Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puluhan Akademisi dari Berbagai Negara Kumpul di UNS Solo Bahas Cara Capai SDGs – Espos.id

    Puluhan Akademisi dari Berbagai Negara Kumpul di UNS Solo Bahas Cara Capai SDGs – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Puluhan akademisi dari berbagai negara menghadiri International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS) ke-8 yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di Tower UNS, Solo, Rabu (6/11/2024). (Istimewa)

    Esposin, SOLO — Sekitar 40 akademisi dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, Jepang, dan Timor Leste, mengikuti forum International Conference on Social and Political Sciences (ICOSAPS) ke-8 yang diadakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo di Tower UNS Solo, Rabu (6/11/2024).

    Forum tersebut membahas upaya-upaya untuk mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia yang ditargetkan tercapai pada 2030. Salah satu rekomendasi yang muncul yakni perlunya kolaborasi semua pihak untuk mencapai tujuan itu.

    Promosi
    Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI, Perkuat Kapasitas Hadapi Bencana

    Chairman ICOSAPS 2024, Septyanto Galan Prakoso, mengatakan ICOSAPS diadakan dua tahun sekali untuk merespons persolan sosial politik di dunia dan secara spesifik juga di Indonesia. Terdapat 40 peserta dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Malaysia, Vietnam, Jepang, dan Timor Leste. 

    Kemudian ada lima pembicara utama yakni Colin Kuehl dari Northern Illinois University (USA), Novel A Lyndon dari Universiti Kebangsaan Malaysia (Malaysia), Dorien Kartikawangi dari Universitas Katolik Atma Jaya (Indonesia), Vo Lap Phuc dari Vietnam National University (Ho Chi Minh City, Vietnam), dan Rino A Nugroho dari Universitas Sebelas Maret (Indonesia).

    “Tujuannya adalah memberikan kesadaran sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan dari hasil penelitian dan kajian [yang dilakukan peserta],” kata Septyanto kepada Espos melalui sambungan WhatsApp, Senin (11/11/2024).

    Dia mengatakan dalam forum ICOSAPS tahun ini sengaja mengangkat SDGs untuk merespons lambatnya capaian realisasi. Dia mengatakan target waktu yang diberikan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai indikator SDGs tinggal enam tahun lagi.

    “Tapi berdasarkan data di dunia ini belum sampai separuhnya, nah ini mau diapakan?” kata dia. Dia mengatakan perlu adanya kolaborasi serta kesadaran bersama untuk mempercepat capaian SDGs demi masa depan global yang lebih cerah di semua sektor.

    17 Tujuan SDGs

    TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Terdapat 17 tujuan yang dideklarasikan oleh negara maju dan berkembang pada Sidang Umum PBB, September 2015 lalu.

    Ke-17 tujuan tersebut yakni:

    Tanpa Kemiskinan
    Tanpa Kelaparan
    Kehidupan Sehat dan Sejahtera
    Pendidikan Berkualitas
    Kesetaraan Gender
    Air Bersih dan Sanitasi Layak
    Energi Bersih dan Terjangkau
    Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
    Industri, Inovasi dan Infrastruktur
    Berkurangnya Kesenjangan
    Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
    Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
    Penanganan Perubahan Iklim
    Ekosistem Laut
    Ekosistem Daratan
    Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
    Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

    Terpisah, Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat SDGs Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas/Kementerian PPN), Setyo Budiantoro, mengatakan capaian SDGs secara global masih suram.

    Dia mengatakan pencapaian SDGs secara global hanya 17%. Sedangkan pencapaian SDGs di Indonesia sudah mencapai 62,5 persen atau sebanyak 139 indikator dari total target. 

    SDGs Indonesia Tertinggi di Asia

    “Di tingkat dunia, pencapaian SDGs ini suram, sementara Indonesia merupakan negara dengan pencapaian tertinggi di antara negara-negara berpenghasilan menengah atas,” kata di Jakarta, Selasa (5/11/2024), sebagaimana dikutip dari menpan.go.id.

    Dia mengatakan berdasarkan data United Nations (UN) Sustainable Development Solutions Network (SDSN), komitmen SDGs Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia dan menempati peringkat ketujuh di dunia. 

    Meski begitu terdapat kendala untuk mencapai target SDGs pada 2030 terutama dalam hal pendanaan. Hal itu tidak lepas dari kondisi pandemi Covid-19. Dia mengatakan sebelum pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs Indonesia Periode 2020-2030 diperkirakan mencapai Rp67.000 triliun, dengan gap pembiayaan sebesar Rp14.000 triliun.

    “Namun, pascapandemi, kebutuhan pendanaan SDGs Indonesia hingga tahun 2030 meningkat menjadi Rp122.000 triliun, dengan gap pembiayaan mencapai Rp24.000 triliun,” kata dia.

    Senada dengan hasil rekomendasi ICOSAPS, Setyo mengatakan untuk mencapai SDGs pada 2030 perlu ada kolaborasi bersama. Bentuk kolaborasi ini dapat berupa inovasi pendanaan publik, campuran antara publik dan swasta, perbankan, lembaga keuangan nonbank, investor, hingga filantropi. 

    “Indonesia cukup maju dalam sustainable finance, menjadi salah satu negara paling maju di antara 44 negara ekonomi berkembang,” kata Setyo.

    Dia menekankan pencapaian SDGs pada tahun 2030 merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah pada tahun 2041, sekaligus mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. “Jika SDGs tidak tercapai, dampaknya akan berakibat pada meningkatnya kemiskinan,” ujarnya.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Skrining Kesehatan Gratis Kemenkes Buat Peserta BPJS Kesehatan Wawas Diri

    Skrining Kesehatan Gratis Kemenkes Buat Peserta BPJS Kesehatan Wawas Diri

    Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan, program skrining kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berdampak ke masyarakat agar lebih wawas diri.

    Ia menjelaskan, kemungkinan tersebut bisa terjadi karena banyak orang yang akan berobat. Sebab, masyarakat menjadi paham akan penyakit dan kebutuhan di tubuh mereka.

    “Di awal-awal mungkin meningkat, karena orang-orang udah tahu sakit jadi pergi berobat,” ungkapnya kepada media di kantor Bappenas/Kementerian PPN, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024).

    Namun, dia melihat hal positif dalam program tersebut dalam jangka panjang. Masyarakat diyakini bisa lebih wawas diri dan mencegah penyakit-penyakit yang dihadapi.

    “Dampaknya akan jangka panjang. Jangka pendek sebaliknya, bukan mengurangi tetapi malah semakin meningkatkan pengunaan BPJS Kesehatan. Karena dia sudah tahu ada sakit. Nah di awal-awal mungkin bakal naik,” lanjutnya.

    Dalam hal itu, BPJS bisa membandingkan kemungkinan orang yang berpotensi terkena penyakit serius. Pada dampak jangka panjang, program skirining kesehatan gratis Kemenkes diperkirakan bisa mengurangi klaim BPJS.

    Menurut Mahlil, masyarakat yang punya potensi terkena kanker kemungkinan bisa terselamatkan berkat program Kemenkes itu. Artinya, langkah tersebut dipandang baik meski dalam implementasinya cukup memberatkan dalam waktu dekat.

    “Namun, nanti jangka panjang (sekitar) 15 tahun lagi. Karena sudah tahu dia tidak sakit, baru kita bisa bandingkan. Seharusnya tahun ini dia sudah jatuh ke kanker dan sekarang enggak (berkat skrining gratis) atau jatuh ke diabetes tetapi enggak, karena kemarin sudah mulai bisa jaga diri berkat periksa. Jadi, jangka pendek menaikkan dampak BPJS,” pungkasnya.

    Sebagaimana diketahui, Kemenkes akan menerapkan skrining kesehatan gratis bagi masyarakat yang tengah berulang tahun. Program ini rencananya mulai berlaku pada 2025 mendatang.

  • BPJS Kesehatan Dibayangi Defisit, Iuran Direncanakan Naik Tahun Depan

    BPJS Kesehatan Dibayangi Defisit, Iuran Direncanakan Naik Tahun Depan

    Jakarta –

    Dana pengelolaan program jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan dibayangi potensi defisit. Hal ini terjadi seiring semakin banyaknya peserta yang memanfaatkan layanan namun besaran iuran tidak naik.

    Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan idealnya kenaikan iuran dilakukan dua tahun sekali. Namun sudah dua periode atau empat tahun tak ada kenaikan sejak 2020.

    Dirinya mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan rencana kenaikan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan kepada Presiden Prabowo. Kenaikan iuran disebut paling lambat pada pertengahan 2025.

    “Nanti akhir Juni atau awal Juli akan ditentukan, kira-kira berapa iuran, target manfaat, dan juga tarif (akan disesuaikan),” kata Ali di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (11/11/2024).

    Di tahun 2024, BPJS Kesehatan diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp 20 triliun. Kondisi ini akan mengancam keberlangsungan JKN dan akan berpotensi mengalami gagal bayar pada 2026 jika iuran tak naik.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan sejak tahun 2023 terjadi gap antara biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan dan penerimaannya.

    Rencana kenaikan iuran menurutnya menjadi salah satu cara agar program JKN tetap berjalan di samping melakukan siasat lain mulai dari cost sharing sampai subsidi APBN.

    “Sejak tahun 2023, ada gap cros, artinya antara biaya dengan premi sudah lebih tinggi biayanya. Lost ratio yang terjadi di BPJS Kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100 persen. Ini yang membuat kondisi BPJS Kesehatan semakin tertekan dan mengancam kegagalan pembayaran klaim,” tutur Mahlil.

    Berikut daftar iuran BPJS Kesehatan kelas 1, 2, 3 yang berlaku saat ini:

    Kelas 1: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp150 ribu per orang per bulan.
    Kelas 2: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp100 ribu per orang per bulan.
    Kelas 3: Peserta BPJS Kesehatan wajib membayar iuran sebesar Rp35 ribu per orang per bulan.
    Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

    (kna/kna)

  • Terancam Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Bakal Naikkan Tarif Iuran pada 2025

    Terancam Gagal Bayar, BPJS Kesehatan Bakal Naikkan Tarif Iuran pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Iuran tarif peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan berpotensi mengalami kenaikan pada pertengahan 2025. Keterangan itu disampaikan langsung Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti seusai menandatangani nota kesepahaman (MoU) di kantor Kementerian PPN/Bappenas pada Senin (11/11/2024).

    Langkah itu dilakukan BPJS terkait adanya potensi defisit sekitar Rp 20 triliun yang bakal terjadi tahun ini. Ali Ghufron juga memperkirakan adanya kemungkinan BPJS gagal bayar pada 2026 jika tidak ada penyesuaian tarif.

    “Kalau tahun ini potensi defisit itu kira-kira sekitar Rp 20 triliunan. Namun, tidak ada gagal bayar sampai 2025, mungkin (potensi gagal bayar) 2026,” ungkapnya.

    Ali Ghufron mengatakan, saat ini pihaknya segera menyesuaikan tarif baru. Rancangan itu diprediksi akan ditetapkan sekitar Juni 2025.

    “Makanya pada 2025 kan (tarif) mau disesuaikan (kira-kira) Juni. Jadi ada kemungkinan kenaikan pada 2025, tetapi itu semua menunggu tanggal mainnya,” lanjutnya.

    Saat ini, BPJS Kesehatan diketahui telah mengusulkan rencana kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu dilakukan sebagai upaya mengatasi defisit hingga gagal bayar.

    Pada 2023 BPJS Kesehatan mengalami gap antara premium dengan biaya yang dikeluarkan kepada para peserta mereka. Selain itu lost ratio yang terjadi di BPJS kesehatan antara pendapatan premi dengan klaim yang dibayarkan bisa mencapai 100% pada tahun lalu.

    Terlepas dari itu, saat ini BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas. Kerja sama itu dilakukan untuk meningkatkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

  • Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Kata Menkeu Sri Mulyani soal Peluang Perubahan APBN 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa peluang untuk menerbitkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2025 selalu terbuka.

    Sri Mulyani menjelaskan, peraturan perundang-undangan yang berlaku mengizinkan penerbitan APBN-P. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menutup kemungkinan perombakan APBN pada tahun depan terutama akibat dinamika tata pemerintahan belakangan ini.

    “Karena adanya kementerian/lembaga yang baru dalam hal ini, maupun kalau ada terjadi perubahan dari sisi program,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

    Kendati demikian, bendahara negara tersebut menegaskan bahwa penerbitan APBN-P harus disetujui oleh DPR. Selain itu, Sri Mulyani mengaku tidak terlalu mau fokus ke persoalan APBN-P.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sambungnya, sedang fokus untuk melaksanakan UU APBN 2025 yang sudah disetujui DPR dan pemerintah. Dia mencontohkan, Kemenkeu harus menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan UU APBN 2025 pada akhir November ini.

    “Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian dan lembaga, dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen Perpres, daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga,” ujar Sri Mulyani.

    Kode Penerbitan APBN-P 2025

    Sebelumnya, isyarat penerbitan APBN-P 2025 susah sempat disampaikan oleh mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar M. Sarmuji dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/9/2024).

    Sarmuji sendiri merupakan sekretaris jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo-Gibran.

    Pada rapat tersebut, Komisi VII DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai Rp681,88 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44,53% dari anggaran 2024 senilai Rp1,22 triliun).

    Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut.

    Kendati demikian, dia mengungkapkan bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan dana cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian/lembaga ketika APBN-P diterbitkan pada pertengahan tahun depan.

    “Saya mendengar dari perbincangan-perbincangan informal, ada anggaran yang masih disimpan di BUN [pos dana cadangan Bendahara Umum Negara] yang memang dialokasikan untuk penyesuaian-penyesuaian dalam APBN-P ke depan,” ungkap Sarmuji dalam rapat tersebut.

    Oleh sebab itu, dia meminta Rosan untuk terus tetap berusaha agar ke depan anggaran Kementerian Investasi bisa bertambah sesuai kebutuhan. Dengan demikian, lanjutnya, target-target investasi bisa tercapai dan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi.

    “Jadi saya memberikan support moral kepada Pak Menteri untuk terus berusaha sampai anggaran yang dibutuhkan secara memadai tercapai terutama nanti kalau ada APBN Perubahan,” tutup Sarmuji.

    DPR Dorong APBN-P 2024

    Ketua DPR Puan Maharani juga mendorong agar Prabowo menerbitkan APBN-P 2025. Alasannya, karena APBN 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.

    “Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah [RKP] dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN [APBN-P],” ujar Puan ketika berikan Pidato Sidang Paripurna Ke-1 Tahun Sidang 2024–2025, Jumat (16/8/2024).

    Sejalan dengan pernyataan Puan, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPR turut mendorong pemerintahan Prabowo nantinya untuk menerbitkan APBN-P 2025.

    Perwakilan Fraksi PDIP DPR Adisatrya Suryo Sulisto menekankan bahwa RUU APBN 2025 disusun oleh pemerintahan Jokowi.

    Namun, dia mengingatkan pihak yang akan menjalankan serta mempertanggungjawabkan tetap pemerintahan Prabowo.

    “Pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP [rencana kerja pemerintah] dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P,” jelas Adi dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

    Sejalan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga mendorong agar pemerintah menerbitkan APBN-P 2025. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Anis Byarwati menjelaskan, banyak program pemerintahan baru yang membutuhkan anggaran lebih.

    Oleh sebab itu, dia melihat perlunya reformulasi ulang APBN. Dengan demikian, berbagai program pemerintahan Prabowo bisa berjalan lancar.

    “Jadi mungkin harus mengajukan APBN Perubahan dan saya kira Undang-undang APBN memungkinkan untuk pemerintahan baru mengajukan APBN Perubahan. Kalau menterinya tetap tentu Bu Sri Mulyani tentu lebih mengetahui tentang apa yang harus dilakukan,” ujar Anis dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

  • Mensos targetkan penurunan kemiskinan ekstrem 0 persen dalam 2 tahun

    Mensos targetkan penurunan kemiskinan ekstrem 0 persen dalam 2 tahun

    Mensos Gus Ipul (kiri) bersama Mendukbangga Wihaji (kanan) dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Selasa (5/11/2024) malam. (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)

    Mensos targetkan penurunan kemiskinan ekstrem 0 persen dalam 2 tahun
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:04 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem sebesar nol persen dalam waktu dua tahun mendatang.

    “Targetnya dalam dua tahun ke depan ini, sekuat tenaga kita berjuang untuk menurunkan kemiskinan ekstrem sampai nol persen dari 0,83 sekarang,” katanya dalam konferensi pers bersama Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana (Mendukbangga) Wihaji di Gedung Kemensos di Jakarta, Selasa (5/11) malam.

    Untuk angka kemiskinan, ia menyebutkan, dalam lima tahun ke depan dengan target di bawah enam persen.

    “Untuk kemiskinannya, dari sekarang 9,03 persen hasil rilis BPS yang terakhir, kita bisa turunkan mudah-mudahan dengan kerja keras, kerja bersama itu setidaknya bisa sampai enam persen ke bawah. Itu adalah target-target yang harus kita perjuangkan dalam beberapa tahun ke depan atau dalam lima tahun ke depan,” ujar dia.

    Kemensos memiliki data kesejahteraan sosial, sedangkan Kemendukbangga memiliki data di bidang kependudukan dan pembangunan keluarga yang akan diintegrasikan dalam data tunggal terpadu.

    “Presiden telah memberikan arahan, nanti semua data yang ada di setiap kementerian, khususnya yang berada di tempat kami berdua ini bisa diintegrasikan oleh BPS dengan arahan dari Bappenas, setelah dicek satu persatu, diintegrasikan, akan dikembalikan lagi kepada kami berdua ” katanya.

    Mendukbangga Wihaji mengemukakan perintah Presiden Prabowo Subianto yakni menghilangkan ego sektoral dan meningkatkan kerja sama untuk saling mendukung, utamanya terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

    “Karena yang kita urus kebetulan mulai dari pra-pengantin, kemudian hamil, balita, sampai lansia, itu urusan kita karena kita pembangunan keluarga, tentu semangatnya adalah menciptakan generasi-generasi emas yang itu menjadi cita-cita kita semua,” ujar dia.

    Kemendukbangga akan meningkatkan kolaborasi bersama Kemensos secara teknis sehingga ke depan kerja sama segera berjalan secara cepat, efektif, efisien, dan langsung aksi.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014 persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia terus mengalami tren penurunan dari 6,18 persen menjadi sebesar 0,83 persen atau sekitar 2,3 juta orang per Maret 2024.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Desa Diimbau Aktif Tanggulangi Perubahan Iklim, Ini Alasannya – Page 3

    Pemerintah Desa Diimbau Aktif Tanggulangi Perubahan Iklim, Ini Alasannya – Page 3

    Indonesia menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim, sebagaimana ditunjukkan oleh data dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 

    Sejak 1981 hingga 2018, terjadi peningkatan suhu sebesar 0,03 derajat C per tahun. Disertai kenaikan permukaan air laut sebesar 0,8-1,2 cm per tahun. Catatan ini disinyalir hadi ancaman signifikan, mengingat 65 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir. 

    Direktur Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Hendra Gunawan mengatakan, data-data tersebut menegaskan perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan. Melainkan tantangan yang sudah terjadi dan akan terus memburuk tanpa langkah mitigasi yang tepat.

    “Kalau kita lihat dari Global Climate Risk Index, ini indeks kerentanan suatu negara terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia menduduki peringkat ke-14. Jadi negara kita cukup rentan terhadap perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang sangat rentan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

    Hendra juga mengungkit catatan World Energy Council, Indonesia memiliki lima variasi sumber energi. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia harus seimbang dalam menjaga energy security, energy equity, dan keberlanjutan lingkungan. 

    “Saat ini, kita berada di peringkat 58 dari 126 negara. Ini menunjukkan bahwa kita masih berada di papan tengah, sehingga perlu ada upaya untuk memperbaiki posisi ini agar indeks kita semakin baik,” lanjut Hendra.

     

  • Pencapaian SDG’s di Indonesia Lebih Baik Dibandingkan Global

    Pencapaian SDG’s di Indonesia Lebih Baik Dibandingkan Global

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menyatakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia yang ditargetkan 2030 sudah mencapai 62,5℅ atau sebanyak 139 indikator dari target.

    Hasil ini lebih baik dari pencapaian SDG’s secara global hanya 17℅.

    “Di level dunia, SDG’s ini suram, sementara Indonesia merupakan highest achievement di antara upper leader middle country,” kata Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Sekretariat SDG’s Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional(Bappenas/Kementerian PPN) Setyo Budiantoro dalam diskusi “Unlocking Sustainable Growth: Green Financing for Palm Oil Companies in Indonesia” di kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

    Sementara berdasarkan data United Nastions (UN) Sustainable Development Solutions Network (SDSN), Setyo menjelaskan, komitmen SDG’s Indonesia paling tinggi di Asia dan ketujuh di dunia. “Tujuh di atas kita rata-rata negara Skandinavia, kita sering jadi referensi negara-negara lain,” kata dia.

    Namun, dia mengakui, untuk mencapai target SDG’s pada 2030, masih menghadapi tantangan pendanaan. Sebelum pandemi Covid-19, kebutuhan pendanaan SDG’s Indonesia periode 2020-2030 mencapai Rp 67.000 triliun atau ada gap pembiayaan (gap financing) Rp 14.000 triliun.

    “Namun, pascapandemi, kebutuhan pendanaan SDG’s Indonesia hingga 2030 naik mencapai Rp 122.000 triliun atau ada gap Rp 24.000 triliun,” kata dia pada acara yang diselenggarakan CECT Sustainability Universitas Trisakti itu.

    Untuk itu, kata dia, pemerintah mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam rangka mencapai SDG’s. Bentuknya bisa inovasi pendanaan publik, campuran publik dan swasta, perbankan, lembaga keuangan nonbank, investor, hingga filantropi. “Indonesia cukup maju dalan sustainable finance, karena kita menjadi salah satu the most advance sustainable finance di antara 44 emerging ekonomi,” kata Setyo.

    Dia mengatakan, target SDG’s pada 2030 dalam rangka mewujudkan Indonesia keluar dari middle income trap pada 2041 menuju Indonesia Emas pada 2045. “Jika SDG’s tidak tercapai, dampaknya kemiskinan,” kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Master Studies in Sustainable Development and Management (Masudem) Univesitas Trisakti Asep Hermawan mengatakan, tujuan utama program Masudem adalah mendorong pembangunan berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. “Program ini melibatkan kampus di Indonesia dan luar negeri, seperti Thailand, Spanyol, Slovakia, Cheska,” kata dia.  

  • Ekonomi Sirkular Mampu Dongkrak PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030 – Page 3

    Ekonomi Sirkular Mampu Dongkrak PDB hingga Rp 638 Triliun pada 2030 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia, melalui kolaborasi antara Bappenas dan UNDP, mengkampanyekan pentingnya penerapan ekonomi sirkular di berbagai sektor, mulai dari pangan, konstruksi, elektronik, hingga tekstil dan retail. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menghadapi tantangan keberlanjutan.

    Menurut data yang dirilis oleh Bappenas dan UNDP pada 2021, penerapan ekonomi sirkular berpotensi meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 593–Rp 638 triliun pada 2030, serta menciptakan 4,4 juta lapangan kerja hijau hingga tahun 2030. 

    Salah satu langkah konkret dalam inisiatif ini adalah penyelenggaraan Langkah Membumi Festival 2024 oleh Blibli yang dihadiri oleh Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Priyanto Rohmattullah.

    Dalam festival tersebut Priyanto menekankan pentingnya transisi energi dan kebutuhan untuk energi baru dan terbarukan

    “Ketika kita berbicara tentang transisi energi, kita ingin memastikan ada kebutuhan untuk energi baru dan terbarukan,” ungkap Direktur Lingkungan Hidup. Priyanto Rohmattullah pada acara Langkah Membumi Festival di Dion Senayan Park, dikutip Sabtu (2/11/2024).

    “Isu-isu lingkungan ini tidak hanya berkisar pada ekonomi circular, tetapi juga mencakup rumah yang lebih besar, yaitu ekonomi hijau.” tambahnya

    Salah satu inisiatif yang diperkenalkan adalah Green Economy Expo, yang diharapkan dapat menjadi platform untuk kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk industri, pemerintah, dan masyarakat. 

    Selain itu, pemerintah juga tengah mengerjakan proyek daur ulang, termasuk daur ulang limbah tekstil dan plastik. Proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan ekosistem daur ulang, khususnya untuk baterai kendaraan listrik (EV).