Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Ancaman Pandemi ‘Black Death’ Mengintai, Perbaiki Sanitasi yang Buruk Sekarang Juga – Halaman all

    Ancaman Pandemi ‘Black Death’ Mengintai, Perbaiki Sanitasi yang Buruk Sekarang Juga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sistem sanitasi yang baik dan terawat memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya pandemi atau wabah. Kata Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Dante Saksono Harbuwono pandemi ‘Black Death’ atau penyakit pes yang dibawa oleh kutu tikus pada tahun 1347 hingga 1352 dan menewaskan jutaan orang di Eropa, Asia, dan Afrika Utara disebabkan oleh sanitasi yang buruk.

    “Jadi, kalau kita tidak ingin pandemi ‘Black Death’ itu terulang, kita harus memperbaiki sanitasi yang ada di masyarakat,” ujarnya saat memberikan sambutan pada gelaran pemberian Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Pelabuhan Bandar Udara Sehat, dan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel The St. Regis Jakarta, Rabu(11/12/2024). 

    Mengutip Yuval Noah Harari dalam buku “Homo Deus”, Dante menyatakan, kematian pada sejarah umat manusia disebabkan oleh tiga hal, yaitu kelaparan, wabah, dan perang.  Dari tiga hal itu, wabah penyakit dapat dicegah dengan sanitasi sehat.

    “Ternyata, jumlah angka kematian akibat wabah sama dengan jumlah angka kematian akibat perang. Bahkan, lebih cepat lagi,” tambah Dante.

    Ia pun menegaskan, gerakan sanitasi sehat bukan gerakan individu. Tapi merupakan gerakan masyarakat bersama dan upaya multisektor yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Nanti tahun depan, saya pesan kepada Dirjen P2P untuk melaksanakan kegiatan penilaian outcome-nya setelah sanitasi ini diperbaiki, apakah angka diarenya turun, angka penyakit menularnya turun, dan sebagainya,” lanjutnya.

    Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes RI Anas Maruf menyatakan, penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan bentuk dukungan dan komitmen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan di bidang kesehatan lingkungan, yang selaras dengan RPJMN dan SDGs 2030​.

    “Tentunya juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya baik itu pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten kota, hingga tingkat terkecil, yaitu desa dan kelurahan,” ujar Anas.

    Anas menambahkan, penghargaan STBM diberikan melalui proses seleksi yang ketat. Tahapannya mencakup verifikasi dokumen, survei lapangan, dan pleno penetapan oleh tim lintas kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan.

    STBM Awards diberikan kepada 1 gubernur yang telah berhasil menyelesaikan Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) di seluruh wilayahnya yaitu gubernur Jawa Tengah.  Penghargaan juga diberikan kepada 42 kabupaten/kota yang pada 2024 telah mencapai keberhasilan dalam perubahan perilaku masyarakat untuk menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat dengan tiga kategori, yakni pratama, madya, dan paripurna. 

    Rinciannya, kategori pratama sebanyak 23 kabupaten/kota, kategori madya sebanyak 15 kabupaten/kota, dan kategori paripurna sebanyak 4 kabupaten/kota. Kedua, penghargaan pelabuhan dan bandara sehat diberikan kepada 30 pelabuhan dan 26 bandar udara yang telah mencapai keberhasilan menyelenggarakan kesehatan lingkungan dengan indikasi aman, nyaman, bersih, dan sehat.

    Ketiga, penghargaan program keamanan pangan olahan siap saji diberikan kepada 2 provinsi pembina terbaik dan 10 kabupaten/kota yang telah melakukan upaya percepatan dalam rangka untuk penciptaan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) dan label Hygiene Sanitasi Pangan (HSP).

  • Pemerintah kurangi daftar negatif investasi tarik investor asing

    Pemerintah kurangi daftar negatif investasi tarik investor asing

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah kurangi daftar negatif investasi tarik investor asing
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 22:32 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia kini semakin terbuka terhadap investasi dari luar negeri dengan mengurangi jumlah industri yang tidak boleh dimasuki investor asing.

    “Kita menjadi negara yang semakin terbuka. Daftar negatif investasi kami revisi sejak akhir 2021-2022, dari 100 industri yang tidak boleh dimasuki asing, sekarang hanya tinggal enam industri yang tidak boleh dimasuki asing,” ujar Rosan, di Jakarta, Senin (9/12). 

    Pemerintah Indonesia juga telah berupaya menyederhanakan banyak aturan, kebijakan, dan regulasi agar dapat mengakomodasi investor dengan lebih baik.

    Rosan mengatakan bahwa upaya tersebut dilakukan untuk membantu Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Investasi akan memegang peranan yang sangat penting dalam bagaimana kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen ini, selain konsumsi​​​​,” ujarnya pula.

    Ia menuturkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh konsumsi domestik sekitar 53-54 persen, investasi sekitar 24-25 persen, belanja pemerintah sekitar 8-9 persen, sedangkan net ekspor hanya sekitar 2 persen.

    Rosan menyatakan bahwa berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dibutuhkan investasi sebesar Rp13.528 triliun (sekitar 853,77 miliar dolar AS, kurs=Rp15.845 per hari ini) pada 2025-2029 untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi tersebut.

    Nilai investasi tersebut juga diproyeksikan mampu menyerap 3,47 juta tenaga kerja.

    Selain investasi, pemerintah juga berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan melakukan hilirisasi berbagai industri yang memiliki nilai tambah dan berdampak besar bagi perekonomian nasional, seperti pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.

    Rosan menuturkan bahwa saat ini pemerintah tengah memetakan potensi hilirisasi dan berencana melakukan hilirisasi terhadap 28 komoditas, termasuk batu bara, nikel, emas, perak, kobalt, gas alam, logam tanah jarang, udang, rumput laut, kakao, dan nila.

    Ia menyatakan bahwa salah satu prioritas pemerintah dalam hilirisasi adalah industri baterai dan kendaraan listrik yang sangat bergantung pada nikel.

    Pihaknya pun mengajak anggota Kamar Dagang Eropa (EuroCham) di Indonesia untuk bekerja sama mengoptimalkan potensi hilirisasi komoditas tersebut.

    “Kami sangat terbuka untuk berdiskusi dengan EuroCham tentang bagaimana kita dapat bergerak maju dan bekerja sama dalam hilirisasi komoditas kita,” ujarnya pula.

    Sumber : Antara

  • Dari Beras hingga Minyakita, Sanggupkah Badan Otonom Bulog Urus Semua?

    Dari Beras hingga Minyakita, Sanggupkah Badan Otonom Bulog Urus Semua?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Perum Bulog yang saat ini bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan tengah disiapkan untuk menjadi sebuah badan otonom yang langsung di bawah presiden.

    Presiden Prabowo Subianto pun sudah membentuk tim untuk mempercepat persiapan peralihan Perum Bulog dari BUMN menjadi badan otonom.

    “Pak presiden sudah ndawuhi (menginstruksikan) tim untuk melakukan transformasi kelembagaan, dan di dalam tim itu ada duduk beberapa menteri,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono ditemui di Yogyakarta, Rabu (4/12).

    Tim yang dibentuk terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    “Ada di situ menteri koordinator pangan, menteri perencanaan pembangunan, menteri pertahanan juga tim terkait. Saat ini susunan tim masih menunggu keputusan presiden,” jelasnya.

    Selain direncanakan menjadi sebuah badan, Perum Bulog juga bakal diberi tugas tambahan khusus selain mengurus beras, yakni menangani soal jagung, gula hingga ikut menyalurkan minyak goreng kemasan Minyakita. Tujuannya agar peredaran minyak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tersebut bisa dikontrol.

    Pasalnya, selama ini distribusi Minyakita sulit untuk diawasi karena disalurkan oleh swasta, sehingga banyak produk yang dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

    Lantas sanggupkah Perum Bulog menjalankan segudang tugas tambahan jika jadi badan otonom?

    Pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan sangat tepat jika Bulog ikut menyalurkan Minyakita. Ia pun sepakat dengan tujuan pemerintah agar harganya lebih terkendali.

    “Berkaca dari skema pendistribusian Minyakita yang hampir sepenuhnya dikelola swasta ini kan harganya sulit terkendali meski ada HET sekalipun. Masyarakat mengeluhkan harganya yang jauh di atas HET,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

    Selain itu, keikutsertaan Bulog menyalurkan Minyakita dinilai akan sangat mengurangi kecurangan ataupun akal bulus yang kerap digunakan pedagang.

    “Belum lagi ada kebijakan beli Minyakita harus sepaket beli produk lain. Lebih baik Bulog pun menyalurkan Minyakita dengan demikian pendistribusian Minyakita dapat terawasi dengan baik,” imbuhnya.

    Menurut Eliza, apabila Bulog ingin dijadikan sebagai badan, maka tugasnya harus ditambah lagi dengan mengurus semua pangan strategis yang masuk dalam kategori volatile food. Sebab, sejauh ini fokus Bulog masih seputar beras saja, padahal komoditas lain pun sama krusialnya.

    Memang Bulog juga sudah menyerap minyak, gula dan jagung, tapi ia menilai porsinya sangat kecil. Sehingga ia berharap ke depannya bisa difokuskan untuk mengamankan komoditas lainnya.

    “Dengan adanya penugasan Bulog menyerap komoditas lain selain beras, ini akan memberi opsi kepada petani karena setidaknya ada pangsa pasar yang relatif lebih jelas bagi petani untuk menjual hasil panennya. Karena petani ini butuh kepastian pasar dan harga,” jelasnya.

    Ia menilai transformasi di Bulog memang harus dilakukan terutama di tengah prediksi akan terjadi krisis pangan di masa depan. Kelembagaan Bulog perlu diperkuat dengan reformulasi kebijakan dan strategi agar lebih optimal dalam menyediakan pangan nasional dan stabilitas harga.

    “Alangkah baiknya jika bisa menyerap komoditas beras, jagung, telur, ayam, gula, minyak goreng, cabai dan bawang merah. Meski kapasitas gudang Bulog ini relatif terbatas, namun Bulog bisa bekerja sama dengan swasta atau BUMN yang gudang-gudang nya sudah tidak terpakai lagi. Dalam merancang kebijakan yang win-win solution membutuhkan kreativitas dan pendekatan baru yang tidak mengulang kesalahan yang sama,” terang Eliza.

    Selain itu, Eliza juga berharap pemerintah bisa mereformulasi pembiayaan untuk Bulog dalam menyerap hasil panen petani, terutama gabah. Sebab, selama ini dalam pengadaan cadangan pangan pemerintah, pembiayaan Bulog berasal dari bank bank negara ataupun bank daerah.

    Sedangkan, pemerintah hanya memberikan subsidi bunga pinjaman sekitar 3-4,5 persen agar tidak memberatkan Bulog. Namun, meski diberikan subsidi bunga, itu tetap menjadi cost bagi perseroan dalam penyediaan pangan.

    Maka, ia menyarankan agar pemerintah agar membebaskan bunga pinjaman kepada Bulog agar bisa lebih banyak menyerap gabah petani. Pasalnya, bunga pinjaman menjadi penyebab perusahaan sulit mengoptimalkan penyerapan karena membeli gabah petani atau impor beras dilakukan dengan uang hasil pinjaman.

    “Pemerintah lebih baik mereformulasi pembiayaan untuk Bulog dalam menyerap gabah petani. Daripada banyak diberikan bantuan-bantuan seperti benih, alsintan yang rentan mark up dan belum tentu sampai ke tangan petani, lebih baik anggarannya di realokasikan untuk membeli hasil panen petani. Sudah pasti uang tersebut diterima petani,” tegasnya.

    Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori pun sangat setuju jika tugas Bulog ditambah sebagai penyalur Minyakita. Ia pun menilai perusahaan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

    “Ya (Bulog mampu). Toh Bulog sebetulnya juga sudah menyalurkan Minyakita dalam jumlah terbatas selama ini lewat outlet-outlet yang dimiliki,” jelasnya.

    Khudori pun sepakat bahwa problem utama Minyakita adalah harganya yang melampaui HET karena masalah distribusi. Bahkan ia menduga, Minyakita dijadikan diekspor sebagai minyak jelantah yang harganya lebih mahal.

    [Gambas:Photo CNN]

    “Pemerintah relatif tidak mampu mengawasi penyelewengan distribusi dari produsen Minyakita ke konsumen. Karena distributor, sub distributornya banyak dan berlapis-lapis,” jelasnya.

    Karena kondisi ini, maka masuknya Bulog sebagai lembaga pemerintah akan sangat tepat. Lagipula Bulog mempunyai jaringan yang luas sehingga tak akan sulit menjalankan penugasan ini.

    “Jangan lupa jejaring Bulog, baik gudang maupun ritel dalam bentuk rumah pangan kita, relatif luas. Ini memudahkan dalam distribusi dan menjangkau konsumen,” tegasnya.

    Sementara itu, terkait dengan rencana Bulog diubah menjadi badan otonom, Khudori mengatakan masih membutuhkan waktu. Setidaknya persiapan perlu setahun.

    “Kalkulasi saya, paling cepat setidaknya perlu setahun. Karena bentuk kelembagaannya, lembaga pemerintah lainnya atau lembaga sui Generis seperti BPJS, perlu waktu untuk menyiapkan segala sesuatunya,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, ia yakin tugas Bulog menyalurkan Minyakita akan dilakukan sebelum berubah menjadi badan.

    “Yang agak rumit ya regulasi, harmonisasi peraturan, pembuatan peraturan baru, juga mitigasi overlap tugas dan fungsi ketika Bulog jadi regulator selain operator. Jadi, konteks penugasan Minyakita itu masih dalam kondisi Bulog saat ini,” pungkasnya.

  • Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    Otorita Tak Terima Pembangunan IKN Disebut Bakal Molor: Kami Kerjakan dengan Semangat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tidak terima jika pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut bakal melambat seiring adanya pergantian pimpinan pemerintah.

    Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

    Setelah pergantian presiden dan perubahan susunan kabinet, beberapa kali pihak pemerintah menyebut pembangunan IKN tidak secepat di era Jokowi, bahkan berpotensi molor dari target.

    “Tidak (molor), kami masih mengerjakan penyelesaian pembangunan IKN dengan semangat dan sesuai target yang telah ditetapkan,” kata  Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN yang juga Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat Sumadilaga dikutip dari Kontan, Selasa (10/12/2024).

    Mengacu data monitoring Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 5 Desember 2024, pembangunan Batch I sudah berada pada angka 95,89 persen. 

    Kemudian progres pembangunan Batch II mencapai 75,15 persen, dan Batch III kemajuannya tembus 27,93 persen.

    Pembangunan IKN telah menelan biaya hampir Rp 90 triliun atau tepatnya Rp 89,065 triliun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian PU. 

    Menurutnya, pembangunan tahap awal (2022-2024) berfokus pada kawasan eksekutif seperti Istana Negara, Istana Garuda, Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Sekretariat Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), dan hunian pendukungnya. 

    “Infrastruktur kawasa eksekutif ini rata-rata sudah di atas 90 persen dan hampir selesai,” kata Danis. 

    Selanjutnya pada tahap kedua (2025-2029) akan berfokus pada pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan desain. 

    Peresmian sejumlah infrastruktur  Sementara, dalam waktu dekat akan ada sejumlah infrastruktur yang akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Seperti Istana Garuda, Gedung Sekretariat Presiden, Kantor Kemensetneg, Kemenko 1, Kemenko 3, Kemenko 4, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Jaringan Perpipaan Air Minum, dan pusat pelatihan atau training center (TC) PSSI. 

    “Untuk peresmian pada beberapa infrastruktur sedang dalam tahap pembahasan,” ucap Danis. 

    Sejauh ini, untuk tetap menjaga ritme dan mengakselerasi pembangunan IKN, total pekerja konstruksi yang dikerahkan mencapai 26.189 orang. 

    Tak ada kendala berarti yang dihadapi dalam pembangunan IKN, selain hal-hal teknis seperti clash antar pekerjaan, dan pembebasan lahan pada sejumlah proyek.

    Pembangunan Bakal Molor

    Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan pembangunan IKN mengalami keterbatasan anggaran, mengingat fokus pemerintahan saat ini pencapaian swasembada pangan dan energi.

    “On track 100 persen (proses pembangunannya IKN)? ya pasti tidak lah. Duitnya kan terbatas.Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujar Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

    Meski tidak secapat pembangunan IKN era Jokowi, namun Kementerian PU menyebut pengerjaan konstruksi tetap berlanjut.

    Terutama, pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

    “Pembangunan lambat sekali, ya tidak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit (target penyelesaian). Targetnya Pak Prabowo itu 17 Agustus 2028 itu sudah berkantor di sana. Selambatnya 17 Agustus 2029,” katanya.

    Minta Tambahan Anggaran

    Dody Hanggodo telah mengajukan penambahan anggaran untuk IKN Kaltim di tahun 2025. Besaran anggaran yang diminta sebesar Rp 14,87 triliun. 

    Tambahan anggaran untuk IKN Kaltim tersebut termasuk dalam total anggaran yang diminta Kementerian PU tahun 2025 yakni Rp 60,6 triliun.

    Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12/2024), Dody Hanggodo mengatakan, “Untuk tahun 2025 sendiri kami berniat mengajukan tambahan sekitar Rp 60,6 triliun.” 

    Secara rinci, pengajuan penambahan anggaran untuk IKN tersebut dibagi untuk sektor Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga sebesar Rp 9,9 miliar.

    Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.

    Kemudian untuk sektor Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 4,969 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, gedung kantor pemerintahan, kantor Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).

    Pada kesempatan berbeda, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sejumlah proyek infrastruktur di IKN kelar pada Desember 2024 ini.

    Yakni, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) serta Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Ekosistem kotanya di bawah Kemenko sudah banyak gerai-gerai yang buka, selain Excelso yang sekarang, itu sudah ada beberapa, rumah makan juga,” ungkap Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Basuki mengatakan jumlah rumah menteri di IKN akan ditambah, yang semula hanya 36 unit, menjadi 48 unit.

    Basuki juga membeberkan koordinasinya dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana pemindahan ASN ke IKN.

    “Bertahap kan. Saya harus melaporkan apa saja yang sudah siap, atau kantor-kantor.

    Semua sudah siap, tapi juga eselon I berapa saja, eselon II berapa saja, staf berapa, termasuk huniannya,” tutur Basuki.

    Dampak IKN Nusantara ke Ekonomi Kaltim

    Perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengalami peningkatan yang positif, hal ini andil dari adanya pembangunan IKN, sektor pengolahan dan kinerja lapangan usaha (LU) pertambangan.

    Deputi Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Bayuadi Hardiyanto mengungkapkan peningkatan positif ekonomi Kalimantan Timur terdapat andil beberapa faktor.

    Masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), produksi pada sektor penggalian seperti batu bara dan migas serta industri pengolahan memebuat perekonomian di Kaltim terus menunjukkan tren yang positif.

    Sektor industri pengolahan seperti pengolahan pupuk, hingga turunan perkebunan seperti crude palm oil (CPO) maupun industri pengolahan lainnya masih menjadi primadona.

    Secara keseluruhan hingga akhir tahun 2024 ekonomi Kaltim diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dikisaran 5,5 persen hingga 6,3 persen year on year.

    “Pertumbuhan positif berdasarkan pada meningkatnya kinerja lapangan usaha pertambangan, industri pengolahan, serta masifnya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN). Pun juga pada sektor perdagangan,” katanya.

    Bayuadi juga menegaskan, optimisme dalan menjaga inflasi Kaltim pada tahun 2025 mendatang.

    Pihaknya memprakirakan berada pada target nasional yakni 2,5 + 1 persen.

    “Kita optimis, tentu dengan upaya stabilitas harga dan nilai tukar rupiah, penyesuaian suku bunga acuan, serta risiko fluktuasi harga pangan yang melandai melalui optimalisasi TPID,” ujarnya.

    Ke depan, pembangunan dan pemindahan IKN yang telah dimulai, juga berimbas pada peningkatkan kebutuhan pangan, akibat pertambahan jumlah penduduk.

    Hal ini menjadi kekhawatiran tersendiri, dan mesti diantisipasi.

    Upaya pengendalian inflasi harus terus diperkuat, dan BI Kaltim berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang efektif dalam menjaga stabilitas harga terus berlanjut.

    “Diperlukan langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan guna mengelola potensi tekanan inflasi secara efektif,” pungkasnya.

     

     

  • Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp 8,1 T buat Bangun Proyek Ini di IKN

    Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp 8,1 T buat Bangun Proyek Ini di IKN

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun pada 2025. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan yudikatif di IKN.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, penambahan anggaran tersebut lantaran pihaknya telah diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan sarana dan prasarana lembaga Yudikatif dan legislatif.

    Oleh karenanya, Ia mengusulkan adanya tambahan anggaran ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan. Adapun saat ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 sebanyak Rp 6,3 triliun.

    “Dipa kami ada Rp 6,3 triliun, karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya. Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Selain itu pembangunan sarana dan prasarana lembaga yudikatif dan legaslatif, Basuki mengatakan anggaran tersebut juga akan digunakan untuk membangun jalan untuk konektivitas di IKN.

    Selanjutnya, Basuki mengatakan bahwa proses lelang pengadaan pembangunan proyek tersebut akan berlangsung pada Januari 2025.

    “Tahun depan sudah Januari, kan? Iya bulan depan (lelangnya),” katanya.

    Sebelumnya, ketika Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Basuki mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

    “Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap,” tegas Basuki

    (rrd/rir)

  • Basuki-Menteri PU Bahas Kelanjutan Proyek IKN di Pemerintahan Prabowo

    Basuki-Menteri PU Bahas Kelanjutan Proyek IKN di Pemerintahan Prabowo

    Jakarta –

    Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melakukan rapat koordinasi terkait di Kantor OIKN, Gedung Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024). Rapat ini membahas Strategi Re-Introduksi Ibu Kota Nusantara.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti danPelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja tiba pukul 13.54 WIB.

    Sementara Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba pukul 14.04 WIB, dan ada perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Adapun pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam.

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono mengatakan, bahwa rapat tersebut membahas bagaimana kelanjutan pemerintahan Prabowo dalam membangun IKN.

    Di mana pihaknya mendapatkan sejumlah masukan dari Kementerian PU, Kementerian PKP, Kementerian PPN/Bappenas) agar IKN harus segera dilaksanakan.

    “Jadi hari ini saya hanya mendengarkan, nggak ada putusan apa-apa. Hanya mendengarkan terkait untuk 5 tahun ke depan ini IKN harus apa?,” katanya.

    Ia mengatakan, ada 5 statement pemerintah Indonesia yang menguatkan IKN untuk segera diselesaikan. Pertama, pernyataan Presiden Prabowo pada event G20 yang menyampaikan harus dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara.

    Kedua, Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Undang-undang nomor 151 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

    “Walaupun ini pemindahannya menunggu keputusan presiden,” katanya.

    Kemudian adanya target Presiden untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. Selain itu, Basuki juga mengatakan bahwa ia telah diinstruksikan hntuk segera menyelesaikan pembangunan sarana dan prasarana lembaga legislatif dan judikatif.

    “Jadi 5 itu menguatkan bahwa semuanya memang IKN harus segera diselesaikan,” katanya.

    (rrd/rrd)

  • Proyek IKN Disebut Bakal Molor, Basuki Buka Suara

    Proyek IKN Disebut Bakal Molor, Basuki Buka Suara

    Jakarta –

    Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan IKN dan tidak akan ada potensi perlambatan dalam pembangunan IKN meskipun ada program prioritas swasembada pangan.

    “Nggak (ada potensi perlambatan pembangunan IKN). Tidak tau ya kalau di KemenPU,” kata Basuki di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Basuki mengatakan saat ini pihaknya tengah fokus terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga yudikatif dan legaslatif di IKN. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo ketika ia dilantik.

    Adapun saat ini pihaknya telah mengajukan usulan tambahan anggaran Rp 8,1 triliun pada 2025 ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Kementerian Keuangan guna menyelesaikan arahan Presiden Prabowo untuk menyelesaikan pembangunan tersebut. Adapun saat ini Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk 2025 sebanyak Rp 6,3 triliun.

    “Dipa kami ada Rp 6,3 triliun, karena perintahnya Pak Presiden untuk mulai melaksanakan yudikatif, legislatif, dan huniannya. Kami sedang mengajukan tambahan ke Bappenas dan Menteri Keuangan Rp 8,1 triliun,” katanya.

    Ditempat yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan bahwa Kementerian PU akan terus melanjutkan pembangunan IKN sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

    “Pak Prabowo kan menyampaikan tetap melanjutkan ini. Ya kita tetap melaksanakan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan pembangunan IKN tidak bisa 100% sesuai jadwal atau on track. Hal ini disebabkan pemerintah saat ini punya fokus yang lebih besar yakni swasembada pangan.

    “Pengaruh lambat sekali ya nggak. Tapi mungkin sekadar mundur-mundur dikit lah (target penyelesaian). Prioritasnya aja mungkin (yang sedikit berubah),”kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024) malam.

    Menurutnya, anggaran pemerintah saat ini yang terbatas, membuat fokus pemerintah saat ini lebih kepada program-program besar seperti swasembada pangan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Otorita IKN untuk mencari jalan tentang pendanaannya.

    “On track 100% (pembangunan) ya pasti nggak lah, kan duitnya kan terbatas.Lagi-lagi kami semua lagi cari-cari duit bagaimana. Kalau ada yang mau bangunnya ya kita dengan senang hati gitu,” ujarnya.

    Simak video ‘Prabowo Terima Kunjungan PM Singapura, Bahas Investasi IKN’:

    (rrd/rrd)

  • Bappenas-GIZ Indonesia Tuntaskan 13 Tahun Kerjasama Proyek Reformasi Sistem Jaminan Sosial – Halaman all

    Bappenas-GIZ Indonesia Tuntaskan 13 Tahun Kerjasama Proyek Reformasi Sistem Jaminan Sosial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  – Kementerian PPN/Bappenas berkolaborasi dengan GIZ Indonesia menggelar Festival Jaminan Sosial (Jamsos) di arena Car Free Day Jakarta untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program jaminan sosial, Minggu, 8 Desember 2024.

    Kegiatan ini juga menjadi momen penutup dari proyek Social Protection Programme (SPP) yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  di bawah payung kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman selama 10 tahun terakhir.

    Lewat proyek SPP terdapat sejumlah pencapaian signifikan dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

    Salah satunya adalah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kini menjadi program asuransi kesehatan nasional berbasis kontribusi terbesar di dunia.

    Pada September 2024, lebih dari 277 juta penduduk Indonesia, atau 98,42 persen dari total populasi, telah tercakup dalam Program JKN.

     

    Pertumbuhan ini amat signifikan jika dibandingkan dengan 2011, di mana hanya 17 persen penduduk Indonesia–terutama pekerja formal–yang terdaftar dalam program jaminan sosial bidang kesehatan.

    Sementara kelompok rentan dan pekerja informal masih menghadapi tantangan untuk mengakses layanan kesehatan karena hambatan finansial.

    “Penguatan sistem jaminan sosial di Indonesia merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses ke jaminan sosial yang layak. Kami mengapresiasi GIZ Indonesia atas kolaborasinya dengan Bappenas melalui proyek Social Protection Programme, yang telah menjadi tonggak penting dalam pengembangan Sistem Jaminan Sosial Nasional,” ujar Maliki, ST, MSIE, Ph.D, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas, dikutip Senin, 9 Desember 2024.

    Dia menjelaskan, keberhasilan program ini mencerminkan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Indonesia dan Jerman, sekaligus menegaskan pentingnya kemitraan lintas sektor dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

    Beberapa pencapaian signifikan yang telah diraih dalam proyek SPP di antaranya, Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012–2019 yang menjadi pijakan transformasi program jaminan sosial bidang kesehatan di Indonesia, pilot project kantor layanan BPJS Ketenagakerjaan yang ramah disabilitas, Panduan Pembangunan Inklusif bagi BPJS Ketenagakerjaan, serta berbagai kajian strategis untuk mendukung perbaikan dan penguatan implementasi program jaminan sosial di Indonesia.

    Menurut Hans-Ludwig Bruns, Country Director GIZ Indonesia & ASEAN sejak 2011, Pemerintah Jerman melalui GIZ telah memberikan dukungan berkelanjutan dalam reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia.

    “Kolaborasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen bersama untuk masa depan yang tangguh dan berkeadilan, tetapi juga menghadirkan inovasi yang diharapkan mampu menginspirasi banyak negara berkembang dan menjadi tolok ukur global untuk inklusivitas,” ujarnya.

    Dua tahun setelah implementasi JKN, tepatnya pada tahun 2016, integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke dalam Program JKN berhasil dilakukan untuk menyatukan berbagai skema daerah ke dalam satu sistem nasional guna memastikanmanfaat yang setara di seluruh wilayah Indonesia.

    Proyek SPP didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ) dan berperan mendukung Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan inovasi-inovasi untuk melengkapi sistem jaminan sosial di Indonesia.

    Dukungan ini mencakup dukungan keahlian teknis, kajian-kajian strategis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi proses di berbagai bidang, seperti Perlindungan Sosial Adaptif (Adaptive Social Protection/ASP), program inklusi keuangan bagi kelompok rentan, pengembangan akses pasar tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, dan reformasi aktuaria jaminan sosial untuk menyempurnakan manfaat serta cakupan program jaminan sosial.

  • Jangan Sampai Ada KLB Keracunan Pangan

    Jangan Sampai Ada KLB Keracunan Pangan

    Jakarta –

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) dipastikan ikut terlibat dalam program makan bergizi gratis yang diprioritaskan Presiden RI Prabowo Subianto. Pihaknya menekankan mendapatkan anggaran lebih dari satu triliun rupiah untuk memastikan kualitas pangan yang diberikan kepada anak-anak, juga ibu hamil di Indonesia relatif aman.

    Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengaku sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan Badan Gizi Nasional, juga Bappenas terkait wacana keberlangsungan makan bergizi gratis, yang rencananya serentak dimulai Januari 2025. Proses uji coba program tersebut juga sudah mulai berjalan sejak Desember 2024.

    “Ada 13 item program yang akan kita jalankan. Tentunya pertama kita memastikan food security, memastikan rumah produksinya aman,” beber Taruna dalam konferensi pers Senin (9/11/2024).

    “Setelah itu tahap berikutnya bagaimana makanan itu diproduksi dan disiapkan. Tidak lupa pula nantinya kepada distribusi ke sekolah-sekolah,” terang dia.

    Proses pembuatan hingga distribusi ditegaskan Taruna tidak boleh terlewat, salah satunya juga demi menghindari risiko kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Bahan-bahan pangan yang digunakan dipastikan Taruna wajib segar dan aman.

    Terlebih, program tersebut sebagai salah satu upaya untuk menekan kasus stunting anak.

    “Karena jangan sampai ada kejadian luar biasa keracunan makanan dan lain sebagainya, mulai dari persiapan sampai akhirnya program tersebut intinya akan kami evaluasi,” tegas dia.

    “Anggaran BPOM RI sekitar 2,53 triliun dalam sinkronisasi, kita akan menghadap Bapak Presiden RI untuk keputusan lebih lanjut dalam program ini,” pungkasnya.

    (naf/kna)

  • Menteri Rosan: Investasi Akan Topang Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Menteri Rosan: Investasi Akan Topang Target Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan investasi akan menjadi penopang target pertumbuhan ekonomi hingga 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Rosan menjelaskan bahwa selama ini konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga mendistribusikan 53,08% dari produk domestik bruto (PDB) pada Kuartal III/2024.

    Masalahnya, sambung Rosan, belakangan saya beli masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, investasi yang berkontribusi sebesar 29,75% ke pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan.

    Bahkan, dia mengungkapkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menetapkan target investasi lima tahun ke depan agar pertumbuhan ekonomi 8% bisa tercapai.

    “Diharapkan pada 2027 [pertumbuhan ekonomi] 8% itu bisa tercapai,” jelas Rosan kepada Bisnis, dikutip Senin (9/12/2024).

    Dia merincikan, pada 2024 sebesar Rp1.650 triliun. Jumlah tersebut diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 5,2% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,12 juta.

    Pada 2025, target investasi mencapai Rp1.906 triliun. Angka tersebut diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,45 juta.

    Pada 2026, target investasi mencapai Rp2.280 triliun. Diharapkan, angka tersebut bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7,6% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,93 juta.

    Pada 2027, target investasi mencapai Rp2.684 triliun. Target tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8,3% dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3,44 juta.

    Pada 2028, target investasi mencapai Rp3.116 triliun. Jumlah tersebut diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dan menyerap tenaga kerja sebesar 4 juta.

    Terakhir pada 2029, target investasi sebesar Rp3.544 triliun. Angka tersebut diharapkan bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8% dan menyerap tenaga kerja sebesar 4,55 juta.

    “Kalau kita lihat selama 5 tahun average [rata-rata] pertumbuhan yang pertumbuhan investasi hampir 17% per tahunnya sampai 2029,” ujar Rosan.

    Menurutnya, target pertumbuhan investasi rata-rata per tahun tersebut cukup tinggi karena selama ini angkanya rata-rata hanya 13%.

    Kendati demikian, Rosan yakin Kementerian Investasi dan Hilirisasi bisa merealisasikan target tersebut karena sudah memetakan 28 komoditas unggulan sebagai objek hilirisasi ke depan.