Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Presiden lantik Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan Hinsa Siburian.

    Nugroho dilantik bersamaan dengan menteri dan kepala lembaga lainnya, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Prof Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, kemudian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.

    Kepala BSSN dilantik oleh Presiden berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BSSN.

    Dalam rangkaian prosesi pelantikan, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti membacakan sekaligus keputusan Presiden yang menjadi dasar pelantikan Kepala BSSN dan pejabat-pejabat baru lainnya.

    Penetapan Nugroho sebagai Kepala BSSN pun mulai berlaku pada tanggal dia dilantik oleh Presiden sore ini.

    Upacara pelantikan Mendiktisaintek dan Kepala BSSN serta pejabat lainnya diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan menteri dan sejumlah kepala dan wakil kepala badan.

    Usai pembacaan keputusan presiden dan daftar nama pejabat yang akan dilantik, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh jajaran pejabat baru yang dilantik sore ini.

    “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden yang diikuti para pejabat tersebut.

    Kemudian, rangkaian upacara dilanjutkan dengan acara penandatanganan berita acara oleh para pejabat baru itu, yang disaksikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Di Istana Negara, beberapa pejabat dan menteri Kabinet Merah Putih turut menghadiri upacara pelantikan sejumlah pejabat sore ini. Beberapa dari mereka, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Muhaimin Iskandar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Ada pula Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan ada juga Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, kemudian Kepala BIN M. Herindra, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • 4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    4 Prabowo "Reshuffle" Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi Nasional

    Prabowo “Reshuffle” Kabinet di Hari Ke-122 Pemerintahan, Lebih Cepat Dibanding Jokowi
    Penulis
     
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih pada Rabu (19/2/2025), bertepatan pada hari ke-122 pemerintahan Prabowo-Gibran yang dimulai pada 20 Oktober 2024.
    Reshuffle pertama yang dilakukan Prabowo ini lebih cepat dibandingkan perombakan perdana kabinet yang dilakukan Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo.
    Untuk diketahui, Jokowi baru melakukan
    reshuffle Kabinet
    Kerja pada 12 Agustus 2015 atau hari ke-296 sejak ia dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014.
    Ketika itu, Jokowi mencopot tujuh pejabat sekaligus yakni Darmin Nasution yang diangkat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, menggantikan Sofyan Djalil.
    Kemudian, Sofyan Djalil diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, menggantikan Andrinof Chaniago; Rizal Ramli diangkat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, menggantikan Indroyono Susilo.
    Lalu, Luhut Binsar Pandjaitan diangkat sebagai Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno; Thomas Lembong diangkat sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Rachmat Gobel.
    Kemudian, Pramono Anung diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto; serta Teten Masduki diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan.
    Pada periode kedua pemerintahannya, 2019-2024, Jokowi juga baru merombak susunan kabinetnya di hari ke-429, tepatnya pada 22 Desember 2020.
    Ketika itu, Jokowi melantik enam orang menteri, yakni Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang jadi tersangka korupsi.
    Kemudian, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan menggantikan Terawan Agus Putranto, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio.
    Lalu, Yaqut Cholil Quomas atau alias Gus Yaqut sebagai Menteri Agama mengganti Fachrul Razi, Wahyu Sakti Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo yang tersandung korupsi, serta M Lutfi menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan.
    Berbeda dengan Jokowi, Prabowo hannya mencopot satu orang menteri yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.
    Posisi Satryo digantikan Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto.
    Selain mencopot Mendikti Saintek, Prabowo juga melantik empat orang kepala lembaga pada reshuffle perdananya.
    Para pejabat itu adalah Muhammad Yusuf Ateh sebagai Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala BPKP,
    Kemudian, Amalia Adininggar Arumsari sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sonny Harry Budiutomo Harmadi sebagai Wakil Kepala BPS, dan Letjen Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Laksanakan Program Pengasuhan Anak, Kemendukbangga Rilis Kelompok Usia yang Masuk Kategori

    Laksanakan Program Pengasuhan Anak, Kemendukbangga Rilis Kelompok Usia yang Masuk Kategori

    JAKARTA – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol. Admin., Ph.D menyambut positif atas diterimanya Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN)/Bappenas sebagai salah satu indikator rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Di dalam indeks ini terdapat variabel yang menjadi fokus. Yaitu, hanya 14% orang tua mendampingi anak usia dini dalam penggunaan gadget/media sosial/internet (BPS, 2021); Hanya 69% anak usia dini berbincang-bincang/mengobrol dengan orang tua (BPS, 2021); Hanya 59% anak usia 6-23 bulan yang makan makanan beragam (BPS, 2023); dan Terbatasnya jumlah anak usia dini dari keluarga desil 1 s/d 4 yang memiliki akte lahir, jaminan kesehatan dan tinggal di rumah layak huni, terutama di NTT dan Papua.

    Sebagai upaya meningkatkan Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini, Kemendukbangga/BKKBN menggelar kegiatan Call to Action: Indeks. Pengasuhan Anak Usia Dini secara daring, belum lama ini.

    Ketika membuka kegiatan tersebut, Prof. Budi menyinggung tentang proyeksi jumlah dan persentase penduduk usia 0 sampai 9 tahun terhadap total jumlah penduduk yang mengalami penurunan sejak 2025, dan akan berlanjut hingga 2050.

    “Hal ini tentunya memiliki implikasi pada nilai anak dan pola pengasuhan yang tepat. Data ini dapat menjadi dasar dalam penentuan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk memastikan pengasuhan yang optimal dan mencapai Indonesia Emas,” ujar Prof. Budi.

    Sebagai dasar dalam penentuan kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga, menteri mengatakan bahwa Kemendukbangga/BKKBN telah melaksanakan Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2024. Pada pemutakhiran ini terdapat 75,6 juta keluarga yang terdata.

    Berdasarkan data ini, terdapat 12.926.644 keluarga balita yang terdiri dari 3.784.725 keluarga yang memiliki anak usia 0-23 bulan dan 9.141.919 keluarga yang memiliki anak usia 24-59 bulan. “Kelompok umur ini merupakan sasaran penting dalam pelaksanaan program pengasuhan yang kita laksanakan,” tutur Prof. Budi.

    Selain tercantum dalam Rancangan RPJMN 2025-2029, Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini juga telah tercantum dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kemendukbangga/BKKBN 2025-2029. Indeks ini terdiri dari lima dimensi yang diukur dengan 13 variabel. Adapun dimensi tersebut adalah kesehatan; gizi; stimulasi dini; pengasuhan resposif; serta keamanan dan keselamatan.

    Menurutnya, pada 2023 Indeks Pengasuhan Anak Usia Dini tercatat 54,31 dan meningkat pada 2024 menjadi 55,06. Indikasi target indeks ini tahun 2025 hingga 2029 menurut provinsi telah ditetapkan. Tahun 2029 indikasi target secara nasional sebesar 57,43.

  • Mitigasi Bencana, BNPB Tekankan Kebutuhan Data Realtime

    Mitigasi Bencana, BNPB Tekankan Kebutuhan Data Realtime

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut data real-time menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan bencana.

    Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan kebutuhan data terbagi saat mitigasi atau prabencana, serta kontingensi yang mencakup periode sesaat sebelum bencana hingga pascabencana.

    “Data ini biasanya berupa pemantauan fenomena alam, seperti perkiraan cuaca dan curah hujan, yang dikelola oleh institusi-institusi seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Badan Riset dan Inovasi Nasional,” kata Abdul, dikutip, Selasa (18/2/2025).

    Kendati demikian, lanjutnya, data tersebut masih bersifat prediktif dan belum sepenuhnya operasional untuk situasi darurat karena hanya mencerminkan fenomena tanpa informasi spesifik mengenai risiko yang ditimbulkan.

    Menurutnya, dibutuhkan data hazard yang lebih terperinci agar dapat diterapkan dalam tindakan konkret saat bencana selain data fenomena.

    Dalam kesempatan yang sama, Senior Academic Telkom University Miftadi Sudjai mengembangkan peringatan dini banjir rob berbasis teknologi kecerdasan buatan (AI) bernama Tide Eye.

    “Tide Eye dikembangkan sebagai solusi teknologi yang mampu memantau kondisi banjir rob secara real-time,” ujar Miftadi.

    Dia menjelaskan sistem Tide Eye bekerja dengan dua fungsi utama. Pertama, memonitor muara sungai untuk mengukur naik turunnya air akibat banjir rob. Kedua, mengawasi banjir akibat hujan dan luapan sungai.

    Data dari kedua sumber ini dikumpulkan tiap 15 menit, kemudian diproses dengan AI dan ditampilkan dalam bentuk grafik yang mudah dipahami.

    “Tidak hanya memberikan informasi, sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Satu Data Indonesia Kementerian PPN/Bappenas, Dini Maghfirra telah berkolaborasi dengan BNPB untuk mengembangkan Portal Satu Data Bencana guna menyediakan data yang lebih akurat dan dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam menangani bencana secara efektif.

    “Pemanfaatan data dalam mitigasi bencana sangat penting untuk meminimalkan korban jiwa dan kerugian materi,” ujarnya.

  • Viral Pejabat Pemkab Blitar Temani Rijanto-Beky ke Pelantikan di Jakarta, Ini Faktanya

    Viral Pejabat Pemkab Blitar Temani Rijanto-Beky ke Pelantikan di Jakarta, Ini Faktanya

    Blitar (beritajatim.com) – Beredar informasi di media social yang menyebutkan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar ikut mengantar Rijanto-Beky Herdihansah ke pelantikan di Jakarta. Dalam informasi yang diunggah oleh akun TikTok sisi.lain.blitar itu disebutkan bahwa para pejabat Pemkab Blitar itu melakukan pemborosan dengan mengantar Rijanto-Beky ke acara pelantikan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar.

    Dalam unggahan itu disebutkan sejumlah pejabat Pemkab Blitar seperti Sekda Blitar, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kesbangpol, hingga Kabag Prokopim ikut mengantar Rijanto-Beky ke pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Namun faktanya hal itu tidak benar.

    Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Kurdiyanto membantah hal itu. Kurdiyanto pun tidak berangkat ke Jakarta untuk mengantar Rijanto-Beky saat pelantikan sebagai Bupati-Wakil Bupati Blitar.

    “Ini saya di Blitar, mau persiapan rapat zoom dengan Kemendagri jadi saya tidak ke sana (pelantikan),” ucap Kurdiyanto, Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, Selasa (18/2/2025).

    Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Blitar, Herman Widodo menjelaskan bahwa dirinya ke Jakarta bukan dalam rangka untuk menemani Rijanto-Beky saja. Herman datang ke Jakarta juga karena ada rapat dengan Bappenas terkait sinkronisasi data.

    “Adapun Kominfo datang ke Jakarta selain ke pelantikan saya juga ke Bappenas terkait sinkronisasi data untuk kebutuhan satu data Indonesia, Statistik kan berkembang dan dinamis dan sata satu hal urgent untuk pemangku kebijakan dan info publik,” ungkap Herman.

    Sementara itu Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Umum Setda Blitar, Yudi Priyono membenarkan bahwa dirinya diberikan tugas untuk mendampingi Bupati-Wakil Bupati Blitar terpilih. Hal itu sudah sesuai aturan bahwa bagian Administrasi Umum memang melekat ke Bupati-Wakil Bupati terpilih.

    “Iya saya mendampingi karena kalau Bagian Administrasi Umum memang melekat,” ujarnya.

    Ketiga pejabat Pemkab Blitar tersebut pun enggan disebut melakukan pemborosan anggaran. Karena ketiganya pergi ke Jakarta untuk melaksanakan tugas. Para pejabat itu juga membantah mengikutkan istri mereka dalam perjalanan dinas ini. [owi/beq]

  • Indonesia Butuh Rp 13.032 Triliun Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Page 3

    Indonesia Butuh Rp 13.032 Triliun Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Demi mencapai itu diperlukan investasi dalam jumlah besar untuk mendorong produktivitas ekonomi. 

    Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Dedi Latip mengungkapkan berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia membutuhkan investasi sebesar Rp13.032 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

    “Dalam mencapai target tersebut perhitungan Bappenas diperlukan investasi PMDN dan PMA 13.032 triliun, ini cukup fantastis. Untuk 5 tahun ke depan dari periode 2025-2029 nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir,” kata Dedi dalam keynote speech pada acara SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, Selasa (18/2/2025).

    Peluang dan Insentif

    Dedi menambahkan, untuk menarik investasi besar, pemerintah menawarkan peluang di sektor hilirisasi sumber daya alam, energi baru dan terbarukan, ekonomi digital, hingga industri manufaktur berorientasi ekspor. 

    Selain itu, untuk mendorong investasi, pemerintah juga memberikan insentif seperti super tax deduction hingga 300 persen untuk riset dan pengembangan (R&D) serta 200 persen untuk pelatihan vokasi disiapkan untuk mendorong produktivitas industri.

    Dedi menuturkan, di sisi regulasi, pemerintah terus memperbaiki kemudahan berusaha  dan memperbaiki kebijakan turunan UU Ciptakerja.

    Pemerintah memperkuat kepastian hukum melalui penetapan Service Level Agreement (SLA) dan prinsip fiktif positif melalui revisi PP No 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

    “Pemerintah juga menyempurnakan sistem perizinan Online Single Submission (OSS) dan merevisi aturan terkait kepastian hukum bagi investor,” ujar Dedi.

     

  • BKPM Sebut Investasi Besar Diperlukan Capai Target Ekonomi 8 Persen

    BKPM Sebut Investasi Besar Diperlukan Capai Target Ekonomi 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan butuh realisasi investasi dalam jumlah besar untuk menunjang target pertumbuhan ekonomi di kisaran 8 persen. 

    Deputi Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dedi Latip mengungkapkan, investasi dalam jumlah besar ini akan menjadi stimulus untuk mendongkrak produktivitas ekonomi nasional. 

    “Artinya, untuk menuju 8 persen pertumbuhannya dalam lima tahun ke depan, diperlukan investasi dalam jumlah yang besar untuk mendorong produktivitas ekonomi,” ucap Dedi dalam acara SMBC Indonesia Economic Outlook di Kempinski Hotel, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Berdasarkan perkiraan yang dibuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), total investasi yang harus dikumpulkan oleh pemerintah sekitar Rp 13.000 triliun. Angka tersebut merupakan kombinasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 

    Jika dibandingkan dengan catatan realisasi investasi di satu dekade pemerintahan era Presiden Joko Widodo yakni 2014-2024, angka tersebut naik sebesar 143 persen. 

  • Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    Indonesia Butuh Investasi Rp13.032 Triliun untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap dibutuhkan kenaikan investasi hingga 143 persen jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

    Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dedi Latip mengatakan, dibutuhkan Penananaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 13.032 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Ini cukup fantastis untuk 5 tahun ke depan dari periode 2025 sampai 2029,” kata Dedi dalam acara Economic Outlook 2025 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Dedi mengatakan, nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi selama 10 tahun terakhir.

    “Nilai tersebut naik 143 persen dari capaian realisasi investasi 10 tahun terakhir. Artinya kita bisa lihat begitu cukup besar target dan harapan yang harus dicapai,” ujar Dedi.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, ia mengatakan ada beberapa peluang investasi di Indonesia yang ditawarkan. Pertama, dari sektor hilirisasi sumber daya alam.

    Dari bahan paparan Dedi, disebutkan bahwa Indonesia merupakan produsen nikel, minyak sawit, karet, ikan di dunia. RI juga produsen timah kedua, bauksit keenam, dan rumput laut kedua di dunia.

    Peta jalan industri hilir untuk 28 komoditas strategis memiliki potensi nilai investasi sebesar 618 miliar dolar Amerika Serikat (AS) hingga 2040.

    Sektor investasi kedua yang ditawarkan adalah energi baru dan terbarukan. Di sini, total potensinya mencapai sekitar 3.700 gigawatt (GW).

    3.700 GW itu terdiri dari solar sebesar 3.294 GW, angin 155 GW, hidro 95 GW, tidal 63 GW, bioenergi 57 GW, dan panas bumi 23 GW.

    Kapasitas terpasang saat ini baru sekitar 14 GW atau hanya kurang dari 1 persen dari potensi.

    Sektor investasi ketiga yang ditawarkan adalah ketahanan pangan. Pada 2023, RI menempati posisi keenam dalam pendapatan pasar makanan terbesar di dunia sebesar 233 miliar dolar AS.

    Mega proyek yang sedang berlangsung saat ini meliputi perkebunan padi, industri gula, dan industri bioetanol di Papua Selatan.

    Sektor investasi keempat adalah kesehatan yang meliputi farmasi dan alat kesehatan.

    Indonesia diproyeksikan memiliki pertumbuhan pengeluran kesehatan dari 2024 sebesar 49 miliar dolar AS menjadi 78 miliar dolar AS pada 2030.

    Lalu, sektor investasi di bidang kesehatan juga ditawarkan karena defisit bahan farmasi aktif dan alat kesehatan.

    Sektor investas kelima adalah pendidikan. Indonesia disebut menawarkan super tax deduction untuk investasi dalam kegiatan vokasi/pelatihan.

    Lalu, ada juga Kawasan Khusus Ekonom (KEK) di bidang pendidikan dan sudah ada tiga model Foreign Direct Investment (FDI) di perguruan tinggi.

    Sektor investasi keenam adalah ekonomi digital, termasuk pusat data.

    Pada 2025, nilai ekonomi digital RI diperkirakan mencapai 130 miliar dolar AS, di mana angka ini mewakili 44 persen Asia Tenggara. Pada 2030, diperkirakan mencapai 360 miliar dolar AS.

    Sektor investasi ketujuh adalah semikonduktor. Potensi untuk mengembangkan ekosistem semikonduktor mulai dari pertambangan, pengolahan, pembuatan wafer, hingga fabrikasi semikonduktor.

    Lalu, meningkatnya permintaan dari industri elektronik dan otomotif dalam negeri, serta industri global.

    Sektor investasi kedepalan adalah Ibu kota Nusantara (IKN). Ada peluang investasi di sini meliputi perumahan, komersial, pendidikan, transportasi, rumah sakit, telekomunikasi, energi terbarukan, hotel, dan pariwisata.

    Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif antara lain tax holiday hingga 30 tahun dan hak bercocok tanam (HGU) selama 95 tahun bagi investor yang menanamkan modal di IKN.

    Sektor investasi kesembilan adalah industri manufaktur berorientasi ekspor.

    Indonesia disebut berpotensi menjadi hub regional dengan sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar dan berkembang, lokasi strategis, dan infrastruktur pendukung.

  • Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Menunggu Gebrakan ‘Santri’ Bupati-Wakil Bupati Garut Periode 2025-2030, Berikut Profilnya

    Liputan6.com, Garut – Kontalasi pesta demokrasi Pilkada Garut 2024, Jawa Barat, 27 November tahun lalu, menghasilkan pemimpin baru Abdusy Syakur Amin-Luthfianisa Putri Karlina (Santri), sebagai Bupati-Wakil Bupati Garut terpilih periode 2025-2030.

    Lembaran baru pembangunan Garut untuk lima tahun ke depan ada di pundak mereka. Rencananya jika tidak ada aral melintang, Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pelantikan secara serentak di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025), yang dilanjutkan retreat di Magelang. Berikut profil singkat keduanya.

    Bupati Garut Abdusy Syakur Amin

    Terlahir dari kalangan akademisi tulen, sifat kepemimpinan Abdusy Syakur Amin (ASA) memang terbentuk secara alami di lingkungan pesantren Al-Musadaddiyah sejak dini. Gemblengan langsung sang kakek Prof Dr Anwar Musaddad, Wakil Rais Am PBNU saat itu, memberikan wawasan luas bagi Syakur, panggilan akrabnya, membuka diri terhadap cakrawala dunia, termasuk dunia politik, yang akan menjadi bekal berharga dalam membangun negeri di kemudian hari.

    Darah Syakur memang tidak bisa lepas dari dunia pesantren, selain Almagfurllah Anwar Musaddad dari trah sang ibu, warisan gen DNA pesantren dari ulama besar di Indonesia mengalir deras dari sang ayah Prof Cecep Syarifuddin, yang merupakan salah satu putra KH Tubagus Muhammad Falak, salah seorang ahli falak atau perbintangan tanah air, yang sejak lama menjadi salah satu panutan para kiyai atau ulama di Jawa Barat bahkan Indonesia.

    Suasana keterbukaan dalam menyampaikan pendapat di lingkungan pesantren, menjadi hal biasa dihadapi Syakur, saat menghadapi dinamika kehidupan bermasyarakat. Hal itu pula yang akhirnya membentuk karakter asli Syakur, menjadi lelaki tegas, tangkas dan bertanggung jawab, namun tetap humanis layaknya santri di pondok.

    Pendidikan Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU.

    1. Sekolah Dasar (SD) Negeri Kiansantang Garut, lulus 1980

    2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Garut, lulus 1983

    3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Bandung, lulus 1986

    4. Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB) lulus 1992

    5. Magister Industrial engineering and Management Asian Institute Technology, Bangkok, Thailand lulus 1994

    6. Doktor Economic Development, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia lulus 2011

    7. Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXI Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS) RI lulus 2017

    Kursus ataupun Diklat yang Pernah Diikuti :

    1. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) 100 jam Institut Teknologi Bandung 1986

    2. Pendidikan dan Latihan Dasar, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1988

    3. Kursus Pelatih, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I, Institut Teknologi Bandung 1989 4. Kursus Dinas Staff, Resimen Mahasiswa Mahawarman, Batayon I Institut Teknologi Bandung 1989

    5. Teaching Improvement Workshop Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 1998

    6. Pelatihan Pimpinan Perguruan Tinggi (UNI-STAFF) Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia 2005

    7. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, mendapatkan Sertifikat L4 dari LPJB BAPPENAS, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Airlangga 2010

    8. Diklat Kepemimpinan Nasional, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) tahun 2017

    9. Pelatihan Assesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    10. Sertifikasi Kompetensi dalam Pengelolan Sumber Daya Manusia Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) 2019

    Riwayat Organisasi:

    1. Ketua KONI Kabupaten Garut (2018 – 2022), (2022 – Sekarang)

    2. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Garut (2016 – Sekarang)

    3. Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Garut (2016 – sekarang),

    4. Ketua Yayasan Al-Musaddadiyah (2022 – Sekarang)

    5. Ketua Paguyuban Pasundan Kab. Garut (2020 – Sekarang)

    6. Ketua Ikatan Alumni SMPN 2 Garut (2016 – Sekarang)

    7. Anggota Dewan Penasehat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Jawa Barat (2018 – Sekarang)

    8. Koordinator Kerjasama DPP Korps Mahawarman Indonesia (2021 – Sekarang)

    9. Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Kab. Garut (2008 – 2020)

     

     

  • Menteri PPN: Adopsi kebijakan inovatif menjaga momentum pertumbuhan

    Menteri PPN: Adopsi kebijakan inovatif menjaga momentum pertumbuhan

    Tantangan ini membuat kita semakin penting untuk mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data….

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan tantangan di dunia global membuat Indonesia semakin penting mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Beberapa tantangan tersebut mencakup ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, inflasi meningkat, gangguan rantai pasokan, serta kebijakan ekonomi dari negara-negara seperti AS yang menambah kompleksitas lebih lanjut terhadap trajektori pertumbuhan Indonesia.

    “Tantangan ini membuat kita semakin penting untuk mengadopsi kebijakan yang inovatif, adaptif, dan berbasis data untuk mempertahankan momentum pertumbuhan Indonesia,” katanya dalam Public Lecture Moving Towards 8% Growth for Indonesia, di Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan itu, Bappenas mengundang Profesor Ricardo Hausmann yang merupakan mantan Menteri Perencanaan Venezuela untuk mendapatkan wawasan dan perspektif terkait cara agar Indonesia dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, meskipun menghadapi tantangan global yang kompleks.

    Pada tahun 2017, Ricardo sempat mengisi kuliah umum di Indonesia terkait pendekatan baru untuk strategi pembangunan nasional dan mengidentifikasi kendala paling mengikat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Studi itu mengungkapkan, kendala paling mengikat di tanah air adalah regulasi dan kelembagaan yang berkontribusi terhadap stagnasi pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

    “Temuan tersebut berperan penting dalam membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di mana diagnostik pertumbuhan diadopsi sebagai bagian dari strategi pembangunan kita,” ujar dia.

    Memasuki era RPJMN 2025-2029, salah satu target paling ambisius Indonesia dalam rencana ini adalah mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan dan inklusif sebesar 8 persen.

    Sasaran itu pada dasarnya untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia, serta memastikan ketahanan ekonomi jangka panjang Indonesia.

    “Kita telah mengembangkan kerangka strategi 8 plus 1 untuk percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Rachmat.

    Delapan strategi tersebut adalah peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan, industrialisasi (hilirisasi) sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan; ekonomi biru dan ekonomi hijau; pariwisata dan ekonomi kreatif; perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi; transformasi digital; lalu investasi (foreign direct investment) berorientasi ekspor dan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Kemudian juga belanja negara untuk produktivitas melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, lumbung pangan nasional dan desa, sekolah unggul, hilirisasi lanjutan, electric vehicle, dan lain-lain.

    Adapun langkah kebijakan yang dilakukan adalah deregulasi perizinan, kesinambungan fiskal yang didukung oleh Kementerian Keuangan, serta kebijakan moneter pro-growth.

    Dalam satu makalah yang dibuat Profesor Hussman, ujarnya lagi, negara-negara mengembangkan keunggulan komparatif mereka.

    Misalnya adalah Turki yang dulu mengekspor minyak zaitun, tetapi saat ini mengekspor mobil hingga elektronik.

    Turki disebut mengekspor banyak produk yang tidak hanya terkait produk pertanian.

    Mereka dinilai membuka banyak produksi yang dapat bersaing dengan negara lain.

    “Setiap negara memiliki peluang uniknya sendiri, dan Indonesia juga membentuk peluang uniknya sendiri, dan kami ingin belajar dari hal ini dari sisi Anda (Profesor Hussman),” kata Kepala Bappenas itu pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025