Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Basuki Siap Bangun Rumah Dinas Tambahan di IKN untuk Akomodasi 48 Menteri

    Basuki Siap Bangun Rumah Dinas Tambahan di IKN untuk Akomodasi 48 Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas segera membangun tambahan rumah dinas di IKN untuk memfasilitasi 48 menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pak Bas mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah merampungkan pembangunan 36 rumah dinas menteri. Jumlah tersebut sesuai menteri pada Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    “Tentunya kalau kementerian tambah jadi 48, yang siap 36 sesuai jumlah kementerian Kabinet Indonesia Maju. Kalau Kabinet Merah Putih jadi 48, nanti rumahnya juga pasti harus kita tambahkan,” ungkap dia saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Pak Bas mengatakan, sejauh ini progres pembangunan fisik maupun nonfisik di IKN hingga November 2024 masih berjalan sesuai arahan Prabowo.

    “Timeline-nya ada dua, yakni 2025 dan 2028. Untuk 2025 saya sudah koordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini terkait kepastian awal kepindahan dari ASN,” ujarnya.

    Berdasarkan rencana, ASN mulai pindah ke IKN secara bertahap pada 2025. Targetnya, akhir tahun 2024 ini seluruh perkantoran dan 47 tower hunian untuk ASN rampung dan siap huni.

    “Ya, bertahap. Saya harus melaporkan eselon I berapa saja yang sudah siap, eselon II berapa, staf berapa, termasuk huniannya. Mulai bulan apa itu semua tergantung Menteri PANRB,” tuturnya.

  • PPN 12 Persen Berdampak pada Pembangunan IKN? Begini Kata Basuki Hadimuljono

    PPN 12 Persen Berdampak pada Pembangunan IKN? Begini Kata Basuki Hadimuljono

    Jakarta, Beritasatu.com – Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia resmi diketok naik menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan tersebut berpotensi berdampak kepada kenaikan biaya proyek pembangunan, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono alias Pak Bas mengaku belum tahu sejauh mana dampak kenaikan PPN terhadap harga material proyek pada pembangunan IKN.

    Alasannya, sejauh ini, proyek di IKN masih terikat pada kontrak lama yang baru akan berakhir pada Desember 2024. Hingga saat ini, belum ada perubahan terhadap biaya pembangunan.

    “Apa yang dikerjakan sekarang ini masih kontrak yang lama. Jadi kontraknya akan selesai Desember ini. Nanti yang baru, enggak tahu saya. Namun, kalau yang sampai Desember ini adalah kontrak yang lalu,” ungkap Pak Bas saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kenaikan tarif PPN 12% akan meningkatkan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Kenaikan PPN akan membuat harga material dan biaya operasional penunjang meningkat.

    “(PPN 12 persen) pasti akan berefek. Pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Namun, itu nantilah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Dody menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, seperti relokasi anggaran. Kementerian PU akan memfokuskan anggaran kepada proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja. Pasti ada relokasi karena kan sekarang anggaran 2025 sudah diketok pada 2024. Namun, fokusnya masih sedikit berubah karena sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal Indonesia mencapai asta cita Pak Presiden Prabowo,” terangnya.

  • PPN Naik 12% Tahun Depan, Menteri PU Sebut Bangun Infrastruktur Tambah Mahal

    PPN Naik 12% Tahun Depan, Menteri PU Sebut Bangun Infrastruktur Tambah Mahal

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan wacana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di 2025 bakal berpengaruh kepada biaya konstruksi pembangunan proyek infrastruktur. Penggunaan anggaran infrastruktur terindikasi bakal membengkak.

    “Ya pasti akan berefek, pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya, tapi itu nanti lah, belum itu belum. Kan kita harus bicara dengan para stakeholder terkait ya,” kata Dody kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Meski begitu, Dody menilai kenaikan masih dalam taraf wajar. Oleh karena itu, kalaupun ada pembengkakan anggaran akan disiasati dengan melakukan sejumlah relokasi anggaran.

    “Tinggal merelokasi anggaran kanan kiri saja. Oh iya pasti ada (relokasi anggaran), kan itu anggaran 2025 kan sudah diketok 2024, tapi kan fokusnya mungkin sedikit berubah karena kan sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal mensukseskan Asta Cita pak Presiden Prabowo yang fokus utamanya adalah ketahanan pangan dan energi, itu saja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025 sudah ada dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

    “Jadi kami di sini sudah membahas bersama bapak ibu sekalian (DPR), sudah ada UU-nya, kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan, tapi dengan penjelasan yang baik sehingga kita tetap bisa,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (13/11).

    Sri Mulyani menyebut penerapan PPN 12% mulai 2025 sudah melalui pembahasan yang panjang dengan DPR RI. Semua indikator sudah dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, salah satunya terkait kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Bukannya membabi buta, tapi APBN memang tetap harus dijaga kesehatannya, namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespons seperti saat episode global financial crisis, waktu terjadinya pandemi (COVID-19) itu kita gunakan APBN,” ucap Sri Mulyani.

    Tonton Video: Apakah PPN 12% Akan Berpengaruh Besar Pada Ekonomi Indonesia?

    (acd/acd)

  • Sri Mulyani Tahan Anggaran Infrastruktur dan Stop Sementara Semua Proyek Baru

    Sri Mulyani Tahan Anggaran Infrastruktur dan Stop Sementara Semua Proyek Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menahan seluruh anggaran infrastruktur untuk proyek pembangunan pemerintah. Hal itu dilakukan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.  

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan hal tersebut seusai rapat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Semua dana infrastruktur sementara ditahan dahulu oleh menteri keuangan sesuai dengan arahan Pak Presiden Prabowo,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Dampak dari penahanan anggaran tersebut, menurut Dody, pemerintah terpaksa memberhentikan sementara berbagai proyek pembangunan fisik berskala besar.

    “Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan, pembangunan pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan lain-lain itu kita stop dahulu sementara waktu,” katanya.

    Langkah ini ditempuh demi mewujudkan program unggulan pemerintahan Prabowo, yakni swasembada pangan, energi, dan air, di tengah keterbatasan anggaran negara.

    “Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita optimalkan untuk bisa menyukseskan asta cita Pak Prabowo di bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” ujarnya.

    Anggaran untuk berbagai proyek infrastruktur ini akan ditahan sampai anggaran kembali tersedia untuk mendanai pembangunan. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih akan menggelar rapat membahas hal ini.

    “Antarmenteri duduk bersama-sama dikepalai oleh kepala Bappenas. Kalau tanpa kepala Bappenas kita enggak bisa ngapa-ngapain. Nanti yang merencanakan beliau. Setelah itu keputusannya bulat dan utuh mau ke mana arahnya,” pungkasnya.

  • Stop Proyek Infrastruktur Besar karena Anggaran Terbatas, Menteri PU: Ada Target Lain yang Dikejar

    Stop Proyek Infrastruktur Besar karena Anggaran Terbatas, Menteri PU: Ada Target Lain yang Dikejar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menghentikan sementara pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar di Indonesia. Hal ini karena anggaran negara yang tersedia terbatas hanya untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam beberapa kali kesempatan saya sampaikan, pembangunan pembangunan fisik yang besar seperti pembangunan bendungan dan lain-lain itu kita stop dahulu sementara waktu,” kata Dody di Kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Menurut Dody, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rachmat Pambudy juga telah memberikan arahan terkait hal tersebut. 

    Anggaran negara saat ini akan diefektifkan untuk mendanai program ketahanan pangan, energi dan air seperti yang diprioritaskan oleh Prabowo.

    “Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita optimalkan untuk bisa mensukseskan asta cita Pak Prabowo di bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” tuturnya.

    Dody mengatakan, proyek infrastruktur akan kembali berlanjut apabila anggaran yang dikantongi negara kembali tersedia untuk mendanai pembangunan. 

    “Sampai nanti diperlukan, sampai kemudian anggaran tersedia. Tunggu ketersediaan duit (baru pembangunan dilanjutkan). Yang terpenting sekarang kesejahteraan rakyat. Kalau rakyat sejahtera, otomatis pajak bertambah, anggaran juga bertambah,” tuturnya.

    Namun, Dody menyampaikan pihaknya tentu menyiapkan sejumlah skema pendanaan baru untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur yang akan berjalan.

    “Pasti ada. Tetapi kalau membangun proyek sebesar itu, tentu harus dikompromi dengan target lain. Target kita kan bukan cuma swasembada pangan air, dan energi. Ada target-target lain yang harus dikejar juga,” terangnya.

  • Stop Proyek Infrastruktur Besar karena Anggaran Terbatas, Menteri PU: Ada Target Lain yang Dikejar

    Menteri PU: PPN 12 Persen Bikin Biaya Pembangunan Infrastruktur Membengkak

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen akan meningkatkan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Kenaikan PPN akan membuat harga material dan biaya operasional penunjang meningkat.

    “(PPN 12 persen) pasti akan berefek. Pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Namun, itu nantilah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (18/11/2024).

    Dody menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan sejumlah upaya untuk mengantisipasi pembengkakan biaya, seperti relokasi anggaran. Kementerian PU akan memfokuskan anggaran kepada proyek prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Nanti tinggal merelokasi anggaran kanan-kiri saja. Pasti ada relokasi karena kan sekarang anggaran 2025 sudah diketok pada 2024. Namun, fokusnya masih sedikit berubah karena sekarang lebih kepada bagaimana anggaran 2025 ini bisa menjadi cikal bakal Indonesia mencapai asta cita Pak Presiden Prabowo,” terangnya.

    Dody mengungkapkan, salah satu proyek yang akan diprioritaskan Kementerian PU adalah ketahanan pangan, air, dan energi. Proyek pembangunan fisik yang besar, seperti bendungan dan irigasi akan diberhentikan sementara.

    “Jadi dengan keterbatasan anggaran hari ini, ya itu saja yang lebih kita revitalisasikan. Lebih kita optimalkan untuk bisa menyukseskan asta cita Pak Presiden Prabowo bidang ketahanan pangan, energi, dan air,” ujarnya.

    Namun, Dody belum dapat menjelaskan detail besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk mendanai program ketahanan pangan, energi, dan air. Pihaknya masih berdiskusi bersama Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan terkait hal tersebut.

    “Semua dana infrastruktur sementara ditahan dahulu oleh menteri keuangan, sesuai dengan arahan Pak Presiden. Baru nanti kita kemudian antarmenteri duduk bersama-sama dikepalai dengan kepala Bappenas. Setelah itu, nanti keputusannya bulat utuh mau ke mana arahnya,” katanya.

  • Siap-Siap, Prabowo Mulai Pindahkan PNS ke IKN di 2025 – Page 3

    Siap-Siap, Prabowo Mulai Pindahkan PNS ke IKN di 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintahan Kabinet Indonesia Merah Putih besutan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Termasuk rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang bisa dimulai pada 2025 mendatang.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono saat menyambangi Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Pria yang juga dikenal dengan sapaan Pak Bas ini mengatakan, dirinya berjumpa dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy untuk melaporkan progres pembangunan IKN sampai November 2024. Sekaligus membahas rencana pemindahan PNS ke ibu kota baru tersebut.

    “Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo. Timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata pak Bas.

    Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menargetkan, ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Mulai dari perkantoran hingga restoran dan tempat hiburan.

    “Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025. Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua,” ujarnya.

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” Basuki menambahkan.

    Namun, Basuki masih menunggu keputusan resmi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), terkait jadwal pasti kapan ASN bisa mulai berpindah ke IKN di tahun depan.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor. Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” ungkap dia.

    Sementara untuk tahap kedua di 2028, pembangunan IKN akan difokuskan untuk pembangunan ekosistem bagi lembaga yudikatif dan legislatif. Semisal Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga DPR dan MPR.

    “Saya minta arahan beliau (Menteri PPN/Kepala Bappenas), sampai dengan 2028 untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, termasuk huniannya sesuai perintah bapak Presiden yang saya harus selesaikan,” tutur Basuki.

  • Bersiap Hadapi Krisis di Bumi, Tilik Potensi Green Jobs dan Ekonomi Sirkular di Langkah Membumi Festival 2024 – Page 3

    Bersiap Hadapi Krisis di Bumi, Tilik Potensi Green Jobs dan Ekonomi Sirkular di Langkah Membumi Festival 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Perubahan iklim tidak dimungkiri menjadi salah satu tantangan global yang dihadapi manusia saat ini, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan laporan NDC Indonesia pada 2016, perubahan iklim dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, yang saat ini mencapai 80 persen dari total bencana yang terjadi di Indonesia.

    Selain itu, berdasarkan laporan Roadmap NDC Indonesia di 2020, akibat perubahan iklim, potensi kerugian ekonomi Indonesia bisa mencapai 0,66 persen hingga 3,45 persen dari PDB pada 2030. Perubahan iklim juga membawa sejumlah risiko, seperti kelangkaan air, kerusakan ekosistem darat, penurunan kualitas kesehatan, hingga kelangkaan pangan.

    Perubahan iklim sendiri saat ini menjadi salah satu tantangan dari tiga krisis planet Bumi (triple planetary crisis). Selain itu, ada pula polusi dan kehilangan biodiversitas menjadi hal lain yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian manusia.

    Dengan keadaan tersebut, adopsi ekonomi sirkular pun disebut menjadi langkah strategis yang bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak dari krisis. Untuk mendorong potensi ekonomi sirkular, Blibli Tiket Action sebagai program keberlanjutan dari ekosistem Blibli Tiket bersama Ecoxyztem sebagai venture builder yang mendukung pertumbuhan ecopreneurs kembali menggelar Langkah Membumi Festival.

    “Bersama Ecoxyztem, kami konsisten menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk berinteraksi, bereksplorasi, dan berkolaborasi dalam mengenal solusi iklim dengan cara yang membumi,” tutur COO & Co-Founder Blibli Lisa Widodo saat Langkah Membumi Festival tahun ini. 

    Kali ini, program terebut diadakan di Senayan Park, Jakarta pada 2 dan 3 November 2024. Membawa tema ‘CollaborAction for the Earth’, festival ini dirancang sebagai melting-pot untuk para pemangku kepentingan saling berinteraksi, bereksplorasi, dan berkolaborasi untuk mengelola gagasan serta solusi berkelanjutan.

    Tidak hanya itu, Langkah Membumi Festival 2024 ini juga sejalan dengan Peta Jalan Ekonomi Sirkular Bappenas, terutama dalam hal komunikasi. Sebab, praktik ekonomi sirkular memang perlu melibatkan penyampaian informasi, pendidikan, hingga keterlibatan aktif pemangku kepentingan.

    Oleh sebab itu, Langkah Membumi Festival hadir dengan sejumlah talk show yang membahas isu-isu keberlanjutan sebagai sorotan utama. Tidak hanya itu, ada pula beberapa workshop yang bisa diikuti para peserta, mulai dari Upcycled Plastic Pouch, Demystifying B Certification, hingga kelas membuat terrarium bersama Terramori.

    “Festival ini menjadi katalis yang mempertemukan korporasi dengan solusi inovatif dan mitra strategis dalam mewujudkan rantai pasok yang berkelanjutan sesuai Peta Jalan Ekonomi Sirkular, guna mewujudkan komitmen pembangunan ekonomi yang lebih merata, hijau, dan berkelanjutan,” tutur Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas Priyanto Rohmattullah yang hadir dalam acara tersebut.

  • Bersama TNP2K, Kemenko PMK Adakan Pelatihan untuk Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa

    Bersama TNP2K, Kemenko PMK Adakan Pelatihan untuk Tingkatkan Pemberdayaan Perempuan di Desa

    TRIBUNJAKARTA.COM – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengadakan Pelatihan Penguatan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Desa yang merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa, di Hotel Le Meridien Jakarta, pada 13–15 November 2024.

    Dalam sambutannya, Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Monalisa Herawati Rumayar menjelaskan bahwa pengumpulan data akan dilaksanakan pada 17–24 November 2024 di delapan kabupaten, diantaranya Bangka Tengah, Tanggamus, Indramayu, Bantul, Banyuwangi, Banjar, Maros, dan Minahasa Utara.

    Lokasi-lokasi tersebut dipilih, jelas Monalisa, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti status sebagai Desa Inklusi dalam P3PD, penerima program pemberdayaan, tingkat kesetaraan gender, Indeks Desa Membangun (IDM), serta isu pemberdayaan perempuan.

    “Kami akan mengumpulkan informasi terkait kebijakan atau program pemberdayaan perempuan, tantangan dan strategi implementasinya, peran pemerintah daerah dan desa, hingga kolaborasi antara pemerintah dengan organisasi non pemerintah. Semua informasi ini sangat penting untuk mendukung pemberdayaan perempuan di tingkat desa,” ujar Monalisa.

    Monalisa menambahkan, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan atau program yang lebih tajam dan relevan di tingkat desa. 

    “Semoga hasil pengumpulan data ini dapat memberikan masukan penting, baik untuk Komponen 1 P3PD di Kementerian Dalam Negeri, Komponen 2 di Kementerian Desa, maupun Komponen 3 yang melibatkan Kemenko PMK dan Kementerian PPN/Bappenas,” ungkap Monalisa.

    Pelatihan ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Andre Notohamijoyo, Asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pascabencana Merry Efriana, serta perwakilan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Dalam Negeri.

    Monalisa berharap, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini dapat memperkuat upaya pemberdayaan perempuan di desa-desa seluruh Indonesia, mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. (*)

  • Besok Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024, Ini 20 Link Alternatif Jika Situs Utama Sulit Diakses

    Besok Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024, Ini 20 Link Alternatif Jika Situs Utama Sulit Diakses

    TRIBUNJAKARTA.COM – Besok pengumuman hasil SKD CPNS 2024, simak 20 link alternatif untuk cek hasil SKD jika situs utama sulit diakses. 

    Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 dapat dilihat melalui https://sertificat.bkn.go.id/ atau link live score yang telah disediakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

    Sementara hasil perankingan SKD CPNS 2024 akan diumumkan bertahap mulai 17 November 2024 oleh masing-masing instansi. 

    Peserta dinyatakan lolos ke tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), jika masuk dalam ranking 3 kali jumlah formasi. 

    Misalnya, formasi yang dibutuhkan sebanyak 100 orang, maka peserta yang berhak mengikuti SKB adalah yang memiliki ranking 1 sampai 300. 

    Lantas, bagaimana cara cek hasil SKD CPNS 2024? 

    Cara Cek Hasil SKD CPNS 2024

    1. Kunjungi laman https://sertificat.bkn.go.id/

    2. Isi NIK dan nomor seleksi. 

    3. Isi tipe seleksi, kemudian unduh sertifikat yang berisi nilai hasil SKD CPNS 2024. 

    Link untuk Cek Hasil SKD CPNS 2024 dan Perankingan 

    1. Kunjungi laman https://sscasn.bkn.go.id/

    2. Klik “Login” atau “Masuk” di pojok kanan atas. 

    3. Masuk menggunakan akun masing-masing peserta. 

    4. Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan password, lalu klik “Masuk”. 

    5. Setelah berhasil masuk, akan ditampilkan resume pendaftaran beserta keterangan kelulusan SKD CPNS 2024. 

    Anda juga bisa melihat pengumuman hasil SKD CPNS 2024 di laman resmi instansi. Berikut beberapa link-nya:

    1. CPNS 2024 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): https://infocasn.kemendagri.go.id/

    2. CPNS 2024 Kementerian Luar Negeri (Kemenlu): https://e-casn.kemlu.go.id

    3. CPNS 2024 Kementerian Pertahanan (Kemenhan): https://www.kemhan.go.id

    4. CPNS 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham): https://casn.kemenkumham.go.id

    5. CPNS 2024 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas): https://rekrutmen.bappenas.go.id

    6. CPNS 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB): https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/cpns

    7. CPNS 2024 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN): https://www.atrbpn.go.id

    8. CPNS 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora): https://kemenpora.go.id/

    9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): https://pu.go.id/pengumuman

    10. CPNS 2024 Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU RI): https://www.kpu.go.id

    12. CPNS 2024 Setjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD): https://dpd.go.id

    13. CPNS 2024 Komnas HAM: https://www.komnasham.go.id

    14. CPNS 2024 KPK RI: https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns/pengumuman

    15. CPNS 2024 Kejaksaan Agung: https://rekrutmen.kejaksaan.go.id/

    16. CPNS 2024 Bawaslu RI: https://www.bawaslu.go.id

    17. CPNS 2024 BPOM: https://casn.pom.go.id

    18. CPNS 2024 BKN RI: https://www.bkn.go.id

    19. CPNS 2024 Perpustakaan Nasional (Perpusnas): https://casn.perpusnas.go.id/

    20. CPNS 2024 Badan Pusat Statistik (BPS): https://casn.bps.go.id

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya