Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Andrinof Chaniago Soroti Ketidakadilan Pembagian Hasil Sumber Daya Alam Indonesia

    Andrinof Chaniago Soroti Ketidakadilan Pembagian Hasil Sumber Daya Alam Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, menyampaikan kritik tajam terhadap sistem pembagian hasil sumber daya alam di Indonesia, khususnya pada sektor pertambangan batu bara dan nikel. 

    Dalam pernyataannya, Andrinof menilai bahwa penerimaan negara dari sektor ini jauh dari proporsional dan menguntungkan sekelompok kecil pihak tertentu, sementara negara hanya memperoleh bagian yang minim.

    Menurut Andrinof, negara hanya menerima sekitar 11 hingga 12 persen dari hasil sumber daya alam tersebut. 

    “Kalau kita lihat data agregat perkembangan volume dan harga, angka penerimaan negara bukan pajak dari royalti batu bara ini kok jauh sekali,” ungkapnya dalam YouTube Akbar Faizal, Selasa (29/10/2024).

    Andrinof bahkan menyebut ketimpangan ini sebagai “rasa kolonial” yang mencerminkan eksploitasi besar-besaran tanpa distribusi yang adil.

    Ia menambahkan, dalam 10 tahun terakhir, grafik eksploitasi sumber daya alam meningkat tajam, namun keuntungannya tetap jatuh ke tangan segelintir orang. 

    “Karena ini, negara harus berutang dan akhirnya mereka juga yang menikmati utang itu,” tambah Andrinof. 

    Kelompok kecil ini dinilainya tak hanya memperoleh kekayaan besar, tetapi bahkan menggunakan kekayaan tersebut untuk meraih kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan.

    Andrinof mengingatkan bahwa ketidakadilan distribusi ini bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, dan secara faktual terus meningkatkan beban utang negara yang diwariskan kepada generasi mendatang. 

  • TII: K/L punya tanggung jawab capai Astacita dalam 100 hari kerja

    TII: K/L punya tanggung jawab capai Astacita dalam 100 hari kerja

    Jakarta (ANTARA) – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Dewi Rahmawati Nur Aulia mengatakan pemerintah beserta segenap jajarannya di kementerian/lembaga (K/) memiliki tanggung jawab dalam penyelarasan program untuk mencapai tujuan Astacita Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama kerja.

    Berdasarkan rilis yang diterima ANTARA di Jakarta, Senin, jajaran Kabinet yang dibentuk dengan komposisi terdiri dari 53 menteri terdiri dari tokoh-tokoh berpengaruh dan berbagai latar belakang politik, termasuk para profesional.

    Adapun rincian kementerian yang dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yaitu 7 orang dari Kementerian Koordinator, 41 orang Kementerian Teknis, dan 5 orang yang dipilih merupakan kementerian lembaga tidak di bawah koordinasi Menko. Selain itu, kabinet ini juga memiliki Dewan Ekonomi Nasional.

    Menurut Dewi, dengan komposisi kementerian yang dibentuk saat ini, pemerintahan baru memiliki tantangan yang harus dihadapi. Hal menimbang terdapat beberapa kementerian yang berkembang menjadi nomenklatur baru.

    “Jajaran kementerian yang dibentuk oleh presiden dan wakil presiden memiliki tantangan yang harus dihadapi, baik secara konteks ketatanegaraan maupun dalam penyelenggaraan infrastruktur operasional kementerian,” kata Dewi.

    Dalam konteks ketatanegaraan, Prabowo sebagai kepala pemerintahan harus memastikan bahwa kementerian yang dikembangkan harus merupakan bentuk organisasi baru yang tidak memiliki kesamaan peran dan fungsi dengan kelembagaan lain.

    Baca juga: Pengamat nilai peningkatan lapangan kerja jadi misi Astacita prioritas

    Baca juga: BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

    Baca juga: Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

    Sedangkan penyelenggaraan infrastruktur akan terkait dengan operasional, seperti sarana dan prasarana untuk kementerian maupun badan terkait akan berkantor, perangkat SDM, termasuk penyelenggaraan anggaran yang dikeluarkan untuk hal tersebut.

    Selain itu, dia menekankan bahwa dalam upaya akselerasi program, Prabowo juga perlu melakukan penyelarasan program.

    Apalagi menimbang terdapat beberapa program sebelumnya merupakan program dari pemerintah sebelumnya yang perlu dilanjutkan.

    “Misalnya, Program Dana Desa yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Program ini memiliki kesamaan dengan Astacita yang juga mengkehendaki adanya pembangunan, termasuk pemberantasan kemiskinan dari bawah dan dari desa,” ujarnya.

    Dalam hal ini, sambung dia, akselerasi program dapat dilakukan dengan meningkatkan sinergi antar-kementerian dan lembaga terkait. Dewi mencontohkan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal bersama dengan Bappenas, dengan koordinasi dari Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko PMK.

    “Hal ini juga perlu ditopang dengan merujuk data dari program terkait yang telah dilakukan di periode pemerintahan sebelumnya sebagai acuan untuk akselerasi program ke depan, termasuk dari aspek sumber daya dan tata kelola kebijakan terkait,” pungkas Dewi.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas

    Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas

    Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso MonoarfaJakarta (ANTARA) – Akademisi Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Profesor Dr. Insinyur Rachmat Pambudy M.S. (sebagai) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” ucap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso Monoarfa.

    Rencananya, Presiden akan melantik secara resmi pada Senin (21/10) pagi. Setelah itu, Kementerian PPN/Bappenas bakal menggelar serah terima jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas perode 2019-2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas periode selanjutnya.

    Pada Senin (14/10), Rachmat bersama 49 orang lainnya dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rachmat menyatakan bahwa kehadirannya di Kertanegara berkaitan dengan penugasan dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo, tetapi ia menolak untuk mengungkapkan posisi yang akan diembannya.

    Rachmat Pambudy adalah seorang akademisi yang lahir di Yogyakarta pada 23 Desember 1956. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan melanjutkan studi hingga meraih gelar magister di bidang Komunikasi Pembangunan dari universitas yang sama.

    Pada tahun 1999, Rachmat memperoleh gelar doktor di bidang Penyuluhan Pembangunan dari IPB.

    Baca juga: Dody Hanggodo terpilih sebagai Menteri Pekerjaan Umum
    Baca juga: Budi Gunadi Sadikin kembali dipercaya jadi Menkes usai tangani pandemi

    Rachmat Pambudy dikenal sebagai akademisi di bidang agribisnis dan telah lama mengabdi sebagai Dosen Terakreditasi di IPB, hingga akhirnya memperoleh status sebagai Guru Besar di bidang Kewirausahaan di kampus yang sama pada tahun 2022.

    Selain berperan sebagai praktisi agribisnis dan staf pengajar di IPB, Rachmat Pambudy juga pernah aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan di Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU). Sejak 1988, dia mendirikan Unit for Socio and Economic Study and Evaluation (USESE) Foundation mengingat concern dirinya terhadap bidang pertanian.

    Di tahun 2004, Rachmat kemudian menjabat sebagai pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih dan menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) selama periode 2003-2007.

    Memasuki tahun 2009, Partai Gerindra sempat mengajukan namanya untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, tetapi akhirnya Gerindra memutuskan tak bergabung dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ia turut aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi Sekretaris Jenderal hingga Wakil Ketua Umum, mendampingi Prabowo Subianto yang saat itu Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.

    Memasuki tahun 2015, dia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI. Setahun kemudian, ia mendirikan dan menjadi Dewan Pakar di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I).

    Rachmat turut terjun ke dunia korporasi dengan menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sejak tahun 2018. NSS merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang mengelola perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu
    Baca juga: Prabowo umumkan daftar nama wakil menteri Kabinet Merah Putih

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Indef: Peningkatan investasi dan ekspor dukung ekonomi tumbuh 8 persen

    Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan eksporJakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, peningkatan investasi dan ekspor merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan mencapai 8 persen.

    “Ke depan jika ingin pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen maka pertumbuhan ekonomi jangan hanya berpatok pada konsumsi tetapi harus ada peningkatan investasi dan kenaikan ekspor,” kata Esther saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

    Esther menuturkan, upaya strategis berikutnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen berupa pengelolaan utang dengan benar dan menekan utang agar tidak bertambah.

    Pemerintah ke depan juga perlu memastikan alokasi anggaran belanja modal juga harus lebih besar daripada belanja rutin.

    Begitu juga dengan pembangunan harus merata ke seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) demi mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat dan kemajuan bangsa.

    Pemerintah ke depan juga harus memprioritaskan program pembangunan yang berdampak jangka panjang dan mempunyai dampak efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

    Menurut dia, memang pertumbuhan ekonomi 8 persen bukanlah suatu hal yang tidak mungkin karena Indonesia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tahun 1980-an hingga 1990-an. Namun, saat ini memang harus ada upaya ekstra.

    Dulu pertumbuhan ekonomi bisa tinggi karena harga minyak dan komoditas melonjak, investasi masuk ke Indonesia, serta peningkatan ekspor karena industrialisasi seperti industri tekstil.

    Dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pemerintah ke depan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

    Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober 2024.

    Pemerintahan Prabowo ke depan juga akan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Pemerintah tersebut juga akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasam kemiskinan.

    Selain itu, pemerintahan Prabowo nantinya akan memperkuat pembangunan antara lain sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pemerintahan itu akan berupaya untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen.

    Baca juga: Ekonom: Indonesia bisa tumbuh 8 persen dengan pendekatan komprehensif
    Baca juga: Kadin usulkan tujuh kebijakan mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen
    Baca juga: Bappenas usulkan dua skenario capai pertumbuhan ekonomi 8 persen

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Hakim Mogok Sidang Tuntut Kesejahteraan, PN Surabaya Angkat Bicara

    Hakim Mogok Sidang Tuntut Kesejahteraan, PN Surabaya Angkat Bicara

    Surabaya (beritajatim.com) – Hakim PN Surabaya turut mendukung gerakan menuntut kesejahteraan yang dilakukan Solidaritas Hakim Indonesia. Bentuk dukungan yang dilakukan adalah dengan mogok sidang alias menunda sidang perkara.

    “ PN Surabaya pada dasarnya mendukung upaya yang dilakukan Solidaritas Hakim Indonesia. Bentuk dukungan adalah seperti yang dilakukan hari ini yakni menunda persidangan,” ujar humas PN Surabaya Alex Adam, Senin (7/10/2024).

    Dijelaskan hakim Alex, pihaknya memastikan bahwa pelayanan publik di PN Surabaya tetap berjalan seperti biasa. Dan persidangan pun tak sepenuhnya ditunda, untuk perkara yang membutuhkan waktu terbatas tetap digelar seperti, praperadilan, gugatan sederhana.

    Untuk aksi solidaritas ini lanjut Alex, akan dilakukan mulai tanggal 7 Oktober sampai 11 Oktober. Dan tentunya selama tanggal tersebut maka situasi di PN Surabaya akan menjadi lengang.

    Hakim Alex menambahkan, dari 70 jumlah hakim yang ada di PN Surabaya. Secara keseluruhan mendukung gerakan solidaritas ini, namun bentuk dukungan ada macam-macam. Ada yang datang ke Jakarta, ada yang mengajukan cuti dan ada sebagian besar adalah menunda persidangan. “Tapi ada beberapa yang masih sidang karena berbagai hal yang sebut tadi yakni karena perkaranya waktunya singkat,” ujarnya.

    Perlu diketahui, sidang di PN Surabaya yang biasanya digelar mulai pukul 09.00 Wib, namun hari ini seluruh ruang sidang yang ada di PN Surabaya tampak kosong. Begitupuan jaksa, pengacara maupun masyarakat yang pencari keadilan juga tak tampak datang.

    Rencana cuti bersama yang digaungkan Solidaritas Hakim Indonesia sebagai penyampaian suara dan aspirasi para hakim se-Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan hakim telah diketahui Komisi Yudisial (KY) berdasarkan pemberitaan di media massa dan surat permohonan audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia kepada KY untuk membahas topik tersebut. Pada dasarnya, KY memahami dan mendukung upaya para hakim untuk meningkatkan kesejahteraannya.

    Hakim adalah personifikasi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diperoleh secara atributif dari konstitusi. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim yang menjadi salah satu perwujudan independensi hakim. KY bersama MA berkomitmen untuk terus mengupayakan agar tujuan tersebut bisa tercapai.

    KY juga telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan pada Jumat, 27 September 2024 untuk membahas terkait gaji, pensiun, tunjangan hakim, tunjangan kemahalan, rumah dinas, transportasi, jaminan kesehatan dan pendidikan anak di lokasi penempatan. Sebagai tindak lanjut, KY akan menginisiasi forum pertemuan antara KY, MA, Bappenas, dan Kemenkeu sebagai komitmen bersama untuk menindaklanjuti permintaan para hakim, sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

    Terkait rencana cuti bersama, KY berharap agar para hakim menyikapinya secara bijak, sehingga aspirasi dapat tersampaikan dan kepentingan penyelenggaraan peradilan dan pencari keadilan tidak terganggu. Selanjutnya, KY akan siap menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia. [uci/kun]

  • Hakim Tuntut Kesejahteraan, Pelayanan di PN Surabaya Terganggu

    Hakim Tuntut Kesejahteraan, Pelayanan di PN Surabaya Terganggu

    Surabaya (beritajatim.com) – Pelayanan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terganggu lantaran hakim tak ada satupun yang tampak berada di tempat masyarakat mencari keadilan tersebut. Para hakim memutuskan cuti massif menuntut kesejahteraan.

    Pantauan beritajatim.com, sidang yang biasanya digelar mulai pukul 09.00 WIB namun hari ini seluruh ruang sidang yang ada di PN Surabaya tampak kosong. Begitupuan jaksa, pengacara maupun masyarakat yang pencari keadilan juga tak tampak datang.

    Pihak PN Surabaya melalui humas ketika akan dikonfirmasi terkait ini tak merespon.

    Rencana cuti massif yang digaungkan Solidaritas Hakim Indonesia sebagai penyampaian suara dan aspirasi para hakim se-Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan hakim telah diketahui Komisi Yudisial (KY) berdasarkan pemberitaan di media massa dan surat permohonan audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia kepada KY untuk membahas topik tersebut. Pada dasarnya, KY memahami dan mendukung upaya para hakim untuk meningkatkan kesejahteraannya.

    Hakim adalah personifikasi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diperoleh secara atributif dari konstitusi. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim yang menjadi salah satu perwujudan independensi hakim. KY bersama MA berkomitmen untuk terus mengupayakan agar tujuan tersebut bisa tercapai.

    KY juga telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan pada Jumat, 27 September 2024 untuk membahas terkait gaji, pensiun, tunjangan hakim, tunjangan kemahalan, rumah dinas, transportasi, jaminan kesehatan dan pendidikan anak di lokasi penempatan.

    Sebagai tindak lanjut, KY akan menginisiasi forum pertemuan antara KY, MA, Bappenas, dan Kemenkeu sebagai komitmen bersama untuk menindaklanjuti permintaan para hakim, sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

    Terkait rencana cuti bersama, KY berharap agar para hakim menyikapinya secara bijak, sehingga aspirasi dapat tersampaikan dan kepentingan penyelenggaraan peradilan dan pencari keadilan tidak terganggu. Selanjutnya, KY akan siap menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia. [uci/beq]

  • KY Respon Rencana Cuti Massif Hakim untuk Peningkatan Kesejahteraan

    KY Respon Rencana Cuti Massif Hakim untuk Peningkatan Kesejahteraan

    Jakarta (beritajatim.com) – Rencana cuti massif yang disuarakan oleh Solidaritas Hakim Indonesia sebagai bentuk penyampaian aspirasi untuk peningkatan kesejahteraan hakim di seluruh Indonesia telah diketahui oleh Komisi Yudisial (KY). Informasi ini diperoleh dari pemberitaan media massa serta surat permohonan audiensi yang diajukan oleh Solidaritas Hakim Indonesia kepada KY untuk membahas isu tersebut.

    Komisi Yudisial pada prinsipnya memahami dan mendukung langkah para hakim dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam keterangan persnya pada Rabu (2/10/2024) menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak para hakim.

    “Hakim adalah personifikasi negara dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi. Oleh karena itu, negara wajib memenuhi hak keuangan dan fasilitas hakim sebagai bentuk independensi hakim. KY bersama MA berkomitmen mengupayakan tercapainya tujuan tersebut,” ujar Mukti Fajar.

    Pada 27 September 2024, KY juga telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan guna membahas berbagai isu kesejahteraan hakim, termasuk gaji, tunjangan, pensiun, serta fasilitas lainnya seperti rumah dinas, transportasi, jaminan kesehatan, dan pendidikan anak.

    Sebagai langkah lanjut, KY akan menginisiasi forum pertemuan dengan MA, Bappenas, dan Kemenkeu untuk menindaklanjuti permintaan para hakim sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

    Mengenai rencana cuti massif, KY berharap agar para hakim dapat bersikap bijak demi memastikan aspirasi tersampaikan tanpa mengganggu penyelenggaraan peradilan serta hak-hak pencari keadilan. KY juga menyatakan kesiapannya untuk menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia. [uci/beq]

  • Kolaborasi Telkomsel-UAA Hadirkan Robotic Telesurgery Pertama di RI

    Kolaborasi Telkomsel-UAA Hadirkan Robotic Telesurgery Pertama di RI

    Jakarta –

    Kerja sama strategis Telkomsel dengan Urological Association of Asia (UAA) menghadirkan evolusi prosedur bedah inovatif jarak jauh. Inovasi ini memadukan teknologi robotik (Robotic Telesurgery) dan konektivitas broadband 5G Telkomsel.

    Melalui kolaborasi ini, tindakan bedah dilakukan dari jarak sejauh 1.200 km dengan Robotic Telesurgery pertama di Indonesia dan Asia Tenggara kepada objek manusia, khususnya pasien urologi.

    Momen prosedur bedah bersejarah yang dilakukan dengan posisi dokter di RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah di Bali dan pasien di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Hasilnya, jarak dan tantangan geografis tidak menjadi hambatan dalam memberikan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Indonesia.

    Diketahui, kolaborasi antara Telkomsel dan UAA ini didukung Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kolaborasi ini hadir untuk mendukung Transformasi Sistem Kesehatan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI, khususnya pada pilar SDM Kesehatan untuk Layanan Spesialis Bedah Jarak Jauh dan pilar Teknologi Kesehatan.

    Direktur Human Capital Management Telkomsel Indrawan Ditapradana yang mewakili Direktur Utama Telkomsel Nugroho mengungkapkan kerja sama dengan UAA serta dukungan penuh dari Kemenkes, Rumah Sakit, dan para pemangku kepentingan menjadi salah satu wujud nyata semangat Indonesia yang menginspirasi Telkomsel. Khususnya dalam mendorong kemajuan bagi ekosistem digital nasional sekaligus menggerakkan inovasi di bidang kesehatan.

    “Dengan menghadirkan konektivitas, solusi, dan layanan terbaiknya, Telkomsel mengambil peran terdepan dalam transformasi digital industri kesehatan Indonesia. Kami berkomitmen untuk tidak hanya sekadar menghadirkan teknologi terkini, tetapi juga memberdayakan tenaga kesehatan dengan pemanfaatan teknologi broadband terdepan, termasuk 5G yang relevan di era digital, untuk mengatasi faktor jarak dan tantangan geografis,” jelas Indrawan dalam keterangan tertulis, Jumat (30/8/2024).

    Diketahui, tantangan jarak dan geografis ini tercatat dalam data Kementerian Kesehatan pada awal tahun 2024. Indonesia diketahui masih kekurangan sekitar 120 ribu dokter umum dan 30 ribu dokter spesialis untuk mencapai target rasio ideal 0,28 per 1.000 penduduk sesuai rekomendasi Bappenas.

    Adapun persebaran dokter di Indonesia juga dinilai masih belum merata, dengan 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan provinsi bagian timur lainnya, masih ada kekurangan tenaga medis.

    Lebih lanjut, Ia menjelaskan Telkomsel mengimplementasikan konektivitas terdepannya secara inovatif melalui Robotic Telesurgery di Jakarta, Bali, dan Shenzhen dalam kerja sama bersama UAA. Telkomsel dan UAA menggandeng RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo di Jakarta, RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah di Bali, dan Animal Lab di Shenzhen, China, untuk melangsungkan sejumlah prosedur bedah jarak jauh menggunakan konektivitas broadband 5G.

    Puncak dari kolaborasi ini akan ditampilkan dalam pembukaan The 21st Urological Association of Asia Congress yang bertepatan dengan 47th Annual Scientific Meeting of Indonesia Urological Association (ASMIUA) dan 18th Pan-Pacific Continence Society (PPCS) di Bali, 5-8 September 2024.

    Lebih dari 2.800 peserta delegasi industri kesehatan domestik dan internasional dari 53 negara akan turut menyaksikan langsung praktik medis dan prosedur bedah yang kini dapat dilakukan dari lokasi berjauhan. Namun tindakan medis tersebut tetap dapat dilakukan secara presisi dan real-time oleh para ahli kesehatan dengan Robotic Telesurgery bersama konektivitas 5G dari Telkomsel.

    “Telkomsel senantiasa berupaya untuk menghadirkan solusi teknologi yang tidak hanya memudahkan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Robotic Telesurgery yang didukung konektivitas 5G merupakan lompatan besar dalam meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan berkualitas yang lebih merata, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini sulit dijangkau,” kata Indrawan.

    “Kami percaya bahwa ke depan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang diikuti penerapan teknologi digital terkini di sektor kesehatan akan menjadi katalis utama dalam mempercepat transformasi digital yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” tandasnya.

    Untuk mendukung prosedur ini, Telkomsel menyediakan layanan Infrastructure-as-a-Service (IaaS) untuk jaringan 5G dengan kecepatan tinggi lebih dari 100 Mbps, latensi rendah kurang dari 25 ms, dan jitter kurang dari 10 ms, serta jaringan optik khusus dengan sambungan point-to-point dan kapabilitas multicast. Seluruh layanna tersebut memungkinkan Robotic Telesurgery dengan presisi visual tinggi, aksesibilitas instrumen jarak jauh yang ergonomis, dan mampu mengatasi faktor jarak dan tantangan geografis.

    Adapun kelancaran komunikasi dan kebutuhan konferensi bagi para peserta dan delegasi di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) nanti juga didukung Telkomsel dengan ketersediaan berbagai produk dan layanan unggulannya di lokasi, termasuk eSIM, Telkomsel Orbit, Prabayar Tourist, hingga International Roaming. Dengan ketersediaan jaringan Hyper 5G terdepan dan terluas dari Telkomsel dengan total 225 BTS 5G di Bali, termasuk di Nusa Dua, diharapkan para peserta dan delegasi dapat menikmati pengalaman 5G yang sesuai dengan standar internasional.

    Indrawan menegaskan Telkomsel akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra teknologi, dan penyedia layanan kesehatan, dalam membuka peluang kemajuan dan mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan nasional.

    Sebelumnya, Telkomsel juga mendukung Kementerian Kesehatan RI dalam uji coba dan demonstrasi 5G Robotic Telesurgery pertama di Indonesia di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada Mei 2023. Langkah ini telah mendapatkan pengakuan internasional melalui penghargaan dari Global TD-LTE Initiative (GTI) Awards 2024 untuk kategori Innovative 5G Service and Application di ajang Mobile World Congress (MWC) Barcelona.

    Melalui Telkomsel Enterprise, product powerhouse Telkom Group yang berfokus melayani pelanggan B2B, Telkomsel menghadirkan berbagai produk, layanan, dan solusi digital terlengkap, termasuk kapabilitas konektivitas 5G. Layanan ini hadir untuk meningkatkan kelancaran dan kenyamanan rangkaian pengalaman pelanggan dan pasien di sektor kesehatan, mulai dari preliminary analysis, diagnostic, treatment, hingga recovery.

    Informasi lebih lanjut tentang ragam solusi digital dari Telkomsel Enterprise dapat diakses melalui laman tsel.id/enterprise.

    (akd/ega)

  • Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan di Tangan Prabowo

    Kenaikan Gaji PNS Tahun Depan di Tangan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan soal nasib kenaikan gaji PNS tahun depan. Menurutnya, gaji PNS akan naik atau tidak nantinya akan diumumkan langsung oleh Prabowo Subianto.

    Nasib kenaikan gaji PNS, akan berada di tangan Prabowo yang akan dilantik jadi Presiden menggantikan Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2024 mendatang.

    “Nanti Presiden terpilih akan menyampaikan ya,” beber Sri Mulyani ketika dikonfirmasi langsung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

    Menurutnya, kenaikan gaji PNS akan berada dalam RAPBN 2025 yang merupakan kesepakatan antara Jokowi yang saat ini menjabat presiden dan Prabowo yang akan menjabat presiden.

    “Kita nanti akan lihat di dalam APBN dan kesepakatan dari Presiden terpilih dengan Presiden saat ini. Itu ya,” kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan naik tahun depan. Rencana penyesuaian gaji tersebut tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran.

    “Ada, ada kenaikan,” kata Suharso, ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Selasa (30/7/2024) yang lalu.
    Namun Suharso belum bisa berapa besar kenaikan tersebut lantaran sedang dihitung. Suharso pun menjelaskan Salah satu pertimbangan kenaikan gaji PNS adalah laju inflasi dan berapa lama belum ada penyesuaian.

    “Kita sedang hitung. Tapi sudah direncanakan. Slotnya ada, tetapi yang terutama pekerja-pekerja fungsional yang penting kayak misalnya di bidang kesehatan, guru. Itu yang kita dorong,” ujar Suharso.

    (hal/das)

  • Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Jakarta –

    Kabar duka untuk Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz, meninggal dunia di usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

    Selama menjabat Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz terbukti banyak membantu pemerintah kala itu khususnya dalam hal ekonomi. Sebab di masa pemerintahannya Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang International Monetary Fund (IMF) yang kemudian disusul dengan pengeluaran paket kebijakan ekonomi.

    Melansir dari situs Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (24/7/2024), Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 silam dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

    “Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya ‘mencekik leher’ bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF,” ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

    Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    Kebijakan ini terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.

    Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

    Lalu di sektor investasi, dilakukan peninjauan Daftar Negatif Investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi serta pemberantasan korupsi.

    Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

    Walaupun dalam catatan detikcom pada 2004, pelaksanaan white paper atau paket kebijakan pasca-pelunasan utang IMF selama pemerintahan Megawati bersama Hamzah Haz belum mencapai 90%. Hal ini seperti disampaikan langsung oleh Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan white paper Jannes Hutagalung beberapa hari sebelum pengungkapan laporan akhir pelaksanaan white paper.

    “Penyelesaiannya tidak sampai 90 persen. Mudah-mudahan 2-3 hari angka pastinya bisa disampaikan,” kata Jannes Hutagalung di Gedung Depkeu, Jakarta, Oktober 2024 silam.

    “Pelaksanaan white paper cukup tinggi. White paper cukup berhasil walaupun masih ada yang belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada laporan akhir pelaksanaan 13 bulan white paper,” tegas Jannes.

    Beberapa kebijakan yang belum bisa diselesaikan diantaranya revisi UU Pajak, sejumlah Kepmen Perburuhan dan juga program divestasi perbankan seperti BNI. Namun di luar itu, tidak berlebihan jika sosok Hamzah Haz disebut-sebut sebagai orang yang berhasil menjaga APBN RI tetap aman di masa reformasi.

    Sebab sebelum ia menjadi Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz sudah banyak menulis berbagai macam artikel yang membahas permasalahan APBN RI sebelum menjabat di pemerintahan.

    “Tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an,” ungkap ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini.

    “Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR dimana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal,” tambahnya.

    Lebih lanjut Didik mengatakan pada tahun 2000-an sampai 2005, Hamzah Haz juga terlibat langsung untuk menenangkan masyarakat yang kala itu ribut karena pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM yang disebabkan adanya pengurangan subsidi.

    “Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus protensi krisis politik,” ucap Didik.

    “Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” jelasnya lagi.

    (fdl/fdl)