Kementrian Lembaga: Bappenas

Penasihat presiden berharap investasi lebih agresif dengan Danantara

Yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage (penggunaan pinjaman dari investor sebagai modal) sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengupayakan investasi yang lebih agresif untuk merealisasikan berbagai program pembangunan.

“Yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage (penggunaan pinjaman dari investor sebagai modal) sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ujar Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa.

Ia menuturkan bahwa banyak investor luar negeri yang tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia, tapi tidak ingin menjalin kerja sama dengan pemerintah karena lebih memilih untuk berkolaborasi business-to-business (B2B) dengan pihak swasta.

Salah satunya, sewaktu ia melakukan kunjungan ke Australia saat menjabat Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 untuk menjajaki kerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun di Australia untuk membiayai pembangunan jalan tol di Indonesia.

Bambang menyatakan bahwa jumlah dana pensiun yang terhimpun di Australia merupakan salah satu yang terbesar di dunia dan banyak diinvestasikan di sektor infrastruktur di berbagai negara, salah satunya di Meksiko.

“Saya langsung bilang, ‘Bagaimana kalau Anda kami pertemukan dengan BUMN kami?’ Langsung jawabannya, ‘Tolong jangan BUMN’, katanya mereka tidak mau urusan sama BUMN karena mereka tuh tidak mau urusan kebawa-bawa ke negara, jadi mereka inginnya berurusan dengan swasta,” katanya.

Mengingat pengalaman tersebut, ia pun berharap Danantara dapat menjadi partner investasi asing ke Indonesia seperti yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA).

“INA tuh sudah menggandeng (lembaga) dana pensiun Kanada, (lembaga) dana pensiun Belanda, untuk masuk (berinvestasi) di beberapa ruas jalan tol. Itulah alternatif yang harus dipikirkan,” imbuh Bambang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan di Jakarta, Selasa, bahwa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) telah disetujui dalam Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Ia menuturkan bahwa BPI Danantara akan melakukan pengelolaan BUMN baik secara operasional maupun mengoptimalkan pengelolaan dividen dalam rangka membantu tugas pemerintah.

BPI Danantara membawahi INA dan tujuh BUMN dengan total aset sekitar Rp9.480 triliun, sehingga menjadikannya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

05/02/2025 00:05
Penasihat presiden sebut KPBU bisa dukung efisiensi anggaran K/L

Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi menyatakan bahwa skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dapat menjadi langkah alternatif untuk merealisasikan program pemerintah sekaligus mendukung efisiensi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

“Dari sejak saya di Kementerian Keuangan, apalagi sejak di Bapenas, saya makin percaya bahwa kita ini bisa menghemat banyak belanja infrastruktur dengan melakukan kerja sama dengan swasta, dengan badan usaha. Kami waktu itu bikin produk KPBU,” ucap Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Selasa.

Menteri Keuangan periode 2014-2016 sekaligus Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) periode 2016-2019 tersebut menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk mengefisienkan anggaran dapat menjadi peluang bagi para pelaku swasta, terutama pada sektor jasa keuangan.

Namun, ia menyayangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir skema kerja sama tersebut tidak diterapkan secara optimal karena lebih banyak yang memilih untuk mengerjakan proyek berdasarkan anggaran APBN.

Padahal dengan skema KPBU, ia menyatakan bahwa penggunaan anggaran menjadi lebih disiplin dan tidak mudah disalahgunakan.

“Dan yang paling penting, tidak perlu menyedot anggaran yang begitu banyak untuk bisa mengerjakan suatu proyek infrastruktur. Sudah banyak skema dalam KPBU yang sebenarnya bisa dipakai,” ujarnya.

Bambang pun mengapresiasi upaya efisiensi anggaran oleh pemerintah hingga Rp256,1 triliun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

“Karena saya sendiri juga sebagai yang pernah memimpin kementerian kadang-kadang sering merasa kenapa ya kami kadang-kadang kurang efisien,” katanya.

Ia mengatakan bahwa dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, K/L harus mulai memikirkan skema pembiayaan kreatif sebagai solusi.

“Bukan berarti anggaran menurun atau alokasi anggaran dipotong segala sesuatunya berakhir. Kita justru harus mencari cara dengan anggaran yang makin terbatas bagaimana aktivitas yang produktif tetap bisa berjalan,” imbuhnya.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang memerintahkan K/L untuk melakukan efisiensi anggaran terhadap 16 pos belanja sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

Pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk dihemat hingga 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

04/02/2025 23:33
Bapanas Stop Bantuan Pangan untuk 6 Bulan ke Depan, Ini Alasannya

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap bahwa untuk sementara bantuan pangan selama 6 bulan ke depan ditiadakan dan akan dialihkan ke Perum Bulog, guna mengoptimalkan penyerapan 3 juta ton setara beras pada 2025 sehingga harga gabah di petani bisa naik.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran senilai Rp16,6 triliun kepada Bulog untuk mempercepat penyerapan gabah dan beras. Alhasil, bantuan pangan untuk sementara ditiadakan.

“Enggak ada [bantuan pangan 6 bulan]. Kan uangnya salah satunya Rp16,6 triliun itu adalah bantuan pangan ditambah SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] dan lain-lain. Itu masuk ke situ dulu untuk fokus di penyerapan,” kata Arief saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dia menjelaskan bahwa untuk saat ini penyerapan beras dan gabah masuk ke dalam prioritas agar harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tidak jatuh atau berada di level Rp6.500 per kilogram.

“Prioritasnya adalah sekarang serap petani. Jangan sampai petani harganya jatuh. Sekarang di depan mata kita mau panen raya. Jadi harus disiapkan baik keuangan, gudang, dan lain-lain untuk serap beras, gabah, petani setara 3 juta ton beras,” pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah sempat menyatakan akan menyalurkan program bantuan pangan beras selama 6 bulan sepanjang 2025.

Adapun, persetujuan penambahan alokasi bantuan pangan beras diputuskan menjadi enam bulan dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (30/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.

Kala itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan pada 2025.

“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama 6 bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (2/1/2025).

Dia juga memastikan pemerintah bersama dengan Perum Bulog siap mendistribusikan bantuan pangan beras selama 6 bulan ke depan. “Dan total berasnya 960.000 ton ke 16 juta PBP [Penerima Bantuan Pangan] di 2025 sesuai usulan Bapak Menko Pangan [Zulkifli Hasan] kemarin dalam Ratas,” terangnya.

Arief menjelaskan program bantuan pangan beras ini diberikan sebagai bagian paket kebijakan ekonomi dan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus untuk menjaga hulu dan hilir.

Dalam hal penerima bantuan, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, pemerintah memfokuskan kepada kelompok desil 1 dan 2, serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal.

Adapun, database penerima bantuan pangan beras pada 2025 akan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas).

Perinciannya, terdiri dari 15,6 juta PBP desil 1 dan 2. Serta, 400.000 PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal.

04/02/2025 21:44
Rosan Sebut RI Butuh Investasi Rp 13.032 T buat Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

Jakarta –

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memberikan hitung-hitungan kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Hitung-hitungan itu disampaikan Rosan ke Presiden Prabowo Subianto.

Dalam 10 tahun terakhir Rosan menyebut Indonesia berhasil mendatangkan investasi sebesar Rp 9.111 triliun. Sementara dalam 5 tahun Indonesia butuh Investasi Rp 13.032,8 triliun.

“Saya juga memberikan gambaran bahwa investasi selama 10 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai 2024 itu totalnya Rp 9.111 triliun. Nah kedepannya 2025 sampai 2029 adalah Rp 13.032,8 triliun,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Berdasarkan perhitungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), tahun 2025 Indonesia membutuhkan investasi Rp 1.900 triliun. Hal itu akan membantu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%.

“Ini saya ingin kasih tau ke Bapak Presiden juga target 5 tahun ke depan di tahun 2025 ini angkanya dari Bappenas ya Rp 1.905 triliun dengan harapan pertumbuhan kita adalah 5,3%,” imbuhnya.

Kemudian 2026 diharapkan angka investasi tembus Rp 2.175 triliun yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3%. Sementara tahun 2027 diharapkan investasi yang masuk Rp 2.567 triliun atau mendorong pertumbuhan ekonomi ke level 7,5%.

“Dan pertumbuhan perekonomian kita di 2028 menjadi 7,7% dengan diharapkan investasi yang masuk Rp 2.969 triliun. “Dan di tahun 2029 menjadi 8% sesuai target pemerintah dengan investasi yang diharapkan masuk Rp 3.414 triliun. Nah itu kita bicarakan dan kita bicarakan juga untuk kemungkinan bagaimana kita bisa mengakselerasi pertumbuhan 8% ini tidak di 2029 atau kalau bisa di lebih cepatnya lagi,” tutupnya.

(acd/acd)

04/02/2025 20:15
Kehadiran BPI Danantara Akan Dongkrak Investasi Asing di Tanah Air

Jakarta, Beritasatu.com – Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara diharapkan akan meningkatkan geliat investasi di Tanah Air. Nantinya, badan ini bisa meningkatkan keterlibatan investor asing dalam pendanaan proyek-proyek di dalam negeri.

“Danantara bukan hanya sekadar BUMN, tetapi dibuat seperti superholding. Namun yang lebih penting, Danantara itu diharapkan bisa melakukan leverage, sehingga bisa melakukan investasi yang lebih agresif untuk proyek-proyek di Indonesia,” ucap Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi Bambang Brodjonegoro dalam acara Economic Outlook 2025 pada Selasa (4/2/2025).

Dia mengatakan, nantinya BPI Danantara akan bertugas seperti Lembaga Pengelola Investasi (INA) yang berperan sebagai mitra investor asing dalam menggaet investor asing dalam pendanaan proyek pembangunan. Dengan terbatasnya anggaran, maka pemerintah menggunakan sejumlah alternatif sumber pembiayaan termasuk bekerja sama dengan investor asing.

“Nantinya Danantara menjadi partner seperti INA, yang sudah menggandeng dana pensiun Kanada, dana pensiun Belanda, untuk masuk di beberapa ruas jalan tol. Itulah alternatif yang harus kita lakukan,” tutur Bambang.

Dia bercerita bahwa saat menjabat sebagai menteri perencanaan pembangunan nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ia sering melakukan roadshow keluar negeri untuk melibatkan investor asing dalam pendanaan proyek jangka panjang.

Salah satu sumber pembiayaan yang dilirik adalah dana pensiun dan asuransi. Lantaran dana pensiun dan asuransi banyak diatur oleh lembaga pengelola dan digunakan luar untuk investasi infrastruktur di berbagai negara.

Salah satu negara yang dikunjungi adalah Australia dan dari kunjungan tersebut dia mengetahui Lembaga Pengelola Investasi di Australia menaruh dana mereka untuk investasi infrastruktur di Meksiko. Namun, saat ditawarkan untuk investasi di Indonesia mereka belum berani karena belum mengetahui dengan pasti risiko investasi di Indonesia.

Bambang menawarkan kemitraan dengan BUMN tetapi Lembaga Pengelola Investasi di Australia tidak mau ada keterlibatan BUMN dan lebih mau bekerja sama dengan swasta. Oleh karena itu kehadiran BPI Danantara dinilai menjadi alternatif agar investor asing mau berinvestasi di Indonesia

04/02/2025 19:28
Apa yang Akan Terjadi Jika Indonesia Emas Terwujud? Ini Jawabannya

Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memiliki visi besar untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045 nanti. Lalu, apa yang akan terjadi jika mimpi besar itu terwujud?

Deputi Pangan, SDA dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas Leonardo A.A. Teguh Sambodo membeberkan ada lima faktor yang menjadi indikator tercapainya Indonesia emas. Pertama adalah pendapatan, menurutnya syarat ini sudah tercapai.

“Secara pendapatan kita sudah sama dengan negara maju, lalu juga kita sudah lepas dari middle income trap,” kata Leonardo dalam ESG Sustainability Forum 2025 yang diadakan CNBC Indonesia, Jumat (31/1/2025).

Yang kedua ditunjukkan dari proses pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) serta kepemimpinan Indonesia secara umum

“Kita juga ingin mencapai pembangunan yang sebenarnya belum low carbon, di mana emisi kita itu terkurang,” jelas Leonardo.

Ia mengatakan jika pembangunan rendah karbon tercapai, indeks kualitas lingkungan Indonesia akan meningkat. Itu akan menjadi salah satu gambaran bagaimana pembangunan ke depan tidak hanya menjadikan Indonesia negara maju, tapi juga menjadi negara yang bisa mempertahankan sumber daya alam secara berkelanjutan.

“Jadi kita tidak menyisakan PR, tapi menyisakan resources yang mencukupi untuk generasi yang akan datang, untuk melanjutkan dari apa yang kita capai menjadi negara maju,” pungkas Leonardo.

(hsy/hsy)

31/01/2025 22:00
Bappenas Beberkan Sederet Tantangan Penerapan ESG di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) membeberkan tantangan penerapan Environmental, Sustainability, Governance (ESG) di Indonesia.

Deputi Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN / Kepala Bappenas, Leonardo A.A. Teguh Sambodo mengatakan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi menjadi negara maju pada 2024, harus ada komitmen terhadap penggunaan sumber energi dan keberlanjutan di bidang lingkungan hingga iklim.

“Tapi untuk menuju ke sana banyak tantangannya, mulai dari penurunan keanekaragaman hayati, climate change, polusi, triple climate change. Ini terjadi di Indonesia,” kata Leonardo, dalam acara ESG Sustainability Forum 2025, di Menara Bank Mega, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Selain itu, dia menambahkan, Indonesia juga masih memiliki ketergantungan terhadap sumber energi yang menggunakan batubara, meski sudah ada komitmen untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan untuk mencapai net zero emission di 2060.

Menurutnya, pemerintah juga sudah memiliki rencana untuk menurunkan ketergantungan terhadap PLTU yang beroperasi dengan batubara dengan cara meningkatkan sumber energi bersih secara bertahap, meskipun sampai saat ini banyak sumber daya energi lain yang belum termanfaatkan, seperti gas alam, tenaga air, dan lainnya.

Selain itu, Menurut Leonardo, ada beberapa masalah supaya Indonesia transisi ke energi bersih. Pertama, menurutnya, pembangkit listrik untuk energi bersih membutuhkan dana investasi yang besar, karena teknologi yang mahal.

“Kedua kita ingin menerapkan lebih banyak energi alternatif, apakah berdasarkan arus laut, wind turbine, tapi lagi-lagi standar, setidaknya ada 3 kendala atau tantangan yang pertama adalah perlu standar lebih baik untuk mengawal transisi ini” katanya.

Kemudian, lanjut, Leonardo, teknologi pembangkit listrik energi bersih dikuasai oleh negara barat. Hal itu, juga dapat menjadi tantangan karena butuh kerja sama dengan negara lain baik di sisi teknologi maupun pembiayaan.

“Jadi kita butuh percepatan dan sudah ada apakah itu startup kerjasama PLN dengan startup bisa dimanfaatkan,” kata Leonardo.

Selain itu permasalahan ketiga adalah, upaya pemotongan anggaran pemerintah demi penghematan. .

“Ketiga, pendanaan dalam beberapa hari terakhir. Berita pemotongan anggaran apakah ini akan menghambat apa yang bisa dilakukan?” kata Leonardo.

Sehingga ia mengusulkan untuk terus memanfaatkan sumber-sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan. Seperti kolaborasi dengan swasta, lembaga lain.

(hsy/hsy)

31/01/2025 21:40
Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

Sebelumnya diketahui, Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

“Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

“Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

“Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

“Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

31/01/2025 20:43
Rahasia Korea Selatan Jadi Negara Maju, RI Bisa Copy Paste!

Jakarta, CNBC Indonesia – Korea Selatan menjadi salah satu negara maju yang paling muda di dunia. Statusnya sebagai negara maju disetujui oleh 195 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2 Juli 2021.

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Korea Selatan dilaporkan sebesar US$ 35 ribu pada 2023. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu US$ 38,8 ribu untuk 2022.

Korea Selatan bisa menjadi negara maju berkat kegigihannya mengembangkan sektor industri, teknologi dan budaya. Namun di balik kesuksesan ini, ternyata UMKM menjadi motor pertumbuhan negara tersebut.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Candra menuturkan Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan dan Jepang. Kedua negara ini terbilang maju dalam hal pembiayaan UMKM.

“Pertanyaannya adalah bagaimana seperti mereka? Ketika kita menyusun rencana jangka panjang kita belajar dengan kasus Korea. Tahun 1940, Korea posisinya sama dengan Indonesia. Tapi pertanyaannya kenapa mereka pendapatan perkapitanya sudah menjadi negara maju. Nah, salah satunya peran UMKM termasuk R & D,” papar Eka dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di International Convention Exhibition (ICE) BSD City, Kamis (30/1/2025).

Terbukti dengan kemajuan Research and Development (R&D), Korea Selatan bisa menjadi maju. Buktinya, merek Samsung kini mendunia melalui produk smartphone-nya. Berkaca pada hal tersebut, Bappenas pun menempatkan R & D sebagai target high priority atau prioritas tinggi dalam rencana pembangunan Indonesia, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045, pemerintah memang menempatkan penguatan UMKM sebagai prioritas tinggi. Dari data RPJP tersebut, jumlah kekuatan usaha kecil dan menengah ditarget meningkat dari 1,32% menjadi 5% di tahun 2045. Kemudian, rasio kewirausahaan juga ditarget naik dari 3% menjadi 8% pada 2045.

(haa/haa)

30/01/2025 14:51
Video:Bikin UMKM Naik Kelas Demi Target Prabowo Jadikan RI Negara Maju

Jakarta, CNBC Indonesia- CNBC Indonesia bersama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menyelenggarakan BRI Microfinance Outlook 2025 Pada Kamis, 30 Januari 2025 dengan tema “Empowering the People’s Economy: A Pillar for Achieving Inclusive & Sustainable Growth” sebagai bentuk komitmen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mendukung pemberdayaan UMKM sebagai motor penggerak utama ekonomi nasional.

Dalam dialog BRI Microfinance Outlook 2025, Deputi Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana menyampaikan strategi memajukan peran UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2025-2029 sebagai implementasi Visi Misi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dimana transformasi pembangunan guna mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi difokuskan pada transformasi sosial (kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial), transformasi ekonomi termasuk bidang UMKM dan transformasi digital.

Sementara Chief Economist of Asian Development Bank, Albert Francis Park menyebutkan pentingnya memperkuat infrastruktur dan ekosistem UMKM termasuk dalam hal inklusi keuangan sektor UMKM sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Dukungan pemerintah juga diperlukan dalam penguatan digital ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan UMKM.

Di sisi lain, Head of Regional Client Services at Women’s World Banking, Harsha Rodrigues mengatakan dalam mendorong ekonomi Indonesia, maka penting untuk mendorong perluasan akses pembiayaan termasuk ke pelaku UMKM Perempuan selain itu juga diperlukan meningkatkan daya tahan keuangan para pelaku UMKM Perempuan.

Seperti apa upaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan UMKM sebagai penopang ekonomi RI guna keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah? Selengkapnya simak dialog Valerina Daniel dengan Deputi Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana serta Chief Economist of Asian Development Bank, Albert Francis Park dan Head of Regional Client Services at Women’s World Banking, Harsha Rodrigues dalam BRI Microfinance Outlook 2025,CNBCIndonesia (Kamis, 30/01/2025)

30/01/2025 14:35