Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Utak-atik Kabinet Prabowo, Ini Kementerian yang Tidak di Bawah Kemenko

    Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih. 

    Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan. 

    Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan  Presiden Ke-8 RI itu.

    Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. 

    Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini. 

    Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

    Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

  • IKN Dikhawatirkan Ancam Kelestarian Teluk Balikpapan dan Masyarakat Adat

    IKN Dikhawatirkan Ancam Kelestarian Teluk Balikpapan dan Masyarakat Adat

    Liputan6.com, Balikpapan – Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) menggelar diskusi yang membahas dampak pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Diskusi ini menghadirkan berbagai organisasi lingkungan dan perwakilan masyarakat adat dan berlangsung di Hotel Four Points, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (30/10/2024).

    Dalam diskusi tersebut, sejumlah persoalan serius terungkap. Husein dari Forum Peduli Teluk Balikpapan mengungkapkan, pembangunan IKN telah menyebabkan berkurangnya 1.800 hektare hutan mangrove. “Kawasan IKN sangat erat kaitannya dengan Teluk Balikpapan, tetapi tidak ada jaminan perlindungan untuk wilayah tersebut,” kata dia.

    Menyambut Husein, Direktur Pokja Pesisir, Mapaselle mengatakan IKN juga berdampak pada nasib nelayan lokal. Ia juga mengkhawatirkan Teluk Balikpapan akan berubah menjadi tempat pembuangan limbah proyek IKN. Mapaselle kuatir kondisi teluk Balikpapan akan serupa teluk Jakarta baik dari segi ekosistem yang rusak dan hancurnya hidup nelayan.

    Persoalan lain datang dari masyarakat adat. Arman dari Pemuda Suku Balik mengkritisi minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan, terutama terkait penghancuran situs-situs ritual yang sakral. “Masyarakat adat bukan titipan negara, tetapi titipan Tuhan. Mengapa hak lahan kami hanya sementara?” keluhnya.

    Direktur Eksekutif Walhi Kaltim, Fathur Roziqin, menyoroti adanya pengalihan tanggung jawab antara Otorita IKN dan pejabat daerah. Ia prihatin dengan kondisi Teluk Balikpapan yang terancam kehilangan status sebagai pusat biodiversitas. “Jangan mengajak kami bersabar hingga 2045. Kondisi Teluk Balikpapan saat ini sangat ironis, keanekaragaman hayatinya semakin terancam,” jelasnya.

    Sugiyono dari Otorita IKN beralasan, kerusakan mangrove dan pembukaan lahan di beberapa titik Teluk Balikpapan berada di luar wilayah kewenangan mereka. Sebagai solusi, ia mengusulkan pembentukan Badan Pengelola Teluk Balikpapan. Mantan Menteri PPN/Kepala Bappenas 2014-2015, Andrinof Chaniago, dalam kesempatan yang sama mendorong agar pembangunan IKN sesuai dengan cita-cita awal. Untuk itu, dia meminta agar dalam prosesnya, kritik terhadap dampak IKN didasari data valid seperti peta dan citra satelit.

    Sementara itu, Ahmad Heri Firdaus dari INDEF mengingatkan pentingnya memperhatikan dampak lingkungan. Menurutnya, mengabaikan aspek lingkungan akan menimbulkan biaya lebih besar di masa depan, terutama terkait standar internasional dalam pembangunan berkelanjutan.

  • Menperin dan Menteri PPN bahas arah industrialisasi RI

    Menperin dan Menteri PPN bahas arah industrialisasi RI

    Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokalJakarta (ANTARA) – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna membahas arah kebijakan industrialisasi, sehingga manufaktur menjadi sektor penggerak utama pemajuan ekonomi nasional.

     

    Pertemuan yang dilakukan di Kantor Bappenas, Jakarta, Jumat itu berfokus pada arah kebijakan industrialisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

     

    Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit tersebut, Menperin menyampaikan tiga hal pokok kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

     

    Pertama, mengenai rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang gas bumi untuk kebutuhan domestik. Ia menjelaskan, RPP tersebut telah disetujui dalam rapat terbatas oleh Presiden Joko Widodo bulan Juli lalu. RPP tersebut nantinya tidak hanya mengatur kebutuhan gas untuk manufaktur, tapi juga untuk energi dan kelistrikan.

     

    Selain itu, RPP ini juga bisa menjadi game changer bagi kawasan-kawasan industri, karena nantinya dapat mengimpor gas untuk mengelola kebutuhan sektor manufaktur dan energi di kawasan.

     

    “Kami meminta dukungan Bapak Menteri PPN agar RPP ini bisa segera terwujud,” kata Menperin.

     

    Hal kedua yang disampaikan oleh Menperin adalah mengenai penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang perlu diubah metodologinya. Menurut Agus, terdapat beberapa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang seharusnya diampu oleh Kemenperin, namun saat ini diampu di sektor lain.

     

    Ia mencontohkan kawasan industri yang masuk di sektor properti, juga subsektor perbengkelan yang masuk ke sektor perdagangan. Oleh karena itu Menperin mengharapkan, Menteri PPN/Kepala Bappenas bisa memfasilitasi KBLI yang memang saat ini mendapat pembinaan dari Kemenperin dapat masuk dalam penghitungan PDB sektor industri.

     

    Selanjutnya, topik ketiga yang disampaikan yakni upaya Kemenperin untuk menciptakan nilai tambah yang besar melalui industri manufaktur berbasis sumber daya alam maupun mineral.

     

    Menperin memberikan masukan beberapa komoditas yang rencana pengembangannya perlu dimasukkan ke RPJMN. Beberapa di antaranya adalah sagu, minyak atsiri, rotan, serta silika yang berpotensi besar untuk pengembangan industri fotovoltaik. Meski demikian, Menperin mengaku realistis bahwa tidak semua komoditas bisa menjadi prioritas dalam RPJMN.

     

    Menanggapi hal itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan bahwa dirinya berusaha menampung aspirasi untuk merancang kebijakan dalam pengembangan sektor industri manufaktur.

     

    Ia menyampaikan, konsep pohon industri yang berusaha diisi oleh Kementerian Perindustrian dapat membangun industri dari hulu hingga hilir.

     

    “Tanpa huluisasi yang baik, tidak ada hilirisasi yang berdaya saing dan bernilai tambah,” ujarnya.

     

    Terkait energi, Menteri PPN/Kepala Bappenas berpendapat bahwa tidak ada alasan biaya energi di Indonesia jadi lebih mahal dibandingkan negara lain. Karenanya, diperlukan perencanaan kebijakan yang baik, itu karena regulasi energi tidak hanya berpengaruh pada industri manufaktur yang selama ini jadi penopang, tapi termasuk juga ke sektor lainnya.

     

    Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan, melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antar kementerian bisa terjalin, dan berujung pada keberpihakan yang menjadi perhatian penuh Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal, dan memaksimalkan comparative advantage yang kita punya,” katanya.

    Baca juga: Bappenas akan dorong 5 sektor industri di pemerintahan Prabowo-Gibran
    Baca juga: Insentif dan industrialisasi dinilai bisa bangkitkan sektor otomotif
    Baca juga: Erick: Industrialisasi penting demi kemandirian ekonomi bangsa

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Erick Thohir optimistis dividen Rp90 triliun dapat tercapai

    Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita ‘good corporate governance’ bersih-bersih dan program berkelanjutanJakarta (ANTARA) – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis target dividen Kementerian BUMN sebesar Rp90 triliun untuk tahun 2025 dapat tercapai.

    “Kemarin dividen sudah digetok Rp90 triliun oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan), untuk 2024 kalau kita lihat bukunya ini tinggal 2-3 bulan, insya Allah juga tercapai,” ujar Erick di Jakarta, Jumat.

    Erick menyampaikan Kementerian BUMN akan melakukan rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan menteri-menteri ekonomi lainnya untuk membahas program 100 hari dan lima tahun ke depan.

    Selain itu, Kementerian BUMN juga akan melanjutkan program-program yang telah ada seperti peningkatan kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), proyek strategis nasional (PSN) yang dikerjakan oleh BUMN, serta pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali.

    “Insya Allah kembali konsisten pada komitmen kita good corporate governance, bersih-bersih dan program berkelanjutan. Kita terus jaga itu,” katanya.

    Baca juga: Erick Thohir sebut penyehatan Indofarma terus dilakukan

    Baca juga: Erick Thohir harap transformasi BUMN jadi modal majukan pariwisata RI

    Diketahui, BUMN pada 2025 mendapat target untuk meningkatkan jumlah dividen menjadi Rp90 triliun atau naik dari 2024 yang sebesar Rp85 triliun, sedangkan pagu anggaran 2025 yang didapat hanya Rp277 miliar.

    Sesuai dengan Rapat Kerja pada 7 Juni 2024, Komisi VI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN sebesar Rp277 miliar dan usulan tambahan sebesar Rp66 miliar.

    Namun, sesuai surat bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan Rp277 miliar, atau belum mengakomodir usulan tambahan sesuai permohonan sebelumnya.

    Baca juga: Erick Thohir bentuk PMO untuk solusi harga tiket pesawat-pariwisata

    Baca juga: KBUMN dan Kemenhub koordinasi tekan biaya logistik sektor transportasi

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    BRIN harapkan dukungan K/L pacu permintaan barang-jasa produk riset

    Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintahJakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar Forum Diskusi Nasional dan Pameran bertajuk “Optimasi Pasar Pengadaan Produk Riset dan Inovasi Pada Pengadaan Pemerintah” yang digelar di Kantor Pusat BRIN, Jakarta, Jumat.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan pemangku kepentingan terkait seperti perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas), Badan Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kementerian Perindustrian, dan Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

    Dalam kesempatan tersebut Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN R Hendrian menyebut pihaknya memiliki peran hulu-hilir pada kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional (Iptekin).

    “Dari sisi hulu, BRIN berperan sebagai penyedia inventor riset dan teknologi (expertise),” katanya di Jakarta, Jumat.

    Baca juga: Kemristek perkuat komersialisasi produk inovasi melalui e-katalog

    Sedangkan pada sisi tengah, kata Hendrian, BRIN berperan sebagai jembatan pemanfaatan, baik dalam bentuk produk komersial maupun non-komersial dari hasil riset dan inovasi yang dihasilkan.

    Adapun dari sisi hilir, kata dia, BRIN mendorong pemanfaatan produk hasil riset dan inovasi untuk penggunaan internal BRIN dan afirmasi pemanfaatan riset dan inovasi pada sektor pemerintah, bisnis, akademik, dan masyarakat.

    “Khususnya pada produk hasil riset dan inovasi dalam negeri, kami berharap dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) lintas sektor melalui harmonisasi kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan/pembelian produk riset dan inovasi pada pengadaan pemerintah,” ujarnya.

    Baca juga: BRIN buka peluang mitra industri manfaatkan fasilitas riset

    Dalam kesempatan yang sama Koordinator Bidang Difusi dan Inovasi Teknologi Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek Kementerian PPN/Bappenas Aruminingsih mendukung adanya upaya kerja sama dalam bidang inovasi produk dalam negeri, antara industri dan BRIN, yang dapat diperoleh di dalam e-Katalog LKPP.

    Menurutnya, pengadaan barang/jasa pemerintah atas produk inovasi merupakan salah satu kebijakan untuk membangun innovation demand side.

    “Dibangunnya e-Katalog khusus produk inovasi akan sangat membantu kemudahan transaksi, sehingga membangkitkan permintaan yang lebih luas dan berdampak pada peningkatan produksi,” tuturnya.

    Baca juga: LKPP bekukan 13.600 produk impor dari e-katalog pemerintah

    Pewarta: Sean Filo Muhamad
    Editor: Risbiani Fardaniah
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Kelanjutan Pembangunan IKN Disesuaikan dengan Anggaran Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya IKN, pemerintah juga memiliki fokus pembangunan di wilayah lain.

    “Seperti yang disampaikan Pak Presiden, kita akan lanjutkan (pembangunan) IKN dengan sejumlah penyesuaian-penyesuaian, karena kita juga punya prioritas-prioritas pembangunan lain seluruh Indonesia,” kata AHY di kantor Kementerian PPN/Bappenas, pada Kamis (31/10/2024). 

    AHY sempat menyinggung soal terbatasnya anggaran sehingga hal ini menjadi salah satu penyebab pemerintah harus melakukan penyesuaian termasuk untuk pembangunan IKN.

    “Kita juga selalu dihadapkan pada anggaran yang terbatas. Tentu tidak pernah ada kata tak terbatas berbicara tentang anggaran. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan penyesuaian-penyesuaian,”  lanjut AHY.

    AHY menyebut Presiden Prabowo menginginkan agar pembangunan IKN difokuskan pada penuntasan pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan, terutama fasilitas untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

    “Kalau tiga elemen utama dari pemerintahan ini bisa segera dipersiapkan infrastruktur dan fasilitasnya, maka sebetulnya kebutuhan utama pengambilan keputusan di negeri ini sudah bisa dijalankan di sana,” pungkas AHY. 

  • Debat Pilkada Bengkulu Petahana Pamer Prestasi Regional 31 Oktober 2024

    Debat Pilkada Bengkulu Petahana Pamer Prestasi Regional 31 Oktober 2024

    Debat Pilkada Bengkulu Petahana Pamer Prestasi
    Tim Redaksi
    BENGKULU, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur Bengkulu nomor urut 1,
    Rohidin Mersyah
    -Meriani, membuka
    debat kandidat
    yang digelar KPU setempat dengan menampilkan berbagai
    prestasi
    , pada Kamis (31/10/2024) di Mercure Hotel.
    ”
    Alhamdulillah
    , selama 4 tahun terakhir kepemimpinan saya sebagai gubernur Bengkulu, kami mendapatkan pengakuan nasional, seperti Bengkulu yang dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam perencanaan oleh Bappenas, pengendalian inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang baik,” ujar Rohidin Mersyah.
    Rohidin juga mengeklaim bahwa selama masa kepemimpinannya, Bengkulu telah menerima insentif puluhan miliar dari pemerintah pusat, yang menjadi semangat bagi pasangan Rohidin-Meriani untuk terus membangun Bengkulu agar lebih maju dan sejahtera.
    Di bidang pendidikan, Rohidin mengungkapkan keberhasilannya dalam menaikkan status perguruan tinggi dari IAIN menjadi universitas, serta melengkapi Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu dengan rumah sakit.
    Ia juga menyebutkan pembangunan SMA dan SMK di daerah pedalaman yang menghasilkan lulusan siap kerja.
    Dalam sektor kesehatan, Rohidin menegaskan, pihaknya berhasil menjadikan RSUD M Yunus sebagai rumah sakit rujukan utama untuk bedah kanker, bedah saraf, dan kardiovaskuler.
    Ia juga menyampaikan rencana peningkatan keamanan melalui penguatan Polda dan Korem serta pengembangan lapangan udara.
    Rohidin menambahkan, stabilisasi harga sawit yang mencapai lebih dari Rp 3.000 per kilogram menjadi salah satu pencapaian di bidang pertanian.
    Ia juga menyebutkan harga kopi yang menguntungkan petani, berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 60.000 per kilogram.
    Selain itu, Rohidin juga membanggakan go nasionalnya Kain Besurek, kain khas asal Bengkulu, yang turut menjadi sorotan dalam debat tersebut.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Langkah awal yang menentukan untuk membangun fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Tahap ini akan menjadi era penguatan fondasi transformasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang.

    Berdasarkan lini masa, RPJMN 2025–2029 akan disahkan menjadi peraturan presiden (perpres) pada bulan Januari tahun 2025.

    Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi dari RPJPN 2025-2045.

    Perancangan agenda 5 tahunan ke depan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024 guna menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMN.

    Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMN yang telah disusun kini tengah diintegrasikan dengan visi, misi (Astacita), dan program Presiden-Wakil Presiden 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selama Maret–Desember 2024.

    Penguatan fondasi transformasi akan dilakukan dalam tahap pertama RPJPN 2025–2045 atau periode RPJMN 2025-2029. Hal ini mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.

    Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil.

    Adapun dua poin penting lainnya terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan sekaligus modal dasar pembangunan.

    Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi yang menjadi kerangka ekonomi makro 2025–2029 dalam Rancangan Teknokratik RPJMN mencakup beberapa target. Mulai dari industri pengolahan 5,8–7 persen, pertanian 3,5–4 persen, listrik 5,6–6,1 persen, konstruksi 6,4–6,7 persen, transportasi 7,4–8,6 persen, perdagangan 5,2–5,6 persen, informasi dan komunikasi (infokom) 7,8–8,5 persen, dan pertambangan 3,9–4,1 persen.

    Adapun pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi Rumah Tangga (RT) Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,4–5,6 persen, konsumsi pemerintah 5–5,7 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi 6,4–6,7 persen, ekspor barang dan jasa 7,2–7,9 persen, serta impor barang dan jasa 7,4–8,3 persen.

    Seluruh ambisi tersebut ditujukan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,6–6,1 persen secara rata-rata.

    Target lainnya ialah Gross National Income/GNI per kapita 5.500 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai baseline pada tahun 2025 menjadi 7.400-7.670 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim 8,1 persen menjadi 9,1 persen, kontribusi PDB manufaktur 20,9 persen menjadi 21,9–23 persen, tingkat kemiskinan 6-7 persen menjadi 4,5–5 persen, indeks rasio gini 0,379–0,382 menjadi 0,372-0,375, lalu kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) 21,5 persen per data tahun 2022 menjadi 23,3 persen pada 2029.

    Kemudian, peringkat Global Power Index ditargetkan meningkat, dari 34 sebagaimana baseline tahun 2023 menjadi 29 pada tahun 2029, Indeks Modal Manusia 0,54 sesuai data tahun 2022 menjadi 0,61, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dari 38,6 persen pada 2025 menjadi 62,37 persen.

    Sasaran-sasaran tersebut menjadi tanggung jawab Bappenas yang menjadi pengambil keputusan, koordinator, dan think-tank perencanaan pembangunan Indonesia, serta mampu “merekayasa” lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi masyarakat untuk mengubah pola perilaku dan mutu kehidupan mereka.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Ini Perintah Prabowo ke Menteri PU Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Bekasi

    Ini Perintah Prabowo ke Menteri PU Bangun Giant Sea Wall Jakarta-Bekasi

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo buka-bukaan tentang arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW). Dalam rencana besarnya, proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.

    Dody mengatakan, untuk awalnya proyek ini akan berfokus pada Jakarta terlebih dulu. Hal ini berkaca pada penurunan permukaan tanah di Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan.

    “PUPR diminta lebih serius dan cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall minimum di area Jakarta sampai Bekasi 20-30 km,” kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Namun karena keterbatasan anggaran, Dody mengatakan, pihaknya akan lebih banyak melibatkan pihak swasta dalam menggarap proyek ini melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta kalau itu. Untuk sisanya kami berharap projek yang di Jakarta bisa menjadi contoh, misalnya bagi Semarang dan Surabaya,” ujarnya.

    Sebagai tambahan informasi, pembangunan Giant Sea Wall menjadi salah satu agenda pembangunan prioritas di era pemerintahan Prabowo. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti.

    “Nanti saya akan ikut pak Menteri ya, yang jelas beberapa hal yang disampaikan pak Prabowo, IKN lanjut kemudian terkait giant sea wall,” ungkap Diana ditemui usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

    Untuk tahap awalnya, pemerintah mengutamakan pembangunan tanggul laut di kawasan Jakarta. Hal ini telah menjadi bagian dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di pemerintahan yang lalu.

    Beberapa tahun lalu, dua Korea Selatan dan Belanda sudah menyampaikan pernyataan minatnya untuk berkecimpung dalam National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Kemudian di bulan Oktober lalu, Nanjing Hydraulic Research Institute (NHRI) asal China juga menunjukkan ketertarikan.

    Di kesempatan berbeda, Adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, juga sempat buka-bukaan terkait proyek giant sea wall ini. Menurutnya, proyek ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat sehingga harus segera dilaksanakan.

    Hashim menjelaskan, konsep tanggul laut diinisiasi sejak tahun 1994 oleh Bappenas mulanya sebagai solusi untuk menyelamatkan pesisir utara Jakarta. Namun Prabowo sendiri melihat bahwa urgensi pembangunan tanggul laut tidak hanya dirasakan di wilayah utara Jakarta, tetapi juga di seluruh pesisir utara Pulau Jawa.

    “Tapi ada apa, selama 10 tahun tidak ada kemajuan. Pak Prabowo ingin segera membangun Tanggul Laut Raksasa. Karena masalah yang dihadapi bukan hanya Jakarta saja, tapi seluruh pantai utara Pulau Jawa dengan ancaman tanah-tanah yang pinggiran kota. Kita perkirakan bisa 40% sawah , lahan bisa tenggelam kalau kita tidak segera melindungi,” kata Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia di Hutan Kota oleh Plataran, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).

    (kil/kil)

  • Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah

    Jakarta, 29 Oktober 2024 – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja solid dan sustain dengan laba mencapai Rp5,11 triliun atau tumbuh 21,60 persen. Laba BSI Tumbuh diatas rata-rata industri perbankan nasional. Foto diri-kanan: Paparan disampaikan oleh Direktur Compliance and Human Capital BSI Tribuana Tunggadewi, Wakil Direktur Utama BSI Bob T.Ananta, Direktur Utama BSI Hery Gunardi (tengah), Direktur Risk Management BSI Grandhis H. Harumansyah, Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna, dan Direktur Information Technology BSI Saladin D. Effendi di Kantor Pusat BSI, Gedung The Tower Jakarta. (ANTARA/Humas BSI)

    Memperkuat ketahanan perbankan syariah
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 09:25 WIB

    Elshinta.com – Penguatan permodalan dan aset perbankan syariah menjadi satu langkah penting dalam memperkokoh ketahanan dan memperluas peran perbankan syariah dalam ekosistem keuangan nasional.

    Dengan permodalan dan aset yang kuat, perbankan syariah dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan, antara lain, terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri halal, sektor berkelanjutan, serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals).

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2021, Indonesia membutuhkan anggaran Rp67 ribu triliun untuk pendanaan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga 2030, sementara terdapat selisih keperluan pembiayaan sekitar Rp14 ribu triliun.

    Namun, skala usaha industri perbankan syariah nasional saat ini masih relatif kecil sehingga kurang kompetitif di industri perbankan nasional. Dari total 13 bank umum syariah (BUS) dan 20 unit usaha syariah (UUS) yang beroperasi di Indonesia, 11 BUS dan 17 UUS masih berada pada kelas aset di bawah Rp40 triliun dan hanya ada dua BUS dan tiga UUS memiliki aset di atas Rp40 triliun.

    Di tengah dorongan terhadap peningkatan aset, beberapa BUS dan UUS sebenarnya mempunyai induk dengan kapasitas aset yang cukup besar. Oleh karenanya, dukungan optimal dari bank induk maupun pemegang saham pengendali (PSP) cukup besar dalam mendorong pengembangan anak usaha syariah agar lebih kompetitif dan mampu bersaing di industri perbankan nasional.

    Guna mendukung pengembangan perbankan syariah, penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah perlu dilakukan untuk memastikan kapasitas perbankan syariah yang lebih besar dengan modal dan aset yang lebih tinggi. Hal ini dapat diwujudkan melalui strategi antara lain konsolidasi bank syariah, penguatan unit usaha syariah (UUS) melalui kebijakan spin-off, dan peningkatan efisiensi perbankan syariah melalui sinergi dengan induk.

    Konsolidasi bank syariah dapat dilaksanakan, antara lain, melalui pemenuhan modal inti, merger, akuisisi, dan membentuk kelompok usaha bank (KUB) terintegrasi. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar kekuatan finansial, dan meningkatkan kapasitas layanan sehingga dapat memperkuat daya saing perbankan syariah.

    Merujuk pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), konsolidasi memiliki tujuan untuk menciptakan entitas perbankan syariah yang lebih efisien dari sisi jumlah dan memiliki kapasitas yang lebih memadai, baik dari sisi modal, teknologi, dan ekspansi pembiayaan.

    Konsolidasi perbankan syariah merupakan bagian dari upaya kolektif OJK untuk memperkuat ekosistem perbankan syariah. OJK mendorong konsolidasi BUS maupun bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) dengan fokus pada integrasi rencana bisnis, evaluasi berkala, dan komunikasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

    Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, konsolidasi memungkinkan bank syariah untuk menciptakan sinergi, mengoptimalkan sumber daya, dan memperkuat posisi pasar mereka.

    Upaya itu akan memperkokoh fondasi bank syariah untuk bersaing dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, menjawab tuntutan pasar yang semakin kompleks, dan juga memberikan layanan dan produk yang lebih inovatif serta beragam kepada masyarakat atau konsumen.

    Melalui strategi tersebut, diharapkan dapat tercipta bank umum syariah dengan aset berskala besar dan bank perekonomian rakyat syariah yang tangguh.

    Dengan demikian, ke depan bank syariah dapat bersaing secara nasional, memberikan kontribusi lebih pada pertumbuhan industri perbankan syariah, dan menciptakan fondasi yang kokoh bagi stabilitas sektor keuangan syariah di Indonesia.

    Kebijakan spin-off

    Pengembangan perbankan syariah yang tangguh tentu tak lepas dari upaya penguatan unit usaha syariah, yang dapat dilakukan melalui kebijakan spin-off. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) untuk mengakselerasi pengembangan dan penguatan sektor perbankan syariah di Indonesia.

    Spin-off merupakan proses pemisahan unit usaha dari perusahaan induk untuk berdiri menjadi entitas atau perusahaan yang mandiri.

    Kebijakan spin-off dapat mendorong UUS untuk melakukan berbagai pengembangan, penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis demi penguatan dari aspek kelembagaan, dalam rangka menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu merespons tantangan terhadap perkembangan industri perbankan yang semakin dinamis dan kompleks.

    Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank umum konvensional (BUK) yang memiliki unit usaha syariah dengan nilai aset mencapai 50 persen dari total nilai aset BUK induknya atau minimal Rp50 triliun wajib melakukan pemisahan UUS.

    Langkah tersebut dapat dilakukan dengan mendirikan bank umum syariah baru atau mengalihkan hak serta kewajiban UUS kepada bank umum syariah yang sudah ada.

    Tentunya, komunikasi aktif antarpemangku kepentingan disertai koordinasi yang erat dengan otoritas terkait menjadi bagian penting dari pelaksanaan upaya tersebut, terutama bagi UUS Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    Dengan begitu, proses pemisahan dapat berjalan dengan baik sehingga terbentuk BUS hasil spin-off yang tangguh dan berdaya saing, sekaligus memastikan semua UUS memenuhi persyaratan dana usaha minimal sebesar Rp1 triliun sesuai dengan regulasi yang berlaku.

    Selain kebijakan spin-off, Peraturan OJK tentang UUS juga mendorong semangat pengembangan UUS dengan melibatkan peran strategis dari BUK induknya. BUK yang memiliki UUS didorong untuk serius dalam mengakselerasi pertumbuhan UUS yang signifikan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

    Melalui peran BUK induk, diharapkan UUS existing dapat tumbuh lebih signifikan sehingga dalam jangka panjang dapat lebih siap untuk bersaing di industri perbankan nasional.

    Menurut ekonom Josua Pardede, dengan meningkatnya ukuran dan kapasitas bank syariah atau unit usaha syariah, sektor ini dapat lebih mampu bersaing dengan bank konvensional di pasar domestik maupun global.

    Bank syariah ke depan dapat meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, dengan mendorong pembiayaan sektor riil, terutama pada sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, manufaktur, dan UMKM sehingga bank syariah dapat menjadi katalis utama dalam pengembangan ekonomi.
     

    Sinergi

    Lebih lanjut, penguatan ketahanan perbankan syariah juga perlu didukung dengan sinergi perbankan, yakni kerja sama antarbank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak.

    Sinergi tersebut ditujukan untuk mencapai efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melaksanakan kerja sama, sebagaimana ditekankan dalam RP3SI 2023–2027.

    Dalam mengoptimalkan sinergi antarbank syariah dan integrasi layanan bank induk, langkah awal yang perlu dilaksanakan adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap implementasi sinergi perbankan syariah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat menghambat optimalisasi sinergi.

    Pada saat yang bersamaan, dibutuhkan upaya untuk mendorong standardisasi layanan bank syariah melalui sinergi dengan bank induk, dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing bank syariah.

    Dalam hal ini, realisasi aktivitas bisnis, layanan, dan operasional, termasuk sarana dan prasarana yang disinergikan dengan bank induk perlu dimonitor secara berkala.

    Selanjutnya untuk mengukur peningkatan layanan perbankan syariah melalui sinergi perbankan, survei untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang tingkat kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada nasabah, juga perlu dilakukan.

    Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai penambahan jumlah aktivitas bisnis, layanan, dan operasional sinergi perbankan, efisiensi dalam operasional BUS, serta peningkatan kualitas layanan yang lebih terstandardisasi.

    Pengembangan dan penguatan perbankan syariah ke depan menjadi salah satu modal penting dalam memperkokoh ketahanan sektor ekonomi dan keuangan nasional. Sinergi antarbank dan antarpemangku kepentingan menjadi kunci penting dalam menciptakan industri perbankan syariah yang lebih tangguh dan berkelanjutan serta berkontribusi lebih bagi perekonomian bangsa.

    Sumber : Antara