Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Menteri PPN/Bappenas Sebut MBG Lebih Penting Dibandingkan Diberi Pekerjaan

    Menteri PPN/Bappenas Sebut MBG Lebih Penting Dibandingkan Diberi Pekerjaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.  

    Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025). 

    “Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja],” kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025). 

    Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden  Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG. 

    Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

    “Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

    Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: “tell me what you eat and I will tell you who you are”.

    Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

    “Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

    Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

    Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

    “Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

    Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

    Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.

  • AHY Tekankan Pentingnya Data Iklim dalam Pembangunan Infrastruktur Megapolitan 24 Maret 2025

    AHY Tekankan Pentingnya Data Iklim dalam Pembangunan Infrastruktur Megapolitan 24 Maret 2025

    AHY Tekankan Pentingnya Data Iklim dalam Pembangunan Infrastruktur
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan,
    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) menegaskan,
    pembangunan infrastruktur
    nasional harus didasarkan
    data risiko iklim
    dan kebencanaan, bukan sekadar pertimbangan fisik dan ekonomi.
    “
    Pembangunan infrastruktur
    nasional ke depan harus berbasis pada pemahaman risiko. Kita harus mulai dari data yang akurat dan penegakan yang ilmiah, termasuk data meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang selama ini dikelola oleh BMKG,” ujar AHY dalam peringatan
    Hari Meteorologi Dunia
    2025 yang digelar secara daring, Senin (24/3/2025).
    Tantangan pembangunan saat ini dinilai semakin kompleks akibat perubahan iklim.
    Begitu pula dengan bencana alam yang makin sering terjadi, serta kerentanan ruang hidup masyarakat yang masih tinggi.
    Oleh karena itu, kata AHY, strategi pembangunan ke depan harus tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
    Setiap proses pembangunan, mulai dari desain hingga implementasi, wajib mengedepankan prinsip ketahanan terhadap bencana.
    “Ketahanan iklim dan kebencanaan tidak boleh hanya menjadi wacana dalam dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur tetapi harus menjadi praktik utama dalam setiap proses pembangunan,” jelas dia.
    AHY juga meminta adanya penyesuaian data ilmiah ke dalam sistem rencana pembangunan dan tata ruang nasional.
    Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran.
    “Mulai dari desain teknis infrastruktur, penentuan lokasi, hingga strategi operasionalnya, semua harus mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim,” kata dia.
    Salah satunya, seperti banjir di Bekasi, Jawa Barat beberapa minggu lalu.
    Untuk permasalahan tersebut, kata AHY, perlu diatasi dengan solusi yang permanen dan berbasis ilmiah.
    “Kita harus identifikasi permasalahan yang sebetulnya klasik, tapi permasalahan klasik ini tidak boleh dicarikan solusi yang klasik juga, harus ada trobosan-trobosan keberanian,” jelas dia.
    AHY meminta BMKG, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal, untuk bisa bekerja sama dalam membangun sistem pembangunan yang adaptif terhadap risiko.
    “Dengan sinergi, kita bisa memastikan bahwa pembangunan infrastruktur bukan menjadi sumber kerentanan, tetapi justru menjadi benteng pertahanan kita ke depan,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kurangi Risiko Banjir, Menteri PU Pastikan Proyek Tanggul Laut Raksasa Dilanjutkan

    Kurangi Risiko Banjir, Menteri PU Pastikan Proyek Tanggul Laut Raksasa Dilanjutkan

    JABAR EKSPRES – Untuk mengantisipasi dampak penurunan muka tanah (land subsidence) dan mengurangi risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo pastikan proyek pembangunan tanggul raksasa di pesisir utara Jawa akan dilanjutkan.

    Menurut Menteri PU mega proyek tersebut sangat penting untuk dilakukan.

    “Kami telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km,” ujar Dody dikutip dari ANTARA, Kamis (20/3).

    Ia mengatakan Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

    BACA JUGA: Electric Karting Race 2024: Memperebutkan Piala Menteri PUPR, Peringati HUT ke-79 RI dan Hari Jalan 2024

    Kemudian, tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B.

    Dodi mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasisbility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plant Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tauun 2020 atau menggunakan Masterplan tahun 2016 dari Kementerian PPN/Bappenas.

    Tidak hanya di Jakarta saja, tanggu laut juga akan dibangung di Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

    Ia menekankan konsep pengendalian banjir yang diterapkan Kementerian PU bersifat terpadu dan terintegrasi dengan program penyediaan air bersih.

    BACA JUGA: Electric Karting Race 2024 Piala Menteri PUPR Segera Digelar, Cek Tanggal Pendaftarannya!

    Di mana, air bersih tersebut melalui Bendungan Karian dan Bendungan Jatiluhur serta peningkatan kualitas air dengan pengolahan limbah di muara sungai melalui pembangunan Jakarta Sewerage System.

    “Pengendalian banjir harus diimbangi dengan penyediaan air bersih agar masyarakat tidak lagi menggunakan air tanah untuk mencegah penurunan muka tanah yang menjadi salah satu penyebab utama kerentanan banjir di Jakarta,” ujar dia.

    Pemerintah juga memasukan proyek tanggul laut raksasa sebagai Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2025.

  • Pencanangan zona integritas penting bagi Kementerian Koperasi

    Pencanangan zona integritas penting bagi Kementerian Koperasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkop: Pencanangan zona integritas penting bagi Kementerian Koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Maret 2025 – 19:48 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan pencanangan zona integritas menjadi penting bagi Kementerian Koperasi.

    “Kementerian Koperasi harus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi, sehingga zona integritas ini menjadi urgen, menjadi penting, menjadi mutlak harus dilakukan,” ujar Budi Arie dalam acara Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu.

    Kementerian Koperasi harus melanjutkan komitmen terkait integritas dalam rangka pengelolaan koperasi yang transparan, profesional dan akuntabel.

    Kementerian Koperasi diamanatkan untuk memperkuat peran koperasi dalam perekonomian, peningkatan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan mendorong koperasi untuk bisa berkontribusi lebih besar lagi dalam PDB nasional. Sebagai institusi pemerintahan yang bertanggung jawab dalam membina koperasi, Kementerian koperasi harus menjadi teladan dalam membangun proyek kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas.

    “Pembangunan zona integrasi merupakan langkah awal dalam mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani,” kata Budi Arie.

    Untuk mencapainya, maka Kementerian Koperasi perlu melaksanakan enam area perubahan utama dalam reformasi birokrasi. Pertama adalah manajemen perubahan, mengubah pola pikir dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel.

    Kedua, penataan tata laksana, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses kerja. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM aparatur, mengembangkan SDM yang profesional dan berintegritas. Keempat, penguatan akuntabilitas kinerja, dimana peningkatan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

    Kelima, penguatan pengawasan, memastikan setiap proses kerja berjalan sesuai aturan dengan pengawasan yang ketat. Dan yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik, memberikan layanan yang cepat, mudah, dan berkualitas bagi masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menandatangani pakta integritas bersama dengan para pejabat Kementerian Koperasi.

    Sebagai informasi, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan bahwa koperasi berperan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk membentuk 70 ribu Kopdes Merah Putih, Kementerian PPN/Bappenas mendukung upaya Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebagai koordinator pengembangan dan pemberdayaan koperasi.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Minta Wadah Makan Bergizi Gratis Bikinan Lokal

    Prabowo Minta Wadah Makan Bergizi Gratis Bikinan Lokal

    loading…

    Peluncuran program Makan Bergizi Gratis untuk Ibu Hamil dan Balita di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025). FOTO/ALDHI CHANDRA

    JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta penggunaan wadah atau tray untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproduksi industri lokal, bukan impor. Saat ini masih ada dapur yang menggunakan wadah MBG produk luar negeri.

    “Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor suruh bikin lokal,” kata Luhut usai bertemu dengan Prabowo bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, para anggota DEN, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3/2024).

    “Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, DEN juga menyampaikan kajian tentang potensi dari dampak MBG ini terhadap penyerapan tenaga kerja juga kemiskinan. Kesimpulannya adalah program ini sangat bagus dalam konteks menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta dan menekan kemiskinan mencapai 5,8%.

    2 Juta Penerima ManfaatSementara itu, hingga 12 Maret 2025, realisasi anggaran program MBG telah mencapai Rp710,5 miliar dengan total penerima manfaat sebanyak 2.053.248 orang.

    “Realisasi per 12 Maret pencairan anggaran mencapai Rp710,5 miliar,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).

    Program MBG sendiri memiliki pagu anggaran sebesar Rp71 triliun dengan target penerima mencapai 17,9 juta orang. Kelompok sasaran utama mencakup 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil.

    Hingga pertengahan Maret, penerima manfaat program ini tersebar di berbagai kategori, di antaranya:

    – Anak Pra-SD: 111.127 orang
    – Santri di Pondok Pesantren: 10.681 orang
    – Siswa SD/MI: 912.023 orang
    – Siswa SLB: 4.548 orang
    – Siswa SMP/MTs: 578.465 orang
    – Siswa SMA/MA/SMK: 424.145 orang
    – Ibu Menyusui: 2.613 orang
    – Balita: 7.811 orang
    – Ibu Hamil: 1.835 orang

    (abd)

  • Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Dinsos DKI pastikan tak lagi gunakan DTKS untuk bansos tahun 2026

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sosial DKI Jakarta memastikan tak menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), melainkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga perlindungan sosial tahun 2026 lebih efektif dan akurat.

    “Arahan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memakai DTSEN untuk pemberian bantuan dan pemberdayaan sosial. Saat ini kami dari Dinsos sedang mempersiapkannya. Tahun 2026 kami pasti sudah memakai DTSEN,” ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari di Jakarta, Rabu.

    Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

    DTSEN merupakan hasil transformasi dari tiga sumber data yakni DTKS, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), yang diwujudkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial RI.

    Itu nantinya akan menjadi sumber data utama penyelenggaraan program pembangunan nasional, terutama dalam program penanggulangan kemiskinan, seperti pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan sosial.

    DTSEN diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan adanya data tunggal dan melengkapi apa yang menjadi kekurangan DTKS selama ini.

    “Kalau sudah memakai DTSEN, sudah ada ranking-nya jadi nanti tidak akan lagi pakai data regsosek, data desil-desil P3KE. Semua sudah akan terangkum menjadi satu data tunggal dan semuanya ini untuk mengurangi kegaduhan-kegaduhan yang terjadi selama ini,” kata Premi.

    Dia menambahkan, Dinsos DKI telah melakukan pengecekan lapangan (groundcheck) DTSEN yang melibatkan seluruh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kegiatan itu, petugas belajar melakukan transformasi DTKS menjadi DTSEN pada bansos APBN tahap kedua.

    Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyatakan DTSEN yang menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan mulai digunakan pada kuartal kedua atau sekitar April 2025.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • AQUA Jadi Pelopor Unit Bisnis Daur Ulang & Pemanfaatan PET Pertama di RI

    AQUA Jadi Pelopor Unit Bisnis Daur Ulang & Pemanfaatan PET Pertama di RI

    Jakarta – Penerapan ekonomi sirkular kian vital di masa kini. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan.

    Menurut Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Medrilzam, manusia saat ini sudah hidup dalam era yang melampaui batas (the overshoot era). Adapun ekonomi sirkular adalah prinsip ekonomi yang bertujuan meminimalkan penggunaan SDA (sumber daya alam).

    “Gampangnya, suatu produk harus didesain memiliki daya guna selama mungkin, dan mengembalikan sisa proses produksi dan konsumsi ke dalam rantai nilai. Konsep ini lebih dari sekadar pengelolaan sampah, tapi menekankan pada efisiensi sumber daya, dan kita harus melihat keseluruhan rantai nilai,” terang Medrilzam dalam keterangannya, Selasa (18/3/2025).

    Tak hanya berfokus pada daur ulang sampah, konsep ekonomi sirkular juga turut berperan dalam memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada sehingga bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Konsep ini pun melibatkan berbagai pihak sehingga menciptakan keberlangsungan ekonomi yang sirkular. Sayangnya, belum banyak produsen yang menerapkan sistem ini.

    Salah satu produsen yang sudah menerapkan dan menjadi pelopor ekonomi sirkular adalah AQUA, perusahaan AMDK (air minum dalam kemasan) yang selama puluhan tahun berhasil menguasai pasar. AQUA diketahui telah menerapkan keberlangsungan ekonomi sirkular dari hulu ke hilir secara berkelanjutan hingga sekarang.

    Sustainable Development Director AQUA, Karyanto Wibowo menyampaikan sejumlah inisiasi AQUA dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi sampah plastik demi keberlangsungan ekonomi sirkular. Secara konsisten AQUA berfokus pada 3 poin utama yaitu, pengembangan infrastruktur pengumpulan sampah plastik, edukasi konsumen dan inovasi atas kemasan yang digunakan, termasuk kemasan galon guna ulang.

    “Saat ini, 70% bisnis AQUA merupakan produksi air minum dengan kemasan galon guna ulang yang praktiknya telah sepenuhnya sirkular,” jelas Karyanto.

    Bahkan, sudah lebih dari 10 tahun AQUA menghilangkan tutup plastik bening pelapis tutup botol karena dianggap tidak penting dan sulit didaur ulang. Meski begitu, air minumnya tetap terjaga keamanannya dan justru semakin optimal karena tidak menambah timbulan sampah.

    Beranggapan sama, Peneliti Ekonomi Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Bisuk Abraham Sisungkunon juga mengungkap salah satu kendala mandeknya proses ekonomi sirkular lantaran berbagai industri menggunakan jenis plastik berbeda yang minim nilai ekonomis.

    “Mungkin kita sama-sama paham bahwa sampah plastik dapat didaur ulang, namun butuh waktu dan biaya tambahan dalam proses pengumpulan dan penyortiran. Ini karena industri menggunakan plastik yang berbeda saat membuat kemasan sehingga pengepul perlu memisahkan kemasan sekali pakai, label, dan juga tutupnya,” terang Bisuk.

    Salah satu langkah konkret AQUA menjadi pelopor ekonomi sirkular dibuktikan melalui komitmennya untuk terus menggunakan kemasan galon guna ulang sebagai bagian dari upaya untuk tidak menambah sampah kemasan plastik.

    Dukung Ekonomi Sirkular melalui Pengembangan Teknologi

    Inovasi teknologi juga berperan penting bagi perkembangan ekonomi sirkular di Indonesia. Dalam hal ini, yang menjadi fokus utama adalah pengembangan teknologi daur ulang dan pengolahan limbah.

    Teknologi seperti pemilahan otomatis, proses daur ulang yang efisien, dan penggunaan energi terbarukan dapat membantu meningkatkan efektivitas ekonomi sirkular.

    AQUA juga memperkenalkan program Inclusive Recycling Indonesia (IRI) dengan #BijakBerplastik. IRI merupakan program yang diinisiasi oleh Danone Ecosystem, Danone- AQUA, Veolia Services Indonesia, dan Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII). Gerakan #BijakBerplastik melalui IRI bertujuan untuk menciptakan siklus hidup kedua dari botol plastik bekas jenis PET.

    Sementara itu, Veolia Services Indonesia bertugas dalam mengolah dan memproduksi biji palet plastik yang selanjutnya diolah kembali menjadi kemasan botol plastik. Kontribusi Mitra Pengumpulan ini menyentuh angka hingga 31,19% sepanjang tahun 2022 dari total 6,3 ton botol PET yang dikumpulkan dari seluruh Indonesia.

    Ini merupakan pabrik daur ulang botol plastik Polyethylene Terephthalate (PET) terbesar dan termutakhir di Indonesia. Di mana bangunannya sendiri berdiri di atas lahan seluas 22.000 m2 dengan luas bangunan 7.000 m2.

    Pabrik yang sudah beroperasi sejak bulan Maret 2019 tersebut memiliki kapasitas daur ulang 25.000 ton per tahun hingga recycled PET (rPET) telah memenuhi standar keamanan pangan serta sertifikasi halal.

    Kemitraan yang dibangun AQUA bersama Veolia Services Indonesia ini akan dapat meningkatkan volume plastik PET daur ulang atau rPET yang digunakan di seluruh kemasan botol AQUA hingga tiga kali lipat dibandingkan pemakaian saat ini.

    Kini, seluruh kemasan botol plastik AQUA mengandung material daur ulang hingga 25%. Pada tahun 2019 lalu, AQUA meluncurkan AQUA Life, yakni botol air minum pertama di Indonesia yang terbuat dari 100% plastik PET daur ulang.

    Dengan berbagai langkah konkret mengurangi sampah plastik melalui penerapan ekonomi sirkular, tak heran apabila AQUA menerima berbagai apresiasi dari pemerintah daerah.

    Selain bank sampah, AQUA juga 6 kali berturut-berturut mendapatkan Anugerah Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (Proper) kategori Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kepada PT Tirta Investama, pabrik Mambal (AQUA Mambal), NTB pada tahun 2023 lalu.

    Selain kategori Emas yang diterima pabrik AQUA Mambal, 12 pabrik lainnya yaitu AQUA Mekarsari, Babakanpari, Klaten, Airmadidi, Cianjur, Ciherang, Citeureup, Pandaan, Solok, Subang, Wonosobo, dan Tanggamus juga menerima anugerah Proper Hijau yang diserahkan Menteri LHK.

    Pada tahun lalu, sebanyak 5 pabrik yaitu AQUA Mambal, Klaten, Subang, Cianjur, dan Ciherang sempat menjadi kandidat Emas dan menjalani proses penilaian ketat dari Dewan Proper, sebelum akhirnya AQUA Mambal yang lolos menerima Proper Emas untuk keenam kalinya.

    (akn/ega)

  • 5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    5 Investor Baru Tanam Modal Rp 2,4 Triliun di IKN, Ini Daftarnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan aset dalam penguasaan (ADP), serta akta notaris bersama lima investor. Total jumlah nilai investasi tersebut mencapai Rp 2,42 triliun.

    Investor tersebut antara lain, PT Citadel Group Indonesia yang menanamkan modal untuk pembangunan pusat gaya hidup, PT Berkat Kalimantan Abadi membangun pusat makanan dan minuman.

    Kemudian, PT Perintis Pondasi Teknotama akan membangun perkantoran, showroom serta infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum. Lalu, PT Perintis Power Investment mendirikan kawasan campuran, dan PT Sentra Unggul Nusantara akan membangun kawasan perniagaan.

    Basuki Hadimuljono menyampaikan, perjanjian ini punya kekuatan hukum tentang hak atas tanah. Pasca penandatanganan, ia memastikan Otorita IKN akan membantu mengurus sertifikatnya.

    “Sehingga bapak ibu bisa langsung bangun. Jadi dengan sertifikat ini sudah cukup bagi bapak ibu untuk memulai pembangunan agar segera bisa berfungsi melengkapi ekosistem di Nusantara ini,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).

    Ia mengatakan, agenda ini merupakan penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan pengalokasian lahan ADP yang pertama kali dilakukan di Kantor Otorita IKN, Kalimantan Timur.

    “Sejak Maret ini ASN sudah mulai pindah ke IKN dan melayani dari City Hall Kantor Otorita IKN ini. Jadi, ini pertama kalinya para investor menandatangani perjanjian ini di Nusantara,” ujar Basuki.

    Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono menambahkan, penandatanganan di IKN ini jadi kesempatan bagi Otorita untuk mengajak investor melihat langsung suasana di proyek ibu kota baru tersebut.

    “Latar belakangnya adalah Plaza Bhinneka Tunggal Ika, yang dulu Titik Nol Nusantara, sangat indah seperti postcard kalau difoto. Dan bisa tinggal menginap di Swissotel Nusantara, juga, merasakan tinggal di IKN yang udaranya segar dan bersih. Semoga semakin banyak investor datang ke IKN menandatangani PKS, dan segera ikut membangun Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.

    Di samping itu, ia menyebut langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur. Khususnya di IKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6/2022.

    “Dengan adanya perjanjian ini, Otorita IKN membuktikan komitmen dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta fasilitas pendukung di ibu kota baru. Ini merupakan bagian dari visi besar untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan kota modern yang berkelanjutan,” ungkapnya.

     

  • Soal Danantara hingga IHSG, Yanuar Nugroho: Kuncinya Kepercayaan

    Soal Danantara hingga IHSG, Yanuar Nugroho: Kuncinya Kepercayaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Koordinator Tenaga Ahli Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian PPN/Bappenas Yanuar Nugroho ikut menanggapi polemik yang sedang terjadi di Indonesia saat ini.

    Juga sebagai peneliti ISEAS, Yanuar mensoroti beberapa masalah yang terjadi, dan sebenarnya hanya butuh satu kunci untuk memulihkannya. Mulai dari RUU TNI, Danantara, Efisiensi, APBN, hingga IHSG.

    Dalam tulisannya di platform X milik pribadi mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan ini, @yanuarnugroho bahwa gerakan yang terus terjadi adalah saling terikat.

    “Bukan ngompori. tapi kalau gerakan #TolakRevisiUUTNI membesar hari-hari ini, setelah sebelumnya #peringatandarurat dan #IndonesiaGelap, bukan tidak mungkin kondisi ekonomi yg diindikasikan dengan ambruknya IHSG hari ini akan turut memburuk,” tulis Yanuar, dilansir X Rabu, (19/3/2025).

    Ia kemudian menjabarkan jika masalah besar di sini adalah DISTRUST – ketidakpercayaan.

    Berdasarkan analisanya, menunjukkan jika baik ketidakpercayaan warga pada pemerintah (revisi UU TNI, misalnya), ataupun pasar pada kebijakan pemerintah (danantara, efisiensi, rilis APBN’25, dll).

    Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa, saat masyarakat sipil dan mahasiswa demo dan protes, pemerintah tidak seharusnya merepresi atau bahkan mengkriminalisasi mereka; saat IHSG ambruk, pemerintah tidak seharusnya nyambangi BEI.

    Kemudian,Yanuar memunculkan pertanyaan seperti, apa yang seharusnya dikerjakan?

    Tentu bukan hanya pertanyaan yang dimunculkan, namun sebagai aktivis yang aktif dalam penelitian, ia kemudian memberikan jawaban yang logis.

  • Eks Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Didakwa Korupsi Proyek KA Besitang-Langsa, Negara Rugi Rp 1,1 M – Halaman all

    Eks Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Didakwa Korupsi Proyek KA Besitang-Langsa, Negara Rugi Rp 1,1 M – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Prasetyo Boeditjahjono, didakwa terlibat dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa yang berlangsung antara tahun 2017 hingga 2023. Akibat tindakannya, negara mengalami kerugian hingga Rp 1,1 miliar.

    Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan surat dakwaan terakwa Prasetyo Boeditjahjono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Senin (17/3/2025).

    “Yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp 1.157.087.853.322,00 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara,” kata jaksa saat bacakan berkas dakwaan.

    Menurut Jaksa, Prasetyo yang menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian pada masa itu, memerintahkan Nur Setiawan Sidik, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara, untuk mengusulkan proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa.

    Proyek tersebut rencananya akan didanai melalui SBSN-PBS TA 2017 yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun belum memenuhi beberapa persyaratan dasar.

    “Padahal, masih terdapat persyaratan yang belum terpenuhi,” ujar jaksa.

    Untuk menghindari regulasi yang berlaku, proyek pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh itu dibagi menjadi 11 paket pengerjaan, masing-masing dengan nilai di bawah Rp 100 miliar. 

    Hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari aturan yang mewajibkan prosedur yang lebih ketat.

    Selain itu, Jaksa juga mengungkapkan bahwa Prasetyo diduga terlibat dalam pengaturan pemenang tender. 

    Dalam salah satu pertemuan yang digelar, Prasetyo diduga memberikan informasi terkait persyaratan yang hanya dapat dipenuhi oleh PT Mitra Kerja Prasarana, perusahaan milik Freddy Gondowardojo, yang secara tidak langsung mengarahkan kemenangan kepada pihak tertentu.

    “Syarat tersebut hanya dapat dipenuhi oleh PT Mitra Kerja Prasarana yang dimiliki oleh Freddy Gondowardojo,” ucap jaksa.

    Prasetyo juga diduga menerima sejumlah uang dan fasilitas sebagai bentuk ikat janji atau Commitment Fee dari pihak-pihak yang memenangkan tender tersebut.

    Tindakannya ini diyakini telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,6 miliar.

    “Telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu: Terdakwa Prasetyo Boeditjahjono sebesar Rp 2.600.000.000,00 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” jelas jaksa.

    Atas perbuatannya, Prasetyo didakwa melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.