Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Menko AHY Pastikan Mudik Lebaran 2025 Berlangsung Lancar

    Menko AHY Pastikan Mudik Lebaran 2025 Berlangsung Lancar

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan arus mudik Lebaran 2025 secara umum berjalan baik dan lancar. AHY mengatakan antisipasi puncak arus balik juga telah disiapkan.

    “Secara umum bisa kita yakinkan arus mudik tahun ini secara umum berjalan dengan baik, aman, lancar dan tentunya kita juga terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan akan berpuncak di tanggal 6 dan 7 April,” ujar AHY usai menghadiri open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2025).

    AHY mengatakan pihaknya dan kementerian lain terus berkoordinasi untuk menyiapkan puncak arus balik Lebaran 2025. Hal itu dilakukan untuk memastikan arus balik berjalan baik.

    “Tapi Insya Allah seluruh jajaran, seluruh bagian termasuk Kementerian Perhubungan yang berada dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU yang mempersiapkan infrastrukturnya dan termasuk tentunya kerja sama kami dengan Korlantas dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik juga berjalan dengan baik,” ujarnya.

    Adapun sejumlah pejabat negara menghadiri acara open house Ketua MPR RI Ahmad Muzani hari ini. Di antaranya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi, politisi senior Golkar sekaligus mantan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wamendagri Bima Arya, Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Agama RI Romo Syafi’i, Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Utusan khusus Presiden Raffi Ahmad.

    Kemudian, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir, anggota DPR Ahmad Dhani, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

    (mib/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Wamendagri tak tampik bahas politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Wamendagri tak tampik bahas politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto tak menampik turut membicarakan isu politik saat menghadiri open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di rumah dinasnya, Jakarta, pada Rabu atau H+3 Lebaran 2025.

    “Kalau politisi ketemu, ya enggak mungkin lah kita enggak bicara politik, kalau para pimpinan ketemu ya pasti ada,” kata Bima ditemui di Kompleks Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Jakarta.

    Dia menyebut pada acara open house yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala lembaga itu juga tak dipungkiri ikut mengkoordinasikan soal kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Ini ada waktu istirahat, jeda sebentar, tapi tanggal 8 (April) kami ‘gaspol’ lagi gitu, ya. Jadi kami tukar pikiran terkait dengan apa yang mau kami akselerasi ke depan,” ucapnya.

    Bahkan, kata dia, dia berbincang dengan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi untuk bertukar pikiran terkait membangun narasi positif di tengah masyarakat.

    “Ya, bagaimana kita sama-sama membangkitkan optimisme, membangun narasi yang positif, itu penting. Ini setelah bicara makanan,” katanya.

    Dia mengatakan bahwa pembicaraan terkait isu politik dan kebijakan publik itu dilakukan di tengah selingan menyantap jamuan makan yang dihidangkan oleh tuan rumah kepada para tamu.

    Sejumlah menteri yang hadir tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Selain itu, turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri para anggota DPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua MPR Gelar Open House, Pejabat Kabinet Prabowo-Gibran Hadir

    Ketua MPR Gelar Open House, Pejabat Kabinet Prabowo-Gibran Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua MPR Ahmad Muzani menggelar open house dalam rangka hari raya Idulfitri 2025 di rumah dinasnya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). Dalam kesempatan ini, hadir pejabat-pejabat tokoh-tokoh penting turut hadir.

    Berdasarkan pantauan Beritasatu.com, sejumlah pejabat negara dari kabinet Prabowo-Gibran mulai datang bergantian sejak pukul 09.45 WIB. Terlihat, mereka di antaranya yakni Head of Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol TNI Teddy Indra Wijaya, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

    Terlihat juga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Kepala BGN Dadan Hindayana, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjahrir, Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy dan KSAL Muhammad Ali.

    Kemudian, hadir juga Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Mohammad Eddy Soeparno serta sejumlah anggota DPR, antara lain Bambang Soesatyo, Martin Tumbelaka, Bahtra Banong, Ahmad Dhani, dan Mulan Jameela.

    Saat ditemui seusai melakukan silaturahmi, Bambang Soesatyo menyatakan, kalau pembahasan yang dilakukan adalah sebatas silaturahmi.

    “Ini masih suasana lebaran hari ketiga, jadi hari ini saya silaturahmi dengan ketua MPR Pak Muzani,” ujar Bambang.

    Bamsoet, sapaan akrabnya, mengharapkan  ke depannya, kondisi perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Menurut dia, pemerintah harus tetap memberikan prioritas tehadap pemberian stimulus ekonomi.

    “Ya harapannya dari silaturahmi ini kita berharap tetep prioritas pemerintah ke depan pemberian stimulus ekonomi kepada manusia. Indonesia masih memiliki prospek yang bagus untuk perusahaan investasi, memiliki optimisme untuk investasi, dan memang dibutuhkan berbagai stimulus baru untuk memperlonggar pengetahuan ekonomi,” pungkas Bamsoet saat hadir pada open house Ketua MPR Ahmad Muzani.

  • Taspen Life sediakan 6 bus dan asuransi mudik gratis bagi masyarakat

    Taspen Life sediakan 6 bus dan asuransi mudik gratis bagi masyarakat

    menjadi kesempatan bagi para peserta untuk kembali menjalin silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman dengan aman

    Jakarta (ANTARA) – PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) sebagai bagian dari sinergi Taspen Group, mendukung Program Mudik Aman Sampai Tujuan yang dilaksanakan oleh PT Taspen pada 2025, dengan memberikan fasilitas mudik berupa enam bus dan asuransi perlindungan gratis bagi masyarakat.

    Taspen Life menyediakan total enam bus mudik untuk mendukung kelancaran perjalanan para pemudik yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Musyawarah Keluarga Jambi.

    “Semoga kegiatan ini juga menjadi kesempatan bagi para peserta untuk kembali menjalin silaturahmi dengan keluarga di kampung halaman dengan aman sampai tujuan yang terproteksi asuransi dari Taspen Life,” kata Direktur Utama Taspen Life Ibnu Hasyim di Jakarta, Jumat.

    Bus-bus tersebut disiapkan untuk mengantarkan pemudik ke berbagai destinasi, mulai dari Banyuwangi sebagai titik ujung Pulau Jawa, Semarang dan Yogyakarta sebagai kota tujuan di Jawa Tengah hingga Jambi di Pulau Sumatera dan masih banyak lagi.

    Memahami pentingnya keselamatan dalam perjalanan mudik, Taspen Life juga memberikan perlindungan asuransi kecelakaan secara gratis yaitu Taspen Group Personal Accident bagi 680 pemudik yang diberangkatkan melalui Program “Mudik Aman Sampai Tujuan” bersama PT Taspen (Persero).

    Peserta mudik mendapatkan perlindungan jiwa selama perjalanan mereka ke kampung halaman.

    Taspen Life memberikan manfaat Taspen Group Personal Accident dengan uang pertanggungan sebesar Rp20.000.000 untuk tiap peserta jika pemudik mengalami kecelakaan dan meninggal pada saat mengikuti acara “Mudik Aman Sampai Tujuan” bersama Taspen Group.

    Taspen Life mencatatkan kinerja baik selama 2024 dengan membukukan pertumbuhan laba bersih komersial sebesar Rp 130,03 miliar atau sebesar 44,10 persen dari tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan ini juga didukung dengan premi bruto yang dihasilkan sebesar Rp1,54 triliun meningkat 19,21 persen dari tahun sebelumnya.

    Pencapaian ini menegaskan stabilitas keuangan Taspen Life yang berhasil tumbuh setiap tahunnya.

    Taspen Life berkomitmen untuk memberikan layanan yang profesional dan memenuhi kewajiban kepada peserta dengan selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian serta Good Corporate Governance (GCG) untuk kepentingan seluruh peserta.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026

    Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo kumpulkan menteri bahas kebijakan fiskal 2026
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Maret 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2026.

    Sejumlah menteri yang hadir di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

    Sedangkan, wakil menteri yang hadir di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara.

    “Rapat. Nanti kita ketahui pada saat di dalam soal APBN 2026 membahas KEM PPKF,” kata Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

    Sementara itu Wamenkeu Anggito Abimanyu menambahkan bahwa pembahasan KEM PPKF kali ini dalam rangka merespons siklus APBN 2026.

    “Itu kan ada pokok-pokok kebijakan fiskal yang mau disampaikan DPR. Kita melaporkan ke Presiden,” katanya.

    Dilansir dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi gambaran dan skenario kebijakan ekonomi dan fiskal untuk digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Penyusunan dan penyampaian KEM PPKF merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

    Sumber : Antara

  • Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Menko PMK dan 3 Pemprov Bentuk Tim Tangani Banjir Jakarta-Bekasi, Diketuai Wamen PU Diana

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membentuk tim yang bertugas untuk menangani dan mengurangi risiko bencana banjir di Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur.

    Pembentukan tim ini dilakukan dalam rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri langsung oleh Menko PMK Pratikno, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Plt. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Wamen PU Diana Kusumastuti, Wamenkeu Anggito Abimanyu, Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan. 

    Selain itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Banten Andra Soni, dan perwakilan Pemprov Jawa Barat juga turut langsung menghadiri rapat tersebut.

    Menko PMK menjelaskan, alasan pembentukan tim ini karena bercermin pada banjir besar yang melanda Jakarta, Bekasi, Karawang, hingga sekitarnya seperti Cianjur beberapa saat waktu lalu.

     “Oleh karena itu kita tadi membahas penanganan yang lebih sinergis, lebih komprehensif dari hulu sampai dengan hilir. Tadi forum menyepakati untuk dibentuk tim,” ujarnya seusai rapat, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

    Pratikno melanjutkan, dari forum itu pun disepakati bahwa ketua timnya adalah Wamen Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti. Anggotanya adalah berbagai eselon I di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

    “Jadi ini tim yang ditangani secara komprehensif karena memang kita korbannya sangat besar, jadi pengorbanan ekonomi sangat besar dan ini tidak bisa dibiarkan terus. Oleh karena itu kami berusaha untuk menangani lebih optimal,” kata dia.

    Sementara itu, Wamen PU menyebut hal terpenting yang akan timnya lakukan adalah menyelesaikan tanggul. Dia menyebut pemerintah daerah pun sepakat akan hal ini.

    “Penyelesaian tanggul yang sampai dengan saat ini untuk DKI Jakarta masih menyisakan 16,5 km dan juga untuk Bekasi masih memerlukan 19,6 km,” tuturnya dalam kesempatan yang sama.

  • Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Presiden Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Fiskal 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengundang beberapa menteri dan wakil menteri dari Kabinet Merah Putih membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) untuk APBN 2026.

    Pertemuan yang berlangsung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (26/3/2025) ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

    Selain itu, beberapa wakil menteri yang turut hadir antara lain Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Anggito Abimanyu, dan Suahasil Nazara.

    “Rapat bersama Presiden Prabowo ini membahas APBN 2026, khususnya terkait dengan KEM PPKF,” ujar Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan dikutip dari Antara.

    Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menambahkan diskusi kali ini merupakan bagian dari siklus penyusunan APBN 2026.

    “Dokumen ini mencakup pokok-pokok kebijakan fiskal yang nantinya akan disampaikan ke DPR. Kami melaporkan langsung kepada Presiden,” jelasnya.

    Mengutip informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, KEM PPKF merupakan dokumen resmi negara yang memberikan gambaran serta skenario kebijakan ekonomi dan fiskal. Dokumen ini digunakan sebagai bahan diskusi awal dalam perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

    Penyusunan serta penyampaian KEM PPKF juga menjadi bagian dari bentuk pertanggungjawaban pemerintahan Presiden Prabowo kepada masyarakat.

  • Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Prabowo Panggil Airlangga dan Sri Mulyani ke Istana, Bahas RAPBN 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rohmat Pambudy juga terlihat hadir di Istana. 

    Sri Mulyani mengonfirmasi bahwa kedatangannya hari ini untuk melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto soal proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. 

    “Iya [bahas APBN 2026], mulai disusun ya. Lapor ke bapak Presiden dulu,” terangnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/3/2025). 

    Senada, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membenarkan bahwa rapat terbatas yang digelar hari ini terkait dengan Rancangan APBN atau RAPBN 2026. Dia menyebut akan lebih dulu membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). 

    “[Bahas] APBN 2026. KEM-PPKF,” ujarnya. 

    Sebelumnya, pada Rapat Komisi XI DPR Sri Mulyani sempat menyebut bahwa efisiensi anggaran dilakukan pada APBN 2025 akan turut diterapkan pada APBN 2026. 

    “Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi di K/L, sehingga hasil dari [efisiensi] 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2/2025). 

    Proses pembahasan RAPBN setiap tahunnya memakan waktu berbulan-bulan. Setelah membahasnya dengan intens bersama DPR, maka Presiden nantinya akan menyampaikan APBN 2026 saat Sidang MPR 16 Agustus. 

    Kemudian, rancangan APBN itu akan disahkan menjadi Undang-Undang (UU APBN) beberapa waktu setelahnya. 

  • Wamendagri terus kawal percepatan pembangunan DOB Papua

    Wamendagri terus kawal percepatan pembangunan DOB Papua

    “Pemerintah pusat juga akan melakukan kewenangan-kewenangannya. Apa yang akan dibangun sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri PU dan kewenangan pemerintah daerah juga segera melakukan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.

    Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan DOB Papua di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin, sebagaimana dikutip dari Jakarta, Senin.

    Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyoroti pokok-pokok pembahasan yang sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 13 Maret 2025.

    Ia menekankan pentingnya pengawalan berkelanjutan terhadap pembangunan infrastruktur 4 DOB Papua, yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dia menyebut prioritas utama diarahkan pada pembangunan pusat pemerintahan, seperti kantor gubernur, kantor DPRP masing-masing, dan kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).

    Ia meminta pemerintah daerah (pemda) di 4 DOB Papua menjalankan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung pembangunan tersebut.

    “Pemerintah pusat juga akan melakukan kewenangan-kewenangannya. Apa yang akan dibangun sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri PU dan kewenangan pemerintah daerah juga segera melakukan yang menjadi tugas dan kewenangan daerah,” kata Ribka.

    Pihaknya mengapresiasi Kementerian PU yang telah konsisten bekerja sama dalam menyiapkan aspek administrasi dan teknis pembangunan.

    Ribka menyebut pembangunan fisik di DOB Papua telah berjalan, seperti di Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Sementara, Papua Tengah dalam tahap pelelangan proyek dan Papua Pegunungan masih menunggu kepastian lahan.

    “Untuk Papua Pegunungan sudah menunggu ada kepastian terkait dengan penyiapan lahan dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan gubernur terpilih ini kami harapkan supaya ini bisa berprogres. Kemudian kami juga dari pemerintah pusat mengharapkan tidak ada lagi isu-isu di daerah bahwa akan ada pemindahan lokasi,” ujarnya.

    Dia juga menyampaikan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (GWPP) di daerah harus melaksanakan tanggung jawabnya. Sehingga apa yang dikoordinasikan oleh pemerintah pusat ke daerah wajib diatensi dan dilaksanakan oleh para gubernur.

    Ia juga mengungkapkan pemerintah pusat tengah mendorong penerbitan peraturan presiden (perpres) guna memastikan kelangsungan pembangunan di DOB Papua.

    “Pemerintah pusat sudah melakukan kebijakannya. Kami lagi dorong terus ada perpres dan kegiatannya akan berlanjut terus tidak berhenti di sini. Sehingga semuanya harus tetap semangat, kita tetap maju dan [Kementerian] PU juga sudah memberikan support,” jelas Ribka.

    Di sisi lain, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan pembahasan mengenai DOB telah dilakukan sejak 2022. Dalam pelaksanaannya, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk Kemdagri.

    Salah satu atensinya agar tidak ada pemindahan lokasi pembangunan, karena akan membuat prosesnya kembali ke tahap awal.

    “Mohon untuk lokasi-lokasi tidak dilakukan untuk perubahan-perubahan. Dan mudah-mudahan nanti kita akan segera menyampaikan data ini kepada Bappenas sebagai angka untuk perubahan perpres untuk pembangunan di empat DOB ini,” ungkap Diana.

    Ia menambahkan Kementerian PU telah memulai pelaksanaan pembangunan di Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sementara untuk Papua Pegunungan, pihaknya masih menunggu kepastian legalitas lahan.

    “Papua Pegunungan kami masih menunggu land clearing dari pemerintah provinsi. Selanjutnya nanti kami akan melakukan pelelangan bila sudah selesai,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PPN/Bappenas Sebut MBG Lebih Penting Dibandingkan Diberi Pekerjaan

    Menteri PPN/Bappenas Sebut MBG Lebih Penting Dibandingkan Diberi Pekerjaan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih penting dan mendesak ketimbang pemerintah memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat.  

    Hal itu diungkapkan saat konferensi pers di pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta pada Sabtu (22/3/2025). 

    “Jadi, kalau ada orang mengatakan kenapa musti kasih makan? Kenapa tidak kasih pekerjaan saja? Tidak akan tercapai untuk mengatasi persoalan [kekurangan gizi] ini [dengan hanya memberikan pekerjaan saja],” kata Rachmat dilansir dari Antara, Senin (24/3/2025). 

    Awalnya, Rahmat menyebutkan bahwa Presiden  Prabowo Subianto sedang meletakkan dasar-dasar Indonesia Emas tahun 2045, salah satunya melalui program MBG. 

    Menurutnya, Presiden sedang mengajak seluruh elemen masyarakat membuat sejarah bahwa kita telah meletakkan dasar-dasar bagi Indonesia Emas 2045.

    “Setiap presiden punya sejarahnya sendiri, punya catatan sejarah sendiri, dan kita yang sedang bersama-sama kepemimpinan presiden untuk beberapa tahun [ke depan] sedang membuat sejarah baru dan sejarah inilah akan terjadi [pemberian makan bergizi],” ujar Menteri PPN.

    Salah satu upaya penting dalam membangun manusia adalah memberikan makan bergizi. Saat menjadi mahasiswa, ujar dia, sering terdengar ungkapan: “tell me what you eat and I will tell you who you are”.

    Dia menilai ungkapan ini menunjukkan bahwa postur tubuh, kecerdasan, serta kemampuan fisik dan otak turut dipengaruhi dari makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, memberikan makan bergizi harus didahulukan sebelum mendidik dan mengarahkan anak-anak.

    “Sebelum kita mendidik anak-anak kita, sebelum menyehatkan anak-anak kita, sebelum kita mengarahkan anak-anak kita untuk jadi apa ini dan itu, berilah makan bergizi yang cukup,” kata Rachmat.

    Berdasarkan penelitian terbaru yang ia baca, disebutkan makanan mempengaruhi kecantikan dari wajah manusia. Menteri PPN menilai, perubahan penampilan orang Jepang dan kelompok masyarakat tertentu menjadi lebih baik adalah bukti nyata pengaruh makanan.

    Riset lain yang dikemukakan seorang Guru Besar di Universitas Indonesia mencatatkan makanan berpengaruh terhadap perilaku manusia.

    “Jadi, jangan-jangan manusia baik atau buruk ada hubungan dengan manusia dengan makanan yang kita makan,” ungkap dia.

    Rachmat Pambudy menekankan bahwa memberi makan orang lapar kepada anak-anak, generasi muda, dan ibu hamil itu pekerjaan mulia.

    Karena itu, melalui program MBG, pemerintah hendak mengatasi berbagai catatan negatif dalam statistik terkait angka 180 juta orang Indonesia tanpa kecukupan gizi, 50 ribu bayi lahir cacat setiap tahun, 1 juta orang terpapar tuberkolosis (TBC), dan 100 ribu orang setiap tahun wafat karena TBC.