Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Pemkot Kediri Ikuti Side Event Urgensi Clearance Belanja TIK di Tingkat Daerah

    Pemkot Kediri Ikuti Side Event Urgensi Clearance Belanja TIK di Tingkat Daerah

    Kediri (beritajatim.com) – Buntut dari surat edaran menteri dalam negeri tentang peran pemerintah daerah dalam percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional, Pemerintah Kota Kediri turut serta dalam sosialisasi terkait urgensi clearance belanja TIK di tingkat daerah sebelum pelaksanaan Musrenbangnas 2024.

    Kegiatan yang terlaksana secara daring ini, dipunggawai oleh Kementerian Perencana Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan diikuti oleh jajaran pemerintah pusat dan 581 pemerintah daerah setingkat kabupaten/kota di Indonesia.

    Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Kediri yang juga ditunjuk untuk mengikuti acara ini menyatakan bahwa sosialisasi ini sangat diperlukan guna meminimalisasi kesalahan selama proses optimalisasi dilakukan utamanya dalam clearance belanja TIK, sebagaimana yang diungkapkan oleh Apip Permana.

    “Dengan kesertaan kami dalam sosialisasi ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mendukung upaya pemerintah pusat dalam hal percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional untuk mengoptimalisasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berbasis arsitektur SPBE pemerintah daerah”, tutur pria yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo Kota Kediri ini.

    “Jadi dalam proses pelaksanaanya bisa sesuai aturan dan pakem yang ada sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dan percepatan transformasi digital dapat segera tercapai secara utuh,”imbuhya.

    Sementara itu, Erwin Dimas, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementrian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa upaya ini juga dilakukan guna mendukung salah satu fokus prakarsa Peraturan Presiden mengenai percepatan transformasi digital untuk mencapai keterpaduan layanan digital nasional yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Satu Data Indonesia untuk menyediakan layanan Satu Data Indonesia sebagai platform pertukaran data.

    Lebih lanjut, sejalan dengan tujuan tersebut, guna memastikan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran SPBE dan SDI pada setiap kementerian dalam melaksanakan kegiatan atau proyek berupa

    – Pembangunan/pengembangan, pemeliharaan dan pengelolaan Aplikasi SPBE;
    – Penyediaan, pengelolaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE;
    – Pengadaan lainnya yang bersifat non teknis dalam rangka untuk penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan dan/atau dokumen strategis mendukung transformasi digital pemerintah;
    – Pendataan (sensus, survei, registrasi, kompilasi produk administrasi), pemetaan, produksi, pembelian data, dan pengumpulan data dalam bentuk lainnya.

    Dibutuhkan rekomendasi (clearance) dari kementrian yang membidangi pelaksanaan SPBE dan SDI. “Dalam pelaksanaan Clearance TIK tingkat Daerah akan melibatkan Sekretaris Daerah, Ortala, Inspektorat, Diskominfo, BPKAD, dan Bappeda dari mulai proses verifikasi hingga pemberian rekomendasi Clearance TIK tingkat Daerah,”ucap Erwin dalam sambutannya.

    “Diharapkan melalui kegiatan ini setiap instansi terkait utamanya pemerintah Daerah dapat memahami manfaat clearance belanja TIK, ruang lingkup dan kriteria clearance belanja TIK, mekanisme penyelenggara clearance belanja TIK, linimasa dan strategi implementasi clearance belanja TIK, kendala dan evaluasi dari pelaksanaan clearance belanja TIK pusat,”tutur dia. [nm/but]

  • Ketua DPD Minta Pemda Koordinasi Mitigasi dengan BRIN dan BMKG

    Ketua DPD Minta Pemda Koordinasi Mitigasi dengan BRIN dan BMKG

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta semua pemerintah daerah (pemda) untuk berkoordinasi BRIN dan BKMG. Langkah ini perlu segera dilakukan untuk memitigasi terjadinya bencana hidrometereologi akibat meningkatnya cuaca ekstrem.

    “Saya mendorong agar segera dilakukan mitigasi kebencanaan dan langkah mitigasi lainnya untuk mencegah terjadinya bencana yang bisa saja memakan korban jiwa,” kata LaNyalla di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (6/5/2024).

    Menurut LaNyalla, dalam beberapa bulan ke depan Indonesia potensi mengalami bencana dampak dari peningkatan suhu, di antaranya kekeringan dan hujan ekstrem. Kondisi ini perlu diantisipasi secepat mungkin.

    “Pemerintah daerah sebaiknya intens berkomunikasi dengan BRIN dan BMKG yang memang lembaga ahli di bidang teknologi dan cuaca. Sehingga pemda dan masyarakat mempunyai kesiapsiagaan dan kesadaran akan perkembangan cuaca terbaru. Dari situlah kita semua memiliki pemahaman akan dampak terburuk,” papar dia.

    Lebih lanjut LaNyalla juga menyampaikan perlunya informasi prakiraan cuaca menjadi kebutuhan informasi sehari-hari. Sebab selama ini masyarakat masih mengesampingkannya.

    “Sejauh ini memang masyarakat belum begitu peduli dengan informasi terkait cuaca. Makanya pemerintah juga perlu menyosialisasikan pentingnya informasi prakiraan cuaca. Kemudian membekali masyarakat dengan kemampuan respons dan kemampuan untuk mengatasinya jika ada warning,” tukas LaNyalla.

    Seperti diketahui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan adanya peningkatan signifikan cuaca ekstrem di Indonesia. Hal itu berdasarkan kajian perubahan iklim (2021-2050) khusus wilayah Benua Maritim Indonesia (BMI) menggunakan teknik dynamic downscaling resolusi tinggi. BRIN mencatat, sejak bulan September hingga saat ini, kenaikan suhu per bulan rata-rata mencapai 1,5 derajat Celcius. [beq]

  • Pemkot Surabaya Usulkan SERR Gantikan Tol Tengah Kota

    Pemkot Surabaya Usulkan SERR Gantikan Tol Tengah Kota

    Surabaya (beritajatim.com)  – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengusulkan proyek Surabaya East Ring Road (SERR) sebagai alternatif pengganti Jalan Tol Tengah Kota (JLLT) kepada pemerintah pusat.

    “Kami mengusulkan SERR ke pemerintah pusat sebagai alternatif pengganti Tol Tengah Kota,” ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, Kamis (18/4/2024).

    Menurutnya, SERR memiliki beberapa keunggulan dibandingkan JLLT. Pertama, trase SERR berada lebih luar dan melintasi kawasan konservasi mangrove dengan konsep elevated atau jalan layang.

    “Jadi itu memang harus elevated, berada di atas. Karena memang di bawahnya tetap kawasan hijau,” beber Irvan.

    Kedua, pembangunan SERR diprediksi meminimalisir biaya pembebasan lahan karena banyak melewati aset milik Pemkot Surabaya. Ketiga, SERR diharapkan dapat meminimalisir dampak kemacetan lalu lintas dibandingkan JLLT.

    “Tol Tengah banyak melintasi kawasan padat. Dari faktor Amdal Lalin sesuai kajian kita, itu akan membebani, di gate-gate tolnya itu akan menimbulkan dampak lalu lintas,” bebernya.

    Oleh karena itu, Irvan berharap SERR dapat dimasukkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surabaya. “Jadi harapan yang kita usulkan ke pemerintah pusat dalam RTRW itu (Tol Tengah) tidak dimasukkan, tapi diganti SERR,” ujar Irvan.

    Lebih lanjut, Irvan menjelaskan, proyek SERR ini akan menghubungkan Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak. Trase proyek tersebut akan membentang mulai kawasan Kedung Cowek hingga Gunung Anyar.

    “Itu akan menghubungkan Bandara Juanda dan Pelabuhan Tanjung Perak,” kata Irvan.

    Pihaknya berharap, keberadaan SERR akan semakin meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus lalu lintas kendaraan di Kota Surabaya. Rencananya, proyek SERR ini akan melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR). [asg/beq]

  • Pemkab Blitar Raih PPD Terbaik III dan Percepatan Penurunan Stunting

    Pemkab Blitar Raih PPD Terbaik III dan Percepatan Penurunan Stunting

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rini Syarifah menerima piagam penghargaan sebagai Terbaik III Kategori Kabupaten Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024 dan Penghargaan Peringkat III Penilaian Kinerja Kabupaten/Kota dalam rangka Percepatan penurunan stunting terintegrasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Raihan Peringkat III PPD 2024 ini merupakan yang perdana bagi Kabupaten Blitar sejak Anugerah PPD digelar.

    Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung oleh Pj. Guberbur Adhy Karyono saat menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 di Hotel Shangri-La Surabaya pada Rabu (3/4/2024).

    Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini menyampaikan bahwa Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) merupakan salah satu bentuk evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

    Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk memberi apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan prestasi terbaik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pencapaian, dan inovasi pembangunan di daerah.

    “Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam mendukung inovasi daerah di Kabupaten Blitar,” ujar Bupati Blitar, Rini Syarifah.

    Lebih lanjut Bupati perempuan pertama di Kabupaten Blitar ini menyampaikan, penghargaan ini sebagai motivasi pemerintah untuk lebih berinovasi dalam percepatan pembangunan SDM dan infrastruktur demi mewujudkan pembangunan daerah yang selaras, efektif dan efisien melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dalam Ajang Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024.

    Sementara itu terkait stunting, Bupati Blitar optimis, angka prevalensi stunting di Kabupaten Blitar akan terus mengalami penurunan sehingga target 8,6 persen pada tahun 2024 bisa tercapai atau bahkan bisa terlampaui. Sehingga perlu kerja keras dan kerja bareng semua pihak.

    Di tempat yang sama, Pj.Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengungkapkan, Fokus RPJPD dan RKPD Jatim masih berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, percepatan penurunan angka kemiskinan dengan target tahun 2025 sudah berada di bawah 10 persen. Selain itu juga membahas terkait peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi publik modern yang memadai.

    Ditegaskannya untuk mencapai semua target tersebut, kuncinya adalah data yang terintegrasi mulai dari pemerintah pusat sampai kabupaten/kota. Untuk itu, Musrenbang ini digelar untuk menyinergikan kebijakan-kebijakan tersebut.

    “Penyusunan RPJPD ini telah disesuaikan dengan RPJPN dengan memfokuskan pada arah pembangunan yang berdampak bagi masyarakat serta digitalisasi pelayanan,” ujarnya.

    Sebagai catatan bahwa, sesuai jadwal, RKPD 2025 akan ditetapkan pada akhir Bulan Juni 2024, sedangkan RPJPD 2025-2045 akan ditetapkan pada awal Bulan Agustus 2024.

    Sementara itu, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan, sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Sehingga saat ini keberhasilan pembangunan suatu daerah berdasarkan dampaknya di masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya.

    “Saya mendorong pemerintah daerah untuk terus melakukan transformasi digital serta adaptif dengan dinamika yang ada,” tegasnya.

    Diungkapakan pula, transformasi digital bukan diartikan dengan berlomba-lomba membuat banyak aplikasi. Justru saat ini diharapkan hanya satu aplikasi namun bisa memuat beragam layanan publik sehingga bisa lebih efektif, efisien, dan cepat. [owi/beq]

  • Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Jatim

    Kediri (beritajatim.com) – PJ Wali Kota Kediri turut menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 Provinsi Jawa Timur, di Ballroom Hotel Shangri La Surabaya. Musrenbang ini dibuka oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

    Pada Musrenbang ini, Mentri PANRB menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan harus mengarah pada birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman. Jadi tidak boleh terjebak dalam teknokratis kesibukan birokrasi namun tidak membawa dampak untuk rakyat.

    Proses musrenbang harus dihayati dan diterapkan dengan benar agar membawa dampak yang baik. Lalu tidak boleh terjebak dalam tumpukan kertas dan laporan serta harus dapat bergerak lincah mengintegrasikan berbagai layanan digital karena zaman sudah berubah. Urusan kenegaraan dan birokrasi harus lebih mudah diselesaikan.

    Lebih lanjut, Abdullah Azwar Anas menekankan bahwa untuk mendorong reformasi birokrasi yang berdampak, maka diperlukan perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcome. Artinya, bukan lagi seberapa besar dana yang akan dihabiskan, namun seberapa besar kinerja yang dihasilkan dan dilakukan untuk mencapai tujuan.

    “Maka dari itu, core value ASN BERAKHLAK harus sering ditampilkan agar ASN memiliki core yang sama,” tambahnya.

    Menanggapi arahan Menteri PANRB, Pj Wali Kota Kediri menuturkan dengan terciptanya reformasi birokrasi yang baik dapat mendorong keberhasilan pembangunan daerah. Maka dari itu, arahan dari Menteri PANRB ini penting untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan.

    “Perencanaan pembangunan untuk setahun maupun 20 tahun ke depan inilah yang menentukan kesejahteraan masyarakat Kota Kediri. Oleh karena itu, saya selalu ingatkan agar dihitung matang-matang dalam menyusun perencanaan pembangunan,” imbuhnya.

    Pj Walkot Kediri Hadiri Musrenbang RPJPD 2025-2045 dan RKPD 2025 Provinsi Jawa Timur

    Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri pada Musrenbang ini juga memberikan arahan. Komjen Pol. Tomsi Tohir menyampaikan bahwa esensi pembangunan daerah adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas layanan publik.

    Di samping itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan diharapkan dapat tepat waktu, berkesinambungan dan tersinkronisasi antar dokumennya.

    “Lalu yang tidak kalah pentingnya, harus mengutamakan capaian outcome, konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah, memaksimalkan penggunaan aplikasi SIPD, serta menghindari konflik kepentingan dan mitigasi potensi korupsi dalam penyusunan dokumen perencanaan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu pula, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono memaparkan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Jawa Timur sebagai center of gravity ekonomi kawasan timur Indonesia.

    Terdapat pelabuhan tanjung perak yang melayani 21 rute dan 39 rute tol laut, sehingga hampir 80 persen logistik di 20 provinsi di Indonesia Timur disuplai dari Jawa Timur.

    Musrenbang ini juga dihadiri oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/BAPPENAS RI Amalia Adininggar Widyasanti.

    Seluruh pemangku kepentingan terkait yang terdiri dari unsur DPRD Provinsi Jawa Timur, perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jawa Timur. [nm/aje]

  • Ini Fokus DPRD Jatim untuk Indonesia Emas 2045

    Ini Fokus DPRD Jatim untuk Indonesia Emas 2045

    Surabaya (beritajatim.com) – DPRD Jatim saat ini sedang fokus menggodok rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Timur yang diproyeksikan untuk tahun 2025-2045.

    RPJPD Jatim ini sebagai upaya untuk mewujudkan misi Indonesia Emas 2045, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman kepada Instruksi No. 1/2024 tentang pedoman penyusunan RPJPD Tahun 2024-2045.

    Untuk itu, Anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJPD Jatim 2025-2045, Dr Sri Untari Bisowarno,M.AP., menjelaskan, bahwa visi RPJPD tersebut akan diselaraskan dengan visi pemerintah pusat perihal Indonesia Emas 2045, yaitu negara nusantara berdaulat, maju dan berkelanjutan.

    “Visi RPJPD Jatim akan selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 yakni sama-sama memuat konsep maju dan berkelanjutan, hal ini dimaksudkan agar visi nasional dan visi daerah soal Indonesia Emas 2045 tidak berseberangan,” ujar Sri Untari kepada media usai kunjungan di Kantor Bappenas.

    Perempuan yang juga Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini menambahkan, bahwa RPJPD Jatim mengandung 5 sasaran visi, 8 misi, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan.

    “Semua RPJPD baik itu provinsi maupun kabupaten/kota harus mengandung angka 5, 8, 17, dan 45 sebagai perwujudan dari simbol pancasila, yang lahir pada 17 Agustus 1945. Selain itu konteks kata maju dan berkelanjutan itu juga harus ada dalam setiap elemen RPJPD,” tambahnya.

    Sementara itu, rancangan awal RPJPD Jatim turut memuat arah pembangunan Provinsi Jawa Timur yang telah dielaborasi dengan arah kebijakan per tahapan pembangunan 2025-2045.

    “Arah pembangunan Jatim akan berfokus terhadap aspek transformasi sosial, transformasi ekonomi, tata kelola, stabilitas, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Arah pembangunan ini demi membentuk lingkungan dan SDM Jatim yang lebih berkualitas untuk generasi masa depan,” jelasnya.

    Karenanya, agar proses pembahasan dan proyeksi penyusunan RPJPD ini lancar dan sesuai target, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini melakukan kunjungan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan konsultasi dan sharing.

    “Kita bekerjasama dengan Bappenas untuk membentuk RPJPD ini, mengingat RPJPD harus ikut mewujudkan Indonesia Emas 2045 sehingga diperlukan persamaan pandangan dengan pusat untuk bisa dikombinasikan, sehingga kita memutuskan konsultasi langsung dengan Bappenas,” pungkas Untari. [tok/suf]

  • Jaksa Agung ST Burhanuddin Resmikan Groundbreaking RSU Adhyaksa Mojokerto

    Jaksa Agung ST Burhanuddin Resmikan Groundbreaking RSU Adhyaksa Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Jaksa Agung ST Burhanuddin meresmikan groundbreaking pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa Mojokerto di Desa Semengko, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto merupakan perwujudan amanat Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.

    Selain itu, dibangunnya RSU Adhyaksa Mojokerto juga mendukung fungsi Kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 30C huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

    “Pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam mengembangkan kesehatan yustisial pada dasarnya merupakan instrumen dalam upaya mengefektifkan fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparatur Kejaksaan,” ungkapnya, Rabu (6/3/2024).

    Adanya RSU Adhyaksa Mojokerto tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah untuk pemerintah daerah kabupaten maupun Kota Mojokerto dalam memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat. Yakni untuk mendukung fungsi Kejaksaan dalam penyelenggaraan kesehatan yustisial.

    “Maka pada tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan telah membangun Rumah Sakit Umum Adhyaksa di Ceger, Jakarta Timur. Pada hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi Kejaksaan dalam memperluas akses jangkauan layanan kesehatannya kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur pada umumnya dan Mojokerto pada khususnya,” ujarnya.

    Karena telah dilaksanakan tahapan paling awal yaitu peletakan batu pertama pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto. Jaksa Agung berharap bahwa pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto tersebut dapat diselesaikan dengan tepat serta kedepannya dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat khususnya Mojokerto Raya.

    “Pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto ini juga menjadi bukti nyata dari Kejaksaan dalam mendorong peningkatan kesehatan masyarakat serta pembangunan nasional yang berkelanjutan. Peletakan batu pertama pembangunan RSU Adhyaksa Banten dilaksanakan pada 7 September 2023 lalu,” lanjutnya.

    Sebelum pembangunan RSU Adhyaksa Mojokerto ini, Kejaksaan juga telah membangun RSU Adhyaksa di Ceger, Jakarta Timur dan sudah 13 tahun lamanya RSU Adhyaksa Ceger memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Turut hadir Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang S. Rukmono.

    Perwakilan Kementerian Keuangan/Kementerian PPN/Bappenas, Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Direktur PT PP (Persero) Novel Arsyad, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati, Pj. Walikota Mojokerto, dan Para Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta para tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat. [tin/ian]

  • Giant Sea Wall Ala Airlangga dan Prabowo Belum Ditetapkan Jadi PSN

    Giant Sea Wall Ala Airlangga dan Prabowo Belum Ditetapkan Jadi PSN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa belum ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

    Rencana pembangunan giant sea wall Pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan yang masuk dalam PSN adalah tanggul pantai yang saat ini tengah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten.

    “Yang giant sea wall atau tanggul laut memang bukan PSN. Tapi kemarin idenya sudah disampaikan oleh Pak Menko (Airlangga) dan Pak Prabowo itu dalam rangka jangka panjang untuk melindungi di Pantura Jawa karena infrastruktur dan kawasan industri ada di Pantura yang perlu dilindungi dengan konsep giant sea wall,” katanya dalam media briefing PSN dan Kebijakan Satu Peta 2024, Rabu (7/2).

    Suroto mengatakan giant sea wall bisa saja ditetapkan sebagai PSN. Namun, saat ini masih dalam tahap kajian.

    “Pendanaan juga masih dikaji. Belum jadi PSN,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan yang ditetapkan sebagai PSN adalah tanggul pantai yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kajian terkait tanggul pantai, katanya, sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2011.

    Namun, menurut kajian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), sambungnya, terjadi penurunan permukaan tanah di seluruh Pantura. Karenanya, giant sea wall dibutuhkan sebagai solusi.

    “Perlu kajian yang lebih mendalam untuk memastikan pola penanganan karena aset negara banyak sekali di Pantura. Giant sea wall ini harus jadi proyek yang prioritas menurut saya karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

    “Giant Sea Wall itu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi,” ucap Airlangga usai acara seminar nasional ‘Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut’, di Jakarta, Rabu (10/1).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

    Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

    Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

    “Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun,” kata Prabowo.

    (feb/sfr)

  • Pusat Data Nasional Dipangkas Jadi 3 Lokasi, Terbesar Ada di IKN

    Pusat Data Nasional Dipangkas Jadi 3 Lokasi, Terbesar Ada di IKN

    Jakarta –

    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memutuskan untuk membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) dari semula yang rencananya ada empat di Indonesia.

    Sebelumnya, PDN tersebut akan didirikan di Cikarang, Batam, Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Labuan Bajo. Khusus untuk yang terakhir, Kominfo memilih untuk meniadakannya.

    PDN ini punya misi besar, yakni menyatukan data center-data center yang masih terpisah di daerah, kemudian nanti ditempatkan dalam satu wadah alias terpusatkan. Dengan harapan berdampak efisien pada belanja negara, begitu juga efisien penggunaannya.

    “Rencana awal tadinya ada empat (PDN), yaitu Cikarang, Batam, Labuan Bajo, dan IKN. Tapi, setelah diskusi, pimpinan memutuskan akan lebih ideal yang Labuan Bajo dilebur ke IKN,” ujar Plt Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Ditjen Aptika, Kementerian Kominfo, Aris Kurniawan di Cikarang, Jawa Barat, Selasa (6/2/2024).

    Berbeda dengan PDN lainnya, Aris mengatakan bahwa PDN di IKN kapasitas hingga ukurannya akan jauh lebih luas dari yang lain.

    “Makanya, rencananya yang di IKN bisa empat kali lebih besar kapasitasnya dari yang Batam dan Cikarang karena penggabungan IKN dengan yang di Labuan Bajo,” ungkap Aris.

    Dari tiga PDN tersebut, PDN Cikarang yang akan lebih awal selesai pembangunannya. Kominfo menargetkan pada Agustus 2024 ini akan selesai dan dapat beroperasi.

    Sedangkan, untuk Batam, Aris menjelaskan kondisinya sedang dalam proses lelang konsultan. Diharapkan dalam satu bulan ke depan telah rampung.

    “Paling lambat akhir tahun atau awal tahun depan sudah mulai dibangun yang di Batam. Jadi, PDN di Batam selesai pada 2026 akhir atau awal 2027,” kata Aris.

    Sementara untuk yang IKN prosesnya masih panjang. Disampaikan Aris, pembangunan PDN di IKN masih harus melalui persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Di IKN kami siapkan bisa empat kali lebih besar dari itu, artinya bisa 100 ribu core di sini. PDN di IKN sedang kami ajukan ke Bappenas dalam proses peruntukan pendanaannya. Jadi kalau kita lihat kapasitas kita cukup besar untuk menampung data,” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • PNS Belum Nikmati Kenaikan Gaji Hari Ini

    PNS Belum Nikmati Kenaikan Gaji Hari Ini

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) belum menikmati kenaikan gaji per Kamis (1/2) ini.

    Hal itu disampaikan sejumlah PNS di berbagai instansi. Fianka, salah satu PNS di Pengadilan Negeri Slawi, Jawa Tengah, mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diteken Presiden Jokowi pada 26 Januari lalu, gaji PNS harusnya naik mulai Februari ini.

    Namun, saat ini belum karena masih menunggu surat dari instansi pusat. Kenaikan gaji, katanya, nanti akan dirapel.

    “Instansi aku belum. Tapi pastinya rapel karena nunggu surat dari instansi pusat turun,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

    “Masing-masing instansi harus mengajukan data penggajian,” imbuhnya.

    Senada, Valentina, PNS di Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengatakan gaji PNS belum naik per 1 Februari ini.

    “Belum naik,” katanya.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas mengungkapkan kenaikan gaji PNS seharusnya sudah bisa dicairkan pada Kamis (1/2) ini. Hal itu berdasarkan pernyataan yang ia ucapkan pada Selasa (30/1) lalu.

    “Saya belum dapat info dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mestinya sudah bisa cair 1-2 hari ini,” kata Azwar di Gedung Bappenas, Jakarta.

    Ia menuturkan pihaknya telah mengirim dokumen dan melakukan harmonisasi dengan Kemenkeu dan Kementerian Sekretariat terkait kenaikan gaji abdi negara itu.

    “Kemenpan RB sudah mengirim dan sudah harmonisasi dengan Kemenkeu dan Kemensetneg, sehingga segera cair terkait dengan tunjangan ASN dan pensiunannya,” kata Azwar.

    Keputusan Jokowi menaikkan gaji PNS tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ke dalam Gaji Pokok PNS.

    Berdasarkan beleid yang diteken Jokowi pada 26 Januari lalu tersebut, kenaikan gaji berlaku mulai 1 Januari 2024.

    (fby/sfr)