Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bareskrim Polri

  • Politik kemarin, lokasi HUT Ke-80 RI hingga usulan BPIP

    Politik kemarin, lokasi HUT Ke-80 RI hingga usulan BPIP

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (17/7). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Wamensesneg: HUT Ke-80 RI di Jakarta karena IKN masih pembangunan

    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut alasan mengapa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025 dilaksanakan di Jakarta karena Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam proses penyelesaian pembangunan.

    “Di IKN kan sedang dalam proses penyelesaian pembangunan, jadi kami konsentrasi untuk menyelesaikan pembangunan IKN dulu,” kata Juri ditemui setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Anggota DPR dukung HUT RI Ke-80 digelar di Jakarta untuk efisiensi

    Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mendukung rencana pemerintah menggelar perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-80 di Jakarta karena infrastruktur Jakarta dinilai lebih lengkap dibandingkan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga efisien secara anggaran.

    “Saya mendukung perayaan HUT RI ke-80 tetap di Jakarta. Jakarta punya infrastruktur lengkap, sehingga acara bisa berjalan meriah dan lancar. Selain itu, biayanya juga akan lebih hemat karena tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan untuk sarana di IKN yang masih dalam tahap pembangunan,” kata Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Gibran: Presiden bawa kabar baik, dari kampung haji hingga tarif impor

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto membawa kabar baik dari lawatan luar negeri, termasuk rencana pembangunan kampung haji di Arab Saudi dan penurunan tarif impor Amerika Serikat.

    “Kemarin sore Bapak Presiden kembali ke tanah air. Alhamdulillah beliau membawa banyak kabar baik dan capaian-capaian setelah lawatannya ke luar negeri,” kata Gibran saat meresmikan Kantor Pusat Sentra Komunikasi (Senkom) Mitra Polri di Jakarta Timur, Kamis.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Sekjen DPR jelaskan situs DPR kerap down sehingga draf sulit diakses

    Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan alasan situs resmi DPR RI kerap mengalami server down yang berpotensi menyebabkan publik sulit dalam mengakses sejumlah dokumen atau draf terkait proses legislasi.

    Dia menuturkan bahwa situs DPR yang bermitra dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Bareskrim Polri itu sering mendapatkan serangan siber dan upaya peretasan oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. BPIP bakal usulkan Pancasila jadi salah satu mata ujian nasional

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah agar Pancasila bisa kembali menjadi salah satu mata ujian nasional.

    Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan usulan tersebut merupakan salah satu bentuk menghadirkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang dulu sempat ada di sekolah-sekolah.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tes DNA Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Dikabulkan Bareskrim

    Tes DNA Lisa Mariana dan Ridwan Kamil Dikabulkan Bareskrim

    Jakarta, Beritasatu.com – Konflik yang melibatkan nama Lisa Mariana dan eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil memasuki babak baru.

    Setelah permohonan resmi diajukan, pihak Lisa Mariana mengeklaim Bareskrim Polri telah mengabulkan permohonan tes DNA yang melibatkan kliennya dan pria yang akrab disapa RK itu.

    Informasi ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Lisa Mariana, Bertua Hutapea, dalam keterangan pers di Bareskrim Polri pada Kamis (17/7/2025).

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan atensi melalui direktur Bareskrim atas permintaan permohonan tes DNA kepada Lisa Mariana dan bayinya terhadap RK,” ujar Bertua kepada wartawan.

    Lisa Siap Jalani Tes DNA di RSCM

    Sebagai tindak lanjut dari permohonan tersebut, pihak Lisa Mariana telah menyerahkan formulir dan surat pernyataan kesiapan untuk melakukan tes DNA bersama anaknya kepada penyidik Bareskrim. Tes ini dijadwalkan akan dilakukan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

    Namun, pelaksanaannya masih menunggu kepastian jadwal dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang menangani proses penyelidikan kasus ini.

    Ridwan Kamil Juga Siap Tes DNA

    Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Lisa lainnya, yaitu Jonboy Nababan mengatakan Ridwan Kamil telah menyerahkan surat pernyataan kesiapan melakukan tes DNA.

    Pernyataan ini dinilai mempertegas keinginan kedua belah pihak agar uji kebenaran ini dilakukan secara terbuka dan adil.

    “Yang jelas permintaan kami adalah bisa dilakukan tes DNA secara netral dengan waktu yang sama di kedua belah pihak. Jadi kita tunggu saja nanti beritanya,” ujar Jonboy.

    Menanti Kepastian Jadwal dari Penyidik

    Hingga saat ini, belum ada jadwal resmi mengenai waktu pelaksanaan tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Namun, semua pihak menyatakan komitmennya untuk mengikuti prosedur hukum yang telah disepakati bersama.

    Tes DNA ini diharapkan menjadi langkah krusial dalam menjawab isu yang berkembang di ruang publik, terutama terkait identitas dan hubungan antara Lisa Mariana, bayinya, dan Ridwan Kamil.

  • Pertambangan Batu Bara Ilegal di IKN Rugikan Negara Rp5,7 Triliun

    Pertambangan Batu Bara Ilegal di IKN Rugikan Negara Rp5,7 Triliun

    SURABAYA – Polri membongkar praktik pertambangan batu bara ilegal di kawasan konservasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang ditaksir merugikan negara senilai Rp5,7 triliun.

    Direktur Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkap pertambangan ilegal batu bara di Taman Hutan Raya (Tahura) Soeharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara itu berlangsung sejak tahun 2016.

    “Hingga kini bukaan tambang tercatat telah mencapai seluas 160 hektare,” katanya kepada wartawan di Surabaya, Kamis, 17 Juli.

    Selama ini, berdasarkan penelusuran penyidik Polri, hasil penambangan batu bara ilegal tersebut dikumpulkan dalam stockroom untuk dikemas menggunakan karung.

    Kemudian didistribusikan lewat jalur laut menggunakan kontainer melalui Pelabuhan Kalimantan Timur Kariangau Terminal, Palembang, tujuan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

    Terungkap kontainer berisi batu bara dari hasil tambang ilegal yang didistribusikan telah diberikan dokumen resmi oleh dua perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi, yaitu MMJ dan BMJ yang berkantor pusat di Kutai Kertanegara.

    Sementara polisi telah menetapkan tiga orang tersangka, masing-masing berinisial YH dan CH selaku penjual, serta MH sebagai pembeli untuk dijual kembali.

    “IKN merupakan marwah dari pemerintah, jadi kita harus clear dan clean-kan. Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan ilegal, khususnya penambangan di kawasan IKN,” ujar Brigjen Nunung, menegaskan.

    Kerugian negara dari kegiatan pertambangan ilegal yang merusak lingkungan di kawasan konservasi IKN ditaksir mencapai Rp5,7 triliun.

    Direktur Dittipidter Brigjen Nunung menyatakan proses penyidikan masih berlangsung dan dipastikan segera menetapkan banyak tersangka lainnya.

    “Kami memburu otak pelaku hingga para penadahnya. Karena kegiatan pertambangan ilegal ini telah berlangsung lama, kami dapat menjeratnya dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, selain dengan pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batu Bara,” ucapnya.

  • Usai Diperiksa Bareskrim Polri, Pihak Lisa Mariana Klaim Permintaan Tes DNA Dikabulkan – Page 3

    Usai Diperiksa Bareskrim Polri, Pihak Lisa Mariana Klaim Permintaan Tes DNA Dikabulkan – Page 3

    Dalam pemeriksaan itu, Lisa turut menyerahkan empat bundel bukti yang terdiri atas dokumen elektronik, tangkapan layar, serta foto dan video yang menurut tim kuasa hukum relevan untuk memperjelas duduk perkara.

    “Kita menyerahkan ada 4 bundel bukti yang dipunyai oleh klien kami Lisa Mariana yang kita serahkan juga kepada penyidik. Supaya lebih terang untuk permasalahan perkara pencemaran nama baik ini,” ucap dia.

    “Kalau buktikan udah biar menjadi internal di kepolisian yang jelas tadi ada 4 bundel kita serahkan. Biar mereka nanti, karena semua bukti itu mau dari pelapor apapun terlapor itu perlu diuji. Biarin nanti kita serahkan ke kepolisian sendiri. Semuanya dari mulai video, foto, percakapan dan lain-lain,” sambung dia.

    Lisa mengaku dirinya siap bersikap kooperatif menjalani proses hukum. Dia hanya berharap masalah ini tak berlarut-larut lagi.

    “Enggak, enggak capek. Dihadapi aja. Kooperatif aja. Biar cepat selesai,” tandas dia.

  • Cerita Serbuan Peretasan Bikin Situs DPR Kerap Disetop Sementara

    Cerita Serbuan Peretasan Bikin Situs DPR Kerap Disetop Sementara

    Jakarta –

    Situs DPR kerap menjadi target serangan para hacker. Hal ini membuat website tersebut sering kali dimatikan sementara.

    Percobaan peretasan ini katanya telah dilakukan ribuan kali. Hal ini diungkap oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

    Indra menyebut situs itu hanya bisa dimatikan sebagai tindakan pencegahannya. Kalau tidak, katanya, situs DPR akan dirusak keseluruhan sistemnya.

    “Jadi sering sekali, sangat sering, ratusan kali, bahkan ribuan kali, website DPR itu selalu ada upaya penyerangan-penyerangan,” kata Indra di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (17/7/2025).

    “Itu di-hack banyak sekali. Pada saat di-hack itu, kalau yang sudah banyak pada tingkat tinggi grafiknya, pilihan kami harus dimatikan. Kalau tidak dimatikan, kalau serangan itu berhasil masuk ke dalam itu, itu akan semua merusak semua sistem yang ada kami ini,” tambahnya.

    Bahkan, Indra menyebut situs DPR sempat down pada Rabu (16/7) malam. Dia menyebut pengelolaan website DPR memang melibatkan BSSN hingga Bareskrim Polri.

    “Memang sistem ini sering kali, bukan sering kali, beberapa kali ada hal hal yang tidak bisa kita duga terjadi shutdown dan itu menjadi tanggung jawab kami. Sehingga tadi malam saya langsung menjawab pimpinan Komisi III itu terjadi karena faktor teknis,” tambahnya.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kubu Lisa Mariana Klaim Permintaan Tes DNA Ridwan Kamil Dikabulkan Bareskrim

    Kubu Lisa Mariana Klaim Permintaan Tes DNA Ridwan Kamil Dikabulkan Bareskrim

    Jakarta –

    Kubu Lisa Mariana mengaku permohonan melakukan tes DNA dengan mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dikabulkan Bareskrim Polri. Menurutnya, upaya itu untuk membuktikan identitas anak yang selama ini dipersoalkan RK.

    “Kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memberikan atensi melalui Direktur Bareskrim atas permintaan, permohonan tes DNA kepada Lisa Mariana dan bayinya dan terhadap RK dikabulkan,” kata kuasa hukum Lisa Mariana, Bertua Hutapea usai pemeriksaan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).

    “Maka tadi saya sudah memberikan kepada Lisa formulir dan surat pernyataan untuk kesiapan Lisa Mariana melakukan Tes DNA bersama dengan bayinya,” lanjutnya.

    Kuasa hukum lisa lainnya, John Boy Nababan menyebut pihak RK juga telah sepakat untuk tes DNA. Dia berharap tes dilakukan dengan kooperatif tanpa intervensi pihak manapun.

    “Yang jelas permintaan kami adalah bisa dilakukan tes DNA secara netral dengan waktu yang sama di kedua belah pihak. Jadi kita tunggu aja nanti beritanya,” tuturnya.

    Ditanya perihal waktu pelaksanaan tes DNA, John belum bisa memastikan. Namun menurutnya, tes DNA akan dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

    Pihak Lisa Mariana berharap perkara ini dapat segera selesai usai setelah dilakukan tes DNA. Melalu tes DNA, lanjutnya, akan terlihat jelas hubungan genetika bayi tersebut terhadap orang tuanya.

    “Dan apabila nanti tes DNA tersebut telah keluar, tentu semua para pihak akan mengikuti konsekuensi hukum daripada hasil tes DNA itu,” imbuhnya.

    Bertua menyebut mayoritas pertayaan yang diajukan penyidik terkait dengan pertemuan Lisa dengan RK. Salah satunya perihal pertemuan keduanya di Palembang hingga akhirnya Lisa mengandung.

    “Dari mulai undangan dan panggilan Pak Ridwan Kamil ke Hotel Wyndham di Palembang sehingga terjadilah pertemuan mereka 3 hari 2 malam di sana,” tutur Bertua.

    “Nah sesudah dari situ hamil lah si Lisa Mariana dan kemudian melahirkan bayi dan pengecekan bayinya itu juga berikut dengan ajudan Pak Ridwan Kamil semua, dilakukan di rumah sakit dekat rumah Tangerang,” lanjutnya.

    (ond/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polri Percepat Sidang 4 Anggota Polres Nunukan yang Selundupkan Sabu, Bakal Dipecat?

    Polri Percepat Sidang 4 Anggota Polres Nunukan yang Selundupkan Sabu, Bakal Dipecat?

    Bisnis.com, JAKARTA — Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri bakal mempercepat sidang terkait empat anggota Polres Nunukan yang ditangkap terkait narkoba.

    Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim mengatakan bahwa saat ini proses etik terhadap empat oknum anggota itu telah diambil alih oleh Divpropam.

    “Rencana kami akan percepat masalah sidangnya,” ujar Abdul di Mako Brimob, Depok, Kamis (17/7/2025).

    Selain itu, Propam Mabes Polri juga telah melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap empat anggota yang diduga berkaitan dengan penyelundupan narkotika.

    Jenderal polisi bintang dua itu menyatakan bahwa pihaknya tidak akan pandang bulu terkait dengan persoalan ini. Artinya, empat anggota itu akan dipecat tidak dengan hormat dari Polri alias PTDH jika kedapatan terlibat dalam penyelundupan itu.

    “Kalau faktanya memang begitu ya kami PTDH,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, satu dari empat anggota yang ditangkap adalah Kasat Reserse Narkoba Polres Nunukan Iptu SH. Sementara, tiga lainnya setingkat brigadir.

    Diberitakan sebelumnya, Bareskrim Polri telah melakukan penangkapan terhadap empat anggota kepolisian terkait narkoba di Nunukan, Kalimantan Utara.

    Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan penangkapan ini berkaitan dengan dugaan penyelundupan narkotika jenis sabu.

    “Empat orang, selundupkan sabu,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (10/7/2025).

    Dalam hal ini, satu orang yang ditangkap adalah Kasat Reserse Narkoba Polres Nunukan Iptu SH. Sementara, tiga lainnya setingkat brigadir.

    Hanya saja, Eko tidak menjelaskan secara detail terkait penangkapan anggota kepolisian ini. Dia hanya menyatakan bahwa penangkapan merupakan hasil kolaborasi bersama Divisi Propam Mabes Polri Polri.

    “[Dittipid] Narkoba Bareskrim dan Propam Mabes kolaborasi,” pungkasnya.

  • Menko Zulhas Puji Gelaran Tahunan Hoegeng Awards: Makin Dapat Perhatian Luas

    Menko Zulhas Puji Gelaran Tahunan Hoegeng Awards: Makin Dapat Perhatian Luas

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi gelaran tahunan Hoegeng Awards. Zulhas menilai acara yang memberikan penghargaan kepada polisi-polisi teladan ini semakin mendapat perhatian luas.

    “Saya apresiasi selamat untuk penyelenggara untuk Pak CT (Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung) dan Pak Kapolri (Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo) kelihatan sekali semakin, tahun ini udah keempat ya, kualitasnya semakin bagus dan juga mendapat perhatian yang lebih luas,” kata Zulhas usai acara Hoegeng Awards 2025 di Auditorium Mutiara STIK-PTIK Polri, Jakarta Selatan, Rabu (16/7/2025).

    Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai inisiasi acara Hoegeng Awards mendorong institusi Polri semakin baik. Dia mendukung gelaran acara ini terus diselenggarakan.

    “Saya percaya inisiatif ini akan membuat institusi dan polisi akan semakin lebih baik. (Acara Hoegeng Awards) ya terus dong,” katanya.

    Hoegeng Awards merupakan program kolaborasi detikcom dengan Polri untuk memberikan penghargaan bagi polisi-polisi teladan. Dalam acara ini, ada lima polisi yang menerima Hoegeng Awards 2025. Kelima polisi teladan ini dipilih Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 dari ribuan usulan nama anggota Polri yang masuk.

    Anggota Dewan Pakar Hoegeng Awards 2025 ini terdiri dari mantan Plt Pimpinan KPK Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M., anggota Kompolnas Gufron Mabruri, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi., Wakil Ketua Komnas HAM Putu Elvina, S.Psi., MM, dan Ketua Komisi III DPR Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.

    – Polisi Berdedikasi: Aipda Rahmad Muhajirin Bhabinkamtibmas Kelurahan Ledok Kulon, Bojonegoro, Jawa Timur)
    – Polisi Inovatif: Iptu Andi Sriulva Baso (Paur Fasmat SBST Subdit Regident Ditlantas Polda Sulawesi Selatan)
    – Polisi Berintegritas: Kombes Seminar Sebayang (Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Tengah)
    – Polisi Pelindung Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan: Kombes Rita Wulandari (Kasubdit 1 Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri)
    – Polisi Tapal Batas dan Pedalaman: Bripka Annas (Bhabinkamtibmas Banawa Selatan, Polres Donggala, Polda Sulawesi Tengah)

    Acara ini didukung oleh BRI, Telkom Indonesia, BNI, Mandiri, dan PLN.

    (fca/knv)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kompolnas duga kasus beras oplosan premium libatkan produsen besar

    Kompolnas duga kasus beras oplosan premium libatkan produsen besar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kompolnas duga kasus beras oplosan premium libatkan produsen besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menduga kasus beras oplosan premium oplosan melibatkan produsen besar karena menyangkut persoalan pangan masyarakat Indonesia.

    “Ketika ada kasus yang melibatkan persoalan pangan selalu besar, tidak mungkin kecil,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan rekan-rekan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan membahas soal kasus beras premium oplosan ini.

    Menurut dia, mereka lagi berproses dan Kompolnas juga belum mendalami detail soal bagaimana oplosan beras.

    Ia mengatakan soal pangan ini adalah kebutuhan pokok bersama dan tentu harus segera ditangani dan segera diumumkan.

    “Siapa pun pelakunya di balik itu harus ditindak dengan tegas dan tidak hanya beras, bisa jadi kebutuhan pokok lainnya,” kata dia.

    Ia meminta masyarakat untuk membiarkan penyidik bekerja untuk mengungkap persoalan ini dan yang paling penting adalah proses penyidikan ini berjalan akuntabel.

    Apalagi, ini soal ekonomi memang mempertimbangkan dampak inflasi. Jika ada tindak pidana, segera ditindak dan diumumkan ke publik.

    “Karena salah satu yang paling penting, di samping memberikan sanksi hukum, juga efek kepada yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama,” katanya. 

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran.

    Sedikitnya, ada empat produsen beras yang diperiksa pada Rabu ini.

    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf.

    Keempat produsen itu adalah WG, ⁠FSTJ, BPR, dan SUL/JG.

    Namun Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen itu.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.

    “Saya sampaikan, 212 merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran.

    Sumber : Antara

  • Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Jokowi, Minta Ganti Rugi Rp1,5 Miliar

    Farhat Abbas Gugat Roy Suryo Cs Terkait Ijazah Jokowi, Minta Ganti Rugi Rp1,5 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Advokat Farhat Abbas menggugat Pakar Telematika Roy Suryo Cs terkait polemik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke PN Negeri Jakarta Pusat.

    Gugatan ini mewakili Rektor Universitas Prof. Moestopo (Beragama) sekaligus eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo yang dituduh sebagai otak dibalik penerbitan ijazah Jokowi di Pasar Pramuka.

    “Tujuan mengajukan Gugatan a quo untuk memberikan perlindungan hukum dan pemulihan nama baik terhadap Penggugat [Paiman] dan Turut Tergugat II sebagai Presiden Republik Indonesia ke 7 atas tuduhan fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial dan khalayak umum,” kata Farhat dalam salinan gugatan, dikutip Kamis (17/7/2025).

    Farhat menambahkan tuduhan yang dilakukan pada Mei-Juli 2025 di media sosial para tergugat. Dalam hal ini, Paiman mengaku telah mengalami kerugian imateriil Rp750 juta dan materiil Rp750 juta.

    Dengan demikian, kubu Paiman menuntut agar majelis hakim pada PN Jakarta Pusat bisa mengabulkan tuntutan ganti rugi terhadap para penggugat senilai Rp1,5 miliar.

    “Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp750.000.000,” tutur Farhat.

    Di samping itu, gugatan ini juga meminta agar PN Jakpus bisa menyatakan surat penghentian penyelidikan atau SP3 di Bareskrim Polri kasus tudingan ijazah Jokowi telah sah dan mengikat.

    Lebih jauh, kata Farhat, gugatannya ini meminta juga kepada PN Jakpus agar memulihkan nama baik dari Paiman dan Jokowi yang diumumkan di berita negara dan media cetak.

    “Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Penggugat yang diumumkan di berita negara dan media cetak; Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Turut Tergugat II yang diumumkan di berita negara dan media cetak,” pungkasnya.

    Sekadar informasi, para tergugat dalam perkara ini yaitu Eggi Sudjana sebagai Tergugat I, Roy Suryo sebagai Tergugat II, dokter Tifauzia Tyassuma sebagai Tergugat III, Kurnia Tri Royani sebagai Tergugat IV, Rismon Hasiholan Sianipar sebagai Tergugat V, Bambang Suryadi Bitor sebagai Tergugat VI, dan Hermanto sebagai Tergugat VII. 

    Sementara itu, terdapat pihak sebagai turut tergugat mulai dari Kapolri Cq Kabareskrim sebagai Turut Tergugat I, Jokowi sebagai Turut Tergugat II, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai Turut Tergugat III.