Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Barelang di Kepulauan Riau Jadi Kawasan Percontohan Transmigrasi Terintegrasi Ekonomi – Halaman all

    Barelang di Kepulauan Riau Jadi Kawasan Percontohan Transmigrasi Terintegrasi Ekonomi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) sedang menyiapkan wilayah Batam, Rempang, dan Galang atau yang dikenal Barelang di Kepulauan Riau (Kepri) sebagai kawasan percontohan transmigrasi terintegrasi.
     
    Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, Barelang akan menjadi etalase keberhasilan program transmigrasi dengan mendatangkan investasi hingga Rp200 triliun dari pembangunan pabrik kaca karena komoditas unggulan di Rempang ialah pasir silika.

    “Dalam waktu dekat kami akan melakukan pilot project menjadikan Rempang sebagai salah satu kawasan transmigrasi terintegrasi ekonomi,” kata Iftitah dalam keterangannya, Minggu (16/3/2025).

    Ia menyebut, Kementrans terus berupaya mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. 

    Iftitah menegaskan, fokus transformasi transmigrasi saat ini ialah pada pembangunan kewilayahan transmigrasi terintegrasi ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan transmigrasi.

    Melalui sinkronisasi dan koordinasi dengan Bappenas, Iftitah berupaya memastikan program-program yang dijalankan selaras dengan pembangunan nasional.

    Selain itu, lanjutnya, fokus dalam transformasi transmigrasi saat ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan potensi ekonomi lokal melalui penguatan konektivitas antar daerah.

    “Harapannya terwujudnya kawasan transmigrasi yang mandiri dan berkelanjutan, peningkatan kontribusi terhadap perekonomian nasional, dan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.

    Lewat sinkronisasi dan koordinasi dengan Bappenas ini, ia bilang, Kementrans ingin menunjukkan keseriusan  dalam mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai salah satu pilar pembangunan nasional.

    Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang terkoordinasi, ia berharap kawasan transmigrasi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyampaikan, transmigrasi bisa menjadi model pembangunan ekonomi mendatang dalam pengembangan kawasan dan pembangunan nasional. 

    Ia juga memandang, transmigrasi dengan paradigma baru bukan hanya menarik warga yang tidak punya rumah tapi bisa menarik para akademis untuk turun langsung mengembangkan kawasan melalui program Transmigrasi Patriot.

    “Apa pun prinsipnya, yang membuat percepat program, segera lakukan dan laksanakan, model baru konsep transmigrasi yang dikembangkan Menteri Iftitah sangat cerdas dan perlu diapresiasi,” kata Rachmat.

    “Membangun kawasan, ekosistem baru meningkatkan kesejahteraan, harus ditindaklanjuti, tidak hanya rumah, tempat bekerja, harus ada tempat pendidikan, layanan kesehatan, tempat rekreasi untuk warganya itu merupakan pembangunan nasional yang berkelanjutan yang bisa diimplementasikan di kawasan transmigrasi,” tambahnya.

  • 130 Hari Kerja, Ini Daftar Kebijakan Strategis yang Dikeluarkan Prabowo

    130 Hari Kerja, Ini Daftar Kebijakan Strategis yang Dikeluarkan Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA– Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengelurkan sejumlah kebijakan dalam 130 hari pertama kepemimpinannya yang diharapkan berdampak langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.

    Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sudah berjalan yang diharapkan dapat menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan dan mempercepat pembangunan ekonomi. 

    Salah satu program unggulan yang telah berjalan adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam empat bulan pertama, lanjutnya, program ini telah dilaksanakan di 38 provinsi dan menyediakan asupan nutrisi harian bagi dua juta penerima manfaat. 

    Jumlah tersebut, kata Hasan akan terus ditingkatkan hingga mencapai target 82,9 juta penerima. Mengingat, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), MBG diprediksi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,86% dan memberikan dampak ekonomi sebesar Rp14,61 triliun pada 2025. 

    “Program ini juga berkontribusi terhadap sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan meningkatkan permintaan bahan pangan lokal,” ucapnya lewat rilisnya, Minggu (16/3/2025) 

    Selain MBG, pemerintah juga meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sejak 10 Februari 2025. Hingga kini, lebih dari 527.000 orang telah terdaftar sebagai calon penerima manfaat, dengan rata-rata pendaftaran mencapai 41.000 orang per hari. Sebanyak 7.605 puskesmas di 482 kabupaten/kota telah berpartisipasi dalam program ini, memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat secara lebih luas.

    Selain menyejahterakan rakyat, Hasan menekankan bahwa Kabinet Merah Putih juga menaruh perhatian besar pada penguatan dunia usaha. Menurutnya, pemerintah terus mendorong hilirisasi industri sebagai strategi utama untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. 

    Prabowo, kata Hasan, menegaskan bahwa agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8%, hilirisasi sumber daya alam harus menjadi prioritas. 

    Sebagai bagian dari strategi ini, pemerintah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mengelola aset BUMN secara optimal, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada investor asing dalam pembiayaan proyek-proyek strategis. 

    “Dengan Danantara sebagai penyedia modal hilirisasi, sektor swasta, khususnya anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), diharapkan dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek strategis yang bankable,” katanya.

    Jika hilirisasi berjalan sesuai rencana, dia optimistis bahwa efek berantai yang dihasilkan sangat besar. Hilirisasi nikel diperkirakan menciptakan 180.000 lapangan kerja baru, sementara hilirisasi tembaga dan bauksit masing-masing berpotensi menyerap 150.000 dan 229.000 tenaga kerja.

    Di sektor pendidikan, Hasan melanjutkan bahwa pemerintah telah mencanangkan pembangunan Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat, serta renovasi lebih dari 10.000 sekolah guna meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.

    Di bidang kesehatan, dalam dua tahun ke depan, 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan ditingkatkan dari tipe D ke tipe C dengan fasilitas yang lebih modern.

    Hasan melanjutkan bahwa Presiden Prabowo juga meluncurkan program 70.000 Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari Asta Cita. Program ini bertujuan agar desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan solusi terhadap tantangan ekonomi global.

    “Koperasi ini akan mengelola berbagai kebutuhan masyarakat desa, termasuk distribusi sembako, layanan kesehatan, simpan pinjam, hingga logistik dan cold storage bagi nelayan,” ujarnya.

    Dalam konteks global yang penuh ketidakpastian akibat krisis ekonomi dan geopolitik, dia menyebut bahwa Indonesia tetap menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi stabil dan prospek cerah. 

    Dengan stabilitas politik yang terjaga dan kebijakan ekonomi yang inklusif, pemerintahan Prabowo menegaskan bahwa Indonesia adalah kabar baik bagi dunia.

    Tak hanya itu, Hasan percaya Indonesia saat ini cahaya di tengah kegelapan dunia. Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Timur Tengah sedang dilanda krisis multidimensi. Persekutuan dengan Amerika Serikat berubah drastis menjadi perang tarif yang hanya akan mengundang lebih banyak retaliasi atau aksi balas. 

    “Indonesia bisa dikatakan sebagai good news atau hope bearer of the world, karena Indonesia netral berteman dengan semua. Di dalam negeri, politik Indonesia stabil berkat terjaganya kerukunan. Pertumbuhan ekonomi kita menjadi salah satu yang stabil dan tumbuh dengan solid di dunia,” pungkas Hasan.

  • Bapanas Ingatkan Gen Z Soal Dampak Bahaya Pemborosan Pangan

    Bapanas Ingatkan Gen Z Soal Dampak Bahaya Pemborosan Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut perilaku pemborosan pangan bisa mengancam ketahanan pangan nasional.

    Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas Nita Yulianis menuturkan bahwa upaya menurunkan pemborosan pangan menjadi tantangan bagi Indonesia. Pasalnya, kata dia, dampak dari pemborosan pangan bersifat multiaspek.

    Nita menjelaskan bahwa pemborosan pangan tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga berimbas pada ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu, menurutnya, upaya untuk menurunkan perilaku pemborosan pangan menjadi perhatian semua pihak.

    “Berbagai riset baik skala global maupun nasional menunjukkan bahwa perilaku pemborosan pangan berdampak buruk pada ketahanan pangan kita, bahkan juga pada lingkungan dan ekonomi,” kata Nita dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (16/3/2025).

    Nita menilai generasi muda, khususnya milenial dan gen Z, memiliki peran penting dalam menciptakan kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab untuk menurunkan angka pemborosan pangan.

    Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) pada 2011, secara global sepertiga dari pangan yang diproduksi atau 1,3 miliar ton pangan terbuang.

    Bahkan, di Indonesia sendiri, data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2021 mencatat timbulan susut dan sisa pangan (SSP) mencapai 23–48 juta ton per tahun. Angkanya setara dengan 115–184 kilogram per kapita per tahun.

    Mengacu data tersebut, jika pangan tersebut diselamatkan dapat memberi makan 61–125 juta orang, atau 29–47% dari total populasi Indonesia. Serta, dampak terhadap lingkungan berkontribusi terhadap 7,29% emisi gas rumah kaca. Selain itu, secara ekonomi, kehilangan pangan ini diperkirakan mencapai Rp213–551 triliun per tahun.

    Teranyar, selama 2024, sekitar 1.298,7 ton pangan terselamatkan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui kolaborasi dengan berbagai penggiat pangan.

    Lebih lanjut, Nita menyampaikan bahwa Bapanas berkomitmen untuk menyelamatkan pangan melalui dua pendekatan utama. Rinciannya, mencegah pemborosan pangan melalui penetapan kebijakan dan sosialisasi/promosi/advokasi. ”Dan fasilitasi aksi penyelamatan pangan berkolaborasi dengan mitra donatur dan bank pangan/penggiat penyelamatan pangan,” pungkasnya.

  • PCO: 130 hari Kabinet fokus pada rakyat dan kembangkan dunia usaha

    PCO: 130 hari Kabinet fokus pada rakyat dan kembangkan dunia usaha

    Jakarta (ANTARA) – Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) menyebutkan selama 130 hari Kabinet Merah Putih (KMP) pimpinan Presiden RI Prabowo Subianto fokus pada kebijakan strategis untuk kesejahteraan rakyat serta mengembangkan dunia usaha.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyebutkan kebijakan-kebijakan yang telah dihasilkan selama hampir empat bulan terakhir itu terbukti memberikan efek berganda bagi lapisan masyarakat.

    “Masyarakat menerima manfaat secara langsung dan dunia usaha mendapat peluang berperan besar dalam pembangunan. Kebijakan Presiden Prabowo bermanfaat ganda, menghasilkan dua keuntungan sekaligus,” kata Hasan.

    Sekitar empat bulan, beberapa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sudah berjalan. Program perdana yang dilakukan adalah Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di 38 provinsi.

    Program ini berjalan dengan dukungan lebih dari 750 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah ada dan terus ditambah untuk bisa mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

    Bappenas telah menyatakan MBG dapat menyumbang 0,86 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia. Beberapa lembaga riset ekonomi memperkirakan tahun 2025, MBG diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 0,06 persen atau sebesar Rp14,61 triliun.

    Dampak lain MBG meliputi perputaran ekonomi di desa, MBG akan meningkatkan permintaan bahan baku seperti beras, telur, ikan, dan daging ayam, yang memberikan peluang bagi petani, peternak, dan nelayan lokal untuk meningkatkan produksi mereka.

    MBG juga akan menggerakkan sektor jasa seperti katering, logistik, dan transportasi juga akan terdorong karena adanya peningkatan kegiatan ekonomi yang terkait dengan MBG.

    Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia periode 2024-2029 pun sudah menyatakan fokus dukungannya menjalankan program percepatan (Quick Win) termasuk dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG).

    Program lain yang tak kalah terbukti diminati masyarakat sejak diluncurkan pada 10 Februari 2025 yakni Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Dalam kurun waktu satu bulan lebih, sudah ada 527.000 orang terdaftar sebagai calon penerima kado ulang tahun dari negara ini.

    Dengan lebih dari 41.000 pendaftar per hari, sebanyak 7.605 puskesmas di seluruh Indonesia telah melaksanakan program ini di 482 kabupaten/kota.

    Selanjutnya, program prioritas yang dinilai para pengusaha Indonesia menjadi penting ialah terkait dengan hilirisasi serta efisiensi anggaran baik di tingkat nasional dan daerah.

    Hasan menyebutkan untuk hilirisasi menjadi program prioritas yang sudah menjadi komitmen Presiden Prabowo dari pemerintahan sebelumnya karena dinilai mampu mendukung cita-cita ekonomi Indonesia yang diharapkan bertumbuh hingga 8 persen.

    “Hilirisasi sumber daya alam yang strategis adalah peluang terbesar, dimana dukungan para pengusaha juga menjadi sangat strategis,” kata Hasan.

    Untuk itu dapat mewujudkan hilirisasi, dengan segera Presiden RI Prabowo Subianto bersama KMP meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Badan yang dibentuk untuk mengelola dana yang merupakan aset BUMN sehingga dana tersebut bisa digunakan untuk program strategis seperti hilirisasi dan program strategis lainnya. Eksistensi Danantara diyakini memungkinkan Indonesia memiliki kemandirian pada pendanaan proyek strategis.

    “Presiden sudah mengatakan kalau Danantara yang menyediakan modal hilirisasi, para pengusaha seperti anggota Kadin, harus bersiap, gabung dan dukung business plan-nya yang bankable,” ujar Hasan.

    Jika program hilirisasi berjalan, maka dampak berganda juga akan tercipta seperti hadirnya penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

    Contohnya untuk hilirisasi nikel diproyeksikan dapat menciptakan 180.000 lapangan kerja baru, demikian pula dengan hilirisasi tembaga yang diperkirakan mampu menyerap 150.000 lapangan kerja.

    Kemudian dalam menggerakkan usaha dari desa, Presiden mencanangkan membangun 70.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk menjadi entitas koperasi modern untuk mengelola berbagai kebutuhan masyarakat desa, mulai dari sembako, simpan pinjam, logistik hasil tani, hingga cold storage bagi nelayan.

    “Koperasi betul-betul hadir sebagai motor penggerak ekonomi desa. Tapi koperasi desa dalam mengembangkan usahanya, pasti butuh dunia usaha, baik itu untuk pendampingan ataupun sebagai mitra,” katanya.

    Rencana-rencana lainnya yang sudah terlihat kepastiannya di masa mendatang ialah terkait dengan bidang pendidikan. Pemerintah telah memastikan pembentukan Sekolah Unggulan, Sekolah Rakyat, dan renovasi lebih dari 10 ribu sekolah.

    Lalu dari bidang kesehatan, tak berhenti pada program PKG, Kabinet Mertah Putih juga merencanakan bahwa dalam dua tahun ke depan, kapasitas layanan 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan naik kelas dari tipe D menjadi tipe C dan akan diperlengkapi memiliki sarana dan alat kesehatan yang lebih modern.

    “Dapat dipastikan semua quick win, atau PHTC membuka ruang terlibatnya kalangan pengusaha untuk memajukan Indonesia,” kata Hasan.

    Semua capaian tersebut kata Hasan masih akan terus berkembang sejalan dengan pesan Presiden Prabowo dalam taklimat terbarunya yang meminta para pejabat publiknya untuk tidak berpuas diri dan justru semakin semangat untuk menghadirkan lebih banyak kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

    Menurutnya,anggota-anggota KMP memahami pesan tersebut dan ke depannya akan terus menciptakan kebijakan dan program yang nantinya dapat membawa Indonesia mencapai cita-citanya untuk menjadi Indonesia dengan masa depan cerah yaitu Indonesia Emas 2045.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tak Masuk PSN, Bagaimana Nasib Proyek 2 Tol Terpanjang?

    Tak Masuk PSN, Bagaimana Nasib Proyek 2 Tol Terpanjang?

    Jakarta, Beritasatu.com – Kabinet Merah Putih masih belum menentukan status proyek dua tol terpanjang, yakni Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci). Kedua proyek tersebut tidak termasuk dalam daftar 77 PSN yang dirilis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) M Zainal Fattah menyatakan, dalam Kabinet Merah Putih tidak ada PSN untuk proyek jalan tol. Meski demikian, Kementerian PU masih melakukan sinkronisasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas RPJMN.

    “Sampai sekarang, belum ada keputusan terkait pencabutan atau kelanjutan PSN jalan tol. Saat ini, kami masih melakukan sinkronisasi, karena ada PSN yang tercantum dalam RPJMN, sementara di sisi lain, ada juga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian,” ujar Zainal di kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

    Zainal menambahkan bahwa proses konsolidasi masih berlangsung terkait proyek dua tol terpanjang itu. Pembahasan mengenai PSN ini juga akan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Keputusan mengenai kelanjutan PSN yang dimulai pada era Presiden Jokowi berada di tangan Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Zainal menegaskan bahwa proyek Tol Getaci dan Gilimanuk-Mengwi akan diperlakukan sama dengan PSN lainnya setelah keputusan final dibuat.

    “Jika regulasi memungkinkan dan keputusan sudah ada, tentu kami akan melanjutkan proyek. Namun, jika statusnya masih belum jelas, maka kami akan menunggu agar tidak ada pihak yang dirugikan,” ujarnya.

    Zainal menjelaskan bahwa pembangunan kedua jalan tol tersebut sebelumnya terkendala pada tahap lelang. Pemrakarsa proyek mengundurkan diri, sehingga lelang harus dilakukan ulang beberapa kali.

    Namun hingga kini, belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai proses lelang kedua proyek tersebut. Untuk Tol Gilimanuk-Mengwi, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sempat mengumumkan penundaan lelang hingga ada pemberitahuan lebih lanjut.

    Penundaan lelang ini juga berkaitan dengan upaya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Dikabarkan bahwa kedua proyek ini akan dievaluasi kembali karena membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar dari pemerintah.

    “Kami terus mengevaluasi proyek ini karena membutuhkan dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya melaporkan kepada Pak Menteri (Dody Hanggodo) bahwa jika terdapat kebutuhan anggaran yang besar dari pemerintah, maka proyek tersebut harus dievaluasi terlebih dahulu,” ujar Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, Tol Getaci dirancang sebagai proyek jalan tol terpanjang di Indonesia dengan panjang total 206,65 km dan estimasi anggaran Rp 56,2 triliun.

    Namun, karena kegagalan lelang, pemerintah memutuskan untuk memangkas prioritas pembangunan menjadi hanya sampai Ciamis, sepanjang 108 km dengan anggaran Rp 37,64 triliun. Belakangan, muncul wacana untuk memangkasnya lebih lanjut hingga hanya mencapai Tasikmalaya.

    Sementara itu, Tol Gilimanuk-Mengwi digadang-gadang sebagai jalan tol terpanjang di Bali. Namun, proyek ini dikhawatirkan mangkrak karena belum mendapat investor. Pemerintah telah beberapa kali membuka lelang, tetapi belum berhasil mendapatkan pemenang.

    Proyek jalan tol terpanjang yang mencapai 96,68 km ini direncanakan melintasi tiga kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa. Pembangunannya akan dibagi menjadi tiga seksi, mulai dari Seksi 1 yang menghubungkan Gilimanuk hingga Pekutatan sepanjang 53,6 km, kemudian berlanjut ke Seksi 2 yang menghubungkan Pekutatan hingga Soka sepanjang 24,3 km, dan terakhir Seksi 3 yang menghubungkan Soka hingga Mengwi dengan panjang 18,9 km.
     

  • Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah merilis daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Di dalamnya, tidak tercantum Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).

    Kedua jalan tol terpanjang di Jawa dan Bali itu dulunya masuk ke dalam jajaran PSN era pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun di era Jokowi sendiri, PSN jalan tol tembus hingga lebih dari 30 proyek. Namun di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, hanya ada empat PSN jalan tol.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah kedua proyek tol itu akan dilanjut sebagai prioritas atau tidak. Hal ini mengingat belum ada keputusan untuk mencabut status PSN-PSN era Jokowi.

    “Sampai sekarang kan PSN-nya kan tidak ada keputusan untuk mencabut atau seperti apa. Tapi sekarang kita sedang sinkronkan, karena ada (PSN) yang di RPJMN, tapi sementara di posisi yang lain ada juga yang di Kemenko Perekonomian, waktu itu kan ada Sekretariat KPPIP,” terang Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

    Zainal bilang, hingga saat ini proses konsolidasi masih terus berjalan. Pembahasan terkait PSN ini juga akan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Keputusan menyangkut kelanjutan PSN era Jokowi berada tangan di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Zainal mengatakan, perlakuan untuk proyek Tol Getaci dan Gilimanuk-Mengwi akan sama dengan PSN-PSN lainnya usai keputusan dibuat.

    “Kalau aturannya memungkinkan dan memang ada, ya pasti kita jalankan. Kalau aturannya masih belum diputusin, masih ngambang, ya tentu kita nunggu, ya kan? Biar nggak ada yang dirugikan,” ujarnya.

    Zainal menjelaskan, proses pembangunan kedua jalan tol itu sebelumnya memang terkendala di tahapan lelang. Pemrakarsa jalan tol tersebut mundur sehingga kedua proyek itu dilelang ulang beberapa kali.

    Namun hingga saat ini, belum ada kabar lanjutan dari lelang kedua proyek itu. Adapun untuk Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sempat mengumumkan bahwa lelangnya ditunda sementara hingga pemberitaan lanjutan.

    Rencana penundaan lelang kedua jalan tol ini juga muncul seiring dengan efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Kabarnya, kedua proyek itu mau dievaluasi kembali lantaran memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah yang cukup besar.

    “Kita evaluasi terus ya karena itu butuh dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya lapor Pak Menteri (Dody Hanggodo) pada saat ada kebutuhan dukungan (anggaran pemerintah) yang cukup besar, itu kita harus evaluasi dulu,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, dalam rencana besarnya Jalan Tol Getaci akan menjadi tol terpanjang di Indonesia dengan panjang keseluruhan 206,65 km. Proyek ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun.

    Namun karena sempat gagal lelang, pemerintah memutuskan memangkas prioritas pembangunannya menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km, dengan anggaran Rp 37,64 triliun. Lalu muncul lagi kabar prioritasnya akan dipangkas lagi jadi hanya sampai Tasikmalaya.

    Sedangkan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Bali. Namun proyek ini sempat dikhawatirkan akan mangkrak karena tak kunjung mendapat investor. Pemerintah sudah berulang kali melakukan lelang, namun masih gagal.

    Rencananya, jalan tol sepanjang 96,68 km ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa. Pembangunan tol ini terbagi menjadi tiga seksi, antara lain Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

    (shc/rrd)

  • Bappenas Paparkan Taktik Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Senayan

    Bappenas Paparkan Taktik Capai Pertumbuhan Ekonomi 8% di Senayan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/Bappenas memaparkan taktik pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% sesuai target Presiden Prabowo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

    Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Bappenas Eka Chandra Buana menjelaskan pihaknya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 8% tercapai pada 2029 sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Perinciannya, Bappenas menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan 8% pada 2029. Eka menjelaskan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi akan mempercepat pencapaian Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

    “Untuk menuju 8%, ini tentu saja akan didorong dari sisi produksi maupun pengeluaran,” ungkap Eka dalam rapat.

    Dia menjelaskan dari sisi produksi atau lapangan usaha, Bappenas menargetkan sektor industri pengolahan, pertanian, konstruksi, dan pariwisata akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Sementara dari sisi pengeluaran, Bappenas menargetkan terjaganya konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi serta ekspor akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Sejalan dengan itu, sambung Eka, Bappenas telah merancang delapan strategi ditambah satu langkah kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi. 

    Delapan strategi tersebut yaitu pertama peningkatan produktivitas untuk memenuhi swasembada pangan, energi, dan air melalui pengembangan kawasan sentra produksi pangan hingga peningkatan bauran ethanol dan biodiesel.

    Kedua, industrialisasi sektor padat karya, berorientasi ekspor, dan berkelanjutan melalui hilirisasi sumber daya alam unggulan dan optimalisasi Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Ketiga, pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau melalui transportasi laut, ekonomi sirkular, hingga energi terbarukan. Keempat, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf) melalui pengembangan sepuluh destinasi prioritas dan tiga destinasi regeneratif serta ekraf berbasis kekayaan intelektual.

    Kelima, perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan 21 kota prioritas untuk industri, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata serta pengembangan empat kota kecil dengan karakteristik khusus.

    Keenam, transformasi digital melalui penguatan sumber daya manusia digital, digitalisasi sektor ekonomi dan pelayanan publik, serta penelitian dalam rangka penguasaan teknologi.

    Ketujuh, investasi asing berorientasi ekspor dan investasi non APBN melalui pemberian insentif dan fasilitas penanaman modal dan peningkatan iklim penanaman modal melalui kepastian hukum hingga harmonisasi kebijakan.

    Kedelapan, belanja untuk produktivitas melalui program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah unggul dan revitalisasi sekolah, swasembada pangan, hingga penuntasan TBC.

    Sementara itu, satu langkah kebijakan yaitu deregulasi perizinan serta mensinkronkan kebijakan fiskal dan moneter yang pro pertumbuhan dan stabilitas.

    “Bagaimana peran Bappenas-nya? Kita mengorkestrasikan dan mengintegrasikan dan memastikan koherensi strategi antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah pusat dan daerah, serta yang terakhir adalah memperkuat integrasi pendanaan,” tutup Eka.

  • Menteri PANRB bahas penguatan kelembagaan BPS-transformasi digital

    Menteri PANRB bahas penguatan kelembagaan BPS-transformasi digital

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (3/12).

    Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkup BPS dari unit pusat sampai dengan instansi vertikal BPS di daerah, termasuk peran BPS dalam akselerasi transformasi digital pemerintah.

    “Penataan dan penguatan kelembagaan BPS harus didahului dengan melakukan reviu bisnis proses sehingga penataan yang dilakukan selaras dengan strategi dalam pencapaian misi dan peran strategis BPS,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pada pertemuan tersebut, Rini juga menyampaikan sejumlah usulan langkah strategis BPS dalam mendukung tata kelola transformasi digital pemerintahan. Dukungan ini menurutnya meliputi pemutakhiran dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk peningkatan pelayanan.

    “Pemutakhiran DTSEN yang dilakukan BPS dapat dilakukan dengan mengembangkan mekanisme interoperabilitas DTSEN dengan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) atau data exchange platform_ dan memastikan data dapat diperbarui dan digunakan lintas K/L/D secara real-time,” ujarnya.

    Menurutnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Rini mengatakan bahwa saat ini pihaknya bersama Kementerian PPN/Bappenas memastikan tata kelola pertukaran data DTSEN mencakup mekanisme pemanfaatan DTSEN untuk layanan digital pemerintah.

    “Pemanfaatan DTSEN dan data statistik tersebut untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas layanan. Bersama KemenPPN/Bappenas, saya berharap BPS dapat menyusun pedoman tata kelola pertukaran data antara BPS dan instansi pemerintah sesuai prinsip SDI untuk meningkatkan akurasi dan keterpaduan data,” jelas Rini.

    Ia menambahkan bahwa dukungan BPS dalam penguatan kapasitas talenta ASN dapat juga dilakukan dengan penguatan kapasitas SDM melalui penempatan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pelatihan.

    “Untuk penguatan ini BPS dapat memfasilitasi penempatan lulusan Politeknik Statistika (STIS) sebagai ahli statistika dan data science di K/L/D guna mendukung kebijakan berbasis data. BPS juga dapat berkolaborasi dengan LAN dan Kementerian PANRB, menyusun program pelatihan dan pendampingan teknis bagi ASN di K/L/D terkait penggunaan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan,” tambahnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Akses Internet Indonesia Belum Merata, Menkomdigi Gaet Bank Dunia

    Akses Internet Indonesia Belum Merata, Menkomdigi Gaet Bank Dunia

    Jakarta –

    Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah berupa kesenjangan akses internet di era digital. Persoalan itu kemudian dibahas Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dengan perwakilan Bank Dunia saat menyambangi Kantor Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Menkomdigi dan Bank Dunia membahas strategi pemerataan internet, termasuk rencana optimalisasi spektrum frekuensi serta keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur digital. Pertemuan ini menyoroti langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penetrasi broadband di wilayah terpencil dan memastikan kebijakan digital yang lebih efektif.

    Disampaikan Meutya bahwa transformasi digital di Indonesia membutuhkan pendekatan strategis yang berkelanjutan.

    “Kami berkomitmen untuk mempercepat akses internet merata di seluruh Indonesia dengan kebijakan spektrum yang optimal dan dukungan dari sektor swasta. Kolaborasi dengan Bank Dunia menjadi bagian penting dalam merancang strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini,” ujar Meutya Hafid beberapa waktu lalu.

    Kebijakan broadband yang dikembangkan bersama Bappenas menjadi salah satu fokus utama diskusi guna mengatasi kesenjangan digital nasional.

    Dalam pertemuan ini, dibahas pula strategi pemanfaatan spektrum frekuensi 700 MHz, 2,6 GHz, dan 3,5 GHz untuk meningkatkan kualitas layanan internet. Dengan mengadopsi praktik terbaik global, pemerintah menargetkan peningkatan kapasitas jaringan yang lebih efisien dan inklusif.

    “Pemanfaatan spektrum yang lebih optimal akan membantu meningkatkan kualitas layanan digital di seluruh negeri, terutama di daerah yang selama ini masih minim akses,” tambah Menkomdigi.

    Sementara itu, Senior Digital Development Specialist Bank Dunia, Jonathan Marskell, menjelaskan India dan Filipina telah memiliki program hotspot Wi-Fi publik, di mana pemerintah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur internet di desa-desa. India, melalui program BharatNet, telah membangun sekitar 250.000 hotspot Wi-Fi publik, sementara Filipina juga menerapkan kebijakan serupa di wilayah pedesaan dan tempat ibadah.

    “Ini adalah keputusan yang harus diambil oleh setiap pemerintah. Apakah pemerintah mendanai secara langsung, ataukah memberikan insentif bagi sektor swasta untuk melakukannya? Jelas, saat ini dengan kondisi efisiensi anggaran, mungkin lebih masuk akal untuk membuka peluang bagi sektor swasta guna merealisasikan hal ini,” ujar Jonathan Marskell.

    Sebagai tindak lanjut, Komdigi dan Bank Dunia akan melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan spektrum serta mengeksplorasi model investasi digital yang lebih efektif. Pemerintah juga akan melakukan studi perbandingan dengan negara-negara yang telah berhasil dalam optimalisasi infrastruktur digital guna memastikan implementasi terbaik bagi Indonesia.

    Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap dapat mempercepat transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Komdigi akan terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem digital yang lebih maju, berdaya saing, serta memberikan manfaat bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

    (agt/fay)

  • Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Kemarin, timsus untuk kaji penghambat investasi hingga kinerja APBN

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa bidang ekonomi yang terjadi pada Rabu (12/3) masih hangat dan relevan untuk disimak kembali pada Kamis pagi ini.

    Di antaranya mulai dari rencana pembentukan tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia hingga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk melaporkan kinerja APBN.

    Berikut sajian rangkuman berita pilihan.

    Luhut dan Airlangga bentuk tim kajian khusus penghambat investasi

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sepakat membentuk tim kajian khusus tentang penghambat masuknya investasi di Indonesia.

    “Seiring dengan dinamika ekonomi global yang terus berkembang, kami bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus yang akan mengevaluasi berbagai regulasi yang berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Bandara Soetta jadi bandara penerbangan terbaik di Asia Pasifik

    PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) mengungkapkan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, terpilih menjadi bandara penerbangan terbaik di kawasan Asia Pasifik versi Airports Council International (ACI).

    Bandara Soetta sendiri, sebelumnya berhasil meraih penghargaan prestisius dalam ajang Airport Service Quality (ASQ) Awards 2024, dengan dinobatkan sebagai Best Airport over 40 Million Passengers in Asia-Pacific.

    General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana melalui keterangan tertulis di Tangerang, Rabu, menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari transformasi layanan yang terus dilakukan peningkatan olah jajarannya.

    Baca selengkapnya.

    Menhut segel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu DAS Bekasi

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya telah menyegel 29 bangunan ilegal di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Bekasi, Jawa Barat.

    Dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Menhut menyebut pengelola akan dipanggil untuk pengumpulan data.

    “Untuk di kawasan hutan di Bogor, kami sudah membuat papan pengumuman terhadap 29 unit villa atau taman wisata yang kemungkinan besar melanggar undang-undang dengan melakukan aktivitas tanpa izin di dalam kawasan hutan,” ujar Menhut Raja Antoni.

    Baca selengkapnya.

    Bappenas targetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 6,3 persen

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan bahwa indikasi sasaran pertumbuhan ekonomi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026 sebesar 6,3 persen.

    “Sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2026 difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkelanjutan dengan highlight pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen,” ujarnya dalam Rakortekrenbang Tahun 2025: Arahan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Tahun 2026 yang diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya.

    Dua jam bertemu Presiden, Menkeu laporkan kinerja APBN

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, untuk melaporkan kinerja APBN.

    Sri Mulyani bertemu dengan Presiden selama kurang lebih 2 jam, diselingi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025