Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Belum Kita Bekerja Sudah Nyinyir

    Belum Kita Bekerja Sudah Nyinyir

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung pihak yang mencibir pemerintahannya yang baru berjalan sekitar dua bulan.

    Ia menyinggung pihak yang dinilai mengenyam pendidikan tinggi namun memiliki mental rendah diri dan kerap menjelekkan apa yang dilakukan pemerintah.

    “Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal. Tapi mentalnya masih mental rendah diri, apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek, belum kita bekerja sudah mulai nyinyir,” kata Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, Jakarta, Senin (30/12).

    Ia menyebut kadang segelintir pihak di Indonesia masih kerap merasa rendah diri.

    Prabowo mengatakan masih ada orang di Indonesia yang menganggap dirinya pintar, sehingga meragukan kemampuan bangsanya sendiri.

    Ia pun menyatakan pemerintahannya akan terus berupaya membangun pemerintahan yang bersih.

    Prabowo meminta jajarannya untuk terus mengurangi kebocoran-kebocoran anggaran yang akhirnya merugikan masyarakat Indonesia.

    “Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan, penyelundupan dari luar ke dalam membahayakan kedaulatan Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo memberi sejumlah arahan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024.

    Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin.

    Dalam kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut mendengar arahan-arahan Presiden Prabowo.

    Begitu juga dengan seluruh menteri dan menteri koordinator Kabinet Merah Putih, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kemudian, ada pula jajaran petinggi dari parlemen yang menghadiri acara secara langsung, antara lain dari MPR, DPR, dan DPD, dan beberapa gubernur, bupati, dan wali kota.

    (mnf/gil)

    [Gambas:Video CNN]

  • Presiden Prabowo beri arahan soal RPJMN 2025–2029 pada Musrenbangnas

    Presiden Prabowo beri arahan soal RPJMN 2025–2029 pada Musrenbangnas

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memberi sejumlah arahan kepada jajarannya di pemerintah pusat dan daerah mengenai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024.

    Musrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) di Jakarta, Senin.

    Dalam kegiatan itu, yang digelar secara langsung dan melalui sambungan video conference, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga turut mendengar arahan-arahan Presiden Prabowo.

    Begitu juga dengan seluruh menteri dan menteri koordinator Kabinet Merah Putih, kemudian Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala BIN M. Herindra, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kemudian, ada pula jajaran petinggi dari parlemen yang menghadiri acara secara langsung, antara lain dari MPR, DPR, dan DPD, dan beberapa gubernur, bupati, dan walikota.

    Sementara itu, dari sambungan video conference, jajaran pejabat eselon I kementerian/lembaga, kemudian para kepala daerah se-Indonesia mulai dari bupati dan wali kota juga mengikuti kegiatan Musrenbangnas 2024 dan mendengar arahan-arahan Presiden.

    Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 14.00 WIB. Kedatangan Presiden disambut oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    Prabowo kemudian menyapa sejumlah menteri dan kepala daerah. Kegiatan diawali dengan doa, dan laporan kegiatan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas.

    Rachmat Pambudy mengatakan Musrenbangnas merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Rachmat menambahkan musyawarah nasional itu digelar untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dapat berjalan secara efektif dan optimal.

    Dia melanjutkan RPJMN 2025–2029 merupakan penjabaran atas Astacita yang tindak lanjutnya akan menjadi program-program prioritas nasional.

    Oleh karena itu, Rachmat berharap program-program nasional hasil Musrenbangnas dapat diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah pusat dan daerah.

    “RPJMN 2025–2029 merupakan fondasi awal terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rachmat Pambudy dalam laporannya di hadapan Presiden, Wapres, dan jajaran peserta Musrenbangnas.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Musrenbang di Bappenas – Halaman all

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Musrenbang di Bappenas – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta, Senin, (30/12/2024).

    Prabowo yang mengenakan batik lengan panjang hadir sekitar pukul 14.08 WIB. Sementara, Gibran hadir sekitar pukul 13.55 WIB. 

    Kehadiran Prabowo disambut oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy. Presiden langsung menyalami para pejabat yang hadir saat tiba di lokasi acara.

    Kehadiran Prabowo dan Gibran menandakan dimulainya acara Musrenbang.

    Adapun para pejabat yang hadir dalam acara Musrenbang tersebut di antaranya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Hadir pula Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Sri Mulyani
    Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Kemudian ada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, serta Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Muljono. 

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga hadir di acara tersebut.

  • Duit Korupsi CSR Bank Indonesia Merembes ke Komisi Keuangan DPR?

    Duit Korupsi CSR Bank Indonesia Merembes ke Komisi Keuangan DPR?

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mendalami pengakuan anggota DPR Satori terkait seluruh anggota komisi keuangan mendapatkan peruntukan corporate social responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI). 

    Untuk diketahui, anggota DPR Fraksi Partai Nasdem itu menyebut kegiatan CSR BI turut diperuntukan bagi seluruh anggota komisi XI DPR. Satori sebelumnya diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam dugaan korupsi CSR BI, Jumat (27/12/2024), bersama dengan politisi DPR Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan.

    Menanggapi pernyataan Satori, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut semua informasi yang diperlukan untuk mengungkap kasus tersebut akan ditindaklanjuti. 

    “Yang pasti semua informasi yg menurut penyidik diperlukan untuk mengungkap dugaan korupsi pada CSR BI pasti akan ditindaklanjuti,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, Minggu (29/12/2024). 

    Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menjelaskan bahwa Satori dan Heri Gunawan diperiksa oleh penyidik KPK dalam kapasitas sebagai saksi. 

    Dia menyebut lembaganya belum menetapkan siapapun sebagai tersangka lantaran surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan masih bersifat umum. Namun, dia mengakui penyidik mendalami pengetahuan Satori dan Heri atas dugaan rasuah CSR BI itu. 

    “Kita masih pendalaman karena kembali lagi sprindik- sprindik umum yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi akan didalami keterlibatannya,” paparnya kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

    Adapun Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menanggapi perkembangan pemberitaan terkait penyalahgunaan pemanfaatan CSR yang disalurkan, terkait penjelasan jenis program PSBI dan tata kelola pelaksanaannya.

    Denny mengemukakan bahwa PSBI sejatinya memiliki tiga program atau tiga pilar yaitu pemberdayaan ekonomi, kepedulian sosial serta SDM unggul. 

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

    Pengakuan Komisi XI

    Usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/12/2024), Satori mengatakan telah secara kooperatif menjelaskan kepada penyidik perihal kegiatan program CSR BI. 

    Berdasarkan penelusuran Bisnis, Satori menduduki jabatan sebagai anggota Komisi XI DPR pada periode 2019-2024. Kini, dia terpilih lagi ke Senayan namun bertugas di Komisi VIII.

    Dia mengakui bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR mendapatkan program CSR dari BI. Namun, dia membantah adanya dugaan rasuah pada penyaluran dana sosial dari bank sentral itu. 

    “Anggarannya semua sih semua anggota Komisi XI itu programnya dapat,” ujarnya kepada wartawan. 

    Satori pun menyebut dia tak menerima dana CSR. Dana bantuan sosial yang diketahui olehnya dialirkan ke yayasan dalam bentuk program untuk penerima di daerah pemilihan (dapil) asalnya. 

    “Semua kepada yayasan. Ya yayasan yang ada untuk penerimanya itu,” ucapnya. 

    Di sisi lain, Heri Gunawan menyampaikan bahwa program CSR BI itu merupakan program biasa yang diberikan selayaknya dari mitra kerja pemerintah setiap komisi DPR. 

    Sebagaimana diketahui, BI merupakan salah satu mitra kerja Komisi XI yang membidangi keuangan. Beberapa mitra lain yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas dan lain-lain. 

    “Itu kan program biasa dari mitra di setiap komisi, mungkin baik ke penyidik aja karena itu masuk ke materi, takutnya saya enggak enak nanti,” katanya.

    Penggeledahan BI

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah ruangan di kantor BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari bukti kasus dugaan korupsi dana CSR BI. 

    Salah satu ruangan yang digeledah penyidik di kantor BI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024), adalah ruangan Gubernur BI Perry Warjiyo. Sementara itu, ada satu ruangan di salah satu direktorat di OJK yang ikut digeledah penyidik tiga hari setelahnya, Kamis (19/12/2024). 

    KPK menyebut akan meminta klarifikasi atas bukti-bukti yang ditemukan saat proses penggeedahan. Proses penggeledahan juga berpeluang untuk dilakukan lagi guna melengkapi alat bukti perkara dugaan rasuah di lingkungan bank sentral itu. 

    Adapun, penegak hukum di KPK menduga dana CSR dimaksud diterima oleh penerima yang tidak tepat atau proper. Penerimanya adalah sejumlah yayasan.

    “Jadi BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen dari pada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper. Kurang lebihnya seperti itu,” jelas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Rudi Setiawan kepada wartawan di Gedung Juang KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2024). 

    Lembaga antirasuah telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum untuk kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Artinya, belum ada pihak yang resmi ditetapkan tersangka.

  • Kementerian PPMI Gagalkan Penempatan 4 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Turki – Page 3

    Kementerian PPMI Gagalkan Penempatan 4 Calon Pekerja Migran Ilegal ke Turki – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Abdul Kadir Karding memastikan pihaknya menggagalkan pengiriman calon pekerja migran yang akan menuju Turki.

    Dia menuturkan, awalnya tim menelusuri informasi adanya penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) secara non prosedural yang akan diberangkatkan Sabtu, 28 Desember 2024, Pukul 15.00 WIB melalui Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

    “Pada saat penelusuran di sekitar lokasi, ditemukan fakta empat CPMI yang akan ditempatkan secara non prosedural ke Turki,” kata Karding dalam keterangan yang diterima, Minggu (29/12/2024).

    Dia mengungkapkan, dari hasil wawancara dari keempat orang CPMI, sebelum berangkat, mereka ditampung di rumah calo berinsial M di Perumahan Bappenas Jatiasih, Bekasi, selama kurang lebih dua minggu. Rencananya akan diberangkatkan untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga.

    “Saat ini keempat orang CPMI telah diserahterimakan dan diselamatkan kerumah ramah BP3MI Banten di Tangerang untuk pembinaan dan fasilitasi kepulangan ke daerah asal. Tim akan berkoordinasi dengan polisi untuk menelusuri calo M dan jaringannya untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Karding.

    Berdasarkan hasil temuan ini, terduga pelaku diduga melanggar hukum dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 81 Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

     

     

     

     

  • 4 PMI Ilegal Nyaris Berangkat ke Arab Saudi dan Turkiye, Calo Diburu

    4 PMI Ilegal Nyaris Berangkat ke Arab Saudi dan Turkiye, Calo Diburu

    4 PMI Ilegal Nyaris Berangkat ke Arab Saudi dan Turkiye, Calo Diburu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
      Kementerian Perlindungan
    Pekerja Migran Indonesia
    (PPMI) menggagalkan keberangkatan empat PMI ilegal menuju Turkiye dan Arab Saudi pada Sabtu (28/12/2024) kemarin.
    Menteri PPMI
    Abdul Kadir Karding
    mengatakan, keempat PMI ilegal itu hendak dipekerjakan di Turkiye dan Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga (ART) oleh calo berinsial M.
    “Sebelum berangkat, mereka ditampung di rumah calo ‘M’ di Perumahan Bappenas Jatiasih Bekasi selama kurang lebih dua minggu,” ujar Karding dalam keterangannya, Minggu (29/12/2024).
    Menurut Karding, empat calon PMI ilegal ini sudah memegang paspor dan 
    boarding pass
    sebelum digagalkan keberangkatannya.
    Keempat korban itu pun langsung dibawa ke Rumah Ramah PPMI di Tangerang untuk dibina.
    “Dan fasilitasi kepulangan ke daerah asal,” ucap Karding.
    Karding mengatakan, Kementerian PPMI dan polisi sudah berkoordinasi untuk memburu calo berinisial ‘M’ beserta jaringannya.
    Dia menyebut para pelaku bisa dijerat dengan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman penjara 10 tahun dan denda Rp 15 miliar.
    Sementara itu, Karding mengingatkan kepada semua WNI untuk mengikuti prosedur jika ingin bekerja ke luar negeri.
    “Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung upaya pencegahan dalam memberikan perlindungan kepada CPMI,” kata Karding.
    “Saya berharap pelaku dapat ditangkap dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mbak Ita Akan Evaluasi Perumahan dan Permukiman di Semarang Dengan Perda Baru

    Mbak Ita Akan Evaluasi Perumahan dan Permukiman di Semarang Dengan Perda Baru

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu akan segera mengevaluasi keberadaan perumahan dan permukiman di ibu kota Jawa Tengah.

    Hal itu menyusul disahkannya Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman oleh DPRD Kota Semarang, Jumat (27/12/2024). 

    Ita, sapaannya, mengatakan, tiga perda yang disahkan oleh DPRD Kota Semarang memang mendesak disahkan di penghujung tahun 2024 sesuai mandatori undang-undang. Perda tersebut yakni Perda Penyelenggaraan Perhubungan, Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, dan Perda Penyelenggaraan Hak Asasi Manusia (HAM). 

    Pada Perda Perda Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman, pemerintah diminta menyiapkan pemukiman yang layak huni. 

    Dengan perda ini, Pemerintah Kota Semarang tentu akan melakukan evaluasi terhadap persoalan-persoalan yang kerap terjadi di bidang perumahan dan permukiman. 

    Menurutnya, masih banyak pihak pengembang perumahan yang belum mempersiapkan fasilitas umum (fasum) maupun fasilitas sosial (fasos) dalam mengembagkan kawasan permukiman. Pihaknya juga berharap kesadaran pengembang menyerahkan fasum dan fasos kepada pemerintah. 

    “Kami selalu menyampaikan kepada teman-teman bagaimana mempersiapkan fasum fasos, diberikan (kepada pemerintah). Kalau sudah terjadi bencana baru cepat-cepat diserahkan,” sebut Ita. 

    Tak hanya itu, Ita juga menekankan pentingnya perizinan perumahan. Pasalnya, beberapa bencana di Kota Semarang menimpa kawasan perumahan. Dia menyebut, kejadian amblasnya Perumahan Permata Puri, Ngaliyan.

    Selain itu, Kejadian melimpasnya air ke Perumahan Dahlia, Meteseh, Tembalang. Begitu pula kejadian banjir di wilayah Perumahan Dinar Indah, Meteseh Tembalang.

    “Saya cek di tata ruang belum ada KRK (keterangan rencana kota),” sebutnya. 

    Adanya perda baru ini, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan peraturan wali kota (perwal), dia berharap, penyediaan perumahan dan permukiman di Kota Semarang akan tertata lebih baik. Tentunya, perlu selektif dalam hal perizinan. 

    “Harus lebih teliti, seleksif, dalam perizinan,” tegasnya. 

    Lebih lanjut, Ita menyampaikan, Pemerintah Kota Semarang juga akan segera melaksanakan Perda Penyelenggaraan Perhubungan. Perda ini juga merupakan mandatori dari undang-undang. Amanah UU 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, memuat mandatori anggaran lima persen dari APBD. 

    “Kota Semarang sudah dibuatkan oleh Bappenas BRT dedicated line. BRT jadi transportasi massal banyak dibutukan masyarakat. Lima persen APBD itu besar. Apalagi, nanti ada mandarpri lain, ada mandatori pengelolaan sampah,” bebernya. 

    Selanjutnya, Pemerintah Kota Semarang akan mengimplementasikan Perda Penyelenggaraan HAM. Pihaknya berkomitmen mengimplementasikan penegakan HAM . 

    “HAM banyak terjadi pelanggaran kecil-kecil. Kami harap setelah ada perda bisa meminimalisir pelanggaran,” ucapnya. (eyf)

  • KALEIDOSKOP 2024: Semarak Diskon Pajak saat Ekonomi Lesu

    KALEIDOSKOP 2024: Semarak Diskon Pajak saat Ekonomi Lesu

    Bisnis.com, JAKARTA — Selama 2024, pemerintah mengumumkan sejumlah insentif perpajakan demi menstimulus perekonomian yang cenderung lesu atau sekadar merespons isu berkembang.

    Sepanjang tahun ini, kinerja perekonomian memang tidak bisa disebut memuaskan. Terdapat indikasi pelemahan daya beli masyarakat, penurunan jumlah kelas menengah, hingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri padat karya.

    Di tengah berbagai kondisi tak mengenakan tersebut, pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Gelombang penolakan pun bermunculan.

    Akibatnya, pemerintah memutar otak agar masyarakat hingga pelaku pasar tidak semakin terpuruk. Sejumlah kebijakan diskon perpajakan pun dikeluarkan: mulai dari PPN ditanggung pemerintah (DTP) hingga tax holiday.

    1. PPN DTP Properti 

    Indikasi pelemahanan daya beli masyarakat hingga penurunan jumlah kelas menengah membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan PPN DTP sektor properti.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar kedua dari kelas menengah berasal dari sektor properti. Tidak hanya itu, sambungnya, aktivitas ekonomi di sektor properti akan berdampak luas ke sektor lain.

    “Diharapkan ini [PPN DTP sektor properti] juga mendorong kemampuan daripada kelas menengah, mendorong sektor konstruksi. Kita tahu sektor konstruksi itu dan perumahan itu multiplier-nya [efek bergandanya] tinggi,” titip Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2024).

    Setidaknya ada tiga periode pemberian insentif PPN DTP sektor properti selama 2024. Pertama, periode 1 Januari—30 Juni 2024: PPN DTP sebesar 100% hingga Rp2 miliar untuk penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. 

    Kedua, periode 1 Juli—31 Agustus 2024: PPN DTP diturunkan menjadi sebesar 50%. Ketiga, periode 1 September—31 Desember 2024: PPN DTP kembali dinaikkan sebesar 100%.

    Terbaru, bahkan pemerintah kembali mengumumkan kebijakan PPN DTP sebesar 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar akan diperpanjang untuk 2025.

    2. PPN & PPnBM DTP KBLBB 

    Untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan PPN menjadi 12% pada tahun depan serta mempercepat transisi energi, pemerintah memberikan insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) DTP untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

    Insentif tersebut akan berlaku untuk tahun depan. Setidaknya ada empat jenis insentif yang akan diberikan untuk KBLBB.

    Pertama, PPnBM DTP sebesar 15% untuk KBLBB CKD (dalam keadaan utuh) dan CBU (dalam keadaan terurai lengkap). Kedua, PPN DTP sebesar 10% untuk KBLBB CKD

    Ketiga, bea masuk nol untuk KBLBB CBU. Keempat, PPnBM DTP sebesar 3% kendaraan listrik hybrid.

    3. PPh 21 DTP

    Besarnya jumlah PHK di sektor padat karya sepanjang tahun ini juga direspons pemerintah dengan memberikan diskon pajak. Pemerintah mengumumkan akan memberi insentif PPh 21 DTP untuk karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta pada 2025.

    Artinya, gaji karyawan industri padat karya yang termasuk penerimaan manfaat tidak akan terpotong pajak penghasilan.

    4. Tax Holiday

    Pemerintah juga memperpanjang ketentuan pengurangan hingga pembebasan pajak korporasi atau tax holiday. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020, insentif pajak itu semestinya berakhir pada 9 Oktober 2024 tetapi kini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2025.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjelaskan bahwa perpanjangan tax holiday tersebut baru saja disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/2024 tentang Perubahan atas PMK 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

    Tax holiday ditujukan untuk perusahaan di industri pionir yaitu yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

    Namun, dalam perpanjangan kali ini, terdapat sedikit peraturan, di antaranya tax holiday tidak berlaku untuk perusahaan asing atau korporasi multinasional. Pasalnya, pemerintah menerapkan pajak minimum global 15% atau pilar kedua OECD.

    5. Tax Amnesty Jilid III 

    Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak resmi masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak alias tax amnesty jilid III pun terkuak.

    Sebelumnya, kebijakan serupa sudah sempat diberikan pada 2016—2017 (jilid I) dan 2022 (jilid II).

    Ketua Komisi XI DPR Misbakhun merasa program pengampunan pajak perlu kembali diperlakukan untuk membiayai berbagai visi misi pemerintah baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dia menyatakan bahwa DPR, terkhusus Komisi XI, akan turut membantu mengawal berbagai visi misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Jika salah satu cara mencapai visi misi dengan tax amnesty maka Komisi XI akan mendukungnya.

    Misbakhun menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR akan tetap terus berupaya melakukan pembinaan agar wajib pajak tetap patuh. Di saat yang bersamaan, sambungnya, mereka juga ingin memberi peluang kepada orang yang menghindari pajak agar ke depan bisa memperbaiki diri.

    “Jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni, maka amnesty ini salah satu jalan keluar,” jelasnya di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2024).

    Dengan program tax amnesty, para pengemplang pajak bisa dibebaskan dari kewajiban setoran yang tidak dibayarnya namun dengan membayar sejumlah tarif.

  • Sri Mulyani Blak-blakan Kerap Nego ke Penguasa yang Tak Ingin Perubahan

    Sri Mulyani Blak-blakan Kerap Nego ke Penguasa yang Tak Ingin Perubahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui kerap kali harus bernegosiasi kepada kelompok penguasa yang menolak kebijakan perekonomiannya.

    Kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024—jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF), Sri Mulyani menceritakan kiatnya bisa menavigasi kebijakan perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun meski bukan orang partai politik.

    Dia menjelaskan, momentum Reformasi 1998 buat perpolitikan Indonesia lebih inklusif. Rakyat, sambungnya, ingin dipimpin oleh pemerintahan yang bebas korupsi dan bertanggung jawab.

    Oleh sebab itu, Sri Mulyani melihat kini teknokrat seperti dirinya mempunyai banyak ruang di dalam pemerintahan—bukan hanya politisi. Kendati demikian, dia tidak menampik selalu ada tantangan.

    “Bahkan dengan momentum politik itu, tidak semuanya akan mudah. Selalu ada kelompok kepentingan status quo yang akan melawan apabila mereka merasa terancam,” ungkap Sri Mulyani, dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).

    Oleh sebab itu, mantan Kepala Bappenas itu mengaku selalu mencoba bernegosiasi kelompok yang tidak suka perubahan: entah itu terkait kebijakan perpajakan, subsidi, BUMN, hingga reformasi di Kementerian Keuangan sendiri.

    Sri Mulyani mengaku selalu meyakinkan para pengkritiknya lewat percakapan: bahwa tujuan berbagai kebijakan ekonominya bukan untuk menyerang kelompok tersebut tetapi untuk membangun Indonesia yang lebih baik sehingga turut berdampak positif ke mereka juga.

    “Anda harus meyakinkan orang-orang yang paling meragukanmu. Saya tidak menghindari mereka, saya mendekati mereka,” katanya.

    Hanya saja, Sri Mulyani mengakui berbagai negosiasi tersebut tidak selalu mudah. Menurutnya, akan selalu ada pandangan yang bertentangan siapa yang akan diuntungkan dari suatu kebijakan tertentu.

    Dia meyakini, jalan satu-satunya ada membuka dialog. Entah itu dengan para politisi, birokrat, atau pun kelompok masyarakat sipil.

    Menurutnya, yang terpenting mendapatkan dukungan politik dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, dia kerap memanfaat media massa untuk membentuk opini publik terkait berbagai kebijakan yang ingin diambil.

    “Saya menghubungi pemimpin redaksi, reporter, dan menjelaskan apa yang saya lakukan, dan mereka sering menjadi sekutu. Mereka percaya pada ide dan tujuan [kebijakan yang ingin diambil], dan itu menjadi kekuatan politik hebat untuk melawan mereka yang menentang perubahan,” ungkap Sri Mulyani.

    Dia meyakini masyarakat Indonesia akan memberi kepercayaan kepada pejabat pemerintahan apabila mereka memang bertujuan memperbaiki keadaan negara—bukan sekadar untuk kepentingan-kepentingan pribadi.

  • Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an

    Sri Mulyani ke IMF: Hilirisasi Bukan Kebijakan Baru, Sudah Mulai sejak 1990an

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan hilirisasi bukanlah kebijakan baru dari pemerintah Indonesia, melainkan sudah diwacanakan sejak Era Orde Baru.

    Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani kepada Finance and Development Magazine edisi Desember 2024, jurnal terbitan International Monetary Fund (IMF). Dia menekankan pentingnya Indonesia memanfaat sumber daya alamnya yang berlimpah.

    “Kami [Indonesia] butuh lebih banyak modal untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Itulah kami mengapa memilih kebijakan hilirisasi. Itu bukan sesuatu yang kami lakukan secara tiba-tiba. Dalam beberapa kasus, diskusi sudah mulai pada 1990-an,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari situs IMF pada Kamis (26/12/2024).

    Pemerintah Indonesia, sambungnya, ingin nilai tambah berbagai sumber daya alam tercipta di dalam negeri. Oleh sebab itu, pemerintah melarang ekspor sejumlah bahan mentah logam dasar.

    Kendati demikian, mantan Kepala Bappenas itu mengaku pemerintah Indonesia tidak memaksa perusahaan untuk membangun industri hilirisasi seorang diri. Menurutnya, pemerintah memberi bantuan dengan membangun infrastruktur pendukung, mempermudah iklim investasi, hingga insentif fiskal.

    “Pada saat yang sama, kami memberi tahu perusahaan pertambangan bahwa mereka tidak dapat mengekspor mineral yang belum diolah, dan mereka harus membangun pabrik peleburan [smelter],” ujar Sri Mulyani.

    Dia mengaku kolaborasi antara pemerintah dan swasta menjadi ciri pendekatan Indonesia dalam membangun perekonomian. Kebijakan hilirisasi, klaim Sri Mulyani, menguntungkan semua pihak.

    “Perekonomian Indonesia menjadi lebih tangguh, dan investor dapat memperoleh keuntungan. Kami [pemerintah dan swasta] tumbuh lebih kuat bersama-sama,” katanya.

    Lebih lanjut, Sri Mulyani menilai ketahanan fundamental perekonomian Indonesia telah terbangun. Dia meyakini pencapaian terpenting pemerintah Indonesia adalah mengembalikan stabilitas dan kredibilitas kebijakan ekonomi makro usai krisis moneter 1997—1998.

    Bendahara negara era Presiden SBY, Jokowi, dan kini Prabowo itu mencontohkan, stabilitas dan kredibilitas perekonomian Indonesia tercipta karena pemerintah berhasil mendirikan bank sentral yang independen.

    Pemerintah, sambungnya, juga selalu bersikap hati-hati mengatur defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PBD).