Kementrian Lembaga: Bareskrim Polri

  • Rismon Sianipar Ancam Pemilik Percetakan Perdana Terkait Skripsi Jokowi: Siap-siap Dipanggil ke Pengadilan

    Rismon Sianipar Ancam Pemilik Percetakan Perdana Terkait Skripsi Jokowi: Siap-siap Dipanggil ke Pengadilan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar kembali membuat pernyataan kontroversial terkait keaslian skripsi mantan Presiden Jokowi.

    Tak tanggung-tanggung, Rismon mengancam akan membawa pemilik Percetakan Perdana ke ranah hukum.

    Dikatakan Rismon, percetakan tersebut harus mempertanggungjawabkan dugaan keterlibatan dalam kasus yang ia sebut sebagai “laporan skripsi palsu” yang kini telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Perdata Jakarta.

    “Pemilik percetakan perdana, siap-siap anda akan dipanggil ke pengadilan atas laporan skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata Jakarta,” kata Rismon di X @SianiparRismon (1/6/2025).

    Ia menambahkan bahwa pihak percetakan wajib membuktikan dan merekonstruksi bentuk lembar pengesahan skripsi Jokowi.

    Bukan tanpa alasan, Rismon melihat ada hal yang menurutnya mencurigakan karena diduga menggunakan teknologi percetakan modern yang belum tersedia pada 1985.

    “Anda harus membuktikan dan merekonstruksi lembar pengesahan skripsi Jokowi yang menggunakan teknologi sangat modern di tahun 1985!,” tegasnya.

    Unggahan Rismon juga menyertakan dua foto, satu adalah lembar pengesahan skripsi atas nama Joko Widodo dari Fakultas Kehutanan UGM, dan satu lagi berisi halaman ucapan terima kasih kepada beberapa pihak, termasuk dosen pembimbing.

    Sebelumnya, Dittipidum Bareskrim Polri menyatakan akan menjalin koordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan yang diajukan oleh mantan Presiden RI Jokowi mengenai tudingan ijazah palsu.

  • Diklaim Tempat KKN Jokowi, Muncul Kesaksian Warga Belum Ada Program KKN UGM di Desa Wonosegoro di Tahun 1983

    Diklaim Tempat KKN Jokowi, Muncul Kesaksian Warga Belum Ada Program KKN UGM di Desa Wonosegoro di Tahun 1983

    GELORA.CO –  Setelah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang dipermasalahkan, kini Roy Suryo mempertanyakan keabsahan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dijalani Jokowi ketika menjadi mahasiswa.

    Roy Suryo mengkritisi KKN Jokowi yang disebut-sebut berlangsung pada tahun ketiga masa kuliahnya.

    Menurutnya, terdapat kejanggalan dalam proses akademik tersebut.

    Roy Suryo merasa janggal melihat mahasiswa program S1 yang belum menempuh 100 SKS untuk mengikuti KKN.

    “Mana ada mahasiswa S1 yang baru menempuh kurang dari 100 SKS sudah bisa KKN. KKN itu biasanya dilakukan saat sudah hampir 100 SKS. Kalau baru tiga tahun, biasanya SKS-nya belum sampai 80,” ujar Roy saat tampil di acara Indonesia Lawyers Club, Kamis (29/5/2025).

    Dirinya lantas merujuk pada kesaksian sejumlah warga dan unggahan di media sosial yang meragukan keberadaan program KKN Universitas Gadjah Mada (UGM) di Desa Wonosegoro, Boyolali, lokasi yang diklaim menjadi tempat KKN Jokowi pada tahun 1983.

    “Orang-orang dari Desa Wonosegoro sekarang muncul di media sosial, bersaksi bahwa saat itu belum ada program KKN dari UGM di desa mereka,” lanjutnya.

    Selain itu, Roy juga mempertanyakan keabsahan dokumen akademik yang ditampilkan oleh pihak kepolisian.

    Ia menyoroti munculnya dokumen KHS (Kartu Hasil Studi) yang menurutnya tak seharusnya dipublikasikan karena bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

    “Ada nilai A hanya 4 mata kuliah, nilai B sekitar 7 atau 8, nilai C malah 19, dan nilai D juga ada. Tapi tidak ada nilai KKN. Jadi bagaimana bisa dikatakan sudah KKN?” tegas Roy.

    Dia pun mencurigai adanya kejanggalan pada dokumen skripsi yang beredar.

    Ia menyoroti absennya lembar pengesahan asli dalam skripsi tersebut, serta dugaan adanya fotokopi yang terindikasi dari noda kopi yang tercetak di tengah halaman.

    “Kalau skripsi seperti itu, tanpa pengesahan asli dan hanya fotokopi, bahkan ada bekas kopi di tengahnya, bagaimana bisa diakui? Ini jelas mencoreng integritas akademik,” ujar Roy dengan tegas.

    Lebih lanjut, Roy juga menyayangkan sikap Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menurutnya kurang berhati-hati dalam menyikapi isu ini.

    Ia merasa bahwa UGM, sebagai sebuah institusi akademik, seharusnya lebih bertanggung jawab dalam menghadapi persoalan tersebut.

    “Saya tidak menyalahkan pengacara, karena memang tugasnya membela. Namun, UGM sebagai institusi akademik harusnya lebih bertanggung jawab,” tutup Roy Suryo.

    Rismon Sianipar Bakal Laporkan Skripsi Jokowi

    Sementara itu, ahli digital forensik Rismon Sianipar berencana melaporkan Joko Widodo alias Jokowi terkait kasus lain di luar polemik ijazah.

    Rismon Sianipar menyebut akan ada perang babak baru perihal polemik ijazah Jokowi.

    Seperti diketahui, Rismon Sianipar bersama dua rekannya yakni Roy Suryo dan Dokter Tifa merupakan tiga sosok yang mengkritisi keaslian ijazah Jokowi.

    Ketiganya selama ini meyakini jika ijazah Jokowi asli, meskipun Bareskrim Polri sudah merilis hasil uji forensik.

    Beberapa waktu lalu, Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah asli serta identik dengan lulusan UGM Fakultas Kehutanan di tahun kelulusan yang sama yakni tahun 1985.

    Atas pengumuman yang disampaikan pihak Bareskrim Polri itu, kubu Roy Suryo tak lantas percaya.

    Kini, gantian Rismon mengkritisi soal skripsi Jokowi.

    Bahkan kabar terbarunya, Rismon akan melaporkan Jokowi terkait dengan tudingan ijazah palsu.

    Tak tanggung-tanggung, Rismon mengaku akan melaporkan Jokowi ke kepolisian dan pengadilan.

    “Peperangan baru! Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata!” imbuh Rismon Sianipar dalam postingannya di X 31 Mei 2025.

    Sebagai dasar laporannya itu, Rismon menyoroti formulir pendaftaran Jokowi saat berkuliah di UGM yang sempat diperlihatkan Bareskrim Polri di momen konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Selain formulir, Rismon juga memperlihatkan soal transkrip nilai Jokowi.

    Dari sanalah Rismon meragukan soal skripsi Jokowi.

    “Mengingat form her-registrasi, Jokowi terdaftar sarjana muda dan total SKS (wajib dan pilihan hanya 122 SKS! Sarjana muda tidak menulis skripsi!” cuit Rismon dalam akun X.

    Selain itu, Rismon mengaku timnya sedang menyiapkan konsep laporan untuk Jokowi.

    “Yg mau ngelaporin siapa lae ? Berani ngelaporin jokowi ?” tanya netizen.

    “Kenapa tidak? tunggul tanggal mainnya, laporan sedang dikonsep!” tegas Rismon.

    Tak cuma Rismon, kubu Roy Suryo yang lain yakni Dokter Tifa juga menggaungkan hal yang sama.

    Baru-baru ini Dokter Tifa menyinggung soal jumlah SKS yang diambil Jokowi saat berkuliah di UGM.

    Sama-sama lulusan UGM, Dokter Tifa pun membandingkan SKS yang ia jalani selama berkuliah dengan Jokowi.

    “Jadi Dokter butuh 211 SKS

    Masa jadi Ir Kehutanan cuma 122 SKS?

    Siapa yang bohong ini?” tanya Dokter Tifa dalam cuitannya, Sabtu (31/5/2025).

    Selain mengungkapkan kecurigaannya, Dokter Tifa juga memperlihatkan foto terkait dengan jumlah SKS yang ia jalani selama mengenyam pendidikan di UGM.

    Dokter Tifa pun meragukan Jokowi yang bisa lulus sarjana tapi cuma mengikuti 122 SKS.

    “Saya menjadi Sarjana Kedokteran dan kemudian menjadi Dokter dari Universitas Gadjah Mada – UGM

    Harus menempuh:

    Mata Kuliah Wajib = 149 SKS

    Mata kuliah pilihan = 8 SKS

    Total SKS menjadi SARJANA KEDOKTERAN (S.Ked) = 157 SKS! 

    Kemudian ditambah Mata Kuliah Profesi  + KKN = 54 SKS

    Jadi Total SKS saya menjadi DOKTER harus menempuh = 211 SKS!

    Lantas Bagaimana mungkin Sarjana Kehutanan UGM bisa lulus jadi Insinyur hanya dengan modal 122 SKS????” tulis Dokter Tifa dalam unggahannya.

  • Track Record Kasus Vina Jessica, KM 50 dan Ijazah Jokowi, Rismon Beber Fakta Ini

    Track Record Kasus Vina Jessica, KM 50 dan Ijazah Jokowi, Rismon Beber Fakta Ini

    GELORA.CO – Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, kembali menyoroti keaslian dokumen ijazah Joko Widodo alias Jokowi dengan pendekatan teknologi modern. Menurutnya, terdapat sejumlah kejanggalan teknis yang tidak bisa diabaikan, khususnya dari sisi evolusi teknologi cetak dan digital.

    “CV-nya pun hilang di server KPU, bagaimana kita mau verifikasi. Sama seperti ketika ditanyakan kemarin hal apa saya meneliti, ya hak sebagai peneliti,” kata Rismon dalam podcast Forum Keadilan TV seperti dilihat Monitorindonesia.com, Minggu (1/6/2025).

    Rismon juga menyoroti langsung hasil penelusurannya di Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia menegaskan bahwa proses penelitian dilakukan secara mandiri, tanpa pendanaan dari pihak manapun. “Saya lihat langsung (skripsi), datang tanpa biaya siapapun,” tegasnya.

    Menurutnya, bahwa dirinya secara langsung datang ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM untuk memverifikasi dokumen skripsi yang diduga milik Jokowi.

    Rismon juga mengurai dari sudut pandang forensik digital bahwa kualitas cetakan pada dokumen pengesahan ijazah Jokowi memiliki kepadatan piksel atau DPI (dots per inch) yang terlalu tinggi untuk bisa dihasilkan oleh teknologi tahun 1980-an.

    “Secara technological advancement evolution, evolusi perkembangan teknologi komputer hardware dan software, tidak mungkin menghasilkan lembar pengesahan sangat sempurna dengan DPI yang sangat tinggi, titik-titik yang sangat rapat. Ini hanya bisa diproduksi hardware tahun 2004–2005,” beber Rismon.

    Menurutnya, hal tersebut menunjukkan bahwa dokumen yang beredar lebih mirip hasil cetakan modern, bukan dari mesin cetak lama seperti handpress atau letter press.

    Ia juga mempertanyakan metode pemeriksaan yang dilakukan Bareskrim Polri yang hanya menggunakan pendekatan visual dan perasaan untuk menyimpulkan keaslian dokumen.

    “Penjelasan dari Dirtipidum Bareskrim Polri kemarin, hanya diraba, dirasakan, ada cekungan. Itu bukan scientific, tidak objektif, lalu disimpulkan ada cekungan terus menandakan bahwa itu produk dari handpress dan pattern press,” tambahnya.

    Rismon menilai metode tersebut jauh dari standar ilmiah dalam dunia laboratorium forensik. “Apa begitu cara kerja kita untuk menguji laboratorium forensik? Kesimpulan Dirtipidum sangat prematur dengan peradaban,” cetusnya.

    Pun Rismon juga menyoroti rekam jejak laboratorium forensik Bareskrim dalam menangani kasus-kasus besar lainnya. Lantas dia menyinggung kasus Vina Cirebon, kasus kematian Wayan Mirna Salihin (ditangkapnya Jessica), serta insiden di KM 50. “Kita lihat track record-nya, kasus Vina Cirebon, apa yang terjadi pada ekstraksi SMS 22.14, tidak mereka pakai itu dalam reka adegan,” bebernya.

    Ia juga menambahkan bahwa dalam kasus Jessica, Bareskrim disebut menggunakan software gratisan berbasis Windows, padahal perangkat yang digunakan memiliki sistem operasi Linux.

    “Jessica, menggunakan ired shop, software gratisan yang Windows operation system dan berbohong mengatakan itu software yang tersedia di DVR FD161S. Padahal itu Linux operation system, beda alam. Di sini laut, di sini udara. Gak mungkin itu dan tetap berbohong,” jelasnya.

    Rismon pun menyebutkan bahwa ada kekeliruan serius dalam kasus KM 50, termasuk tindakan penghapusan data dan tidak diberinya garis polisi pada lokasi yang diduga sebagai TKP.

    “KM 50, polisi memerintahkan data CCTV, handphone, di rest area KM50 dihapus. Genangan darah tidak dipolice line, dibersihkan, 20 jam sebelum kejadian 7 Desember fiber optic putus,” tandasnya.

  • 1
                    
                        Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Jenderal Bintang 3 Non-Akpol
                        Nasional

    1 Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Jenderal Bintang 3 Non-Akpol Nasional

    Profil Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, Jenderal Bintang 3 Non-Akpol
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Komisaris Jenderal Polisi
    Rudy Heriyanto Adi Nugroho
    belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. 
    Seperti apa sosoknya? Berikut profil
    Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho

    Rudy lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968. Dia merupakan perwira tinggi Polri yang bukan berasal dari lulusan Akademi Kepolisian (Akpol), melainkan Sekolah Perwira Polri pada 1993. 
    Saat ini, Rudy menjabat sebagai sekjen Kementerian KKP. Dia dilantik Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono pada Senin (11/12/23).
    Pada Desember 2020, Rudy pernah menjabat sebagai kapolda Banten. Dia ditunjuk menjadi kapolda Banten oleh Jenderal Idham Azis yang ketika itu menjabat sebagai kapolri.
    Namun sejak 2023, Rudy mendapat jabatan baru sebagai Pati Bareskrim Polri dalam rangka persiapan penugasan luar struktural.
    Sebelum itu, Rudy menjabat sebagai Kadivkum Polri. Upacara serah terima jabatannya dipimpin oleh Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian yang kala itu masih menjabat sebagai kapolri pada September 2019.
     
    Sebelum menjabat sebagai kadivkum, ia menduduki posisi sebagai Widyaiswara Utama Sespim Polri.
    Pada tahun 2018, Rudy menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Rudy juga tercatat pernah mengemban posisi Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kapolres Metro Jakarta Barat, serta Kapolres Cimahi.
    Selain itu, Rudi juga mengemban tugas sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Mediasi Kepolisian dan Guru Besar bidang Hukum Universitas Lampung.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Viral di X, Ini Profil Komjen Rudy Heriyanto yang Disebut Calon Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    Viral di X, Ini Profil Komjen Rudy Heriyanto yang Disebut Calon Kapolri Gantikan Listyo Sigit

    GELORA.CO – Jagat media sosial X (sebelumnya Twitter) kembali dihebohkan dengan kabar mengejutkan dari salah satu akun yang memposting pernyataan yang menyebutkan nama salah satu jenderal menjadi calon Kapolri baru:

    “Kabar langit: Calon Kapolri 2025. Komjen Rudy Heriyanto AN. Menggantikan Jenderal Listyo SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar,” tulis akun @Mr_cosanostra di X, Kamis 29 Mei 2025.

    Unggahan tersebut sontak viral dan menjadi perbincangan hangat warganet. Hingga artikel ini ditulis, unggahan ini telah dilihat hingga 400 ribu kali dan mendapat ratusan reaksi beragam. 

    Banyak pengguna X mempertanyakan validitas kabar ini, sementara sebagian lainnya menyoroti rekam jejak Komjen Rudy Heriyanto yang dinilai memiliki kapabilitas memimpin Polri di era digital dan transisi kepemimpinan nasional.

    “Asal bisa menertibkan anak buahnya dulu sih,warga bakal mendukung,” ungkap seorang netizen di kolom komentar.

    “Non akpol ini,” timpal yang lainnya.

    “Entah akpol non akpol, semuanya sia-sia kalo gak bisa tindak tegas anggotanya siapa saja tanpa terkecuali,” lanjut netizen lainnya.

    Profil Rudy Heriyanto

    Berikut adalah profil lengkap Rudy Heriyanto Adi Nugroho yang layak dikenal lebih dekat oleh publik Indonesia:

    Rudy Heriyanto Adi Nugroho lahir di Jakarta pada 17 Maret 1968. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung sebelum memutuskan masuk ke dunia kepolisian. Pada tahun 1993, ia lulus dari Sekolah Perwira Polri (Sepa Polri) dan mulai meniti karier di kepolisian dengan fokus utama pada bidang reserse dan penegakan hukum.

    Kemampuan akademik dan pemahaman hukumnya menjadi bekal kuat bagi Rudy dalam menghadapi dinamika kejahatan yang terus berkembang, baik konvensional maupun transnasional.

    Karier di Kepolisian: Dari Reserse Hingga Polda

    Ahli Reserse dan Ekonomi Khusus

    Karier Rudy Heriyanto sangat lekat dengan dunia reserse. Ia tercatat pernah memimpin berbagai satuan penting dalam Bareskrim Polri, seperti:

    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri (2017–2018)Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri (2018–2019)

    Di posisi ini, Rudy berperan dalam mengungkap kasus-kasus ekonomi strategis, termasuk korupsi, pencucian uang, hingga kejahatan perbankan dan investasi ilegal.

    Kapolres dan Jabatan Operasional

    Rudy juga pernah menjabat sebagai:

    Kapolres Metro Jakarta Barat (2015–2016)Dirreskrimum Polda Metro Jaya (2016–2017)

    Di kedua jabatan ini, ia dikenal sebagai pemimpin lapangan yang tanggap dan berani dalam mengambil keputusan, namun tetap mengedepankan pendekatan hukum yang profesional.

    Kapolda Banten (2020–2023)

    Salah satu puncak kariernya di Polri adalah saat ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten. Dalam periode ini, Rudy membawa angin perubahan di tubuh Polda Banten. Ia dikenal dengan pendekatan yang humanis kepada masyarakat serta mampu menurunkan angka kriminalitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian.

    Kepala Divisi Hukum Polri (2019–2020)

    Rudy juga pernah dipercaya memimpin Divisi Hukum Polri, posisi yang sangat strategis dalam membentuk kebijakan hukum internal kepolisian.

    Menjabat Sekretaris Jenderal KKP

    Pada 11 Desember 2023, Rudy Heriyanto resmi dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Ini menjadikannya salah satu dari sedikit perwira tinggi Polri yang dipercaya menduduki posisi strategis di kementerian teknis.

    Sebagai Sekjen KKP, Rudy bertugas memimpin urusan administrasi dan manajerial, serta menjembatani komunikasi antara jajaran birokrasi dan pimpinan kementerian. Kemampuannya dalam tata kelola dan kedisiplinan birokrasi diharapkan membawa kemajuan dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang merupakan aset vital Indonesia.

    Deretan Penghargaan dan Prestasi

    Selama pengabdiannya di Polri, Rudy Heriyanto telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, baik dari institusi dalam negeri maupun pengakuan pemerintah. Beberapa di antaranya:

    Bintang Bhayangkara Pratama (2021)Bintang Bhayangkara NararyaSatyalancana Pengabdian 24 TahunSatyalancana Pengabdian 16 TahunSatyalancana Pengabdian 8 TahunSatyalancana Jana UtamaSatyalancana Ksatria BhayangkaraSatyalancana Karya BhaktiSatyalancana Bhakti PendidikanSatyalancana Bhakti NusaSatyalancana Dharma NusaSatyalancana Kebhaktian SosialSatyalancana Wira Karya

    Penghargaan-penghargaan tersebut merupakan bukti dari dedikasi dan integritas yang ia tunjukkan sepanjang kariernya sebagai abdi negara.

    Gaya Kepemimpinan

    Rudy Heriyanto dikenal sebagai pemimpin yang tegas namun tetap humanis. Ia menempatkan penegakan hukum dalam kerangka keadilan sosial, bukan sekadar hukum formalistik. Dalam banyak kesempatan, ia mendorong jajarannya untuk bekerja dengan hati dan menjunjung tinggi etika profesi.

    Dalam konteks birokrasi, Rudy juga dikenal sebagai reformis. Ia mendorong transparansi, efisiensi, dan pendekatan pelayanan publik berbasis teknologi.

    Komjen Pol. Rudy Heriyanto Adi Nugroho merupakan sosok langka dalam tubuh Polri: seorang polisi yang berintegritas, cerdas, dan humanis. Dari lapangan reserse hingga meja birokrasi kementerian, ia menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang kuat dan adaptif.

    Kini, dengan peran barunya sebagai Sekretaris Jenderal KKP, publik menanti gebrakan dan kontribusi nyata Rudy dalam membangun sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

  • Yang jahat tetap jahat, sudah mulai keliatan

    Yang jahat tetap jahat, sudah mulai keliatan

    GELORA.CO –  Roy Suryo sebelumnya mengaku mendapat teror mistis saat menghadapi polemik pembuktian ijazah Jokowi palsu. 

    Roy bahkan mengaku sudah mengetahui siapa pengirimnya.

    Ia juga menyebutkan ciri-ciri sosok pengirim yang ia sebut sebagai gelembuk Solo.

    Roy Suryo Cs tetap tidak percaya bahwa ijazah Jokowi asli.

    Meski sudah dinyatakan asli oleh UGM dan Bareskrim Polri, Roy Suryo tetap kukuh pada keyakinannya.

    Apalagi jika nanti ijazah Jokowi terbukti asli di persidangan, ia akan mempertanyakan skripsinya.

    Menurut Roy Suryo, tak mungkin bisa keluar ijazah jika skripsi Jokowi abal-abal.

    Ia juga meragukan Jokowi yang KKN di tahun ketiga kuliah.

    Sebab menurut Roy Suryo, Jokowi itu merupakan mahasiswa pecinta alam.

    Roy meyakini bahwa mahasiswa pecinta alam akan lama lulusnya.

    Terus mencari kesalahan di ijazah Jokowi, Roy Suryo pun mengaku sempat mengalami hal-hal aneh.

    Jika Rismon Sianipar diteror dengan pecah ban, Roy Suryo lain lagi.

    “Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya gitu, keraton Prabu Mangkualam,” kata Roy dikutip dari Youtube SINDOnews, Jumat (30/5/2025).

    Ia pun mengaku mengalami hal-hal di luar nalar yang terjadi pada dirinya.

    “Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan, terjadi iya terjadi. Karena orang juga tahu semua gitulah yang namanya gelembuk Solo itu terjadi,” ungkap Roy Suryo.

    Namun ia mengaku santai dengan adanya hal tersebut.

    “Ya tapi saya senyumin aja deh gitu, kayak-kayak gitu enggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat yang batil tetap batil,” ucapnya.

    Kemudian jurnalis Sindo, Lukman Hanafi, pun menanyakan soal adanya santet itu.

    “Jadi berapa kali digelembuk santet itu?,” tanya Lukman.

    Mendengar itu, Roy Suryo pun tak membantah bahwa yang datang padanya adalah santet.

    “Saya enggak bilang santet loh ya. Saya senyum aja ya. Jadi biarin aja,” katanya sambil tersenyum.

    “Loh santet itu kan pakai tele apa istilahnya itu ya? Telepati,” kata Lukman lagi.

    Mendengar itu, Roy Suryo pun tertawa dan mengaku sudah tahu siapa pelakunya.

    “Insyaallah balik dan orangnya, dan sudah mulai kelihatan sekarang, orang bisa menilai kok,” ungkap Roy. 

    “Siapa itu?,” tanya Lukman.

    “Bukan. Sudah mulai kelihatan,” jawab Roy lagi.

    Rupanya Roy mengaku sudah mulai bisa melihat siapa yang mengirim santet pada dirinya itu.

    “Ya udahlah kelihatanlah,” katanya.

    Lukman pun meminta inisial orang yang diyakini Roy Suryo mengirim santet padanya itu.

    Roy Suryo pun memberikan ciri-cirinya, menurut dia pengirim santet itu disebut netizen mulai tremor.

    “Kalau menurut orang-orang yang sudah makin kelihatan tremor,” katanya sambil tertawa.

    Sementara itu, dr Tifa melalui akun Twitternya menyoroti perubahan fisik pada Jokowi.

    Ia mengatakan kalau Jokowi seperti terkena autoimun.

    Dirinya menyarankan agar Jokowi segera diberi obat anti depresan.

    “Pak Jokowi kok seperti kena Autoimun? Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam, Dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala Autoimun atau Hiperkortisolisme? 

    Dokter pribadi perlu meresepkan Anti-depresan, deh Kasihan, beban berbohong 10 tahun, ngga kebayang rasanya,” tulis dia.

    Sosok Istri Roy Suryo 

    Sosok Ismarindayani Priyanti, istri Roy Suryo kini tak luput dari perbincangan.

    Ismarindayani Priyanti ternyata punya profesi mentereng dan satu geng arisan dengan Mayangsari.

    Melansir dari Tribunnewsmaker.com, Roy Suryo dan Ririen Suryo menikah pada 10 Desember 1994.

    Keduanya bertemu ketika masih sama-sama mengenyam pendidikan di UGM, Yogyakarta.

    Ririen yang kelahiran Februari 1969 ini menempuh pendidikan di Fakultas Hukum, sedangkan Roy Suryo di Jurusan Komunikasi.

    Setelah lulus, keduanya mengambir jalur karir yang berbeda.

    Jika Roy Suryo aktif di dunia politik, Ririen lebih memilih karir di dunia perbankan.

    Meski begitu pada tahun 2009, Ririen juga pernah menjajal dunia politik.

    Kala itu ia maju menjadi caleg dan berkompetisi di pemilihan DPD RI dari Yogyakarta.

    Akan tetapi, suara Ririen dikalahkan oleh GKR Hemas, Hafidh Asrom, Cholid, Mahmud, dan M Afnan Hadikusumo.

    Kemudian pada tahun 2018, Ririen menjabat sebagai Regional Wealth Bank di Bank Mandiri wilayah Jakarta Thamrin.

    Terakhir, Ririen diketahui aktif sebagai Notaris/PPTAK di Yogyakarta.

    Melansir dari Nakita, Ririn juga tetap menjalani kodratnya sebagai perempuan yang memiliki grup arisan dan hangout bersama kelompok sosialitanya.

    Melihat dari unggahan instagramnya, ternyata Ririn tergabung dalam grup arisan sosialita Krisdayanti diikuti oleh sejumlah istri pengusaha dan pejabat seperti Liliana Tanoesoedibjo, Farah Quinn hingga Mayangsari dengan nama grup arisan, Geng Lovely.

    Meskipun istri Roy Suryo sering terlihat tampil dengan balutan kebaya, pakaiannya sehari-hari tetap tak kalah glamor dari sosialita lainnya.

    Profil Ismarindayani Priyanti, Istri Roy Suryo berlanjut, wanita yang akrab disapa Ririn itu ternyata satu geng arisan dengan Mayangsari.

    Ia sangat memperhatikan dan menata penampilannya dari ujung kepala hingga kaki agar terlihat sempurna.

    Dalam sebuah acara lainnya, Ririn juga mengenal dekat sosok Syahrini dan istri Chairul Tanjung.

    Gaya hidupnya sehari-hari pun terlihat mewah, dari tas branded yang ditentengnya, perhiasan dan berlian yang melekat pada tubuhnya hingga mobil mewah yang terpajang di instagram.

    Selain itu, istri Roy Suryo juga seorang pecinta kucing yang potret peliharaannya pernah diunggah ke instagram.

    Roy Suryo Bantah Dapat Uang

    Padahal dalam kasus ijazah Jokowi ini Roy Suryo mengaku bekerja sukarela alias tidak dibayar.

    “Kami datang dengan uang kami sendiri, tidak ada biaya sedikitpun,” katanya di Youtube Sindonews.

    Ia menekankan tidak ada suntikan dana dari luar negeri untuk menggarap kasus ijazah Jokowi.

    “Mana ada dari luar negeri. Itu bener-bener nyebelin deh,” katanya.

    Roy bahkan menantang pihak yang menuduh untuk membuktikan aliran dana tersebut.

    “Saya tantang potong kepala atau gantung di Monas kalau bisa nunjukin itu,” katanya.

    “Lah iya bohong. Yang bilang itu dari luar negeri. Buktikan,” katanya.

    Ia mengaku siap digantung di Monas jika memang terbukti ada aliran dana yang membiayai kasus ijazah Jokowi.

    “Buktikan dulu,” katanya.

    Setelah Bareskrim Polri menghentikan aduan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), kini Roy Cs menghadapi laporan Jokowi di Polda Metro Jaya.

    Mereka dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik dan UU ITE dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 35, 32, 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Bahkan dengan adanya UU ITE, Roy Suryo Cs terancam dipenjara karena ancamanya hukumannya 8 sampai 12 tahun.

    Meski dihadapkan dengan nasib miris, namun Roy mengaku tetap santai dalam menjalani hari-harinya.

    “Saya percaya penuh pada Tuhan, Allah makanya saya masih santai, nyupir sendiri. normal (kehidupan),” katanya.

    Bukan menciut menghadapi laporan Jokowi, Roy justru semakin kekeuh.

    “Ada pepatah sing waras ngalah. Saya bilang gak, yang waras gak boleh ngalah nanti yang edan yang berkuasa, ini gak boleh orang edan berkuasa,” katanya.

    Padahal beberapa temannya sudah mendapatkan teror.

    “Pernah terjadi pada Rismon, mobilnya dipecah bannya disilet. Sangat terkait (kasus ijazah Jokowi). Itu bar-bar betul, itu jahat betul, makanya itu yang dilaporkan ke Komnas HAM,” katanya.

  • Terdaftar sebagai Sarjana Muda, Jokowi akan Dilaporkan Lagi terkait Dugaan Skripsi Palsu!

    Terdaftar sebagai Sarjana Muda, Jokowi akan Dilaporkan Lagi terkait Dugaan Skripsi Palsu!

    GELORA.CO – Isu baru kembali mencuat terkait latar belakang pendidikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Kali ini, muncul rencana pelaporan terhadap Jokowi ke Bareskrim Polri dan Pengadilan Perdata terkait dugaan skripsi palsu.

    Pihak pelapor menduga bahwa Jokowi tidak pernah menulis skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana strata satu (S1). Dugaan ini didasarkan pada data form her-registrasi yang menunjukkan bahwa Jokowi terdaftar sebagai Sarjana Muda, dengan total jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) hanya 122 SKS—yang terdiri dari SKS wajib dan pilihan.

    “Peperangan baru! Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata! Mengingat form Her-Registrasi, Jokowi terdaftar Sarjana Muda dan total SKS (wajib dan pilihan) hanya 122 SKS!. Sarjana Muda tidak menulis skripsi,” kata Pakar Digital Forensik Rismon Sianipar dalam unggahan sosial media X/Twitter, dikutip Sabtu (31/5/2025).

    Menurutnya, gelar Sarjana Muda tidak mengharuskan mahasiswa menulis skripsi, yang biasanya menjadi syarat kelulusan program sarjana penuh (S1). Oleh karena itu, mereka mempertanyakan keabsahan skripsi Jokowi dan berniat membawa persoalan ini ke ranah hukum, baik pidana maupun perdata.

    Sebelumnya, Rismon Sianipar juga mempertanyakan asal-usul gelar Insinyur (Ir) yang didapat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, gelar tersebut tersemat di nama depan Jokowi meskipun Jokowi diketahui pihaknya mengambil program sarjana muda di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

    Hal ini diungkapkan Rismon dalam unggahan sosial media X/Twitter, dikutip Jumat (30/5/2025).

    Dalam unggahan tersebut, Rismon turut menyematkan foto yang menunjukkan formulir pendaftaran ulang semester II tahun akademik 1981/982 yang dimiliki Jokowi. Formulir tersebut juga menunjukkan Jokowi melingkari sarjana muda di antaranya pilihan program lainnya.

    Lantas, Rismon pun mempertanyakan bagaimana gelar insinyur bisa diterima Jokowi melalui program sarjana muda.

    “Jokowi mengikuti program sarjana muda di Fakultas Kehutanan UGM. Lalu dari mana ia mendapat gelar Ir? Apakah program sarjana muda di UGM bergelar Ir Kehutanan?” tanya Rismon dalam unggahannya.

    Rekan Rismon, pegiat media sosial yang juga alumni UGM dokter Tifa menyebut dirinya masih mendalami dulu terkait kelanjutan masalah ijazah Jokowi dengan data-data yang ada. “Ini agar opini saya akurat,” tutur dokter Tifa saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyebutkan akan berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait laporan yang diajukan Jokowi soal tuduhan ijazah palsu.

    Hal itu dilakukan seusai Dittipidum menghentikan penyelidikan terkait aduan soal dugaan ijazah Jokowi cacat hukum yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) serta menyatakan tidak ditemukan unsur pidana di dalamnya.

    “Terkait adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).

    Dia mengatakan laporan Jokowi di Polda Metro saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Dirinya menyebut pihaknya tidak akan mengintervensi proses penanganan laporan tersebut.

  • Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah Nasional 31 Mei 2025

    Survei Indikator: Mayoritas Tak Percaya Jokowi Palsukan Ijazah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Hasil survei yang diselenggarakan
    Indikator Politik
    Indonesia menunjukkan, mayoritas publik tidak percaya bahwa Presiden ketujuh Republik Indonesia
    Joko Widodo
    memalsukan ijazahnya.
    Direktur Eksekutif Indikator
    Burhanuddin Muhtadi
    menyebutkan, 66,9 persen responden survei tersebut menyatakan tidak percaya
    Jokowi
    memalsukan ijazah.
    “Mayoritas mengatakan tidak percaya mantan Presiden Jokowi memalsukan ijazah, jadi yang tidak percaya Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 66,9 persen dari semua responden,” kata Burhanuddin, dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia, Sabtu (31/5/2025).
    Burhanuddin melanjutkan, ketika responden dikerucutkan hanya kepada mereka yang mengikuti kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, angkanya juga tidak banyak berubah.
    “Sementara mereka yang mengetahui kasus ini, yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7 persen,” kata dia.
    Dengan demikian, Burhanuddin menegaskan, mayoritas publik pada dasarnya percaya bahwa ijazah yang dimiliki Jokowi adalah asli.
    Kendati demikian, survei juga mencatat ada 19,1 persen responden yang percaya dan sangat percaya bahwa
    ijazah Jokowi
    palsu, sedangkan 14,1 persen responden menjawab tidak tahu.
    “Jadi Mas Roy Suryo masih ada pendukungnya, cukup lumayan 19 persen dari total populasi pemilih kita,” kata Burhanuddin.
    Survei ini diselenggarakan pada 17-20 Mei 2025 terhadap 1.286 orang responden yang dipilih lewat metode 
    double sampling
    , yakni pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya.
    Survei dilakukan dengan wawancara melalui telepon.
    Margin of error
    survei diperkirakan +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
    Bareskrim Polri sebelumnya telah menyatakan bahwa ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi adalah asli.
    Hal ini diketahui setelah Bareskrim melakukan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah yang diadukan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana.
    Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan, ijazah Jokowi diuji labfor dengan melakukan pengecekan dari bahan kertas, pengaman kertas, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, serta tinta tanda tangan dari dekan dan rektor.
     
    “Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
    Selain itu, Bareskrim juga melakukan verifikasi langsung ke UGM, memeriksa dokumen administrasi perkuliahan Jokowi, hingga memeriksa 39 saksi sebelum menyatakan
    ijazah Jokowi asli
    .
    Bareskrim pun memutuskan untuk menghentikan penyelidikan dugaan ijazah palsu Jokowi berbekal hasil uji tersebut.
    Namun, langkah Bareskrim ini tetap dipertanyakan oleh TPUA yang menilai Bareskrim tidak berwenang memutuskan ijazah Jokowi asli.
    “Putusan di pengadilan menentukan asli tidak. Nah, Bareskrim itu tidak punya kompetensi untuk memutuskan asli dan tidak,” ujar Wakil Ketua TPUA Rizal Fadillah saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (26/5/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rahma Sarita Bongkar Blunder Bareskrim: Nilai Jokowi Banyak D, Tapi IPK 3,05? Aneh!

    Rahma Sarita Bongkar Blunder Bareskrim: Nilai Jokowi Banyak D, Tapi IPK 3,05? Aneh!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jurnalis senior, Rahma Sarita Aljufri, secara blak-blakan mengkritik langkah Bareskrim Polri yang merilis transkrip nilai mantan Presiden Jokowi.

    Ia menyebut terdapat kejanggalan dalam data akademik yang dipublikasikan.

    Dikatakan Sarita, publik justru semakin bingung dengan transparansi yang disampaikan.

    Ia mempertanyakan bagaimana sistem penilaian yang berlaku di Universitas Gadjah Mada (UGM) saat itu bisa menghasilkan IPK 3,05 meski nilai D dan C mendominasi.

    “Sekarang Bareskrim Polri sudah mengeluarkan, merilis, termasuk transkrip nilai Jokowi yang A, B, C, D. Aneh ini, D-nya masih banyak, C banyak. Nilainya yang A ada tiga, kemudian B sepuluh, C tiga belas, dan D ada enam,” kata Sarita dalam videonya yang beredar, dikurltip Jumat (30/5/2025).

    Ia membandingkan dengan pengalamannya kuliah di Universitas Airlangga pada tahun 1993, di mana nilai D dianggap tidak lulus dan harus diulang.

    Hal itu membuatnya curiga dengan logika perhitungan indeks prestasi kumulatif (IPK) Jokowi.

    “Yang jelas, setahu saya, saya kuliah di Universitas Airlangga tahun 1993, kalau D ini gak lulus. Disuruh ngulang. IPK saya juga 3 sekian, itu gak ada D-nya. Cuma ada satu C,” cetusnya.

    Lebih lanjut, Rahma menyatakan heran bagaimana IPK Jokowi bisa mencapai angka 3,05 dengan kombinasi nilai yang disebutnya tergolong rendah.

    “Sementara ini Jokowi, IPK-nya 3,05. Saya gak ngerti ngitungnya gimana yah. Mungkin SKS-nya beda atau bagaimana,” tambahnya.

    Sebelumnya, pemeriksaan yang dilakukan penyidik Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap akademisi Rismon Sianipar dianggap aneh.

  • Budi Arie Bungkam soal Judol dan Singgung PDIP, Dinilai Bisa Ganggu Pemerintahan Prabowo

    Budi Arie Bungkam soal Judol dan Singgung PDIP, Dinilai Bisa Ganggu Pemerintahan Prabowo

    “Jika PDI Perjuangan saja sampai melaporkan ini ke Bareskrim Polri, ini menurut saya terlihat bahwa PDI Perjuangan meyakini itu merupakan suara Budi Arie,” katanya.

    Menurut Hensat, Budi Arie Setiadi yang merupakan salah seorang menteri di Kabinet Merah Putih harus segera memberi penjelasan terkait rekaman suara itu.
    Betapa tidak, polemik yang dibiarkan berlarut-larut
    dapat memperburuk hubungan pemerintahan Prabowo dengan PDIP.

    Padahal, Prabowo sedang berusaha membangun hubungan baik dengan PDI Perjuangan. Kalau isu ini tidak segera diklarifikasi, bisa mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Megawati.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani mendesak Budi Arie mengklarifikasi tudingannya yang menyebut PDIP terlibat judi online. Puan mengatakan, Budi perlu mengklarifikasi pernyataannya itu agar menghindari spekulasi lainnya di publik.

    “Untuk menghindari fitnah dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

    Meski demikian, Puan meminta publik untuk tidak berspekulasi terkait hal tersebut dan menunggu penjelasan dari Budi Arie terlebih dahulu.

    Permasalahan ini bermula dari beredarnya rekaman yang diduga suara Budi Arie. Namanya sempat disebut dalam sidang dakwaan kasus judi online Kominfo (sekarang Komdigi).

    Dalam rekaman yang beredar tersebut, Budi Arie menyebut ia sengaja terkena framing oleh PDIP termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.