Kementrian Lembaga: Bappenas

  • KemenPANRB imbau instansi pemerintah sampaikan laporan kinerja 2024

    KemenPANRB imbau instansi pemerintah sampaikan laporan kinerja 2024

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan kinerja tahun 2024.

    “Pelaporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dan upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Saat ini Kementerian PANRB juga terus menggenjot penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan indikator kinerja utama (IKU).

    Dia menjelaskan melalui SAKP diharapkan dapat mewujudkan keselarasan kinerja antarkementerian/lembaga/pemda untuk mencapai target pembangunan nasional (outcome bersama).

    “Selain itu, akan tercipta keterpaduan kinerja antarkementerian/lembaga/pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran,” ujarnya.

    Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa menteri/pimpinan lembaga wajib menyusun laporan kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga dan menyampaíkannya kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri PANRB paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

    Sementara itu, gubernur/bupati/wali kota menyusun laporan kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan menyampaikannya kepada Menteri PANRB paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

    Laporan kinerja tahunan dimaksud menjadi satu kesatuan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

    Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

    “Kami mengingatkan kepada instansi pemerintah bahwa Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2024 disampaikan paling lambat pada tanggal 28 Februari 2025, sementara untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2024 disampaikan paling lambat pada tanggal 27 Maret 2025,” ungkap Erwan.

    Bagi kementerian/lembaga, laporan kinerja tahun 2024 dilengkapi dengan informasi Prioritas Nasional (PN) yang diampu. Penyampaian laporan kinerja dilakukan melalui aplikasi ESR Kementerian PANRB dengan tautan https://esr.menpan.go.id/ pada menu Laporan Kinerja.

    Penyampaian laporan kinerja ini merupakan mandat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; PP Nomor 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

    Imbauan Penyampaian Laporan Kinerja 2024 telah disampaikan melalui Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor B/6/AA.05/2025 yang dapat diakses pada bit.ly/PenyampaianLaporanKinerja2024.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Targetkan 3 Juta Siswa Penerima Program Makan Bergizi Gratis Per April 2025

    Prabowo Targetkan 3 Juta Siswa Penerima Program Makan Bergizi Gratis Per April 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) mencapai 3 juta orang pada April 2025.  Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Jumat (17/1/2025).

    Untuk mencapai target 3 juta penerima manfaat pada April 2025, program ini akan dilaksanakan secara lintas sektor dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, dan Kementerian Pendidikan. 

    “Semua pihak sepakat untuk mempercepat pelaksanaan program ini, termasuk dukungan regulasi dari Menteri Keuangan dan Menteri Sekretariat Negara,” ujar Dadan.

    Ke depan, pemerintah menargetkan peningkatan cakupan hingga enam juta penerima pada Agustus 2025, dengan fokus utama pada anak-anak dan ibu hamil. 

    “Pak Presiden ingin memastikan bahwa setiap anak Indonesia mendapatkan akses gizi yang baik sebagai pondasi masa depan bangsa,” tambah Dadan.

    Menurut Dadan, Presiden Prabowo sangat mengapresiasi pencapaian program makan bergizi gratis meskipun badan gizi baru beroperasi selama lima bulan. Hingga saat ini, program tersebut telah menjangkau 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 31 provinsi dan melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat.

    Presiden juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program ini karena tingginya antusiasme masyarakat. 

    “Bapak Presiden menerima banyak laporan dari anak-anak yang merasa belum mendapatkan manfaat program ini. Hal tersebut menggerakkan beliau untuk segera memperluas cakupan layanan,” kata Dadan.

    Menurutnya, pemerintah berharap program makan bergizi gratis tidak hanya mendukung peningkatan kesehatan fisik, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan siap bersaing di tingkat global.
     

  • Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas MBG, Singgung Khusus Soal Telur

    Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas MBG, Singgung Khusus Soal Telur

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto sangat fokus dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Termasuk dalam menu yang disajikan untuk para siswa, balita dan ibu hamil.

    Dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jumat (17/1/2025), Prabowo menyinggung soal telur sebagai bagian yang harus diperhatikan oleh para menteri

    “Beliau tadi sangat menyinggung bagaimana pentingnya peran telur sebagai sumber utama makan bergizi selain nasi dan sayur dan juga komponen-komponen lain seperti buah,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy usai rapat.

    Prabowo, kata Rachmat menginginkan agar pasokan telur tersedia di semua daerah. Caranya dengan pembangunan peternakan ayam.

    “Konsep untuk Membangun produksi-produksi baru dimana peternakan-peternakan ayam di setiap lokasi sangat dibutuhkan kalau misalnya itu kurang,” terangnya.

    Program MBG baru berjalan sekitar 10 hari. Banyak hal menurut Rachmat harus disempurnakan agar proram terimplementasi dengan baik.

    “Kami dari Bappenas diminta Membantu Badan Gizi di bidang perencanaan Mulai dari perencanaan penganggaran Sampai perencanaan pelaksanaan,” kata Rachmat.

    (emy/mij)

  • Prabowo Minta Kementerian dan Lembaga Dorong Percepatan Makan Bergizi Gratis

    Prabowo Minta Kementerian dan Lembaga Dorong Percepatan Makan Bergizi Gratis

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

    Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

    “Ini kelihatannya akan menjadi fokus perhatian untuk Indonesia juga demikian karena ini adalah investasi terbesar sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia emas 2045,” ujarnya kepada wartawan. 

    Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

    Menurut Dadan, pada pertemuan tersebut Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas berjalannya program MBG yang mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. 

    “Ini bisa terjadi karena dukungan semua pihak mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Desa, TNI Polri, BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri dan seluruh Menteri yang dipanggil tadi Koperasi dan lain-lain,” katanya.

    Di samping itu, Kepala Negara, kata Dadan juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut. Kepala BGN menuturkan bahwa Presiden menaruh perhatian penting pada percepatan program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.    

    “Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, menyusui dan anak balita,” lanjutnya.

    Selain itu, dukungan juga datang dari Menteri Keuangan dan Menteri Sekretarias Negara untuk memastikan pengaturan regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan program. Dadan pun berharap pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih cepat dengan penerima manfaat yang terus meningkat. 

    “Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi,” tandas Dadan.

  • Presiden Prabowo Gelisah Banyak Anak Belum Nikmati Program Makan Bergizi Gratis

    Presiden Prabowo Gelisah Banyak Anak Belum Nikmati Program Makan Bergizi Gratis

    TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah karena masih banyak anak-anak Indonesia yang belum menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Hal ini disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, usai rapat lintas sektoral di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    “Kegelisahan Presiden muncul karena banyak laporan anak-anak belum menerima manfaat MBG, bahkan hingga ada yang bertanya ke orang tuanya kenapa mereka belum mendapat makanan bergizi dari Pak Prabowo,” ujar Dadan.

    Dadan menuturkan, Presiden segera mengumpulkan sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk mempercepat penetrasi program ini.

    Beberapa pihak yang dilibatkan antara lain Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertahanan, TNI/Polri, Kementerian Desa, hingga Kementerian Keuangan.

    Program MBG, yang awalnya dianggarkan Rp 71 triliun untuk menjangkau 17,5 juta anak, akan ditingkatkan cakupannya.

    Pemerintah berencana menambah anggaran sebesar Rp 100 triliun pada September 2025, dengan target menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

    “Tambahan anggaran ini cukup untuk memastikan semua anak menerima makanan bergizi secara merata. Dengan ini, Presiden ingin memastikan tidak ada anak yang merasa tertinggal,” jelas Dadan.

    Diharapkan, kolaborasi lintas sektoral ini dapat mempercepat pelaksanaan program di seluruh wilayah Indonesia.

    Upaya ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda.

  • PBNU Dukung Visi Asta Cita Prabowo, Siap Buka Kerja Sama dengan Pemerintah

    PBNU Dukung Visi Asta Cita Prabowo, Siap Buka Kerja Sama dengan Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengatakan salah satu bentuk dukungan itu melalui perhelatan forum diskusi mengenai visi Asta Cita pemerintahan Prabowo.

    “Insyaallah, 23 Februari kita akan gelar satu forum berupa workshop mengenai Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (17/1/2025).

    Dia menambahkan, forum diskusi itu bakal membahas soal kontribusi NU dalam menyukseskan visi Asta Cita. Misalnya, terlibat dalam kerja sama terkait program makan bergizi gratis (MBG).

    Selain itu, Yahya juga mengatakan kerja sama lain juga tengah dibicarakan secara intens dengan Kementerian terkait mulai dari Kemenag, Kemenkes, KemenHAM hingga Kementerian Kelautan.

    “Kita sekarang dalam diskusi intens sekali dengan, misalnya, Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Kita [juga] dalam diskusi intens dengan Bappenas untuk berbagai macam agenda,” tambahnya.

    Dia juga berkelakar bahwa NU juga perlu untuk terus bekerja sama dengan pemerintah. Sebab, jika pihaknya tidak ada kerja sama maka hal itu bisa berdampak tidak baik kepada pihak NU.

    “Kalau tidak ada kerja sama dengan pemerintah, nanti NU jadi lebih banyak nganggur-nya dan orang NU itu kalau nganggur biasanya ngawur,” tuturnya.

    Dengan demikian, eks Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Presiden ke-7 Jokowi ini menyatakan bahwa pihaknya harus bisa bekerja sama terus dengan pemerintah.

    “Maka kita harus konsolidasikan ini secara lebih sistematis bersama-sama dengan pemerintah, insyaallah,” pungkasnya.

  • Rachmat Pambudy Silaturahmi Temui KSAL Ali, Bappenas Ingin Perkuat Peran TNI AL

    Rachmat Pambudy Silaturahmi Temui KSAL Ali, Bappenas Ingin Perkuat Peran TNI AL

    loading…

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (kanan) silaturahmi menemui Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali di Mabes TNI AL. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy silaturahmi menemui Kepala Staf TNI Angkatan Laut ( KSAL ) Laksamana TNI Muhammad Ali di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Jumat (17/01/2025). Acara silaturahmi berupa coffee morning dan mendiskusikan program-program strategis TNI AL ke depan.

    Bappenas memberi perhatian serius untuk memperkuat peran TNI AL dalam menjaga kedaulatan maritim dan menyelamatkan kekayaan alam laut seperti perikanan, mineral laut dalam dan sebagainya. “Negara kita ini 70 persen adalah lautan, dan kekayaan alam di laut ini luar biasa, perlu dijaga dan diamankan oleh Angkatan Laut, makanya kekuatan TNI AL perlu makin dimantapkan,” kata Menteri Rachmat Pambudy.

    Dalam acara diskusi tersebut, beberapa hal yang menjadi fokus di antaranya ketersediaan peralatan pendukung operasi TNI AL seperti kapal patroli, teknologi penginderaan jauh, surveillance dan lain sebagainya yang masih belum memadai. Selain itu, dukungan bahan bakar operasi dan pasokan listrik di pangkalan-pangkalan juga masih menjadi isu yang perlu mendapat perhatian.

    “Selama ini masih banyak kesulitan/keterbatasan TNI AL dalam menjalankan operasi dan patroli di laut, misalnya soal kapasitas peralatan operasi di laut masih relatif terbatas dengan luasnya wilayah laut kita, juga dukungan bahan bakar dan prasarana lainnya yang masih perlu mendapat perhatian,” kata KSAL.

    Pada akhir diskusi, Menteri Rachmat Pambudy merespons semua permasalahan yang ada di TNI AL. Rachmat akan mengkomunikasikan hal tersebut dengan lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik agar peran TNI AL bisa lebih optimal.

    “Kami akan mengkomunikasikan hasil diskusi ini dengan lembaga terkait dan juga dengan Bapak Presiden Prabowo, agar kita bisa membuat TNI AL bisa lebih optimal menjaga dan melindungi wilayah NKRI dan potensi maritim yang terkandung di dalamnya,” pungkas Rachmat.

    Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Bappenas Bogat Widyatmoko, Direktur Pertahanan dan Keamanan Bappenas Erik Armundito, dan seluruh Pejabat Utama Mabes TNI AL.

    (rca)

  • Presiden Prabowo dan 23 Pejabat Negara Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia – Halaman all

    Presiden Prabowo dan 23 Pejabat Negara Hadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan Jakarta Selatan, pada Kamis (16/1/2025).

    Kedatangan Prabowo Subianto langsung disambut oleh Ketua Umum Kadin Indonesia yakni Anindya Bakrie dan Ketua Umum Kadin sebelumnya yakni Arsjad Rasyid.

    Pantauan Tribunnews di lokasi, Presiden Prabowo kompak mengenakan kemeja putih senada dengan dress code Kadin Indonesia yakni kemeja putih lengan panjang.

    Presiden Prabowo hadir didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kepala Negara itu sempat menyapa anggota Kadin yang telah menunggu di loby Hotel The Ritz Carlton Mega Kuningan.

    Adapun agenda Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini adalah pengukuhan Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

    Gelaran tersebut turut dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP) mulai dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia hingga Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra.

    Selain para menteri KMP, tokoh lain yang juga hadir di acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini yakni Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin Raffi Ahmad.

    Berikut daftar tokoh yang hadir dalam acara Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia: 

    1. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani

    2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia 

    3. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra

    4. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 

    5. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara

    6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian

    7. Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Industri Kreatif Kadin Raffi Ahmad

    8. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 

    9. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin 

    10. Menteri PAN-RB Rini Widyantini

    11. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

    12. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi 

    13. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri

    14. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi 

    15. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding

    16. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli 

    17. Kepala Bappenas Rachmat Pambudy 

    18. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya

    19. Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana

    20. Menteri ATR Nusron Wahid

    21. Menteri Luar Negeri Sugiono

    22. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas

    23. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo

     

  • Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Dicapai dengan Investasi Rp 13.035 Triliun

    Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Dicapai dengan Investasi Rp 13.035 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, Indonesia membutuhkan realisasi investasi sebesar Rp 13.035 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani.

    Menurut Rosan, investasi merupakan salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam struktur perekonomian, kontribusi investasi mencapai 23-24 persen, menempati posisi kedua setelah konsumsi domestik yang menyumbang sekitar 53-54 persen.

    “Peran investasi sangat signifikan dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Kami diberikan target oleh Bappenas dalam lima tahun ke depan dari 2025 sampai 2029 ini diharapkan mendatangkan investasi kurang lebih Rp 13.035 triliun,” ujar Rosan dalam acara BNIdirect Appreciation Night 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (15/1/2025).

    Rosan mengakui, angka tersebut sangat besar, sehingga diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mencapainya.

    Sementara itu, realisasi investasi Indonesia sepanjang Januari–September 2024 mencapai Rp 1.261,43 triliun. Angka ini mencapai 76,45% dari target realisasi investasi 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 1.650,0 triliun. Pada 2025, realisasi investasi diharapkan mencapai Rp 1.905 triliun. 

    Sebagai salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, Rosan mengapresiasi BNI atas berbagai kontribusiny, terutama melalui dukungan terhadap sistem finansial, perbankan, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta korporasi.

    “Harapannya ini (kontribusi BNI) terus meningkat. Apalagi program hari ini yaitu BNI Direct yang memberikan kemudahan dan aksesibilitas lebih luas kepada masyarakat Indonesia,” tutup Rosan yang menilai peran BNI sangat penting dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi 8 persen.

  • Sempurnakan Program MBG, GKSI Bagikan15.000 Kotak Susu di Solo

    Sempurnakan Program MBG, GKSI Bagikan15.000 Kotak Susu di Solo

    Jakarta: Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat pembagian susu gratis. Total sebanyak 15.000 kotak susu sudah diserahkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo di Jawa Tengah sejak MBG dicanangkan pada 6 Januari 2025. 

    Acara penyerahan simbolis dipimpin Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, serta Bendahara Umum GKSI Febryanto. Acara berlangsung di Dukuh Kelipan, RT 01 RW 07 Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

    “Kebutuhan gizi pada program MBG ini harus terus berjalan dan terkontrol dengan baik, terutama ketersediaan susu. Dengan adanya dukungan dari GKSI hari ini, susu dapat kita upayakan,” kata Rachmat Pambudy melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

    Bendahara Umum GKSI Febryanto menyatakan langkah ini merupakan wujud dukungan GKSI terhadap upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi masyarakat. “Mengingat, susu adalah sumber protein dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya anak-anak dalam masa pertumbuhan,” kata dia.
     

    Setelah kegiatan di SPPG Khusus Wong Solo, Rachmat Pambudy dan jajaran GKSI melanjutkan kunjungan ke beberapa sekolah, yaitu SDN 1 Gagaksipat, SDN 1 Donohudan, SDN 3 Donohudan, dan SMAN 1 Ngemplak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program MBG di lingkungan pendidikan.

    GKSI berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut serta mendukung keberhasilan program MBG. Agar tercipta masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

    Jakarta: Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat pembagian susu gratis. Total sebanyak 15.000 kotak susu sudah diserahkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Wong Solo di Jawa Tengah sejak MBG dicanangkan pada 6 Januari 2025. 
     
    Acara penyerahan simbolis dipimpin Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, serta Bendahara Umum GKSI Febryanto. Acara berlangsung di Dukuh Kelipan, RT 01 RW 07 Desa Gagaksipat, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
     
    “Kebutuhan gizi pada program MBG ini harus terus berjalan dan terkontrol dengan baik, terutama ketersediaan susu. Dengan adanya dukungan dari GKSI hari ini, susu dapat kita upayakan,” kata Rachmat Pambudy melalui keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

    Bendahara Umum GKSI Febryanto menyatakan langkah ini merupakan wujud dukungan GKSI terhadap upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi masyarakat. “Mengingat, susu adalah sumber protein dan kalsium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, khususnya anak-anak dalam masa pertumbuhan,” kata dia.
     

    Setelah kegiatan di SPPG Khusus Wong Solo, Rachmat Pambudy dan jajaran GKSI melanjutkan kunjungan ke beberapa sekolah, yaitu SDN 1 Gagaksipat, SDN 1 Donohudan, SDN 3 Donohudan, dan SMAN 1 Ngemplak. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan program MBG di lingkungan pendidikan.
     
    GKSI berharap langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak lain untuk turut serta mendukung keberhasilan program MBG. Agar tercipta masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UWA)