Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Titiek Puspa dan Fiat 1300 yang Bikin Heboh

    Titiek Puspa dan Fiat 1300 yang Bikin Heboh

    Jakarta

    Perjalanan hidup ‘The Real Diva’ Titiek Puspa ibarat roller coaster. Ia pernah dinista sebagian masyarakat dan nyaris dipenjara gara-gara membeli mobil bekas, Fiat 1300, milik Gubernur Bank Indonesia Teuku Jusuf Muda Dalam. Begini kisahnya.

    Suatu hari di pertengahan 1966, seorang perempuan menghampiri kediaman penyanyi kondang, Titiek Puspa. Dia menawarkan mobil-mobil bekas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gerakan Nonblok yang akan dijual murah. Pemiliknya adalah Gubernur Bank Indonesia Teuku Jusuf Muda Dalam (TJMD).

    Karena memang sedang butuh, tanpa pikir panjang Titiek pun langsung menemui TJMD di kantornya. “Mobilnya sedikit rusak, tapi bisa diperbaiki sebentar saja di bengkel,” kata TJMD saat negosiasi seperti tertuang dalam ‘A Legendary Diva’ karya Alberthiene Endah yang diterbitkan Gramedia pada 2008.

    Karena ada pengakuan soal kondisi mobil yang tidak sempurna, Titiek pun menawar di bawah separuh harga yang ditawarkan. Ternyata deal! Mobil langsung dibawa dan dimasukkan ke bengkel untuk diperbaiki. Ia sama sekali tak memperhitungkan kondisi politik nasional yang tengah panas-panasnya.

    Titiek Puspa kemudian terkena imbasnya. Mobilnya di bengkel dirampas para mahasiswa yang berdemontrasi. Sejurus kemudian aparat hukum menyelidiki pembelian mobil tersebut. Mereka berasumsi, sebagai pesohor Titiek mendapatkannya sebagai hadiah. Bahkan yang lebih sadis lagi, rumors berkembang cepat seolah Titiek Puspa mendapatkan mobil karena telah menjadi perempuan simpanan TJMD yang kala itu memang dikenal playboy. Gosip tersebut menjadi headline di sejumlah media massa.

    Ia syok, depresi. Apalagi kemudian setiap pulang sekolah kedua putrinya, Petty Tunjungsari dan Ella yang masih duduk di bangku SD dan TK, menangis karena dibully teman-temannya.

    Dalam persidangan Mahkamah Militer pada 1966, di gedung Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Jakarta, Titiek yang berusia 29 tahun menjawab: “Saya membeli dengan harga 40 juta rupiah atau empat puluh ribu rupiah uang baru.”

    “Bukannya mobil itu dikasihkan pada Anda,” hakim tetap mencecar.

    “Bukan, Pak. Saya sudah bayar separuh, tapi kalau jadi perkara ya sudah ambil saja deh, saya ikhlas…” jawab Titiek disambut riuh pengunjung persidangan. Beberapa belas menit kemudian, majelis hakim memutuskan untuk melepaskan Titiek dari segala tuduhan.

    Fiat 1300 atau yang dalam bahasa Italia disebut milletrecento menjadi model yang paling populer di Indonesia. Sesuai dengan namanya, Fiat 1300 dibekali mesin dengan konfigurasi 4 silinder OHV 8 valve dengan sebuah karburator berkapasitas 1.300cc. Tenaga yang dihasilkan 60Hp pada 5.000Rpm dan torsi 93Nm pada 3.200Rpm. Untuk menggerakkan roda belakang, digunakan transmisi manual 4 percepatan yang tuasnya berada di kolom setir.

    Fiat 1300 dirancang oleh Mario Boano yang juga mendesain mobil-mobil seperti Lancia Aurelia, Alfa Romeo 2500 CC, Karmann Ghia dan Ferrari 166 Berlinetta sebelum akhirnya bergabung ke dalam studio desain internal Fiat yang bernama Centro Stille di Turin, Italia. Ciri khas dari desain Fiat 1300 ini, tulis mobilmotorlama.com, adalah lis chrome yang mengelilingi sekujur bodi di mana dari garis lis ini kemudian dilakukan extrude membentuk bodi mobil.

    Bagian-bagian aksesorinya juga cukup unik. Misalnya saja wiper depan memakai model ganda membuka dari dalam, tuas verneling di kolom setir, lampu mundur ada di sisi kanan sementara bulatan di sisi kiri sebagai lubang pengisian tangki BBM, spion bawaan tidak ada dan sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman meski hanya untuk pengemudi dan penumpang depan.

    (jat/rgr)

  • RI nilai World Expo Osaka 2025 platform tingkatkan investasi langsung

    RI nilai World Expo Osaka 2025 platform tingkatkan investasi langsung

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyampaikan bahwa Indonesia melihat World Expo Osaka 2025 di Jepang sebagai platform penting untuk meningkatkan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment/FDI).

    “Indonesia melihat Expo 2025 sebagai platform penting untuk meningkatkan investasi langsung asing (FDI) dan menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan, inovasi, dan kemitraan global,” kata Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Untuk memenuhi target jangka menengah pertumbuhan PDB sebesar 8 persen selama periode 2025-2029, Indonesia membutuhkan investasi sekitar Rp47.573 triliun dengan rincian 86,7 persen atau setara dengan Rp41.223 triliun harus berasal dari investor swasta dan asing.

    Melalui Expo 2025 yang menyediakan platform prestisius dan berdampak tinggi untuk melibatkan para pengambil keputusan utama, Bappenas memastikan Indonesia siap untuk mempresentasikan proyek-proyek strategis kepada dunia.

    Ruang khusus untuk diskusi produktif dan kolaborasi strategis disediakan, termasuk pusat bisnis (business center), lounge VIP, dan ruang pertemuan pribadi.

    Ada lebih dari 40 forum bisnis diusulkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk diselenggarakan selama periode expo, yang bertujuan untuk mempercepat kolaborasi dan membuka investasi di beberapa bidang. Mulai dari pengembangan sumber daya manusia yang dapat berkolaborasi dengan Jepang di sektor kesehatan, inovasi teknologi dengan penggunaan blockchain, dan healthcare initiatives; lalu inisiatif nilai tambah ekonomi melalui energi terbarukan, ketahanan pangan, dan penguatan rantai pasokan domestik.

    Kemudian juga bidang infrastruktur strategis seperti pembangkit listrik, trem, pengolahan limbah, kawasan industri, serta perhotelan dan rekreasi; pengembangan perkotaan kawasan metropolitan baru dan kota pintar; ekonomi hijau dengan fokus dalam hal bahan bakar B100 berbasis kelapa sawit, pengelolaan limbah, dan perdagangan karbon; serta pariwisata dan industri kreatif yang menawarkan destinasi Indonesia berkelas dunia, mode dan arsitektur ramah lingkungan, minyak aromatik, serta penyembuhan dan kebugaran tradisional.

    Lebih lanjut, pameran ini diharapkan menarik lebih dari 28 juta pengunjung dengan partisipasi dari 158 negara dan 7 organisasi internasional.

    Kehadiran Indonesia sendiri dalam Expo Osaka 2025 secara strategis selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

    “Partisipasi Indonesia di Expo 2025 lebih dari sekadar pameran, ini mewakili visi transformasi Indonesia. Kami di sini untuk mengantar babak baru dalam kerja sama global dengan memberikan peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan,” kata Leonardo.

    Pada World Expo tahun ini, Indonesia bertujuan menarik 2,8-3,5 juta pengunjung selama acara yang berlangsung selama enam bulan (13 April-13 Oktober) di Osaka. Target tersebut meningkat dibandingkan pameran serupa pada tahun 2020 di Dubai, dimana Paviliun Indonesia menyambut 2,5 juta pengunjung dengan mengamankan nilai transaksi bisnis sebesar 2 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

    “Paviliun Indonesia (2025) merupakan hasil dari proses persiapan selama beberapa tahun yang dimulai pada tahun 2022, yang mencerminkan perencanaan strategis jangka panjang dan meletakkan dasar bagi Paviliun untuk berfungsi sebagai jembatan dinamis bagi investasi, bisnis, dan diplomasi budaya,” ungkap dia.

    Seperti diketahui, Paviliun Indonesia di World Expo Osaka 2025 dengan luas 1.750 m2 akan menampilkan keberagaman budaya dan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dengan tema “Designing Future Society for Our Lives”. Desain arsitektur paviliun ini berbentuk perahu sebagai simbol visi Indonesia yang terus bergerak maju

    Sebanyak 17 kementerian/lembaga, 8 pemerintah daerah, serta 23 perusahaan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (SDM) berpartisipasi dalam acara ini.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri Prabowo Kumpul Bahas Koperasi Merah Putih, Mau Bikin Satgas Khusus

    Menteri Prabowo Kumpul Bahas Koperasi Merah Putih, Mau Bikin Satgas Khusus

    Jakarta

    Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Rancangan Keputusan Presiden Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Inpres 9/2025 pada Rabu kemarin. Pihaknya segera mengagendakan untuk rapat begitu Inpres tersebut dirilis.

    “Jadi kopdes itu kooperasi milik pemerintah desa, itu kira-kira intinya. Milik masyarakat desa,” kata Zulhas, dalam konferensi pers usai rapat di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2025).

    Zulhas mengatakan, rakor segera digelar sebagai tidak lanjut untuk mempercepat pembentukan kopdes. Pemerintah juga bersiap untuk membentuk satuan tugas (satgas).

    “Nanti akan ditambah dengan satgas sekaligus satgas yang akan bertugas harian. Kira-kira ini, ide yang sangat bagus dan sejatinya inilah cita-cita pendiri negeri ini bahwa ekonomi kita berdasarkan gotong royong” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie mengatakan, pembentukan kopdes akan dipercepat. Harapannya, administrasi pembentukan badannya bisa rampung pada akhir Juni.

    “Pembentukan itu kan artinya kelembagaannya. Belum bangunannya, belum fisiknya. Jadi target dari tim ini adalah dalam waktu yang singkat, segera kita melakukan konsolidasi. Nanti 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah bisa terwujud,” ujar Budi.

    “Ibaratnya akta-nya dia gimana mau dibangun, gimana mau ada pinjaman kalau secara legal belum ada. Jadi targetnya akhir Juni, secepatnya seluruh 80 ribu pembentukan Kopdes Merah Putih itu sudah terbentuk di seluruh Indonesia,” sambungnya.

    Namun demikian, Budi belum dapat merincikan terkait dengan pendanaan pembangunan kopdes tersebut. Sedangkan menyangkut pembentukan satgas sendiri, Budi mengatakan, posisi ketua satgas akan diisi oleh Zulhas.

    Sebagai informasi, rakor digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat. Rapat dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga (KL), antara lain Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazar.

    Kemudian ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Ruddyard.

    Lalu ada juga hadir Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.

    (acd/acd)

  • BNPT ingatkan ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan

    BNPT ingatkan ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI mengingatkan bahwa ancaman terorisme masih terus ada di berbagai kawasan dunia, yang terlihat dari Indeks Terorisme Global atau Global Terrorism Index (GTI) 2025.

    Dalam catatan GTI 2025, jumlah negara yang mengalami setidaknya satu insiden teroris pada tahun 2024 meningkat menjadi 66 negara dari sebelumnya 58 negara atau merupakan jumlah paling banyak yang terkena dampak sejak tahun 2018.

    “Temuan GTI menggarisbawahi pentingnya kehadiran dan peran negara yang secara proaktif dapat mengurangi risiko ataupun dampak dari terorisme, meningkatkan pencegahan dan ketahanan nasional, serta mendorong kerja sama internasional,” kata Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT RI Andhika Chrisnayudhanto dalam acara Diskusi Global Terrorism Index 2025 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

    Selain itu, lanjut dia, GTI 2025 menunjukkan pula bahwa pada tahun 2024 lebih banyak negara yang memburuk daripada membaik untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, dengan 45 negara melaporkan dampak yang lebih tinggi dari terorisme, sedangkan hanya 34 negara yang menunjukkan perbaikan.

    Laporan juga mencatat bahwa organisasi terlarang ISIS dan afiliasinya tetap menjadi organisasi teroris paling mematikan pada tahun lalu, yang bertanggung jawab atas 1.805 kematian di 22 negara

    Andhika menjelaskan indikator yang digunakan oleh GTI, antara lain jumlah kejadian terorisme, jumlah kematian, korban luka, dan penyanderaan.

    Secara berkala, kata dia, indeks tersebut menjadi rujukan dan alat strategis untuk melihat posisi suatu negara terkait dampak yang ditimbulkan dari kejadian terorisme.

    Bagi pemerintah Indonesia, tambah Andhika, GTI bukan sekadar alat pemeringkatan, tetapi menjadi referensi berharga dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan kebijakan dan memperkuat strategi penanggulangan terorisme, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

    Untuk itu, GTI telah dirujuk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan dicantumkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024 dan RPJMN 2025–2029 sebagai indikator efektivitas penanggulangan terorisme di Indonesia.

    “Temuan GTI telah mencatat secara positif kemajuan yang dicapai oleh Indonesia hingga saat ini,” ucapnya.

    Adapun GTI merupakan laporan yang mengukur dampak terorisme di 163 negara, termasuk tren dan pola terorisme global. Laporan tersebut disusun oleh Institute for Economics and Peace.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Langkah-langkah Prabowo Memberantas Korupsi, Sudah Tepat?
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        9 April 2025

    Langkah-langkah Prabowo Memberantas Korupsi, Sudah Tepat? Nasional 9 April 2025

    Langkah-langkah Prabowo Memberantas Korupsi, Sudah Tepat?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto berulang kali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan
    korupsi
    di Tanah Air.
    Baru-baru ini, Prabowo mengaku geram dengan kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan.
    Dia pin mendukung beberapa langkah untuk membuat koruptor jera. Salah satunya adalah penyitaan aset koruptor.
    Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan enam pemimpin redaksi di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4/2025).
    “Ada soal memiskinkan (koruptor), saya berpendapat begini. Makanya, saya mau negosiasi, kembalikan uang yang kau curi. Tetapi, memang susah, ya kan? Karena, secara sifat, manusia enggak mau mengaku,” ujar Prabowo, dilansir dari
    Kompas.id
    , Senin (7/4/2025).
    “Jadi, pertama harus dikasih kesempatan. Apa kerugian negara yang dia timbulkan harus dikembalikan. Maka, aset-aset, pantas kalau negara itu menyita,” katanya lagi.
    Kendati demikian, menurut Prabowo, keadilan untuk anak dan istri koruptor tetap harus diperhatikan.
    Sebab, Prabowo mengatakan, dalam aset yang dimiliki seorang koruptor, bisa saja terdapat harta yang dimilikinya sebelum melakukan tindak pidana korupsi.
    “Nanti para ahli hukum suruh bahas. Apakah adil anaknya menderita juga? Kan, dosa seorang tua tidak boleh diturunkan ke anaknya. Tetapi, ini saya minta masukan dari ahli-ahli hukum,” ujar Prabowo.
    Di sisi lain, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, rancangan undang-undang (RUU) Perampasan Aset resmi dimasukkan ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) untuk periode 2025-2029.
    “Pemerintah itu komit mengusulkan, itu ada di daftar 40 RUU yang kami ajukan dalam prolegnas 2025-2029, dan RUU Perampasan Aset itu ada di urutan kelima,” ujar Supratman dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (18/11/2024).
    Langkah berikutnya, Prabowo akan menaikkan gaji semua hakim secara signifikan agar mereka tidak dapat disuap.
    Dalam waktu dekat, dia mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akan mendiskusikan hal tersebut.
    “Hakim harus dibikin begitu terhormat dan begitu yakin sehingga dia tidak bisa disuap. Saya juga beri petunjuk agar hakim punya rumah dinas yang layak. Ini sedang dikerjakan Menteri Perumahan. Kalau tidak salah, hakim kita di seluruh Indonesia tidak sampai 10.000 orang,” ujar Prabowo.
    Dalam kesempatan lain, Prabowo sempat meminta para hakim menghukum koruptor seberat-beratnya jika sudah jelas dan nyata merugikan negara.
    “Saya mohon ya kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan,” kata Prabowo di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat pada 30 Desember 2024.
    Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung atas ringannya vonis hakim terhadap salah satu koruptor.
    Kepala Negara tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang dimaksud, tetapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Moeis.
    Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim.
    “Tolong menteri pemasyarakatan ya, Jaksa Agung. Naik banding enggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira, ya,” ujar Prabowo.
    Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menilai bahwa
    Presiden Prabowo
    belum memahami secara menyeluruh akar persoalan korupsi di Indonesia.
    Menurut Zaenur, pernyataan Prabowo dalam wawancara dengan enam pemimpin redaksi itu menunjukkan bahwa belum memiliki peta jalan yang jelas untuk
    pemberantasan korupsi
    dalam lima tahun masa jabatannya.
    “Dari jawaban-jawabannya, saya melihat Presiden Prabowo tidak benar-benar paham akar masalah korupsi dan tidak punya rencana yang jelas bagaimana selama lima tahun pemerintahannya akan melakukan pemberantasan korupsi,” kata Zaenur, Senin (8/4/2025).
    Zaenur menilai, langkah-langkah yang disampaikan Presiden Prabowo belum menjawab tantangan utama dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
    Salah satu yang disorot adalah rencana Prabowo untuk menaikkan gaji dan memberikan rumah dinas bagi para hakim agar mereka tidak mudah disuap.
    Selain itu, Prabowo juga tampak ragu dalam mendukung upaya pemiskinan koruptor melalui pengesahan UU Perampasan Aset.
    Zaenur juga menyoroti soal dorongan Prabowo kepada jaksa agar mengajukan banding terhadap vonis ringan dalam perkara korupsi.
    Menurut dia, penyataan Kepala Negara dalam wawancara tersebut tidak memperlihatkan adanya arah yang jelas dalam pemberantasan korupsi selama lima tahun ke depan.
    “Ini tentu cukup meresahkan. Karena apa yang disampaikan beliau sebagai langkah-langkah pemberantasan korupsi itu bukan merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan utama korupsi di Indonesia,” ujar Zaenur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Trump: Kontradiksi Kapitalisme Amerika

    Tarif Trump: Kontradiksi Kapitalisme Amerika

    Jakarta

    Dalam The End of History and the Last Man (1992), Francis Fukuyama, filsuf modern Amerika menyatakan bahwa evolusi manusia berakhir semenjak hadir demokrasi liberal Barat, secara khusus demokrasi Amerika. Salah satu “anaknya” adalah sistem politik Indonesia pasca reformasi.

    Namun, demokrasi liberal tidak berdiri sendiri, ada dua saudara kandung, kapitalisme dan globalisasi, di mana bertiga mereka menjadi penanda selesainya evolusi sosial, budaya, politik, dan ekonomi umat manusia.

    Pemerintah Amerika menjadi Ketua dari dunia, “kepala suku” dari seluruh pemerintahan sejagat. Disebut sebagai “suku” karena masalah-masalah akhirnya diselesaikan dengan cara “adat” daripada hukum, dan dengan “cara adat”, artinya sesuka Kepala Sukunya.

    Disebut sebagai “ketua”, karena di Indonesia masa lalu, KUD bukanlah kepanjangan Koperasi Unit Desa, melainkan Ketua Untung Dulu. Bahkan, untung kemudian, dan untung di akhir, serta untung selamanya. Tidak ada manusia dengan kepentingan daging yang dapat lepas dari hasrat yang tempted tersebut.

    Amerika adalah penghela The True Capitalism. Tidak salah dengan kapitalisme, hanya mereka yang tidak menguasainya saja yang menyalah-salahkannya. Makanya, China juga tidak menjelekkan kapitalisme, meski mereka adalah anak dari Sosialisme Marx. Kapitalisme dan liberalisme adalah pasangan sejoli. Kapitalisme berjalan dengan menyenangkan jika ada liberalisme. Liberalisme tidak ada gunanya jika tidak ada kapitalisme di sampingnya.

    Itulah kredo Amerika, yang dipasarkan ke seluruh dunia. Namun, kapitalisme dan liberalisme adalah mahluk yang “serakah”, dan serakah tidak haram dalam kapitalisme, greed is good. Panggung dari Kapitalisme (+ Liberalisme) adalah Globaliasasi. Lembaga buatan Bretton Wood pada Juli1944, Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan IMF (International Monetary Fund), sudah lengkap dengan kehadiran dilengkapi dengan WTO (Badan (Liberalisasi) Perdagangan Dunia) pada 1 Januari 1995, yang embrionya diawali dari General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang dibuat 1947.

    Kontradiksi

    Amerika bercita-cita luhur, menjadi kota yang berdiri di atas bukit, menyinari seluruh dunia. Amerika adalah penolong dunia. Amerika membentuk penyelesaian Perang Dunia I pada tahun 1918, setelah menjadi bagian dari Sekutu untuk mengalahkan Blok Sentral. Juga pada Perang Dunia. Tanpa bantuan Amerika, Jerman tidak pernah dapat dikalahkan.

    Demikian juga Jepang, di Asia dan Pasifik. Setelah PD II Amerika menjadi Dewa Penolong Eropa dengan bantuan massif Marshall Plan-nya, dengan mentransfer $13,3 miliar (setara dengan $173,8 miliar pada tahun 2024) dalam program pemulihan ekonomi ke ekonomi Eropa Barat.

    Tapi, bagi Amerika, there is no such of free lunch. Investasi America membanjiri Eropa dan kemudian ke seluruh dunia. Perusahaan minyaknya mengusasai ladang-ladang minyak raksasa di penjuru bumi. Produknya menjadi pilihan sebagai produk terbaik.

    Sejak tahun 1950an ekonominya menguasai dunia, meski berjuang untuk melawan Blok Timur hingga kejatuhan Uni Soviet pada 1991. Premis Fukuyama benar: the end of history. Blok Timur, termasuk Rusia, sisa terbesar Soviet, memilih menjadi kapitalis. China, dengan ideologi komunisnya, juga memilih jalan kapitalis.

    Seharusnya Amerika berbahagia selamanya, seperti dongeng HC Andersen. Namun ternyata, KUD tidak berlaku seluruhnya. Ketua Untung Dulu, berlaku hanya untung di depan, di Tengah dan belakang. Kapitalisme punya hukum sendiri yang mungkin tidak pernah dibayangkan Amerika. Pertama, persaingan. Malangya, pada globalisasi, seperti kata Gary Hamel dalam Reinventing the Basis of Competition (1996), bahwa globalisasi bukanlah persaingan antar negara, melainkan perusahaan-perusahaan dari negara-negara tersebut.

    Liberalisme memungkinkan teknologi, pengetahuan, dan ketrampilan berpindah dari satu koloni ke koloni lain dengan sangat cepat. Pada tahun 1980an perusahaan-perusahaan di Jepang mulai mengambil alih dominasi Amerika bahkan di Amerika. Pada tahun 2000an perusahaan-perusahaan Korea menjadi pesaing kuat baru.

    Pada periode yang sama, China menjadi pemain dominan, bahkan di semua lini, termasuk berkenaan dengan pendapatan. Untuk memperoleh laba yang tinggi, sebagaimana kredo kapitalisme, maka perusahaan-perusahaan besar Amerika melakukan outsourcing produksinya ke China. Mulai dari Nike hingga Iphone.

    Tapi, China lebih cerdas dari kita, bahkan lebih cerdas dibanding Amerika. Mereka bukan saja “menggerojok” Amerika dengan produk elektronik, mesin, mobil, tekstil dan produk tekstil, bahkan hingga buah, sayur, bawang putih, hingga ikan dan udang. Masyarakat Amerika menikmati produk berukualitas dan murah.

    Di balik itu, kedayasaingan industri modern dan pertanian Amerika semakin terdesak oleh China. Amerika mungkin masih digdaya di pesawat tebang, peralatan militer, kedelai, jagung, dan gandum.

    Namun, sebagian besar lain mudah terdesak. Aturan main yang sebelumnya menguntungkan Amerika, kini, secara fair, menguntungkan semua pelaku dari setiap negara. Sebelumnya Amerika menjadi juara karena teknologi, pengetahuan, dan ketrampilannya jauh lebih maju, kini jarak tersebut makin dekat, bahkan ada yang sudah melewati.

    Strategi melakukan standarisasi lokasi eksport tidak menjadi solusi. Pelabuhan-pelabuhan di China sudah memenuhi persyaratan Amerika. Mulai dari Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen, Qingdao, Guangzhou, hingga Hongkong. Apalagi standarisasi manajemen seperti ISO hingga Malcolm Baldrige. Semuanya dipenuhi. Termasuk standar etika dan anti-korupsi. Belum lagi negara-negara Eropa Barat yang dengan cepat mengejar ketertinggalannya, seperti Jerman, Inggris, dan Belanda. Balapan kapitalisme yang diperkenalkan Amerika sebagai standar balapan dunia sudah tidak lagi menguntungkan Amerika.

    Memang, mereka nasih punya Meta (grup facebook) dan Alphabet (grup google) serta Microsoft, hingga Amazon, ditambah kluster industri digital di California dan sekitarnya, termasuk Dell, Intel, AMD, NVIDIA, dan sejenisnya. Juga industri keuangan, konsultan, dan jasa lainny. Namun, bagi Amerika, tidak cukup kemenangan ditentukan oleh beberapa kluster saja. Amerika harus menang di semua kluster kapitalisme. Itulah kredo Amerika yang diyakini Trump.

    Tapi, menggunakan “cara kapitalisme” ternyata tidak cukup, karena sudah terjadi kontradiksi kapitalisme Amerika. Sistem yang mereka buat dan diekspor ke seluruh dunia, menjadi backfire bagi dirinya sendiri. Donald Trump berfikir keras untuk menguasai dunia selain dengan cara kapitalisme. Inilah yang dilakukan hari ini.

    Strategi Trump, Strategi Baru Amerika

    Hari ini Amerika, di bawah Trump, hendak membuat Amerika sehebat dulu. Kebijakan besarnya sangat jelas MAGA: Making America Great Again. Strategi pertama adalah strategi tarif. Trump menerapkan tarif berlapis.

    Pertama, tarif dasar 10%yang berlaku untuk semua impor dari semua negara. Kedua, tarif tambahan (timbal balik) untuk negara tertentu, yang dihitung berdasarkan setengah dari tarif yang negara tersebut kenakan pada AS.

    Ketiga, tarif eksisting (jika ada), misalnya China sudah memiliki tarif sebelumnya, yang tetap berlaku dan ditambahkan ke tarif baru. China akan dikenakan tarif berlapis sebesar tarif eksisting 20% dan 34%, sehingga total tarifnya mencapai 54%. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% yang akan berlaku mulai tanggal 9 April 2025. Vietnam dikenakan tarif sebesar 46%

    Kebijakan publik yang diajarkan hari ini adalah bagaimana mengatur domestik dan hubungan internasional. Satu hal yang jarang, atau bahkan tidak pernah diajarkan, adalah memahami pikiran negara lain. Nampaknya policy makers Indonesia tidak memikirkan itu. Model dan modal berfikir kita adalah hubungan baik dengan Amerika, dan kita menikmati berbagai fasilitas yang mereka berikan.

    Ketika “badai” datang, baru kita sepertinya “plonga-plongo”. Indonesia jelas bukan musuh Amerika, dan Amerika pun tidak pernah memusuhi Indonesia. Hanya, Amerika tidak bisa secara membuat kebijakan untuk dunia secara asmiterik, apalagi itu untuk memenuhi kepentingannya sendiri.

    Vietnam langsung menge-nol-kan bea masuk produk AS, dan meningkatkan impor dari AS, untuk menyeimbangkan defisit transaksi keduanya. Amerika akan melakukan hal yang sama, mengenolkan tarif buat Vietnam. Apalagi Vietnam adalah proksi industri Amerika terhadap China. Mereka telah menggantikan China sebagai produsen produk yang diperlukan AS dan melakukan eskport langsung ke AS.

    Bagaimana Indonesia? Indonesia punya ekspor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, minyak sawit, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut. Pada Februari 2025, ekspor nonmigas Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mencapai11,35%dari total ekspor nonmigas. Persentase yang signifikan. Jika total ekspor 20204 mencapai US$264,7 miliar, maka setidaknya total ekspor ke AS pada tahun 2025, dengan asumsi sama, US $ 30 miliar, bahkan lebih. Atau, setidaknya 19,42% dari Cadangan devisa RI yang US $154,5 miliar.

    Pertanyannya adalah bagaimana respons kebijakan kita. Dari ilmu kebijakan publik, disarankan tiga respon kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, adalah memanfaatkan kebijakan Amerika. Meskipun Trump dapat mengklaim mereka juga comply kepada aturan WTO, sebenarnya mereka juga tidak comply.

    Namun, karena kekuatan dan kekuasaannya, maka kebijakan impos tarif tersebut tidak dapat dihalangi. Indonesia dapat menggunakan kebijakan Amerika untuk membuat kebijakan yang sama. Istilahnya, riding the wave. Terutama kepada negara-negara selain Amerika yang merugikan neraca perdagangan dan industri dalam negeri. Mungkin juga kita perlu merevisi UU 6/2023 tentang Cipta Kerja, dan sejumlah kebijakan ekstra liberalisasi kita.

    Kedua, buka keran impor dari Amerika, khususnya untuk produk yang selama ini diembargo, termasuk alutsista atau persenjataan militer. Dengan demikian, meskipun mereka tetap mengembargo, kita telah memberikan kebijakan resiprokal, dan mereka tidak dapat menolak resirokalitas tersebut, karena tidak bersifat eksepsionalitas.

    Buka juga keran untuk impor produk yang diperlukan Indonesia ke depan, mulai dari super konduktor hingga pusat-pusat data, dengan tarif nol persen. Kementerian investasi perlu bekerjasama dengan BIN dan Lemhannas untuk memastikan produk masa depan tersebut segera bisa diakuisisi.

    Ketiga, mengembangkan kebijakan keseimbangan geopolitik, dari keterdekatan berlebihan dengan kekuatan-kekuatan anti AS, termasuk BRICS, menjadi keseimbangan. Amerika, dalam jangka waktu panjang akan tetap menjadi kekuatan inovasi dunia, pasar yang kuat, dan sumber pertahanan militer yang selalu adidaya. Kebijakan Trump pun, dalam waktu setahun ke depan, akan nampak manfaatnya bagi Amerika, yaitu kebangkitan produktivitas domestik mereka.

    Saat ini mungkin tidak mudah bagi Trump, namun jika ia mampu bertahan dan membuktikan MAGA-nya, ia akan diterima. Tidak berbeda dengan Roosevelt di tahun 1933, dengan kebijakan New Deal-nya, dengan motto “3 Rs”: Relief, Recovery, dan Reform, yang kontroversal. Keberhasilan menyelamatkan Amerika, membuatnya dipilih menjadi Presiden melampaui masa jabatan yang dibolehkan konstitusi (1933 – 1945).

    Pembelajaran

    Kebijakan Trump membuat setiap negara “jantungan”. Saya tidak begitu sepakat dengan para senior yang mengatakan “Ini sudah biasa, tidak usah terkejut, toh mereka yang rugi”. Mengirimkan delegasi ke AS, dipimpin oleh Prof. Bambang Brojonegoro, Mantan Menristek, Menkeu, dan Kepala Bappenas, adalah baik.

    Harapan kita adalah, mereka tidak melakukan pertemuan dengan gagasan yang standar, yang biasa. Karena, dalam kondisi luar biasa, cara-cara lama tidak banyak nilainya. Parajuru runding perlu dibekali dengan gagasan yang out of the box, yang membuat Indonesia mempunyai possi riding the wave. Tentu saja, gagasan tersebut harus merupakan gagasan dari Presiden sebagai CEO Republik Indonesia, atau setidaknya gagasan yang disetujui Presiden. Artinya, Tim Krisis yang dipimpin langsung oleh Presiden perlu mindset tersebut.

    Pembelajaran selanjutnya, bahwa kebijakan publik yang diajarkan di kelas-kelas, termasuk di negara maju, sudah tidak cukup lagi dalam merespon perubahan terkini. Kebijakan publik sebagai praktek dalam dunia dengan terra incognita-nya, adalah kebijakan publik yang beyond public policy.

    Kini waktunya bagi para akademisi dan praktisi untuk belajar kembali untuk membangun kekuatan baru. Kejadian impos kebijakan tarif yang ekstrem dari Pemerintahan Trump adalah pelajaran besar bagi kita para policy makers, seperti nasihat Marshall Goldsmith, bahwa What Got You Here Won’t Get You There (2014). Kemampuan-kemampuan yang membuat Indonesia sampai menjadi hari ini, tidak cukup untuk membawa Indonesia ke masa depan. Kita perlu learning government, kita perlu menjadi the learning nation.

    Riant Nugroho, Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)

    (hns/hns)

  • Hari Kesehatan Dunia 2025, Momentum Memperkuat Kesehatan Ibu dan Bayi untuk Masa Depan Indonesia – Halaman all

    Hari Kesehatan Dunia 2025, Momentum Memperkuat Kesehatan Ibu dan Bayi untuk Masa Depan Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir masih menjadi tantangan besar di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya.

    Setiap tahun, ribuan ibu dan bayi menghadapi risiko komplikasi kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah dengan layanan kesehatan yang tepat dan berkualitas.

    Ketua Umum Rabu Biru Foundation, Henny Daeng Parani, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan kesehatan terhadap 10.000 orang, termasuk ibu hamil, balita, dan masyarakat umum—lebih dari 50 persen mengalami masalah kesehatan.

    “Mereka menghadapi tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kekurangan gizi, serta faktor risiko pada ibu hamil seperti hipertensi, anemia, dan komplikasi kehamilan berisiko tinggi,” ujar Henny dalam keterangannya, Senin (7/4/2025).

    Rabu Biru Foundation menegaskan komitmennya dalam memperkuat kesehatan ibu hamil, bayi, dan anak sebagai bagian dari agenda Indonesia Emas 2045.

    Hal ini sejalan dengan seruan WHO melalui tema “Healthy Beginnings, Hopeful Futures” dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Dunia 2025.

    “Kami memberikan perhatian serius pada pentingnya awal kehidupan yang sehat sebagai pondasi masa depan generasi mendatang,” tegas Henny.

    Rabu Biru Foundation aktif berkontribusi dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan pencegahan stunting melalui program Bestari. 

    Program ini merupakan hasil kolaborasi dengan Bappenas, Kominfo Digital (Komdigi), UK FCDO, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.

    “Program Bestari menghubungkan enam puskesmas dan satu RSUD melalui sistem TeleCTG berbasis cloud,” jelas Henny.

    Model serupa telah menunjukkan dampak positif, seperti penurunan AKI hingga 70?lam uji coba di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Selayar.

    Pada Januari 2025, Rabu Biru Foundation menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis, deteksi tuberkulosis dan penguatan layanan kesehatan digital di komunitas.

    Kolaborasi ini menunjukkan bahwa kerja sama multisektor sangat penting dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.

    Selain itu, Rabu Biru Foundation juga mengedukasi masyarakat melalui Posyandu, khususnya bagi remaja dan ibu hamil, sebagai bekal menuju kehamilan yang sehat.

    “Program edukasi ini telah dilaksanakan di tiga Posyandu binaan di Sleman, Yogyakarta, dan mendapat respons positif dari masyarakat,” kata Henny.

    Tak hanya itu, yayasan ini juga mengembangkan skrining risiko kehamilan menggunakan layanan telemedisin seperti TeleCTG dan USG digital. 

    Program ini telah diimplementasikan di Jabodetabek, DIY, dan Malang Raya, memungkinkan ibu hamil menjalani deteksi dini tanpa harus ke rumah sakit.
    Melalui berbagai inisiatif ini, Rabu Biru Foundation turut berkontribusi dalam menciptakan awal kehidupan yang sehat bagi ibu dan bayi, sekaligus mendukung pembangunan kesehatan Indonesia menuju 2045.

    Dengan kolaborasi dan inovasi berkelanjutan, diharapkan tantangan kesehatan ibu dan bayi dapat diatasi demi masa depan Indonesia yang lebih cerah.

  • Ekonom Semarang Soroti Kenaikan Harga Kelapa

    Ekonom Semarang Soroti Kenaikan Harga Kelapa

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Kenaikan harga kelapa yang cukup signifikan pada saat Lebaran tahun ini, menimbulkan kekhawatiran, tidak hanya pada kalangan konsumen rumah tangga, tapi juga pelaku industri di tanah air.

    Sejumlah faktor seperti naiknya permintaan ekspor kelapa butir utuh di pasar global, kapasitas produksi yang relatif terbatas, hingga regulasi yang diangggap kurang mendukung pasar domestik, ditengarai ikut memicu kenaikan harga kelapa ini.

    Ekonom Universitas Negeri Semarang, Bayu Bagas Hapsoro, mengatakan, hingga saat ini, permintaan ekspor butir kelapa utuh di pasa global, terus mengalami tren kenaikan yang tajam dari tahun ke tahun.

    Di satu sisi, peningkatan ekspor ini tentu dapat membantu devisa negara, tapi disisi lain, apakah sudah dilakukan upaya pemberian nilai tambah yang cukup, hingga tidak hanya ekspor kelapa utuh, tapi juga produk turunan kelapa yang sudah diolah, seperti briket kelapa hingga minyak kelapa.

    Dijelaskannya, sebagai perbandingan, jika hanya mengekspor kelapa butir, profit yang didapat hanya pada kisaran Rp 8.000 hingga Rp. 10.000, maka bandingkan jika sudah diolah menjadi briket, maka potensi profit dapat mencapai Rp.25.000 per kilogram.

    Tingginya permintaan kelapa di pasar global ini, juga mengakibatkan ketidakseimbangan pasokan kelapa di dalam negeri. Jika melihat data yang dilansir dari Badan Karantina Pertanian, pada awal tahun 2024 lalu, volume ekspor kelapa butir atau kelapa bulat, terus menunjukkan tren positif.

    Selain Cina sebagai negara tujuan ekspor terbesar, Indonesia juga melakukan ekspor ke sejumlah negara lain, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, India, Australia, Amerika, dan Jerman.

    Bayu Bagas Hapsoro, menambahkan, pada awal tahun ini saja, BPS tercatat ekspor kelapa bulat hingga bulan Februari 2025, sudah mencapai 71.077  ton. Pada periode itu, Cina masih menjadi negara tujuan dengan volume terbesar, sebanyak 68.065 ton dengan nilai 29,5 juta US dollar, diikuti Vietnam, Thailand, dan Malaysia, dengan volume masing masing sebanyak 2.180 ton, 550 ton, dan 280 ton.

    “Jika tidak ada pengaturan tegas ekspor kelapa utuh ini, tidak hanya akan mengganggu suplai kelapa di dalam negeri, tapi juga akan mengganggu proses hilirisasi produk olahan kelapa, yang memiliki Economic Value Added (EVA) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelapa utuh,” katanya.

    Mengacu hal tersebut, maka rekomendasi moratorium ekspor kelapa bulat dari Kementerian Perindustrian pada Maret 2025 lalu, dapat menjadi solusi jangka pendek atas fenomena kurangnya pasokan kelapa di tanah air.

    Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat menurut data Bappenas pada akhir tahun 2024, produktivitas kelapa di Indonesia mulai stagnan di kisaran 1,1 ton per hektar.

    Selain itu, 98,95 persen kebun rakyat tradisional tanpa pengorganisasian dan regenerasi, sehingga berdampak sebanyak 378.191 ribu hektar tanaman sudah tidak lagi menghasilkan. 

    “Di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan beberapa bulan terakhir, seperti depresiasi rupiah terhadap mata uang asing, membuat biaya produksi di pasar domestik menjadi meningkat. Hal ini mendorong harga kelapa saat ini menjadi lebih mahal,” pungkasnya.

    (*) 

  • Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    Program MBG Dipaparkan di KTT N4G Paris 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipaparkan di Konfernsi Tingkat Tinggi (KTT) Nutrisi Pertumbuhan/Nutrition for Growth (N4G) Summit di Paris, Prancis, 27-28 Maret 2025.

    KTT N4G Paris 2025 merupakan forum pertemuan puncak multi-pemangku kepentingan yang mengadvokasi komitmen keuangan dan politik tentang gizi dan keterkaitan dengan sektor-sektor yang lain.

    Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (PMK) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Amich Alhumami mewakili tim delegasi Indonesia. 

    Peserta inti KTT ini terdiri dari 32 negara dan peserta non intinya terdiri dari puluhan kelembagaan internasional yang mencakup sektor swasta, perbankan, industri, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan sebagainya. 

    KTT N4G 2025 diselenggarakan oleh Kementerian Eropa dan Kementerian Luar Negeri Prancis atas sokongan UNICEF, Stronger Foundations for Nutrition, dan Scaling Up Nutrition (SUN), Paris Peace Forum, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan organisasi global lainnya. 

    Selain Amich, palenis lainnya adalah H.E. Baroness Chapman, Menteri Bidang Pembangunan Internasional Inggris; H.E. Carlos Gabriel Cardoza, Wakil Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Manajemen Kesehatan El Salvador; dan Juan Pablo Uribe, Direktur Global untuk Kesehatan Gizi dan Populasi di Bank Dunia dan Direktur di Global Financing Facility for Women Children and Adolescents (GFF).

    “Gizi bukan hanya masalah kesehatan. Masalah ini juga sangat terkait dengan pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, dan pembangunan ekonomi. Itulah sebabnya kebijakan kami berfokus pada tata kelola yang kuat, pembiayaan yang berkelanjutan, dan akuntabilitas untuk memastikan dampak yang nyata,” papar Amich Alhumami pada sesi diskusi panel N4G Paris 2025, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Kamis (3/4/2025). 

    Ia mengatakan, bagi Indonesia, di antara nilai-nilai yang menginspirasi dari KTT N4G Paris 2025 adalah energi, komitmen, dan visi bersama secara global dalam mengatasi kesenjangan akses, kualitas, dan keterkaitan erat gizi dengan sektor pembangunan yang lain. 

    “Nutrisi bukan hanya masalah teknis, ini adalah masalah keadilan, martabat, dan kesempatan untuk semua, nutrisi dan makanan sehat adalah hak rakyat,” lanjut Amich.

    Pada kesempatan itu, Amich memaparkan lima strategi pemerintah RI mengatasi permasalahan gizi, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Pertama, mengintegrasikan kebijakan pembangunan gizi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 agar gizi tetap menjadi prioritas utama secara konstitusional. 

    Kedua, melacak dan menandai pengeluaran, baik belanja maupun alokasi anggaran, untuk gizi, yang ditempuh dengan memastikan investasi mengarah pada perbaikan dalam kehidupan masyarakat. 

    “Setiap satu dolar yang dibelanjakan untuk gizi, harus dipertanggungjawabkan kepada publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” papar Amich.

    Ketiga, alumnus Universitas Sussex, Inggris itu juga menyebut penguatan peran pemerintah daerah (Pemda) melalui pendanaan dan pengembangan kapasitas untuk memastikan program gizi efektif di tingkat masyarakat.

    “Oleh karena itu, pelaksanaan program pembangunan gizi juga cukup rumit dalam hirarki tata kelola pemerintahan yang bertingkat, pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga peran Pemda sangat perlu diperkuat dalam pembangunan gizi masyarakat,” papar Amich.  

    Keempat, penggunaan teknologi seperti platform e-HDW atau e-PPGBM. Berbagai perangkat ini, lanjut Amich, untuk membantu pekerja garis depan dalam melacak layanan gizi secara real time.

    Strategi terakhir, berupa perluasan program gizi utama, melalui program MBG di sekolah-sekolah, inisiatif gizi ibu dan anak, dan suplementasi gizi mikro atau mikronutrien.

    Menurut Amich Alhumami, pemerintah Indonesia sudah relatif lama menjadikan gizi sebagai prioritas nasional dan agenda strategis, tetapi pada periode pemerintahan 2024-2029 semakin menonjol. 

    “Itu karena diperkuat oleh Presiden Prabowo Subianto dengan berinvestasi dalam pembangunan gizi melalui program MBG, dengan target anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, suatu kelompok sasaran strategis yang akan berdampak langsung pada upaya meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” ungkapnya. 

    Program MBG sebetulnya tidak disorot secara spesifik oleh para peserta N4G Paris 2025, tetapi menjadi stimulus perbincangan tentang pengalaman pemerintah RI mengatasi kekurangan gizi dan gizi buruk, sehingga menjadi sorotan dunia. 

    Menurutnya, hal itu mengemuka di kalangan pemerintah Prancis, Inggris, Jerman, Swiss, Venezuela, India, Singapura, Kerajaan Lesotho, dll; serta para pemimpin organisasi dunia seperti Bank Dunia untuk Kesehatan, Asian Development Bank (ADB), International Fund for Agricultural Development (IFAD), Nutrition International, The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), dan sebagainya. 

    “Rata-rata mereka berpandangan, pengalaman pelaksanaan strategi utama pemerintah RI dalam mengatasi permasalahan gizi dapat meningkatkan human capital & human development untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sampai 2029,” ungkapnya. 

    Program MBG dinilai dapat menjangkau lintas sektor dalam mengatasi permasalahan gizi, prestasi belajar siswa, dan pangan dengan kelompok sasaran yang besar sekitar lebih dari 82 juta jiwa.

    Sehingga program MBG diharap dapat menjadi instrumen penting dalam mengonsolidasi kebijakan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi serta mempercepat target kedaulatan pangan.

    Faktor Penghambat Pembangunan Gizi

    Pada kesempatan itu, Amich juga memaparkan tiga faktor utama yang memungkinkan dan menghambat kemajuan pembangunan gizi di Indonesia. 

    Pertama, kemauan politik yang kuat.

    “Gizi merupakan prioritas nasional, dan komitmen ini memastikan kami untuk tetap berada di jalur yang benar,” terang Amich. 
     
    Kedua, tata kelola dan akuntabilitas yang lebih baik.

    “Melacak anggaran gizi dan memantau hasilnya membantu memastikan bahwa investasi membuat perbedaan menjadi faktor ini,” sambung Amich.

    Ketiga, kolaborasi lintas sektor.

    “Gizi bukan hanya tentang makanan, ini tentang pendidikan, sanitasi, perlindungan sosial, dan stabilitas ekonomi,” lanjut Amich.  

    Tantangan selanjutnya mengubah pola pikir dan perilaku. 

    Nutrisi, ujar Amich Alhumami, juga berkaitan dengan budaya dan kebiasaan. Mendorong pilihan makanan yang lebih sehat memerlukan waktu dan upaya.
     
    Tantangan lainnya mempertahankan pembiayaan jangka panjang.

    Pemerintah Indonesia, kata Amich, terus memastikan bahwa dana untuk nutrisi tetap stabil dan terus bertambah seiring berjalannya waktu. 

    “Kami melihat sejumlah tantangan ini sebagai peluang untuk berinovasi dan melakukan yang lebih baik. Itulah sebabnya kami berinvestasi dalam sistem yang lebih kuat, keterlibatan masyarakat yang lebih baik, dan kebijakan yang lebih cerdas untuk mengatasinya,” papar Amich.

    Sementara itu diketahui, hingga Februari 2025, program MBG telah menjangkau 770 ribu anak, dengan target mencapai 1 juta anak pada akhir Februari 2025.

    Pemerintah menargetkan percepatan program MBG dengan harapan dapat menjangkau 15 juta anak pada September 2025.

    Untuk mendukung pelaksanaan program ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi masyarakat Indonesia

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto)

  • Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan ungkap pembicaraan politik saat open house di rumah Ketua MPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 April 2025 – 00:06 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan pembicaraan politik yang dilangsungkan dalam acara open house atau gelar griya Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu.

    “Pembicaraan politiknya bahwa kami semuanya akan sama-sama bersama dalam membangun bangsa dan negara, dan semuanya akan terus bersama,” kata Puan kepada awak media setelah pertemuan.

    Selain itu, dia mengatakan dalam gelar griya yang dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, dan pejabat publik itu turut membahas ihwal penyelenggaraan mudik Lebaran 2025.

    “Perjalanan sudah berjalan dengan baik, semuanya enggak ada kendala. InsyaAllah kita jaga perjalanan pulang kembali ke Jakarta juga berjalan dengan baik dan semuanya sehat,” katanya.

    Dia pun menyebut silaturahmi para pejabat dan elite tersebut berlangsung dengan suasana yang hangat dan gembira.

    Dia menambahkan bahwa sang ibunda, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, bahkan juga menitipkan pesan untuk disampaikan kepada Ahmad Muzani melalui dirinya.

    Puan menyebut bahwa Ahmad Muzani juga telah lebih dulu bersilaturahmi dalam rangka Lebaran 2025 ke kediaman Megawati di Jakarta pada Senin (31/3).

    “Salam buat Pak Muzani, kemarin juga Pak Muzani datang, dan semua yang datang ke sini juga akan selalu bersama,” ucapnya.

    Sementara itu, Ahmad Muzani mengatakan bahwa momentum lebaran tersebut digunakan untuk menyambung tali persaudaraan, persahabatan, dan perkawanan.

    Sejumlah menteri yang hadir dalam acara gelar griya di rumah dinas Ahmad Muzani tersebut di antaranya adalah Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Berikutnya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara Pandu Sjahrir, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Utusan Khusus Presiden bidang Generasi Muda Raffi Ahmad, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, hingga Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.

    Selanjutnya, turut hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Lalu, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin, serta para Wakil Ketua DPD RI yakni Yorrys Raweyai dan Tamsil Linrung. Kemudian hadir pula para Wakil Ketua MPR RI, yakni Abcandra Muhammad Akbar Supratman dan Eddy Soeparno.

    Open house Lebaran yang digelar sejak pukul 10.00 WIB di Kompleks Widya Chandra III Nomor 10, Jakarta Selatan, itu juga dihadiri para anggota DPR RI, DPRD, kepala daerah, dan para pejabat atau tokoh publik lainnya.

    Sumber : Antara