Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum.

    Pernyataan itu disampaikan Djoko usai angkutan umum di sejumlah kota berhenti operasi, mulai dari TransJogja di Yogyakarta hingga Trans Metro Dewata di Bali.

    Ia melihat banyak kota di Tanah Air yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Djoko mencatat masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum sejak 2005.

    “Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).

    Menurut dia, hal ini bisa berdampak pada penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi hingga angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat.

    Djoko mencatat angkutan pedesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir hanya sebanyak 10 persen. Ia melihat berkurangnya angka angkutan umum perkotaan dan pedesaan lantaran orang lebih memilih sepeda motor yang lebih murah dan mudah didapat.

    Pasalnya, pembelian sepeda motor dengan uang muka dan bisa mengangsur bulanan sejak 2005 membuat masyarakat beralih menggunakan sepeda motor dalam bermobilisasi.

    Selain itu, ia mencatat pangsa angkutan umum di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Sementara jika dibandingkan dengan kota-kota di Singapura, Hong Kong hingga Jepang, penggunaan angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50 persen.

    Djoko menilai penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota-kota metropolitan lainnya. Selain itu, ia berpendapat keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan mengakibatkan hambatan pertumbuhan ekonomi.

    “Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung termasuk kota termacet di Asia. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara China 3 persen, sedangkan negara-negara Asia Timur Pasifik 2,7 persen,” ujarnya merujuk data Bappenas 2024.

    Djoko pun menjelaskan penggunaan transportasi umum berpotensi membuat perkotaan menjadi lebih baik. Menurutnya, tanpa transportasi umum, jalanan akan semakin macet, polusi udara semakin menebal, hingga ekonomi Tanah Air bisa melambat.

    Menurutnya, transportasi umum menjadi cara bepergian yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan selain berjalan kaki dan bersepeda.

    Di samping itu, Djoko mengatakan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu tindakan paling efektif yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Adapun sekitar 85 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi terkait dengan sistem transportasi umum.

    Djoko pun mengkritik pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, yang diklaim tak pernah mengajak asosiasi pemerintah kabupaten/kota untuk berdiskusi tentang program perhubungan, termasuk angkutan umum.

    “Sementara aplikator transportasi daring sudah lebih dulu menjadi sponsor dan pembicara di acara forum pertemuan asosiasi kepala daerah/Ketua DPRD mempromosikan keberadaan transportasi online,” tegasnya.

    “Dalam benak kepala daerah sudah tertanam isyarat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengadakan angkutan umum, di daerah sudah tersedia transportasi online sebagai penggantinya,” ucap Djoko.

    Djoko pun menyebut pemerintah tak memperhatikan angkutan jalan perintis. Menurutnya, hampir 100 persen armada yang dioperasikan tak layak jalan.

    “Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari PSO KRL Jabodetabek. Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan,” tutur dia.

    TransJogja dan Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024. Pasalnya, bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara, pemerintah provinsi setempat tidak menganggarkan untuk mendukung operasionalnya tahun ini.

    (del/sfr)

  • Trans Jogja dan Bali Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Trans Metro Dewata Setop Operasi, Pengamat Sebut RI Krisis Angkutan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menilai Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum.

    Pernyataan itu disampaikan Djoko usai angkutan umum di sejumlah kota berhenti operasi, salah satunya Trans Metro Dewata di Bali.

    Ia melihat banyak kota di Tanah Air yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Djoko mencatat masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum sejak 2005.

    “Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi,” ujar Djoko dalam keterangan resmi, Sabtu (4/1).

    Menurut dia, hal ini bisa berdampak pada penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi hingga angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat.

    Djoko mencatat angkutan pedesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir hanya sebanyak 10 persen. Ia melihat berkurangnya angka angkutan umum perkotaan dan pedesaan lantaran orang lebih memilih sepeda motor yang lebih murah dan mudah didapat.

    Pasalnya, pembelian sepeda motor dengan uang muka dan bisa mengangsur bulanan sejak 2005 membuat masyarakat beralih menggunakan sepeda motor dalam bermobilisasi.

    Selain itu, ia mencatat pangsa angkutan umum di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Sementara jika dibandingkan dengan kota-kota di Singapura, Hong Kong hingga Jepang, penggunaan angkutan umum sudah mencapai lebih dari 50 persen.

    Djoko menilai penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota-kota metropolitan lainnya. Selain itu, ia berpendapat keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan mengakibatkan hambatan pertumbuhan ekonomi.

    “Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung termasuk kota termacet di Asia. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara China 3 persen, sedangkan negara-negara Asia Timur Pasifik 2,7 persen,” ujarnya merujuk data Bappenas 2024.

    Djoko pun menjelaskan penggunaan transportasi umum berpotensi membuat perkotaan menjadi lebih baik. Menurutnya, tanpa transportasi umum, jalanan akan semakin macet, polusi udara semakin menebal, hingga ekonomi Tanah Air bisa melambat.

    Menurutnya, transportasi umum menjadi cara bepergian yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan selain berjalan kaki dan bersepeda.

    Di samping itu, Djoko mengatakan penggunaan transportasi umum merupakan salah satu tindakan paling efektif yang dapat dilakukan untuk menghemat energi. Adapun sekitar 85 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi terkait dengan sistem transportasi umum.

    Djoko pun mengkritik pemerintah, dalam hal ini Menteri Perhubungan, yang diklaim tak pernah mengajak asosiasi pemerintah kabupaten/kota untuk berdiskusi tentang program perhubungan, termasuk angkutan umum.

    “Sementara aplikator transportasi daring sudah lebih dulu menjadi sponsor dan pembicara di acara forum pertemuan asosiasi kepala daerah/Ketua DPRD mempromosikan keberadaan transportasi online,” tegasnya.

    “Dalam benak kepala daerah sudah tertanam isyarat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengadakan angkutan umum, di daerah sudah tersedia transportasi online sebagai penggantinya,” ucap Djoko.

    Djoko pun menyebut pemerintah tak memperhatikan angkutan jalan perintis. Menurutnya, hampir 100 persen armada yang dioperasikan tak layak jalan.

    “Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari PSO KRL Jabodetabek. Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan,” tutur dia.

    Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024. Pasalnya, bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara, pemerintah provinsi setempat tidak menganggarkan untuk mendukung operasionalnya tahun ini.

    Di Yogyakarta, layanan Teman Bus Jogja juga berhenti beroperasi pada 1 Januari 2025 setelah melayani sejak 2 Oktober 2020.

    (del/sfr)

  • Kejar Ekonomi 8%, Pemerintah Targetkan Investasi Rp13.000 T

    Kejar Ekonomi 8%, Pemerintah Targetkan Investasi Rp13.000 T

    Jakarta, FORTUNE – Pemerintah menetapkan target ambisius untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 persen pada 2029. Untuk mencapai target tersebut, Investasi menjadi salah satu motor penggerak utama.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa total nilai investasi yang dibidik dalam periode 2025-2029 mencapai Rp13.032 triliun.

    “Dari 2025 sampai 2029, investasi diharapkan meningkat secara bertahap.Pada tahun ini, targetnya mencapai Rp1.905 triliun. Kemudian, pada 2029, investasi yang diharapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen mencapai Rp3.414 triliun,” kata Rosan dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (3/1).

    Menurut Rosan, investasi tidak hanya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sejalan dengan rencana besar yang telah dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

    Kolaborasi antar-kementerian jadi kunci

    Rosan mengungkapkan, mencapai target tersebut bukanlah tugas yang mudah. “Ini pekerjaan yang sangat berat. Karena itu, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang erat dari semua kementerian terkait. Dalam sistem kami, investasi melibatkan hingga 18 kementerian, sehingga kerjasama antar-kementerian ini harus semakin solid,” jelasnya.

    Ia menekankan pentingnya kontribusi investasi dalam struktur ekonomi nasional. Saat ini, kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) baru sekitar 24-25 persen, sementara konsumsi domestik masih mendominasi dengan porsi sekitar 53-54 persen.

    “Kami berharap kontribusi investasi terhadap PDB bisa meningkat lebih dari 25 persen. Investasi akan menjadi kunci yang sangat penting, terutama dengan hilirisasi yang terus kami dorong untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia,” ujar Rosan.

    Peran hilirisasi dan target jangka panjang

    Selain peningkatan nilai investasi, hilirisasi juga menjadi elemen strategis dalam rencana besar pemerintah. Upaya ini tidak hanya untuk menarik investor asing, tetapi juga untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam Indonesia, seperti nikel, bauksit, dan komoditas lainnya.

    Menurutnya, investasi di sektor hilirisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global. “Hilirisasi akan menjadi salah satu kunci utama untuk memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya besar dalam angka, tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional,” katanya.

    Meski ambisius, pemerintah optimis dengan strategi yang sudah disusun. Dengan kerja keras, koordinasi yang baik, dan dukungan dari semua pihak, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 dapat tercapai.

    “Investasi adalah motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Jika semua pihak bisa berkolaborasi dengan baik, maka kita bisa merealisasikan target besar ini demi kemajuan ekonomi bangsa,” ujarnya. 

  • Imbauan Presiden, Bukan Bentuk Intervensi

    Imbauan Presiden, Bukan Bentuk Intervensi

    GELORA.CO  – Mahkamah Agung RI (MA) merespons pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta sejatinya ada penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar.

    Prabowo menyatakan, sejatinya para koruptor bisa divonis 50 tahun penjara oleh hakim pengadilan.

    Menanggapi hal itu, Juru Bicara MA RI Yanto mengatakan, apa yang disampaikan oleh merupakan suatu imbauan kepada para pejabat negara untuk tidak korupsi.

    “Maka kalau sudah terbukti kalau nggak salah begitu. Sudah terbukti itu kan imbauannya begitu,” kata Yanto saat jumpa pers di MA RI, Kamis (2/1/2025).

    Dengan begitu, Yanto beranggapan kalau pernyataan dari Prabowo bukanlah sebuah bentuk intervensi dari eksekusi kepada yudikatif.

    Kata dia, apa yang disampaikan oleh Prabowo merupakan suatu permintaan penjatuhan vonis apabila dalam persidangan sudah didapatkan bukti yang kuat terhadap koruptor.

    “Kalau sudah jelas-jelas terbukti korupsi dan korupsinya besar begitu, mbok yo di (penjara) 50 tahun itu. Nah itu nggak intervensi. Ya kan penegasan aja,” kata dia.

    “Kalau sudah jelas-jelas artinya sudah terbukti evidennya lengkap ya. Sesuai dengan alat bukti yang tertera dalam pasal 1 sampai 4 kuhap terpenuhi semua gitu. Sehingga 2 alat bukti dan keyakinan hakim,” sambung Yanto.

    Menurut dia, lembaga eksekutif dapat dikatakan melakukan intervensi apabila dalam suatu persidangan terdapat permintaan untuk mengubah hasil putusan.

    Sementara, apa yang disampaikan oleh Prabowo dipahami Yanto, merupakan bentuk wanti-wanti dari seorang Presiden kepada para koruptor.

    “Tidak intervensi kepada yudikatif. Jadi intervensi itu kalau merah kau bikin hijau. Nah itu intervensi. Beliau kan nggak begitu dong. Jadi kita tidak merasa diintervensi,” tandas Yanto.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta majelis hakim yang menangani kasus korupsi untuk memberi hukuman yang tidak terlalu ringan kepada para koruptor.

    Menurut Prabowo, jika ada kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara ratusan triliun rupiah, maka seharusnya pelaku diganjar dengan hukuman berat, bahkan kalau perlu diganjar hukuman 50 tahun penjara.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di acara musyawarah rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 Bappenas pada Senin, (30/12/2024).

    Prabowo menilai koruptor yang menyebabkan kerugian negara secara besar, sangat pantas untuk dihukum secara berat. “Terutama juga hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan lah,” kata Prabowo.

    Prabowo mengaku heran kasus yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun, namun terdakwanya hanya dihukum ringan.

    Menurut Prabowo, rakyat Indonesia kini tidak bodoh. Publik mengerti akan hal itu. “Nanti dibilang Prabowo enggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti, rampok ratusan triliun vonisnya sekian tahun. Ada yang curi ayam dihukum berat dipukuli. Ini bisa menyakiti rasa keadilan,” tegas Prabowo.

    “Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV,” katanya.

    Maka itu, ia meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memperhatikan soal ini. 

    “Tolong menteri pemasyarakatan, ya,” ujarnya.

    Prabowo mengatakan dirinya tidak menyalahkan siapapun.

    Dirinya hanya ingin semua unsur pemerintah termasuk aparat penegak hukum memperbaiki diri. Pasalnya kata dia rakyat Indonesia sekarang ini tidak bodoh. 

    “Ini kesalahan kolektif kita, mari kita bersihkan, makanya saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita lebih baik kita membersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh mereka pintar-pintar semua orang punya gadget sudah lain ini bukan 30 tahun yang lalu ini bukan 20 tahun yang lalu,” ujarnya.

    Meski tidak disampaikan secara eksplisit, ucapan Prabowo mengacu pada putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang memvonis Harvey Moeis bersalah atas tindak pidana korupsi pada penyalahgunaan izin usaha pengelolaan area PT Timah (Persero) Tbk. (TINS).

    Harvey dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan membayar denda Rp 1 miliar. Jika tak dibayar, maka diganti dengan kurungan 6 bulan

    Prabowo kemudian meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk naik banding atas kasus tersebut.

    Baca juga: Prabowo Ingin Vonis Harvey Moeis Kira-kira 50 Tahun Penjara, Kejaksaan Agung Serius Ajukan Banding

    “Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung, naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun kira-kira begitu,” ucapnya

  • Pemerintah targetkan Rp13.032 triliun investasi 2025-2029

    Pemerintah targetkan Rp13.032 triliun investasi 2025-2029

    Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (2/1/2025). Foto: Rama Pamungkas

    Pemerintah targetkan Rp13.032 triliun investasi 2025-2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 19:53 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah menetapkan target investasi  periode 2025-2029 sebesar Rp13.032 triliun. Target tersebut sebagai upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.

    “Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai Rp1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp13.000 triliun, lebih sedikit lah Rp13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden,” ungkap Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, (2/1/2025).

    Rosan berharap investasi tersebut bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas. Selain itu, investasi tersebut juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas,” tambahnya.

    Rosan juga menjelaskan, hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia. Ia berharap kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang saat ini berada di kisaran 24-25 persen, dapat meningkat lebih tinggi.

    Rosan saat bertemu Presiden juga melaporkan hasil kunjungannya ke Tiongkok yang memperoleh komitmen investasi sebesar USD7,46 miliar dari empat perusahaan. Beberapa sektor yang akan menerima investasi tersebut di antaranya mencakup fiber glass, solar panel, hingga perikanan.

     

    “Seperti BYD yang sudah membeli tanah di daerah Subang, diharapkan investasi untuk manufacturing-nya akan dimulai pada awal tahun depan,” ungkap Rosan.

    Selain dari Tiongkok, Indonesia juga mengharapkan investasi signifikan dari Amerika Serikat, Timur Tengah, dan negara lainnya. Meski target tersebut cukup tinggi, Rosan menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga demi mencapainya.

    “Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini pekerjaan yang sangat berat sehingga diharapkan juga kerja sama dan koordinasi dari semua kementerian terkait,” tutur Rosan.

    Dengan target investasi tersebut, pemerintah optimistis dapat memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif di kancah global.

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Sebut Kelapa Sawit Aset Negara, Bill Gates Pernah Bilang Begini

    Prabowo Sebut Kelapa Sawit Aset Negara, Bill Gates Pernah Bilang Begini

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto sebut kelapa sawit adalah aset negara. Bahkan dia meminta TNI dan Polri menjaga kebun kelapa sawit. Menariknya, Bill Gates pernah menyebut-nyebut Indonesia dan industri sawitnya.

    “Mereka (negara lain) sangat membutuhkan kelapa sawit kita. Ternyata kelapa sawit jadi bahan strategis rupanya. Banyak negara takut tidak dapat kelapa sawit,” ujar Prabowo dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Bappenas RI, Senin (30/12/2024).

    “Bayangkan itu. Jadi jagalah, para bupati, para gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset negara,” lanjutnya.

    Nah, di blog pribadinya, Bill Gates pernah membahas soal minyak kelapa sawit dan kaitannya dengan perubahan iklim. Dia membagikannya pada Februari 2024.

    Sebenarnya, bukan minyak kelapa sawitnya yang dia permasalahkan, melainkan soal proses pembuatan dan dampak deforestasi karena industri tersebut. Ditambah lagi, pembakaran yang terjadi dalam pembakaran hutan melepaskan berton-ton gas rumah kaca ke atmosfer, dan ketika lahan basah yang ada di dalamnya dihancurkan, karbon yang mereka simpan juga ikut terlepas.

    Di blog itu pula, sang founder Microsoft itu menyinggung pula Indonesia dan Malaysia.

    “Pada tahun 2018, kehancuran yang terjadi di Malaysia dan Indonesia saja sudah cukup parah hingga menyumbang 1,4% emisi global, lebih besar dari seluruh negara bagian California dan hampir sama besarnya dengan industri penerbangan di seluruh dunia,” cetusnya.

    Tapi memang ia mengakui, minyak sawit sulit digantikan. Harganya murah, tidak berbau, dan berlimpah. Minyak sawit berbentuk semi padat, kental, dan mudah dioleskan. Karena berfungsi sebagai pengawet alami, umur simpannya sangat lama.

    “Minyak ini sangat serbaguna. Jika lemak hewani adalah bahan utama dalam beberapa makanan, maka minyak sawit adalah pemain tim yang dapat bekerja untuk membuat hampir semua makanan dan barang-barang non-makanan menjadi lebih baik,” terang Gates.

    Saat ini menurut Gates, sedang diupayakan pengganti minyak sawit. Perusahaan seperti C16 Biosciences mencari alternatif pengganti minyak sawit. Sejak 2017, C16 yang dimodali Gates, mengembangkan produk dari mikroba ragi liar menggunakan proses fermentasi yang tidak menghasilkan emisi. Meski secara kimiawi berbeda dengan minyak sawit konvensional, minyak C16 mengandung asam lemak yang sama, diklaim dapat digunakan dalam aplikasi yang sama.

    “Gagasan untuk beralih ke lemak dan minyak buatan laboratorium mungkin tampak aneh pada awalnya. Namun potensinya untuk mengurangi jejak karbon secara signifikan sangatlah besar. Dengan memanfaatkan teknologi dan proses yang telah terbukti, kita selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan iklim kita,” pungkasnya.

    (ask/afr)

  • Jaksa Agung Pelototi Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara

    Jaksa Agung Pelototi Hakim yang Vonis Harvey Moeis 6,5 Tahun Penjara

    Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa Agung (JA) Burhanuddin bakal mendalami sosok majelis hakim yang telah memvonis terdakwa kasus korupsi tata niaga timah, Harvey Moeis.

    Hal tersebut disampaikan Burhanuddin dalam konferensi pers bersama Menko Polkam tentang Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Kamis (2/1/2025).

    “Baik, pertanyaan untuk apakah tindakan seperti [pendalaman] terhadap hakim yang melaksanakan [vonis kasus] Tannur, saya katakan iya,” ujar Burhanuddin.

    Di lain sisi, Menkopolkam Budi Gunawan mengemukakan bahwa Komisi Yudisial (KY) saat ini tengah mendalami hakim yang memberikan vonis terhadap Harvey Moeis.

    “Di samping itu KY sedang melakukan pendalaman terkait kemungkinan adanya pelanggaran kode etik maupun pelanggaran lainnya,” kata Budi.

    Sekadar informasi, majelis PN Tipikor telah memberikan vonis 6,5 tahun dan denda Rp1 miliar terhadap terdakwa Harvey Moeis. 

    Selain pidana badan, Harvey juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp210 miliar. Namun, vonis tersebut dinilai terlalu rendah lantaran kasus korupsi timah menyebabkan kerugian negara Rp300 triliun.

    Selain itu, vonis tersebut juga lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar suami artis Sandra Dewi itu dihukum 12 tahun pidana.

    Prabowo Minta 50 Tahun

    Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 di gedung Bappenas, Senin (30/12/2024). Prabowo menilai bahwa vonis terdakwa kasus timah dinilai jauh dari rasa keadilan. 

    Orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar bagi pelaku yang merugikan negara agar dapat diberikan vonis yang setimpal.

    “Tolong menteri pemasyarakatan, Jaksa Agung, naik banding? Naik banding. Vonisnya kasih aja 50 tahun gitu,” pungkas Prabowo.

  • Periode 2025-2029, Menteri Investasi dan Hilirisasi Targetkan Investasi Rp13.000 Triliun

    Periode 2025-2029, Menteri Investasi dan Hilirisasi Targetkan Investasi Rp13.000 Triliun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto telah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029 mendatang. Untuk mencapai itu, target investasi juga telah ditetapkan.

    Untuk investasi, pemerintah menargetkan sebesar Rp13.032 triliun selama periode 2025-2029.

    Target itu sebagai upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029.

    Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, dilansir jpnn, Kamis (2/1).

    “Total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih Rp13.000 triliun lebih sedikit lah Rp 13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden,” kata Rosan.

    Rosan menuturkan bahwa investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Selain itu, investasi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Terutama dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029 seperti yang ditargetkan seperti yang dicanangkan oleh Kementerian Bappenas,” jelasnya.

    Menurut Rosan, hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia.

    “Kami berharap kontribusi investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang saat ini berada di kisaran 24-25 persen, dapat meningkat lebih tinggi,” tuturnya. (fajar)

  • Merapat ke Istana, Rosan Lapor ke Prabowo Target Investasi Rp 1.900 T

    Merapat ke Istana, Rosan Lapor ke Prabowo Target Investasi Rp 1.900 T

    Jakarta –

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat hari ini. Dia mengatakan, dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan rencana investasi 2025.

    “Biasa awal tahun ketemu bapak Presiden untuk update pekerjaan,” ujar Rosan saat tiba di Istana, Kamis (2/1/2025).

    Rosan mengungkapkan target investasi 2025 mencapai Rp 1.900 triliun lebih. Hal ini juga yang akan dilaporkan langsung ke Prabowo.

    “Target kita Rp 1.900 triliun lebih,” sebut Rosan.

    Sebelumnya, Rosan pernah mengungkapkan target investasi 2024 hingga 2026. Menurut peta jalan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), setiap tahunnya target investasi Indonesia selalu meningkat.

    Untuk 2024, investasi yang masuk ke Indonesia ditargetkan Rp 1.650 triliun. Kemudian, 2025 ditargetkan naik menjadi Rp 1.950 triliun dan 2026 mencapai Rp 2.200 triliun.

    “Tahun ini kurang lebih Rp 1.650 triliun dan tahun depan menjadi Rp 1.950 triliun, tahun 2026 ditargetkan lebih meningkat Rp 2.200 triliun. Jadi memang kita sudah mengantisipasi itu dan langkah-langkah yang kita lakukan baik dari sisi kebijakan, regulasi, policy, sudah kita fokuskan untuk meningkatkan target investasi dalam maupun luar negeri,” kata dia ditemui di Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, akhir November 2024 yang lalu.

    (hal/ara)

  • Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025

    Dokumentasi – Seorang ibu menjunjung bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) sambil mengacungkan jempol. ANTARA/HO-Humas Bapanas

    Bapanas: Presiden setujui bantuan pangan dilakukan selama enam bulan di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyetujui bantuan pangan beras 10 kilogram disalurkan selama enam bulan pada tahun 2025 kepada penerima manfaat.

    “Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan, sebelumnya pemerintah telah memastikan bantuan pangan beras kembali diadakan pada Januari dan Februari 2025. Lalu pada Rapat Terbatas, Senin (30/12), diputuskan penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

    Arief menyebutkan bahwa hal itu diusulkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut.

    “Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total enam bulan alokasi dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas,” ujar Arief.

    Dia menuturkan program bantuan pangan beras akan diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

    “Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal,” jelas Arief.

    Database penerima bantuan pangan beras di 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

    “Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” terangnya.

    Program bantuan pangan beras disebut Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu program Pemerintah yang memiliki andil terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Ini terjadi selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini menurun sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang kala itu berjumlah 25,90 juta orang.

    Di samping itu, dengan adanya kucuran bantuan pangan beras per bulannya turut pula berperan dalam pengendalian inflasi. Selama 2023, bantuan pangan beras telah terlaksana selama 7 bulan. Kala itu, di September 2023, inflasi beras sempat sentuh hingga 5,63 persen.

    Namun setelah digelontorkan bantuan pangan beras, inflasi beras membaik menjadi 0,48 persen pada Desember 2023.

    Pada 2024, inflasi beras tercatat pernah cukup tinggi pada Februari yang berada di 5,32 persen. Melalui penyaluran bantuan pangan beras serta berbagai stimulus bantuan sosial lainnya, inflasi beras pun menurun. Misalnya, inflasi beras di Juli 2024 dicatat BPS berada di 0,94 persen.

    Sumber : Antara