Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Industri Pasar Modal Dinilai akan Membaik Karena Kuatnya Kondisi Fundamental Ekonomi Indonesia – Halaman all

    Industri Pasar Modal Dinilai akan Membaik Karena Kuatnya Kondisi Fundamental Ekonomi Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan industri pasar modal akan membaik mulai tahun depan karena kuatnya kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

    Hal itu dikarenakan akan adanya program-program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto seperti program makan bergizi gratis, pembangunan tiga juta rumah murah setiap tahun hingga 2029, dan adanya penegakan hukum di semua bidang termasuk perekonomian, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Saya nggak akan bohong mengatakan bahwa dalam waktu 1-1,5 tahun ini (industri pasar modal) choppy. Karena apa, karena kalau kita lihat (pasar modal) di US is very attractive (sangat menarik), pasti choppy. Tetapi, the good thing is fundamentally I think we are strong,” kata Anindya, saat menjadi keynote speaker acara Investor Network Summit 2024, di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

    Dijelaskannya, daya tarik investasi Amerika Serikat (AS) adalah faktor yang membuat harga saham dan obligasi Indonesia choppy atau fluktuatif. 

    Namun karena kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat maka kondisi fluktuatif itu ada kecenderungan akan naik.

    “Strong fundamentals only look stronger during turbulence (fundamental yang kuat hanya terlihat lebih kuat ketika terjadi turbulensi),” tuturnya.

    “Saya lihat juga yang penting yaitu fiscal strength (kekuatan fiskal Indonesia). Kita punya debt to GDP (utang terhadap Produk Domestik Bruto/PDB) itu masih bisa dibilang relatif sangat sehat dibanding dengan area (indikator) lain,” katanya.

    Dia juga memuji kebijakan Presiden Prabowo yang selain ingin memberikan keadilan kepada masyarakat agar benar-benar sejahtera, akan tetapi juga ada strategi untuk membangun soft infrastructure, seperti program makan bergizi gratis yang dianggap sebagai investasi masa depan dengan terbentuknya sumber daya manusia yang sehat.

    “Yang paling penting kan adalah gizi,” imbuhnya.

    Untuk gizi ini, kata dia, untungnya ada dua. Pertama, yang paling mudah untuk investasi masa depan. Kedua, adalah program-program belanja pemerintah yang juga akan difokuskan pada kesehatan dan pendidikan. “Ini multiplier effect-nya akan sangat besar,” jelasnya.

    Selain Anindya, hadir juga sebagai keynote speaker yaitu Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Amalia Adininggar Widyasanti dan Kepala Riset/Chief Economist PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Rully Arya Wisnubroto.

    Dalam paparannya, Rully Arya memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menembus 8.000 pada tahun 2025. Sebagai informasi, perdagangan saham di BEI, Jumat (6/12/2024) ditutup di level 7.382,87.

    Sementara itu, Amalia Adininggar menyatakan, selama 20 tahun terakhir (di luar tahun saat krisis pandemi COVID-19), pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata berkisar lima persen. Dan tahun depan diperkirakan akan mencapai rataan 5,3 persen.

    Hal tersebut dianggap menunjukkan stabilitas ekonomi Indonesia sudah terbukti karena makroekonomi memiliki fundamental yang sangat baik. Demi mendukung target bertahap pertumbuhan ekonomi Indonesia 8 persen.

    “Ini yang kemudian bisa jadikan kita sebagai modalitas bahwa stabilitas ekonomi Indonesia ini akan menjadi fondasi kunci untuk Indonesia bisa berakselerasi melalui transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen,” jelas Amalia.

    Indonesia Pemimpin Potensial Global South

    Dalam kesempatan itu, Anindya Bakrie juga mengungkapkan optimismenya bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin negara-negara Global South di tengah ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia.

    Anindya menceritakan, dalam lawatannya selama 2,5 pekan ke lima negara (China, AS, Peru, Brazil, dan Inggris) bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu, ia mengamati bahwa Indonesia kini dipandang sebagai “shining example” atau contoh yang bersinar dari negara-negara berkembang.

    “Di (KTT) APEC dan (KTT) G20, Indonesia dianggap sebagai pemimpin potensial Global South. Sumber daya melimpah, jumlah penduduk yang besar, dan posisi non-blok Indonesia menjadi nilai tambah yang diakui dunia,” jelasnya.

    Menurutnya, di tengah persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia, Indonesia tetap konsisten dalam membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak. Hal ini terlihat dari keberhasilan Indonesia mengamankan investasi besar, seperti proyek transisi energi bersama British Petroleum senilai 7,2 miliar dolar AS.

    “Di tengah tekanan geopolitik, kepercayaan terhadap Indonesia justru meningkat. Negara-negara lain melihat kita mampu menjaga stabilitas dan menjadi mitra strategis di kawasan Asia Pasifik,” ujarnya.

    Dengan fokus pada pembangunan soft infrastructure dan kebijakan industrialisasi, Anindya percaya Indonesia akan semakin kuat di tengah ketidakpastian global.

    “Kepercayaan dunia terhadap Indonesia bukan hanya pada sumber daya, tapi juga pada kemampuan kita (Pemerintahan Prabowo) menjaga rule of law dan memperkuat ekonomi,” tegasnya.

    Dalam acara yang diselenggarakan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan bertema Capitalizing On The New Government’s Economic Roadmap (Memanfaatkan Peta Jalan Ekonomi Pemerintahan Baru) itu, Anindya didampingi Wakil Ketua Umum Bidang Analis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kadin Indonesia Aviliani, dan Wakil Ketua Umum Bidang Pembiayaan dan Industri Perbankan Kadin Indonesia Tigor M. Siahaan.

     

     

  • Cuma Karena Air Galon Jutaan Warga Kelas Menengah RI Jatuh Miskin

    Cuma Karena Air Galon Jutaan Warga Kelas Menengah RI Jatuh Miskin

    Jakarta, CNBC Indonesia – Tren masyarakat kelas menengah di Indonesia turun kasta telah terjadi sejak masa krisis Pandemi Covid-19, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2019 jumlah kelas menengah di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45% dari total penduduk. Lalu, pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang atau setara 17,13%.

    Artinya ada sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. Karena, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20% dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22% dari total penduduk.

    Demikian juga dengan angka kelompok masyarakat rentan miskin yang ikut membengkak dari 2019 sebanyak 54,97 juta orang atau 20,56%, menjadi 67,69 juta orang atau 24,23% dari total penduduk pada 2024. Artinya, banyak golongan kelas menengah yang turun kelas kedua kelompok itu.

    “Bahwa memang kami identifikasi masih ada scarring effect dari Pandemi Covid-19 terhadap ketahanan dari kelas menengah,” ucap Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Selain turun kelas, penduduk kelas menengah di Indonesia juga rentan miskin selama 10 tahun terakhir. Tercermin dari modus pengeluaran penduduk kelas menengah yang cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan dan semakin mendekati batas bawahnya.

    Hal itu mengindikasikan kelompok kelas menengah akan lebih sulit untuk lompat menuju kelas atas, dan rentan untuk jatuh ke kelompok aspiring middle class atau kelompok kelas menengah rentan, bahkan rentan miskin.

    Amalia mengatakan, batas atas pengelompokkan kelas menengah per 2024 ialah 17 x dari garis kemiskinan (Rp 582.932 per kapita per bulan) atau senilai Rp 9,90 juta. Sementara itu, batas kelompok menengah bawahnya adalah 3,5 x Rp 582.932 atau senilai Rp 2,04 juta.

    Adapun modus pengeluarannya sebesar Rp 2,05 juta pada 2024, atau semakin dekat dengan batas bawah ukuran kelas menengah yang sebesar Rp 2,04 juta. Padahal, pada 2014, modus pengeluarannya sebesar Rp 1,70 juta dengan batas bawah senilai Rp 1,05 juta dan batas atas hanya sebesar Rp 5,14 juta.

    Konsumsi Air Galon Bikin Warga Kelas Menengah RI Jadi Miskin?

    Ekonom senior yang merupakan mantan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan turunnya tingkat ekonomi kelas menengah di Indonesia tidak hanya terjadi karena pandemi Covid-19 dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Melainkan juga akibat kebiasaan sehari-hari kebutuhan terhadap air kemasan, seperti galon.

    “Selama ini secara tidak sadar itu sudah menggerus income kita secara lumayan dengan style kita yang mengandalkan semua kepada air galon, air botol dan segala macamnya,” kata Bambang di kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas era pemerintahan Presiden Joko Widodo itu menekankan, kebiasaan mengkonsumsi air dalam kemasan tidak terjadi di semua negara.

    Di negara maju misalnya, warga kelas menengah terbiasa menenggak air minum yang disediakan pemerintah di tempat-tempat umum. Dengan adanya fasilitas air minum massal itu, masyarakat negara maju tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli minum.

    “Daya beli kelas menengahnya aman karena untuk air pun mereka tidak perlu mengeluarkan uang terlalu banyak,” kata dia.

    Meski begitu, Bambang mengatakan faktor kebutuhan air minum hanyalah satu dari banyak faktor lain yang menyebabkan banyak kelas menengah turun ‘kasta’ ke kelas ekonomi yang lebih rendah. Bambang menduga faktor utama tumbangnya kelas menengah RI adalah pandemi Covid-19.

    “Penyebabnya itu variatif. Karena kan kita lihat datanya dari 2019 ke 2023. Jadi penyebab pertama adalah Covid,” ujar dia.

    Selama Covid-19, kata dia, banyak kelas menengah kehilangan pekerjaan. Sementara sebagian lainnya, mengalami kebangkrutan bisnis. “Jangan lupa loh Covid itu terjadi 2 tahun dan yang terjadi pada waktu itu ada kelas menengah yang kehilangan pekerjaan dan kelas menengah yang bisnisnya berhenti atau bangkrut,” ungkapnya.

    Apesnya, kata dia, setelah pandemi mereda masyarakat kembali dihantam problem lainnya seperti tingkat suku bunga yang tinggi. Kenaikan suku bunga itu, kata dia, mau tak mau turut mempengaruhi perekonomian.

    “Jadi saya melihatnya kombinasi yang dimulai dari Covid, kemudian diperpanjang dengan tingkat bunga tinggi, nilai tukar melemah, apa-apa jadi mahal,” kata dia.

    Tak cuma suku bunga tinggi, Bambang mengatakan upaya kelas menengah untuk bangkit dari Covid-19 juga dihantam oleh naiknya harga beras karena efek El Nino. Meskipun inflasi secara umum stabil, Bambang mengatakan kenaikan harga beras itu membuat daya beli kelas menengah menurun.

    “Kombinasi itulah yang membuat sebagian kelas menengah itu turun ke aspiring middle class,” kata dia.

    Bambang turut mengingatkan, fenomena judi online juga amat mempengaruhi kondisi perekonomian seseorang karena sifatnya yang sangat adiktif. Menurut dia, karena itu kegiatan ini sangat menguras kantong masyarakat. “Karena sifatnya adiktif, itu cepat sekali menghabiskan income kita,” kata dia.

    (fsd/fsd)

  • Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    Pembangunan IKN Era Prabowo Bakal Molor di Tengah Meroketnya Ekonomi Kaltim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan molor karena terbatasnya anggaran.

    Diketahui, pemerintahan Prabowo saat ini lebih fokus terhadap pencapaian swasembad baik pangan maupun energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dikutip Sabtu (7/12/2024).

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi), namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Prabowo Target Berkantor di IKN 17 Agustus 2028 – Page 3

    Prabowo Target Berkantor di IKN 17 Agustus 2028 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto target untuk bisa berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2028. Selain RI 1, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di pemerintah pusat pun diproyeksikan bakal pindah ke IKN di waktu yang sama.

    Hal itu diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo saat dijumpai di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (6/12/2024)

    “Targetnya pak Prabowo, 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029. Eksekutif, Legislatif sama Yudikatif, beserta seluruh ASN penunjangnya,” ujar Dody.

    Tak hanya pemerintahan, lembaga kehakiman hingga MPR/DPR juga akan turut berpindah secepatnya di IKN. “Kesiapan infrastruktur agar eksekutif, yudikatif, legislatif bisa secepatnya berkantor di ibu kota negara Nusantara,” imbuh Dody.

    Timeline Proyek IKN

    Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan, Prabowo telah menetapkan dua timeline untuk IKN.

    “Kemudian apa programnya ke depan, sesuai dengan perintah Presiden pak Prabowo, timeline-nya ada dua, 2025 dan 2028. Tahun 2025 saya sudah koordinasi dengan Menpan (Rini Widyantini) tentang kepastian kepindahan awal dari ASN,” kata pak Bas di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menargetkan, ekosistem IKN untuk kegiatan pemerintahan pusat bisa rampung pada Desember 2024 mendatang. Mulai dari perkantoran hingga restoran dan tempat hiburan.

    “Kalau itu emang jadi, apa yang harus dilakukan, ekosistem pada 2025. Semua perkantoran sudah akan selesai mulai Desember, hunian 47 tower sudah akan selesai, sudah siap semua,” ujarnya.

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” Basuki menambahkan.

     

  • IGCN dan IDX Tekankan Pentingnya Tata Kelola Bisnis yang Berintegritas

    IGCN dan IDX Tekankan Pentingnya Tata Kelola Bisnis yang Berintegritas

    Jakarta: UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) dan Indonesia Stock Exchange (IDX) menekankan pentingnya tata kelola bisnis yang berintegritas. Nilai-nilai seperti antikorupsi, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari DNA organisasi untuk mencapai keadilan.
     
    Hal itu terungkap adalam acara Responsible Business Forum 2024, dengan tema ‘Leadership Beyond Compliance: Creating Value through Integrityi yang diselenggarakan IGCN dan IDX di Main Hall, Indonesia Stock Exchange, Jakarta.
     
    Acara ini dilaksanakan untuk memajukan Implementasi Agenda 2030 dengan penekanan kuat pada antikorupsi sebagai elemen dasar tata kelola etis, serta mengajak sektor bisnis untuk mendorong penciptaan nilai yang berkelanjutan.
    Presiden IGCN Y. W. Junardy juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas. Tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan, inklusi, dan keberlanjutan. 
     
    Menurutnya, kepemimpinan transformatif harus menciptakan nilai melalui integritas, dengan tindakan nyata untuk mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan lingkungan, praktik bisnis inklusif, serta hak-hak semua warga Indonesia. 
     
    “Nilai-nilai antikorupsi, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan harus menjadi bagian dari DNA organisasi untuk mencapai keadilan. Integrasi nilai-nilai ini adalah kelebihan yang harus dimanfaatkan untuk mendorong kolaborasi dan perubahan positif,” kata Junardy, Kamis, 5 Desember 2024.
     
    Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum IDX, Risa E. Rustam mengatakan, kerangka kerja bisnis harus menyediakan peta jalan bagi keterlibatan sektor swasta, yang menekankan bagaimana bisnis dapat berkontribusi pada perdamaian, keadilan, dan pelaksanaan integritas. 
     
    “Pilar-pilar ini merupakan dasar bagi bisnis untuk berkembang dan secara bermakna mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini memerlukan tindakan tegas, dimulai dengan kepemimpinan yang berintegritas,” katanya.
     
    Head of Office UNODC Indonesia Erik van der Veen, menambahkan terkait konteks kolaborasi negara-negara dalam mendorong integritas, akuntabilitas, dan transparansi.
     
    “Kita harus mempertimbangkan untuk mendanai kampanye anti-korupsi yang dipimpin oleh kaum muda, mengundang ide-ide mereka, dan memanfaatkan energi positif mereka dalam memerangi korupsi, sehingga setiap hari menjadi hari anti-korupsi,” kata Erik.
     
    Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional TPB/SDGs Setyo Budiantoro, menekankan pentingnya peran bisnis dalam mendukung pemerintah untuk mengimplementasikan SDGs.
     
    “Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang tinggi dalam mengimplementasikan SDGs, dengan pencapaian 62,5% pada tahun 2023,” kata Setyo yang hadir mewakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Bappenas, Vivi Yulaswati.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 merupakan proyeksi sekaligus intervensi.

    Pernyataan tersebut disampaikan dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    ‘Transformasi ekonomi untuk menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen ini akan menjadi sasaran pembangunan kita lima tahun ke depan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJMN 2025-2029). Trajektori pertumbuhan ekonomi seperti inilah yang kita set (atur) sebagai target dalam lima tahun ke depan. Kalau kami menyusun target pembangunan itu bukan hanya sekedar merumuskan proyeksi, tetapi kita proyeksi ditambah dengan intervensi,” ungkap Amalia.

    Intervensi yang dimaksud merupakan upaya, perencanaan matang, dan pengawal program secara baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dia menegaskan bahwa target tersebut sesuai dengan visi-misi Presiden RI Prabowo Subianto, sehingga harus dikawal bersama oleh para pemangku kepentingan.

    “Ini adalah target yang perlu kita kawal bersama dan dikawal ini artinya bukan hanya dari pemerintah. Ini juga harus dikawal oleh seluruh pelaku pembangunan, termasuk privat sector,” ucapnya yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

    Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, stabilitas ekonomi makro dinilai harus terjaga dan transformasi ekonomi guna meningkatkan produktivitas maupun kualitas investasi perlu diimplementasikan.

    Perbaikan kualitas pembangunan juga dinilai menjadi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

    Pemerintah memiliki 8 strategi plus 1 untuk mengakselerasi pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun ke depan. Mulai dari produktivitas pertanian, industrialisasi yang padat berorientasi ekspor dan berkelanjutan, ekonomi biru dan ekonomi hijau, pariwisata dan ekonomi kreatif, lalu perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, transformasi digital.

    Kemudian juga investasi (khususnya penanaman modal dari asing berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan Belanja Negara/APBN), serta belanja negara untuk produktivitas seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dan program serupa lainnya.

    “Plus satunya adalah enabling environment, yaitu deregulasi perizinan, serta kebijakan fiskal dan moneter yang pro growth. Jadi fiskal dan moneter pun juga selain pro-stability, harus juga pro-growth,” kata dia.

    Industrialisasi disebut menjadi kunci penting untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi 8 persen melalui hilirisasi (agro, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar (kimia dan logam), serta industri padat teknologi inovasi (farmasi, elektronik, dan alat angkutan), industri padat karya terampil, dan industri jasa.

    Terkait hilirisasi, telah ditentukan 15 sektor unggulan komoditas. Mulai dari nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, besi-baja, pasir silika, garam, ikan Tuna-Cakalang-Tongkol (TCT), udang, dan tilapia. Semua komoditas tersebut dikembangkan melalui hilirisasi guna mendukung seluruh kebutuhan industri prioritas.

    Sebagai upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah, industrialisasi akan didorong melalui 24 Kawasan Industri (KI) dan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar dari bagian barat hingga timur Indonesia.

    Kebijakan industrialisasi dianggap penting mengingat adanya kebutuhan penambahan lapangan pekerjaan layak bagi masyarakat yang sedang memasuki masa bonus demografi.

    Pemerintah juga memfokuskan pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan 3 Destinasi Regeneratif (Bali, DKI Jakarta, dan Kepulauan Riau) sebagai upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen, pendapatan nasional bruto 7.920 dolar Amerika Serikat (AS) per kapita.

    Trajektori pertumbuhan ekonomi pada 2026 yaitu 6,3 persen, lalu 7,3 persen pada 2027, 7,7 persen pada 2028, dan 8 persen pada 2029. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi selama lima tahun mendatang ialah 7,0 persen.

    “Kami ingin mengajak kita semua untuk berkolaborasi, karena we are not predicting our future, but we are shaping our future. Oleh sebab itu, let’s shape the future of economy of Indonesia, untuk kita bisa sama-sama mengawal cita-cita kita bersama berujung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Japfa dukung upaya Indonesia wujudkan ketahanan pangan

    Japfa dukung upaya Indonesia wujudkan ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Japfa Comfeed Indonesia Tbk (Japfa), produsen protein hewani di Asia, mendukung pengembangan sistem pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

    Direktur Utama Japfa Renaldo Santosa dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan bahwa pihaknya telah lama memainkan peran kunci dalam memenuhi kebutuhan protein hewani di Indonesia dan kawasan.

    “Kami percaya bahwa ketahanan pangan berarti membangun ekosistem nasional yang tangguh yang menjamin akses terhadap makanan yang aman, terjangkau, dan bergizi bagi setiap warga negara Indonesia. Ini adalah momen yang krusial bagi kita untuk berkolaborasi dan mewujudkan visi ini,” kata Renaldo dalam diskusi JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Jakarta, Kamis.

    Menurutnya, di tengah meningkatnya tekanan global terhadap ketahanan pangan, yang dipicu oleh pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan ketidakpastian geopolitik, memperkuat ekosistem pangan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ketahanan pangan jangka panjang Indonesia.

    “Dengan menetapkan kebijakan yang jelas, meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, membuka potensi ekonomi biru, serta memprioritaskan kesehatan dan gizi generasi muda, kita dapat membantu mewujudkan visi Indonesia dalam ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan pertumbuhan ekonomi,” jelas Renaldo.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberi sambutan dalam diskusi JAPFA for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security di Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/HO-Humas Japfa

    Di tempat yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk membangun sistem pangan yang kuat.

    “Transformasi pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sektor swasta hingga masyarakat,” ujar Rachmat.

    Rachmat menekankan pentingnya transformasi pangan untuk mencapai swasembada pangan, keberlanjutan ekologi, dan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

    Ia menuturkan bahwa mentransformasi sistem pangan menuju keberlanjutan, ketahanan, dan mendorong ruang yang inklusif adalah kunci yang sama untuk ketahanan pangan.

    “Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam memperkuat dan mengembangkan sistem pangan yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang,” jelas Rachmat.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mendorong intervensi guna meningkatkan potensi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

    Menurutnya, membangun arsitektur digital untuk mengontrol penggunaan anggaran sesuai tujuan dan memastikan semua upaya penting dilakukan untuk menuju Indonesia Emas 2045 tercapai.

    “Program makan bergizi merupakan investasi untuk masa depan Indonesia,” ujar Dadan.

    Sementara itu, Head of Business Development Japfa Gabriella Santosa menekankan pentingnya kolaborasi antara para pemangku kepentingan untuk mengatasi malnutrisi.

    Menurutnya, memprioritaskan gizi anak merupakan tanggung jawab dasar sekaligus investasi ekonomi yang cerdas. Setiap rupiah yang diinvestasikan pada makanan bergizi dapat menghasilkan manfaat yang signifikan, menjadikannya prioritas utama bagi sektor publik dan swasta.

    “Ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua, dan kami mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menangani kompleksitas program ini,” ujar Gabriella.

    Japfa telah bekerja sama dengan Pusat Kajian Kesehatan dan Gizi Universitas Indonesia untuk menilai kecukupan gizi anak-anak di seluruh Indonesia.

    “Lebih dari 1.000 anak menerima makanan bergizi melalui tiga model: Ready to Cook, Ready to Eat, dan Swakelola. Studi yang kami lakukan ini menganalisis proses produksi, pemenuhan gizi, efektivitas distribusi, dan biaya,” katanya.

    Dia berharap inisiatif itu dapat memberikan wawasan untuk upaya pengurangan stunting di masa depan.

    “Japfa berkomitmen mendukung inisiatif semacam ini serta kolaborasi lebih lanjut dengan berbagai pihak,” ucapnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas Dorong Transformasi Pangan untuk Tingkatkan Gizi dan Kesehatan Masyarakat

    Bappenas Dorong Transformasi Pangan untuk Tingkatkan Gizi dan Kesehatan Masyarakat

    Jakarta, Beritasatu.com – Memperkuat ekosistem pangan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ketahanan pangan jangka panjang Indonesia.  Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, kolaborasi antara pemangku kepentingan untuk membangun sistem pangan yang kuat menjadi penting.  

    “Transformasi pangan menjadi penting untuk mencapai swasembada pangan, keberlanjutan ekologi, dan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Mentransformasi sistem pangan menuju keberlanjutan, ketahanan, dan mendorong ruang yang inklusif adalah kunci yang sama untuk ketahanan pangan,” kata Rachmat dalam diskusi Japfa for Indonesia Emas 2045: Nurturing Collaboration in Food Security dilansir Antara, Kamis (5/12/2024).

    Rachmat menilai dengan sistem ketahanan pangan yang tangguh maka akan bisa mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045.

    “Saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dan berkolaborasi dalam memperkuat dan mengembangkan sistem pangan yang tangguh, berdaulat, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan generasi mendatang,” tambah Rachmat.

    Lebih lanjut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, pemerintah harus melakukan
    intervensi guna meningkatkan potensi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. 

    “Badan Gizi Nasional sebagai tulang punggung utama penciptaan generasi emas 2045, didukung oleh lembaga
    negara lain membangun arsitektur digital untuk mengontrol penggunaan anggaran sesuai tujuan dan
    memastikan semua upaya menuju Indonesia Emas 2045 tercapai. Program makan bergizi merupakan
    investasi untuk masa depan Indonesia,” ujar Dadan.

    Ditambahkan Dadan, untuk dapat membantu mewujudkan visi Indonesia dalam ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan pertumbuhan ekonommi, diperlukan kebijakan yang jelas dalam meningkatkan kualitas dan keamanan pangan.

    “Dengan membuka potensi ekonomi biru dan memprioritaskan kesehatan dan gizi generasi muda, kita dapat membantu mewujudkan visi Indonesia dalam ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. 

    Hal senada dikatakan Head of Business Development Japfa Gabriella Santosa yang menekankan pentingnya kolaborasi antara para pemangku kepentingan untuk mengatasi malnutrisi. “Memprioritaskan gizi anak merupakan tanggung jawab dasar sekaligus investasi ekonomi yang cerdas. Setiap rupiah yang diinvestasikan pada
    makanan bergizi dapat menghasilkan manfaat yang signifikan. Kkami mengapresiasi komitmen pemerintah untuk menangani kompleksitas program ini,” ujar Gabriela.

  • Bappenas: Ekonomi tumbuh 8 persen itu proyeksi sekaligus intervensi

    Bappenas: Indonesia salah satu negara paling sukses kendalikan inflasi

    Indonesia adalah negara yang salah satu yang paling sukses dalam mengendalikan inflasi, karena institusional setting atau manajemen pengendalian inflasinya terorkestrasi dari pusat ke daerah

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang paling sukses dalam mengendalikan inflasi.

    “Indonesia adalah negara yang salah satu yang paling sukses dalam mengendalikan inflasi, karena institusional setting atau manajemen pengendalian inflasinya terorkestrasi dari pusat ke daerah,” katanya dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), lanjutnya, perkembangan harga dari waktu ke waktu selalu dimonitor antara lain oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengendalian inflasi dalam rapat koordinasi secara rutin.

    Pengelolaan manajemen inflasi yang terorkestrasi dari pusat ke daerah dianggap berhasil dengan baik dalam mengendalikan inflasi.

    “Manajemen seperti inilah yang nanti ke depan akan kita replikasi untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi ini yang menuju 8 persen (pada tahun 2029) diterjemahkan ke dalam daerah. (Dengan begitu), masing-masing provinsi itu punya sasaran yang diacu dan kemudian dimonitor secara berkala untuk kemudian nanti menjadi check and balance bagaimana progres dari pertumbuhan ekonomi tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di daerah,” ucap Amalia.

    Sebelumnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso menyampaikan bahwa inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2024 tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu persen karena didukung konsistensi kebijakan moneter. Faktor lainnya ialah adanya penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk antara pemerintah pusat dengan daerah.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IHK November 2024 tercatat inflasi sebesar 0,30 persen month to month (mtm), sehingga secara tahunan menurun menjadi 1,55 persen year on year (yoy) dari realisasi inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,71 persen (yoy).

    “Inflasi yang terjaga ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah pusat dan daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di berbagai daerah,” ungkap Ramdan pada Selasa (3/12).

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Transformasi ekonomi jadi kunci akselerasi pertumbuhan

    Bappenas: Transformasi ekonomi jadi kunci akselerasi pertumbuhan

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, transformasi ekonomi Indonesia menjadi kunci untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

    “Memang akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tidak bisa kita dapatkan tanpa transformasi ekonomi Indonesia. Transformasi ekonomi Indonesia inilah yang menjadi kunci untuk kita bisa berakselerasi,” ujarnya dalam Investor Network Summit 2024 yang diadakan PT Mirae Asset Sekuritas di Jakarta, Kamis.

    Saat ini, perekonomian global disebut mengalami ketidakpastian, sehingga diperkirakan ekonomi dunia tumbuh secara lambat. Namun, keadaan ini dinilai bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memperkuat dan meningkatkan daya saing ekonomi domestik.

    Selama 20 tahun terakhir (di luar tahun saat krisis pandemi COVID-19), pertumbuhan ekonomi di Tanah Air rata-rata berkisar lima persen. Setelah melalui pandemi pun, lanjutnya, Indonesia kembali menyentuh pertumbuhan ekonomi di angka lima persen.

    Hal tersebut dianggap menunjukkan stabilitas ekonomi Indonesia sudah terbukti karena makroekonomi memiliki fundamental yang sangat baik.

    “Ini yang kemudian bisa jadikan kita sebagai modalitas bahwa stabilitas ekonomi Indonesia ini akan menjadi fondasi kunci untuk Indonesia bisa berakselerasi melalui transformasi ekonomi,” kata dia.

    Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025, beberapa tujuan yang dikejar antara lain pertumbuhan ekonomi Tanah Air sebesar 5,3 persen, inflasi terjaga dalam rentan sasaran 2,5 plus minus satu persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,5-5,5 persen, hingga tingkat kemiskinan ekstrim menuju 0 persen.

    “Ini adalah target pembangunan yang sudah dituangkan di dalam RKP 2025, sehingga sesuai dengan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 yang 5,3 persen ini, maka kemudian ini akan menjadi basis bahwa saat ini merupakan fundamental penting dan basis kita untuk kemudian melompat di tahun-tahun berikutnya. Tanpa stabilitas kita tidak bisa berakselerasi. Jadi, stabilitas adalah sebagai modal dasar kita dan tahun 2025 menjadi pintu gerbang kita menuju akselerasi lebih lanjut, yaitu 5,3 persen,” ungkap Amalia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2024