Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Arif Rahman Hakim, Bukti Anak Desa Bisa Bersinar di Indonesia

    Arif Rahman Hakim, Bukti Anak Desa Bisa Bersinar di Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Lika-liku dan perjuangan keras seorang anak desa dari Bumiayu dapat menjadi inspirasi anak muda khususnya anak-anak desa. Arif Rahman Hakim kini berada di puncak karir sebagai Sekretaris Menteri UMKM dan merangkap sebagai Komisaris Utama PNM.

    Dibesarkan di keluarga sederhana, Arif tumbuh dalam lingkungan yang penuh disiplin. Ayahnya adalah seorang guru yang tegas dan ibunya seorang pedagang yang gigih. Hidup di dekat pasar dan terminal memberikan Arif pelajaran langsung tentang realitas sosial. Meski memiliki keterbatasan ekonomi, nilai akan pentingnya pendidikan selalu menjadi pegangan hidup Arif.

    “Ayah saya selalu berkata, pendidikan adalah pintu menuju masa depan yang lebih baik,” kenang Arif.

    Itulah yang juga membuatnya terus mendorong anak-anak muda agar mengambil pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Arif menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bumiayu sebelum melanjutkan ke SMA Negeri 1 Purwokerto. Di usia remaja, ia mulai menunjukkan jiwa mandiri dan kompetitif, sebuah karakter yang terus terasah hingga diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan jurusan Teknik Industri.

    Tidak berhenti pada kesibukannya menjadi mahasiswa, Arif turut mengajar di lembaga bimbingan belajar sejak semester tiga untuk membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.
    Setelah lulus dari ITB, Arif memulai karier di perusahaan konsultan dan industri otomotif.

    Namun, hatinya tergerak untuk berkontribusi lebih besar bagi masyarakat. Ia bergabung dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada tahun 1994 sebagai Kepala Subbagian Pengembangan Statistik
    Kesadaran akan pentingnya pendidikan membuatnya melanjutkan studi magister di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, di bidang Policy Economics. Di sana, ia menjalani peran sebagai pelajar, pekerja serabutan, sekaligus kepala keluarga yang bertanggung jawab.

    “Saya belajar bahwa tidak ada tantangan yang terlalu besar jika kita memiliki tujuan yang jelas dan semangat untuk mencapainya,” ujarnya.

    Setelah menyelesaikan studi, Arif kembali ke Indonesia dan meniti karier birokrasi dengan semangat baru. Dari Direktur di LKPP hingga Sekretaris Jenderal KPU, ia menunjukkan kinerja luar biasa sebelum akhirnya bergabung dengan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Di sana, ia dipercaya menjadi Deputi Bidang Pengembangan SDM dan kemudian Sekretaris KemenKopUKM.

    Tahun 2021 menambah warna dalam perjalanan Arif Rahman Hakim. Ia ditunjuk sebagai Komisaris Utama PNM, perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan ultra mikro melalui pendampingan dan pembiayaan. Peran ini menjadi peluang baginya untuk memberikan dampak nyata pada sektor yang selama ini ia tekuni.

    Di bawah pengawasannya, PNM terus memperkuat program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yang telah membantu jutaan perempuan prasejahtera menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Arif percaya bahwa ibu-ibu pengusaha ultra mikro adalah tulang punggung ekonomi Indonesia.

    “Misi kami di PNM adalah memastikan bahwa setiap pelaku usaha rumah tangga memiliki akses ke pembiayaan dan pendampingan yang mereka butuhkan untuk berkembang,” tegasnya.

    Perjalanan hidup Arif Rahman Hakim adalah bukti bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan kerja keras, disiplin, dan semangat belajar tanpa henti. Dari seorang anak desa di pelosok Brebes, kini menjadi sosok kunci dalam pengembangan UMKM khususnya ultra mikro di Indonesia.

    “Saya ingin generasi muda percaya bahwa siapa pun mereka, dari mana pun asal mereka, selalu ada peluang untuk sukses. Yang penting adalah tekad untuk terus maju dan memberikan yang terbaik,” tutup Arif.

    Dengan semangat dan dedikasinya, Arif Rahman Hakim telah membuktikan bahwa masa depan cerah selalu menanti mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras.

  • Menteri Maruarar Ungkap Qatar Mau Investasi di Perumahan RI Berkat Hashim Djojohadikusumo – Halaman all

    Menteri Maruarar Ungkap Qatar Mau Investasi di Perumahan RI Berkat Hashim Djojohadikusumo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan Qatar tertarik untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah berkat peran Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo.

    Hashim, yang juga merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto, berhasil menarik investor Qatar tersebut.

    Hal itu ia sampaikan ketika memberi sambutan dalam acara pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

    Dalam acara tersebut, Hashim hadir bersama Bonny Z. Minang yang merupakan anggota Satgas Perumahan.

    Selain mereka, ada juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang hadir di acara pelantikan Kementerian PKP.

    “Ketua Satgas, Bapak Hashim, yang sangat membantu saya, contohnya bagaimana investor yang dari Qatar itu adalah hasil karya Bapak Hashim,” kata Ara, sapaan akrab Maruarar.

    Maruarar juga menambahkan bahwa Qatar bukan satu-satunya negara yang tertarik berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah.

    Negara-negara dari Timur Tengah dan Eropa juga menunjukkan minat berinvestasi. “Itu hasil karya dan support penuh dari Satgas Perumahan, Pak Hashim, Pak Bonny Minang, dan teman-teman lainnya,” ujar Ara.

    Sebagai informasi, Qatar Qilaa International Group telah menyatakan komitmen berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Mereka telah melakukan penandatanganan MoU dan akan menyumbang 1 juta unit rumah dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.

    Investasi dari Qatar untuk sektor perumahan Indonesia ini akan berprioritas pada vertical housing atau rumah susun di perkotaan.

    Nantinya tiap unit yang dibangun paling kecil bertipe 36. Jakarta, Jawa Barat, dan Banten menjadi tiga daerah yang diprioritaskan untuk pembangunan 1 juta unit ini.

    Penyediaan lahan untuk 1 juta unit rumah ini akan disediakan oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum Perumnas.

    Selain itu, pihak Qatar yang datang dari Kantor Perdana Menteri Qatar juga berencana berinvestasi dalam pembangunan 5 juta unit rumah, menjadikan total kontribusi Qatar untuk Program 3 Juta Rumah mencapai 6 juta unit.

  • Sosok Istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro – Halaman all

    Sosok Istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sosok istri Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Akhir-akhir ini, nama Satryo Brodjonegoro tengah disorot lantaran persoalan dugaan pemecatan pegawainya. 

    Terkini, puluhan pegawai Kemendiktisaintek menggelar aksi demonstrasi mengecam dugaan pemecatan pegawai kementerian di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025).

    Dalam aksinya, para pegawai menggunakan pakaian berwarna hitam. Mereka membentangkan spanduk protes Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro.

    “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri,” tulis spanduk aksi tersebut.

    Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, menilai selama ini prosedur mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan secara tak sesuai prosedur.

    “Perubahan Kementerian kalau soal pergantian jabatan pimpinan itu hal yang biasa. Tapi, dengan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara tidak fair, cara-cara juga tidak sesuai prosedur,” ucapnya, Senin (20/1/2025).

    Seperti pemecatan salah satu pegawai di bagian rumah tangga Kemendiktisaintek.

    “Kalau pegawai melakukan kesalahan, itu kan bisa ditindaklanjuti dengan penjatuhan hukuman disiplin. Tapi harus jelas prosedurnya, ini tidak dilakukan sama sekali,” kata Suwitno.

    Namun, berdasarkan pantauan Tribunnews.com, massa mulai bubar sekitar pukul 11.00 WIB di kantor Kemendiktisaintek.

    Sosok Istri Satryo Soemantri Brodjonegoro

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com, Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki istri bernama Silvia Ratnawati Brodjonegoro.

    Dari pernikahannya tersebut, mereka memiliki dua orang anak.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir di Delft, Belanda, pada 5 Januari 1956. Saat ini, ia berusia 69 tahun. 

    Saat ini, Satryo Soemantri Brodjonegoro menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Ia menjadi Mendiktisaintek di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

    Kemendikbudristek menggelar serah terima jabatan (sertijab) dan acara pisah sambut antara Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10/2024).

    Di dunia pendidikan, Satryo Soemantri Brodjonegoro sudah tak asing lagi. 

    Satryo Soemantri Brodjonegoro lahir dari keluarga yang menggeluti dunia pendidikan. 

    Satryo Soemantri Brodjonegoro merupakan anak dari Soemantri Brodjonegoro.

    Ayahnya, pernah menduduki posisi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (1973), Rektor Universitas Indonesia (1964-1973).

    Satryo Soemantri Brodjonegoro memiliki saudara yang juga aktif di pendidikan, yaitu Irsan Soemantri, yang mengajar di ITB.

    Sementara, saudara lainnya, Bambang Brodjonegoro, sempat menjabat sebagai Dekan Fakultas EKonomi UI, Menteri Keuangan, Menteri Ristek, dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Foto Satryo Brodjonegoro dan sang istri saat Sertijab. (kemdikbud.go.id)

    Sebagai ilmuwan, Satryo sudah mengeluarkan berbagai karya tulis ilmiah mencapai lebih dari 99 publikasi.

    Satryo Soemantri Brodjonegoro juga aktif sebagai dosen tamu di bidang teknik mesin di Toyohashi University of Technology, Jepang dan ITB saat ini.

    Ia pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dirjen Dikti pada tahun 1999-2007. 

    Semasa berkarier, Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah bergabung dengan tim Japan International Cooperation Agency atau dikenal JICA, dalam perencanaan gedung fakultas teknik Universitas Hasanudin di Gowa.

    Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Satryo Soemantri Brodjonegoro pernah menjabat sebagai Ketua AIPI Periode 2018-2023.

    Nama Satryo Soemantri Brodjonegoro ini, menjadi Anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunnewsWiki.com dengan judul Puluhan Pegawai Satryo Soemantri Brodjonegoro

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Fahdi Fahlevi, TribunnewsWiki.com/Kaa)

  • Gapki harap industri sawit lebih kondusif dengan tata kelola yang baik

    Gapki harap industri sawit lebih kondusif dengan tata kelola yang baik

    Ilustrasi – Pekerja memindahkan tandan buah kelapa sawit di lahan milik PT Perkebunan Nusantara VIII, Cimulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (4/11/2024). (ANTARA FOTO/Alif Bintang/aaa/YU)

    Gapki harap industri sawit lebih kondusif dengan tata kelola yang baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 20 Januari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap industri sawit semakin kondusif dengan penerapan tata kelola yang baik untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan sektor tersebut di masa depan.

    “Kami berharap ke depan industri sawit semakin kondusif dengan tata kelola yang lebih baik,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Ia juga mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan aparat negara untuk menjaga keamanan industri kelapa sawit. Sebab, menurut dia, meski jumlahnya mulai berkurang, penjarahan dan pencurian kepala sawit sampai saat ini masih terjadi di daerah tertentu.

    Menurut Eddy, selama ini masing-masing perusahaan sawit yang rawan terjadi pencurian dan penjarahan sudah koordinasi dengan aparat keamanan. Lebih lanjut dia juga mengatakan perlunya ada dukungan dari pemerintah daerah, karena kerap yang menjadi masalah adalah apabila terjadi penuntutan sesuatu ke sebuah perusahaan, kemudian terjadi pemblokiran kebun, maka tentu operasional akan terganggu.

    “Di sini bukan hanya membutuhkan pengamanan tetapi juga butuh keterlibatan pemerintah daerah untuk penyelesaian masalah ini,” ucap Eddy.

    Diketahui, arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta para aparat negara untuk melakukan pengamanan terhadap industri kelapa sawit di seluruh Indonesia langsung ditindaklanjuti oleh TNI. Saat ini, TNI sedang melakukan berbagai langkah untuk menyukseskan program pemerintah dalam ikut menjaga kelapa sawit sebagai aset strategis nasional termasuk berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait.

    Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Hariyanto mengungkapkan TNI terus melakukan koordinasi internal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tengah mempelajari dan menyusun langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, termasuk berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,’’ katanya.

    Pelibatan TNI dalam ikut menjaga sawit sebagai aset strategis nasional bukan tanpa dasar hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan melalui operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP).

    Salah satu poin OMSP adalah membantu tugas pemerintah di daerah dan mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis.

    “Jika kebun sawit dinilai sebagai objek vital nasional atau aset strategis oleh pemerintah, maka pelibatan TNI dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum ini,” katanya.

    Tentu saja, pelaksanaannya harus sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tetap mengedepankan koordinasi dengan Polri, pemerintah daerah (pemda), serta instansi terkait lainnya,” tambah jenderal bintang dua ini. Hanya saja, Hariyanto menegaskan bahwa pelibatan TNI dilakukan secara profesional dan proporsional, sesuai kebutuhan, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kami siap mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan aset negara demi kepentingan nasional,’’ tegas mantan Kepala Staf Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih ini.

    Peran apa yang dijalankan untuk menghindari potensi bentrokan di lapangan dengan masyarakat, Kapuspen menegaskan TNI dan Rakyat Indonesia tidak pernah akan dipisahkan.

    “Karena perang kita menganut sistem perang rakyat semesta yang berarti TNI bersama rakyat berjuang untuk NKRI. Rakyat kuat TNI nya pun kuat,” imbuh Hariyanto.

    Sebelumnya, dalam pidato di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN Tahun 2025-2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada 30 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto menyebut tidak perlu takut dengan deforestasi.

    Kepala Negara juga menyatakan ingin menambah tanaman kepala sawit.

    “Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit, enggak usah takut membahayakan, apa itu deforestation, iya kan,” kata Presiden.

    Prabowo menambahkan bahwa kepala sawit juga pohon berdaun yang juga bisa mengeluarkan oksigen dan menyerap karbon dioksida (CO2). Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta semua aparat daerah, TNI/Polri untuk menjaga keamanan industri sawit. Jadi jagalah para bupati, gubernur, tentara, polisi, jagalah kebun kelapa sawit kita. Itu aset negara,” kata Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Program 3 Juta Rumah, Antara Kritik dan Janji yang Harus Ditepati Nasional 19 Januari 2025

    Program 3 Juta Rumah, Antara Kritik dan Janji yang Harus Ditepati Nasional 19 Januari 2025

    Program 3 Juta Rumah, Antara Kritik dan Janji yang Harus Ditepati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
    Maruarar Sirait
    , yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan
    roadmap
    untuk program
    3 juta rumah
    .
    Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.
    Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja
    Kementerian PKP
    dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
    “Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya,” ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).
    Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.
    Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.
    Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.
    Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.
    Dalam upaya mewujudkan Program
    3 Juta Rumah
    , Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar,
    Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani
    .
    Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.
    Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.
    Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.
    “Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju,” ungkap Bonny, dalam acara ‘Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)’ di Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.
    “Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah,” tutur dia.
    Dalam program Business Talk di Kompas TV, Bonny menegaskan bahwa rumah-rumah dalam program 3 juta tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis.
    Masyarakat yang berhak disebut tidak perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkan rumah itu.
    Sebab, negara lah yang membayar cicilan setiap bulan.
    “Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” kata Bonny.
    Namun, rencana program ini tidak lepas dari kritik.
    Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, mempertanyakan realisasi program tersebut.
    “Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?” tanya Adian, dalam talkshow Business Talk di Kompas TV, Kamis (16/1/2025) malam.
    Adian juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk menggunakan lahan sitaan dari koruptor sebagai lokasi pembangunan rumah.
    “Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi,” ungkap dia.
    Ia meragukan kesiapan pemerintah untuk membangun tiga juta rumah dan meminta Wakil Menteri PKP menjelaskan rencana tersebut secara detail.
    “Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana?” tegas Adian.
    Sementara itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa
    program 3 juta rumah
    adalah janji Presiden yang harus dipenuhi.
    Saat ini, pihaknya tengah mencari jalan untuk mewujudkan janji tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Haru Siswa Alfin, Penerima Program Makan Bergizi Gratis di Banjarmasin

    Kisah Haru Siswa Alfin, Penerima Program Makan Bergizi Gratis di Banjarmasin

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto telah menjadi penyelamat bagi kehidupan siswa SMP di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Alfin.

    Kisah mengharukan Alfin diceritakan gurunya Bu Ais di akun TikTok @aisyah_kizzmoet. Menurut Bu Ais, Alfin adalah salah satu siswa yang membutuhkan perhatian khusus karena berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit. Setelah orang tuanya bercerai, Alfin tinggal bersama ibunya yang tidak memiliki penghasilan tetap.

    “Sebagai guru, saya tahu betul kehidupan Alfin. Dia memerlukan dukungan, baik dari sisi akademik maupun kebutuhan sehari-hari,” ujar Bu Ais dikutip dari unggahan TikTok-nya, Sabtu (19/1/2025).

    Bu Ais menceritakan bahwa Alfin sering kali kesulitan mendapatkan makanan layak. Tidak ada uang jajan yang diberikan orang tuanya, sehingga sepulang sekolah Alfin harus membantu ekonomi keluarga dengan berjualan kerupuk dari satu warung ke warung lainnya hingga larut malam.

    “Pernah suatu waktu saya bertanya kepada Alfin, ‘Berapa uang jajanmu hari ini?’ Dia menjawab, ‘Ulun kade besangu (saya belum ada uang, Bu).’ Ternyata, untuk makan sehari-hari saja, Alfin harus berjualan kerupuk sepulang sekolah,” cerita Bu Ais dengan penuh haru.

    Karena kondisi tersebut, Alfin sering berangkat sekolah tanpa sarapan. Hal ini membuat Bu Ais merasa bersyukur atas hadirnya program makan bergizi gratis, yang kini memberikan harapan baru bagi siswa seperti Alfin.

    “Sebelumnya, Alfin bahkan kesulitan untuk makan sekali dalam sehari. Dengan adanya program makan bergizi gratis ini, setidaknya ia bisa mendapatkan makanan bergizi untuk mendukung aktivitas belajarnya. Saya yakin masih banyak anak-anak lain seperti Alfin yang menghadapi kondisi serupa,” ungkapnya.

    Program makan bergizi gratis ini tidak hanya membantu Alfin, tetapi juga menjadi solusi bagi anak-anak lain yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. 

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis mencapai 3 juta orang pada April 2025.  

    Untuk mencapai target 3 juta penerima manfaat pada April 2025, program ini akan dilaksanakan secara lintas sektor dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, dan Kementerian Pendidikan. 

  • Deadline Februari, Instansi Pemerintah Wajib Kirim Laporan Kinerja 2024 – Page 3

    Deadline Februari, Instansi Pemerintah Wajib Kirim Laporan Kinerja 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk menyampaikan laporan kinerja tahun 2024. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

    Saat ini Kementerian PANRB juga terus menggenjot penyelesaian Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP) yang akan menjadi basis kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan IKU.

    Menpan RB Rini Widyantini menjelaskan, melalui SAKP, diharapkan dapat mewujudkan keselarasan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda untuk mencapai target pembangunan nasional (outcome bersama).

    “Selain itu, akan tercipta keterpaduan kinerja antar kementerian/lembaga/pemda melalui tata kelola yang kolaboratif serta sasaran pembangunan nasional tercapai sesuai target disertai efektivitas dan efisiensi anggaran,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (19/01/2025).

    Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa menteri/pimpinan lembaga wajib menyusun laporan kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga.

    Untuk kemudian menyampaíkannya kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri PANRB, paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

    Kewajiban untuk Kepala Daerah

    Sementara itu, gubernur/bupati/wali kota menyusun laporan kinerja tahunan tingkat entitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan menyampaíkannya kepada Menteri PANRB paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

    Laporan kinerja tahunan dimaksud menjadi satu kesatuan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintahan daerah. Terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

     

     

  • Soal Makan Bergizi Gratis, Guru di Banjarmasin Ini Dapat Jawaban Mengharukan dari Muridnya

    Soal Makan Bergizi Gratis, Guru di Banjarmasin Ini Dapat Jawaban Mengharukan dari Muridnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah berjalan di 31 provinsi di Indonesia diterima dengan baik oleh baik siswa maupun guru. Seorang guru di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam konten di media sosial TikTok menyampaikan rasa senang siswanya yang mendapat makan bergizi gratis.

    Bahkan guru bernama Ais di akun TikTok @aisyah_kizzmoet ini mendapat jawaban mengharukan dari seorang muridnya ketika ditanya soal menu makan bergizi gratis yang saat itu menyajikan lauk semur daging sapi, sayuran dan buah semangka.

    “Sintia, Sintia, kamu terakhir makan daging kapan?” tanya Ais pada salah satu muridnya, dikutip dari TikTok-nya, Sabtu (18/1/2025).

    “Ini,” jawab pelajar berjilbab itu sembari mengangguk.

    “Ini aja makan daging? Sebelumnya enggak pernah makan daging?” tanya Ais dan dijawab Sintia dengan menggelengkan kepalanya.

    Jawaban nyaris serupa juga diterima Ais kepada murid lainnya bernama Alfin. 

    “Alfin, Alfin, kapan terakhir kali kamu makan daging?” tanya Ais. Bocah itu hanya memberi isyarat agar gurunya menunggu dirinya yang sedang mengunyah makanan dengan lahap.

    “Enggak pernah makan daging? Kecuali hari raya kurban?” tanya Ais lagi dan Alfin hanya menggeleng.

    “Hari raya kurban makan daging, nggak?” pertanyaan Ais dijawab anggukan Alfin dalam video yang sudah diputar 500.000 kali itu.

    Pemerintah telah menjalankan program makan bergizi gratis selama dua pekan setelah digelar serentak mulai Senin (6/1/2025). Pada tahap awal, program ini menjangkau 190 titik yang tersebar di 26 provinsi Tanah Air.

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah penerima manfaat program makan bergizi gratis mencapai 3 juta orang pada April 2025.  

    Untuk mencapai target 3 juta penerima manfaat pada April 2025, program ini akan dilaksanakan secara lintas sektor dengan dukungan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, TNI-Polri, dan Kementerian Pendidikan. 

  • Prabowo minta KMP perkuat rantai pasok lokal khususnya telur untuk MBG

    Prabowo minta KMP perkuat rantai pasok lokal khususnya telur untuk MBG

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo minta KMP perkuat rantai pasok lokal khususnya telur untuk MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pejabat di Kabinet Merah Putih (KMP) memperkuat rantai pasok produksi komoditas lokal sebagai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya telur, sehingga memberi manfaat tidak hanya untuk penerima, tapi juga lapisan masyarakat lainnya.

    Pernyataan itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang diberikan tugas mendukung perencanaan untuk penguatan rantai pasok produksi komoditas lokal bahan baku pangan sehingga bisa digunakan untuk memenuhi MBG.

    “Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa ada hal-hal yang perlu sangat diperhatikan, terutama rantai pasok produksi. Jadi tidak hanya rantai pasok konsumsi, tapi rantai pasok produksi. Dan beliau tadi sangat menyinggung bagaimana pentingnya peran telur sebagai sumber utama makan bergizi,” kata Rachmat Pambudy usai mengikuti rapat terbatas membahas evaluasi dan percepatan, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Menurut Rachmat, salah satu arahan Presiden untuk memenuhi rantai pasok telur tersebut ialah meminta Bappenas menciptakan konsep dalam membangun lebih banyak peternakan-peternakan ayam di setiap lokasi berlangsung MBG jika diperlukan.

    Penguatan rantai pasok turut dibahas oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menyebutkan keinginan Presiden Prabowo memberdayakan sumber daya lokal dan rantai pasok lokal dalam menyukseskan program prioritas MBG.

    Selain Bappenas, Dadan menyebutkan kementerian-kementerian yang diminta mendukung penguatan rantai pasok produksi tersebut di antaranya Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) serta Kementerian Koperasi.

    “Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan. Dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga rantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya,” kata Dadan.

    Sebagai salah satu pihak lainnya yang diminta menyukseskan penguatan rantai pasok produksi komoditas lokal untuk MBG, Menteri Desa PDT Yandri Susanto mengatakan ia berencana memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar hal itu bisa dipenuhi.

    Ia optimistis bahwa desa-desa di Indonesia khususnya yang melakukan produksi komoditas bisa memberikan hasil optimal untuk memenuhi rantai pasok kebutuhan bahan baku MBG.

    “Dalam hal penyiapan bahan baku itu, kami akan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jadi nanti akan ada desa (memproduksi) padi, desa (memproduksi) jagung, desa (memproduksi) nila dan lain sebagainya. Jadi inti pokoknya, Kementerian Desa siap untuk menyukseskan makan siang bergizi,” kata Yandri.

    Sumber : Antara

  • Begini Cerita Wamen PU soal Pembangunan IKN jadi Istimewa

    Begini Cerita Wamen PU soal Pembangunan IKN jadi Istimewa

    JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mengungkapkan alasan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur begitu istimewa. Dia menceritakan bagaimana pihaknya mewujudkan ibu kota baru tersebut sebagai forest city dan liveable city.

    Diana menyebut, pembangunan IKN dari awal sampai saat ini memiliki perjalanan panjang. Awalnya, saat itu pihaknya hanya diminta untuk membuat model IKN, lalu dilakukan sayembara konsep desain hingga ditentukan pemenangnya dan mulai dilakukan pembangunan.

    “Burung Garuda akhirnya didesain oleh Pak Nyoman Nuarta. Kemudian dibantu tidak hanya Pak Nyoman, tapi tim arsiteknya,” ujar Diana seperti dikutip dari unggahan video di akun Instagram resmi @kementerianpu, Sabtu, 18 Januari.

    Diana menjelaskan alasan desain Istana berbentuk Garuda karena presiden saat itu, Joko Widodo (Jokowi) ingin istana yang mempunyai ciri khas Indonesia. Tidak hanya istana presiden, desain untuk istana wakil presiden, kantor legislatif, yudikatif dan kompleks peribadatan juga disebut sudah ditentukan.

    “Akhirnya kami bersama-sama dengan Bappenas, dengan kementerian. Dulu kami juga sebagai ketua Pokja untuk pembangunan infrastruktur dengan Bappenas. Akhirnya, kami bareng-bareng untuk PU yang mengawali melakukan pembangunan. Pembangunan itu sampai sekarang kami awali dengan istana,” tuturnya.

    Sebelum dilakukan pembangunan Istana, Diana mengingatkan lagi bahwa sempat dilakukan semacam upacara untuk mengumpulkan tanah dan air dari 34 provinsi. Kemudian dikuburkan semuanya di titik nol IKN.

    “Ini nanti tetap akan menjadi suatu awal pertanda untuk pembangunan IKN,” jelas dia.

    Dia pun memastikan pembangunan IKN sampai saat ini masih terus berproses. Selain Istana, dilakukan pembangunan untuk kantor menko-menko.

    “Menko-menko ini yang nantinya akan sharing office. Kalau dulu hanya empat, sekarang ada tujuh. Dari empat ini, kami sudah bangun dan mudah-mudahan selesai di tahun ini,” pungkasnya.