Permadi Arya

    1. Dugaan Ujaran Rasisme terhadap Natalius Pigai (2021)

    Ia dilaporkan ke polisi oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) soal cuitannya di X yang dianggap rasis pada mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Cuitan ini mempertanyakan kapasitas Pigai dan menyinggung soal “evolusi”.

    2. Pernyataan Kontroversial tentang Agama Islam (2021)

    Cuitan Permadi Arya yang menyebut “Islam adalah agama arogan” juga menuai kecaman luas dan dilaporkan ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ia mengklarifikasi, yang ia maksud adalah oknum atau kelompok tertentu yang membawa paham Wahabi dan Salafi dengan mudah mengharamkan tradisi lokal.

    3. Menghina Bendera Tauhid (2018)

    Pihaknya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh anggota Majelis Taklim Al-Minawwir Bekasi karena postingannya di Facebook yang menyebut bendera tauhid sebagai “bendera teroris”. Hal ini dianggap sebagai penghinaan pada syariat Islam dan menyinggung perasaan umat Muslim.

    4. Menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai Aksi Politik Terselubung (2018)

    Ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang guru karena diduga menyebut Aksi Bela Tauhid sebagai aksi politik terselubung lewat media sosial.

    5. Dugaan Pencemaran Nama Baik Ustaz Maaher At-Thuwailibi (2019)

    Ustaz Maaher melaporkan Permadi Arya ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik karena menyebut “teroris punya agama, dan agamanya adalah Islam serta gurunya adalah Ustad Maaher”.

    6. Kritik Terhadap Kelompok Tertentu

    Dirinya dikenal sering melontarkan kritik keras pada kelompok-kelompok Islam konservatif dan gerakan seperti PA 212.

    Tanggapan Jasa Marga

    PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) sudah memberi tanggapan resmi soal kabar penunjukan Permadi Arya sebagai komisaris perusahaan.

    Melalui akun Instagram resminya @jasamargatollroadoperator, JMTO menyatakan informasi tersebut tidak benar. Masyarakat diimbau selalu memverifikasi informasi lewat kanal resmi perusahaan.

    Namun, komentar bantahan akun Instagram JMTO ini sempat menghilang, menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di kalangan netizen. Hingga saat ini, pernyataan resmi JMTO tetap menyatakan bahwa kabar tersebut tidak benar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sosok Irjen Akhmad Wiyagus, Kapolda Jabar yang Dilobi Dedi Mulyadi Usut Kasus Kades Minta THR – Halaman all

    Sosok Irjen Akhmad Wiyagus, Kapolda Jabar yang Dilobi Dedi Mulyadi Usut Kasus Kades Minta THR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat (Jabar), Irjen Pol Akhmad Wiyagus, dilobi oleh Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, untuk mengusut kasus Kepala Desa (Kades) Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, yang meminta tunjangan hari raya (THR) senilai Rp165 juta ke pabrik-pabrik yang berada di wilayah Bogor.

    Dedi Mulyadi meminta Kades Klapanunggal tersebut ditangkap.

    Pasalnya, tindakan Kades Klapanunggal tersebut tidak berbeda dengan aksi preman yang ada di Bekasi.

    Orang nomor satu di Jabar tersebut menegaskan bahwa kades minta THR harus diproses hukum.

    “Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar. Kita tunggu beberapa hari ini,” ujar Dedi Mulyadi di rumah Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    “Saya cenderung ya Kades itu sama posisinya dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan,” tutur dia.

    Diketahui, Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin menyebar surat permintaan THR ke perusahaan dan pabrik di lingkup wilayah Klapanunggal, Bogor.

    Surat permintaan THR yang ditandatangani Ade tersebut berisikan rencana anggaran THR untuk aparatur desa mencapai Rp165 juta.

    Adapun rinciannya yakni 200 paket bingkisan, 200 amplop THR, 200 paket kain sarung, dan 200 paket konsumsi.

    Selanjutnya, biaya untuk penceramah, pembaca ayat suci Al-Quran, sewa sound system, dan tambahan biaya tak terduga lainnya.

    Lantas, seperti apakah sosok, profil, dan rekam jejak Irjen AKhmad Wiyagus? Berikut informasi lengkapnya.

    Irjen Pol Akhmad Wiyagus adalah perwira tinggi (Pati) Polri yang sudah menjabat sebagai Kapolda Jabar sejak Maret 2023.

    Jabatan jenderal bintang 2 tersebut sebagai Kapolda Jabar tercatat dalam Surat Telegram (ST) Nomor: ST/713/III/KEP./ 2023 tanggal 27 Maret 2023.

    Ia ditunjuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jabar.

    Sebelum itu, Irjen Akhmad Wiyagus sempat terlebih dahulu menjabat sebagai Kapolda Lampung.

    Ia tercatat aktif mengemban jabatan sebagai Kapolda Lampung pada Juni 2022 hingga Maret 2023.

    Saat masih menjadi Kapolda Lampung, Akhmad Wiyagus pernah menerima penghargaan polisi teladan Hoegeng Awards 2022 kategori Polisi Berintegritas dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

    Dikutip dari situs resmi Polri, Akhmad Wiyagus merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989.

    Sepanjang kariernya, jenderal kelahiran Tasikmalaya ini pernah bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai Kapolres Sumedang (2008), Kanit II Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri (2010), dan Kasubdit II Dittipidkor Bareskrim Polri (2011).

    Tak sampai di situ, Akhmad Wiyagus juga pernah menjabat sebagai Wadirtipidkor Bareskrim Polri (2013), Dirtipidkor Bareskrim Polri (2014), dan Wakapolda Maluku (2018).

    Karier Akhmad Wiyagus makin moncer tatkala ia didapuk menjadi Wakapolda Jawa Barat pada tahun 2019.

    Pada 2020, ia lalu diangkat sebagai Kapolda Gorontalo.

    Dua tahun kemudian, lulusan Akpol 1989 ini dimutasi menjadi Kapolda Lampung.

    Tak bersleang lama, Irjen Akhmad Wiyagus dipercaya untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kapolda Jabar pada 2023 hingga sekarang.

    Kades Klapanunggal minta maaf

    Terkait kasus minta THR, Kades Klapanunggal Ade Endang Saripudin menyampaikan permohonan maaf.

    Video permintaan maaf itu disampaikan Ade setelah surat edaran minta THR yang ditandatanginya itu viral di media sosial.

    Dalam video klarifikasinya, Ade meminta maaf atas kegaduhan yang telah diperbuatnya menjelang hari raya Idul Fitri 1446 H ini.

    “Saya mengaku salah dan memohon maaf kepada para pihak yang kurang berkenan,” kata Ade, Minggu (30/3/2025).

    Ade menjelaskan surat edaran tersebut tidak bersifat memaksa.

    Untuk langkah selanjutnya, Ade mengaku akan menarik surat edaran minta THR tersebut.

    “Maksud dari surat tersebut hanya bersifat imbauan, mohon kepada para pengusaha untuk menghiraukan yang sudah terlanjur beredar, dan saya akan menarik surat himbauan tersebut,” aku Ade.

    Ade Endang Saripudin rupanya juga sempat membuat heboh masyarakat atas tuduhan menyunat bansos pada tahun 2021 silam.

    Kala itu, Kades Klapanunggal tersebut dituding menyunat bantuan sosial tunai (BST) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Dilansir TribunnewsBogor.com, dugaan penyunatan bansos ini diungkap oleh sekelompok ibu-ibu yang mengaku korban.

    Mereka mengaku menjadi korban penyunatan dana bansos sebesar 50 persen.

    Mulanya mereka seharusnya mendapat BST sebesar Rp 600 ribu, tetapi justru hanya mendapat Rp 300 ribu.

    Tati Herawati, salah satu korban, berujar bansos tersebut dibagikan di SMPN 1 Klapanunggal kepada yang berhak mendapatkan bansos ini.

    Di satu ruangan, Tati mengaku menerima BST itu Rp 600 ribu, lalu disuruh ke ruangan lain dan uangnya itu mendadak dipotong jadi Rp300 ribu dengan alasan dialihkan ke warga yang belum dapat.

    “Dia (petugas) bilang, uang ibu katanya dialihkan Rp 300 ribu, katanya udah sepakat. Kita keberatan, karena tidak ada pemberitahuan dari pertamanya,” kata Tati, Senin (19/4/2021).

    Namun, Kades Klapanunggal mengaku tidak mengetahui pemotongan bansos tersebut.

    Ia mengaku dijebak, di mana ada pihak lain yang bermain soal pembagian BST itu tanpa sepengetahuannya.

    Catatan lama kades ini diungkap oleh Politisi PSI, Ronald A Sinaga alias Bro Ron, di media sosial dengan tajuk ‘sejarah kepemimpinan Kades Klapanunggal.’

    “Aku sih yaqueen seyaqueen yaqueennya, staff desa gak mungkin melakukan itu tanpa arahan pimpinan,” tulis Bro Ron.

    Diketahui, Ade Endang Saripudin menjabat sebagai Ketua APDESI Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

    Ade Endang terpilih melalui Pilkades 2020.

    Saat itu Ade Endang berhasil mengalahkan empat saingannya.

    (Tribunnews.com/Rakli/Fersianus Waku) (TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy)

  • 10 Dirresnarkoba Dimutasi Kapolri Maret 2025, Berikut Ini Nama-namanya

    10 Dirresnarkoba Dimutasi Kapolri Maret 2025, Berikut Ini Nama-namanya

    loading…

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 10 Dirresnarkoba. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan mutasi terhadap 10 Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba). Para perwira menengah (Pamen) yang menyandang pangkat Komisaris Besar (Kombes) Pol tersebut bertugas di sejumlah Polda di Indonesia.

    “Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho, dikutip Kamis (3/4/2025).

    Sandi menyebut, ada 1.255 personel yang dimutasi dalam enam Surat Telegram (ST). Antara lain, ST/488/III/KEP./2025 sebanyak 111 personel, ST/489/III/KEP./2025 sebanyak 442 personel, kemudian ST/490/III/KEP./2025 sebanyak 261 personel.

    Selain itu, ST/491/III/KEP./2025 sebanyak 153 personel, ST/492/III/KEP./2025 sebanyak 202 personel, dan ST/493/III/KEP./2025 sebanyak 86 personel.

    Berikut ini Dirresnarkoba yang masuk dalam daftar mutasi:

    1. Kombes Pol Johannes R. Manalu

    Jabatan lama: Dirresnarkba Polda Jabar
    Jabatan lama: Kabagren Rorenmin Bareskrim Polri

    2. Kombes Pol Bayu Adhi Joyokusumo

    Jabatan lama: Dirresnarkoba Polda DIY
    Jabatan baru: Analis Kebijakan Madya Bidang Pidnarkoba Bareskrim Polri

  • 4 Jenderal Resmi Jadi Kapolda dan Ikut dalam Acara Kenaikan Pangkat Polri Sebelum Lebaran

    4 Jenderal Resmi Jadi Kapolda dan Ikut dalam Acara Kenaikan Pangkat Polri Sebelum Lebaran

    loading…

    Empat Jenderal Polri resmi jadi Kapolda setelah mendapat promosi jabatan dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Terdapat empat Jenderal Polri resmi jadi Kapolda setelah mendapat promosi jabatan dalam mutasi Polri beberapa waktu lalu. Tidak hanya itu, mereka berempat juga mengalami kenaikan pangkat dari Brigadir Jenderal (Brigjen) menjadi Inspektur Jenderal (Irjen).

    Kenaikan pangkat tersebut didapat setelah mengikuti acara upacara kenaikan pangkat 38 Perwira Tinggi (Pati) Polri yang didasarkan pada Surat Telegram Kapolri Nomor STR/8/8/III/KEP/2025 tertanggal 27 Maret 2025.

    Dalam acara kenaikan pangkat tersebut, semua Pati Polri telah dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi. Tercatat ada dua Pati naik pangkat menjadi Komjen, 11 Pati naik pangkat jadi Irjen Pol, dan sisanya naik pangkat jadi Brigjen Pol.

    4 Jenderal Resmi Jadi Kapolda:

    1. Irjen Pol. Anggoro Sukartono

    Irjen Pol. Anggoro Sukartono lahir 24 April 1972, di Jakarta. Ia baru saja terkena mutasi untuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 12 Maret 2025.

    Sebelumnya, lulusan Akpol 1994 ini sempat menjabat sebagai Karopaminal Divpropam Polri sejak 2022. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Karowabprof Divpropam Polri dan Sesropaminal Divpropam Polri di 2020.

    2. Irjen Pol. Endar Priantoro

    Endar Priantoro lahir pada 30 Juni 1973, di Purwokerto, Jawa Tengah. Dirinya baru menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur sejak terkena mutasi pada 12 Maret 2025.

    Sebelumnya, lulusan Akpol 1994 itu sempat menduduki posisi Direktur Penyidikan KPK ketika masih berpangkat Brigjen. Ia juga pernah jabat Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri di 2019, dan Analisis Kebijakan Madya Bareskrim Polri Bidang Pidkor pada 2018.

    3. Irjen Pol. Mardiyono

    Mardiyono lahir pada 21 Maret 1969 di Blora, Jawa Tengah. Sama seperti rekan lainnya, ia juga baru menjabat sebagai Kapolda Bengkulu setelah terkena mutasi di 12 Maret 2025.

    Sebelumnya, lulusan Akpol 1991 ini sempat menjabat sebagai Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri sejak 2025. Ia juga sempat menduduki posisi Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, dan Karo SDM Polda Metro Jaya.

    4. Irjen Pol. Waris Anggono

    Terakhir, ada Waris Anggono yang lahir pada 28 April 1968 di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah terkena mutasi pada 12 Maret 2025, ia baru menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara.

    Sebelumnya, Jenderal Bintang Dua ini sempat duduki posisi Danpaspelopor Korbrimob Polri di 2023. Lulusan Akpol 1990 ini juga sempat jabat posisi Wakapolda Sulawesi Tenggara, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat II Sespim Lemdiklat Polri di 2020.

    (cip)

  • Menteri Abdul Kadir Larang Warga Indonesia Kerja di 3 Negara Ini – Page 3

    Menteri Abdul Kadir Larang Warga Indonesia Kerja di 3 Negara Ini – Page 3

    Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan satu tersangka terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terkait 699 Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dipulangkan dari Myanmar melalui Thailand. Proses pemulangan para korban berlangsung bertahap sejak Februari hingga Maret 2025.

    Direktur PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah menyampaikan, tersangka berinisial HR (27) yang merupakan seorang karyawan swasta. Dia diketahui turut berada dalam rombongan pemulangan dan diduga bertugas sebagai perekrut.

    Kepada korban, HR menjanjikan pekerjaan sebagai customer service di Thailand. Namun mereka justru diberangkatkan ke wilayah konflik Myanmar, tepatnya di Myawaddy, dan dipaksa bekerja sebagai operator online scam.

    “Modus yang digunakan adalah menjanjikan pekerjaan dengan gaji besar dan fasilitas mewah melalui media sosial. Padahal kenyataannya mereka dijadikan pelaku penipuan daring dan tidak mendapatkan hak sebagaimana dijanjikan,” tutur Nurul kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan terhadap seluruh WNI di RPTC Kemensos dan Asrama Haji Pondok Gede, diketahui para korban direkrut melalui platform Facebook, Instagram, dan Telegram. Mereka dijanjikan gaji Rp10 juta hingga Rp15 juta, termasuk tiket dan biaya keberangkatan yang ditanggung perekrut.

    Hanya saja, setibanya di Myanmar mereka diwajibkan mencapai target dalam bentuk pengumpulan nomor telepon untuk calon korban penipuan online. Bila gagal, mereka mendapatkan kekerasan baik verbal, fisik, maupun pemotongan gaji.