Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Wamenkop Dorong Bentuk UU untuk Lindungi Tekstil dari Gempuran China

    Wamenkop Dorong Bentuk UU untuk Lindungi Tekstil dari Gempuran China

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyatakan dukungannya terhadap industri tekstil dengan memberikan perlindungan penuh kepada para perajin batik dari serangan produk impor.

    Ferry menegaskan pihaknya sangat fokus terhadap pentingnya perlindungan terhadap industri garmen, khususnya batik. Ia melihat memang sangat diperlukan payung hukum untuk melindungi kelompok ini.

    “Setelah melakukan rapat di Bappenas, kesimpulan sementara menunjukkan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Industri Tekstil, yang menyebabkan masuknya kain dan baju bekas, serta batik printing impor menjadi mudah,” kata Ferry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/12).

    Kemenkop telah menyampaikan naskah akademik RUU Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR. Ia berharap bisa segera dibahas dan disahkan.

    “Kemenkop juga memohon dukungan agar RUU tersebut dapat disahkan dan menjadi payung hukum bagi industri tekstil dalam negeri,” jelasnya.

    Menurut Ferry, Kemenkop terus mendorong kajian dan evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan, termasuk kebijakan impor susu dengan bea nol persen yang telah diminta untuk ditinjau.

    “Kami juga mengimbau DPR dan Kementerian terkait, untuk meninjau kebijakan impor tekstil yang berdampak negatif terhadap koperasi perajin batik Indonesia,” terangnya.

    Saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kemenko sudah setuju untuk dibentuk Satgas Impor.

    “Karena ini juga berdampak besar bagi kami-kami ini yang mengurus koperasi, maka dibutuhkan komitmen yang tinggi,” pungkasnya.

    Selain itu, Kemenkop juga memberi dukungan kepada Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK) sebagai koperasi batik terbaik di wilayah Surakarta, Jawa Tengah.

    “Sejak awal, Kementerian Koperasi (Kemenkop) melihat semangat perjuangan yang kuat dalam Koperasi SDK. Hal ini mengingatkan pada perjuangan pendirian serikat dagang Islam di awal tahun 1900-an,” ujar Ferry.

    (ldy/dmi)

    [Gambas:Video CNN]

  • Kepala BPH Migas Ungkap Peran Hilir Migas Dukung Transisi Energi

    Kepala BPH Migas Ungkap Peran Hilir Migas Dukung Transisi Energi

    Jakarta –

    Jakarta- Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyoroti peran hilir minyak dan gas bumi (migas) dalam mendukung transisi energi menuju penggunaan sumber energi bersih. Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Hilir Migas Conference & Expo, serta BPH Migas Award Tahun 2024.

    Erika menegaskan tujuan BPH Migas dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi, serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir. Ini sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

    “Utamanya bagaimana kondisi peran BBM ke depan, yang akan tergantikan dengan energi yang lebih ramah lingkungan yaitu energi baru dan terbarukan, maupun energi lainnya, seperti gas bumi sebagai energi bersih, atau dalam usaha pencapaian transisi energinya masih melibatkan pemanfaatan BBM yang lebih ramah lingkungan,” katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/12/2024).

    Diketahui, Hilir Migas Conference & Expo, serta BPH Migas Award Tahun 2024 diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (12/12). Kegiatan ini mengusung tema ‘Kolaborasi dalam Transisi Energi: Mengembangkan Ekosistem Hilir Minyak dan Gas Bumi yang Adaptif dan Inovatif’.

    Erika menyebut tujuan dilaksanakannya Hilir Migas Conference & Expo 2024 untuk menggali pengetahuan, pengalaman dan ide-ide terbaru, termasuk arah kebijakan dan inovasi di sektor hilir migas.

    “Kegiatan hari ini untuk mendiskusikan beberapa hal terkait transisi energi, terutama peran hilir migas dalam transisi energi,” terangnya.

    Dalam rangkaian acara ini, dilakukan Penyerahan Surat Keputusan Kuota BBM Tahun 2025 kepada Badan Usaha Penugasan, yakni PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, serta Penyerahan Surat Keputusan Hak Khusus Niaga Gas Bumi yang Memiliki Jaringan Distribusi kepada PT Energasindo Heksa Karya dan PT Bayu Buana Gemilang.

    Selain itu, Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Untuk Konsumen Pengguna Usaha Perikanan, serta Penandatanganan Perjanjian Kerja sama antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Bali tentang Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Bali.

    Kegiatan ini melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Pakar dan Pengamat, Asosiasi, serta masyarakat, yang dikemas dalam beberapa sesi diskusi, seperti Plenary session dengan tema Tantangan dan Terobosan Kebijakan dalam rangka Penyediaan dan Pemanfaatan Sektor Hilir Migas dalam Era Transisi Energi.

    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu memberikan sambutan kunci sebagai pembuka panel diskusi BBM dan panel diskusi Gas Bumi.

    Menurutnya, saat ini Indonesia masih termasuk dalam middle income country dan memiliki kesempatan kurang dari 21 tahun untuk berbenah diri menuju ke negara maju yang berpendapatan tinggi. Bappenas telah menghitung, untuk menjadi negara maju Indonesia membutuhkan akselerasi ekonomi 6-8%.

    Dia melanjutkan ketersediaan bahan baku merupakan hal penting dalam kegiatan hilirisasi. Saat ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi tengah membuat peta jalan hilirisasi strategis yang di dalamnya terdapat 28 komoditi, termasuk migas.

    “28 komoditi ini kita ambil berdasarkan sumber cadangan terbesar. Salah satunya nikel di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Tentunya dengan kekuatan-kekuatan ini kita percaya diri sebagai bangsa yang besar dan punya potensi yang luar biasa, masuk dan benar benar serius dalam investasi yang berhilirisasi,” katanya.

    Indonesia memiliki potensi besar dalam industri petrokimia, karena kaya sumber daya alam migas.

    “Petrokimia berperan dalam pengolahan migas menjadi produk turunan yang memiliki nilai tambah tinggi,” ucapnya.

    (anl/ega)

  • Terungkap Alasan Prabowo Bentuk Danantara!

    Terungkap Alasan Prabowo Bentuk Danantara!

    Jakarta –

    Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budi Mulya, mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan tersebut nantinya akan mengelola sejumlah BUMN dengan aset besar.

    Menurut Budi, Prabowo ingin Indonesia memiliki model pengelola investasi seperti di negara lain, misalnya Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia.

    “Ini adalah mimpi, keinginan mendalam dari presiden Prabowo Subianto untuk bisa memiliki satu institusi yang sekaliber kalau di Singapura itu bernama Temasek, kalau di Malaysia namanya Khazanah, kalau di China CIC, kalau di UEA namanya Mubadala,” katanya dalam seminar nasional KAFEGAMA di Menara BTN, Jakarta Pusat, Sabtu (14/12/2024).

    Saat ini landasan hukum Danantara berupa Kepres memang belum diterbitkan. Namun saat sudah diluncurkan diharapkan Danantara bisa membantu target Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

    Budi juga mengungkap Danantara akan menjadi mitra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lalu secara fungsinya, Danantara akan berperan selayaknya Kementerian BUMN.

    “Juga akan melakukan fungsi layaknya fungsi BUMN. Jadi tetap akan terus melanjutkan pengajuan sebagai badan usaha demi kepentingan produktivitas di berbagai bidang ekonomi,” tutur Budi.

    “Kita paham Kementerian BUMN menaungi 40 sekian BUMN yang masing-masing dengan portofolio yang berbeda. Ada portofolio yang menangani sektor riil, ada BUMN yang menangani keuangan, Himbara,” tambah dia.

    Dalam catatan detikcom, pada tahap awal, dana kelolaan atau aset yang dikelola (AUM) Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA).

    Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Danantara juga akan menaungi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia.

    Jika konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2,174 triliun, BRI Rp 1,965 triliun, PLN Rp 1,671 triliun, Pertamina Rp 1,412 triliun, BNI Rp 1,087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.

    (ily/fdl)

  • Kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan

    Kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kepala Bappenas: Kebocoran uang negara terjadi di semua lapisan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan, kebocoran keuangan negara terjadi di dalam semua lapisan dan bidang.

    “Kebocoran itu bisa dari berbagai sisi. Kebocoran dari penerimaan, kebocoran dari pengeluaran, dan kebocoran dari inefisiensi, dan ini terjadi dalam semua lapisan dan juga terjadi di semua bidang,” ujarnya dalam acara Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) 2.0 di Jakarta, Jumat (13/12).

    Pertama, kebocoran uang disebabkan penerimaan negara belum optimal mengingat tax ratio Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sekitar 10 persen, jauh di bawah negara seperti Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 15 persen.

    Selanjutnya ialah kebocoran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di atas 30 persen yang telah berlangsung sejak 30 tahun lamanya. Sumber utama dari kebocoran APBN adalah korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum.

    “Berdasarkan data Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau Perception Corruption Index Indonesia tahun 2023 skornya masih 34 dari 100 dan ini berada di peringkat 115 dari 180 negara. Jadi indikator korupsi, indeks persepsi korupsi sejalan, sejalan dengan prestasi kita di banyak segi,” kata Rachmat.

    Kemudian, potensi kerugian negara turut berasal dari penambangan ilegal yang diperkirakan mencapai Rp105 triliun per tahun.

    Judi online juga disebut memberikan kerugian ekonomi hingga Rp900 triliun pada tahun 2024.

    “Kebocoran masih ditambah lagi kebocoran-kebocoran lain karena belanja-belanja yang tidak pas. Mulai dari belanja negara sampai belanja rumah tangga, belanja rumah tangga sampai belanja individu, dan belanja individu itu terjadi pada hal-hal yang seharusnya sudah dilarang, ada belanja narkoba. Jadi, sekarang belanja narkoba sudah menjadi bagian dari kebocoran yang harus menjadi bagian yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan, yang seharusnya kita atasi,” ungkap Kepala Bappenas.

    Sumber : Antara

  • Impor Baju Bekas Makin Banyak, Kemenkop Ajukan RUU Perlindungan Industri Tekstil – Halaman all

    Impor Baju Bekas Makin Banyak, Kemenkop Ajukan RUU Perlindungan Industri Tekstil – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengungkap bahwa saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang (UU) Perlindungan Industri Tekstil.

    Hal itu ia dapati setelah melakukan rapat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Akibat belum memiliki UU Perlindungan Industri Tekstil, produk impor seperti baju bekas bisa masuk ke Indonesia secara mudah.

    “Setelah melakukan rapat di Bappenas, kesimpulan sementara menunjukkan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Industri Tekstil, yang menyebabkan masuknya kain dan baju bekas, serta batik printing impor menjadi mudah,” kata Ferry di Solo, Jumat (13/12/2024), dikutip dari keterangan tertulis.

    Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenkop telah menyampaikan naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Industri Tekstil kepada Kementerian Perindustrian dan DPR.

    Ia pun mengharapkan dukungan agar RUU tersebut dapat disahkan dan menjadi payung hukum bagi industri tekstil dalam negeri.

    Menurut Ferry, Kemenkop terus mendorong kajian dan evaluasi terhadap kebijakan impor yang merugikan.

    Itu termasuk kebijakan impor susu dengan bea nol persen yang telah diminta untuk ditinjau.

    “Kami juga mengimbau DPR dan kementerian terkait untuk meninjau kebijakan impor tekstil yang berdampak negatif terhadap koperasi perajin batik Indonesia,” ujar Ferry.

    Tak hanya itu, kata Ferry, saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, telah disetujui pembentukan Satgas Impor.

    “Ini juga berdampak besar bagi kami-kami ini yang mengurus koperasi. Maka dibutuhkan komitmen yang tinggi,” ucap Ferry.

    Pada Jumat ini di Solo, saat agenda audiensi dengan Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK), ia menyatakan dukungan penuh terhadap industri tekstil dalam negeri.

    Selain itu, ia juga berkomitmen memberikan perlindungan kepada para perajin batik terhadap serangan produk impor.

    Termasuk salah satunya dukungan kepada Koperasi SDK sebagai koperasi batik di wilayah Surakarta, Jawa Tengah.

    “Sejak awal, Kementerian Koperasi (Kemenkop) melihat semangat perjuangan yang kuat dalam Koperasi SDK,” tutur Ferry.

    “Hal ini mengingatkan pada perjuangan pendirian serikat dagang Islam di awal tahun 1900-an,” sambungnya.

    Ferry pun menegaskan Kemenkop sangat fokus terhadap pentingnya perlindungan pemerintah terhadap industri garmen, khususnya batik.

  • Pemprov Jateng Terima Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024

    Pemprov Jateng Terima Penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024

    loading…

    Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 di Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024). (Foto: istimewa)

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil mendapatkan penghargaan dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah 2024 untuk kategori pelayanan publik dengan fiskal tinggi. Penghargaan tersebut diterima oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dalam acara Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah tahun 2024 di Ballroom Hotel JW Marriot, Jakarta, Kamis, (12/12/2024).

    Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini melalui berbagai tahapan panjang. Sebelum acara penghargaan diberikan, penyelenggara melakukan penilaian dan penjurian terhadap kinerja pemerintah daerah. Penjurian itu dilakukan setelah melewati berbagai tahap penyeleksian dari data-data Kemendagri dan Bappenas, serta survei kepuasan masyarakat ke beberapa daerah.

    “Alhamdulillah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan penghargaan kategori Pelayanan Publik dengan Fiskal Tinggi,” kata Nana usai acara.

    Penghargaan tersebut diberikan karena Provinsi Jawa Tengah memiliki kemandirian fiskal tinggi pada 2024, sehingga mampu membiayai berbagi kebutuhan, termasuk kebutuhan pelayanan publik. Sebab, dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), persentase pendapatan asli daerahnya lebih tinggi dibandingkan dana transfer yang bersumber dari APBN.

    “Penghargaan ini tentunya akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pelayanan baik, kesejahteraan masyarakat diharapkan akan mampu lebih baik,” ujar Nana.

    Terkait pelayanan publik, Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki 879 Unit Pelayanan Publik (UPP). Sebanyak 97 persen dari jumlah itu atau 854 UPP sudah menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP). Sementara Mall Pelayanan Punlik sudah mencapai 35 unit yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

    (Foto: istimewa)

    Komitmen untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang dinamis juga terus dilakukan. Peningkatan pelayanan publik juga didukung dengan digitalisasi atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

    “Sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik, efektif, dan efisien. Juga memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan serta mudah dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

    Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, penilaian dalam penghargaan ini menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif, serta berdasarkan data sekunder dan survei lapangan.

  • Akselarasi Hilirisasi dan Investasi Jadi Fokus Rapat Kementerian Investasi

    Akselarasi Hilirisasi dan Investasi Jadi Fokus Rapat Kementerian Investasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan acara tahunan Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, di Jakarta, pada Selasa, 10 Desember 2024.

    Acara ini mengambil tema ‘Akselerasi Hilirisasi dan Investasi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas’, dan merupakan bagian integral dari Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) Investasi 2024 yang berlangsung sehari setelahnya pada Rabu, 11 Desember 2024.

    Rapat konsolidasi ini dihadiri oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Heldy Satrya Putera, serta para deputi yaitu Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tirta Nugraha Mursitama, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Nurul Ichwan, dan Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Iwan Suryana. Hadir pula Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Imam Soejoedi, Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal Andi Maulana, dan Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Robert Leonard Marbun.

    Sebanyak 942 peserta mengikuti Rapat Konsolidasi ini, yang berasal dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari 38 provinsi dan 514 kabupaten-kota, 24

    Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan lima Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). Kehadiran para peserta dari berbagai instansi pusat dan daerah ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Hilirisasi dan Investasi sebagai Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi
    Pemilihan tema yang menekankan kepada akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan tak lepas dari poin kelima dari delapan Misi ‘Asta Cita’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yaitu melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Tema ini juga selaras dengan target pemerintah Kabinet Merah Putih dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan.

    Dalam arahannya, Todotua Pasaribu menyampaikan bahwa hilirisasi dan investasi merupakan ujung tombak pertumbuhan ekonomi. “Pemerintah, lewat Kementerian PPN/Bappenas telah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp13.528 triliun dalam lima tahun mendatang. Merealisasikan target ini membutuhkan kerja keras dan kerja sama luar biasa antara pusat dan daerah. Karena itu, semua yang hadir di sini memiliki peran dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkap beliau.

    Menurut Todotua Pasaribu, pencapaian ini akan sulit untuk diwujudkan tanpa adanya konsolidasi. Ia mengajak semua peserta untuk memanfaatkan rapat konsolidasi ini untuk bersama-sama menyampaikan pemikiran dan harapan, kemudian berembuk untuk mencapai kesepakatan dalam memberi rekomendasi cara pencapaian target-target kerja pada tahun depan. Hasilnya akan disampaikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani pada RAKORNAS Investasi 2024, pada Rabu 11/12/24.

    Pentingnya pertemuan ini ikut ditegaskan oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Riyatno sebagai Ketua Pelaksana Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah, saat menyampaikan laporannya. “Konsolidasi DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten-Kota,

    Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat mendorong akselerasi hilirisasi dan investasi berkelanjutan, yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%,” jelas beliau.

    Penyampaian Rekomendasi Hasil Sidang Dua Kelompok
    Rapat ini dibagi menjadi dua sesi sidang kelompok, masing-masing kelompok membahas strategi akselerasi hilirisasi dan investasi dengan difasilitasi oleh lima orang pejabat tinggi madya dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

    Topik yang didiskusikan di Kelompok I adalah Strategi Akselerasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Berkelanjutan, dimoderatori oleh Sri Endang Novitasari yang menjabat sebagai Direktur Promosi Wilayah Amerika dan Eropa. Beliau didampingi oleh fasilitator Riyatno, Tirta Nugraha Mursitama, Nurul Ichwan, Imam Soejoedi, dan Direktur Data dan Informasi Siti Romayah.

    Sementara di Kelompok II, topik yang dibahas adalah Upaya Pengembangan Hilirisasi Komoditas Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi di Daerah. Dengan moderator Direktur Deregulasi Penanaman Modal Dendy Apriandi, kelompok ini mendapat insight dari fasilitator Heldy Satrya Putera, Andi Maulana, Robert Leonard Marbun, Direktur Wilayah I Agus Joko Saptono, dan Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan Noor Fuad Fitrianto.

    Para peserta dari dua kelompok dengan antusias menyimak informasi yang disampaikan oleh para fasilitator, juga saat memberi masukan kepada ketua kelompok. Berbagai masukan ini kemudian dirangkum sebagai rekomendasi untuk isu-isu strategis sesuai tema kelompok masing- masing.

    Saat rekomendasi dari masing-masing kelompok dibacakan pada akhir acara, para peserta menyambut dengan tepukan meriah sebagai bentuk persetujuan dan dukungan atas kesepakatan bersama ini.

    Dari Kelompok I, isu-isu strategis yang menjadi sorotan adalah 1) Kebijakan, potensi, dan ekosistem peluang hilirisasi investasi strategis di daerah, 2) Akselerasi kerja sama internasional dan promosi serta fasilitasi minat hilirisasi investasi strategis di daerah, dan 3) Dukungan pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan hilirisasi investasi strategis di daerah.

    Sementara itu, Kelompok II mengangkat isu-isu strategis berupa 1) Kelembagaan, 2) Percepatan Perkada RDTR serta mekanisme Fiktif Positif dalam pemrosesan Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, 3) Anggaran, 4) Kesejahteraan, 5) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan 6) Pengembangan SDM.

    Rapat Konsolidasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah ini diharapkan menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, juga mengidentifikasi potensi serta tantangan hilirisasi dan investasi di seluruh Indonesia. Dengan sinergi yang baik, diharapkan target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai. (*)

  • Cegah Kesenjangan, Bappenas Minta Pengusaha Turut Bantu Program SDGs – Halaman all

    Cegah Kesenjangan, Bappenas Minta Pengusaha Turut Bantu Program SDGs – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meminta para pelaku usaha untuk ikut serta membantu pencapaian berbagai program dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

    Dalam program SDGs tersebut ada 17 obyek untuk diselesaikan. 

    Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali mengatakan perlu kerja sama seluruh pihak termasuk pengusaha, organisasi masyarakat, dan lembaga lainnya untuk menyukseskan program SDGs. 

    Pemerintah Indonesia sendiri punya empat pilar yang coba dikuatkan, yaitu bidang sosial, ekonomi, sosial, dan tata kelola. 

    “Jadi empat pilar ini harus saling bersinergi, enggak mungkin enggak (sinergi). Jadi kami ingin pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi nggak boleh merusak lingkungan. Kita boleh ekonomi tinggi, tapi nggak boleh meninggalkan mereka yang miskin, supaya kesenjangan tidak terlalu tinggi,” kata Pungkas melalui keterangan tertulis, Rabu (11/12/2024).

    Hal tersebut diungkapkan oleh Pungkas dalam kegiatan ‘Indonesia Social Investment Forum (ISIF)’ di Kota Bandung, Jawa Barat.

    Kepala Sekretariat Nasional SDGs ini menilai dalam menjalankan berbagai kegiatan, termasuk oleh pelaku usaha harus ada keseimbangan. 

    Memang tidak mudah, tapi ini penting sehingga kesejahteraan masyarakat bisa diraih dengan cara yang baik dan merata kepada seluruh masyarakat. 

    Perusahaan swasta pun sekarang sudah diminta untuk lebih dermawan dengan memberikan berbagai bantuan dalam banyak bentuk.

    Harapannya bantuan ini pun tidak hanya yang sekali diberi langsung selesai, tapi bisa berkelanjutan manfaatnya.

    “Inovasi di industri itu bukan hanya yang dampaknya pada profit saja, tapi harus ada inovasi yang bisa jadi itu ‘membunuh’ yang kurang manfaatnya. Harus ada pendekatan baru yang hasilnya lebih bagus,” ujar dia. 

    Melalui pertemuan seperti ini diharapkan perusahaan yang memang mendukung SDGs bisa bertukar ilmu dan memberikan dampak baik, bukan hanya untuk industri itu sendiri, tapi juga masyarakat.

    Sementara itu, Managing Director Social Investment Indonesia (SII) Fajar Kurniawan mengatakan, selama ini banyak pelaku usaha yang bekerja sendiri dalam memberikan dampak sosial. 

    Dalam melakukan investasi sosial, pelaku usaha tidak bisa melakukan dengan biasa.

    Perlu inovasi dan keberanian dalam mengambil keputusan bagaimana agar sebuah perusahaan tetap berjalan dan berdampingan dengan program-program dalam SDGs.

    “Tantangannya saya kira banyak, tapi yang paling kita bisa kerjakan. Yang sekat-sekat itu kita coba hilangkan sehingga biasakan bekerja secara kolaboratif,” pungkasnya. 

  • Defisit APBN Tercatat Rp401,8 Triliun, Menkeu Ungkap Belanja Negara Naik Tajam

    Defisit APBN Tercatat Rp401,8 Triliun, Menkeu Ungkap Belanja Negara Naik Tajam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hingga akhir November 2024, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sebesar Rp 401,8 triliun

    Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Oktober 2024 yang sebesar Rp 309,2 triliun.

    “Sampai dengan akhir November defisit APBN mencapai Rp 401,8 triliun di dalam APBN kita 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Rabu (11/12/2024).

    Sri Mulyani memastikan bahwa angka tersebut masih 76,8 persen dari defisit yang ditetapkan dalam Undang-undang APBN 2024. Realisasi defisit masih belum melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam UU APBN 2024 sebesar Rp 522,8 triliun.

    “Total defisit anggaran di dalam UU APBN mencapai Rp 522,8 triliun. Jadi defisit Rp 401,8 triliun masih di bawah Rp 522,8 triliun. Makanya kita sebut 76,8 persen dari defisit yang ada di UU APBN 2024 atau -1,81 persen dari PDB kita,” sambungnya.

    Lebih lanjut, mantan Kepala Bappenas ini juga memastikan meskipun postur APBN secara total defisit, tetapi keseimbangan primernya masih tercatat surplus sebesar Rp 47,1 triliun. “Ini memang suatu yang tetap kita jaga meskipun cukup berat karena tekanan belanja cukup besar, sementara pendapatan negara kita baru mau mulai pulih kembali,” lanjutnya.

    Dalam kesempatan ini, Menkeu juga membeberkan bahwa hingga akhir November 2024, pemerintah sudah memperoleh pendapatan negara sebesar Rp 2.492,7 triliun. Itu artinya, pemerintah telah mengantongi 89 persen dari target yang ditetapkan sesuai dengan UU APBN 2024.

  • Menko Airlangga Bocorkan Cara RI Kejar ICOR Mumpuni

    Menko Airlangga Bocorkan Cara RI Kejar ICOR Mumpuni

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan terus membangun infrastruktur pembantu agar nilai Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia bisa turun.

    Airlangga mengakui nilai ICOR Indonesia yang di atas 6 masih terlalu tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga stagnan di kisaran 5% meski realisasi investasi terus bertumbuh.

    “Jadi kalau investasi kita 30% [terhadap PDB] dengan ICOR 6, sederhananya kan 30 dibagi 6, pertumbuhan kita 5%. Nah dulu waktu zamannya Pak Harto sempat kita [pertumbuhan ekonomi] 8,2%, karena ICOR kita 4,” jelas Airlangga dalam acara Rakornas Investasi 2024 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

    ICOR sendiri merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa baik suatu negara memanfaatkan modal untuk buat menghasilkan sesuatu.

    Jika modal bisa dipakai untuk menghasilkan banyak barang/jasa dengan efisien maka nilai ICOR menjadi kecil. Sebaliknya, jika modal yang dihabiskan banyak namun barang/jasa yang dihasilkan cuma sedikit maka nilai ICOR menjadi besar.

    Airlangga menilai permasalahan selama ini yaitu masih kurang infrastruktur pendukung. Meski infrastruktur utama sudah dibangun namun belum ada konektivitas.

    Dia mencontohkan meski sudah dibangun bendungan namun saluran tersier, sekunder, dan primer belum tersambung sehingga belum bisa maksimal para petani untuk mengairi lahannya. Akibatnya, produksi pangan tidak naik meski sudah ada bendungan.

    “Satu contoh lagi Pelabuhan Patimban dengan jalan tol yang di Utara Jawa, itu belum tersambung jalan tolnya. Jadi masih masuk jalan lama yang di utara sehingga belum maksimal juga,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, Airlangga menyatakan pemerintah akan berupaya memperbaiki berbagai hambatan tersebut. Dengan demikian, manfaat investasi yang masuk ke Tanah Air bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh masyarakat.

    Sebagai informasi, dalam catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi mencapai Rp1.261,43 triliun sepanjang Januari—September 2024. Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) menetapkan target investasi mencapai Rp13.528 triliun dari 2024—2029.