Kementrian Lembaga: Bappenas

Bisnis.com, JAKARTA — Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, meyakini pemerintah bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun depan atau 2026.

Hashim bahkan mengklaim pertumbuhan ekonomi 8% merupakan angka paling minimal. Menurutnya, berbagai program unggulan pemerintah akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Saya semakin optimistis kita akan melampaui 8%. Mungkin bukan tahun ini, tetapi sudah pasti tahun depan,” ujar Hashim dalam acara CNBC Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

Pendiri Arsari Group itu mengaku sudah menerima perhitungan Bappenas terkait efek program makan bergizi gratis (MBG) ke perekonomian. Dia mengaku pertambahan anggaran program MBG menjadi Rp171 triliun pada tahun ini akan menambah pertumbuhan ekonomi 1,9%.

Alasannya, karena belanja program MBG Rp171 triliun akan masuk ke sektor riil. Hashim meyakini pelaku UMKM, petani, hingga peternak akan menerima manfaatnya karena program MBG memerlukan sayur-sayuran, daging ayam, susu, hingga 82 juta butir telur per hari.

Tidak hanya itu, dia meyakini program pembangunan tiga juga rumah per tahun juga akan berdampak positif ke pertumbuhan ekonomi. Hashim mengaku sudah berbicara dengan konsultan asing yang tak disebutkan namanya, yang mana mereka memprediksi program 3 juta rumah akan menambah pertumbuhan ekonomi hingga 2%—3%.

Oleh sebab itu, elite Partai Gerindra itu percaya diri program MBG dan perumahan bisa menambah pertumbuhan ekonomi sekitar 4%. Artinya, jika baseline-nya 5% maka tambahan dari program MBG dan perumahan membuat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 9%.

“Tapi oke lah, kita pangkas lagi. Jangan terlalu optimistis. ‘Too good to be true, Hashim, too good for everybody,’ No, it’s not. It’s realistic, tetapi oke. Oke, itu sudah 8%, enggak usah sebut 9%,” ujar Hashim.

Bahkan, sambungnya, angka tersebut belum mencakup 15 mega proyek yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ahli yang tidak disebutkan namanya memperkirakan berbagai proyek tersebut akan menambah 1% pertumbuhan ekonomi.

Lalu, ada program food estate alias lumbung pangan dan konektivitas internet. Hashim mengaku McKinsey sudah melakukan perhitungan, jika pemerintah berhasil menyediakan internet murah dma berkualitas untuk setiap 10% populasi Indonesia maka pertumbuhan ekonomi bisa bertambah 0,7%-1,3% per tahun.

“Itu sudah 10%—11% [pertumbuhan ekonominya]. So, ini adalah kesempatan bagi kita. Saya semakin optimistis. Kalau ada lagi yang mau debat mengenai angka, kita debat, tetapi kita semakin optimistis,” tutupnya.

Pengamat Ragu Pertumbuhan Ekonomi 8% Bisa Tercapai 2026

Sementara itu, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono mengaku bingung dengan kepercayaan diri pemerintah bahwa program unggulan seperti makan bergizi gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

Riandy menjelaskan ekonomi tumbuh apabila terjadi pertumbuhan empat komponen utama yaitu konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor-impor. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, sambungnya, butuh dorongan yang besar di berbagai komponen tersebut.

Oleh sebab itu, Riandy menjelaskan bahwa perlu ada stimulus baru. Dia melihat pemerintah menyiapkan stimulus itu dari program makan bergizi, 3 juta rumah, hingga pembentukan BPI Danantara.

Masalahnya, berbagai program tersebut masih dibiayai oleh anggaran yang sudah ada. Caranya, dengan efisien anggaran dalam APBN sehingga terjadi relokasi uang dari pos satu ke pos lainnya.

Artinya, komponen belanja pemerintah notabenenya tidak berubah namun cuma realokasi. Dengan demikian, tidak ada stimulus baru.

“Kedua, belum tentu dengan alokasi yang baru ini, alokasinya lebih menciptakan multiplier [efek penggandaan] yang lebih tinggi,” jelas Riandy dalam media briefing CSIS di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

Dia mencontohkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisien anggaran Rp306 triliun untuk belanja perjalanan dinas, infrastruktur padat karya, dan sejenisnya. Kemungkinan, sambungnya, hasil efisiensi tersebut sebagian dialokasikan untuk pembiayaan program makan bergizi.

Di satu sisi, jasa katering dan sektor pertanian berpotensi terdorong. Di sisi lain, sektor pariwisata yang relatif padat karya juga berpotensi terdampak negatif karena efisien anggaran.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyatakan hasil efisien senilai Rp300 triliun akan dikelola oleh BPI Danantara. Pemerintah ingin Danantara membantu investasi ke sektor yang menjadi perhatian utama pemerintah seperti pangan, energi, hingga hilirisasi.

Riandy pun melihat Danantara nantinya akan banyak berinvestasi ke industri dalam negeri. Masalahnya, dia khawatir muncul efek crowding out atau berkurangnya investasi sektor swasta di sektor riil karena sudah diambil alih pemerintah.

“Kalau dia men-crowd out investasi swasta, malah ini akan melemahkan [komponen] investasinya itu sendiri,” jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, jika Danantara memutuskan untuk melakukan investasi di luar negeri maka uang beredar di dalam negeri akan berkurang. Akibatnya, komponen belanja pemerintah atau bahkan komponen konsumsi rumah tangga juga melemah.

Riandy pun meragukan berbagai program unggulan pemerintahan Prabowo dan pembentukan Danantara belum akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan masih akan bertahan di kisaran 5%.

“Agak susah dimasukkan nalar bahwa dengan kondisi seperti ini, growth-nya [pertumbuhannya] bisa lebih kencang, bahkan nambah 2%—3%,” tutupnya.