Kementrian Lembaga: Bareskrim Polri

Saksi Kunci Kebakaran Terra Drone Indonesia Belum Bisa Diperiksa, Polisi: Doakan Agar Bisa Pulih

JAKARTA – Kabid Fiskomfor Puslabfor Bareskrim Polri Kombes Romylus Tamtelahitu mengaku bahwa saksi kunci kebakaran kantor Terra Drone Indonesia di Kemayoran, Jakarta Pusat, belum bisa dimintai keterangan lengkap karena masih terguncang.

“Mari kita doakan agar saksi bisa pulih, dan setelah nanti dapat memberikan informasi dan juga keterangan kepada kami dan juga penyidik, kami akan lakukan kembali pendalaman,” ujar Kombes Romylus kepada wartawan, Selasa, 9 Desember.

Romylus juga menjelaskan, tim laka bakar berusaha mencari titik awal api dan menguji dugaan sumber percikan. Namun karena kondisi di dalam bangunan membuat penyisiran belum tuntas.

“Untuk sementara kami masih melakukan pendalaman. Sebagaimana teman-teman ketahui tadi, proses pendinginan tadi dilakukan sudah menjelang malam hari, sehingga ini tentu saja menjadi salah satu obstacle ataupun kendala,” katanya.

Dua tim forensik yakni tim laka bakar dan tim kimia-biologi diterjunkan ke lokasi atas permintaan Polres Jakarta Pusat. Pemeriksaan berlangsung sejak sore hingga sekitar pukul 19.30 WIB.

Sebelumnya, tim kimia-biologi memastikan seluruh korban ditemukan dalam kondisi utuh sehingga identifikasi tidak memerlukan tes DNA. Seluruh jenazah bisa dikenali melalui ciri fisik dan identitas yang melekat.

“Oleh karena itu, untuk kegiatan pemeriksaan secara forensik oleh Tim Kimbiofor yang seyogyanya melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan DNA tidak perlu dilakukan karena kondisi korban dalam keadaan utuh dan masih bisa dikenali,” ujar Romylus.

Dugaan awal mengenai ledakan baterai di lantai satu masih didalami. Tim belum berani menyimpulkan karena barang bukti masih dikumpulkan dari area yang diduga menjadi lokasi api pertama.

10/12/2025 02:32
Kebakaran ruko di Jakpus, Gulkarmat DKI selamatkan 19 korban

Jakarta (ANTARA) – Petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta berhasil menyelamatkan 19 korban kebakaran yang melanda Ruko Terra Drone di Jakarta Pusat.

“Sebanyak 19 jiwa berhasil kami selamatkan,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta Bayu Meghantara di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, 19 orang yang diselamatkan merupakan karyawan yang bekerja di ruko tersebut.

Mereka berhasil diselamatkan setelah berusaha menyelamatkan diri dengan berada di lantai paling atas dan kemudian petugas menurunkan mereka.

Kebakaran yang terjadi di Ruko Terra Drone hanya menghanguskan lantai dasar, sementara enam lantai lainnya dalam kondisi aman.

Menurut dia, 22 korban yang meninggal dunia ditemukan terbanyak di lantai 3 dan 5. Para korban ini diduga berusaha menyelamatkan diri namun karena pintu darurat ada di atas mereka akhirnya kelelahan.

“Jalur akses ke atas ini kan juga butuh energi. Mungkin mereka kelelahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabid Fisika dan Komputer Forensik (Fiskomfor) Puslabfor Bareskrim Polri, Kombes Polisi Rochmad mengatakan, kondisi 22 korban tewas akibat kebakaran Ruko Terra Drone di Jakarta Pusat, dalam keadaan utuh dan masih dikenali.

“Seyogyanya kami melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan DNA. Tapi tidak perlu dilakukan karena kondisi korban dalam keadaan utuh dan masih bisa dikenali,” katanya.

Menurut dia di Jakarta, Selasa, sebanyak 22 korban yang ditemukan tewas di Ruko Terra Drone dipastikan dapat dikenali karena tidak terbakar.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/12/2025 23:00
Pramono: Pemprov DKI tanggung seluruh biaya korban kebakaran Ruko Terra Drone

Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI menanggung semua biaya yang dikeluarkan baik bagi korban luka maupun meninggal dunia akibat kebakaran Ruko Terra Drone di Jakarta Pusat pada Selasa.

“Pemerintah DKI Jakarta akan bertanggung jawab untuk seluruh korban berapapun jumlahnya,” kata Pramono di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa bagi korban meninggal dunia, Pemprov DKI Jakarta akan menanggung semua biaya pemakaman, hal ini untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Begitu juga kata Pramono, korban yang mengalami luka akibat insiden kebakaran juga akan ditanggung dan dibawa ke rumah sakit yang dapat menangani.

“Yang luka dan sebagian nanti akan dirujuk dan kami Pemerintah DKI Jakarta yang akan menyelesaikan biayanya bagi yang luka dan sebagainya,” ujarnya.

Pramono menegaskan bahwa kejadian kebakaran yang merenggut sebanyak 22 jiwa ini harus menjadi pelajaran dan diharapkan di kemudian hari tidak terjadi insiden serupa.

Untuk itu, Pramono meminta bagi siapapun yang mempunyai usaha dan memiliki tempat usaha agar dapat memprioritaskan jalur keselamatan.

“Kami mengharapkan bagi siapapun yang mempunyai usaha yang seperti ini, hal yang berkaitan dengan keselamatan menjadi penting. Ruko ini lantai 6 tetapi tidak dipersiapkan untuk evakuasi dan sebagainya,” kata Pramono.

Sebelumnya, kebakaran yang terjadi di Rumah Toko (Ruko) Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, menghanguskan satu lantai dan tidak merambat ke lantai atas.

“Kebakaran di lantai dasar dan tidak merambat ke lantai 2, 3, dan seterusnya,” kata Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Bayu Meghantara di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 12.30 WIB bisa dikendalikan petugas sekitar satu jam, tepatnya pukul 13.41 WIB.

Bayu menjelaskan, petugas setelah menerima laporan kebakaran hanya butuh waktu tujuh menit untuk memadamkan api yang membakar Ruko Terra Drone. Namun dampak dari kebakaran itu menewaskan 22 orang.

Adapun kondisi 22 korban tewas akibat kebakaran Ruko Terra Drone di Jakarta Pusat, dalam keadaan utuh dan dapat dikenali.

“Seyogyanya kami melakukan pemeriksaan terhadap korban dan juga pemeriksaan DNA. Tapi tidak perlu dilakukan karena kondisi korban dalam keadaan utuh dan masih bisa dikenali,” kata Kabid Fisika dan Komputer Forensik (Fiskomfor) Puslabfor Bareskrim Polri Kombes Polisi Rochmad.

Sementara itu, untuk hasil dari olah tempat kejadian perkara (TKP) Tim Labfor Polri terkait awal mula titik api dan dugaan penyebabnya kata dia, belum bisa disampaikan karena masih dalam pendalaman.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

09/12/2025 22:39
6 Pengacara Korban: Kerugian Kasus Mirae Asset Bertambah Jadi Rp 200 Miliar Nasional

Pengacara Korban: Kerugian Kasus Mirae Asset Bertambah Jadi Rp 200 Miliar
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kasus dugaan ilegal akses akun nasabah PT Mirae Asset Sekuritas semakin meluas dengan total kerugian yang kini mencapai Rp 200 miliar.
Sebelumnya,
kerugian
yang dilaporkan pada awal kasus diperkirakan sekitar Rp 71 miliar.
“Kami mendapat surat kuasa baru dari beberapa orang korban sehingga total kerugian jika dihitung sampai sekarang sudah menyentuh angka Rp 200 miliar,” kata pengacara para korban, Aloys Ferdinand, kepada wartawan, Selasa (9/12/2025).
Aloys mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (
OJK
) RI telah mengundang perwakilan korban untuk bertemu dengan pihak
Mirae Asset
dan perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) guna membahas kasus ini lebih lanjut.
Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Rabu besok (10/12/2025), di Gedung OJK, Jakarta Pusat.
Aloys menyambut baik upaya OJK yang mencoba memfasilitasi agar kasus ini bisa lebih terang benderang.
Ia berharap pihak Mirae dapat menunjukkan sikap kooperatif dalam pertemuan tersebut.
“Kita menyambut baik upaya OJK yang berusaha memfasilitasi para korban agar kasusnya terang benderang. Kita akan hadir dan berharap ada sikap kooperatif dari pihak Mirae,” ucap Aloys.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kasus ini telah mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (
DPR
).
Rencananya, setelah reses, DPR akan mengundang pihak terkait untuk membahas lebih lanjut mengenai dampak dari kasus ini terhadap nasabah dan sektor keuangan.
“Kasus ini sudah mendapat atensi dari DPR RI, kita juga sudah diundang untuk rapat bersama setelah reses. Kasus ini juga sudah didalami oleh BEI dan OJK, mudah-mudahan ada titik terang segera,” ujar dia.
Aloys juga membantah tuduhan yang menyatakan bahwa kliennya membagikan PIN atau informasi akun mereka kepada pihak lain.
“Klien kami tidak pernah membagikan PIN. Mana ada sih, orang membagikan kunci untuk asetnya ke orang lain. Istri klien kami saja tidak tahu pinnya. Jika tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Mirae, kami akan laporkan dengan tuduhan kebohongan tersebut,” katanya.
Sementara itu, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia melalui keterangan resminya menyatakan bahwa mereka tengah melakukan investigasi bersama dengan OJK dan pihak-pihak terkait, termasuk Self-Regulatory Organizations (SRO) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
“Dari pemeriksaan awal, terdapat indikasi kuat bahwa nasabah membagikan kata sandi dan akses akunnya kepada orang lain, yang merupakan pelanggaran keras terhadap pedoman keamanan dan berpotensi menimbulkan risiko pada akun tersebut. Temuan ini masih dalam proses pendalaman,” kata Mirae Asset.
Mirae Asset menegaskan akan mengambil langkah hukum jika ditemukan bukti yang merugikan perusahaan tanpa dasar yang jelas.
Mereka juga menekankan bahwa platform dan sistem operasional perusahaan tetap aman dan berjalan normal, sesuai dengan standar industri dan regulasi yang berlaku.
Sebelumnya diberitakan, pihak Mirae Asset Sekuritas dilaporkan oleh seorang nasabahnya, Irman (70), ke Bareskrim Polri, terkait dugaan tindak pidana penipuan hingga ilegal akses.
Laporan Irman ke Bareskrim Polri ini dibuatnya usai dana investasinya yang mencapai Rp 71 miliar tiba-tiba hilang tanpa ada penjelasan.
Laporan dugaan ilegal akses tersebut dilaporkan pada Jumat (28/11/2025) dan terdaftar dengan nomor LP/B/583/XI/2025/SPKT/Bareskrim Polri.
“Hari ini kita melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirae Sekuritas dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah Rp 71 miliar,” kata kuasa hukum Irman, Krisna Murti, di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat sore.
Laporan dibuat terkait dugaan tindak pidana penipuan dan/atau ilegal akses dan/atau transfer dana dan/atau perlindungan konsumen dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (1), Pasal 46 Jo Pasal 30, Pasal 48 Jo Pasal 32, Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 82, Pasal 83 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan/atau Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau Pasal 3, Pasal 5, Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

09/12/2025 15:44
Sumatra Banjir Besar, Bareskrim Periksa PT TBS Usut Asal-usul Gelondongan Kayu

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akan memeriksa perusahaan PT TBS sebagai bagian dari pengusutan asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Perusahaan tersebut diduga melakukan pembukaan lahan di kawasan hulu Sungai Garoga.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut PT TBS merupakan perusahaan yang berlokasi di hulu Sungai Garoga dan terindikasi melakukan land clearing.

“Kegiatan penyelidikan oleh tim akan dilanjutkan dengan pemeriksaan salah satu perusahaan yang berada di hulu sungai Garoga yang terindikasi adanya kegiatan landclearing oleh perusahan PT TBS tersebut,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Selain memeriksa PT TBS, polisi juga akan menginventarisasi kayu yang ditemukan di pesisir Sumatra Barat setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut. Inventarisasi diperlukan untuk menelusuri pola aliran kayu dan kemungkinan adanya aktivitas ilegal di hulu sungai.

Satu tim penyelidik juga bakal dikerahkan ke sepanjang hulu Sungai Tamiang, Aceh, untuk menelusuri dugaan pembalakan liar. “Proses penyidikan akan difokuskan pada kegiatan ilegal logging yang terjadi di sepanjang hulu sungai Tamiang, Aceh,” kata Irhamni.

Dari temuan awal, Bareskrim mengidentifikasi bahwa kayu yang terseret banjir di daerah aliran sungai (DAS) Garoga, Sumatra Utara, berasal dari berbagai jenis seperti pohon karet, ketapang, hingga durian.

Kayu-kayu tersebut terbagi dalam beberapa kategori, antara lain kayu hasil gergajian, kayu yang tercabut oleh alat berat, kayu akibat longsor, serta kayu yang diangkut secara manual.

Di hulu Sungai Tamiang, polisi juga menemukan indikasi pembukaan lahan dan praktik pembalakan liar. Kayu hasil kegiatan ilegal itu disebut dipindahkan dengan cara ditumpuk di bantaran sungai sebelum dihanyutkan saat air pasang.

Bareskrim juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas penebangan di kawasan hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang, dilakukan tanpa izin.

09/12/2025 13:53
Bareskrim Ungkap Modus Illegal Logging di Hulu Sungai Aceh Tamiang

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) mendapatkan informasi dugaan penebangan liar dan pembukaan lahan atau illegal logging di hulu Sungai Tamiang.

Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan temuan itu diperoleh saat melakukan penyelidikan di lokasi.

“Informasi awal di hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas illegal logging dan land clearing oleh masyarakat,” ujar Irhamni saat dihubungi, Selasa (9/12/2025).

Dia menjelaskan modus yang dilakukan pelaku pembalakan pohon liar itu dengan mekanisme panglong. Pada intinya, mekanisme panglong ini dilakukan dengan menumpuk kayu yang sudah dipotong untuk selanjutnya dihanyutkan saat air naik pada bantaran sungai.

“Mekanisme panglong kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit,” imbuhnya.

Sementara itu, untuk mekanisme pembukaan lahan dilakukan dengan memotong kayu besar menjadi kecil agar mudah terbawa arus sungai.

Adapun, Irhamni mengemukakan bahwa penebangan hutan liar sepanjang Sungai Tamiang ini secara mayoritas diduga tidak berizin.

“Penebangan di hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang mayoritas tidak berizin, dan kayu bukan jenis kayu keras,” pungkasnya.

09/12/2025 12:40
Terungkap! Ini 3 Jenis Kayu Gelondongan yang Ditemukan saat Banjir Sumatra

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap jenis kayu gelondongan yang ditemukan pascabencana di wilayah Sumatra.

Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan jenis kayu yang terseret banjir itu berasal dari pohon karet, ketapang hingga durian.

“Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli. Jenis kayu dominan: karet, ketapang, durian, dan lainnya,” ujar Irhamni saat dikonfirmasi, Selasa (9/12/2025).

Dia menambahkan kayu gelondongan itu dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya, kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut dengan alat berat, kayu hasil longsor, hingga kayu hasil pengangkutan.

Adapun, jenis kayu yang telah diidentifikasi ini berasal dari TKP Daerah Aliran Sungai (DAS) di Garoga, Tapanuli Selatan.

“Posko sudah didirikan 3 km dari TKP DAS Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” pungkasnya.

Sebelumnya, kayu gelondongan telah ditemukan setelah banjir di wilayah Sumatra. Temuan itu membuat publik marah lantaran kayu tersebut diduga kuat berasal dari penebangan hutan yang tidak berizin.

Kayu Gelondongan ini ditemukan dalam bentuk sudah terkelupas, dan terpotong rapi tanpa ranting-ranting. Kayu ini juga dinilai memperparah bencana banjir di Sumatra.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sempat menyinggung asal kayu tersebut diduga dari area bekas penebangan ilegal, penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) hingga pohon lapuk.

09/12/2025 11:59
Fakta-fakta Temuan Polri Soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera

Jakarta: Penyelidikan yang dilakukan Polri mengungkap adanya 27 sampel kayu dari kawasan DAS Garoga yang terbawa arus banjir. Kayu tersebut diduga kuat tidak berasal dari proses alami.

Temuan ini mengarah pada kemungkinan adanya aktivitas manusia, termasuk indikasi pembukaan lahan oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di bagian hulu sungai.

Saat ini, proses pemeriksaan lanjutan masih terus berjalan. Melansir dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kementerian Kehutanan telah membentuk tim gabungan untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut.

Berikut ini fakta-fakta penting terkait penyelidikan mengenai kayu gelondongan penyebab banjir Sumatera:
1. Gunakan 27 sampel kayu di DAS Garoga

Polri mengumpulkan 27 sampel kayu sebagai bukti awal penyelidikan. Lokasi sampel berada di sekitar posko penyidik di DAS Garoga, Tapanuli Utara.

“Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” jelas Brigjen Moh. Irhamni.

Nantinya, sampel ini digunakan untuk melacak asal kayu yang terbawa arus banjir.

2. Kayu diduga bukan berasal dari proses alami

Menurut Irhamni, kayu yang ditemukan didominasi jenis karet, ketapang, dan durian. Hasil identifikasi ahli menunjukkan kayu tersebut berasal dari hasil gergajian, pencabutan menggunakan alat berat, longsor alam, dan proses pengangkutan loader. Beberapa variabel tersebut mengarah pada indikasi kuat keterlibatan aktivitas manusia.

3. Polri memeriksa kepala desa dan warga lokal

Selain barang bukti kayu, tim telah meminta keterangan dari kepala desa dan saksi-saksi dari warga lokal untuk memahami aktivitas di hulu sungai sebelum banjir terjadi. Keterangan warga menjadi bagian penting untuk memastikan gambaran kejadian.

4. Dugaan Land Clearing oleh PT TBS

Dittipidter menduga adanya pembukaan lahan (land clearing) oleh perusahaan PT TBS di hulu Sungai Garoga. “Penyelidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perusahaan yang terindikasi melakukan land clearing,” ujar Irhamni.

Aktivitas perusahaan berpotensi dianggap menjadi penyebab banyaknya kayu gelondongan yang hanyut.

5. Polri-Kemenhut bentuk tim gabungan investigasi

Polri bersama Kementerian Kehutanan membentuk tim gabungan untuk memperkuat investigasi. “Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses oleh kepolisian,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Jakarta: Penyelidikan yang dilakukan Polri mengungkap adanya 27 sampel kayu dari kawasan DAS Garoga yang terbawa arus banjir. Kayu tersebut diduga kuat tidak berasal dari proses alami.

Temuan ini mengarah pada kemungkinan adanya aktivitas manusia, termasuk indikasi pembukaan lahan oleh sebuah perusahaan yang beroperasi di bagian hulu sungai.

Saat ini, proses pemeriksaan lanjutan masih terus berjalan. Melansir dari Antara, Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kementerian Kehutanan telah membentuk tim gabungan untuk menelusuri asal-usul kayu tersebut.

Berikut ini fakta-fakta penting terkait penyelidikan mengenai kayu gelondongan penyebab banjir Sumatera:

1. Gunakan 27 sampel kayu di DAS Garoga

Polri mengumpulkan 27 sampel kayu sebagai bukti awal penyelidikan. Lokasi sampel berada di sekitar posko penyidik di DAS Garoga, Tapanuli Utara.

“Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil, police line terpasang, dan dua jembatan telah diperiksa,” jelas Brigjen Moh. Irhamni.

Nantinya, sampel ini digunakan untuk melacak asal kayu yang terbawa arus banjir.

2. Kayu diduga bukan berasal dari proses alami

Menurut Irhamni, kayu yang ditemukan didominasi jenis karet, ketapang, dan durian. Hasil identifikasi ahli menunjukkan kayu tersebut berasal dari hasil gergajian, pencabutan menggunakan alat berat, longsor alam, dan proses pengangkutan loader. Beberapa variabel tersebut mengarah pada indikasi kuat keterlibatan aktivitas manusia.

3. Polri memeriksa kepala desa dan warga lokal

Selain barang bukti kayu, tim telah meminta keterangan dari kepala desa dan saksi-saksi dari warga lokal untuk memahami aktivitas di hulu sungai sebelum banjir terjadi. Keterangan warga menjadi bagian penting untuk memastikan gambaran kejadian.

4. Dugaan Land Clearing oleh PT TBS

Dittipidter menduga adanya pembukaan lahan (land clearing) oleh perusahaan PT TBS di hulu Sungai Garoga. “Penyelidikan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perusahaan yang terindikasi melakukan land clearing,” ujar Irhamni.

Aktivitas perusahaan berpotensi dianggap menjadi penyebab banyaknya kayu gelondongan yang hanyut.

5. Polri-Kemenhut bentuk tim gabungan investigasi

Polri bersama Kementerian Kehutanan membentuk tim gabungan untuk memperkuat investigasi. “Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses oleh kepolisian,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

08/12/2025 23:49
Bareskrim Kirim Tim Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Barat

Bareskrim Kirim Tim Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Barat
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengirim tim ke Sumatera Barat untuk mengungkap misteri kayu gelondongan yang dinampakkan oleh banjir besar ke mata dunia.
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter)
Bareskrim Polri
Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan tim yang ada di Sumatera Barat akan mengambil sampel
kayu gelondongan
dari pesisir laut.
“Tim penyelidikan Sumatera Barat akan melakukan inventarisasi kayu yang berada di pesisir laut,” kata Irhamni dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).
Irhamni menjelaskan, penyelidikan ini dalam rangka mengusut dugaan campur tangan manusia terhadap kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir.
“Apakah akibat bencana atau ada campur tangan manusia terkait kayu-kayu gelondongan tersebut,” ucap dia.
Selain Sumbar, polisi juga sudah menyelidiki dugaan serupa terkait kayu gelondongan yang ditemukan di area terdampak banjir di Aceh dan Sumatera Utara.
Di Sumatera Utara, tim menyelidiki kayu gelondongan sepanjang aliran sungai di Desa Garoga, Tapanuli Selatan.
Di sana, polisi sudah memeriksa saksi termasuk kepada kepala desa, serta menyita 27 sampel kayu gelondongan.
Tim Bareskrim juga akan melakukan pemeriksaan yang ada di hulu sungai di Desa Garoga.
“Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli,” ujar Irhamni.
Sementara di Aceh, polisi menyelidiki area hulu Sungai Tamiang.
Hasil informasi awal, diduga hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas
illegal logging
dan land clearing oleh masyarakat.
Bareskrim akan mengirim tim tambahan untuk mendalami dugaan pembalakan liar tersebut.
“Penebangan di hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang mayoritas tidak berizin, dan kayu bukan jenis kayu keras,” tutur dia.
Diketahui, gelondongan-gelondongan kayu di banjir Sumatera ini menimbulkan sorotan soal kerusakan lingkungan yang melatarbelakangi banjir besar yang memakan banyak korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Aparat negara pun terlibat menelusuri asal usul kayu gelondongan di banjir Sumatera.

Penyelidikan yang dilakukan Dittipidter Bareskrim ini dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai melakukan rapat tertutup dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
Sigit mengatakan, pihaknya akan mendalami dan mengusut dugaan pembalakan liar yang menyebabkan banjir di Sumatera. “Kami akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim,” kata Sigit, Kamis (4/12/2025) lalu.

Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
https://kmp.im/BencanaSumatera
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/12/2025 22:57
Disiksa di Kamboja, 7 WNI Minta Segera Dipulangkan

Kuningan, Beritasatu.com – Tujuh warga negara Indonesia (WNI) dari berbagai daerah diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja. Para korban memohon pemerintah segera memulangkan mereka setelah mengaku mengalami penyiksaan dan berbagai bentuk kekerasan selama enam bulan berada di negara tersebut.

Sebuah video yang beredar luas memperlihatkan para korban menangis meminta pertolongan. Mereka mengaku dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar, tetapi sesampainya di Kamboja justru ditempatkan di sebuah apartemen tanpa kejelasan pekerjaan maupun kontrak kerja.

Dari tujuh WNI tersebut, dua di antaranya merupakan pasangan suami istri asal Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lima korban lainnya berasal dari Jakarta, Karawang, Lampung, Riau, dan Manado.

Keluarga korban di Kuningan baru mengetahui kondisi ini setelah video para korban viral di media sosial. Haryana, ayah salah seorang korban, mengaku terkejut dan berharap pemerintah segera bertindak.

“Kami berharap anak saya bisa pulang, saya mohon bantuan pemerintah untuk memulangkan anak saya,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polres Kuningan bergerak cepat dengan mendatangi keluarga korban untuk menggali keterangan lebih lanjut. Kapolres Kuningan, AKBP M Ali Akbar mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri.

“Polres Kuningan bersama pihak keluarga kemudian diarahkan untuk membuat laporan resmi ke Bareskrim Polri sebagai dasar penyelidikan sekaligus upaya percepatan pemulangan para korban ke Indonesia,” pungkasnya.

08/12/2025 22:22