Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Program Makan Bergizi Gratis Raih Pengakuan Internasional, Masuk School Meals Coalition PBB

    Program Makan Bergizi Gratis Raih Pengakuan Internasional, Masuk School Meals Coalition PBB

    PIKIRAN RAKYAT – Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) meraih pengakuan internasional usai Indonesia masuk School Meals Coalition.

    Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa mengatakan School Meals Coalition adalah sebuah koalisi internasional beranggotakan lebih dari 100 negara lembaga Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Termasuk lembaga kajian dan universitas untuk mempromosikan program makan di sekolah ke seluruh dunia.

    “Peran penelitian dan pengembangan perguruan tinggi diharapkan memberikan solusi berbasis ilmiah untuk mengatasi tantangan peningkatan status gizi anak dan ibu di Indonesia,” ucap Hariqo dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 15 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Kolaborasi Kementerian-Lembaga dan Universitas dalam Negeri

    Kantor Komunikasi Kepresidenan sangat mengapresiasi atas lahirnya The National Centre of Excellence (NCoE) atau Pusat Unggulan Nasional guna program Makan Bergizi Gratis di Institut Pertanian Bogor (IPB) University.

    Ia mengatakan, kolaborasi kementerian-lembaga dan universitas dalam negeri termasuk mitra pembangunan internasional ini patut diapresiasi.

    Hal ini memastikan Program Makan Bergizi Gratis bisa menjangkau sasaran penerima manfaat mulai dari anak-anak, ibu hamil dan menyusui di seluruh Indonesia.

    Menurutnya, Presiden Prabowo menegaskan program MBG adalah investasi penting, dalam pidatonya pada event World Government Summit 2025.

    “Presiden Prabowo percaya bahwa peran internasional, sektor swasta, dan perguruan tinggi sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita Program MBG,” ujar Hariqo.

    Investasi penting tersebut guna meningkatkan kualitas hidup lebih dari 85 juta anak-anak, ibu hamil serta menyusui.

    “Presiden menggarisbawahi bahwa dukungan dari komunitas internasional dapat membantu dalam hal teknologi, pendanaan, dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas program,” lanjutnya.

    Rektor IPB University Arif Satria menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional serta UNICEF menjadikan IPB sebagai NCoE MBG.

    IPB University siap mengoptimalkan mobilisasi dosen sebagai peneliti, pelatih, inovator dan pengembangan serta pemanfaatan fasilitas di laboratorium fakultas, departemen atau pusat-pusat studi guna menyukseskan MBG.

    Menurutnya, IPB siap bekerja sama dengan multi-pihak terkait lainnya termasuk Bumdes, koperasi serta kelompok tani dalam membangun ekosistem penyediaan pangan.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakab pendirian NCoE MBG adalah langkah strategis memastikan Makan Bergizi Gratis berjalan secara efektif, berkelanjutan mewujudkan ketahanan pangan, dan meningkatkan kualitas gizi.

    “Kami ingin memastikan seluruh kebijakan yang diambil berbasis data dan riset yang kuat sehingga memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat,” kata Dadan Hindayana.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • KKP siapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan

    KKP siapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut untuk ketahanan pangan nasional dari sektor kelautan dan perikanan.

    “Ini menjadi langkah strategis KKP memperkuat kebijakan berbasis data guna mendukung ketahanan pangan piru dan ekonomi laut berkelanjutan,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) Kusdiantoro KKP sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

    Dia menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Nasional Peta Jalan Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) untuk Ketahanan Pangan Biru dan Ekonomi Laut Berkelanjutan.

    Kusdiantoro menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan sangat penting bagi Indonesia mengingat laut memiliki peran vital dalam penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, serta fungsi ekologis yang mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Namun, lanjut Kusdiantoro, tantangan besar seperti perubahan iklim dan eksploitasi berlebihan memerlukan kebijakan berbasis data dan koordinasi lintas sektor.

    “Sebagai sistem yang terstruktur dan terintegrasi, NSDL ditujukan untuk membangun basis data yang akurat dan mendukung pengambilan keputusan nasional dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya laut,” ujar Kusdiantoro.

    Sejak 2020, KKP bersama Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, BIG, Yayasan Rekam Nusantara (RNF), Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) dan Blue Planet Fund dari Inggris telah bekerja sama dalam mengembangkan NSDL.

    Pada tahun 2024, Indonesia juga telah meluncurkan NSDL pada forum The 5th Global Dialogue on Sustainable Ocean Development.

    Beberapa inisiatif utama yang telah dikembangkan dalam NSDL mencakup: Pilot NSDL di 10 Kawasan Konservasi Nasional, termasuk Gili Matra, Raja Ampat, dan Laut Sawu; Dasbor Interaktif NSDL, yang menyajikan informasi sumber daya laut secara real-time; Tabel Andalusia (Analisis Neraca Sumber Daya Laut Indonesia), yang menyajikan data nilai ekonomi dari ekosistem pesisir.

    Selanjutnya, Sistem Dinamis NSDL, yang dapat membantu memprediksi dampak investasi terhadap kondisi ekosistem; Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk NSDL, termasuk SNI Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta SNI Neraca Spasial Habitat Bentik Pesisir.

    Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan Ditjen PKRL KKP Firdaus Agung menjelaskan peta jalan NSDL akan berfokus pada aspek-aspek strategis seperti pertama penyelarasan NSDL dengan kebijakan nasional dan daerah, serta koordinasi lintas sektor; kedua, pengembangan kapasitas dan platform pengetahuan terkait pengelolaan sumber daya laut.

    Ketiga, pembangunan basis data NSDL yang akurat dan terukur guna mendukung perencanaan berbasis data; dan keempat implementasi NSDL dalam berbagai tema, seperti konservasi, mitigasi perubahan iklim, jasa ekosistem dan ekonomi kelautan.

    “Dengan NSDL, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam pengelolaan sumber daya laut berbasis sains dan ekonomi biru,” jelas Firdaus.

    Selanjutnya, kolaborasi dari berbagai pihak diharapkan dapat mempercepat pencapaian target perlindungan 30 persen wilayah laut untuk konservasi hingga tahun 2045, sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi biru bagi kesejahteraan masyarakat.

    Sementara itu, Direktur Sekretariat Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) Ben Milligan menilai Indonesia semakin memperkuat komitmennya dalam pengelolaan laut berkelanjutan melalui NSDL.

    Desain Peta Jalan NSDL Indonesia dirancang melalui pendekatan bertahap dan modular yang memungkinkan implementasi progresif di berbagai sektor seperti karbon biru, perikanan, dan tata ruang laut dengan kerangka waktu yang disusun mencakup operasional penuh pada 2026, integrasi dalam pengambilan keputusan pada 2029, dan transformasi kebijakan menuju pembangunan laut berkelanjutan pada 2045.

    Tak hanya itu, lanjut Ben, NSDL juga mengadopsi pendekatan Beyond GDP, menggabungkan indikator ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mencerminkan kondisi laut secara lebih komprehensif.

    Menurutnya, dengan fleksibilitas dalam implementasi, NSDL akan mendukung pemantauan karbon biru, pengurangan polusi plastik, serta konservasi ekosistem pesisir dan laut.

    “Sebagai dokumen kebijakan publik, NSDL membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional, menarik pendanaan berbasis lingkungan seperti blue carbon finance dan coral insurance serta mendorong transparansi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pelibatan masyarakat pesisir,” ungkap Ben.

    Sementara itu, Ketua Yayasan Rekam Nusantara Irfan Yulianto juga menyatakan komitmennya dalam mendukung Pemerintah RI untuk mengimplementasikan NSDL dalam mengelola sumber daya kelautan Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa perluasan kawasan konservasi laut menjadi salah satu strategi andalan Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan.

    Melalui strategi itu diharapkan kesehatan dan produktivitas laut dapat terjaga untuk implementasi ekonomi biru dan ketahanan pangan biru di Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemkot Malang Prioritaskan Penanganan Banjir dan Revitalisasi Pasar Besar

    Pemkot Malang Prioritaskan Penanganan Banjir dan Revitalisasi Pasar Besar

    Malang (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, melaporkan perkembangan penanganan banjir di Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Bondowoso, serta Detail Engineering Design (DED) Pasar Besar Kota Malang. Laporan ini disampaikan dalam pertemuan dengan Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris.

    Dalam kesempatan tersebut, Iwan menegaskan bahwa penanganan banjir dan revitalisasi Pasar Besar Malang menjadi program prioritas selama masa jabatannya. Saat ini, kelengkapan dokumen hingga perspektif desain Pasar Besar tengah dalam proses penyelesaian.

    Desain Pasar Besar Kota Malang mengusung konsep Gedung Bangunan Hijau dari Bappenas, yang sebelumnya juga telah dipresentasikan saat kunjungan Menteri Pekerjaan Umum ke TPA Supit Urang beberapa waktu lalu.

    Deputi Bidang Infrastruktur Bappenas, Abdul Malik Sadat Idris, memberikan sinyal bahwa kedua program tersebut akan diusulkan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

    Ia juga berkomitmen membantu Kota Malang dalam merancang desain kawasan yang lebih modern dan terintegrasi.

    “Dengan pembahasan yang sudah berjalan ini dapat menjadi kekuatan kita. Terkait dengan Pasar Besar, kita sudah berproses dan perlu intervensi pembangunan pasar besar yang menjadi ikon Kota Malang,” ujar Iwan, Kamis (13/2/2025).

    Iwan juga menegaskan akan terus mengawal pembahasan dalam Rakortekbang agar proyek ini dapat segera direalisasikan.

    “Saya akan berupaya mengawal dalam pembahasan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) dan data dukung itu nantinya dapat diusulkan dalam Musrenbang Nasional,” ungkapnya. [luc/suf]

  • Anggaran Bappenas Dipangkas 50% Lebih, 1.600 Pegawai Terancam PHK

    Anggaran Bappenas Dipangkas 50% Lebih, 1.600 Pegawai Terancam PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian PPN/Bappenas menghadapi pemotongan anggaran yang signifikan pada tahun ini. Anggaran yang semula Rp 1,97 Triliun dipangkas hingga Rp1 Triliun. Sehingga, total anggaran Kementerian PPN/Bappenas saat ini hanya Rp 968,05 Miliar.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, Kamis (13/02/2025).

  • RI Punya Potensi Penyimpan Karbon 570 Giga Ton, Bisa Sampai 200 Tahun

    RI Punya Potensi Penyimpan Karbon 570 Giga Ton, Bisa Sampai 200 Tahun

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan, bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan karbon hingga mencapai 577 giga ton.

    Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan mengatakan, potensi jumbo tersebut bahkan bisa dimanfaatkan hingga 200 tahun.

    Dia menyebutkan Indonesia bisa memanfaatkan penyimpanan karbon tersebut salah satunya untuk menyeimbangkan penggunaan energi batu bara di dalam negeri.

    “Dan Indonesia punya kemampuan sebesar 577 gigaton. Yang dalam 200 tahun juga gak bakalan penuh diisi dengan karbon,” ujarnya dalam acara Kick Off Meeting World Expo 2025 Osaka, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Potensi penyimpanan karbon dengan jumlah besar itu juga bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bisnis baru yakni carbon exchange.

    Ke depan, potensi penyimpanan karbon yang ada di dalam negeri tersebut, sebanyak 30%-nya akan dibuka untuk ditawarkan kepada pihak asing. Sedangkan 70%-nya akan ditawarkan pada investor yang melakukan investasi di Indonesia.

    “Ini akan menarik untuk bisa kita tawarkan, untuk para investor masuk berinvestasi di sektor karbon tersebut,” imbuhnya.

    Potensi penyimpanan karbon dalam negeri tersebut juga dinilai bisa dijadikan sebagai jaminan produksi listrik meskipun menggunakan energi fosil, namun tetap terjamin karena karbon yang dihasilkan bisa disimpan.

    “Dan kita sudah mengkonsultasikan dengan Uni Eropa dan mereka ternyata recognize kalau carbon capture and storage ini sebagai salah satu upaya untuk dekarbonisasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi penyimpanan emisi karbon hingga 570 giga ton.

    Detailnya, sebesar 577,62 gigaton CO2 tersebar di 20 lokasi dengan dua sumber yakni dari reservoir migas yang habis dan akuifer garam.

    Berikut daftar potensi penyimpanan CO2 di dalam negeri berdasarkan catatan Ditjen Migas Kementerian ESDM:

    1. North East Java: 100.83 Giga Ton

    2. Tarakan: 91,92 Giga Ton

    3. North Sumatera: 53,34 Giga Ton

    4. Makassar Strait: 50,70 Giga Ton

    5. Central Sumatera: 43,54 Giga Ton

    6. Kutai: 43,00 Giga Ton

    7. Banggai: 40,31 Giga Ton

    8. South Sumatera: 39,69 Giga Ton

    9. Kendeng: 30,64 Giga Ton

    10. West Natuna: 13,15 Giga Ton

    11. Barito: 12,05 Giga Ton

    12. Seram: 11,58 Giga Ton

    13. Pasir: 10,36 Giga Ton

    14. Salawati: 8,75 Giga Ton

    15. West Java: 7,22 Giga Ton

    16. Sunda Asri: 6,52 Giga Ton

    17. Sengkang: 4,31 Giga Ton

    18. Bintuni: 2,13 Giga Ton

    19. North Serayu: 1,55 Giga Ton

    20. Bawean: 1,16 Giga Ton

    (pgr/pgr)

  • RI Dekati Jepang Untuk Berinvestasi di 10 Sektor Ini

    RI Dekati Jepang Untuk Berinvestasi di 10 Sektor Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membeberkan, bahwa saat ini Indonesia tengah mendorong investasi asing khususnya dari Jepang untuk bisa masuk berinvestasi di dalam negeri.

    Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan menyebutkan, pihaknya tengah ‘mendekati’ Jepang untuk bisa masuk berinvestasi setidaknya pada 10 sektor.

    “Jadi saya dan kawan-kawan dengan mencoba bekerjasama dengan perwakilan kita AIPC yang ada di Tokyo, kita sudah minta untuk mereka melakukan kurasi tentang potensi investasi yang bisa kita coba dekati dan kita dorong untuk bisa kita dapatkan pada saat kegiatan di Osaka nanti,” jelasnya dalam acara Kick Off Meeting World Expo 2025 Osaka, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Hal itu berkenaan dengan partisipasi Indonesia dalam perhelatan global, yakni dalam World Expo 2025 di Osaka, Jepang, pada 12 April 2025 mendatang, dan akan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan.

    Detailnya, Nurul mengatakan 10 sektor yang didorong untuk didapatkan investasinya adalah sektor green ammonia, biomassa, cangkang inti sawit, baterai listrik, industri pendingin ruangan, data center, kabel bawah laut, industri kendaraan bermotor roda empat, retail, perabotan rumah, hingga logistik.

    “Setidaknya itu 10 yang sudah kita kurasi lebih dari 10. Tapi 10 ini yang paling utama yang mau kita coba dekati supaya mereka nanti bisa masuk berinvestasi ke Indonesia,” katanya.

    Alasan didorongnya Jepang untuk bisa masuk berinvestasi di Indonesia, tidak lain lantaran Jepang sendiri merupakan negara investor terbesar 5 teratas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

    “Setidaknya itu 10 yang sudah kita kurasi lebih dari 10. Tapi 10 ini yang paling utama yang mau kita coba dekati supaya mereka nanti bisa masuk berinvestasi ke Indonesia,” tandasnya.

    (pgr/pgr)

  • Kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Astra Dukung Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka – Halaman all

    Kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Astra Dukung Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam rangka mendukung Indonesia dalam menunjukkan komitmennya pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau SDGs dan Visi Indonesia Emas 2045 di kancah dunia, Astra menjalin kerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas) untuk berperan aktif dan berkontribusi dalam partisipasi Indonesia di gelaran World Expo 2025 Osaka.

    Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak, sebagai wujud nyata Astra untuk kembali berkontribusi pada pelaksanaan World Expo 2025 yang dilaksanakan di Osaka, Jepang dengan mengusung tema “Designing Future Society for Our Lives” dan akan dimulai selama enam bulan dari 13 April hingga 13 Oktober 2025 mendatang.

    Seremoni penandatanganan kerja sama dilakukan antara Kementerian PPN/Bappenas dan Astra pada Kamis (13/2) di Kementerian PPN/Bappenas oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Teni Widuriyanti dan Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto disaksikan oleh Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dan Direktur Astra Gita Tiffani Boer.

    “Berbagai kegiatan kolaboratif antar pihak dan lintas negara dapat diupayakan dalam ajang World Expo 2025 yang dilaksanakan cukup lama ini, melalui pembelajaran berbagai inovasi dan teknologi untuk menampilkan inovasi dan solusi berkelanjutan, meningkatkan kemitraan global, memperkuat kerja sama diplomasi yang didorong dengan partisipasi salah satunya dari Astra yang telah memberikan komitmen dukungan untuk keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam World Expo 2025 Osaka,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Selaras dengan tema World Expo 2025 Osaka, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah mengatakan, kolaborasi ini hadir bertujuan untuk mendorong inovasi dan kerja sama global dalam mewujudkan masyarakat masa depan yang berkelanjutan. 

    “Astra berharap kolaborasi strategis ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kancah dunia, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Riza Deliansyah. 

    Kontribusi Astra untuk Paviliun Indonesia dalam gelaran World Expo 2025 Osaka sejalan dengan tujuan Paviliun Indonesia yaitu untuk memperkenalkan identitas nasional yang kuat seperti kekayaan alam, keragaman budaya dan etnis, serta nilai-nilai luhur bangsa kepada dunia. Mengusung tema “Thriving The Harmony Nature, Culture, Future”, Paviliun Indonesia akan menjadi representasi visual dan pengalaman menarik bagi para pengunjung internasional.

    Komitmen Astra dalam mendukung perhelatan lima tahunan World Expo, telah dilakukan sejak pelaksanaannya di Shanghai pada tahun 2010, dilanjutkan pada pelaksanaan di Milan pada tahun 2015 dan di Dubai pada tahun 2021.

    Semangat Astra dalam mendukung partisipasi Indonesia pada gelaran World Expo 2025 Osaka sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

  • Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar

    Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr

    Anggaran Kementerian PPN/Bappenas pada APBN 2025 jadi Rp968,05 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melaporkan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2025 setelah efisiensi sebesar Rp968,05 miliar.

    “Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah Rp968 miliar atau sekitar 49,2 persen dari total pagu awal (sebesar Rp1,97 triliun) pada tahun 2025 yang baru saja kami terima,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip di Jakarta, Kamis.

    Dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran demi menjaga kesinambungan fiskal nasional, telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Langkah efisiensi ini dilakukan melalui penetapan besaran efisiensi oleh Menteri Keuangan yang mencakup semua belanja, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial. Berdasarkan Inpres tersebut, Bappenas terdampak kebijakan efisiensi anggaran sebesar Rp1,077 triliun atau setara dengan 54,7 persen dari pagu anggaran awal sebesar Rp1,97 triliun yang diterima untuk tahun 2025.

    Melalui rapat bersama Kementerian Keuangan pada Selasa (11/2), terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Bappenas. Dengan demikian, nilai efisiensi berkurang sebesar Rp75 miliar menjadi Rp1,002 triliun dari yang semula sebesar Rp1,077 triliun, sehingga total anggaran Bappenas Rp968,05 miliar.

    “Sasaran efisiensi difokuskan pada belanja barang, belanja modal seperti kegiatan perjalanan dinas, seminar, kajian, acara-acara seremonial, pengadaan ATK (alat tulis kantor), dan lain-lain,” ujar Rachmat.

    Anggaran pascaefisiensi tersebut akan dialokasikan untuk gaji dan tunjangan kinerja 1.094 Aparatur Sipil Negara/ASN (762 Pegawai Negeri Sipil/PNS dan 330 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK) sebesar Rp291,06 miliar; honorarium Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN dan konsultan individu, kegiatan sudah berjalan, dan paket lelang Januari Rp89,84 miliar; lalu sewa gedung/kantor Rp71,39 miliar.

    Kemudian juga sewa kendaraan pimpinan dan operasional Rp19,44 miliar, sewa fasilitas kerja dan alat pengolah data Rp40,33 miliar, rehabilitasi ruang kerja pimpinan dan staf baru Rp25 miliar, konstruksi paviliun Indonesia di Osaka World Expo Rp200 miliar, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp137,75 miliar, serta kebutuhan operasional harian perkantoran Rp93,24 miliar.

    Di samping itu, Rachmat mengaku pihaknya membutuhkan tambahan anggaran pembiayaan Prioritas Nasional (PN) dalam APBN TA 2025 sebesar Rp152,1 miliar dan kegiatan operasional sebesar Rp324 miliar.

    “Tambahan-tambahan tersebut sebenarnya adalah tambahan yang sangat esensial karena kami juga mendapat tambahan pegawai baru yang selama beberapa tahun kami belum pernah mendapatkannya,” ungkap Menteri PPN.

    Sumber : Antara

  • Daftar Kementerian dan Lembaga yang Sudah Tuntas Pangkas Anggaran, Totalnya Capai Rp158,12 triliun

    Daftar Kementerian dan Lembaga yang Sudah Tuntas Pangkas Anggaran, Totalnya Capai Rp158,12 triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Sejumlah kementerian dan lembaga telah menyelesaikan laporan pemangkasan anggaran bersama mitra komisinya di DPR. Proses ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan hasil rekonstruksi anggaran yang digelar bersama Kementerian Sekretariat Negara serta Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025.

    Proses Pemangkasan Anggaran

    Melalui surat pimpinan DPR tertanggal 11 Februari 2025, setiap komisi DPR RI diwajibkan menggelar rapat kerja guna mengesahkan anggaran hasil rekonstruksi. Ketua Komisi II DPR menegaskan bahwa seluruh komisi DPR harus mengundang mitra kerjanya untuk menyetujui revisi anggaran APBN 2025 sebelum batas waktu yang ditetapkan.

    Setelah mendapatkan persetujuan dari masing-masing komisi DPR, menteri atau pimpinan lembaga negara wajib menyampaikan hasil revisi anggaran ini ke Kementerian Keuangan paling lambat 21 Februari 2025. Sebelumnya, batas waktu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2025 namun diperpanjang guna memberi kesempatan bagi kementerian dan lembaga menyesuaikan perubahan.

    Daftar K/L yang Telah Selesaikan Pemangkasan Anggaran

    Berikut adalah daftar kementerian dan lembaga yang telah menyelesaikan pemangkasan anggaran beserta nominal yang dikurangi dari pagu anggaran tahun 2025:

    Komisi II (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah)

    Kementerian PANRB: Rp184,9 miliar dari total pagu Rp392,98 miliar Kementerian ATR/BPN: Rp2,01 triliun dari total pagu Rp6,45 triliun KPU RI: Rp843,2 miliar dari total pagu Rp3,06 triliun Bawaslu RI: Rp955 miliar dari total pagu Rp2,41 triliun Badan Kepegawaian Negara (BKN): Rp195,1 miliar dari total pagu Rp798,34 miliar Lembaga Administrasi Negara (LAN): Rp91,4 miliar dari total pagu Rp328,48 miliar Arsip Nasional RI (ANRI): Rp93,1 miliar dari total pagu Rp293,79 miliar Ombudsman RI: Rp91,6 miliar dari total pagu Rp255,59 miliar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN): Tambahan anggaran Rp8,1 triliun dengan  pemangkasan Rp1,15 triliun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri): Rp2,17 triliun dari total pagu Rp4,79 triliun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Rp34,05 miliar dari total pagu Rp89,27 miliar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP): Rp128,7 miliar dari total pagu Rp267,13 miliar

    Komisi III (Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan)

    Komisi Yudisial: Rp74,7 miliar dari total pagu Rp184,52 miliar Mahkamah Agung: Rp2,28 triliun dari total pagu Rp12,68 triliun Mahkamah Konstitusi: Rp226,1 miliar dari total pagu Rp611,47 miliar Kejaksaan Agung: Rp5,43 miliar dari total pagu Rp24,27 triliun Polri: Rp20,58 triliun dari total pagu Rp126,62 triliun KPK: Rp201 miliar dari total pagu Rp1,23 triliun PPATK: Rp109,8 miliar dari total pagu Rp354,6 miliar
    BNN: Rp998,6 miliar dari total pagu Rp2,45 triliun

    Komisi V (Bidang Infrastruktur dan Perhubungan)

    Kementerian PUPR: Rp81,38 triliun dari total pagu Rp110,95 triliun Kementerian Perhubungan: Rp17,87 triliun dari total pagu Rp31,45 triliun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP): Rp3,66 triliun dari total pagu Rp5,27 triliun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Rp1,03 triliun dari total pagu Rp2,19 triliun BMKG: Rp1,42 triliun dari total pagu Rp2,82 triliun Basarnas: Rp486,09 miliar dari total pagu Rp1,49 triliun

    Komisi VI (Bidang Perdagangan dan Koperasi)

    Kementerian Koperasi dan UKM: Rp155,82 miliar dari total pagu Rp473,31 miliar BP Batam: Rp744,8 miliar dari total pagu Rp1,99 triliun BPKS: Rp27,4 miliar dari total pagu Rp53,49 miliar

    Komisi VII (Bidang Energi, Riset, dan Media)

    Badan Standardisasi Nasional (BSN): Rp79,6 miliar dari total pagu Rp223,86 miliar TVRI: Rp455,7 miliar dari total pagu Rp1,52 triliun RRI: Rp170,9 miliar dari total pagu Rp1,07 triliun Kementerian Pariwisata: Rp603,8 miliar dari total pagu Rp1,48 triliun

    Komisi X (Bidang Pendidikan dan Kebudayaan)

    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp7,27 triliun dari total pagu Rp33,54 triliun Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Rp6,78 triliun dari total pagu Rp56,60 triliun Kementerian Kebudayaan: Rp1,09 triliun dari total pagu Rp2,37 triliun

    Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perencanaan Nasional)

    BPKP: Rp471,49 miliar dari total pagu Rp2,28 triliun Bappenas: Rp1 triliun dari total pagu Rp1,97 triliun LKPP: Rp49,6 miliar dari total pagu Rp166,71 miliar

    Total anggaran yang dipangkas dari seluruh kementerian dan lembaga adalah sekitar Rp158,12 triliun. ​

    Pemangkasan anggaran ini merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja negara yang dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan fiskal di tahun 2025. Meski berdampak pada pengurangan program di beberapa kementerian dan lembaga, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta memprioritaskan program yang paling mendesak.

    Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan nasional secara lebih optimal.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK dan Sejumah Kementerian Sepakati SKB Stranas PK

    Perkuat Pencegahan Korupsi, KPK dan Sejumah Kementerian Sepakati SKB Stranas PK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani surat keputusan bersama (SKB) dengan sejumlah kementerian dan lembaga dalam rangka memperkuat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Dalam tim nasional Stranas PK ini, KPK bertindak sebagai sekretaris nasional.

    Tim nasional Stranas PK terdiri dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementeriab PPN)/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kantor Staf Presiden (KSP), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB).

    “Fokus utama dalam strategi ini mencakup perizinan dan tata kelola, pengelolaan keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025).

    Untuk menjalankan strategi tersebut, telah ditetapkan 15 aksi pencegahan yang akan diimplementasikan sepanjang 2025. Aksi-aksi ini merupakan hasil evaluasi dari program Stranas PK periode 2023-2024 dan akan lebih didetailkan dalam pelaksanaannya.

    Tim nasional Stranas PK akan menjalani evaluasi setiap tiga bulan sekali. Selain itu, perkembangan pelaksanaan aksi pencegahan korupsi akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto setiap enam bulan.

    “Evaluasi triwulan pertama akan dilakukan di Kantor Staf Presiden. Data perkembangan aksi ini juga akan dilaporkan melalui aplikasi Jaga, yang dikelola oleh KPK,” jelas Setyo.

    Setyo menegaskan Stranas PK merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, yang mengesahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi.

    Ketua KPK juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komitmen semua kementerian dan lembaga untuk memastikan strategi ini berjalan efektif dan berdampak nyata dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.