Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Terbaru Ada BLT Kesra Rp900.000

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Terbaru Ada BLT Kesra Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah akan meluncurkan sejumlah bantuan sosial (bansos) pada Oktober 2025.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti.

    Adapun beberapa program bansos yang akan diberikan pemerintah untuk masyarakat pada bulan Oktober 2025 ini yakni PKH, BPNT, Bansos Beras-Minyak Goreng, dan yang terbaru ada BLT Kesra.

    Bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) dicarikan per 20 Oktober 2025 untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan dan pengalaman kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) mengatakan bahwa BLT Kesra diberikan untuk 35.046.783 keluarga penerima manfaat.

    Berikut ini daftar bantuan sosial (bansos) yang cair pada Oktober 2025. 

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025

    1. PKH

    Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

    Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

    – Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
    – Siswa SD: Rp900.000
    – Siswa SMP: Rp1.500.000
    – Siswa SMA: Rp2.000.000
    – Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

    2. Program Sembako (BPNT)

    Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

    3. Beras 10 kg dan Minyak Goreng 2 liter

    Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Selain beras 10 kilogram, juga direncakan akan ditambahkan pula dengan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah bersiap untuk program prorakyat tersebut dan ditargetkan pada Oktober akan mulai dijalankan. Dia memastikan paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng berkualitas baik.

    Adapun, bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat kita,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, penerima manfaat bantuan pangan 10 kilogram beras ini akan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    4. KKS

    KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera juga akan diberikan oleh pemerintah untuk bulan Oktober 2025.

    Bansos ini diberikan khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara.

    5. BLT Kesra

    BLT Kesra diberikan untuk 3 bulan ke depan yakni pada Oktober-Desember 2025. Di mana pencairan dijadwalkan mulai Senin 20 Oktober 2025.

    Pemerintah akan langsung menyalurkan BLT Kesra kepada penerima melalui bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) dan PT Pos Indonesia.

    Besaran BLT Kesra per bulan sejumlah Rp300.000, di mana akan diberikan langsung selama tiga bulan. Sehingga penerima BLT Kesra 2025 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp900.000.

    Cek Daftar Penerima Bansos…

  • Menaker Yassierli: Bonus Demografi Harus jadi Momentum untuk Dorong Produktivitas Tenaga Kerja – Page 3

    Menaker Yassierli: Bonus Demografi Harus jadi Momentum untuk Dorong Produktivitas Tenaga Kerja – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menekankan pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dalam menyambut bonus. Menurutnya, bonus demografi hanya akan memberikan nilai tambah bagi bangsa Indonesia apabila didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. 

    Hal tersebut disampaikan Menaker saat memberikan sambutan bertema “Mengoptimalkan Bonus Demografi melalui Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja” pada acara Peluncuran Dokumen Master Plan Produktivitas Nasional 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

    Menaker menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas merupakan tantangan utama yang perlu dihadapi bersama. Menurutnya, seluruh pihak sudah memahami arah kebijakan dan langkah yang perlu dilakukan, namun kunci keberhasilan terletak pada penerapan yang efektif dan berkelanjutan.

    “Produktivitas tenaga kerja memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, Kemnaker mendorong kolaborasi dengan Kadin dan Apindo di berbagai daerah untuk bersama-sama meningkatkan produktivitas tenaga kerja di tingkat perusahaan dan sektor industri,” ucap Menaker.

    Lebih lanjut, Menaker menyampaikan bahwa tantangan peningkatan produktivitas tidak dapat dilepaskan dari struktur ketenagakerjaan Indonesia. Sekitar 85 persen tenaga kerja merupakan lulusan maksimal SMA/SMK, dan sekitar 60 persen bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, kebijakan ketenagakerjaan perlu disusun dengan mempertimbangkan realitas tersebut agar lebih tepat sasaran.

    Pada tingkat meso (menengah), khususnya di sektor industri dan ketenagakerjaan, Kemnaker berupaya mengambil langkah konkret dalam mendukung peningkatan produktivitas nasional, antara lain melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia produktivitas.

    Saat ini, Asian Productivity Organization (APO) memiliki sekitar 200 Productivity Specialist, sementara Kemnaker menyiapkan 500 Ahli Produktivitas bersertifikat melalui Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) pada tahun ini. Ke depan, Kemnaker sedang mengkaji penyetaraan kedua skema tersebut sehingga dapat saling mendukung.

    “Kita punya target tahun depan para ahli produktivitas tersebut dapat menjadi champion, melakukan perubahan di berbagai perusahaan-perusahaan, sebagaimana dilakukan di negara-negara seperti Jepang, Vietnam, dan Thailand,” ucapnya.

    Ia lebih lanjut mengatakan, Kemnaker juga tengah membangun Talent and Innovation Hub di balai-balai pelatihan kerja sebagai pusat pengembangan kompetensi tenaga kerja berbasis produktivitas. Program pelatihan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja bersertifikat yang mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan.

    Sebagai bagian dari upaya membangun budaya produktif, Kemnaker juga menyiapkan berbagai enabler seperti podcast bertema produktivitas untuk memperluas kesadaran, pola pikir, dan praktik produktif di kalangan tenaga kerja serta dunia usaha.

    “Kita ingin membangun Indonesia yang produktif, artinya kita juga harus fokus memberikan perhatian pada aspek manusia. People, process, product, dan policy. Ada 4P yang harus menjadi concern kita,” ujar Menaker.

  • Sengkarut Utang Whoosh, Jokowi Sempat Sebut Proyek KCJB Bukan untuk Cari Untung

    Sengkarut Utang Whoosh, Jokowi Sempat Sebut Proyek KCJB Bukan untuk Cari Untung

    GELORA.CO  – Di tengah polemik utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ternyata sempat mengungkap bahwa mega proyek ini memang tidak difokuskan untuk mencari untung.

    Adapun pernyataan Jokowi ini disampaikan pada saat meresmikan Whoosh pada 2 Oktober 2023 lalu di Stasiun Halim, Jakarta.

    Saat itu, Jokowi mengungkapkan pembangunan Whoosh merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

    Dia mengatakan masyarakat diberikan banyak pilihan terkait moda transportasi yang akan digunakan untuk jalur Jakarta-Bandung.

    “Yang paling penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal ada di situ, bukan untung dan rugi,” katanya.

    Jokowi lantas mencontohkan pemberian subsidi terhadap moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) merupakan wujud pelayanan pemerintah DKI Jakarta terhadap masyarakat.

    “MRT kita tahu semuanya, MRT itu subsidi dari pemerintah DKI itu Rp800 miliar. Itu baru jalur satu, jalur pendek, nanti semakin panjang.”

    “Tapi itu memang fungsi pemerintah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan transportasi massal sehingga tidak semuanya naik mobil pribadi,” ujarnya.

    Dua tahun berselang setelah menyatakan hal tersebut, Jokowi justru memilih diam ketika ditanya soal utang Whoosh yang menggunung. Dia hanya melempar senyum dan menggumam.

    Momen ini terjadi saat dia menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalies ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat (17/10/2025).

    Baca juga: Akademisi NTU: Saat Whoosh Beroperasi, Orang Beijing Berpesta, Orang Indonesia Biasa Saja

    Pernyataan Jokowi Jawab Kritikan Faisal Basri

    Di sisi lain, pernyataan Jokowi ini menjawab kritikan saat itu yang menyebut bahwa Whoosh tidak akan balik modal hingga kiamat.

    Diketahui, kritikan ini disampaikan oleh ekonom senior, Faisal Basri.

    Faisal menilai proyek Whoosh ini tidak layak untuk disebut kerjasama bisnis atau B2B karena menurutnya akan sulit balik modal.

    Hal itu, sambungnya, semakin terliha ketika biaya pembangunan proyek yang dikeluarkan membengkak dari awalnya 6,07 miliar dolar AS menjadi 8 miliar dollar AS.

    Dia mengungkapkan dengan analogi bahwa satu tiket Whoosh dihargai Rp400 ribu, maka hampir mustahil untuk balik modal.

    Lantas, Faisal pun hingga menganalogikan bahwa mega proyek Jokowi ini akan sulit balik modal hingga kiamat terjadi.

    “Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal,” kata Faisal dikutip dari Kompas.com.

    Faisal lantas bercerita bahwa sebenarnya banyak menteri menolak proyek mercusuar Jokowi ini, termasuk konsultan independen yang disewa pemerintah, Boston Consulting Group.

    Adapun, menurut Faisal, sosok yang ngotot agar proyek Whoosh tetap dilakukan adalah Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno.

    “Boston Consulting Group ini dibayar Bappenas bekerja untuk 2 minggu senilai 150.000 dollar AS, menolak 2 proposal (salah satunya Kereta Cepat Jakarta Bandung),” ujar Faisal. 

    “Tetapi Rini Soemarno yang berjuang. Menteri lainnya banyak menolak, tapi Rini ngotot.” tambahnya.

    Hitung-hitungan Faisal Basri soal Whoosh, Balik Modal 139 Tahun

    Pada kesempatan berbeda, Faisal sempat menyampaikan hitung-hitungannya terkait balik modal Whoosh yang menurutnya baru bisa tercapati dalam waktu 139 tahun.

    Hal ini disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk ‘Beban Utang Kereta Cepat di APBN’ yang diselenggarakan Universitas Paramadina pada 17 Oktober 2023 lalu.

    Dalam hitungannya itu, Faisal memasukkan beberapa komponen yakni dari asumsi penumpang terisi 100 persen, jumlah perjalanan sehari, hingga harga tiket.

    Faisal mengasumsikan jika Whoosh terisi 100 persen dengan satu rangkaian gerbong berisi 601 orang dan beroperasi sejak pukul 05.00-22.00 WIB, maka ada 36 kali perjalanan Jakarta-Bandung.

    Dengan asumsi di atas, maka dibutuhkan waktu 48 tahun untuk bisa balik modal.

    Padahal, Faisal belum memasukkan komponen lain dalam hitungannya seperti ongkos operasional hingga bunga pinjaman.

    “Nah butuh waktu 48,3 tahun untuk mengembalikan nilai investasinya, tanpa ongkos operasi, tanpa macam-macam lah,” ujar dia dikutip dari YouTube Universitas Paramadina, Minggu (19/10/2025).

    Sementara, jika asumsi kursi penumpang terisi 75 persen, maka proyek tersebut baru balik modal 64 tahun kemudian.

    Lalu, ketika diasumsikan pemerintah menurunkan harga tiket menjadi Rp250 ribu karena tidak laku, maka balik modal menurut Faisal menjadi makin lama yakni 92,7 tahun.

    Faisal lantas mengasumsikan balik modal bakal semakin lama lagi ketika menggunakan kurs 14.500 per dolar AS yakni selam 94 tahun.

    Itupun, kata Faisal, keterisian kursi penumpang 100 persen tiap harinya dengan harga tiket masih Rp250 ribu.

    Lantas, dia mengatakan jika tempat duduk hanya terisi 50 persen dengan asumsi harga tiket masih Rp250 ribu, maka proyek Whoosh bisa balik modal lebih dari seabad lagi.

    “Dan jika tempat duduk terisi hanya 50 persen, dengan 30 perjalanan, tarif Rp 250 ribu, balik modalnya bisa sampai 139 tahun. Gampang kok ngitungnya,” tutur Faisal Basri.

    Utang dan Bunga Whoosh

    Investasi pembangunan Whoosh mencapai 7,27 miliar dollar AS atau Rp120,38 triliun.

    Namun, dari seluruh investasi itu, total sebesar 75 persen dibiayai melalui utang ke China Development Bank (CDB) dengan bunga tiap tahunnya sebesar 2 persen.

    Dari segi pembayaran utang, skema yang disepakati yaitu tetapnya besaran bunga yang disepakati selama 40 tahun pertama.

    Pada pertengahan pembangunan, turut terjadi pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai 1,2 miliar dolar AS. Pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) pun menarik utang lagi dengan bunga yang lebih tinggi yakni sebesar 3 persen.

    Adapun separuh utang untuk membiayai cost overrun itu berasal dari tambahan pinjaman CDB. Sementara sisanya dari patungan modal BUMN Indonesia dan pihak China.

    Direktur Utama (Dirut) PT KAI kala itu, Didiek Haryanto mengatakan besaran bunga utang pembangunan Whoosh dari CBD terbagi menjadi dua tergantung pada denominasi utang.

    Total utang 542,7 juta dollar AS diberikan dalam denominasi dollar AS sebesar 325,6 juta dollar AS (Rp 5,04 triliun) bunganya 3,2 persen dan sisanya sebesar 217 juta dollar AS (Rp 3,36 triliun) diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. 

    “Tingkat suku bunga flat selama tenor 45 tahun. Untuk loan (denominasi) dollar AS 3,2 persen, untuk loan dalam RMB 3,1 persen,” ujarnya

    Didiek mengatakan, utang dari CBD ini digunakan untuk menutupi porsi cost overrun KCJB yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia sebesar 75 persen dan 25 persen sisanya akan dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia. 

     “Pinjaman dari CDB merupakan pendanaan cost overrun dari pinjaman porsi konsorsium Indonesia 542,7 juta dollar AS. Untuk porsi equity porsi konsorsium Indoensia telah dipenuhi dari PMN,” tuturnya

  • Dubes RI untuk Singapura: Bandara Bali Utara upaya pemerataan ekonomi

    Dubes RI untuk Singapura: Bandara Bali Utara upaya pemerataan ekonomi

    tidak hanya membuka ruang bagi pertumbuhan lokal, tetapi juga menjadi pusat ekonomi untuk pengembangan Indonesia timur

    Denpasar (ANTARA) – Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menyebutkan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara merupakan upaya yang relevan untuk pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sosial ekonomi di Bali.

    Suryopratomo menerima kunjungan CEO PT BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo dan perwakilan penglingsir Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) AA Ngurah Ugrasena (Penglingsir Pura Agung Singaraja dan sekaligus Sekjen P3SB) dan Anak Agung Ngurah Alit Kakarsana (Penglingsir Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar) di Singapura, Sabtu.

    Sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima di Denpasar, Bali, Sabtu, Suryopratomo juga menyampaikan keprihatinannya selama ini sebagian besar aktivitas ekonomi, pariwisata, pembangunan properti, dan beban infrastruktur terpusat di Bali bagian selatan sehingga menjadikan kawasan itu terlalu berat dibandingkan dengan bagian Bali lain.

    Dubes Suryopratomo menyatakan dukungan dan kesediaan Kedutaan RI Singapura untuk menjadi salah satu jembatan komunikasi investor, pihak internasional, serta diaspora Indonesia yang berminat berkontribusi pada proyek ini.

    “Saya melihat peluang besar agar Bali Utara dapat menjadi gerbang baru yang tidak hanya membuka ruang bagi pertumbuhan lokal, tetapi juga menjadi pusat ekonomi untuk pengembangan Indonesia timur,” katanya.

    Dia menyatakan Kedutaan RI di Singapura siap membantu upaya diplomasi dan menjalin relasi internasional untuk mendukung percepatan terwujudnya proyek ini.

    “Kami memiliki komitmen untuk mewujudkan bandara di Bali Utara. Mengingat Singapura adalah salah satu pusat keuangan dunia maka kami sudah bergerak untuk meyakinkan para pemangku kepentingan,’’ ujar Duta Besar Suryopratomo.

    Menurut Suryopratomo, Bali Selatan sudah jenuh menampung kapasitas kunjungan wisatawan.

    “Saatnya Bali Utara berkembang untuk mengimbangi Bali Selatan untuk kebaikan Bali sendiri dan untuk perkembangan industri pariwisata,’’ katanya.

    Ia menjelaskan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara telah lama digulirkan sebagai salah satu langkah strategis penyeimbang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Bali.

    Selama ini, beban sosial-ekonomi terutama tertuju di kawasan selatan Bali dari Denpasar hingga Badung yang menanggung tekanan infrastruktur, kepadatan, dan degradasi lingkungan.

    Bandara Bali Baru yang sudah ditentukan secara tegas lokasinya yaitu di Bali Utara ini sudah resmi tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029.

    Perpres ini disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025 lalu.

    Sementara itu, CEO PT BIBU Panji Sakti Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo menyampaikan peta kerja serta rencana “timeline” dan skema kemitraan.

    “Insya Allah dalam waktu dekat kita segera memulai pembangunan bandara internasional di Bali Utara,” kata Erwanto.

    Sedangkan kedua tokoh penglingsir Bali, yakni AA Ngurah Ugrasena dan AA Ngurah Alit Kakarsana mengatakan proyek ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari amanat adat dan tanggung jawab menjaga kelestarian budaya serta kesejahteraan masyarakat Bali khususnya Bali Utara agar tidak tertinggal dalam proses pembangunan di Bali.

    “Terlebih kami mendengar langsung janji yang diucapkan Presiden saat kami para penglisir se-Jebag Bali diterima tahun lalu,” kata A.A. Ngurah Alit Kakarsana.

    Dalam kesempatan itu, Duta Besar Suryopratomo diangkat secara resmi menjadi anggota Keluarga Besar Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali.

    Lencana kehormatan dari Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali itu disematkan oleh penglingsir AA Ngurah Ugrasena.

    Pewarta: Rolandus Nampu
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wajah Ekonomi Politik dan Remiliterisasi di Balik Proyek MBG Nasional 18 Oktober 2025

    Wajah Ekonomi Politik dan Remiliterisasi di Balik Proyek MBG Nasional 18 Oktober 2025

    Wajah Ekonomi Politik dan Remiliterisasi di Balik Proyek MBG
    Alumnus Sekolah Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional, Jakarta. Anggota Dewan Pembina Wahana Aksi Kritis Nusantara (WASKITA), Anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Saat ini aktif melakukan kajian dan praktik pendidikan orang dewasa dengan perspektif ekonomi-politik yang berkaitan dengan aspek sustainable livelihood untuk isu-isu pertanian dan perikanan berkelanjutan, mitigasi stunting, dan perubahan iklim di berbagai daerah.
    TULISAN
    artikel opini I Dewa Made Agung Kertha Nugraha (
    Kompas.id
    , 14/10/2025) berjudul “
    Yang Tak Terlihat Publik dari Program Makan Bergizi Gratis
    (MBG)” menampilkan wajah teknokrasi yang rapi dan meyakinkan.
    Ia menggambarkan MBG sebagai hasil kerja senyap para teknokrat, disusun dengan riset lintas lembaga dan dukungan institusi internasional.
    Namun, di balik narasi yang tampak ilmiah dan objektif itu, terselip dua persoalan besar yang justru harus dibicarakan: ekonomi politik di balik MBG dan remiliterisasi sektor pangan.
    Sebagai peneliti kebijakan publik sekaligus Tenaga Ahli Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nugraha menonjolkan sejumlah pilot project MBG—dari Warung Kiara di Sukabumi hingga proyek di Papua—sebagai bukti keberhasilan teknokrasi berbasis bukti (
    evidence-based policy
    ).
    Namun, contoh-contoh tersebut bersifat kasuistis, menarik tapi tidak mencerminkan wajah nasional dari pelaksanaan MBG yang kompleks dan problematik.
    Data Kementerian Keuangan (2025) menunjukkan realisasi anggaran MBG yang masih rendah: per Juli 2025 realisasi tercatat sekitar Rp 5 triliun atau hanya sekitar 7 persen dari pagu Rp 71 triliun, dan per 3 Oktober 2025 naik menjadi sekitar 29 persen, yakni Rp 20,6 triliun.
    Angka-angka ini menunjukkan penyerapan anggaran yang jauh dari target dan mengindikasikan lemahnya koordinasi pelaksanaan.
    Beberapa laporan dari BGN dan media juga menyorot masalah higienitas dapur dan verifikasi rantai pasok.
     
    Hingga saat ini sudah belasan ribu siswa yang keracunan makanan MBG, dan pemerintah pun sudah menutup 79 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah.
    Laporan dari beberapa kajian kelompok masyarakat sipil juga mengungkap berbagai kasus yang terjadi di sejumlah daerah terkait proyek MBG.
    Keterlambatan distribusi bahan pangan, menu dengan gizi kurang seimbang, masalah pengolahan makanan, hingga kasus keracunan bukanlah kasus insiden terpisah, melainkan terjadi secara sistematis (
    Kompas,
    22/09/2025).
    Fakta-fakta ini tak sejalan dengan klaim bahwa teknokrasi MBG “bekerja dalam senyap dengan empati sosial.” Diamnya sistem justru menyembunyikan cacat struktural dalam tata kelola anggaran dan pengawasan publik.
    Dengan total anggaran diperkirakan mencapai Rp 185,2 triliun per tahun (Bappenas, 2024), MBG bukan sekadar kebijakan gizi, melainkan proyek ekonomi politik raksasa yang menautkan tiga simpul kekuasaan sekaligus: negara, korporasi pangan, dan elite politik lokal.
    Dalam perspektif ekonomi politik, MBG dapat dibaca sebagai bentuk
    state-led market creation
    —negara menciptakan pasar baru dengan justifikasi moral “perbaikan gizi nasional.”
    Negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai market maker melalui intervensi anggaran, penugasan BUMN, dan pembentukan rantai pasok baru.
    Di balik jargon pemerataan dan kesejahteraan, terbuka ruang ekonomi bagi berbagai aktor besar: produsen pangan olahan, korporasi agribisnis, penyedia logistik, hingga kontraktor katering berskala nasional.
    Dari berbagai laporan publik menunjukkan sejumlah BUMN—seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkom, PLN, PGN, dan Pupuk Indonesia—ditugaskan mendukung pelaksanaan MBG.
    Keterlibatan ini memperlihatkan bagaimana
    industrial food complex
    kini berkelindan dengan kebijakan sosial.
    Meski belum ditemukan adanya bukti publik yang mengonfirmasi keterlibatan langsung para donatur kampanye dalam rantai pengadaan MBG, yang dapat dipastikan: mekanisme pengadaan MBG membuka ruang ekonomi baru yang sangat besar dengan potensi konflik kepentingan. Hal inilah yang perlu diawasi melalui transparansi dan audit publik.
    Kebijakan yang semula diklaim berbasis bukti (
    evidence-based policy
    ) dapat berubah fungsi menjadi
    evidence-based politics
    —bukti dan data digunakan bukan untuk merancang kebijakan publik, tetapi untuk melegitimasi proyek kekuasaan.
    Bahasa teknokratis seperti
    pilot project, centre of excellence
    , atau
    nutritional innovation
    membangun ilusi rasionalitas, seolah semua keputusan diambil atas dasar ilmiah, padahal ia melayani logika akumulasi ekonomi-politik.
    Jika ditarik ke hulu, MBG juga merepresentasikan bentuk baru dari
    clientelistic state capitalism
    —kapitalisme negara yang mengandalkan relasi patronase politik.
    Pemerintah dapat diduga menjadi broker antara anggaran publik dan jaringan bisnis yang loyal. Dalam prosesnya, teknokrat berperan sebagai perantara ideologis yang mensterilkan aroma politik di baliknya.
    Dengan jumlah anggaran yang hampir setara dengan total belanja pendidikan dasar nasional, MBG menjadi instrumen elektoral paling efektif bagi rezim Prabowo–Gibran untuk mengonsolidasikan legitimasi di tingkat daerah.
    Di banyak provinsi, pengelolaan dapur MBG diserahkan kepada kontraktor lokal yang berafiliasi dengan partai atau jaringan militer-pemerintah (
    Tempo
    , 20/04/2025).
    Proyek ini memperkuat ekonomi politik patronase sekaligus memarginalkan usaha kecil, petani, dan pelaku pangan lokal yang tidak memiliki akses politik.
    Di sisi lain, logika teknokrasi MBG memperkuat ketergantungan pada komoditas impor seperti daging ayam, susu bubuk, dan gandum.
    Ini menunjukkan bahwa kedaulatan pangan—yang semestinya menjadi inti kebijakan gizi nasional—justru digantikan oleh kedaulatan logistik dan korporasi.
    Dengan demikian, kebijakan yang diklaim pro-gizi anak sebenarnya turut memperdalam ketimpangan struktur ekonomi pangan di tingkat nasional.
    Singkatnya, MBG adalah cermin dari apa yang disebut James C. Scott (1998) sebagai “state simplifications”—negara yang menyederhanakan kompleksitas sosial untuk memudahkan kontrol.
    Dalam hal ini, urusan gizi anak dipangkas menjadi urusan teknis dan logistik, padahal di dalamnya terkandung kepentingan politik, ekonomi, bahkan militer.
    Bagian lain dari tulisan Nugraha, menyiratkan pembenaran atas keterlibatan TNI dalam ekosistem ketahanan pangan nasional.
    Dalam kerangka ini, kerja militer diposisikan sebagai bagian dari “strategi adaptif” yang disebut selaras dengan filosofi OODA Loop (
    observe, orient, decide, act
    ) ala Prabowo.
    Namun, pendekatan ini problematik: ia membuka ruang bagi militer untuk bekerja di luar fungsi pertahanannya—suatu praktik yang seharusnya sudah ditinggalkan sejak era reformasi.
    Keterlibatan militer dalam program pangan bukan sekadar “koordinasi logistik”, tetapi langkah sistematis menuju remiliterisasi kebijakan sipil, mengingat latar belakang Presiden Prabowo yang berasal dari militer.
    Rencana pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan yang dikaitkan dengan pelaksanaan MBG (Kemhan, 2025) memperkuat sinyal itu.
     
    Setiap batalion akan ditempatkan di wilayah strategis untuk mendukung “ketahanan pangan daerah” dengan sumber daya dan lahan tersendiri.
    Di beberapa daerah, kebijakan ini menimbulkan konflik agraria, seperti di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, di mana warga melaporkan perampasan lahan yang digunakan untuk membangun markas Batalion Teritorial Pembangunan 842/Badak Sakti (
    TribunBanten
    , 24/09/2025).
    Kebijakan semacam ini bukan hanya melanggar prinsip
    civilian supremacy
    , tetapi juga mengingatkan publik pada trauma lama Dwi Fungsi ABRI di masa Orde Baru—ketika militer berperan ganda di sektor sipil dan ekonomi.
    Jika tren ini berlanjut, MBG bisa menjadi pintu masuk bagi kembalinya kontrol militer atas urusan sipil dengan dalih “ketahanan pangan nasional.”
    Contoh baik seperti SPPG di Warung Kiara seharusnya tidak hanya dielu-elukan, tetapi dijadikan model yang diarusutamakan melalui regulasi nasional.
    Namun hingga Oktober 2025, pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola MBG Nasional. Padahal, peraturan ini penting untuk memastikan mekanisme akuntabilitas lintas kementerian.
    Ketiadaan regulasi membuat MBG berjalan seperti
    policy by decree
    —tergantung pada arahan politik Presiden dan tim teknokrat di bawahnya. Ini bukan ciri negara hukum modern, melainkan pola lama pemerintahan berorientasi komando.
    Sementara itu, National Centre of Excellence (NCoE) yang digadang sebagai laboratorium kebijakan justru cenderung elitis dan minim partisipasi masyarakat sipil. Evaluasi publik yang seharusnya deliberatif berubah menjadi sekadar formalitas administratif.
    Jika MBG ditujukan untuk memperbaiki gizi anak sekolah, maka ukuran keberhasilannya bukan jumlah dapur atau volume logistik, melainkan peningkatan indeks gizi nasional. Aspek ini luput dari diskursus teknokrasi yang ditulis Nugraha.
    Teknokrasi yang menolak kritik atas nama profesionalisme justru kehilangan sisi etisnya. Ketika bahasa ilmiah dipakai untuk menutupi problem politik dan militerisasi kebijakan pangan, kita sedang menyaksikan kembalinya gaya lama Orde Baru dalam bungkus baru: teknokrasi tanpa demokrasi.
    MBG adalah gagasan mulia yang kini disandera dua hal: politik rente dan semangat remiliterisasi.
    Namun, kritik atasnya bukan penolakan terhadap cita-cita memberi makan anak bangsa, melainkan upaya menjaga agar gagasan itu tetap berada di rel demokrasi dan keadilan sosial.
    Negara memang perlu teknokrat, tetapi teknokrasi tanpa transparansi hanya melahirkan birokrasi yang beku. Negara juga butuh militer, tetapi militer tanpa batas sipil hanya melahirkan ketakutan.
    Demokrasi tumbuh bukan dari kesenyapan teknokrat atau disiplin barisan seragam, tetapi dari keberanian publik untuk bertanya, mengawasi, dan mengoreksi.
    Jika MBG benar-benar ingin menyehatkan anak-anak bangsa, maka hal utama yang harus disembuhkan adalah politik yang lapar kekuasaan, bukan sekadar perut yang kelaparan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US,4 Miliar

    World Expo 2025 Osaka, Indonesia Raih Komitmen Investasi US$28,4 Miliar

    Bisnis.com, OSAKA – Paviliun Indonesia pada World Expo 2025 Osaka, Kansai, Jepang berhasil menyelenggarakan lebih dari 104 kegiatan business forum dan one- on-one meeting dengan komitmen investasi senilai lebih dari US$28,4 miliar.

    Capaian tersebut berasal dari kesepakatan, seperti 36 Nota Kesepahaman (MoU), 15 Letter of Intent, 2 Joint Venture Agreement, 2 Joint Statement, 1 Mutual Recognition Agreement, dan 11 kesepakatan jual beli paket wisata.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Konsul Jenderal Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka Vivi Yulaswati menjelaskan, dari total komitmen investasi tersebut, struktur kesepakatan yang terjalin mencakup berbagai sektor yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Di luar yang terkait dengan ekonomi hijau, banyak juga terkait dengan perdagangan, pariwisata. Kemudian ada yang untuk UMKM, ini melalui BI cukup besar. Jumlahnya itu US$750 juta yang khusus untuk UMKM saja. Tentunya kita mengawal pelaksanaannya, karena nilai investasi itu dalam bentuk baik ada yang joint statement yang paling lebih panjang, kemudian ada yang MoU, ada yang sudah sampai ke PKS-nya (Perjanjian Kerja Sama),” ujar Vivi.

    Dari sisi implementasi, beberapa proyek investasi diproyeksikan dapat segera direalisasikan. Salah satu yang tercepat adalah proyek di Bintan untuk instalasi panel surya secara masif yang mendukung kawasan industri di sana. Proyek ini diharapkan dapat dimulai pada 2026 dengan melibatkan investor dari Singapura, Tiongkok, dan Jepang.

    Diketahui, sejumlah perusahaan turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Misalnya, perusahaan asal Jepang, Sumitomo yang mendukung sektor energi dan tambang.

    Paviliun Indonesia telah hadir di World Expo 2025 Osaka sejak 13 April 2025, mengusung tema Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future yang bermakna membangun budaya hidup seimbang, berdampingan dengan alam, demi kemajuan dan keberlangsungan bumi. Tema ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan Visi Indonesia Emas 2045.

    Paviliun Indonesia tidak hanya menyajikan kekayaan alam dan keragaman budaya Indonesia, tetapi juga memperkenalkan potensi ekonomi, peluang investasi, dan kerja sama di panggung global yang diikuti 160 negara, lembaga-lembaga internasional seperti PBB, serta perusahaan-perusahaan internasional dengan sekitar 179 paviliun. Pada 20 September 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka.

    Kunjungan perdana ini menegaskan kesungguhan Indonesia memperluas kontribusi di tingkat internasional sekaligus memperkenalkan potensi inovasi dan solusi berkelanjutan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Keikutsertaan Indonesia di World Expo 2025 Osaka bukan sekadar menghadirkan tempat pameran, namun diarahkan untuk mencapai tujuan lebih besar seperti peningkatan nation branding Indonesia di mata dunia, penguatan kerja sama internasional, peningkatan investasi, dan promosi pariwisata Indonesia,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam kegiatan Penutupan Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka, Minggu (12/10).

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi pencapaian Paviliun Indonesia. “Meskipun menghadapi berbagai tantangan di awal, kolaborasi erat Kementerian PPN/Bappenas membuahkan capaian yang membanggakan. Produk-produk ekonomi kreatif yang kami tampilkan mendapat sambutan positif dan laris terjual,” ujarnya.

    Tercatat, lebih dari 234 kegiatan Paviliun Indonesia terselenggara atas kolaborasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pelaku usaha melalui penyelenggaraan Business Forum, Rolling Exhibition, dan Cultural Performance.

    Dalam rolling exhibition, Paviliun Indonesia menampilkan produk-produk yang sebagian besarnya menggunakan produk berkelanjutan, produk-produk yang sirkular, termasuk yang berasal dari plastik daur ulang.

    Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menjelaskan bahwa salah satu peserta yang mengusung produk hijau adalah Green Hope yang membawa plastik sirkular, serta kain pakaian dengan proses lambat (slow process) yang dapat terurai ke alam.

    “Kalau baju kita itu perlu 500 tahun untuk dissolve, nah dia bisa cuma seminggu bisa dissolve,” jelasnya.

    Arah dari tema paviliun Indonesia juga mengarah ke kebijakan ekonomi hijau Indonesia. Dalam Undang-Undang 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, pembangunan Indonesia 20 tahun ke depan diarahkan kepada green economy.

    Ini mencakup lima pilar utama: transisi energi, dekarbonisasi industri dan transportasi, pertanian dan kehutanan (agriculture, forest, and land use/AFOLU), manajemen limbah (waste management), dan ekonomi sirkular (circular economy). Dalam cultural performance, Paviliun Indonesia menampilkan hampir seluruh daerah dari Aceh sampai Papua, dengan melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga komunitas dari berbagai daerah.

    Yang tak terduga dan menjadi fenomena viral di Jepang adalah pemandu tur Paviliun Indonesia atau Liaison Officer yang menyanyikan yel-yel “Yoyaku Nashi De Sugu Haireru” yang artinya “ayo silakan masuk tanpa reservasi”. Ajakan ini mengundang banyak pengunjung ke Paviliun Indonesia. Yel-yel ini menjadi viral di Jepang dan dinyanyikan oleh anak-anak di sekolah, di restoran, bahkan di rumah sakit.

    Menjelang penutupan, Paviliun Indonesia telah mencatat lebih dari 3,5 juta pengunjung, melampaui target awal sebanyak 2,8 juta pengunjung. Capaian ini didukung oleh dedikasi para liaison officer yang bertugas selama enam bulan penuh sebagai garda terdepan Paviliun Indonesia dan memberikan pengalaman keramahan Indonesia secara langsung kepada pengunjung.

  • Pemerintah Siapkan Rp 8,98 T buat Perbaiki Jalan Daerah hingga Tahun Depan

    Pemerintah Siapkan Rp 8,98 T buat Perbaiki Jalan Daerah hingga Tahun Depan

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,98 triliun untuk pelaksanaan program Inpres Jalan Daerah (IJD). Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk realisasi target 427 kegiatan dalam periode tahun 2025-2026.

    IJD sendiri merupakan program peningkatan konektivitas jalan daerah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, IJD bertujuan memperbaiki kondisi jalan-jalan daerah yang rusak, terutama pada ruas penghubung kawasan produksi dan industri. Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat sistem logistik nasional dan memperlancar arus distribusi hasil produksi daerah.

    “Ketersediaan jalan yang baik adalah tulang punggung ekonomi daerah. Dengan percepatan peningkatan jalan daerah, potensi pangan dan energi di berbagai wilayah akan berkembang optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Dody, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

    Melalui dukungan dana pusat, dilakukan upaya peningkatan kemantapan jalan daerah agar terkoneksi dengan jaringan jalan nasional, khususnya pada wilayah yang menopang produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, industri, serta pendistribusian energi.

    Anggaran IJD Rp 8,98 triliun terbagi ke dalam dua tahapan alokasi. Rinciannya, Rp 3,98 triliun dialokasikan untuk Tahap I yang mencakup 234 kegiatan dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 14.333 orang.

    Sedangkan Tahap II, mencakup 193 kegiatan senilai Rp 3,12 triliun yang menyerap 8.562 tenaga kerja, dan Rp 1,88 triliun dialokasikan untuk pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada TA 2026.

    Lebih lanjut, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan prioritas kegiatan IJD berdasarkan sejumlah kriteria, yakni aspek tematik, tingkat kemantapan jalan, dan keberlanjutan usulan.

    Secara tematik, kegiatan IJD mendukung empat fokus pembangunan, yakni swasembada pangan (73,51%), swasembada energi (1,26%), peningkatan konektivitas (11,28%), serta tematik lainnya seperti pariwisata, industri, dan transmigrasi (13,95%).

    Lalu berdasarkan wilayah, alokasi kegiatan tersebar 63,39% di wilayah barat dan 36,61% di wilayah timur Indonesia, dengan total panjang jalan yang ditangani mencapai 1.576 kilometer dan pembangunan jembatan sepanjang 458,1 meter untuk Tahap I dan Tahap II.

    Jalan daerah yang menjadi prioritas adalah yang berfungsi mendukung kawasan produksi pangan, pendistribusian energi, serta penghubung antar simpul transportasi dan wilayah terisolasi. Penetapan daftar paket prioritas dilakukan bersama Kementerian PPN/Bappenas untuk tahun anggaran 2025-2026.

    Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) di setiap provinsi, dibantu oleh konsultan supervisi guna menjamin kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi dan waktu pelaksanaan.

    Dalam prosesnya, pemerintah daerah memiliki peran penting melalui sistem usulan berbasis aplikasi SITIA, dengan kewajiban melengkapi dokumen teknis seperti desain, studi kelayakan (feasibility study), dan dokumen lingkungan.

    “Melalui sinergi pusat dan daerah, kami ingin memastikan setiap kilometer jalan yang dibangun memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui peningkatan akses ekonomi, efisiensi logistik, maupun penciptaan lapangan kerja baru,” ujar Dody.

    Sebagai informasi, Program IJD pertama kali dijalankan di masa pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

    Tonton juga Video: Gebrakan Perbaiki Jalan Viral, Ketua RT Gen Z Dilantik Jadi Duta Anti Narkoba

    (shc/kil)

  • Skill Keberlanjutan, Kunci Raih Peluang Green Jobs

    Skill Keberlanjutan, Kunci Raih Peluang Green Jobs

    Jakarta: Dunia saat ini tengah bergerak menuju ekonomi hijau, di mana prinsip keberlanjutan menjadi hal yang utama dalam dunia usaha dan dunia kerja.

    Setiap profesi, baik di sektor publik maupun swasta,  kini membutuhkan wawasan dan keterampilan keberlanjutan untuk mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks.

    Oleh karena itu, apapun bidang studinya, kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan akan menjadi keunggulan kompetitif bagi para lulusan muda.

    Ketua Umum Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) Satrio Prakoso menyampaikan hal tersebut dalam Sesi I Eco Talent Campus Program – Sosialisasi Green Jobs, bertemakan Keberlanjutan dan Krisis Iklim, Kamis, (9/10), di Jakarta.

    “IS2P berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas talenta muda Indonesia agar siap menjadi agen perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua untuk bersama-sama membangun dunia kerja yang lebih inklusif,” jelas Satrio.

    Sebagai contoh, IS2P memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk memperdalam wawasan keberlanjutan melalui IS2P Study Club.
     

    Kegiatan ini mencakup pembelajaran teori ekonomi donat yang menyeimbangkan aspek sosial dan lingkungan, hingga pengenalan dasar-dasar pajak karbon.

    Banyak anggota IS2P juga telah memiliki keahlian dalam mitigasi risiko perubahan iklim, pengembangan strategi keberlanjutan, dan penyusunan laporan keberlanjutan bagi bisnis dan organisasi.

    Wawasan dan keterampilan tersebut diharapkan dapat dimiliki pula oleh para lulusan muda agar siap 
    bersaing dalam pasar kerja hijau (green jobs).

    Eco Talent Campus Program Sosialisasi Green Jobs merupakan kolaborasi antara APINDO UMKM Merdeka, Indonesian Society of Sustainability Professionals, PRIMA Magang PTKI Kementerian Agama RI, dan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia.

    Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi APINDO Dr. Arief Budiman menyampaikan dengan peluang green jobs yang menurut perkiraan Bappenas akan mencapai 4 juta orang di tahun ini, diperlukan kesiapan talenta untuk mengisi berbagai posisi tersebut.

    Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam kesempatan yang sama menyambut baik inisiatif pengenalan Green Jobs kepada para mahasiswa dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.  Diharapkan muncul talenta-talenta yang piawai dalam mengelola aspek keberlanjutan.

    Rangkaian sosialisasi terdiri atas sembilan sesi webinar yang membawakan tema pengenalan keberlanjutan, praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab, keuangan berkelanjutan, sertifikasi dan standar keberlanjutan, pendahuluan tata kelola risiko keberlanjutan yang berkelanjutan, potensi greem jobs, bisnis syariah dan keberlanjutan, mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan, hingga praktik baik bisnis berkelanjutan di Indonesia. 

    Tak kurang dari 300 peserta dari berbagai perguruan tinggi keislaman maupun umum berpartisipasi dalam kegiatan ini. 

    Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa mengenal pekerjaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, energi bersih, dan ekonomi hijau. Mereka juga dapat memahami peran kampus dalam transisi hijau.

    Jakarta: Dunia saat ini tengah bergerak menuju ekonomi hijau, di mana prinsip keberlanjutan menjadi hal yang utama dalam dunia usaha dan dunia kerja.
     
    Setiap profesi, baik di sektor publik maupun swasta,  kini membutuhkan wawasan dan keterampilan keberlanjutan untuk mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam menghadapi tantangan lingkungan dan sosial yang semakin kompleks.
     
    Oleh karena itu, apapun bidang studinya, kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan akan menjadi keunggulan kompetitif bagi para lulusan muda.

    Ketua Umum Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) Satrio Prakoso menyampaikan hal tersebut dalam Sesi I Eco Talent Campus Program – Sosialisasi Green Jobs, bertemakan Keberlanjutan dan Krisis Iklim, Kamis, (9/10), di Jakarta.
     
    “IS2P berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan kapasitas talenta muda Indonesia agar siap menjadi agen perubahan menuju masa depan yang berkelanjutan. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi kita semua untuk bersama-sama membangun dunia kerja yang lebih inklusif,” jelas Satrio.
     
    Sebagai contoh, IS2P memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk memperdalam wawasan keberlanjutan melalui IS2P Study Club.
     

     
    Kegiatan ini mencakup pembelajaran teori ekonomi donat yang menyeimbangkan aspek sosial dan lingkungan, hingga pengenalan dasar-dasar pajak karbon.
     
    Banyak anggota IS2P juga telah memiliki keahlian dalam mitigasi risiko perubahan iklim, pengembangan strategi keberlanjutan, dan penyusunan laporan keberlanjutan bagi bisnis dan organisasi.
     
    Wawasan dan keterampilan tersebut diharapkan dapat dimiliki pula oleh para lulusan muda agar siap 
    bersaing dalam pasar kerja hijau (green jobs).
     
    Eco Talent Campus Program Sosialisasi Green Jobs merupakan kolaborasi antara APINDO UMKM Merdeka, Indonesian Society of Sustainability Professionals, PRIMA Magang PTKI Kementerian Agama RI, dan Coca-Cola Europacific Partners Indonesia.
     
    Wakil Ketua Bidang UMKM dan Koperasi APINDO Dr. Arief Budiman menyampaikan dengan peluang green jobs yang menurut perkiraan Bappenas akan mencapai 4 juta orang di tahun ini, diperlukan kesiapan talenta untuk mengisi berbagai posisi tersebut.
     
    Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam kesempatan yang sama menyambut baik inisiatif pengenalan Green Jobs kepada para mahasiswa dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.  Diharapkan muncul talenta-talenta yang piawai dalam mengelola aspek keberlanjutan.
     
    Rangkaian sosialisasi terdiri atas sembilan sesi webinar yang membawakan tema pengenalan keberlanjutan, praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab, keuangan berkelanjutan, sertifikasi dan standar keberlanjutan, pendahuluan tata kelola risiko keberlanjutan yang berkelanjutan, potensi greem jobs, bisnis syariah dan keberlanjutan, mengukur dan melaporkan kinerja keberlanjutan, hingga praktik baik bisnis berkelanjutan di Indonesia. 
     
    Tak kurang dari 300 peserta dari berbagai perguruan tinggi keislaman maupun umum berpartisipasi dalam kegiatan ini. 
     
    Melalui kegiatan ini diharapkan para mahasiswa mengenal pekerjaan yang mendukung keberlanjutan lingkungan, energi bersih, dan ekonomi hijau. Mereka juga dapat memahami peran kampus dalam transisi hijau.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (RUL)

  • Kemendagri hadirkan program SIGROW percepat pembangunan ekonomi daerah

    Kemendagri hadirkan program SIGROW percepat pembangunan ekonomi daerah

    “Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik telah merumuskan 9 langkah konkret untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,”

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkenalkan program Sistem Informasi Growth Wilayah (SIGROW) sebagai instrumen untuk memantau, mengawal, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

    Kepala Biro Perencanaan Kemendagri Ahmad Husin Tambunan, selaku penggagas SIGROW, menjelaskan bahwa program ini merupakan tool dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

    Husin menerangkan, SIGROW terdiri atas dua elemen penting. Pertama, Data Statis, yang memuat sembilan langkah konkret pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Kedua, Data Statis, yang mencakup kebijakan dan potensi ekonomi daerah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.

    “Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik telah merumuskan 9 langkah konkret untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” kata Husin dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Husin merinci sembilan langkah percepatan tersebut meliputi percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), percepatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur pemerintah, pengendalian harga bahan pokok, serta pencegahan ekspor dan impor ilegal.

    Selain itu, langkah percepatan juga mencakup perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas sesuai potensi lokal, peningkatan output industri manufaktur sesuai potensi lokal, dan kemudahan perizinan berusaha.

    Program tersebut lahir dari proyek perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XV di Lembaga Administrasi Negara (LAN).

    Menurut Husin, SIGROW merupakan tindak lanjut dari kick-off yang digelar pada 7 Juli 2025. Dalam kegiatan tersebut, Kemendagri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) berkolaborasi menyiapkan mekanisme pemantauan, pengawalan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional guna mendukung pencapaian target pertumbuhan delapan persen.

    Ia menambahkan, dengan adanya instrumen yang terintegrasi, arahan yang jelas, serta sistem pelaporan yang sederhana bagi Pemda, diharapkan program ini dapat meningkatkan kesadaran Pemda dan pemangku kepentingan terkait untuk lebih serius dalam mengawal target pertumbuhan ekonomi tersebut.

    Adapun program SIGROW mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kegiatan peluncuran dan sosialisasi di Bandung ini dihadiri oleh perwakilan Pemda, kementerian/lembaga, serta Kepala Perwakilan BPS dari berbagai wilayah Indonesia.

    Sejalan dengan itu, Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah Kementerian PPN/Bappenas Anang Budi Gunawan menyambut baik inisiatif tersebut.

    Ia menilai, terbangunnya tiga pilar upaya bersama akan semakin memperkuat kerja kolaboratif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui program SIGROW.

    Anang menjelaskan, tiga pilar utama yang dimaksud mencakup pemantauan melalui dashboard perkembangan ekonomi terkini, pengawalan melalui rapat koordinasi berkala, serta percepatan lewat intervensi konkret.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ISEF 2025 Jadi Komitmen BI Tumbuhkan Ekonomi Syariah RI

    ISEF 2025 Jadi Komitmen BI Tumbuhkan Ekonomi Syariah RI

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 dengan mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”. Festival syariah di Indonesia yang diinisiasi BI sejak 2014 ini memasuki gelaran ke-12.

    ISEF menjadi salah satu platform utama dalam mempromosikan berbagai inovasi dan pengembangan di sektor ekonomi syariah baik di tingkat nasional maupun internasional. Pelaksanaan ISEF 2025 bertujuan untuk menguatkan keuangan syariah komersial dan sosial, menguatkan industri halal, pelaku usaha syariah, halal food, modest fashion, pariwisata ramah muslim serta mendorong transaksi dan ekspor produk halal. Selain itu, juga untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah nasional, menguatkan sinergi dan kemitraan stakeholder domestik maupun global. ISEF juga menjadi ajang memanfaatkan digitalisasi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia semakin pesat, dan menorehkan capaian posisi ke-3 peringkat ekonomi syariah dunia, dari sebelumnya peringkat ke-10 dalam 10 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan eksyar dan telah diakui dalam kancah internasional.

    Perry mengatakan, posisi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia kini telah sejajar dengan Malaysia dan Arab Saudi. Dia pun memastikan akan terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

    Diketahui dalam Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2024-2025 yang dirilis DinarStandard, Indonesia kembali menempati peringkat ketiga dalam Global Iislamic Economy Indicator (GIEI). Ekonomi syariah Indonesia telah mencatat kemajuan yang signifikan di berbagai sektor, seperti perbankan syariah, industri makanan-minuman halal, modest fashion, dan pariwisata ramah muslim.

    “Kita mempraktikan firman Allah di Ali Imran 103-104. Kita bersatu memajukan ekonomi keuangan syariah rahmatan lil alamin dan InsyaAllah kita semua termasuk umat-umat yang beruntung,” kata Perry, dalam opening ceremony Indonesia Sharia Economic Festival di Jakarta International Expo, Rabu (8/10/2025).

    Dia pun optimistis, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan akan semakin baik karena pemerintah juga telah memasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang atau RPJMN 2025-2029.

    “Alhamdulillah dalam RPJMN bahwa ekonomi keuangan syariah bagian strategi utama menjadi pusat ekonomi syariah dan ISEF menjadi platform mempresentasikan program-program ke depan,” tutur Perry lagi.

    Sementara itu, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Rifki Ismal mengungkapkan ISEF 2025 merupakan program BI dalam memfasilitasi mitra pengembangan ekonomi keuangan syariah di Indonesia. Menurut dia ISEF merupakan program strategis nasional yang dilaksanakan dengan stakeholder ekonomi syariah, termasuk pelaku industri syariah.

    “Kuncinya kita mengembangkan ekonomi syariah berdasarkan sinergi kolaborasi dan itu lintas pihak. Jadi lintas segmen, lintas organisasi, karena ini program nasional. Jadi bagaimana BI memandang program ISEF,” ungkap dia.

    Rifki menambahkan, ISEF bertujuan meningkatkan sinergi, yakni keterlibatan pelaku ekonomi syariah global kepada Indonesia, di mana The Islamic Development Bank mengakui bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi syariah global.

    “Jadi bagaimana internasional itu masuk dalam ekosistem pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Harus lebih ditingkatkan. Kita sudah membuka banyak kerja sama peluang usaha, kolaborasi dengan mitra-mitra internasional,” ujarnya.

    Kemudian, ISEF meluncurkan program koordinasi antara pusat dan daerah agar pengembangan ekonomi syariah dilaksanakan tidak hanya di level pusat. Pemerintah pun memiliki program nasional Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024.

    “Di level daerah per tahun ini, sudah punya juga program nasional pengembangan ekonomi syariah di semua provinsi, dan kita launching tahun ini. Di ISEF ini sinergi kolaborasi tidak terpisah lagi antara pusat dan daerah, yang akan mengorkestrasikan Bappenas,” jelas Rifki.

    Terakhir adalah sinergi antara pelaku syariah dan otoritas. Dalam hal ini ISEF melibatkan organisasi masyarakat agama Islam, organisasi yang mengembangkan ekonomi syariah, organisasi yang mengembangkan pengusaha muslim, himpunan pengusaha pengusaha muslim dan women syariah.

    “Itu semua dihimpun pelaku usaha syariah, itu menjadi satu kegiatan besar bersama regulator,” tutur Rifki.

    Sebagai informasi, ISEF ke-12 menghadirkan sejumlah kebaruan strategis yang diwujudkan melalui, pertama, perluasan dan peningkatan kolaborasi, dengan keterlibatan lebih banyak otoritas, industri, dan lembaga sosial syariah.

    Kedua, harmonisasi dengan program nasional, seperti dukungan pesantren untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyelenggaraan back-to-back dengan Trade Expo Indonesia (TEI), serta pemberian penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) dalam International Halal Tourism Summit (IHTS).

    Ketiga, peningkatan skala dan kualitas kegiatan, di antaranya pengakuan Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN) oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dan pelaksanaan ISEF Run sebagai ajang pra-acara yang menggabungkan olahraga, kuliner halal, modest fashion, dan edukasi keluarga.

    Masih dalam rangkaian ISEF 2025, BI berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata, serta Indonesian Fashion Chamber (IFC) menggelar International Modest Fashion Festival (IN2MOTIONFEST) 2025 yang ke-4 yang mengangkat tema “One Vision, One Movement: Advancing Indonesia’s Modest Fashion through Synergy & Collaboration”. IN2MOTIONFEST tahun ini menampilkan karya 11 desainer internasional, 214 desainer nasional, 100 kolaborasi brand dengan lebih dari 1.785 koleksi.

    Salah satu peserta ISEF 2025, Reborn29 mengikuti gelaran ini sejak awal dan setiap tahun. Syukriah Rusydi selaku owner Reborn29 mengatakan, untuk mengikuti ISEF 2025, produknya melewati proses kurasi dengan kriteria dapat ditawarkan di pasar lokal dan internasional.

    “Semua produk mungkin unggul ya, tetapi karakternya berbeda-beda. Untuk Reborn29 sekarang kita lagi sustainable. Ini pakai kain yang upcycling. Kain bikin sendiri dan cutting juga semaksimal mungkin tidak menyisakan limbah. Jadi zero waste,” jelas dia.

    Syukriah menyebut terjadi peningkatan transaksi ketika mengikuti acara semacam ini. Dia berharap dapat mengikuti acara ini setiap tahun. Sebab ISEF 2025 berdampak positif pada bisnis.

    “Kalau untuk transaksi di sini sejauh ini bagus. Aku paling menunggu acara ini karena transaksi bagus,” jelas dia.

    Adapun selama penyelenggaraan Road to ISEF, ISEF mampu mencatat nilai transaksi business matching pembiayaan, perdagangan, dan omset penjualan senilai Rp 3,1 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2 triliun. Capaian ini semakin menegaskan peran ISEF sebagai gerakan bersama untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

    Ajang ISEF 2025 dapat berjalan dengan baik serta melibatkan partisipasi yang luas dari masyarakat. Hasil ini menjadi bukti nyata atas peningkatan kepercayaan dan partisipasi pelaku ekonomi syariah nasional maupun global terhadap pengembangan ekosistem syariah di Indonesia.

    “Melalui sinergi lintas sektor dan inovasi berkelanjutan, mari kita jadikan Indonesia bukan hanya pasar, tetapi juga pusat gravitasi ekonomi syariah dunia,” ucap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, dalam penutupan ISEF ke-12 tahun 2025, di Jakarta International Expo (JIEXPO) Convention Centre, Minggu (12/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, ISEF 2025 diikuti lebih dari 700 pelaku usaha syariah, termasuk UMKM halal dan industri, lembaga keuangan syariah, pelaku industri kreatif, serta investor domestik dan internasional dari berbagai negara. Rangkaian kegiatan ISEF 2025 terdiri dari 22 forum domestik dan internasional, 28 kegiatan pameran produk halal dan business linkage, 30 talkshow dan community activities, serta 20 kategori kompetisi bekerja sama dengan 34 Kementerian/Lembaga dan 30 mitra internasional.

    ISEF 2025 juga mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh kehadiran 89.000 pengunjung ISEF dan 355 ribu pengunjung Road to ISEF, sehingga totalnya berjumlah 444 ribu pengunjung.

    Destry Damayanti pun mengajak seluruh pihak menjaga semangat sinergi yang telah terbangun berkat ISEF 2025. Sebab, keberhasilan ISEF bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang menuju ekonomi syariah Indonesia yang tangguh, berdaya saing, dan berkeadilan.

    ISEF tahun ini menghadirkan lebih dari 60 kegiatan utama yang terbagi dalam empat klaster besar. Pertama, Halal Industry & Sharia Business Forum yang menampilkan business matching, trade and investment forum, serta Halal Expo yang mempertemukan pelaku usaha halal dengan mitra global.

    Kedua, Sharia Finance & Investment Forum yang membahas penguatan pasar keuangan syariah, green sukuk, dan Islamic social finance.

    Ketiga, Sharia Social and Education Movement yang mencakup literasi dan edukasi ekonomi syariah, forum akademik, hingga kompetisi inovasi generasi muda seperti Youth Sharia Entrepreneurship Forum dan Shariapreneur Innovation Challenge.

    Keempat, adalah Art, Culture, and Halal Lifestyle Exhibition yang menampilkan modest fashion show, kuliner halal, dan produk kreatif berbasis nilai-nilai syariah.

    Penutupan ISEF 2025 juga diiringi dengan pengumuman pemenang dari sejumlah kompetisi utama seperti Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), Olimpiade Ekonomi Syariah Nasional (OESN), dan ISEF Award 2025. Penghargaan ISEF Award tahun ini diberikan kepada lembaga dan individu yang berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

    ISEF 2025 terselenggara atas kolaborasi sejumlah lembaga dan mitra strategis eksyar nasional dan internasional, seperti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Kementerian/Lembaga, Majelis Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kemudian, Pondok Pesantren, Organisasi Masyarakat dan Asosiasi, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Islamic Development Bank (IsDB), Indonesia Financial Services Board (IFSB), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Indonesia Halal Life Center (IHLC), dan HEBITREN.

    Pada akhirnya, ISEF bakal terus dikembangkan menjadi platform global kolaborasi ekonomi syariah, dengan fokus pada digitalisasi, inovasi pembiayaan, serta penguatan rantai nilai halal nasional.

    (dpu/dpu)

    [Gambas:Video CNBC]