Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Prabowo Diminta Hajar Penyelundup yang Bikin Industri Tekstil RI Ambruk – Halaman all

    Prabowo Diminta Hajar Penyelundup yang Bikin Industri Tekstil RI Ambruk – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Keinginan Presiden Prabowo Subianto menenggelamkan kapal penyelundup disambut baik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi.

    Menurut Ristadi, keinginan tersebut menjadi kabar baik bagi para buruh karena kapal penyelundup yang memasok tekstil ilegal masuk Indonesia, sehingga mematikan industri tekstil dalam negeri.

    Ia meminta agar tak hanya kapalnya yang ditenggelamkan, tetapi pelaku penyelundupannya juga harus ditindak.

    “Jangan hanya alat selundupnya yang dihukum, tetapi pelaku pemainya atau importir besarnya harus dijerat sanksi pidana juga,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Selasa (31/12/2024).

    Selain itu, kata Ristadi, pemerintah juga perlu membuat aturan yang kuat agar bisa lebih melindungi produk tekstil dalam negeri dari serbuan barang impor.

    Jadi, kebijakan solusinya lebih komprehensif, tidak sporadis teknis seperti meneggelamkan kapal penyelundupnya saja.

    Ristadi juga meminta agar disiapkan pejabat teknis yang betul-betul mempunyai integritas dan keberanian untuk mengeksekusi keinginan Prabowo.

    “Khususnya di Bea Cukai dan petugas penjaga pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia yang dijadikan pintu masuk importasi ilegal,” ujar Ristadi.

    Ia mengatakan bahwa empat tahun terakhir ini, KSPN terus mengangkat isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pabrik tekstil bertumbangan agar mendapat perhatian serius dari pemerintah.

    Pemerintah diminta mengeluarkan kebijakan dan melaksanakan berbagai tindakan pencegahan agar PHK dan pabrik tekstil tutup tidak terus terjadi.

    Ristadi menyebut salah satu penyebab terbesar terjadinya PHK dan pabrik tekstil tutup karena tidak ada pesanan yang masuk.

    Di tengah kondisi tidak ada pemesan, barang-barang tekstil dalam negeri juga tak terserap oleh pasar dalam negeri.

    Menurut dia, hal itu terjadi karena pasar dalam negeri, baik offline maupun online, dikuasai barang-barang impor yang harganya lebih murah dan mayoritas ilegal.

    “Atas situasi ini, ratusan ribu pekerja sektor tekstil, garmen, dan sepatu sudah ter-PHK, jutaan lainya terancam PHK setiap saat,” pungkas Ristadi.

    Sebelumnya, Prabowo menyebut ingin menenggelamkan kapal-kapal yang melakukan penyelundupan barang ke Indonesia.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Bappenas untuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 di Gedung Bappenas, di Jalan Taman Suropati nomor 2 Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).

    Awalnya dalam arahan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan mengenai antisipasi adanya kebocoran anggaran.

    Menurut Kepala Negara masih adanya kebocoran anggaran salah satunya karena penyelundupan.

    “Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia,” kata Prabowo.

    Presiden kemudian mencontohkan maraknya penyelundupan tekstil dari luar negeri ke Indonesia.

    Penyelundupan tersebut telah menimbulkan kerugian negara dan mengancam ratusan pekerja tekstil Indonesia.

    “Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja industri tekstil kita,” kata Prabowo.

    Prabowo meminta para profesor hukum memberikan masukan mengenai tindakan apa yang tepat dilakukan bagi para penyelundup.

    “Saya akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang saya bisa berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggalamkan,” kata Prabowo.

    “Tolong para profesor kasih saya masukan nanti saya dibilang enggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau mereka mengancam kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu,” pungkasnya. 

  • Prabowo: Aparat Harus Bersihkan Diri, Sebelum Rakyat yang Membersihkan Kita

    Prabowo: Aparat Harus Bersihkan Diri, Sebelum Rakyat yang Membersihkan Kita

    Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengatur, tetapi juga harus memastikan ekonomi direncanakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga kedaulatan bangsa.

    “Asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita tanpa perencanaan, kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan. Dalam setiap organisasi, dalam hidup swasta, dalam korporasi pun harus ada perencanaan. Apa rencana strategis kita, apa yang akan kita mencapai,” imbuhnya.

    Presiden juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen selama periode RPJMN 2025-2029. Meski target ini dianggap ambisius oleh sebagian pihak, kepala negara optimistis dengan kerja sama semua pihak target tersebut dapat dicapai

    “Jadi marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti, perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret,” tegas presiden.

    Dalam arahannya, Presiden mengingatkan kepala daerah untuk melaksanakan program pembangunan dengan prioritas yang jelas dan realistis.

    Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bappenas, para kepala daerah, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah bekerja keras menyusun rencana pembangunan jangka menengah ini.

    “Terima kasih kepada gubernur, saudara-saudara adalah pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Saudara yang paling dekat, para bupati yang paling dekat yang paling tahu masalah. Insyaallah dengan kita mengelola dengan baik penghasilan untuk negara akan baik, riil dan tidak terlalu lama,” pungkasnya. (Pram/fajar)

  • Bansos Beras 10 Kg Diperpanjang Jadi 6 Bulan di 2025

    Bansos Beras 10 Kg Diperpanjang Jadi 6 Bulan di 2025

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto memperpanjang bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) menjadi enam bulan pada tahun depan.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos beras akan diberikan pada dua bulan pertama 2025. Lalu, empat bulan sisanya akan disesuaikan nanti.

    “Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan di tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan resmi, Selasa (31/12) dikutip Detikfinance.

    Menurutnya, Bulog siap mendistribusikan 960 ribu ton beras kepada 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) di 2025 selama 6 bulan.

    Arief menjelaskan bansos beras ini bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” ujarnya.

    Penentuan penerima bansos beras tahun depan, kata Arief, akan mengacu data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Rinciannya, sebanyak 15,6 juta penerima desil 1 dan 2, lalu 400 ribu penerima perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

    Sebelumnya, pemerintah akan menyalurkan bansis beras 10 kg kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama Januari hingga Februari 2025.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebut penyaluran bansos beras ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Dua bantuan pangan Januari dan Februari sudah diperintahkan presiden kemarin, bahwa Bapanas akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan beras untuk 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan), masing-masing 10 kg selama dua bulan, Januari-Februari 2025,” ujar Arief di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/12).

    Bantuan ini diberikan setelah pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Meski begitu, Arief memastikan sejumlah komoditas strategis seperti beras, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan telur ayam tetap bebas PPN.

    (pta/pta)

  • Kala Prabowo Terang-terangan Minta Menteri Lain Tak Ganggu Sri Mulyani

    Kala Prabowo Terang-terangan Minta Menteri Lain Tak Ganggu Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan menyampaikan alasan anggaran pertahanan tidak sebesar yang dibayangkan. Padahal sebelumnya, ketika menjabat Menteri Pertahanan, tambahan anggaran ini sangat diperjuangkan.

    Dalam acara Musrenbangnas dalam Rangka Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo mengaku setelah menjadi Presiden, pemahaman soal anggaran sangat rasional.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat terbatas. Sementara program prioritas yang menyangkut hajat hidup orang banyak sangat dibutuhkan.

    “Saya minta jiwa besar dalam hal ini ada prioritas kita jadi mungkin KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan,” kata Prabowo.

    Prabowo secara spesifik juga meminta agar Menteri lain tidak terus mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Posisi Menkeu kini langsung di bawah Presiden.

    “Jangan ganggu menteri keuangan terus. Karena Menkeu itu bertanggung jawab kepada saya,” ujarnya.

    “Waktu saya menhan selalu saya di batasi oleh menkeu. Sekarang yang lemes pak Sjafrie Sjamsodin, kalau dia merasa di batasi oleh menkeu, nanti menkeu katakan ini perintah presiden,” terang Prabowo.

    Program prioritas yang dimaksud Prabowo adalah gizi anak, kesejahteraan guru dan hakim serta lainnya.

    “Setelah saya jadi presiden saya harus mikir pertahanan penting tapi anak-anak harus makan. Guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dirumah dinas layak, tidak boleh ada hakim yang kontrak,” paparnya.

    (emy/mij)

  • Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran

    Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran

    Prabowo: Jangan Beri Keringanan Koruptor dan Dilarang “Mark-up” Anggaran
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    menyampaikan pesan tegas kepada pejabat pemerintah pusat dan daerah dalam Musyawarah Perencanaan
    Pembangunan Nasional
    (
    Musrenbangnas
    ) di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024).
    Prabowo meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman berat kepada koruptor.
    Sebelumnya, ia menyatakan akan memaafkan koruptor jika mereka bertobat dan mengembalikan kerugian negara.
    Ia juga menyoroti kebiasaan mark up anggaran yang merugikan rakyat.
    Prabowo juga membahas komoditas kelapa sawit yang dianggap menjadi penyebab deforestasi terbesar karena menyebabkan hilangnya tutupan hutan, mengancam biodiversitas, dan sebagainya.
    Kepala Negara menekankan pentingnya menghentikan kebocoran potensi penerimaan negara akibat aksi ilegal.
    Aksi ilegal tersebut mencakup pertambangan liar (illegal mining), pembalakan hutan (illegal logging), serta penyelundupan ikan, tekstil dan lainnya.
    Prabowo menegaskan bahwa kegiatan ilegal hanya akan merugikan Indonesia dan menyengsarakan rakyat.
    “Penyelundupan dari dalam ke luar membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” kata Prabowo.
    Ia bahkan mengancam untuk menenggelamkan kapal para penyelundup.
    Prabowo berencana berkonsultasi dengan ahli hukum mengenai tindakan penenggelaman kapal penyelundup.
    “Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat, apa kapalnya ditenggelamkan?” ucapnya.
    Mantan Menteri Pertahanan ini juga meminta para hakim untuk menghukum koruptor dengan tegas.
    Ia merujuk pada kasus
    korupsi
    timah yang melibatkan Harvey Moeis.
    Kasus ini viral karena vonis hakim jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa, meski kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.
    “Saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim vonisnya jangan terlalu ringan,” tutur Prabowo.
    Prabowo menjelaskan bahwa masyarakat kini semakin pintar dalam menilai kinerja pemerintah.
    Ia mengingatkan agar tidak ada lagi koruptor yang mendapatkan hukuman ringan.
    “Rampok triliunan, eh ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,” pintanya.
    Di momen yang sama, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut.
    Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim.
    “Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung. Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira, ya,” seloroh Prabowo.
    Selain itu, Prabowo mengingatkan menteri dan kepala daerah untuk tidak terus menerus mengganggu Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam meminta tambahan anggaran.
    Ia meminta semua pihak memahami prioritas program yang harus dijalankan.
    Oleh karena itu, tidak semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mendapat anggaran sesuai pengajuan.
    “Mungkin K/L (kementerian/lembaga), K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya,” ungkap Prabowo.
    Dia pun bercerita, pengalaman serupa pernah dirasakannya saat menjadi Menteri Pertahanan. Meminta tambahan anggaran kepada Sri Mulyani bukan sesuatu yang mudah pula.
    “Waktu saya menteri pertahanan selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemes Pak Sjafrie Sjamsoeddin,” canda Prabowo.
    Namun, Prabowo berjanji, pemerintah daerah juga akan merasakan berputarnya uang di desa karena adanya program prioritas.
    Salah satunya adalah Program makan bergizi gratis, yang dianggap mampu memutarkan uang hingga ke desa.
    Dengan begitu, pemda pun bisa mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi wilayah setempat.
    “Contoh dana desa adalah sekarang Rp 1 miliar 1 tahun, benar ya? Dengan program makan bergizi itu nanti uang yang beredar di desa mungkin akan naik 5,6,7 kali,” tutur Prabowo.
    Prabowo menekankan pentingnya menghindari penggelembungan (mark-up) anggaran.
    Ia meminta jajarannya untuk melaporkan anggaran sesuai kebutuhan yang sebenarnya.
    “Penggelembungan mark up barang atau proyek itu adalah merampok uang rakyat,” katanya.
    “Kalau bikin proyek yang nilainya Rp 100 juta, ya (tulis) Rp 100 juta,” imbuh Prabowo.
    Misalnya, lanjut Prabowo, melaporkan anggaran yang terpakai mencapai Rp 150 juta, dari yang sebenarnya Rp 100 juta.
    Ia pun ingin mengundung secara khusus para pemerintah desa untuk membahas masalah tersebut.
    “Budaya ini yang harus kita kurangi saudara-saudara, Harus dihilangkan,” ucap Prabowo.
    Di akhir pengarahan, Prabowo menyinggung pentingnya menjaga lahan kelapa sawit.
    Ia berpendapat bahwa penanaman kelapa sawit tidak perlu dianggap sebagai penyebab deforestasi.
    Prabowo berpandangan, tuduhan bahwa lahan sawit menyebabkan deforestasi adalah keliru karena menurutnya pohon kelapa sawit juga menyerap karbondioksida.
    “Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?” ujarnya.
    Prabowo juga berpesan kepada kepala daerah dan aparat TNI/Polri untuk menjaga kebun kelapa sawit.
    Pasalnya, banyak negara membutuhkan kelapa sawit yang merupakan komoditas strategis, meski Indonesia digugat ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
    “Jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” ujar Prabowo.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Minta Koruptor Dihukum Berat: Kalau Bisa Hukumannya 50 Tahun – Halaman all

    Presiden Prabowo Minta Koruptor Dihukum Berat: Kalau Bisa Hukumannya 50 Tahun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta majelis hakim yang menangani kasus korupsi untuk memberi hukuman yang tidak terlalu ringan kepada para koruptor.

    Menurut Prabowo, jika ada kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun rupiah, maka seharusnya pelaku diganjar dengan hukuman berat, bahkan kalau perlu diganjar hukuman 50 tahun penjara.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di acara musyawarah rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 Bappenas pada Senin, (30/12/2024).

     

    Prabowo menilai koruptor yang menyebabkan kerugian negara secara besar, sangat pantas untuk dihukum secara berat. “Terutama juga hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan lah,” kata Prabowo.

    Prabowo mengaku heran kasus yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun, namun terdakwanya hanya dihukum ringan.

    Menurut Prabowo, rakyat Indonesia kini tidak bodoh. Publik mengerti akan hal itu. “Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok ratusan triliun vonisnya sekian tahun. Ada yang curi ayam dihukum berat dipukuli. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” tegas Prabowo.

    “Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,” katanya.

    Maka itu, ia meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memperhatikan soal ini. 

    “Tolong menteri pemasyarakatan, ya,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalahkan siapapun.

    Dirinya hanya ingin semua unsur pemerintah termasuk aparat penegak hukum memperbaiki diri. Pasalnya kata dia rakyat Indonesia sekarang ini tidak bodoh. 

    “Ini kesalahan kolektif kita, mari kita bersihkan, makanya saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita lebih baik kita membersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh mereka pintar-pintar semua orang punya gadget sudah lain ini bukan 30 tahun yang lalu ini bukan 20 tahun yang lalu,” ujarnya.

    Meski tidak disampaikan secara eksplisit, ucapan Prabowo mengacu pada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis bersalah atas tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan izin usaha pengelolaan area PT Timah (Persero) Tbk. (TINS).

    Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar. Jika tak dibayar, maka diganti dengan kurungan 6 bulan

    Prabowo kemudian meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk naik banding atas kasus tersebut.

    “Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun kira-kira begitu,” ucapnya.

    Diketahui dalam perkara korupsi timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun, terdakwa Harvey Moeis telah dijatuhi vonis 6,5 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim Eko Aryanto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    Vonis terhadap suami artis Sandra Dewi itu lebih ringan ketimbang tuntutan yang diyakini Jaksa yakni 12 tahun penjara.

    Tak hanya vonis terhadap Harvey, Suparta selaku Direktur Utama PT RBT juga dijatuhi vonis ringan oleh Hakim yakni 8 tahun penjara dari awalnya 14 tahun berdasarkan tuntutan Jaksa. Sementara Reza Andriansyah selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT dijatuhi vonis 5 tahun penjara.

    Kejaksaan Agung sendiri telah menyatakan banding atas vonis 6,5 tahun penjara Harvey Moeis.

    Sebab, vonis itu hanya setengah dari tuntutan yakni 12 tahun penjara. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menjelaskan alasan pihaknya mengajukan banding. Menurutnya, putusan dianggap belum penuhi rasa keadilan di masyarakat.

    “Adapun alasan menyatakan banding terhadap 4 Terdakwa karena putusan pengadilan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat,” kata Harli.

    Ketua Mahkamah Agung, Sunarto, sebelumnya sempat mengakui terdapat beberapa putusan yang dianggap kurang memenuhi harapan masyarakat.

    Namun, ia menekankan hakim memutus didasarkan pada bukti, pada alat bukti, dan keyakinannya. Selain itu, ungkapnya, putusan hakim harus memenuhi sejumlah hal.

    Pertama, kata dia, menciptakan kepastian hukum.

    Kedua, memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan. Hal itu disampaikannya saat Refleksi Akhir Tahun 2024 MA di Gedung MA Jakarta Pusat pada Jumat (27/12).

    “Di situlah hakim dalam memutus menggabungkan meramu alat-alat bukti yang ada ditambah keyakinan. Ini bukan berdasarkan informasi katanya tetapi hakim dalam memutus berdasarkan alat bukti yang ada,” kata dia.

    Menurut Sunarto, publik dan media massa akan melihat putusan hakim telah mempertimbangkan berdasarkan bukti, alat bukti, dan keyakinannya bila hadir dalam persidangan.

     

    “Sedangkan mungkin media mendapatkan informasi tidak sepenuhnya. Tapi kalau media rekan-rekan jurnalis hadir di persidangan melihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan apakah bukti tersebut telah dipertimbangkan dengan baik oleh hakim, maka media akan melihat,” kata Sunarto. (tribun network/fik/dod)

  • Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait kebijakan pemerintah dan isu politik terjadi di sepanjang Senin (30/12).

    Dari mulai rapat terbatas presiden dan jajaran menteri membahas soal ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil. Berikut rangkaian berita yang telah dirangkum ANTARA.

    1. Presiden Prabowo panggil sejumlah menteri untuk ratas ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas soal ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Menteri-menteri yang datang ke Istana Negara itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Baca di sini

    2. DPR minta Kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, wali kota, mengangkat tim sukses (timses) menjadi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Menurut dia, kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba diambil menjadi pegawai honorer atau PPPK.

    Baca di sini

    3. Presiden perintahkan setop impor beras, garam, gula, jagung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa menterinya di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan perintah Presiden itu kepada wartawan saat jumpa pers di kompleks Istana Negara selepas rapat.

    Baca di sini

    4. TNI AU kerahkan “drone” Anka untuk jaga kawasan Natuna

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat nirawak atau drone Anka untuk mengawasi kawasan Natuna Utara yang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan.

    Drone Anka itu dikerahkan ke wilayah tersebut lantaran saat ini situasi di kawasan Laut China Selatan tengah memanas disebabkan oleh konflik perbatasan antarbeberapa negara ASEAN.

    Baca di sini

    5. Prabowo sebut penyelundupan tekstil ancaman bagi kedaulatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan praktik penyelundupan, salah satunya komoditas tekstil di dalam negeri, merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

    “Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” katanya saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Isu Politik Terkini: Pemerintah Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi hingga Presiden Prabowo Sindir Balik Kritikus

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini di Beritasatu.com sepanjang Senin (30/12/2024) diisi dengan kabar mengenai komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi di Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024.

    Selain itu, Presiden Prabowo menyindir balik para kritikus yang kerap meremehkan bangsa sendiri. Kemudian, ada juga kabar dari anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%.

    Berikut isu politik terkini di Beritasatu.com, Senin (30/12/2024).

    1. Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi, Presiden Prabowo Subianto: Hilangkan Budaya Mark Up!
    Presiden Prabowo Subianto menyerukan pemberantasan praktik korupsi yang menjadi tantangan besar dalam pembangunan nasional. Dalam arahannya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024), Prabowo menggarisbawahi pentingnya transparansi dan integritas dalam pengelolaan anggaran negara.

    Presiden menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat. Ia menekankan bahwa penghapusan budaya korupsi harus dimulai dari seluruh jajaran pemerintahan.

    2. Sindir Balik Kritikus Dirinya, Presiden Prabowo Subianto: Merasa Pintar karena Punya Gelar Profesor
    Presiden Prabowo Subianto menyoroti sosok profesor yang kerap melontarkan kritik pedas terhadap pemerintahannya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidatonya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).

    “Segelintir orang yang merasa dirinya pintar selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Mereka kerap meremehkan bangsa sendiri meskipun memiliki gelar profesor dari universitas terkenal. Mentalitas rendah diri ini membuat mereka nyinyir terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bahkan sebelum kita mulai bekerja,” ujar Prabowo.

    Menanggapi berbagai kritikan, Prabowo menegaskan pemerintahannya memiliki tekad kuat untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat dengan komitmen untuk memberantas korupsi.

    3. Dilaporkan ke MKD, Rieke Diah Pitaloka Bakal Cek Surat Pemanggilan
    Anggota DPR dari PDIP Rieke Diah Pitaloka dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Surat panggilan sidang MKD kepada Rieke Diah Pitaloka pada Senin (30/12/202) tersebar di media sosial.

    Rieke Diah Pitaloka bakal mengecek terlebih dahulu apakah surat pemanggilan sidang di MKD resmi atau bukan sekaligus yang ditandatangani oleh Ketua MKD Nazaruddin Dek Gam. Sebab, menurut Rieke surat itu tidak dikirim pada hari kerja dan hanya melalui WhatsApp.

    “Surat tersebut dikirim oleh seseorang yang mengaku staf MKD pada hari Sabtu, 28 Desember 2024 pukul 11.20 WIB melalui pesan WhatsApp kepada staf saya,” kata Rieke melalui unggahan di Instagram resminya, Senin (30/12/2024).

    4. Sepak Terjang Jokowi di PDIP Selama 20 Tahun: Dari Solo Hingga Istana Negara
    Melenggang 20 tahun bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Joko Widodo diberhentikan sebagai kader partai pada 16 Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Komarudin Watubun selaku ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Kehormatan Partai.

    Melalui pengumuman tersebut, Komarudin menuturkan terdapat 27 kader partai yang diberhentikan termasuk Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution. Hal ini memutus hubungan antara Jokowi dan PDIP yang sudah berdampingan sejak pemilihan wali kota Surakarta hingga pemilihan presiden.

    5. Jokowi Tanggapi Hasto yang Bakal Ungkap Video Rahasia Petinggi Negara
    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi video tentang rahasia pejabat tinggi negara yang akan diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, termasuk perihal isu Jokowi meminta perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

    “Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” tandasnya saat ditanya awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12/2024).

    Ia pun meminta siapa pun untuk menanyakan kebenaran mengenai hal tersebut langsung kepada Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri atau kepada Ketua DPP PDIP Puan Maharani serta kepada ketum partai politik (parpol) lainnya.  

    “Tanyakan saja ke ibu Mega (Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri) atau tanyakan saja ke Mbak Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani) atau tanyakan ke partai-partai kapan di mana atau siapa yang saya utus. Tidak pernah ada,” tandasnya

    Komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi tegas disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ia menegaskan juga akan menyoroti praktik korupsi seperti penggelembungan anggaran, penyelundupan, dan manipulasi proyek sebagai tindakan merampok uang rakyat.

  • Sindir Vonis Ringan Harvey Moeis, Prabowo: 50 Tahun Penjara Harusnya

    Sindir Vonis Ringan Harvey Moeis, Prabowo: 50 Tahun Penjara Harusnya

    Sindir Vonis Ringan Harvey Moeis, Prabowo: 50 Tahun Penjara Harusnya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mengkritik
    vonis ringan
    yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dalam
    kasus korupsi
    timah.
    Kasus ini merugikan negara hingga Rp 300 triliun.
    Prabowo meminta para hakim untuk tidak memberikan vonis ringan kepada pelaku yang merugikan negara dalam jumlah besar.
    Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Bappenas, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).
    “Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi,” ujar Prabowo.
    Prabowo menilai masyarakat juga menyadari bahwa vonis terhadap Harvey, yang merugikan negara ratusan triliun, hanya beberapa tahun penjara.
    “Tapi rakyat pun ngerti. Rakyat di pinggir jalan ngerti. Rampok triliunan, ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV, tolong Menteri Pemasyarakatan ya,” jelasnya.
    Prabowo juga mempertanyakan apakah Jaksa Agung ST Burhanuddin akan mengajukan banding atas vonis tersebut.
    Burhanuddin menjawab bahwa Kejaksaan Agung akan memilih untuk naik banding.
    Prabowo menegaskan bahwa vonis yang seharusnya diberikan kepada Harvey adalah 50 tahun penjara.
    “Jaksa Agung, naik banding enggak? Naik banding ya. Naik banding,” kata Prabowo.
    “Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, Harvey Moeis baru-baru ini dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan uang pengganti Rp 210 miliar dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah.
    Kasus ini disebut telah merugikan negara sebesar Rp 300 triliun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Sentil Vonis Rendah Koruptor

    Prabowo Sentil Vonis Rendah Koruptor

    Jakarta (beritajatim.com) — Presiden RI Prabowo Subianto menyentil vonis rendah terhadap kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun. Dia pun menilai vonis rendah itu melukai rasa keadilan di masyarakat dan mengimbau para hakim untuk berbenah.

    “Kalau sudah jelas menyebabkan kerugian, terutama hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi, tetapi rakyat itu mengerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok ratusan triliun, vonisnya kok [hanya] sekian tahun,” ujar Prabowo.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat berpidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12). “Jaksa agung! Naik banding tidak kau? Naik banding ya? Vonisnya ya 50 tahun gitu kira-kira ya,” lanjutnya.

    Prabowo juga mengimbau Menteri Pemasyarakatan agar mengawasi potensi pemberian fasilitas di luar kewajaran kepada pelanggar hukum tersebut di penjara. “Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, punya tv, tolong menteri pemasyarakatan, ya!”

    Prabowo mengatakan para pejabat pemerintahan dan aparat harus berbenah diri dan menyadari kesalahan yang ada selama ini. “Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian ratusan triliun vonisnya segitu. Ini melukai rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat. Dipukuli,” tandasnya.

    Prabowo pun menegaskan di bawah kepemimpinannya, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih, di mana tidak ada kebocoran, markup, dan tindakan merugikan negara lainnya.

    “Seluruh aparat, eselon, budaya markup, budaya penggelembungan anggaran itu adalah korupsi. Itu adalah merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek yang nilainya 100 juta ya 100 juta. Jangan dibilang 150 juta. Budaya ini harus kita hilangkan,” ujar Prabowo.

    Dia optimistis bahwa dengan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang baik, dampaknya akan positif ke penghasilan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara. “Insyallah dengan kita kelola baik, penghasilan untuk negara akan baik.” [kun]