Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bareskrim Polri

  • Rakyat Emosi Gegara Kebohongan Ijazah Ditutupi dengan Kebohongan Baru

    Rakyat Emosi Gegara Kebohongan Ijazah Ditutupi dengan Kebohongan Baru

    GELORA.CO – Jumpa pers Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah SMA 6 Surakarta dan ijazah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi adalah asli tanpa memperlihatkan barang bukti asli justru membuat publik makin curiga dan tak yakin. 

    Demikian dikatakan Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta melalui keterangan tertulisnya, Jumat 30 Mei 2025.

    Apalagi, lanjut Nurmadi, ijazah dinyatakan identik, bukan autentik meskipun arahnya menuju kesimpulan tersebut. 

    “Bilang asli tanpa menunjukkan fisik aslinya adalah kebodohan terbesar dalam pembuktian  hukum. Publik yang bodoh pun tak akan percaya, apalagi publik yang kritis,” kata Nurmadi.

    Lazimnya, menurut Nurmadi, ketika Bareskrim merilis jumpa pers dengan awak media selalu disertai dengan menunjukkan barang bukti asli bukan tayangan video. Hal inilah yang  membuat publik curiga dan tak percaya dengan pernyataan Bareskrim. 

    “Kebohongan yang ditutupi dengan kebohongan baru justru membuat rakyat emosi. Bangkai yang ditutup rapat akan kecium juga,” kata Nurmadi. 

    Kata Nurmadi, publik kecewa jika kasus dugaan ijazah Jokowi  ditutup hanya dengan pernyataan keaslian dari Bareskrim tanpa transparansi bukti.

    “Ini terindikasi ingin melindungi sepihak dan di sisi lain terindikasi ingin menghentikan langkah para pejuang kebenaran yang terus menuntut pengusutan tuntas dugaan ijazah Jokowi dengan berbagai cara, termasuk dengan kriminalisasi,” kata Nurmadi.

    Rakyat menuntut Bareskrim transparan dan profesional dalam mengusut dugaan ijazah tersebut. Jangan sampai hanya membela kepentingan sepihak karena tidak jujur dan adil lalu merusak  semua sistem hukum. 

    “Kebenaran harus tegak walaupun langit runtuh. Usut tuntas dan tegakkan keadilan jangan pandang bulu,” kata Nurmadi.

    Apabila Jokowi terbukti ketika menjadi Presiden RI dengan memalsukan ijazah, harusnya dihukum lebih berat daripada lurah yang memalsukan ijazah, karena dampak kejahatannya lebih dahsyat. 

    “Hancurnya negara dimulai dari sistem hukum yang dihancurkan oleh penegak hukum.  Negara bisa hancur babak belur kalau hukum sudah  dikendalikan kebohongan yang punya kuasa,” pungkas Nurmadi.

  • Hentikan Penyelidikan Ijazah Jokowi, Mantan Wakapolri Nilai Bareskrim Langgar Aturan

    Hentikan Penyelidikan Ijazah Jokowi, Mantan Wakapolri Nilai Bareskrim Langgar Aturan

    GELORA.CO – Hentikan penyelidikan ijazah Jokowi, Bareskrim Polri dinilai langgar aturan karena tidak ada di KUHAP.

    Penghentian penyelidikan ijazah Jokowi yang dilakukan Bareskri Polri menuai polemik baru.

    Bareskrim Polri pun dinilai melakukan penyimpangan dari KUHAP.

    Hal ini diungkapkan mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno.

    Oegroseno menganggap Bareskrim Polri telah melanggar prosedur terkait penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu milik mantan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

    Mulanya, Oegroseno mengaku kaget soal adanya surat edaran dari Kapolri pada tahun 2018 terkait polisi bisa melakukan penghentian penyelidikan.

    Padahal, dia mengatakan hal semacam itu tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    Ditambah, kata Oegroseno, surat perintah Kapolri tersebut secara hierarkis tidak bisa lebih tinggi dari KUHAP.

    “Saya melihat ada penyimpangan dari KUHAP yang sudah berlaku sejak tahun 1981. Kemudian pada tahun 2018, tiba-tiba saya juga kaget membaca surat edaran Kapolri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyebutkan tentang penghentian penyelidikan.”

    “Padahal, surat edaran itu dasarnya saya juga baca, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan sebagainya. Tapi, penghentian penyelidikan ini tidak diatur dalam KUHAP, hierarkinya sulit masuk di mana dan tidak masuk dalam putusan hukum,” katanya dikutip dari YouTube Abraham Samad, Kamis (29/5/2025).

    Oegroseno lantas mengaitkan terkait adanya surat edaran dari Kapolri yang berisi bahwa polisi bisa menghentikan penyelidikan dengan kasus dugaan ijazah Jokowi.

    Dia mempertanyakan kepastian hukum soal penghentian penyelidikan kasus dugaan ijazah Jokowi ke Bareskrim Polri.

    Pasalnya, langkah yang diambil oleh Bareskrim Polri tersebut tidak diatur di KUHAP meski tertuang dalam surat edaran Kapolri.

    “Dalam kasus yang terjadi pada ijazah Pak Jokowi ini, kepastian hukumnya di mana? Tidak diatur di KUHAP, berarti tidak ada (kepastian hukum),” katanya.

    Oegroseno pun menyarankan bagi pelapor yaitu Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) untuk membuat laporan baru setelah adanya penghentian penyelidikan oleh Bareskrim Polri terkait laporan dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Sekali lagi, dia mengungkapkan lantaran penghentian penyelidikan belum memiliki kepastian hukum.

    “Jadi, bisa juga TPUA tadi membuat laporan baru karena penghentian penyelidikan belum ada kepastian hukum. Bikin laporan baru baik di Solo atau di Jakarta tentang dugaan ijazah palsu tadi,” tuturnya.

  • Dibuka Bareskrim, IPK di Transkrip Nilai Jokowi 3.05, Padahal Jokowi Pernah Ngaku IPK-nya Kurang dari 2.0

    Dibuka Bareskrim, IPK di Transkrip Nilai Jokowi 3.05, Padahal Jokowi Pernah Ngaku IPK-nya Kurang dari 2.0

    GELORA.CO – Akhirnya nilai kuliah Jokowi selama kuliah 5 tahun di Fakultas Kehutanan UGM, resmi ditampilkan oleh Bareskrim Polri.

    Dikutip dari youtube tribunnews, pada Kamis (29/5), transkip nilai itu dibuka setelah publik terus mendesak keaslian ijazah Jokowi.

    Jokowi diketahui kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dari tahun 1980 dan lulus tahun 1985.

    Di transkrip nilai ada nila A, B.

    Bahkan nilai D ada 6.

    Nilai A didapat Jokowi dari KKN dan Filsafat Pancasila dan Fisiologi Pohon selama kuliah berlangsung.

    B muncul di Matematika 2, Fisika, Genetika Statistik Penyakit Tanaman Hutan.

    Total IPK Jokowi cukup tinggi 3,05, dengan nilai itu Jokowi dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985.

    Sementara itu Rismon Hasiholan Sianipar mentwet, “jumlah kredit wajib: 88 SKS, jumlah kredit pilihan 34 SKS.

    Total kredit 122 SKS.

    Kok bisa jadi sarjana kehutanan?

    Saat ini saja, total kredit sarjana UGM saja 144 SKS.

    Apakah Jokowi hanya SARJANA MUDA sesuai dengan form yang diisinya?”

    Akun X @ProfYL_Henuk (ROTEMAN LAW FREE) malah menyebut 3 fakta otentik IPK @jokowi 3,05 yang disebutnya palsu versus IPK @ProfylHenuk 2,54 (ASLI).

    Akun ini membeberkan fakta bahwa pertama, tidak ada mata pelajaran vs mata kuliah.

    Kedua, tak ada tahun ikut kuliah agama (I) vs agama (II/1981).

    Ketiga, nilai tulis tangan vs ketik.

    “Transkrip S1 Jokowi dari UGM PALSU jadi Bareskrim Polri sebar HOAKS”, tulisnya

    3 FAKTA OTENTIK IPK @jokowi 3,05 (PALSU) Vs IPK @ProfylHenuk 2 54 (ASLI)=(1)TAK ADA MATA PELAJARAN Vs MATA KULIAH,(2)TAK ADA TAHUN IKUT KULIAH:e. g.(a) AGAMA (I) Vs AGAMA (II/1981),(3) NILAI TULIS TANGAN Vs KETIK. TRANSKRIP S1 JW DARI UGM PALSU JADI @PolriBareskrim SEBAR HOAKS. https://t.co/pka8XMeP1s pic.twitter.com/a3UVzCCF6j

    — @ProfYL_Henuk(ROTEMAN LAW FREE) (@ProfylHenuk) May 29, 2025

    Twet akun X Dunia Punya Cerita juga mempertanyakan IPK Jokowi yang kurang dari 2.

    “Penuh nilai C dan D di Transkip Nilai, terkuak IPK Terakhir Jokowi di UGM, benarkah kurang dari 2?.”

    “10 Tahun menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka transkrip nilai, setelah adanya tuduhan mendapatkan ijazah palsu dari Universitas Gadjah Mada (UGM).”

    Soal IPK dari 2, Jokowi sendiri pernah mengatakan sendiri.

    Dimuat di Tempo, pada 29 Juni 2013, dengan judul “Jadi Capres Tak Perlu IPK 4, Jokowi: IPK SAYA

    Jadi benarkah yang dibuka Bareskrim Polri PALSU, karena Jokowi sendiri yang mengatakan IPK nya kurang dari 2.***

  • Link Video Syakirah Durasi 7 Menit Viral hingga 16 Part, Begini Biodata dan Fakta di Baliknya

    Link Video Syakirah Durasi 7 Menit Viral hingga 16 Part, Begini Biodata dan Fakta di Baliknya

    GELORA.CO – Belakangan ini, link video syakirah durasi 7 menit kembali jadi perbincangan warganet.

    Sebuah video yang menampilkan sosok Syakirah menjadi viral dan ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok dan Twitter.

    Video tersebut berhasil menarik perhatian jutaan pengguna internet dan memicu gelombang pencarian yang sangat tinggi terhadap 16 tautan lengkap yang berisi konten terkait Syakirah.

    Fenomena viral ini menunjukkan bagaimana kekuatan media sosial dapat dengan cepat menyebarkan sebuah konten hingga menjadi perbincangan hangat di jagat maya.

    Video Syakirah yang awalnya hanya dibagikan oleh beberapa pengguna kini telah tersebar luas.

    Memicu rasa penasaran dan antusiasme warganet untuk mengakses seluruh tautan yang beredar.

    Platform TikTok dan Twitter menjadi arena utama penyebaran video ini, di mana pengguna aktif membagikan, mengomentari, dan mendiskusikan berbagai aspek dari video tersebut.

    Hal ini menjadikan topik Syakirah sebagai salah satu yang paling trending dan banyak dicari dalam beberapa hari terakhir.

    Seiring dengan viralnya video ini, banyak pengguna yang mencari dan membagikan 16 tautan lengkap tersebut.

    Menjadikan topik ini sebagai salah satu yang paling banyak diperbincangkan di jagat maya saat ini.

    Tautan-tautan ini menjadi incaran warganet yang ingin mendapatkan informasi lebih lengkap dan mendalam mengenai video viral tersebut.

    Viralnya video Syakirah di TikTok dan Twitter dengan 16 tautan lengkap yang menjadi incaran warganet ini menggambarkan betapa cepat dan luasnya penyebaran informasi di era digital saat ini.

    Media sosial berperan besar dalam membentuk tren dan mempengaruhi perhatian publik secara masif.

    Namun yang patut jadi perhatian, banyak link pishing atau palsu yang mengatasnamakan link video Syakirah ini. Padahal peristiwa ini pertama kali viral dua tahun silam.

    Perlu diketahui, Syakirah adalah salah satu kreator konten yang cukup dikenal di platform TikTok.

    Meskipun nama lengkapnya tidak selalu dipublikasikan secara luas demi menjaga privasi.

    Syakirah berhasil menarik perhatian banyak pengguna TikTok dengan berbagai video yang menghibur dan mengikuti tren terkini.

    Konten yang dibuatnya biasanya berfokus pada hiburan, lifestyle, dan berbagai tantangan yang sedang viral di kalangan pengguna muda.

    Konten Syakirah sangat beragam, mulai dari video dance challenge yang enerjik, lip-sync lagu-lagu populer, hingga konten komedi ringan yang mengundang tawa.

    Selain itu, ia juga sering membagikan tips dan trik sehari-hari yang bermanfaat bagi para pengikutnya.

    Baca Juga: Grup Facebook Fantasi Sedarah Dibikin Dua Tahun Lalu, Bareskrim Polri Amankan Bukti Laptop, Ponsel, dan Video

    Gaya penyampaian yang santai dan mudah dicerna membuat video-video Syakirah mudah diterima dan disukai oleh banyak orang.

    Popularitas Syakirah di TikTok cukup signifikan.

    Video-videonya sering mendapatkan banyak like, komentar, dan share, yang menunjukkan tingkat engagement yang tinggi dari para pengikutnya.

    Tidak jarang pula Syakirah berkolaborasi dengan brand atau kreator lain untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas kontennya.

    Hal ini semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu kreator yang diperhitungkan di platform tersebut.

    Untuk menemukan akun TikTok Syakirah, kamu bisa mencari dengan username “Syakirah” di kolom pencarian TikTok.

    Biasanya, akun yang benar adalah yang memiliki jumlah pengikut cukup besar dan video dengan views tinggi. Jika Syakirah sudah sangat populer, akun tersebut mungkin juga memiliki tanda centang biru sebagai verifikasi resmi dari TikTok.

    Namun, perlu diingat bahwa ada kemungkinan beberapa akun dengan nama yang sama, jadi pastikan untuk memeriksa konten dan interaksi di akun tersebut agar tidak salah pilih. (*)

  • Polri Menyatakan Ijazah Jokowi Identik dengan Lulusan Kehutanan UGM, Prof Ikrar Nusa Bhakti Menduga Palsu

    Polri Menyatakan Ijazah Jokowi Identik dengan Lulusan Kehutanan UGM, Prof Ikrar Nusa Bhakti Menduga Palsu

    GELORA.CO – Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Prof Ikrar Nusa Bhakti meyakini bahwa ijazah Jokowi memang palsu.

    Menurutnya banyak kejanggalan yang ada dalam foto wisuda Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).  

    Seharusnya ijazah itu segera ditunjukkan tidak perlu menunggu diminta pengadilan.

    Sampai sejumlah pakar seperti Roy Suryo membuat kajian dan penelitian dan menyebut 99,9 % Jokowi memiliki ijazah palsu.  

    “Dan saya mau ngomong, Jokowi itu memang ijazahnya palsu. Kenapa saya mengatakan begitu, sebab jika ijazanya benar, serahkanlah dan selesai,” kata Prof Ikrar Nusa Bhakti di kanal YouTube Abraham Samad.

    Jadi tidak perlu ada janji-janji akan menunjukkan ijazah ketika diminta hakim.

    Menurut Prof Ikrar, jika Anda penah menjadi mahasiswa, pasti mengalami masa-masa indah dalam perjalanan hidup.

    Pada masa itulah akan mengenal teman-teman Anda, ketika SMA, jurusan IPA dan IPS atau budaya masih mau kenal, waktu dirinya reuni di Bali. .

    Begitu masuk mahassiwa, bisa ditanyakan angkatan 78 FIS UI, jumlah sekitar 100 sekian orang.

    “Kalau sekarang kumpul, masih ingat itu siapa-siapa, “ ungkapnya.

    Dikatakan, jadi bukan seperti yang kata alumni Fakultas kehurtanan UGM.

    Dia menulis buat Jokowi, ada satu yang aneh, Jokowi sebagai mantan presiden, mengundang aluimni angkatan 85 yang datang 10 orang.

    “Tiba-tiba ini ditanya, ini fotonya mas Muyono. Ini fotonya mas Hari. Kok tidak ada yang menyebut fotonya mas Joko Widodo,” jelasnya.

    Lebih jauh dikatakan, jika Anda melihat tayangan YouTube foto wisuda, tidak tahunya di buka di alumni UGM.

    “Kok kupingnya caplang, giginya lain. Gigi di foto ijazah dan gigi foto asli. Namanya gigi tidak bisa menipu, mata juga tidak bisa menipu,” ucapnya.

    “Ada yang bilang, ijazah SMA, ijazah sarjana kok fotonya sama,” pungkasnya.

    Bareskrim Polri sebelumnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini identik dengan ijazah alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1973-1978.

    Polri sudah memeriksa 39 saksi, sejak sekolah di SMA 6 Surakarta hingga lingkungan UGM.

    Selain itu juga dibuktikan dengan pengumuman Joko Widodo saat diterima lolos di UGM, bukti pembayaran kuliah dan lainnya. ***

  • UGM, KPU, Bareskrim Ndak Dipercaya?

    UGM, KPU, Bareskrim Ndak Dipercaya?

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), akhirnya menanggapi pernyataan Roy Suryo yang menyatakan akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu miliknya.

    Menurut Jokowi, jika Roy sampai melaporkan penyidik Bareskrim Polri, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik.

    “UGM ndak dipercaya, Bareskrim tidak dipercaya. KPU ndak dipercaya. Yang mau dipercaya siapa?” ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (28/5/2025).

    Roy Suryo Kritik Bareskrim

    Diberitakan sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo mengaku kecewa dengan penyelidikan Bareskrim atas aduan keaslian ijazah Jokowi. Ia menilai penyelidikan tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.

    “Ini prosesnya sembunyi-sembunyi. Harusnya gelar terbuka, ijazahnya tampilkan. Kemudian, undang pakar-pakar, biar semua terbuka,” ujar Roy dalam program On Point with Adisty di YouTube Kompas TV, Jumat (23/5/2025).

    Roy menyebutkan, dokumen ijazah yang ditampilkan justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan karena terlihat tidak otentik.

    “Kemarin yang ditampilkan, digital juga, fotokopi lagi, di-scan, terus yang terlipat lagi. Jadi, yang sudah jelek banget,” katanya.

    Selain mempertanyakan lembaran scan ijazah, Roy juga mengkritik foto dokumen asli yang diserahkan ke polisi dalam map hitam oleh adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto. Ia mencatat perbedaan pada logo Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tampak lebih mencolok dengan warna lebih kuning.

    Menurut Roy, yang membuat publik bertanya-tanya adalah alasan ijazah itu segera dikembalikan oleh penyidik hanya beberapa hari setelah diterima.

    “Jangan buru-buru dikembaliin dong ijazahnya, pegang dulu, tunjukin. Wartawan boleh motret. Wah, terbukalah,” tuturnya.

    Roy juga meragukan keaslian tiga dokumen pembanding yang dijadikan referensi oleh penyidik karena identitas pemiliknya tidak diungkap.

    “Tiga (orang pemilik ijazah) itu kita tahu apa (identitasnya)? Itu bisa juga gerombolannya. Itu (bisa saja) cetak baru juga,” kata Roy.

    Laporkan penyidik

    Atas penyidikan yang menurutnya serampangan ini, Roy akan melaporkan penyidik Bareskrim Polri kepada sejumlah institusi pengawasan internal.

    “Tidak transparan (penyelidikannya) dan bakal dilaporkan ke instansi di atasnya di Mabes Polri,” kata Roy.

    Tidak tanggung-tanggung, Roy berencana untuk melaporkan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri ke banyak lembaga.

    “(Akan dilaporkan ke) misalnya, pengawasan dan penyidikan (Wassidik), Kompolnas. Meski Kompolnas 11-12. Kapolri, kita kabari,” lanjutnya.

  • Komnas Perempuan soal Grup Inses: Rumah Seharusnya Aman tapi Jadi Kehancuran Nasional 28 Mei 2025

    Komnas Perempuan soal Grup Inses: Rumah Seharusnya Aman tapi Jadi Kehancuran Nasional 28 Mei 2025

    Komnas Perempuan soal Grup Inses: Rumah Seharusnya Aman tapi Jadi Kehancuran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (
    Komnas Perempuan
    ) turut mengutuk peristiwa grup inses di Facebook yang dinamakan “fantasi sedarah”.
    Lembaga yang ditugaskan untuk menaungi perempuan korban kekerasan ini juga mengkhawatirkan kondisi para korban yang masih belum diketahui nasibnya seperti apa.
    Ketua Komnas Perempuan,
    Maria Ulfah Anshor
    , mengatakan kasus ini seperti tragedi karena rumah yang seharusnya menjadi tempat aman bagi para perempuan, berubah menjadi tempat kehancuran kehormatan mereka.
    “Ketika rumah, yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh perlindungan, justru digunakan oleh pelaku menjadi tempat berlangsungnya kekerasan, maka yang hancur bukan hanya tubuh korban, tetapi juga rasa aman, kepercayaan, dan kemanusiaannya,” ujar Maria dalam keterangan pers, Rabu (28/5/2025).
    Maria mengatakan inses adalah salah satu bentuk kekerasan yang sangat membahayakan, karena terjadi dalam relasi paling dekat dengan korban.
    Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana
    Kekerasan Seksual
    (
    UU TPKS
    ), pelaku
    kekerasan seksual
    dalam lingkup keluarga hukumannya diperberat dengan satu pertiga (1/3) pidana tambahan.
    Sebab itu, Komnas Perempuan mendesak agar aparat penegak hukum menjerat para pelaku dalam grup “fantasi sedarah” itu dengan UU TPKS.
    Selain menjerat para pelaku dengan hukuman berat, UU TPKS juga bisa digunakan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan para korban secara berkelanjutan.
    Komnas Perempuan juga merekomendasikan Komisi Digital (Komdigi) untuk membangun sistem pengawasan yang secara otomatis memblokir konten-konten fantasi seksual, maupun konten lain yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi, serta membuat mekanisme audit atau pemantauan berkala terhadap kinerja platform digital.
    “Mendesak pemerintah pusat dan daerah agar melakukan upaya-upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan sistematis di masyarakat yang menjangkau semua keluarga, sebagaimana diwajibkan dalam UU TPKS Pasal 79,” ucapnya.
    Lembaga yang dijuluki anak sulung reformasi ini juga mendesak agar penyedia platform digital seperti Meta, X, TikTok, dan media sosial lainnya untuk memperkuat sistem deteksi dan penghapusan konten kekerasan seksual. “Menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah korban, serta bekerja sama dengan pemerintah dan Lembaga Nasional HAM dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak dan perempuan,” ucap Maria.

    Terakhir, ia meminta agar seluruh elemen bangsa menciptakan ruang aman, melakukan pendidikan publik, dan aktif memantau kekerasan seksual, baik di keluarga maupun ruang digital.
    Sebelumnya diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri bersama Direktorat Siber Polda Metro Jaya telah menangkap enam pelaku penyebar konten grup mesum di Facebook, Selasa (20/5/2025).
    Grup tersebut diketahui menyebarkan konten pornografi bertema inses atau hubungan seksual sedarah yang bertentangan dengan norma hukum, agama, serta membahayakan kesehatan dan perkembangan psikologis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • TASPEN Gandeng Bareskrim Polri Lindungi Peserta dari Penipuan Digital

    TASPEN Gandeng Bareskrim Polri Lindungi Peserta dari Penipuan Digital

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT TASPEN (Persero) kembali melakukan kegiatan Sosialisasi Upaya Pencegahan Penipuan yang Mengatasnamakan perusahaan. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap meningkatnya ancaman penipuan digital yang menyasar peserta TASPEN di seluruh Indonesia.

    Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diyantini Soesilowati menyampaikan rasa syukur atas kelancaran kegiatan ini, sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

    “Untuk peserta TASPEN yang hadir dalam sosialisasi ini agar tetap selalu meningkatkan kewaspadaan dengan selalu memperhatikan sosialisasi dan pengumuman yang kami sampaikan di setiap kesempatan. Mari kita sama-sama ciptakan ekosistem layanan yang aman, terpercaya, dan bebas dari penyalahgunaan. Tahan, Pastikan, Laporkan.” ujar Yanti dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2025).

    Sementara itu, AKBP I Putu Bayu Pati menjelaskan perlu diketahui bersama supaya ini tidak menjadi seperti fenomena gunung es.

    “Mungkin keliatannya diluarnya itu sedikit ataupun kurang lebih banyak yang dilaporkan (kejahatan siber berupa penipuan) tapi ternyata di dalamnya itu banyak juga masyarakat yang masih enggan melaporkan tindak pidana siber ini,” ujarnya.

    AKBP I Putu Bayu Pati menegaskan bahwa penting bagi seluruh peserta TASPEN untuk memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kejahatan siber,
    termasuk penipuan yang mengatasnamakan institusi resmi seperti TASPEN.

    “Perlu kita ketahui bersama supaya ini tidak menjadi seperti fenomena gunung es. Mungkin terlihat hanya sebagian kecil kasus yang dilaporkan, namun faktanya jauh lebih banyak masyarakat yang menjadi korban namun memilih diam dan enggan melapor,” ungkapnya lebih lanjut.

    Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi TASPEN, sebab rendahnya pelaporan justru memperbesar ruang gerak para pelaku kejahatan digital. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama yang erat antara institusi dan para peserta untuk saling berbagi informasi, melaporkan indikasi penipuan, dan membangun budaya digital yang waspada dan kritis.

    Berdasarkan pemaparan dari AKBP I Putu Bayu Pati, kejahatan siber dengan modus penipuan ini banyak dijalankan secara terorganisir, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan semakin canggihnya modus penipuan, TASPEN mengajak seluruh peserta untuk lebih aktif dalam menyaring informasi dan tidak segan melaporkan setiap potensi penipuan, sekecil apapun.

    TASPEN juga berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan data serta memberikan edukasi digital yang menyeluruh demi menciptakan layanan yang aman, terpercaya, dan berintegritas. Seluruh layanan TASPEN tidak dipungut biaya dan TASPEN tidak pernah meminta data pribadi atau uang kepada peserta melalui saluran informal.

    Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait modus-modus penipuan serta memberikan panduan langkah-langkah yang tepat apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Dukungan terhadap upaya ini juga datang dari Kementerian BUMN.

    Menteri BUMN, Erick Thohir, menekankan pentingnya transparansi dan pelayanan prima dari seluruh perusahaan BUMN demi kepentingan masyarakat Indonesia. Ia mengingatkan kepada semua pihak untuk berhati-hati terhadap individu atau kelompok yang mencoba memanfaatkan nama besar BUMN untuk melakukan penipuan.

    TASPEN terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik yang aman, terpercaya, dan bebas dari praktik penipuan demi menjaga hak dan ketenangan seluruh pesertanya.

    (dpu/dpu)

  • TASPEN Gandeng Bareskrim Polri Gelar Sosialisasi Guna Mitigasi Risiko Penipuan Digital – Page 3

    TASPEN Gandeng Bareskrim Polri Gelar Sosialisasi Guna Mitigasi Risiko Penipuan Digital – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Guna mengedukasi peserta aktif maupun pensiunan dari penipuan digital, TASPEN menggelar kegiatan “Sosialisasi Upaya Pencegahan enipuan yang Mengatasnamakan TASPEN” pada Rabu (28/5/2025).

    Dalam kegiatan tersebut, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diayntini Soesilowati menegaskan akan pentingnya peningkatan kewaspadaan terhadap modus-modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

    “Untuk peserta TASPEN yang hadir dalam sosialisasi ini agar tetap selalu meningkatkan kewaspadaan dengan selalu memperhatikan sosialisasi dan pengumuman yang kami sampaikan di setiap kesempatan,” tegasnya.

    “Mari kita sama-sama ciptakan ekosistem layanan yang aman, terpercaya, dan bebas dari penyalahgunaan. Tahan, Pastikan, Laporkan,” jelas Yanti.

    Selain itu, TASPEN mengajak seluruh peserta untuk lebih aktif dalam menyaring informasi dan tidak segan melaporkan setiap potensi penipuan, sekecil apa pun. TASPEN juga berkomitmen untuk terus memperkuat sistem perlindungan data serta memberikan edukasi digital yang menyeluruh demi menciptakan layanan yang aman, terpercaya, dan berintegritas.

    Seluruh layanan TASPEN tidak dipungut biaya dan TASPEN tidak pernah meminta data pribadi atau uang kepada peserta melalui saluran informal.

    “Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait modus-modus penipuan serta memberikan panduan langkah-langkah yang tepat apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan TASPEN,” ujar Yanti.

  • 2 Budi Arie Sebut Partai Mitra Judol Berbuah Serangan PDI-P dan Laporan ke Bareskrim Nasional

    2 Budi Arie Sebut Partai Mitra Judol Berbuah Serangan PDI-P dan Laporan ke Bareskrim Nasional

    Budi Arie Sebut Partai Mitra Judol Berbuah Serangan PDI-P dan Laporan ke Bareskrim
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pernyataan Menteri Koperasi sekaligus mantan Menteri Komunikasi dan Informatika
    Budi Arie Setiadi
    yang menyebut terdapat partai mitra judi online (judol) di DPR berbuntut panjang.
    Tuduhan
    partai mitra judol
    itu dilontarkan Budi Arie dalam acara 
    Gaspol! Kompas.com 
    saat merespons dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Informatika.
    “Dulu waktu awal di Kominfo digoda, dan mohon maaf ternyata setelah saya ingat-ingat siapa yang meng-
    approach
    saya damai, oh
    related by
    mitra judol itu, partai mitra judol. Ya pastilah (partai di parlemen),” kata Budi Arie.
    Pernyataan Budi Arie ini lantas direspons keras oleh sejumlah kader PDI-P, meski Budi Arie tidak menyebut secara gamblang partai politik yang dimaksud.
    Ketua DPP PDI-P sekaligus Ketua DPR Puan Maharani pun meminta Budi Arie untuk mengklarifikasi pernyataannya tersebut.
    “Untuk menghindari fitnah, dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
    “Jangan berspekulasi, tapi tolong klarifikasi,” imbuh dia.
    Dalam rapat Komisi VI DPR pada Senin (26/5/2025) lalu, anggota DPR dari PDI-P juga mengungkit pernyataan Budi Arie.
    Sadarestuwati, misalnya, menuntut Budi Arie untuk meminta maaf atas pernyataannya terebut.
    “Saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf,” kata Sadarestuwati, Senin.
    Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini meminta agar permintaan maaf itu disampaikan di media nasional maupun media sosial (medsos).
    “Bahwa disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal. Dan saya minta itu bisa dilakukan 1×24 jam saat ini,” tuturnya.
    Kader PDI-P lainnya, Darmadi Durianto, juga meminta Budi Arie tidak menyampaikan fitnah.
    Mulanya, Darmadi menyinggung perkembangan Koperasi Desa Merah Putih.
    Ia meminta Budi Arie jangan panik dalam pengembangannya, seiring dengan target pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia.
    Terlebih kata Darmadi, Budi Arie kini tengah tidak tenang lantaran namanya disebut dalam dakwaan kasus judi online (judol) yang bergulir di pengadilan.
    Darmadi lalu menuntut Budi Arie tidak menyerang pihak manapun jika merasa tak tenang.
    “Apalagi Bapak juga sekarang lagi enggak tenang pikirannya kan? Diserang sana-sini. Betul kan, Pak? Tenang ya, Pak? Tapi kalau tenang jangan fitnah sana sini, Pak. Jangan fitnah partai kami, Pak, ini enggak bagus, Pak,” tandasnya.
    Sejumlah kader PDI-P lainnya pun melaporkan Budi Arie ke Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana penghinaan dan/atau fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP.
    Laporan diterima dengan nomor laporan polisi LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 27 Mei 2025.
    Kader PDI-P sekaligus advokat, Wiradarma Harefa, menjelaskan laporan ini atas inisiatif sejumlah kader karena sakit hati atas ucapan Budi Arie yang menuding partainya membuat
    framing
    terkait kasus judi online yang diduga menyeret Budi.
    “Jadi begini, kami ini sebagai kader PDI perjuangan merasa tersakiti atas pernyataan yang disampaikan oleh Budi Arie yang menuduh bahwa katanya
    PDIP
    perjuangan yang main ini semua dan Bapak Budi Gunawan,” ujar Wira di Gedung Bareskrim, Selasa.
    Wira dan tujuh kader lainnya yang ikut ke Bareskrim merasa hal yang diucapkan Budi Arie adalah fitnah.
    Bahkan, jika nantinya Budi Arie memberikan klarifikasi atau permintaan maaf, ia selaku kader PDIP tetap tidak akan mencabut laporannya.
    “Ini bukan hanya saya dan bukan hanya kami yang ada di sini, yang marah terkait ini. Kami minta untuk diproses terus sampai ditemukan dia, apakah itu dia menyampaikan itu dengan dasar apa, dia harus mengungkapkan, dasar apa dia menyampaikan, menuduh PDI Perjuangan sebagai otak di belakang ini semua,” tutur Wira.
    Sebagai kader, Wira menambahkan, laporan ini sudah mendapat restu dari DPP PDIP.
    “Kami dari sini akan melaporkan ke DPP karena kami juga berangkat kami laporkan dan kami akan sampaikan ke DPP bahwa kami sudah buat laporan di Bareskrim,” kata dia.
    Puan juga memberi lampu hijau atas pelaporan yang dilayangkan tersebut.
    “Ya silakan saja, untuk bisa menghindari fitnah dan menghindari hal-hal yang tidak diharap,” kata Puan.
    Sementara itu, Budi Arie irit bicara setelah dituntut permintaan maaf oleh PDI-P atas ucapannya soal partai mitra judol.
    Saat wawancara dengan awak media selepas rapat Komisi VI DPR, Budi Arie tidak mau menjawab ketika dimintai tanggapan soal ‘serangan’ PDI-P.
    “Nanti aja itu,” kata Budi Arie, Senin lalu.
    Tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya terkait judi online hingga sesi wawancara selesai.
    Ia hanya menanggapi pertanyaan terkait Koperasi Desa Merah Putih.
    Konsistensi ini berlanjut hingga dirinya keluar dari Gedung Nusantara I Kompleks DPR/MPR RI di Senayan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.