Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Menko IPK: Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional

    Menko IPK: Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional

    kami terus mensimulasikan apa saja yang bisa menjadi solusi, termasuk bagaimana Kertajati dapat dikembangkan menjadi hub industri dirgantara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Kertajati dapat menjadi hub industri dirgantara nasional.

    AHY menjelaskan bahwa salah satu langkah strategis adalah menjadikan Kertajati sebagai hub industri dirgantara nasional, dimulai dari kerja sama antara BIJB Kertajati dengan Garuda Maintenance Facility (GMF).

    “Kami tidak hanya berhenti di masalah. Setiap saat kami terus mensimulasikan apa saja yang bisa menjadi solusi, termasuk bagaimana Kertajati dapat dikembangkan menjadi hub industri dirgantara. Diawali dari kerja sama antara pihak Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB Kertajati, dengan GMF (Garuda Maintenance Facility),” ujar AHY dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menurut AHY, juga berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Perhubungan untuk menghadirkan kerja sama pemeliharaan, perbaikan dan perombakan atau Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) yang akan mendorong pertumbuhan industri penerbangan nasional.

    “Beberapa waktu lalu kami bersama Kementerian PPN/Bappenas dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya, termasuk Kementerian Perhubungan, mencoba menghadirkan kerja sama yang baik untuk keperluan MRO (Maintenance, Repair, Overhaul). Di awal mungkin dimulai dengan helikopter, mudah-mudahan setelah itu pesawat bersayap tetap (fixed wings),” kata AHY.

    Ia menambahkan pengembangan Kertajati tidak dapat dilepaskan dari peran Kawasan Rebana Metropolitan yang mencakup Majalengka, Cirebon dan Subang.

    Ia menjelaskan bahwa kegiatan strategis seperti pengembangan industri di Kertajati dapat menjadi pemicu tumbuhnya wilayah di sekitarnya.

    Ia menilai kawasan Rebana berpotensi besar berkembang jika seluruh infrastruktur di dalamnya saling terhubung.

    Menurut dia, kawasan tersebut tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau terisolasi, melainkan harus diintegrasikan dengan wilayah lain agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas.

    “Kertajati dan Rebana adalah contoh konkret bagaimana infrastruktur dapat membuka isolasi, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat daya saing wilayah. Ini bukan soal lokasi yang jauh, melainkan bagaimana kita menghadirkan konektivitas dan kegiatan ekonomi yang hidup di sekitarnya,” kata AHY.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    Jokowi Sejak Awal Tak Pernah Sebut Whoosh Investasi Sosial, Kok Sekarang Belok?

    GELORA.CO -Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperlihatkan gelagat cuci tangan atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang terbebani utang.

    Gelagat tersebut terlihat saat Jokowi menyebut Whoosh sebagai investasi sosial. Menurut mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, alasan ini tidak pernah disampaikan Jokowi sejak awal.

    “Selama perancangan, Pak Jokowi tidak pernah menyatakan Whoosh sebagai investasi sosial, jangan setelah gagal menjadi belok,” kritik Said Didu dikutip dari YouTube Nusantara TV, Kamis, 30 Oktober 2025.

    Menurut Said Didu, Whoosh adalah proyek ambisi Jokowi tanpa perencanaan matang. 

    “Ini proyek ambisi pribadi yang menerobos semua akal sehat,” jelas Said Didu.

    Bahkan demi memuluskan Whoosh, Said Didu menyebut ada empat pejabat pemerintah yang dipecat gara-gara menyampaikan kritik atas proyek tersebut.

    “Kereta cepat ada 4 pejabat yang diberhentikan gara-gara mengkritik, di antaranya Jonan (Menteri Perhubungan) dan Andrinof Chaniago Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,” tandasnya.

  • DWP Bappenas komitmen dukung percepatan capaian SDGs di Indonesia

    DWP Bappenas komitmen dukung percepatan capaian SDGs di Indonesia

    Menulis opini mungkin sering dianggap sepele, namun ini merupakan suatu tantangan terutama bagi yang belum terbiasa menulis…,

    Jakarta (ANTARA) – Dharma Wanita Persatuan (DWP) Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan komitmen mendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia.

    Upaya tersebut ditunjukkan dengan peluncuran buku antologi “Perempuan Berkisah”, yang memuat kisah inspiratif anggota DWP dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

    “Partisipasi ini menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong literasi gizi, pendidikan berkualitas, sebagai upaya pencapaian SDGs 2030 menuju Indonesia Emas 2045,” kata Ketua DWP Kementerian PPN/Bappenas Yogi Retna Pungkas dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, DWP Bappenas bersama Sekretariat Nasional SDGs turut mengapresiasi keterlibatan para perempuan dalam memberikan gagasan terkait pendidikan gizi keluarga melalui Lomba Menulis Opini bertema Peran Orang Tua dalam Pendidikan Gizi Keluarga dan Harapannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis.

    Lomba tersebut ditujukan untuk mendukung pencapaian SDGs 2030 dan Indonesia Emas 2045.

    Sebanyak 700 peserta seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang telah berpartisipasi dalam Lomba Menulis Opini yang diselenggarakan sejak Agustus-Oktober 2025.

    Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Sustainable Development Annual Conference (SAC) 2025 ini menyoroti urgensi literasi gizi di tingkat keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia Indonesia.

    Pemenang Lomba Menulis Opini adalah Rani Yuliani dari Pelalawan, Riau; Maria Fransiska dari Sentani, Jayapura; dan Hermin Hardiyanti dari Makassar, Sulawesi Selatan.

    Lomba Menulis Opini ini dianggap bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi merupakan bentuk nyata pemberdayaan perempuan melalui literasi dan keberanian berpendapat.

    “Menulis opini mungkin sering dianggap sepele, namun ini merupakan suatu tantangan terutama bagi yang belum terbiasa menulis. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari menumbuhkan keinginan membaca dengan menggali sumber dan juga melawan banjir informasi menyesatkan,” ucap Penasihat DWP Kementerian PPN/Bappenas Ninuk Mardiana Pambudy.

    Rangkaian acara ini merupakan bentuk sinergi pemerintah, keluarga, dan komunitas untuk kesehatan gizi dalam pencapaian TPB/SDGs yang selaras dengan Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan; Tujuan 2 Tanpa Kelaparan; lalu Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

    Kemudian juga Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas; Tujuan 5 Kesetaraan Gender; Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; dan Tujuan 17 Kemitraan untuk Tujuan.

    “Saya sangat mengapresiasi tulisan dan opini yang disampaikan, yang mengombinasikan upaya pencapaian SDGs dengan makan bergizi. Perempuan merupakan sosok penting dalam rumah tangga yang berperan dalam program pengembangan anak-anak Indonesia ke depannya,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Membangun generasi emas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama yang dimulai dari rumah. Pendidikan Gizi Keluarga, bila dilakukan jutaan keluarga, akan menggerakkan pembangunan manusia Indonesia menuju 2045,” ungkap Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bakti dan Bappenas Fokus Kembangkan Palapa Ring Integrasi dan SMF yang Efisien

    Bakti dan Bappenas Fokus Kembangkan Palapa Ring Integrasi dan SMF yang Efisien

    Bisnis.com, JAKARTA— Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), Fadhilah Mathar mengatakan pengembangan Palapa Ring Integrasi dan Satelit Multifungsi (SMF) akan dilakukan secara efisien dan terarah ke depan. Proyek tersebut kini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN)

    Penetapan ini, menurutnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur digital dan memastikan pemerataan akses internet di seluruh Indonesia. 

    Fadhilah menjelaskan, BAKTI kini tengah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memastikan proyek-proyek tersebut berjalan dengan terarah dan efisien. 

    “Sekarang kami sedang koordinasi dengan seluruh stakeholders termasuk Bappenas,” kata Fadhilah ditemui disela acara Indonesia Technology & Innovation (INTI) 2025 yang digelar di Jakarta pada Selasa (28/10/2025).

    Fadhilah menambahkan Palapa Ring Integrasi akan menjadi langkah penting untuk menyatukan jaringan serat optik nasional yang sebelumnya terpisah-pisah. 

    Sementara itu, proyek Satelit Multifungsi (SMF) difokuskan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas internet (bandwidth) yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital, terutama untuk mendukung ekosistem 5G. 

    Fadhilah menekankan BAKTI tidak hanya melihat proyek ini dari sisi teknis semata, tetapi juga dari aspek perencanaan dan keberlanjutan. 

    Pendekatan tersebut, lanjut dia, memastikan pembangunan infrastruktur digital tidak hanya bersifat proyek jangka pendek, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. 

    “Jadi bukan hanya berbasis proyek, jadi komprehensif, kami lihat demand-nya bagaimana,” katanya.

    Dia juga menambahkan penamaan satelit seperti Satria-1 hanyalah bentuk identifikasi proyek, sementara yang lebih penting adalah kapasitas dan kemampuan teknologi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konektivitas nasional. 

    “Yang sebenarnya kita perlukan itu kapasitasnya. Jadi kalau sudah ada satelit yang existing yang bisa meng-cover dari kapasitas itu, nanti kami lihat keperluan kebutuhannya lagi. Karena sekarang semakin banyak teknologi-teknologi yang baru,” ujarnya.

    Saat ini, kapasitas satelit yang ada mencapai 150 Gbps. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan daftar terbaru Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Nomor 7 Tahun 2021.

    Dalam beleid tersebut, sektor teknologi mencakup sejumlah proyek besar, antara lain Proyek Satelit Multifungsi (SMF), Palapa Ring Integrasi, Pengembangan Drone Male Kombatan, Pengembangan Industri Garam, hingga Percepatan Pembangunan Technopark dan Pengembangan Teknologi Produksi IVO dan Bensin Sawit dengan Katalis Merah Putih.

    Salah satu proyek utama adalah Palapa Ring Integrasi, yang akan menyatukan jaringan serat optik nasional dari Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur. Proyek ini bernilai Rp23,16 triliun, atau tiga kali lipat lebih besar dari proyek Satelit Satria-1.

    Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai proyek ini menjadi tulang punggung konektivitas nasional yang krusial untuk pemerataan akses digital.

    “Proyek Palapa Ring Integrasi perlu dijalankan sebab Palapa Ring yang sekarang ada masih terpisah-pisah, antara Palapa Ring Barat, Tengah, dan Timur,” ujarnya.

    Palapa Ring Integrasi akan mencakup 11.182 kilometer kabel laut dan 2.924 kilometer kabel darat, menjangkau 24 provinsi dan 78 kota/kabupaten. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah dan menekan kesenjangan digital, terutama di kawasan timur Indonesia.

    Selain itu, pemerintah juga tetap mendorong penyelesaian proyek Satelit Multifungsi (SMF) atau Satria-1, yang ditujukan untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi di 149.400 titik layanan publik seperti sekolah, puskesmas, kantor pemerintahan daerah, hingga fasilitas pertahanan dan keamanan.

  • IPOC 2025 bahas tantangan industri sawit dari tarif Trump hingga EUDR

    IPOC 2025 bahas tantangan industri sawit dari tarif Trump hingga EUDR

    Jakarta (ANTARA) – Konferensi Indonesian Palm Oil Conference and 2026 IPOC Outlook (IPOC 2025) akan membahas berbagai tantangan global, termasuk dampak kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump hingga regulasi anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR) terhadap pasar dan daya saing industri kelapa sawit.

    Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) akan kembali menggelar IPOC 2025 pada 12–14 November di Nusa Dua, Bali.

    Ketua Umum Gapki Eddy Martono, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa konferensi tahun ini akan mengangkat tema besar peta jalan industri sawit menuju visi Indonesia Emas 2045, sekaligus merespons tekanan kebijakan internasional yang kian kompleks.

    “IPOC merupakan forum strategis untuk membahas arah industri kelapa sawit ke depan, khususnya upaya-upaya yang dapat dilakukan para pelaku industri sawit dalam mendorong produktivitas di tengah beragam peluang dan tantangan domestik maupun global,” kata Eddy.

    IPOC 2025 akan menghadirkan sejumlah pembicara nasional dan internasional dari sektor minyak nabati dan kebijakan perdagangan global.

    Executive Director Oil World Thomas Mielke akan menyampaikan analisisnya mengenai proyeksi harga dan tren pasar minyak nabati dunia.

    Pendiri Glenauk Economics Julian McGill akan mengulas dinamika makroekonomi yang mempengaruhi sektor komoditas.

    Ryan Chen dari Cargill Investments China yang akan memaparkan outlook ekonomi China dan dampaknya terhadap industri sawit. Satia Varqa dari FastMarkets akan membahas strategi industri dalam menghadapi tantangan global.

    Selain sesi konferensi, IPOC 2025 juga akan menghadirkan pameran industri sawit yang menampilkan teknologi, produk, dan inovasi terbaru dari sektor hulu hingga hilir.

    Sejumlah tokoh nasional dijadwalkan hadir sebagai pembicara kunci, antara lain Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Penyelenggara menargetkan lebih dari 1.500 peserta dari dalam dan luar negeri akan berpartisipasi dalam konferensi tahun ini,

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cerita Andrinof Chaniago Dipecat Jokowi Gegara Pertanyakan Proyek Whoosh

    Cerita Andrinof Chaniago Dipecat Jokowi Gegara Pertanyakan Proyek Whoosh

    GELORA.CO – Pertanyaan tentang manfaat ekonomi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh bagi negara berujung pemecatan pada Andrinof Chaniago dari jabatannya sebagai Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di tahun 2015.

    Andrinof menceritakan apa yang dialaminya itu dalam podcast yang disiarkan kanal Youtube Lider Channel TV, dikutip pada Senin, 27 Oktober 2025. 

    “Buat saya ini sangat historis, buat pribadi saya,” ujar Andrinof.

    Ia mengaku pemecatan dirinya dari kursi Menteri Bappenas oleh Jokowi tak akan bisa dilupakan, karena memuat persoalan yang belakangan menyeruak di publik.

    “Kenapa sangat historis? Tanggal 12 Agustus, itu adalah hari saya direshuffle malamnya. Tapi jam 10 pagi sampai jam 12, saya menerima delegasi besar dari tim Whoosh-nya China,” urainya.

    Tim delegasi Whoosh China, jelas Andrinof, menemuinya untuk kunjungan kedua kali, di luar kunjungan duta besar China di tahun 2015 dalam rangka meloloskan proyek yang digadang-gadang Jokowi tersebut.

    “Saya tahu, ini enggak mungkin dikatakan tidak, proyek ini kepada pihak China. Karena kita sudah terjebak, oleh tim kita yang mewakili pemerintah ke sana, terjebak ke dalam agenda setting pembicaraan empat mata Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi,” ungkapnya.

    Mantan Timses Jokowi pada Pilpres 2014 ini menyatakan, materi pembicaraan itu yang digunakan oleh tim delegasi China untuk bicara ke setiap kantor kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia, bahwa proyek Whoosh merupakan hasil pembicaraan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi.

    “Kayak dikunci ini setiap kementerian lembaga. Saya yakin juga termasuk ke KSP, yang waktu itu dipimpin oleh Pak Luhut. Nah, datang lagi ke saya itu udah terakhir lah ya. Mungkin yang kedua kali datang,” paparnya.

    Selaku Menteri Bappenas saat itu, Andrinof mengklaim membuat rencana hitung ulang pelaksanaan proyek Whoosh, guna menghindari kerugian negara terjadi. 

    “Saya kan gak ingin kita ini terjebak dalam kerugian tahap berikutnya. Apakah itu risiko investasi, dan segala macam lingkungan. Maka ketika itu saya bilang ke delegasi itu, ya kami akan tuntaskan kajian,” beber dia.

    “Maksud saya itu mengambil waktu, supaya nanti Presiden punya bahan, memberikan arahan kepada kementerian/lembaga terkait, ketika berunding yang tingkat teknis, termasuk BUMN, ini loh, ini yang gak boleh diserahkan, atau disetujui, dicantumkan misalnya. Kita harus memprotek risiko jangka panjang, risiko bisnis. Maksud saya itu,” ungkapnya.

    Akan tetapi, justru dia mendapatkan kabar dipanggil oleh Jokowi ke Istana, setelah selesai pertemuan dengan tim delegasi Whoosh, hingga akhirnya keluar keputusan pemecatan dari jabatannya sebagai Menteri Bappenas yang belum genap setahun bekerja kala itu.

    “Saya ingat kemudian break jam 12-an, biasa jam makan siang, sholat, jam 2 saya ada pertemuan lagi, ngumpulin teman-teman Bappenas ini yang background-nya ekonomi. Karena saya mau beri arahan, dan mengajak supaya pikirkan kembali, konsep pembangunan ekonomi yang berkualitas, yang berkelanjutan,” ucapnya.

    “Terus, selesai sekitar jam 5 menjelang jam 6 datang telepon dari Istana, terus datang lagi telepon itu, sebelumnya saya nggak sempat mengangkat, bahwa ada pesan supaya datang ke Istana, nanti jam habis maghrib saya ke istana. Dan terjadilah peristiwa itu (reshuffle),” demikian Andrinof. 

  • 22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu

    22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu

    22 Narasumber dalam Retret Sekda, Ada Danantara hingga Kemenkeu
    Tim Redaksi
    SUMEDANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah narasumber akan dihadirkan dalam acara retret atau rapat koordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang digelar Kementerian Dalam Negeri pada 27-30 Oktober 2025.
    Dalam pemaparannya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menyebut sejumlah narasumber akan dihadirkan, baik setingkat menteri maupun eselon 1.
    Rapat ini, kata Tito, bertujuan untuk memberikan evaluasi dan bekal kepada Sekda dan Bappeda dalam menyusun anggaran di tahun berikutnya.
    “Maka kita undang narasumber-narasumber yang berhubungan dengan penyusunan itu (anggaran). Mulai dari ada Kementerian Keuangan, nanti Dirjen Perimbangan yang langsung mau datang,” kata Tito dalam acara retret tersebut di Balairung Rudini, IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025).
    Begitu juga dengan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat pertama di daerah.
    Selain itu, ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang berkaitan dengan kewajiban daerah dalam mengelola pendidikan tingkat dasar.
    “Kemudian ada Kementerian PU yang kita minta datang juga, gimana arah jalan Kabupaten Kota, arah jalan Provinsi yang harus ditangani oleh APBD masing-masing ketika ada pengalihan anggaran dari daerah ke pusat,” imbuhnya.
    Dalam data pemaparannya, Tito juga memperlihatkan adanya Badan Gizi Nasional (BGN) yang berkaitan dengan program pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis.
    Ada juga Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang akan memberikan materi dalam retreat Sekda tersebut.
     
    Berikut sejumlah narasumber yang dijadwalkan hadir mengisi retreat Sekda dan Bappeda:
    1. Kementerian Keuangan
    2. Badan Pembangunan Perencanaan Nasional (Bappenas)
    3. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi
    4. Kementerian Kesehatan
    5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
    6. Kementerian Sosial
    7. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
    8. Kementerian Pertanian
    9. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman
    10. Kementerian Koperasi
    11. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
    12. Kementerian Pekerjaan Umum
    13. Kementerian Lingkungan Hidup
    14. Danantara
    15. Kementerian Kelautan dan Perikanan
    16. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
    17. Kementerian Sekretaris Negara
    18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
    19. Badan Gizi Nasional
    20. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
    21. Kantor Staf Presiden
    22. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investasi Khusus
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Ingin MBG Preneur Ciptakan “Multiplier Effect” di Tiap Wilayah

    BGN Ingin MBG Preneur Ciptakan “Multiplier Effect” di Tiap Wilayah

    BGN Ingin MBG Preneur Ciptakan “Multiplier Effect” di Tiap Wilayah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya mendorong agar wirausaha yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau MBG Preneur bisa berkelanjutan dan menciptakan
    multiplier effect
    di wilayahnya.
    Hal ini disampaikan Sony usai meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Prokids Anak Indonesia, di Kota Malang, Minggu (26/10/2025).
    “Istilah MBG Preneur ini menarik dan inspiratif. Namun, kita tidak boleh berhenti di konsep dapur saja, karena ruang lingkupnya jauh lebih luas,” kata Sony, dalam keterangan resmi.
    Sony mengingatkan pentingnya menjaga agar aliran dana pemerintah pusat tetap memberi manfaat ekonomi lokal (
    multiplier effect
    ), bukan justru terserap ke daerah lain akibat ketergantungan pasokan.
    “Kalau menunya telur tapi telurnya dibeli dari luar daerah, artinya uangnya keluar. Malang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan telur, sayur, dan buah dari wilayah sendiri. Inilah inti kemandirian pangan,” ujar dia.
    Menurut dia, keberhasilan dapur MBG tidak hanya ditentukan oleh operasional dapur itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan pasokan bahan baku dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan lokal.
    “Kalau di Malang saat ini baru ada 25 SPPG, dan ke depan akan berkembang menjadi 83, maka kebutuhan sayur, ikan, dan bahan pangan lainnya harus dipastikan cukup. Ini harus dirancang sejak awal,” ujar dia.
    Secara nasional, dari total kebutuhan sekitar 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru 10.900 unit yang beroperasi.
    Di Kota Malang sendiri, baru tersedia 25 dari kebutuhan 83 SPPG.
    “Jadi, tantangannya ke depan bukan sekadar membangun dapur, tapi membangun seluruh ekosistemnya agar berjalan selaras,” ujar Sony.
    Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden.
    “Kami memastikan perencanaannya berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya membangun ekosistem makan bergizi nasional,” ujar dia.
    Rachmat juga menilai, implementasi MBG di Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional.
    “Rantai pasok dari hulu hingga penerima manfaat harus menjadi satu kesatuan sistem. Hasil peninjauan hari ini menjadi langkah penting agar model MBG di Malang bisa menjadi contoh sukses,” ujar dia.
    Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, sinergi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keberhasilan Program MBG berkelanjutan.
    Dia memastikan bahwa jajaran pemerintah daerah telah menerapkan standar pelaksanaan dan pembagian tanggung jawab sesuai ketentuan, agar program berjalan efektif di lapangan.
    “SOP sudah diterapkan dengan baik, dan seluruh kelurahan menyambut positif program MBG ini,” kata Wahyu.
    Ia menambahkan bahwa masyarakat telah merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan program tersebut.
    “Masyarakat rata-rata sudah menerima manfaatnya, dan dari sisi kualitas gizi, pelaksanaannya juga terjaga,” ujar Wahyu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • AHY: BIJB Kertajati semangatnya integrasi wilayah

    AHY: BIJB Kertajati semangatnya integrasi wilayah

    Bandung (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka yang saat ini masih sepi karena terletak di antah berantah (in the middle of nowhere), namun semangatnya adalah integrasi wilayah.

    “Mungkin dipotong (secara) sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah,” kata AHY di Bandung, Minggu.

    Menurut AHY, masih banyak yang perlu dievaluasi dari bandara tersebut, salah satunya adalah konektivitas dengan wilayah lainnya seperti akses jalan tol atau transportasi memadai yang cepat ke Bandung dan kota sekitarnya.

    “Itu kan di kawasan Rebana, ya Majalengka, kemudian juga menuju ke Cirebon, nah kalau kemudian terisolir, seperti terisolir tidak nyambung satu sama lain dan tidak terintegrasi, maka sayang. Itu perlu kita hubungkan dengan wilayah-wilayah lainnya,” kata Agus.

    Ia mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur seperti BIJB Kertajati atau infrastruktur lainnya, haruslah diiringi dengan konektivitasnya, sehingga benar-benar optimal sebagai pengungkit perekonomian kawasan.

    “Jadi pembangunan infrastruktur termasuk bandara, dermaga itu harus dihubungkan dengan konektivitasnya. Jalan menuju ataupun keluar dari lokasi tersebut sehingga benar-benar hidup. Jangan sampai infrastrukturnya besar, bagus, memakan biaya yang tinggi, tetapi tidak optimal,” ucap dia.

    Agus mengatakan terkait BIJB Kertajati, semua pihak haruslah berbesar hati untuk melakukan evaluasi dan tidak berhenti pada temuan masalah. Pihak kementerian, kata dia, terus mensimulasikan apa yang bisa menjadi solusi, salah satunya dikembangkan menjadi pusat industri dirgantara.

    Agus mengatakan pihaknya telah mendorong kerja sama antara BIJB Kertajati dan Garuda Maintenance Facility (GMF), Kementerian Bappenas dan Kementerian Perhubungan, yang diproyeksi menjadikan BIJB Kertajati sebagai lokasi Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) atau tempat perbaikan pesawat.

    Dia berharap hal tersebut dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam membangun konektivitas berbagai wilayah dengan BIJB Kertajati.

    “Tentunya mencoba untuk menghadirkan sebuah kerja sama yang baik untuk keperluan MRO. Nah, di awali dulu dengan helikopter misalnya. Mudah-mudahan selain itu Fix Wings. Dan kita melibatkan juga kementerian-lembaga lainnya. Ini contoh bahwa kalau ada kegiatan yang strategis, bisa membuka wilayah dan jadi peluang baru,” ucapnya.

    Sebelumnya juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menyatakan bahwa sepinya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka tak lepas dari lokasinya yang ‘antah-berantah’.

    “Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere, di Majalengka, Kawasan Rebana namanya,” kata AHY pada konferensi pers dalam acara “Satu Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Selasa (21/10).

    Menurut AHY, konektvitas Bandara Kertajati terlambat dibangun, padahal bandara ini sudah memiliki infrastruktur yang megah hingga fasilitas yang sangat memadai.

    “Mungkin awalnya dulu kurang terintegrasi, bandaranya dibangun, tapi konektivitasnya terlambat, sehingga tanggung. Padahal besar, bagus, infrastrukturnya lengkap, tapi hanya di bandara itu, kawasannya belum hidup,” ucapnya.

    Adapun, Pemprov Jabar akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) baru sebesar Rp150 miliar pada akhir 2025 dan 2026 pada PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) guna pemenuhan regulasi hingga pengembangan rute guna keberlangsungan bandara.

    Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) Provinsi Jawa Barat, Deny Hermawan mengatakan rencana suntikan modal tersebut merupakan pertama untuk pemenuhan regulasi terkait kebandaraan.

    “Pertama adalah digunakan untuk pemenuhan regulasi, seperti yang terkait aspek keselamatan, keamanan, pelayanan dan kepatuhan bandara,” kata Deny saat dikonfirmasi di Bandung, Rabu (8/10).

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mobil Nasional Diusulkan Masuk PSN, Mereknya Sudah Ada

    Mobil Nasional Diusulkan Masuk PSN, Mereknya Sudah Ada

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan dalam waktu dekat ini Indonesia akan memiliki mobil buatan sendiri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan industrinya sudah siap.

    Menperin menyebut, industri dalam negeri sudah siap menjalankan proyek mobil nasional. Menurutnya, proyek mobil nasional ini menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

    “Industri sudah siap, saya juga sudah berbicara dengan perusahaan. Mereknya sudah ada, dan perusahaannya juga saya sudah ketemu,” kata Agus dalam keterangan tertulis, dikutip Antara.

    Agus sudah mengusulkan program mobil nasional menjadi PSN. Kemenperin sudah mengirimkan surat kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk dipertimbangkan.

    “Minggu lalu, saya sudah tanda tangan surat yang ditujukan kepada Menteri Bappenas,” kata Menperin.

    Jika resmi menjadi PSN, proyek mobil nasional ini akan dikerjakan lebih cepat.

    Lebih lanjut, Agus menyampaikan dengan ditetapkannya program ini sebagai PSN akan mempercepat implementasi pembuatan mobil nasional di Tanah Air.

    “Dan dengan penetapan status PSN, itu seharusnya semua hal yang berkaitan dengan persiapan, implementasi, sampai nanti commissioning itu bisa lebih cepat, sesuai dengan harapan dari Bapak Presiden,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Indonesia akan memiliki mobil nasional sendiri dalam waktu dekat ini. Presiden telah menyiapkan alokasi dana dan pabriknya.

    “Belum merupakan prestasi tapi sudah kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya. Sedang bekerja sekarang,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna dikutip kanal Youtube Sekretariat Presiden.

    (rgr/din)