Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Pengamat: Teknologi dan Budaya Anti-Korupsi Kunci Perangi Praktik Mark Up Anggaran

    Pengamat: Teknologi dan Budaya Anti-Korupsi Kunci Perangi Praktik Mark Up Anggaran

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan pentingnya pemberantasan praktik mark up dalam penganggaran pemerintah.

    Menurutnya, langkah konkret untuk memitigasi kebocoran anggaran salah satunya adalah penerapan digitalisasi dan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

    Hardjuno menjelaskan bahwa digitalisasi melalui sistem e-catalog dan e-government telah memberikan fondasi yang baik. Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan teknologi tersebut harus disertai dengan penguatan budaya anti-korupsi di seluruh lini pemerintahan.

    “Digitalisasi seperti e-catalog dan e-government sudah menjadi fondasi yang baik, tetapi teknologi ini harus didukung oleh budaya anti-korupsi yang kuat. Tanpa komitmen integritas dari para pelaksana, teknologi secanggih apa pun tidak akan efektif,” ujar Hardjuno di Surabaya, Senin (30/12/2024).

    Dalam kesempatan itu, Hardjuno juga menjelaskan bagaimana teknologi AI dapat digunakan untuk mendeteksi pola-pola penggelembungan anggaran dan anomali dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan kemampuan analisis data real-time, AI bisa membantu memprediksi potensi risiko korupsi serta memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar.

    “Dengan analisis data real-time, AI mampu memprediksi risiko korupsi dan memastikan bahwa harga barang atau jasa yang diajukan sesuai dengan harga pasar. Ini akan mempersempit ruang gerak pelaku korupsi,” tambahnya.

    Namun demikian, Hardjuno menegaskan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Menurutnya, akar permasalahan utama sering kali terletak pada budaya dan mentalitas pelaku anggaran.

    “Tanpa budaya anti-korupsi, upaya digitalisasi hanya akan menjadi formalitas. Oleh karena itu, perlu ada edukasi dan internalisasi nilai-nilai integritas di semua jenjang birokrasi. Pemerintah juga harus tegas dalam menindak pelanggaran sebagai bentuk edukasi publik,” tegasnya.

    Lebih lanjut, kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara teknologi dan penegakan hukum untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

    “Ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan sistem yang transparan dan menanamkan rasa tanggung jawab pada aparatnya,” jelasnya.

    Hardjuno optimis bahwa dengan kombinasi digitalisasi, teknologi AI, dan penguatan budaya anti-korupsi, praktik mark up dalam penganggaran dapat diminimalkan. Ia juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan berbagai pihak untuk memberantas korupsi.

    “Langkah ini perlu didukung oleh semua pihak karena korupsi adalah musuh bersama. Dengan tata kelola yang baik, Indonesia bisa mewujudkan pembangunan yang lebih bersih dan tepat sasaran,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam Musrenbangnas yang berlangsung di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa praktik mark up merupakan bentuk korupsi yang merugikan negara dan rakyat.

    Presiden juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengungkap kebocoran anggaran yang terjadi selama ini. [asg/ian]

  • Swasembada pangan dan energi pilar kedaulatan bangsa

    Swasembada pangan dan energi pilar kedaulatan bangsa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo: Swasembada pangan dan energi pilar kedaulatan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 17:38 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan tentang pentingnya mewujudkan swasembada pangan dan energi sebagai dasar kedaulatan bangsa dalam agenda pembangunan nasional 2025-2029.

    Presiden Prabowo saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin, mengatakan, upaya ini harus menjadi prioritas untuk memastikan Indonesia mampu berdiri di atas kekuatan sendiri.

    “Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan,” katanya.

    Ia menekankan bahwa swasembada pangan merupakan fondasi perlindungan fisik bagi rakyat. Tanpa pangan yang cukup, negara tidak dapat menjamin keberlangsungan kehidupan warganya.

    Menurut Presiden, hal itu merupakan makna dasar pembangunan nasional sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

    “Bagaimana kita mau melindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan. Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan, saya ingatkan saudara-saudara sekalian,” ujar Presiden.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan pentingnya menjaga sumber daya alam dan tanah air sebagai bagian dari tumpah darah bangsa.

    Presiden Prabowo menambahkan keberhasilan pembangunan nasional hanya dapat dicapai jika pemerintah dan seluruh elemen bangsa berpegang teguh pada nilai-nilai dasar perjuangan dan tanggung jawab bersama untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat.

    Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo juga menyoroti budaya skeptis segelintir kalangan yang meragukan kemampuan bangsa sendiri.

    Ia menegaskan bahwa pemerintahannya berkomitmen penuh untuk membangun kedaulatan nasional berdasarkan amanat UUD 1945 dan nilai-nilai yang diwariskan para pendiri bangsa.

    “Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Cerita Basuki Ajak Prabowo Kembali ke IKN Groundbreaking 5 Proyek

    Cerita Basuki Ajak Prabowo Kembali ke IKN Groundbreaking 5 Proyek

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan ceritanya saat mengajak Presiden Prabowo Subianto groundbreaking atau seremoni peletakan batu pertama proyek baru ke-9 di IKN, Kalimantan Timur.

    Momen ajakan Basuki ke Prabowo itu terjadi saat keduanya menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Pada saat momen salam-salaman, Basuki mengajak Prabowo untuk groundbreaking 4-5 proyek baru di IKN pada Januari 2025. Merespons ajakan itu, Prabowo ternyata tak langsung mengiyakan. Ia mengajak Basuki untuk bicara terlebih dahulu untuk waktu yang belum ditentukan.

    “Kalau kami sudah siap untuk Januari, tapi nanti tergantung jadwal Presiden. Tadi pada saat salaman dengan Bapak Presiden, beliau bilang, ‘hei kapan-kapan kita ngomong’,” kata Basuki saat ditemui seusai acara.

    Basuki mengatakan, 4-5 proyek baru di IKN yang rencananya groundbreaking pada awal tahun depan terdiri dari proyek infrastruktur sekolah, hotel, restoran, hingga gedung perkantoran. Total nilai proyek itu kata dia mencapai Rp 6,5 triliun.

    “Jadi sudah laporan ke Pak Presiden. Karena, Pak Menteri PU laporan untuk peresmian, saya laporan untuk ground breaking. Ada 4-5 groundbreaking, hotel, sekolah, restoran, kantor,” tuturnya.

    (arj/mij)

  • Perintahkan Jaksa Agung Banding, Prabowo Subianto Ingin Harvey Moeis Dihukum 50 Tahun

    Perintahkan Jaksa Agung Banding, Prabowo Subianto Ingin Harvey Moeis Dihukum 50 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Vonis ringan yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Hervey Moeis, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah dan pencucian uang mengusik hati rakyat Indonesia.

    Bahkan Presiden Ri, Prabowo Subianto juga terusik dengan vonis ringan selama 6,5 tahun tersebut. Vonis itu dinilai sangat tidak sebanding dengan nilai kerugian negara yang didakwakan kepadanya.

    Atas dasar itu, Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung, ST Burhanuddin untuk mengajukan banding atas vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah dan pencucian uang, Harvey Moeis.

    Prabowo pun meminta agar Harvey Moeis dapat dihukum berat, karena merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun.

    “Jaksa Agung naik banding enggak? Naik banding,” kata Prabowo saat memberikan pengarahan dalam Musrenbangnas RPJMN di kantor PPN/Bappenas, Jakarta, dilansir jawapos, Senin (30/12).

    Prabowo berharap Harvey Moeis dijatuhi hukuman 50 tahun pidana penjara. “Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira,” tegasnya.

    Dalam kesempatan ini, Prabowo meminta para hakim untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat saat menjatuhkan vonis. Apalagi, Harvey Moeis didakwa merugikan negara senilai Rp 300 triliun.

    “Saya mohon kalau sudah jelas melanggar kerugian triliunan ya semua unsurlah terutama hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringan lah,” imbau Prabowo.

    Prabowo juga tidak menginginkan, Harvey Moeis mendapat fasilitas mewah saat menjalani hukuman di penjara. Ia meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas), Agus Andriyanto untuk melakukan pemantauan terhadap penjara Harvey Moeis.

  • Prabowo Pindahkan PNS ke IKN Tahun Depan, Jadi Dapat Insentif?

    Prabowo Pindahkan PNS ke IKN Tahun Depan, Jadi Dapat Insentif?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Proses teknis pemindahan para aparatur sipil negara (ASN), termasuk para pegawai negeri sipil atau PNS untuk tahun depan masih belum jelas. Termasuk jadi tidaknya pemberian insentif atau tunjangan pioneer terhadap para PNS yang pindah pada 2025.

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, tanggal pasti pemindahan para PNS itu masih harus menunggu ketetapan dari Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan untuk insentif pioneer ia pastikan akan diperjuangkan oleh Kementerian PANRB.

    “Perpindahannya ini yang kita belum.. masih menunggu arahan dari presiden, tapi insentif itu sudah janji pemerintah sebelumnya, itu akan diberikan insentif dan tentunya itu akan menjadi salah satu yang akan kita bicarakan, kita upayakan,” kata Rini saat ditemui di kawasan Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, saat ditemui di lokasi yang sama mengatakan, untuk seluruh infrastruktur penunjang PNS di IKN sudah terpenuhi semuanya. Maka, bila setelah Lebaran 2025 PNS pindah ke IKN, ia pastikan tak akan ada kendala.

    “Kalau memang MenPAN mau memutuskan setelah hari Lebaran ke sana, kami sudah siapkan huniannya, kantornya, airnya, listriknya, kemudian ekosistem perkotaannya, restoran, kios-kios itu juga sudah mulai masuk ke sana,” ucap Basuki.

    Meski begitu, Basuki mengakui, infrastruktur seperti perumahan tambahan untuk menteri-menteri baru Kabinet Merah Putih memang belum siap, karena jumlah yang tersedia baru untuk menteri era Kabinet Indonesia Maju.

    Sebagaimana diketahui, total menteri kabinet Prabowo sendiri sebanyak 48 orang sedangkan wakil menterinya sejumlah 55 orang. Untuk era Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, jumlah menterinya 34 orang dengan jumlah wakil menteri nya sebanyak 18 orang.

    “Jadi kalau untuk rumah menteri tambahan, saya sudah dapat surat dari Pak Menteri PU, bahwa Menteri PU menyelesaikan multi-years yang baru diserahkan pada OIKN,” tutur Basuki.

    “Dan tadi pun saya ketemu Pak Ara, saya juga ingin ketemu. Saya besok ingin ketemu, karena jam 3 saya dengan Pak ATR, karena dekat kan saya mau jam 4, tapi beliau ngajak lain waktu,” tegasnya.

    (arj/mij)

  • Singgung Vonis Harvey Moeis, Prabowo: Jangan Terlalu Ringan

    Singgung Vonis Harvey Moeis, Prabowo: Jangan Terlalu Ringan

    Jakarta, Beritasatu.com – Vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Moeis dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun dinilai terlalu ringan. Presiden Prabowo Subianto berang dengan hakim yang menghukum ringan koruptor.

    Prabowo mengkritik hakim yang menjatuhkan vonis terlalu ringan kepada pelaku korupsi yang merugikan negara miliaran bahkan ratusan triliun.

    “Saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar jelas mengakibatkan kerugian triliunan ya semua unsurlah, terutama juga hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringanlah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi,” kata Prabowo, Senin (30/12/2024). 

    Hal itu disampaikan Prabowo ketika bicara soal upaya pemberantasan korupsi saat memberi arahan kepada peserta Musrenbangnas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024  di gedung Bappenas, Jakarta.

    Prabowo mengatakan rakyat sekarang sudah melek dengan hukum. Ketika hakim menjatuhkan vonis terlalu ringan kepada koruptor, maka rakyat akan mengkritisi putusan itu.

    “Rakyat itu mengerti. Rakyat di pinggir jalan mengerti rampok triliunan eh ratusan triliun vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC punya kulkas pakai TV,” ujarnya.

    Prabowo seolah menyinggung vonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar terhadap Harvey Moeis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, karena terlalu ringan dan menuai kritik dari publik. Hukuman terhadap suami artis Sandra Dewi itu bahkan lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 12 tahun penjara.

    Prabowo seperti meminta Kejaksaan Agung mengajukan banding atas vonis ringan terhadap Harvey Moeis dan terdakwa lain dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara hampir Rp 300 triliun.

    “Tolong menteri pemasyarakatan ya, jaksa agung. Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira ya,” kata Prabowo. 

    Prabowo juga meminta aparatur negara untuk menjauhi perilaku korupsi dan segala pelanggaran, karena rakyat sekarang sudah pintar-pintar dalam mengawasi kinerja pemerintah.

    “Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh. Mereka pintar-pintar semua, orang punya gadget sudah lain. Ini bukan 30 tahun yang lalu, ini bukan 20 tahun yang lalu,” pungkas Prabowo Subianto. 

  • Prabowo Sentil Vonis Rendah Koruptor yang Sebabkan Kerugian Ratusan Triliun

    Prabowo Sentil Vonis Rendah Koruptor yang Sebabkan Kerugian Ratusan Triliun

    Prabowo Sentil Vonis Rendah Koruptor yang Sebabkan Kerugian Ratusan Triliun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Presiden Prabowo
    Subianto menyoroti pentingnya penegakan hukum yang lebih adil dan tegas di Indonesia.
    Hal ini disampaikan dalam pidato acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
    “Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus,” kata Prabowo dalam acara yang digelar di Kantor Bappenas, Senin (30/12/2024).
    Presiden lantas menyinggung kasus korupsi yang terdakwanya divonis ringan. Meskipun sudah mengakibatkan kerugian ratusan triliun.
    Ia pun membandingkan hukuman tersebut dengan pidana pencurian yang pelakunya dihukum berat dan dihakimi ketika ditangkap.
    “Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu, ini bisa menyakiti rasa keadilan,” kata Prabowo.
    “Ada yang curi ayam, dihukum berat, dipukulin,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Klaim Ekonomi Pancasila Gabungan yang Terbaik

    Prabowo Klaim Ekonomi Pancasila Gabungan yang Terbaik

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.

    Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.

    “Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila,” ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

    “Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan,” tambahnya.

    Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.

    Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.

    “Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia,” pesan Prabowo.

    “Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan,” tuturnya.

    Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.

    Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.

    “Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” katanya.

    “Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, ‘Ini perintah presiden’,” sambung Prabowo disambut gelak tawa.

    Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.

    “Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak,” beber Prabowo.

    “Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih,” imbuhnya berkelakar kepada Ara.

    (skt/sfr)

  • Siap-siap! Seleksi CPNS Kembali Buka 2025

    Siap-siap! Seleksi CPNS Kembali Buka 2025

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memberi sinyal potensi akan kembali dibukanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2025.

    Rini mengatakan, potensi kembali digelarnya rekrutmen CPNS pada tahun depan karena kebutuhan formasi yang dibuka pada tahun ini sebanyak 600 ribu masih belum terpenuhi, sebab kementerian atau lembaga tak sepenuhnya membuka formasi CPNS 2024 sesuai kebutuhan riilnya.

    “Sebenarnya dari formasi yang kemarin kita sudah sediakan sekitar 600 ribu, itu ternyata kan belum terisi semuanya. Karena kan formasi yang kita sediakan tidak sama dengan formasi yang diusulkan K/L, lebih kecil,” kata Rini saat ditemui di kawasan Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Meski begitu, Rini belum bisa memastikan detail dan pasti tidaknya pembukaan rekrutmen CPNS 2025, sebab keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita masih harus diskusikan, dan saya tentu harus mendapatkan petunjuk dari bapak presiden apakah akan kita buka atau tidak,” ucapnya.

    Sebagai informasi, 2024 menjadi tahun pertama proses seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN dibuka dalam tiga periode. Seleksi tersebut terbagi untuk formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau (PPPK).

    Seleksi dalam tiga periode ini dilakukan untuk menyerap kebutuhan rekrutmen atau formasi yang telah disediakan sebanyak 2,3 juta orang, terdiri dari kebutuhan 690,82 ribu formasi CPNS, dan 1,6 juta PPPK. Angka ini jauh lebih banyak ketimbang ketersediaan formasi CASN 2023 yang hanya sekitar 572,4 ribu orang.

    Proses seleksi CPNS menjadi periode pertama tahapan rekrutmen CASN 2025. Proses seleksinya mulai pemerintah buka pada 20 Agustus 2024 diawali dengan tahapan pendaftaran melalui SSCASN BKN.

    Adapun periode kedua dan ketiga dikhususkan untuk pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 yang dibuka pada 1-20 Oktober 2024 dan 17 November-31 Desember 2024.

    Untuk periode seleksi PPPK 1-20 Oktober 2024, pemerintah prioritaskan untuk pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) sesuai pangkalan data (database) THK-II di BKN, serta Tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN.

    Sementara itu, untuk periode seleksi PPPK periode 17 November-31 Desember 2024 dikhususkan pemerintah untuk pelamar tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah).

    (arj/mij)

  • Bos Otorita Blak-blakan Prioritas Pembangunan IKN di 2025, Apa Itu?

    Bos Otorita Blak-blakan Prioritas Pembangunan IKN di 2025, Apa Itu?

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono mengungkapkan prioritas pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025.

    Basuki menjelaskan, salah satu prioritas proyek yang akan ditangani oleh Otorita IKN yakni membangun fasilitas jalan di sejumlah proyek investasi yang telah terealisasi di IKN. Di mana, alokasi anggarannya mencapai Rp6,3 triliun. 

    “Sekarang kan ada Original DIPA itu sekitar Rp6,3 triliun, itu saya fokuskan di jalan yang di daerah-daerah yang sudah groundbreaking dulu. Mereka [investor] kan juga menunggu infrastrukturnya,” jelasnya saat ditemui di Kementerian PPN/Bappenas, Senin (30/12/2024). 

    Selain fokus membangun konektivitas yang terintegrasi pada sejumlah proyek para investor, Basuki juga menyebut bakal melengkapi ekosistem di IKN dengan saluran sejumlah utilitas mulai dari pipa air, gas, jaringan optik, hingga kabel listrik.

    Pada saat yang sama, Basuki memastikan air yang teraliri pada proyek investor itu merupakan tap water yang dapat langsung diminum.

    “Iya [akan tap water], karena di tiap hunian juga kita pasang purifier, jadi digandakan infrastruktur airnya,” tegasnya. 

    Untuk diketahui, OIKN mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun pada tahun pertama Presiden dan Wapres Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjabat. 

    Keputusan anggaran Otorita IKN itu sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang disahkan pada Kamis, (19/9/2024).

    Dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa anggaran tersebut bakal digunakan untuk pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan dan atau pemindahan Ibu Kota Negara yang bakal dilakukan oleh OIKN. 

    Namun demikian, realisasi suntikan pagu OIKN tahun depan itu masih jauh dari kebutuhan yang telah disampaikan. Pasalnya, sebelumnya OIKN mengusulkan untuk dapat tambahan anggaran menjadi Rp27,8 triliun.