Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Bappenas Ungkap Potensi RI Pimpin Industri Baterai dalam COP29

    Bappenas Ungkap Potensi RI Pimpin Industri Baterai dalam COP29

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan Indonesia berada dalam posisi yang tepat untuk memimpin industri baterai.

    “Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia berada pada posisi yang tepat untuk memimpin industri baterai, memasok material yang sangat diperlukan untuk dekarbonisasi global,” ujarnya dalam United Nations Climate Change Conference di Paviliun Indonesia COP29 di Baku, Azerbaijan, Jumat (15/11/2024).

    Saat dunia menghadapi dampak perubahan iklim yang semakin meningkat, lanjutnya, negara-negara mempercepat upaya menuju transisi energi dan resiliensi ekonomi.

    Pasca COP28 di Uni Emirat Arab (UEB), masyarakat global menyepakati pencapaian target emisi nol bersih (net zero emissions) yang memacu peningkatan permintaan atas mineral kritis (critical mineral) sebagai bahan penting untuk transisi energi.

    Dalam hal ini, Febrian menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menghasilkan pasokan material mineral kritis yang melimpah untuk mendukung dekarbonisasi global mengingat adanya cadangan nikel terbesar sedunia di Tanah Air.

    Sejak 2020, Indonesia disebut telah melarang ekspor bijih nikel untuk membangun rantai pasokan mineral domestik yang komprehensif, termasuk produksi baterai kendaraan listrik.

    Langkah strategis ini dinilai telah terbukti karena menciptakan keberhasilan signifikan, yakni peningkatan sepuluh kali lipat ekspor produk hasil dari proses manufaktur (intermediate product).

    Melalui Kementerian PPN/Bappenas yang bekerja sama dengan World Resource Institute, pemerintah Indonesia sedang mengembangkan peta jalan nasional untuk dekarbonisasi industri nikel sebagai tanggapan terhadap fenomena pergeseran global sustainability.

    “Peta jalan tersebut akan diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional Indonesia. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara yang berdaulat dan berkelanjutan pada 2045,” ungkap Wakil Kepala Bappenas.

    Transformasi ekonomi menjadi langkah utama untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, yang dipandu dengan strategi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

    Dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pemerintah Indonesia disebut memprioritaskan pendekatan transformatif dengan penekanan terhadap pengembangan industri hilir berbasis sumber daya, sektor padat karya, industri yang digerakkan oleh teknologi dan inovasi, serta sektor mineral kritis berorientasi ekspor, khususnya nikel.

    “Indonesia siap memainkan peran integral dalam rantai pasokan nikel rendah karbon global, memberikan solusi praktis yang mendukung tujuan transisi energi global dengan menegakkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola di setiap tahap proses industri,” kata Febrian.

  • Kisah Alumni Institut Kemandirian Dompet Dhuafa, Dirumahkan Saat Pandemi, Kini Buka Kedai Kopi Nasional 15 November 2024

    Kisah Alumni Institut Kemandirian Dompet Dhuafa, Dirumahkan Saat Pandemi, Kini Buka Kedai Kopi Nasional 15 November 2024

    Kisah Alumni Institut Kemandirian Dompet Dhuafa, Dirumahkan Saat Pandemi, Kini Buka Kedai Kopi
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Pandemi Covid-19 menyisakan cerita pilu bagi banyak orang, termasuk Budi Septiono (33). Saat itu, ia harus rela kehilangan pekerjaan sebagai teknisi di kawasan industri Tangerang, Banten.
    Masa-masa sulit usai dirumahkan dihadapi. Budi berupaya dengan melamar pekerjaan kesana-sini, tetapi tak kunjung membuahkan hasil. 
    Namun, tak ingin terperosok dalam keterpurukan, daya juang Budi untuk belajar bersambut dalam secangkir kopi. 
    Bersama kawan-kawan senasib, Budi mulai bereksperimen dengan memanggang dan menyeduh kopi dari sebuah teras rumah. Namun,  ia semakin penasaran akan lebih banyak pengetahuan dan keahlian.
    “Mengenal kopi dari kecil, suka ikut cicipi kopi orang tua. Inspirasinya sebelum pandemi bermula dari mendapat
    job
    untuk
    repair
    mesin kopi dari klien yang merupakan perusahaan kopi yang cukup besar di Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (15/11/2024). 
    Dia menyebutkan, dari coba-coba itu, muncul ketertarikan minum kopi enak. Dia pun mulai belajar, membeli, dan menyimpan ragam peralatan/mesin pembuat kopi sederhana untuk menikmati kopi di rumah. 
    “Suatu waktu saya dan teman-teman sedang ngopi di teras rumah, tiba-tiba ada orang datang dan pesan kopi ke saya,” ungkapnya. 
    Budi tidak menyangka orang tersebut ingin membeli kopi di teras rumahnya. Namun, dari situ, dia menjadi terpicu untuk menekuni usaha kopi.
    Dia pun mulai berjualan
    roasted bean
    dan mencoba
    supply
    ke beberapa
    kedai kopi
    .
    Dari situ, dia banyak belajar dan diskusi dengan teman-temannya yang sudah bergelut di bidang kopi. 
    “Saya coba jual
    roasted bean
    dan
    supply
    ke kedai kopi di Bandung, dapat sampai 2 kilogram (kg) per pekan,” jelasnya.
    Dengan modal diskusi dan praktik mandiri, Budi memutuskan untuk lebih serius menggeluti usaha kopi. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan keterampilan melalui program pelatihan barista di Institut Kemandirian (IK)
    Dompet Dhuafa
    . 
    Bersama fasilitator Saiful Bari, pelatihan intensif selama enam hari tersebut tidak hanya mengasah keterampilan teknisnya, tetapi juga menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam dirinya.
    “Pelatihan ini mengubah segalanya. Pelatihan ini bukan hanya tentang aspek teknis pembuatan kopi, pelatihan ini juga tentang pemahaman nuansa rasa, seni penyajian, dan pentingnya layanan pelanggan,” katanya.
    Berbekal pengetahuan dan keyakinan baru, Budi semakin percaya diri meluaskan aktivitas perkopiannya. 
    Budi pun bermitra dengan seorang teman-yang menyukai racikan kopinya untuk membuka kedai kopi di Jatinangor. 
    Lokasi kedai itu dikelilingi universitas sehingga sangat cocok untuk target pasarnya. 
    Kedai yang baru saja diluncurkan pada Oktober 2024 itu merupakan mimpi yang menjelma menjadi sebuah gerbang kenyataan untuk memasuki era baru dalam hidupnya.
    “Melihat orang-orang menikmati kopi yang kami sajikan merupakan kepuasan tersendiri. Sampai kami bertemu dengan teman dan orang baik yang suka dengan kopi kita sehingga jadilah seperti ini (kedai kopi),” ungkapnya.
    Budi menambahkan, tempat itu bukan hanya sebatas untuk menikmati kopi, tetapi berdiskusi juga wadah belajar bagi siapa pun, seperti halnya saya yang juga belajar dari banyak orang.
    “Enggak pernah terpikirkan sama sekali saya hari ini akan duduk disini sebagai seorang pelaku bisnis, karena
    basic
    saya memang seorang pegawai, teknisi,” ucapnya.
    Kisah perjalanan Budi merupakan bukti nyata dampak pengelolaan zakat produktif melalui program pendidikan dan pelatihan dalam memberdayakan individu serta perubahan masyarakat. 
    Direktur Institut Kemandirian Dompet Dhuafa Abdurrahman Usman menekankan bahwa Institut Kemandirian (IK) berkomitmen menyediakan kesempatan bagi kelompok terpinggirkan. 
    Kehadiran sekolah vokasi IK melalui pelatihan itu merupakan upaya untuk mendobrak pola pikir dari bertahan hidup dan fabrikasi, mental bisnis menjadi tanggung jawab, dampak, serta konsekuensi. 
    “Melalui program pelatihan IK, kami bertujuan untuk membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk meraih kesuksesan,” katanya.
    Usman mengatakan, kisah Budi adalah contoh cemerlang tentang bagaimana pendidikan dapat memberdayakan orang untuk terbebas dari kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik. 
    “Mencari instruktur bukan sekedar beri pengajaran dan tersertifikasi, tetapi juga punya dampak, menarik ke
    circle
    yang sama, kesamaan visi dan
    value
    (
    social and sustainable
    ).
    Value
    tentang kebermanfaatan, ada di alumni kita termasuk mas Budi,” ujarnya.
    Sebagai informasi, pada Oktober 2024 lalu, IK Dompet Dhuafa juga menerima apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
    Penghargaan itu adalah anugerah Indonesia’s SDGs Action Awards 2024 “Terbaik Ketiga dalam Kategori Filantropi” untuk program IK. 
    Penghargaan tersebut diserahkan secara langsung Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin dalam seremoni Pembukaan Konferensi Tahunan SDGs atau SDGs Annual Conference (SAC) ke-7 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
    IK lahir dari isu kemiskinan dan pengangguran. Di sisi lain, angka putus sekolah kian tinggi dan menyebabkan orang-orang muda tak punya kegiatan positif. 
    Oleh karenanya, kelompok pemuda rentan terjerumus pada aktivitas kriminal yang dapat menimbulkan masalah sosial baru. 
    Sejak berdiri pada 2005, IK Dompet Dhuafa mulai bergerak dengan melakukan intervensi program berupa pengajaran dan pelatihan vokasional.
    IK bertujuan menjadikan para peserta yang mengikuti pelatihan memiliki modal berupa keterampilan dan mental yang siap untuk masuk dunia kerja dan industri, serta wirausaha. 
    Dengan demikian, program itu dapat berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Sejak itu, IK telah meluluskan 8.031 alumni penerima manfaat.
    Sembari terus mengembangkan usahanya, Budi tetap bersyukur atas kesempatan yang datang padanya. 
    Ia bercita-cita untuk memperluas jaringan kedai kopinya dan membagikan hasratnya kepada khalayak yang lebih luas. 
    Perjalanannya dari seorang teknisi menjadi penikmat kopi menjadi inspirasi bagi semua orang, membuktikan bahwa dengan dedikasi dan dukungan yang tepat, siapa pun dapat meraih impiannya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menekraf Dorong Sinergi Pemerintah dan Pelaku Ekonomi Kreatif Perkuat Ekosistem Nasional

    Menekraf Dorong Sinergi Pemerintah dan Pelaku Ekonomi Kreatif Perkuat Ekosistem Nasional

    Jakarta: Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf) Teuku Riefky Harsya mengajak para pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Ajakan ini disampaikan dalam pertemuan dengan para praktisi ekonomi kreatif yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis, 14 November 2024.
     
    MenEkraf Teuku Riefky, didampingi Wakil Menteri Ekraf Irene Umar, menyampaikan, pemerintah memerlukan masukan dari para pemangku kepentingan untuk membangun kolaborasi yang kuat. Ia menekankan pentingnya sinergi antara subsektor ekonomi kreatif dan kementerian terkait, seperti Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
     
    “Kami terbuka untuk bersama-sama mendefinisikan subsektor mana yang lebih berfokus pada ekonomi kreatif, perindustrian, atau kebudayaan. Dengan demikian, kita dapat menyinergikan langkah untuk mengurai kebingungan yang selama ini dirasakan oleh komunitas,” ujar MenEkraf Riefky. “Ekonomi kreatif dapat menjadi kekuatan baru bagi ekonomi Indonesia,” tambahnya.
    Pertemuan ini dihadiri lebih dari 200 pegiat dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, mulai dari kuliner, fesyen, desain grafis, hingga pariwisata. Pertemuan ini menyoroti pentingnya ekonomi sirkular yang menghubungkan sektor budaya dengan ekonomi kreatif.
     
    Baca: Menekraf Teuku Riefky: Ekonomi Kreatif Kunci Pertumbuhan Ekonomi Baru
     
    Gupta Sitorus, pendiri Museum Boga Indonesia, menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan para pelaku ekonomi kreatif sangat penting untuk mengurangi distorsi dalam implementasi kebijakan. “Kondisi saat ini bisa dikatakan belum ideal. Ada distorsi antara kebijakan pemerintah dengan yang dilakukan para pelaku ekonomi kreatif. Kini saatnya mencari jalan untuk menyinergikan kedua hal tersebut,” ujar Gupta.
     
    Para pelaku ekonomi kreatif juga mengutarakan tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan klasterisasi subsektor ekonomi kreatif di luar 17 subsektor yang telah ada, serta usulan penggunaan indikator Compound Annual Growth Rate (CAGR) dalam pengukuran kemajuan ekonomi kreatif.
     
    “Poin-poin pengukuran lain seperti CAGR dapat digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi kreatif suatu negara,” kata Ritchie Ned Hansel, Ketua Asosiasi Desain Grafis Indonesia.
     
    Merespons berbagai masukan tersebut, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyampaikan pemahaman atas tantangan yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif. “Kami telah berdiskusi dengan Bappenas untuk mendata isu-isu yang ada agar kita dapat bekerja sama menempatkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
     
    Ketua Komite Ekraf Jakarta Diaz Hensuk turut optimis dengan kolaborasi yang difasilitasi MenEkraf. “Pak Menteri dan Bu Wamen bisa jadi fasilitator yang sangat baik untuk semua pelaku ekraf,” ungkap Diaz.
     
    Pertemuan ini juga dihadiri sejumlah tokoh ekonomi kreatif, antara lain Svida Alisjahbana, Pendiri Jakarta Fashion Week; Ivan Chen, Pendiri Anantarupa Studio; serta Primo Rizky, Direktur Asosiasi Desainer Grafis Indonesia.
     
    Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjadikan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)

  • Temui Menteri Riefky, Pelaku Ekonomi Kreatif Curhat Soal Tantangan yang Dihadapi di Indonesia

    Temui Menteri Riefky, Pelaku Ekonomi Kreatif Curhat Soal Tantangan yang Dihadapi di Indonesia

    TRIBUNJAKARTA.COM – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (MenEkraf/KaBekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong sinergi pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah untuk memperkuat ekosistem Ekonomi Kreatif di Indonesia.

    Ia menjelaskan bahwa kolaborasi antarsubsektor ekonomi kreatif dengan kementerian lain, seperti Kementerian Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Komunikasi dan Digital sangat penting untuk mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional (new engine of growth).

    Hal itu dikatakan Menteri Riefky saat bertemu dengan para Praktisi Ekonomi Kreatif yang berlangsung di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    MenEkraf Teuku Riefky didampingi WamenEkraf Irene Umar menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan masukan dari para pemangku kepentingan, khususnya pelaku ekonomi kreatif

    “Kami terbuka untuk bersama-sama mendefinisikan subsektor mana yang lebih berfokus pada ekonomi kreatif, perindustrian, atau kebudayaan. Dengan demikian, kita dapat menyinergikan langkah untuk mengurai kebingungan yang selama ini dirasakan oleh komunitas. Karena tentu saja kita ingin ekonomi kreatif menjadi kekuatan baru Ekonomi Indonesia,” ujar MenEkraf Riefky.

    Praktisi Ekonomi Kreatif ini menghimpun lebih dari 200 pegiat dari berbagai subsektor ekonomi kreatif. Tim ini bertujuan mendorong narasi pentingnya ekonomi sirkular yang melibatkan budaya dan ekonomi kreatif secara langsung dan berkesinambungan.

    Sinergi antara pemerintah dan seluruh subsektor ekonomi kreatif dinilai sangat penting untuk mengoptimalkan potensi industri ini. Sinergi yang baik dapat mengurangi distorsi dan deviasi antara kegiatan para pelaku ekonomi kreatif dan arah kebijakan pemerintah.

    “Kondisi saat ini bisa dikatakan belum ideal. Ada distorsi dan deviasi antara apa yang dilakukan kawan-kawan pelaku ekonomi kreatif dan kebijakan yang dirumuskan pemerintah. Sekarang, yang ingin kami diskusikan adalah bagaimana menyinergikan kedua hal tersebut,” ujar Gupta Sitorus, pendiri Museum Boga Indonesia sekaligus pendiri Indonesia Dessert Week, yang mewakili subsektor kuliner.

    Dalam kesempatan tersebut, pelaku ekonomi kreatif juga menyampaikan pandangan dan masukan mengenai hambatan atau kendala yang dihadapi, mulai dari hulu hingga hilir. 

    Beberapa isu yang dibahas meliputi klasterisasi subsektor ekonomi kreatif di luar 17 subsektor yang telah ada serta penyusunan rencana strategis yang lebih komprehensif. Selain itu, dibahas pula usulan penggunaan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebagai alternatif indikator penilaian performa, selain kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan nilai tambah.

    “Poin-poin pengukuran lain, seperti CAGR, dapat digunakan untuk menilai kemajuan ekonomi kreatif suatu negara. Selain laju PDB, penting juga untuk melihat kontribusi subsektor terhadap bidang lainnya, seperti desain,” kata Ritchie Ned Hansel, Ketua Asosiasi Desain Grafis Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, yang berlatar belakang seorang pengusaha, menyampaikan pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif. Ia menegaskan, masukan yang diterima akan menjadi catatan penting untuk tindak lanjut ke depan.

    “Dengan latar belakang dari sektor swasta, saya memahami perjuangan ini. Kami telah berdiskusi dengan Bappenas untuk mendata isu-isu yang ada. Hal ini diperlukan agar kita dapat bekerja sama dalam menempatkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru yang membawa kita menuju Indonesia Emas,” ujar Irene Umar.

    Sementara itu, Ketua Komite Ekraf Jakarta Diaz Hensuk yang hadir dalam pertemuan tersebut optimis Kemenekraf saat ini bisa menjadi fasilitator yang sangat baik bagi para pelaku Ekraf.

    “Menurut saya dengan waktu yang baru 25 hari, dengan pertemuan ini saya sangat bisa melihat harapan yang ada. Pak Menteri dan Bu Wamen saya kira bisa jadi fasilitator yang sangat-sangat baik untuk semua pelaku ekraf,” ungkap Diaz Hensuk

    Pertemuan ini turut dihadiri oleh  Svida Alisjahbana, Pendiri Jakarta Fashion Week; Ivan Chen, Pendiri Anantarupa Studio; Primo Rizky, Direktur Asosiasi Desainer Grafis Indonesia; Okky Tirto, Dewan Penasihat Aliansi Budaya Rakyat; serta sejumlah undangan lainnya.

    Turut mendampingi Direktur Industri Kuliner, Kriya, Desain, dan Fesyen Kemenparekraf/Baparekraf, Yuke Sri Rahayu, serta Direktur Pemasaran Pariwisata Regional II Kemenparekraf/Baparekraf, Cecep Rukendi.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Begini Upaya Kemendagri Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

    Begini Upaya Kemendagri Berkontribusi Wujudkan Indonesia Emas

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.

    “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.

    Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.

    “Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
     

    Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

    Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.

    Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang. 

    “Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.

    Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM. 

    “Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan. 

    Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.

    Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.

    Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.

    Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya memperkuat sinergi bersama kementerian dan lembaga terkait. Upaya penguatan dilakukan melalui focus group discussion (FGD) bersama kementerian dan lembaga terkait.
     
    “Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dengan berbagai Kementerian/Lembaga terkait, seperti BPIP, Kementerian Agama, dan Bawaslu,” kata Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional/Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Andi Baso Indra, dalam keterangan yang diterima, Selasa, 12 November 2024.
     
    Hal tersebut diungkap Andi dalam FGD Pembahasan Data Dukung dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Program Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Pusat dan Daerah. Andi menekankan sinergitas sangat penting untuk perencanaan bidang Polpum, khususnya agar target tepat sasaran guna mendukung Indonesia Emas 2045.
    “Dengan mengoptimalkan indikator kinerja, termasuk Indeks Aktualisasi Pancasila, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Demokrasi Indonesia, serta Indeks Harmoni Indonesia, dan Indeks Kewaspadaan Nasional,” kata dia.
     

    Andi berharap hasil FGD dapat menjadi landasan penyusunan program berbasis data, memperkokoh wawasan kebangsaan. Kemudian, mendorong tercapainya prioritas nasional sesuai Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.
     
    Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Ispahan Setiadi menekankan pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut dibutuhkan sebagai strategi utama untuk menghadapi tantangan era modern.
     
    Ispahan Setiadi juga menegaskan dalam sambutannya, bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat menganalisis data secara lebih efektif, termasuk untuk memetakan daerah rawan konflik atau menentukan strategi partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang akan datang. 
     
    “Hari ini kita harus bergerak cepat, menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi, karena data yang kita kelola adalah dasar bagi pengambilan keputusan strategis,” ujarnya sebelum membuka kegiatan secara resmi.
     
    Ispahan juga menyoroti empat 4 indeks kinerja utama Kemendagri yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Indeks Kinerja Ormas (IKO), Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN), dan Indeks Harmoni Indonesia, yang menjadi tolak ukur utama Ditjen Politik dan PUM. 
     
    “Kesinambungan dan pembaruan data sangat penting agar perencanaan program dan pengajuan anggaran ke Bappenas dan Kementerian Keuangan lebih akurat dan strategis,” jelas Ispahan. 
     
    Ia mengimbau seluruh pihak menjaga konsistensi pengelolaan data dan memastikan keberlanjutannya meskipun terjadi pergantian personel. Sehingga, dapat mendukung visi pembangunan nasional yang sejalan dengan prioritas strategis pemerintah.
     
    Kegiatan FDG tersebut dihadiri oleh Pejabat di Lingkup Ditjen Politik dan PUM diantaranya Plh. Sekretaris Ditjen Politik dan PUM, Direktur Politik Dalam Negeri, Direktur Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Plh. Direktur Kewaspadaan Nasional, Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Plt. Kepala Bagian Umum, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM dan juga Plh. Penanggung Jawab Bagian Perundang-undangan.
     
    Selain itu hadir juga Para Kepala Subdirektorat dan Penanggung Jawab Tim Kerja di lingkungan Ditjen Politik dan PUM, Para Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Ketua Tim Kerja pada Bagian Perencanaan, Sekretariat Ditjen Politik dan PUM.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Pembangunan Giant Sea Wall di Pantura Jawa Dilakukan Bertahap – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Tol Semarang-Demak terintegrasi tanggul laut dengan struktur timbunan di atas laut diperkuat dengan matras bambu setebal 13 lapis. (Istimewa)

    Esposin, JAKARTA — Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dwi Purwantoro, menyampaikan pembangunan Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa akan dilakukan secara bertahap.

    Tahapan itu dilakukan seiring dengan kebutuhan biaya yang besar dalam proyek yang rencana pembangunannya akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    Promosi
    Bekali Peserta dengan Skill dan Pengetahuan, BRI Peduli Berdayakan Eks PMI

    “Tanggul Pantai atau Giant Sea Wall itu memang kita akan melakukan tahap A dulu, baru tahap B, baru tahap C,” ujar Dwi dalam Seminar Nasional bertajuk Resiliensi Pantai Utara Jawa Terhadap Dampak Perubahan Iklim di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas), Jakarta, Rabu (13/11/2024). 

    Ia menjelaskan, bahwa pembangunan Tanggul Pantai tahap A dan B akan dilakukan mulai dari Pantai Utara Provinsi Banten sampai Pantai Ancol, Jakarta Utara.

    Lalu, pembangunan Tanggul Pantai tahap C akan dilakukan mulai dari Pantai Ancol, Jakarta Utara sampai dengan Pantai Utara Kabupaten Bekasi.

    Kemudian, nantinya akan ada tahap-tahap berikutnya hingga pembangunan Tanggul Pantai selesai sampai Pantai Utara Kota Surabaya, Jawa Timur.

    “Jadi yang A ini dari Banten sampai dengan Ancol, nanti rencana juga tahap B ini dari Banten sampai Ancol. Yang tahap C ini dari Ancol sampai dengan Bekasi,” ujar Dwi sebagaimana dikabarkan Antara. 

    Terkait anggaran, Dwi mengungkapkan setiap pembangunan Tanggul Pantai sepanjang 1 kilometer (km) membutuhkan biaya sekitar Rp1 triliun.

    Sehingga, untuk pembangunan Tanggul Pantai mulai dari Provinsi Banten sampai Kota Surabaya, Jawa Timur, diestimasikan akan membutuhkan biaya mencapai Rp600 triliun.

    Namun demikian, lanjutnya, biaya pembangunan Tanggul Pantai itu belum mencakup penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya, yang apabila diestimasikan total bisa mencapai Rp800 triliun.

    “Memang biayanya sangat mahal. Satu kilometer-nya (km) sekitar Rp1 triliun. Jadi. kalau dari Banten sampai Surabaya sekitar Rp600 triliun, itu baru bangunannya. Belum penyediaan air bersih, sanitasi dan lainnya. Jadi, kurang lebih sekitar Rp800-an triliun kalau nggak salah,” ujar Dwi.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyebut Kementerian PU sedang melakukan studi kelayakan terkait desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Tanggul Laut atau Giant Sea Wall di DKI Jakarta.

    “Saat ini, sedang dilakukan feasibility study (studi kelayakan) mengenai desain dan kajian mengenai pembiayaan proyek Giant Sea Wall di DKI Jakarta,” ujar Dody.

    Ia menjelaskan bahwa pembangunan Infrastruktur Pengaman Pantai Utara Jakarta Tahap A DKI Jakarta terdiri dari pembangunan tanggul pantai dan muara sungai sepanjang 46 km.

    Pada tahun 2019, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 12,66 km, hang dilanjutkan oleh Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 sepanjang 33,54 km.

    Tanggul pantai yang telah dibangun diantaranya Tanggul Kamal Muara – Dadap termasuk Akses Nelayan dan Rumah Pompa serta Kolam Retensi, Tanggul Kalibaru, Kolam Retensi Kalibaru, Kolam Retensi Cilincing dan Tanggul Cakung Drain.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Bappenas tekankan kewajiban merealisasikan akses air untuk rakyat

    Bappenas tekankan kewajiban merealisasikan akses air untuk rakyat

    Untuk pemerintahan saat ini, akses air adalah mandatory

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum mengatakan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto menekankan akses air untuk masyarakat sebagai mandatory (kewajiban) yang harus direalisasikan negara.

    “Untuk pemerintahan saat ini, akses air adalah mandatory,” ucapnya dalam Seminar Nasional “Resiliensi Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap Dampak Perubahan Iklim” yang diadakan Forum Alumni Pengairan (FAP) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu.

    Saat berkunjung ke Merauke di Papua Selatan pada Minggu (3/11), lanjutnya, Presiden didatangi oleh Orang Papua Asli (OAP) yang meminta agar diberikan akses air setelah meninjau lahan percontohan (demonstration plot) area pertanian skala besar untuk mewujudkan lumbung pangan.

    Setelah mendengar permintaan tersebut, Presiden kemudian meminta jajarannya mengirimkan unit desalinasi air yang menghasilkan 200 galon air untuk masyarakat setempat.

    “Beliau langsung mengirimkan unit desalinasi untuk bikin 200 galon di Papua, dan ini di tempat lain juga dikirimkan,” ujar dia.

    Ervan menyampaikan bahwa ketahanan air merupakan salah satu dari tiga fokus prioritas Presiden yang harus diimplementasikan.

    Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045), pemerintah dinyatakan telah menyiapkan berbagai upaya transformatif untuk mengelola sumber daya air. Mulai dari menjamin neraca air pada setiap wilayah sungai tak dalam kondisi defisit, ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan FEW (food, energy, water), peningkatan kapasitas tampungan air hingga 200 meter kubik per kapita, serta pengembangan sistem pengendalian banjir perkotaan yang terintegrasi dengan penyediaan air minum dan sanitasi.

    Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyatakan indikasi sasaran dan proyek prioritas strategis di Pantura Jawa yang berfokus pada peningkatan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir perkotaan, termasuk integrasi dengan penyediaan air minum dan sanitasi beserta pengamanan wilayah pesisir.

    Selain itu, pendekatan non struktural juga diterapkan seperti program restorasi sungai, pengembangan fasilitas retensi banjir sementara, dan penguatan sistem peringatan dini banjir untuk mengurangi resiko daya rusak air kawasan strategis.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Video: Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 50%

    Video: Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas 50%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) buka suara mengenai dampak arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal penghematan anggaran perjalanan dinas.

    Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, (Selasa, 12/11/2024).

  • Bappenas akan tambah satu kedeputian terkait transformasi digital

    Bappenas akan tambah satu kedeputian terkait transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan pihaknya akan menambah satu kedeputian yang berhubungan dengan ekonomi dan transformasi digital.

    “Kita ingin menambah fungsi dan memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia). Alhamdulillah, kami mendapat kesempatan untuk menambah satu kedeputian. Kedeputian itu ada hubungannya dengan transformasi digital dan ekonomi produktif. Ini adalah tuntutan kita ke depan, bahwa digitalisasi, transformasi digital, menjadi bagian yang tak terpisahkan,” ucapnya saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa.

    Berdasarkan informasi yang dipresentasikan, Bappenas memiliki struktur baru dengan 10 kedeputian. Mulai dari Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lalu Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup.

    Kemudian juga terdapat Deputi Bidang Infrastruktur, Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan, Deputi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, Pertahanan, dan Keamanan; Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan; serta Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan.

    Rachmat menyatakan Bappenas sedang menghitung berapa total kebutuhan tambahan pegawai dan merampungkan susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) secara komprehensif seiring pembentukan struktur baru ini.

    Sebelumnya, Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Teni Widuriyanti menyampaikan bahwa kedeputian terkait transformasi digital sudah terdapat dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bappenas yang belum diresmikan. Hal ini mengingat akan ada perubahan struktur kedeputian, dan peran baru Bappenas yang langsung di bawah Presiden dalam Kabinet Merah Putih dengan bertanggung jawab terhadap tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) beserta kementerian teknis terkait di bawah masing-masing Kemenko.

    Namun, unit kerja di eselon II sedang dalam proses penggodokan.

    Adapun rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk masuk kedeputian terkait transformasi digital disebut sedang berlangsung.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas Dukung Sri Mulyani Potong 50% Anggaran Perdin Kementerian/Lembaga

    Bappenas Dukung Sri Mulyani Potong 50% Anggaran Perdin Kementerian/Lembaga

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas mendukung langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengimbau seluruh kementerian/lembaga untuk menghemat perjalanan dinas minimal 50% pada sisa tahun ini.

    Sekretaris Utama Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Teni Widuriyanti meyakini, pemotongan anggaran perjalanan dinas (perdin) hingga setengah bukanlah suatu yang sulit.

    “Kan cuma 50%, yang enggak penting-penting disisir lagi saja, kalau enggak terlalu mendesak kembaliin,” jelas Teni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

    Sebagai informasi, sebelumnya Sri Mulyani meminta anggaran perjalanan dinas di kementerian/lembaga (K/L) dalam DIPA Tahun Anggaran (TA) 2024 dipangkas paling sedikit 50%. Artinya, pemangkasan memungkinkan lebih besar dari 50%. 

    Dia menerbitkan imbauan tersebut dalam Surat Edaran Nomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024. 

    “Menindaklanjuti arahan bapak Presiden RI [Prabowo Subianto] dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024,” tulisnya dalam salinan surat yang Bisnis terima, dikutip pada Minggu (10/11/2024). 

    Dalam surat tersebut yang ditujukan kepada para menteri di Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, para Kepala Lembaga Pemerintah nonKementerian, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, tercantum tujuh poin seputar penghematan tersebut. 

    Sri Mulyani meminta para menteri maupun pimpinan lembaga untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada DIPA 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing K/L. 

    Kendati demikian, Bendahara Negara tersebut mengecualikan penghematan perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas. 

    Selain itu, juga untuk belanja perjalanan dinas tetap seperti untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase. 

    Oleh karena itu, Sri Mulyani turut meminta para K/L untuk melakukan revisi terkait belanja perjalanan dinas dalam DIPA 2024.