Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Pacu Kontribusi Industri Padat Karya untuk Kue Perekonomian

    Pacu Kontribusi Industri Padat Karya untuk Kue Perekonomian

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberikan guyuran insentif untuk industri padat karya mulai dari insentif PPh21 ditanggung pemerintah (DTP) hingga fasilitas pembiayaan revitalisasi mesin. 

    Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan mengatakan insentif khusus untuk industri padat karya tersebut diberikan guna mendorong industri untuk tetap berekspansi ditengah berbagai tekanan. 

    “Oleh sebab itu, perlu juga relaksasi bagi industri yang kolaps. Kalau tidak, industri lari lagi ke Vietnam, jadi itulah yang diambil pemerintah, apa yang dilakukan untuk balancing itu semua,” kata Adie di Yogyakarta, dikutip Rabu (18/12/2024). 

    Adie tak menampik bahwa industri padat karya merupakan sektor yang paling rentan terhadap pengangguran. Sektor-sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja itu tengah menghadapi pelemahan daya beli sehingga produk minim terserap di pasar. 

    Hal ini juga yang melatarbelakangi pemerintah memutuskan untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% tahun depan. Sementara itu, pemerintah juga berniat untuk menaikkan PPN 12% yang menjadi beban baru industri. 

    “Kalau itu naik berarti akan menghantam industri nya dengann biaya produksi naik, output pun pasti naik, sementara rata-rata itu kontraknya sekian tahun, gak bisa nilainya [harga] ditambahkan,” ujarnya. 

    Alhasil, pemerintah memberikan fasilitas revitalisasi mesin untuk mendorong produktivitas, meringankan kredit investasi dengan range plafon kredit yang bunga nya disubsidi 5% serta PPh21 DTP. 

    Dengan industri padat karya yang bisa bergerak lebih leluasa, diharapkan akan berdampak pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 8%, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto.

    Target Ekonomi Tumbuh 8%

    Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai pada 2029.

    Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rd Siliwanti menjelaskan pihaknya sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Dalam dokumen tersebut, salah satu yang diproyeksikan adalah pertumbuhan ekonomi per tahunnya.

    Dia merincikan trajektori pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025. Jumlah tersebut lebih tinggi dari asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2025 sebesar 5,2%.

    “Sehingga untuk mencapainya tentu diperlukan extra effort [upaya],” ujar Siliwanti dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Selanjutnya diproyeksikan pertumbuhan ekonomi 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan 8% pada 2029. Bahkan, Bappenas memproyeksikan pendapatan nasional bruto mencapai US$7.920 per kapita pada 2029—tumbub dari US$5.000 per kapita pada 2024.

    Lalu, tingkat kemiskinan diproyeksikan menjadi 4,5—5% pada 2029. Angka tersebut turun dari 7—8% pada 2029.

    Ketimpangan antara si kaya dan si miskin turut diproyeksikan menipis: rasio gini dari 0,379—0,382 pada 2022 menjadi 0,372—0,375 pada 2029.

    Sementara itu, indeks modal manusia diproyeksikan meningkatkan dari 0,56 pada 2023 menjadi menjadi 0,59 pada 2029.

    Siliwanti mengakui sejumlah trajektori dan sasaran tersebut tidak mudah tercapai. Oleh sebab itu, lanjutnya, diperlukan berbagai strategi yang berfokus pada penciptaan sumber pertumbuhan baru dan merata di seluruh Indonesia.

    Dari sisi permintaan misalnya, yang perlu penguatan sektor riil, eksternal, fiskal, moneter, dan keuangan. Di sisi suplai, Siliwanti menekankan pentingnya peningkatan produktivitas pertanian untuk ketahanan pangan dan hilirisasi industri produktif.

    “Serta pembangunan industri baru, kawasan ekonomi khusus, dan perkembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi biru,” jelasnya.

    Tak lupa, Siliwanti menekankan reformasi struktural perlu dilanjutkan termasuk penyederhanaan birokrasi dan deregulasi untuk mempermudah perizinan usaha, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan fleksibilitas pasar.

    Kebutuhan Industri Padat Karya

    Sejumlah insentif fiskal yang diberikan pemerintah kepada industri padat karya adalah untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo.

    Tak dipungkiri, beberapa waktu belakangan industri padat karya dihantam banyak krisis sehingga rontok satu per satu. Efeknya adalah PHK massal terjadi yang berefek domino pada pelemahan daya beli masyarakat.

    Sebagaimana diketahui, industri tekstil menjadi salah satu industri padat karya yang banyak mengalami tekanan. Hal ini tercerminkan dari 38 pabrik tekstil yang telah berhenti beroperasi dalam 2 tahun terakhir. Sejak awal tahun hingga September 2024, sebanyak 46.000 pekerja industri TPT terkena PHK. Jumlahnya diproyeksi bertambah 30.000 pekerja hingga akhir tahun.

    Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai kebijakan insentif industri padat karya berupa PPh21 ditanggung pemerintah (DTP) dan subsidi kredit investasi dapat menjadi angin segar kendati yang paling diperlukan industri yaitu pengetatan laju impor. 

    Wakil Ketua Umum API David Leonardi mengatakan, pelaku usaha tengah menantikan pemulihan daya beli masyarakat untuk mendorong pesanan baru sehingga produktivitas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dapat terdongkrak. 

    “Jika berbicara tentang peningkatan produktivitas, lonjakan impor yang tinggi juga perlu ditekan, terutama karena kondisi pasar saat ini sedang tidak stabil,” kata David kepada Bisnis, (18/12/2024). 

    Menurut David, upaya pemerintah untuk meningkatkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dapat menekan kembali daya beli masyarakat. 

    Sementara itu, kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5% belum mampu menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan daya beli, telebih dalam situasi ketidakpastian terkait keterbukaan lapangan pekerjaan.

    “Dalam menghadapi kondisi ekonomi seperti ini, kebijakan yang melindungi pasar dalam negeri dan disertai stimulus terhadap industri lokal menjadi solusi yang tepat untuk mendorong aktivitas produksi,” ujarnya. 

    Sebab, menurut dia, kebijakan perlindungan pasar domestik akan meningkatkan permintaan terhadap produk industri dalam negeri, yang pada akhirnya akan memicu peningkatan penyerapan tenaga kerja dan memberikan pendapatan kepada masyarakat sehingga daya beli meningkat. 

    “Selain itu, stimulus terhadap industri akan meringankan beban yang dihadapi oleh pelaku usaha sehingga level playing field Indonesia dapat lebih kompetitif,” jelasnya. 

    Dia pun berharap produk-produk Indonesia akan memiliki harga yang lebih bersaing dengan produk impor sehingga dapat memperkuat daya saing industri nasional. 

  • Bappenas: Total kebutuhan investasi 2025-2029 capai Rp47 triliun

    Bappenas: Total kebutuhan investasi 2025-2029 capai Rp47 triliun

    peran penting sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung perekonomian nasional ke depan

    Jakarta (ANTARA) – Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Siliwanti menyatakan total kebutuhan investasi selama lima tahun ke depan (2025-2029) sebesar Rp47.587,3 triliun.

    “Rata-rata sekitar Rp9.517,5 triliun per tahun,” ujarnya di Jakarta, Rabu.

    Investasi ini akan bersumber dari tiga kelompok utama, yakni pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan swasta/masyarakat.

    Dalam paparannya, dinyatakan bahwa investasi efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci mendorong perekonomian tahun 2025-2029.

    Berdasarkan komposisi pembelian, investasi dari swasta/masyarakat menjadi kontributor terbesar.

    “Ini yang kita harapkan adalah sekitar 86,7 persen atau sekitar Rp41.277 triliun,” ungkap Siliwanti.

    Adapun investasi pemerintah sekitar 6,9 persen atau sekitar Rp3.282,7 triliun. Sementara besaran persentase untuk investasi BUMN 6,4 persen atau Rp3.027,7 triliun.

    “Hal ini menggarisbawahi bahwa peran penting sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung perekonomian nasional ke depan,” kata dia.

    Seperti diketahui, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen selama lima tahun ke depan.

    Beberapa prasyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yaitu meningkatkan Penanaman Modal Asing (PMA) per Produk Domestik Bruto (PDB) 2 persen, share industri per PDB tahun 2029 meningkat hingga 21,9 persen, ekspor barang 400 miliar dolar Amerika Serikat (AS), lalu pangsa pasar rantai pasok global/global value chain 1,4 persen.

    Kemudian juga meningkatkan pendapatan negara per PDB tahun 2029 mencapai 18 persen, belanja negara per PDB 20 persen, produksi pangan meningkat 20 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), proporsi kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 45,6 persen, dan rasio PDB Pariwisata 5 persen dengan devisa 39,44 miliar dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budhi Santoso
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas: Hampir 30 Tahun Indonesia Terjebak Middle Income Trap – Page 3

    Bappenas: Hampir 30 Tahun Indonesia Terjebak Middle Income Trap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut Indonesia telah terjebak dalam middle income trap dalam waktu yang lama. Bahkan, tercatat selama 29 tahun sejak 1993 sampai 2022.

    Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Rd Siliwanti mengatakan, hal tersebut jadi catatan cukup panjang bagi kondisi ekonomi Indonesia. Dalam catatannya, Indonesia sempat terlepas dari status tersebut, tetapi kembali lagi karena ada krisis.

    “Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama hampir 30 tahun, tahun 1993 sampai dengan tahun 2022,” kata Siliwanti dalam Economic and Financial Report 2014-2024, di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Dia turut menampilkan posisi Indonesia pada periode tersebut. Tercatat, Indonesia berhasil keluar dari posisi low income country pada 1993. Namun, pada 1998-2002 Indonesia kembali anjlok ke low income karena krisis.

    Jalan panjang dilalui Indonesia hingga berhasil masuk ke posisi upper-middle income country pada 2019-2020. Namun, posisi ini tak bertahan lama karena pandemo Covid-19 yang berdampak terhadap ekonomi.

    Butuh waktu 2 tahun bagi Indonesia berhasil keluar dari status middle income country, yakni pada 2022. Siliwanti menuturkan, perlu upaya transformasi ekonomi agar Indonesia bisa menjadi negara maju sebelum 2045.

    “Oleh karena itu di dalam RPJPN kita highlight upaya transformatif di bidang sosial, ekonomi dan juga governance dan salah satunya ada tentu di transformasi ekonomi. Di dalam itu 2045 kita punya sekitar 20 tahun lagi, jika dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan upaya transformasi menuju Indonesia emas dapat tinggi ke dalam 4 periode,” tuturnya.

    Harus Tumbuh 8 Persen

    Periode pertama, 2025-2029, periode kedua 2030-2034, periode ketiga 2035-2039, dan periode keempat 2040-2045. Setidaknya, ekonomi Indonesia harus tumbuh 8 persen hingga 2029 agar bisa keluar dari middle income trap ini.

    “Pada periode pertama 2025-2029 pertemuan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 8 persen di tahun 2029 dari semula di tahun 2025 5,3 persen,” kata dia. 

    “Target 5,3 persen di tahun 2025 tersebut itu lebih tinggi dari asumsi APBN yang sudah kita ketok di tahun 2025, sehingga untuk mencapainya tentu diperlukan extra effort,” dia menambahkan.

     

  • Bappenas Targetkan Investasi Rp47.587,3 Triliun selama 2025-2029

    Bappenas Targetkan Investasi Rp47.587,3 Triliun selama 2025-2029

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas menargetkan nilai investasi mencapai Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029.

    Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rd Siliwanti menjelaskan pihaknya sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029. Dalam dokumen tersebut, salah satu yang ditargetkan adalah nilai investasi per tahunnya.

    Dia merincikan trajektori investasi mencapai Rp7.593,4 triliun pada 2025, RP8.365,4 triliun pada 2026, Rp9.332,5 triliun pada 2027, Rp10.477,6 triliun pada 2028, dan Rp11.818,4 triliun pada 2029.

    “Rata-rata investasi sekitar Rp9.517 triliun per tahun. Investasi ini akan bersumber dari tiga kelompok utama yaitu investasi pemerintah, investasi BUMN, dan juga investasi swasta/masyarakat,” ujar Siliwanti dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Siliwanti menegaskan bahwa investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian dalam jangka menengah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pentingnya mencapai investasi sebesar Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029.

    Dari jumlah tersebut, investasi dari swasta/masyarakat mencapai Rp41.277 triliun (86,7% dari total target), investasi pemerintah senilai Rp3.282,7 triliun (6,9% dari total target), dan investasi BUMN sebesar Rp3.027,6 triliun (6,4% dari total target).

    “Hal ini menggarisbawahi bahwa peran penting sektor swasta dan masyarakat,” jelas Siliwanti.

    Lebih lanjut, Bappenas juga telah menargetkan pertumbuhan ekonomi dari 2025—2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

    Bahkan, Bappenas memproyeksikan pendapatan nasional bruto mencapai US$7.920 per kapita pada 2029—tumbuh dari US$5.000 per kapita pada 2024.

    Lalu, tingkat kemiskinan diproyeksikan menjadi 4,5—5% pada 2029. Angka tersebut turun dari 7—8% pada 2029.

    Ketimpangan antara si kaya dan si miskin turut diproyeksikan menipis: rasio gini dari 0,379—0,382 pada 2022 menjadi 0,372—0,375 pada 2029.

    Sementara itu, indeks modal manusia diproyeksikan meningkatkan dari 0,56 pada 2023 menjadi menjadi 0,59 pada 2029.

  • Respons Menteri Kehutanan Soal Penebangan Pohon Beringin Karet di Pinggir Jalan Kawasan Menteng – Halaman all

    Respons Menteri Kehutanan Soal Penebangan Pohon Beringin Karet di Pinggir Jalan Kawasan Menteng – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni merespons polemik renovasi bangunan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat yang berimbas pada penebangan pohon.

    Mengingat penebangan pohon di kawasan jalan utama perlu didahului dengan terbitnya Surat Izin Pemotongan Pohon (SIPP).

    Raja Juli mengaku belum mengetahui persoalan tersebut, tapi akan mencari informasi perihal kejadian itu.

    “Saya belum tahu soal ini, tapi akan saya cek,” kata Raja Juli di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, di Jalan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/12/2024).

    Ia mengatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pertamanan untuk mendapatkan informasi detail terkait penebangan pohon di kawasan Menteng itu.

    Mengingat, penebangan pohon publik tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman.

    “Ini kan ada Dinas Pertamanan, Dinas di DKI, nanti saya koordinasi dan akan saya cek,” sambung Raja Juli.

    Sebelumnya Kepala Dinas Pertamanan dan Kehutanan Pemprov DKI Bayu Meghantara menyebut sedang mengumpulkan data dan keterangan terkait adanya penebangan pohon berjenis beringin karet varigata berdiameter 60 cm tersebut.

    “Penebangan pohon sebelumnya telah melakukan proses permohonan izin namun ditolak,” kata Bayu, Selasa (19/11). (*)

  • Bappenas mengajak Inggris kerja sama ketahanan energi-air-pangan

    Bappenas mengajak Inggris kerja sama ketahanan energi-air-pangan

    Pemerintah membuka diri untuk menjajaki kerja sama di sejumlah sektor terkait pembangunan berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan urgensi kerja sama keterkaitan (nexus) ketahanan pangan, energi, dan air dengan Pemerintah Inggris.

    “Ketahanan pangan, energi, dan air adalah agenda utama Pemerintahan Presiden Prabowo. Jika kita dapat mengintegrasikan ini dengan TPB/SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals), kita tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga jejak karbon sekaligus menciptakan swasembada,” ujar Rachmat saat menerima Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremey, di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

    Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Inggris, khususnya di bidang pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah pengembangan infrastruktur hijau dan peningkatan kerja sama di sektor energi dan transportasi hijau.

    Pemerintah membuka diri untuk menjajaki kerja sama di sejumlah sektor terkait pembangunan berkelanjutan.

    “Kami sangat terbuka untuk menjajaki kerja sama di sektor transportasi dan energi hijau, serta implementasi pembiayaan inovatif berbasis keahlian yang dimiliki Inggris untuk implementasi agenda pembangunan berkelanjutan,” ujar Kepala Bappenas.

    Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremey menyambut baik peluang kerja sama ini, dan menegaskan kemitraan Inggris dengan Indonesia telah berlangsung lama dan penting, terutama dalam mendukung pembangunan di tanah air.

    Keberlanjutan dianggap menjadi tujuan penting dalam berbagai proyek bersama Kementerian PPN/Bappenas, termasuk melalui Green Book 2024 yang mengidentifikasi proyek-proyek strategis untuk didanai oleh UK Export Finance (UKEF).

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • Media Massa Punya Peran Strategis dalam Membangun Masyarakat yang Lebih Adil, Cerdas dan Beretika – Halaman all

    Media Massa Punya Peran Strategis dalam Membangun Masyarakat yang Lebih Adil, Cerdas dan Beretika – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktorat Politik dan Komunikasi, Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan, menyelenggarakan Konsultasi Publik Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S), di Co-Working Space, Menara Bappenas, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024).

    Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Nuzula Anggeraini mengatakan, upaya transformasi menuju Indonesia Emas memerlukan suatu kondisi kehidupan demokrasi yang kuat, demokrasi yang sungguh-sungguh bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, atau yang disebut sebagai demokrasi substansial. 

    Pembangunan demokrasi substansial tidak bisa dilepaskan dengan adanya partisipasi bermakna dari seluruh lapisan masyarakat.

    Upaya mewujudkan ruang publik yang kondusif bagi terciptanya partisipasi bermakna sangat dipengaruhi sejauh mana media massa dapat menjalankan perannya secara bertanggung jawab, edukatif, jujur, dan objektif dalam menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat kepada unsur penyelenggara pemerintahan, sehingga terbangun adanya checks and balances.

    “Akan tetapi kondisi terhadap keberlanjutan media massa saat ini sangat memprihatinkan akibat belum tercukupinya berbagai prasyarat penting, seperti regulasi dan kapasitas lembaga pers serta kompetensi insan pers yang mumpuni dalam membangun lingkungan persaingan dunia media yang sehat industri,” imbuh Raini, sapaan akrab Nuzula Anggeraini.

    Menurut Raini, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan. Pada industri media, media massa konvensional harus bersaing ketat dengan platform digital yang mengubah pola konsumsi masyarakat dan menguasai mayoritas pangsa pasar iklan.

    “Persaingan dan ketimpangan tersebut berdampak pada keberlanjutan media cetak. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lebih dari 100 media cetak yang gulung tikar karena pendapatan yang tergerus oleh dominasi platform digital, serta karena naiknya biaya bahan baku media cetak,” ujar Raini.

    Raini menilai, ketimpangan lain yang harus dihadapi media massa konvensional adalah regulasi. Sejumlah perundangan dan aturan disusun untuk mengatur konten, etika jurnalistik, serta iklan yang harus dipatuhi oleh media massa konvensional. Sedangkan platform digital dapat beroperasi meskipun minim regulasi dan bebas menampilkan konten serta iklan yang sering kali tidak sesuai standar berkualitas.

    Pemerintah telah memberikan angin segar untuk menjawab adanya ketimpangan regulasi dan ancaman keberlanjutan media massa konvensional. Pada puncak peringatan Hari Pers Nasional tanggal 20 Februari 2024, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau yang dikenal dengan istilah Publisher Rights. 

    “Untuk itu, sejalan dengan terbitnya Perpres No. 32 Tahun 2024 dan sesuai Asta Cita yang tertuang dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan pertemuan dengan para pemimpin redaksi media. Salah satu yang menjadi isu pada pertemuan tersebut adalah terkait upaya penyehatan media arus utama, peningkatan kapasitas lembaga pers, serta etika dan kompetensi insan pers,” jelas Raini.

    Dari hasil pertemuan tersebut, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO’S) yang akan digunakan sebagai salah satu referensi dalam menetapkan kebijakan yang dibutuhkan.

    Selama proses penyusunan, dikatakan Raini, telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara Mendalam dengan sejumlah narasumber, baik dari unsur pemerintah, praktisi, akademisi, maupun pelaku industri media. 

    Raini mengungkapkan, berdasarkan serangkaian kegiatan tersebut telah teridentifikasi berbagai tantangan utama yang dihadapi oleh media, antara lain dominasi platform digital, ketimpangan regulasi, rendahnya literasi media, dan krisis keuangan atau kesejahteraan media. 

    Selanjutnya, kata Raini, beberapa hal yang menjadi rekomendasi tindak lanjut antara lain peningkatan SDM media, pelaksanaan program literasi media dan digital, inovasi teknologi, kolaborasi multi-pihak media, dan menjadikan media sebagai penjaga budaya dan identitas nasional.

    Raini menegaskan, di era yang serba cepat dan penuh tantangan ini, peran media massa menjadi lebih krusial daripada sebelumnya. Sebagai pilar keempat demokrasi, media massa tidak hanya menjadi sumber informasi tetapi juga pembentuk opini publik yang harus bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat secara industri.

    “Konsultasi publik yang kita laksanakan hari ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa masa depan media di Indonesia dapat menjadi pilar yang kokoh dalam membangun masyarakat yang lebih adil, cerdas, dan beretika. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri media, akademisi, dan masyarakat luas menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut,” tutur Raini.

    Plt. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Molly Prabawaty dalam keynote speech-nya mengatakan, sebagai kanal arus utama dalam proses komunikasi dan informasi, media massa memiliki kekuatan yang besar dalam mempengaruhi opini publik, peran media massa dalam menyampaikan pesan ke masyarakat luas perlu diringi integritas dan kredibilitas, dalam rangka menciptakan public trust.

    Era digitalisasi membuka peluang berupa kemudahan dalam memperluas jangkauan informasi media, namun menjadi ujian bagi para pelakunya apabila diharuskan mengorbankan idealisme demi peluang ekonomi. 

    “Saya sangat mengapresiasi rekan-rekan Kementerian PPN/Bappenas, karena telah menginisiasi perumusan rekomendasi kebijakan pembangunan Media Massa yang BEJO’s ini. Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh stakeholders, akademisi, dan pelaku Pers yang telah aktif memberikan masukan, berdiskusi, dan menggali masalah selama rangkaian proses perumusan kebijakan ini,” kata Molly.

    Untuk menciptakan ekosistem media yang berimbang di ruang digital, dibutuhkan kolaborasi dan sinergisitas arah pembangunan media dari pihak Pemerintah, Pelaku Pers, dan Platform Digital. Kementerian Komdigi, berkomitmen untuk selalu mendukung segala upaya yang dilakukan dalam menciptakan ekosistem media yang sehat dan berimbang serta menjaga keberlanjutan media.

    Kebijakan Pembangunan Media Massa yang BEJO’S memiliki peran vital sebagai ide utama dalam memperbaiki dan mengadaptasi bidang penyiaran dan pers terhadap perkembangan media massa di era digital. “Pemerintah mendorong kolaborasi antara industri media dan platform digital untuk menciptakan ekosistem berimbang. Kami ingin memastikan bahwa media masa di Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga menjadi pemain utama di kancah global,” ucap Molly.

    Dengan implementasi dari kebijakan BEJO’S mendatang, diharapkan praktiknya dapat bermuara pada titik ‘Jurnalisme Berkualitas’ dan mampu menciptakan kondisi jurnalisme yang ideal dalam konteks demokrasi, yang digambarkan dengan kondisi seperti terciptanya lingkungan yang mendukung perkembangan jurnalisme profesional, meningkatnya dukungan publik terhadap kerja-kerja jurnalistik, dan terciptanya ekosistem jurnalisme berkualitas dengan persaingan usaha yang sehat.

    Pada sesi diskusi, menghadirkan narasumber penanggap di antaranya Bagir Manan (Ketua Dewan Pers Periode 2010-2016), Dadang Rahmat Hidayat (Dekan Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran), Bambang Harymurti (Dewan Komisaris TEMPO Media Group), dan Dahlan Dahi, Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network.

     

  • Bappenas harap pemerintah Jepang percepat negosiasi kerja sama

    Bappenas harap pemerintah Jepang percepat negosiasi kerja sama

    Saat ini, terdapat beberapa proyek kerja sama dengan pemerintah Jepang yang masih dalam tahap negosiasi. Kementerian PPN/Bappenas berharap proses tersebut dapat dipercepat sehingga kerja sama tersebut dapat segera dilakukan pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengharapkan proses negosiasi sejumlah proyek kerja sama dengan pemerintah Jepang dapat dipercepat agar dapat segera dilakukan pada 2025.

    “Saat ini, terdapat beberapa proyek kerja sama dengan pemerintah Jepang yang masih dalam tahap negosiasi. Kementerian PPN/Bappenas berharap proses tersebut dapat dipercepat sehingga kerja sama tersebut dapat segera dilakukan pada 2025,” ujarnya dalam pertemuan dengan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, dikutip dari keterangan, di Jakarta, Senin.

    Ia turut berharap kolaborasi dengan pemerintah Jepang terus berlanjut dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta dokumen yang saat ini sedang disusun, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    “Kami yakin kolaborasi strategis Indonesia dan Jepang perlu terus diperkuat agar sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada keberlanjutan, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap kemitraan ini terus berkembang melalui dialog konstruktif dan memberikan dampak signifikan bagi kedua negara,” ucap Rachmat.

    Selain itu, Bappenas juga menginginkan kolaborasi dengan pemerintah Jepang dapat diperluas. Beberapa di antaranya ialah meningkatkan implementasi skema pembiayaan inovatif dari Japan International Cooperation Agency (JICA), lalu dukungan kapasitas dari Jepang di bidang pembangunan ekonomi, keuangan, fiskal, dan penganggaran untuk mendukung aksesi Indonesia dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Kemudian juga skema Official Development Assistance (ODA) dengan persyaratan yang lebih lunak untuk mendukung wilayah tertinggal, hingga berbagi pengalaman dengan negeri Sakura dalam mendapatkan sumber pembiayaan swasta.

    Sejak 1954, kedua negara tersebut dikatakan telah bekerja sama yang bermula dari Development Cooperation Charter Jepang dengan fokus mengatasi tantangan global dan membangun kemitraan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bersama.

    Kini, Jepang disebut sebagai salah satu mitra pembangunan bilateral terbesar bagi Indonesia, dengan proporsi terhadap total portofolio pinjaman luar negeri bilateral mencapai 49.81 persen atau sekitar 10.77 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dengan sektor yang menjadi fokus JICA adalah transportasi dan infrastruktur.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bappenas sebut swasembada pangan butuh lahan sehat dan produktif

    Bappenas sebut swasembada pangan butuh lahan sehat dan produktif

    agenda kita ini merupakan tonggak dasar dalam membangun kebijakan penguatan kesehatan lahan atau soil health policy dan peningkatan produktivitas lahan di Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa swasembada pangan membutuhkan lahan yang sehat dan produktif.

    “Swasembada pangan sebagai salah satu program unggulan dalam Visi dan Misi Presiden RI dalam lima tahun ke depan, membutuhkan lahan yang sehat dan produktif,” ujar dia dalam acara Expert Group Meeting: Towards Health Policy for Improved Food Security in Indonesia sebagaimana dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, telah ditegaskan bahwa visi dan misi berbagai program selama lima tahun ke depan memerlukan upaya transformatif, berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, serta berbasis pada kekayaan sumber daya alam Indonesia.

    Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesehatan tanah. Mulai dari pemanfaatan teknologi dalam penyerapan karbon, pengembangan biochar (bahan padat kaya karbon hasil konversi dari limbah organik), langkah nyata aforestasi (pembentukan hutan di area yang sebelumnya bukan hutan) dan reforestasi, serta meningkatkan karbon tanah organik pada lahan pertanian secara berkelanjutan.

    Saat ini, lanjutnya, kandungan karbon tanah organik pada lahan pertanian Indonesia relatif rendah dan semakin menurun. Tercatat, sekitar 77 persen lahan sawah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, memiliki kandungan karbon tanah yang rendah, yakni 1,25-1,91 persen.

    Berdasarkan Survei Pertanian Terintegrasi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, terdapat 89,5 persen lahan pertanian Indonesia yang berstatus tidak berkelanjutan.

    “Kondisi ini utamanya disebabkan oleh rendahnya produktivitas lahan pertanian, tingginya risiko dari penggunaan pupuk dan pestisida, serta isu kepemilikan lahan,” ungkap Rachmat.

    Melalui kebijakan penguatan kesehatan tanah (soil health policy), diharapkan menjadi langkah transformatif guna memastikan peningkatan produktivitas lahan di Indonesia menuju swasembada pangan nasional.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Bappenas juga menekankan urgensi anggaran subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk sejumlah jenis pupuk agar tersalurkan secara efektif dan efisien.

    “Soil health policy diharapkan menjadi langkah transformatif untuk memastikan subsidi pupuk sesuai dengan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman. Kami yakin bahwa agenda kita ini merupakan tonggak dasar dalam membangun kebijakan penguatan kesehatan lahan atau soil health policy dan peningkatan produktivitas lahan di Indonesia, menuju swasembada pangan nasional,” ucap Rachmat Pambudy.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kepala Bappenas: Reformasi tata kelola diperlukan untuk cegah korupsi

    Kepala Bappenas: Reformasi tata kelola diperlukan untuk cegah korupsi

    Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara di

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa reformasi tata kelola diperlukan untuk pencegahan korupsi.

    “Kebocoran ekonomi yang tinggi, antara lain karena lemahnya tata kelola, belum optimalnya penerimaan negara, dan tidak efisiennya penggunaan anggaran. Tax ratio Indonesia masih rendah, kisaran 10 persen. Dari sisi belanja, kebocoran keuangan negara diperkirakan mencapai 30 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Salah satu sumber utama kebocoran APBN adalah korupsi, yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga penegak hukum,” ujarnya dalam acara Penguatan Komitmen Anti Korupsi dan Peluncuran Whistle Blowing System (WBS) versi 2.0 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA), dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Senin.

    Rachmat menegaskan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Astacita.

    Pemerintah disebut berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong peningkatan efisiensi investasi, penguatan penerimaan negara, serta pengelolaan sumber daya secara akuntabel untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    Lebih lanjut, Kepala Bappenas mengharapkan kementerian dan lembaga dapat terus berkolaborasi dalam penguatan tata kelola yang baik guna menjawab tantangan besar terkait pencegahan korupsi demi mewujudkan pembangunan transparan dan berkeadilan.

    “Presiden Prabowo mengamanatkan kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai orkestrator perencanaan pembangunan nasional yang harus mampu memastikan program dan kegiatan di kementerian/lembaga/daerah mempunyai kontribusi signifikan, terukur, dan bersinergi untuk mencegah korupsi dalam setiap tahap pembangunan,” ucap Menteri PPN.

    Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas Trisacti Wahyuni menyampaikan bahwa pihaknya telah meraih predikat integritas dalam Survei Penilaian Integritas yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024