Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Menteri PANRB Angkat Bicara soal Wacana Skema Gaji dan Pensiunan Baru PNS

    Menteri PANRB Angkat Bicara soal Wacana Skema Gaji dan Pensiunan Baru PNS

    Jakarta –

    Wacana penerapan sistem penggajian tunggal (single salary) dan skema pensiunan fully funded untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) telah muncul sejak beberapa tahun terakhir. Namun hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa kedua skema baru ini jadi diterapkan.

    Adapun kedua skema tersebut telah tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Artinya, single salary dan skema pensiunan fully funded direncanakan untuk diterapkan tahun 2025 ini.

    Saat ditanya terkait progres pembahasan kedua skema itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) Rini Widyantini tidak berkomentar banyak. Namun ia mengatakan, skema penggajian dan pensiun itu nantinya akan dibahas dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN.

    “Sekarang kan masih menyelesaikan RPP Manajemen ASN. Setelah itu selesai kan ada beberapa pengaturan-pengaturan yang kaitannya di RPP Manajemen ASN,” kata Rini, ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Rini menjelaskan, saat ini pihaknya masih dalam tahap penyiapan RPP Manajemen ASN. Namun untuk konsep single salary sendiri masih perlu pembahasan konsep lebih mendalam, begitu pun dengan skema pensiunan fully funded.

    “Konsepnya nanti kan masih perlu pembahasan, jadi saya belum bisa cerita dengan lengkap,” ujarnya.

    Di samping itu, Rini juga belum dapat memastikan apakah kedua skema ini akan jadi diterapkan tahun ini. Namun ia mengharapkan adanya transformasi di sisi manajemen ASN ke arah sana.

    Sebagai informasi, wacana pemerintah dalam merombak sistem penggajian para pegawai ASN menjadi single salary dan skema pensiunan fully funded telah dibahas sejak tahun 2023 silam. Hal ini mulanya disinggung oleh Suharso Monoarfa saat masih menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas.

    “Konsep kebijakan sistem pensiun dan single salary bagi ASN,” kata Suharso, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Senayan, Senin (11/9/2023).

    Melansir laman Badan Kepegawaian Negara (BKN), desain single salary ialah dimana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary system yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan (gaji) dan tunjangan (kinerja dan kemahalan).

    Sementara itu, berdasarkan catatan detikcom, rencana penerapan skema pensiunan fully funded telah muncul sejak tahun 2022. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjalankan sidang bersama DPR.

    Adapun skema pensiun yang diterapkan saat ini masih menggunakan pay as you go. Artinya, perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. TNI dan Polri juga menggunakan skema yang sama.

    Skema fully funded ini selain diambil dari THP, pembayarannya akan dilakukan secara patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Karena itu pensiunan PNS ini bisa mengantongi Rp 1 miliar.

    Lihat juga video: Daftar Presiden yang Menaikan Gaji PNS Paling Banyak

    (acd/acd)

  • Heboh Kabar Gaji PNS Naik 16%, Menteri PANRB Buka Suara

    Heboh Kabar Gaji PNS Naik 16%, Menteri PANRB Buka Suara

    Jakarta –

    Heboh di media sosial dan situs pencarian Google isu tentang wacana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, naik di tahun ini. Salah satu hal yang membuatnya semakin ramai diperbincangkan, persentase kenaikan gaji yang disebut-sebut mencapai 16%.

    Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (PANRB) Rini Widyantini menampik kabar tersebut. Rini mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum melangsungkan diskusi menyangkut kenaikan gaji ASN.

    “Saya belum pernah ada diskusi. Nanti perlu ada diskusi dengan kementerian keuangan. Jadi nggak bisa langsung nampak besarannya,” kata Rini ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

    Rini sendiri mengakui bahwa rencana kenaikan gaji PNS tercantum dalam dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Namun demikian, Rini menekankan bahwa di dalam dokumen itu tidak disebutkan berapa persentase kenaikannya.

    Menurut Rini, Kementerian PANRB bersama Kementerian keuangan harus duduk bersama untuk membahas rencana kenaikan itu. Oleh karena itu, ia juga belum dapat memastikan apakah besaran kenaikannya akan mencapai 16%.

    “Saya juga belum tahu ini apakah memang 16%, karena memang Kementerian PANRB dengan Kementerian Keuangan tentunya harus duduk bersama untuk membahas itu,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pada tahun 2024 lalu pemerintah menaikkan gaji ASN sebesar 8%. Kebijakan ini selaras dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Januari 2024.

    Sedangkan untuk wacana kenaikan gaji ASN di 2025, tercantum dalam KEM-PPKF 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menyebut arah kebijakan belanja pegawai pada tahun depan akan difokuskan kepada empat aspek, salah satu di antaranya adalah gaji PNS.

    Suharso Monoarfa yang dulu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pernah menjelaskan bahwa kenaikan gaji ASN akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan bagi ASN, khususnya guru, dosen, tenaga kesehatan (nakes), penyuluh, serta anggota TNI dan Polri.

    “Kenaikan gaji aparatur sipil negara terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh, serta TNI dan Polri akan dilakukan secara bertahap,” ujar Suharso dalam konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/8).

    Di kesempatan berbeda, saat masih di Kabinet Indonesia Maju, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menyampaikan, gaji PNS akan naik atau tidak akan diumumkan langsung oleh Prabowo yang nantinya akan menjalankan pemerintahan berikutnya.

    “Nanti Presiden terpilih akan menyampaikan ya,” beber Sri Mulyani ketika dikonfirmasi langsung di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024) silam.

    Lihat juga video: Daftar Presiden yang Menaikan Gaji PNS Paling Banyak

    (acd/acd)

  • AHY-Menhub Sepakat Bandara Kertajati Punya Pusat Perawatan Pesawat Jumbo – Page 3

    AHY-Menhub Sepakat Bandara Kertajati Punya Pusat Perawatan Pesawat Jumbo – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sepakat Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat punya fasilitas perawatan pesawat. Sehingga, proses tersebut tak selalu dilakukan di luar negeri.

    Dia mengatakan, Bandara Kertajati digadang menjadi kawasan penerbangan dengan ekosistem yang cukup kuat.

    “Bandara Kertajati ini diproyeksikan menjadi sebuah aeroscity aerospace park menjadi sebuah Bandara berkelas internasional yang juga diperkuat sebuah ekosistem industri kedirgantaraan. Jika kemudian kita bisa masuk Ke dalam industri kedirgantaaraan berkelas dunia tadi, artinya akan memperkuat kontribusi industri penerbangan Indonesia,” kata AHY, mengutip keterangan resmi, Selasa (22/4/2025).

    Salah satu yang bisa dilakukan adalah membangun pusat perawatan pesawat di Bandara Kertajati. Nantinya akan dikembangkan kawasan Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) dan Aerospace Park di Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyoroti peluang besar dari pengembangan ini, mengingat saat ini 46 persen pesawat nasional masih melakukan perawatan di luar negeri.

    Hadirnya Kertajati Aircraft Maintenance Center (KAMC) seluas 84,2 hektare yang merupakan bagian dari kawasan Kertajati Aerocity seluas 3.480 hektare, Indonesia akan memiliki basis perawatan pesawat terintegrasi yang diharapkan mampu menekan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi industri penerbangan.

    “Bandara Kertajati memiliki keunggulan lokasi dan potensi industri yang luar biasa. Pengembangan MRO dan Aerospace Park akan menjadi tonggak penting menuju kemandirian teknis dan peningkatan daya saing industri penerbangan nasional,” ujar Dudy.

    Soal rencana tadi, telah ditandatangani Perjanjian Induk (Head of Agreement/HoA) dan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara PT GMF AeroAsia, PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB), dan Kementerian PPN/Bappenas, di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Senin (21/4/2025).

     

  • Batik RI Diborong Warga Dunia di Osaka, Belum Seminggu Stok Habis

    Batik RI Diborong Warga Dunia di Osaka, Belum Seminggu Stok Habis

    Osaka, CNBC Indonesia-Produk batik dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia menjadi incaran para pengunjung paviliun Indonesia. Belum genap seminggu acara berlangsung, batik Indonesia sudah ludes.

    “Batik kita sudah habis semua dalam beberapa hari,” kata Taufik Hanafi Perencanaan Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas di paviliun Indonesia, Osaka, Jumat (18/4/2025)

    Lonjakan terbesar pengunjung, kata Taufik terjadi pada saat pembukaan paviiliun Indonesia yaitu 13 April 2025 dengan lebih dari 6.000 orang. Ini juga didukung oleh beberapa penampilan kebudayaan yang menarik keingintahuan pengunjung.

    Jika dilihat lebih rinci, pada setiap pagi pengunjung paviliun mencapai 300-400 orang per jam. Kemudian pada siang hari secara rata-rata di atas 400 pengunjung per jam.

    “Apalagi weekend Sabtu Minggu. Kita masih nanti antisipasi kunjungan Sabtu dan Minggu seperti yg terjadi sebelumnya. Kami sangat bersyukur antusiasme pengunjung sangat luar biasa, baik warga Jepang maupun warga dunia,” terangnya.

    Banyak sekali pengunjung yang memesan batik Indonesia. Saat diketahui stok habis, pengunjung selanjutnya harus melakukan preorder. Kini pemerintah berupaya agar pengiriman batik dari Indonesia bisa lebih cepat.

    Taufik mengaku, pihaknya selalu mengevaluasi setiap hari jelang paviliun ditutup. Beragam ide menarik juga muncul untuk mendorong kenaikan pengunjung dalam enam bulan ke depan.

    Selain batik, kopi juga menjadi incaran pengunjung. Gerai kopi sengaja ditempatkan di depan paviliun dan diberikan secara cuma-cuma kepada pengunjung.

    “Sajian kopi menjadi saya tarik tersendiri,” ujarnya.

    (mij/mij)

  • Belum Dibayar hingga Rugi Hampir Rp 1 M, Dapur MBG di Kalibata Jaksel Berhenti Beroperasi

    Belum Dibayar hingga Rugi Hampir Rp 1 M, Dapur MBG di Kalibata Jaksel Berhenti Beroperasi

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

    TRIBUNJAKARTA.COM, PANCORAN – Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, kini berhenti beroperasi.

    Hal itu merupakan buntut dari tidak dibayarnya biaya operasional dapur MBG oleh pihak Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

    Danna Harly, kuasa hukum Ira Mesra, selaku mitra dari Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengatakan, dapur MBG Kalibata terakhir kali beroperasi pada akhir Maret 2025 atau sebelum Idul Fitri 1446 H.

    “Di tempat ini dulunya adalah bekas dapur makan bergizi gratis, tapi saat ini sudah tidak berjalan lagi karena sempat ada konflik dengan beberapa oknum,” kata Harly di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (15/4/2025).

    Harly menjelaskan, kliennya telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak Februari 2025 dan telah memasak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

    Namun, ia menyebut Ira Mesra belum menerima bayaran dari yayasan. Seluruh biaya operasional dapur MBG juga ditanggung oleh Ira.

    “Kita tidak bisa lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kita tidak dibayar sepeserpun,” ujar dia.

    Ia menuturkan, pihak yayasan sebenarnya sudah menerima pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 386.500.000.

    Sebagai mitra, Ira juga telah berusaha menagih pembayaran kepada Yayasan MBN. Namun, pihak yayasan disebut berdalih ada kewajiban Ira yang belum diselesaikan.

    “Ketika Ibu Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata Ibu Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249, dengan dalih adanya invoice-invoice saat di lapangan yang dibeli oleh pihak SPPG atau yayasan,” ungkap Harly.

    “Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira. Mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak, itu semua Ibu Ira yang membiayai,” imbuh dia.

    Ia mengungkapkan, total kerugian yang dialami Ira Mesra mencapai hampir Rp 1 miliar.

    “Sejauh ini total kerugian dari ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware. Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini,” kata Harly.

    Ira Mesra pun melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan.

    Yayasan tersebut dilaporkan atas dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000, sesuai perhituangan kerugian Ira Mesra mengelola MBG.

    “Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan,” kata Harly.

    Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis (10/4/2025).

    “Laporan ditujukan ke yayasan dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini,” ujar Harly.

    Di sisi lain, Harly berharap Badan Gizi Nasional (BGN) yang menaungi program MBG dapat mengambil langkah tegas terkait kasus ini.

    “Tapi yang paling penting sekarang bagaimana BGN memfasilitasi masalah ini,” ucap dia.

    Pengamat Sempat Pertanyakan Dana MBG

    Ekonom dan Pakar Kebijakan UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sempat mempertanyakan sumber dana pelaksanaan MBG yang dimulai pada Senin (6/1/2025).

    Dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebar di 26 provinsi, program ini bertujuan menjangkau 3 juta penerima manfaat tahap awal dan meningkat menjadi 17 juta penerima pada akhir tahun. 

    Menurut Achmad, program MBG anomali sebab dimulai pada Januari. Biasanya, program pemerintah baru bisa dijalankan pada Februari-Maret.

    “Ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana yang digunakan untuk menjalankan program ini.”

    “Apakah ada pihak ketiga yang memberikan talangan? Jika demikian, transparansi terkait keterlibatan pihak ketiga harus dijelaskan,” kata Achmad, Selasa (7/1/2025).

    Selain itu, ujar Achmad, sentralisasi dapur yang berada dalam kendali Kodim atau koordinasi dengan tentara juga mengundang kritik. 

    Lokasi dapur yang cukup jauh dari banyak sekolah menambah kekhawatiran terkait efektivitas akses makanan bagi penerima manfaat. 

    “Dengan berbagai elemen yang melibatkan militer, logistik, dan lokasi, muncul pertanyaan mengenai apakah program ini cukup transparan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diharapkan masyarakat,” tuturnya.

    Selain itu, Achmad mempertanyakan mengenai peran Kodim dan tentara dalam program makan bergizi gratis ini.

    Sebab, tupoksi utama mereka adalah pertahanan dan keamanan, bukan penyediaan makanan bergizi. 

    “Apakah keterlibatan militer dalam pengelolaan dapur SPPG menunjukkan upaya kodimisasi dalam program ini?,” ujar Achmad.

    Di sisi lain, peran kementerian seperti Kementerian Sosial, Badan Pangan Nasional, dan kementerian terkait lainnya tampak kurang menonjol dalam pelaksanaan MBG. 

    Padahal, mereka memiliki keahlian teknis dan infrastruktur yang lebih relevan untuk memastikan keberhasilan program. 

    “Ketidakseimbangan ini memunculkan pertanyaan tentang koordinasi antarlembaga pemerintah dan apakah pengalihan tanggung jawab ke militer merupakan langkah yang tepat,” tuturnya.

    Achmad menyebut salah satu masalah utama dalam implementasi program ini adalah distribusi lokasi dapur SPPG yang tidak merata. 

    Jawa Barat, misalnya, memiliki 58 lokasi, sementara beberapa provinsi lain seperti Bali, Gorontalo, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara masing-masing hanya memiliki satu lokasi. 

    Kesenjangan distribusi ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah mungkin kurang mempertimbangkan kebutuhan gizi di setiap daerah secara spesifik. 

    “Daerah-daerah seperti Papua Barat dan Papua Selatan, yang memiliki angka stunting tinggi, hanya memiliki dua dan satu dapur masing-masing,” ucap dia. 

    KPK Pernah Dapat Laporan

    Sebulan lalu, KPK telah bicara terkait adanya laporan yang mengutak-atik anggaran MBG.

    Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

    “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo.

    Setyo memastikan KPK ikut mengawasi program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

    Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

    “Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” ujar dia.

    Adapun laporan dugaan utak-atik dana MBG itu diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    Menanggapi laporan tersebut, Dadan Hindayana pun memberi klarifikasi soal perbedaan harga makanan dalam program MBG.

    Menurutnya, KPK belum menerima penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat. 

    “KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000,” kata Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

    Dadan mengatakan, perbedaan pagu ini terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, nilai anggaran juga bisa berubah mengikuti indeks kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

    “Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain,” tuturnya.

    Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku dalam program ini bersifat at cost, sehingga jika ada kelebihan dana, maka anggaran akan dikembalikan. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan, anggaran akan ditambah.

    “Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing,” jelasnya. “Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” imbuhnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Wamen BUMN Bongkar Tujuan Sebenarnya dari Pendirian Danantara – Page 3

    Sebelumnya, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN. 

     

  • Menteri PPN: World Expo Osaka Momentum RI Diplomasi Ekonomi & Budaya

    Menteri PPN: World Expo Osaka Momentum RI Diplomasi Ekonomi & Budaya

    Osaka, CNBC Indonesia-Pemerintah Indonesia akan memanfaatkan World Expo 2025 Osaka sebagai momentum strategis dalam diplomasi ekonomi dan budaya di tengah tingginya ketidakpastian global.

    “Kehadiran kita di Expo 2025 Osaka lebih dari sekadar simbolis-ini adalah momentum strategis bagi diplomasi ekonomi dan budaya,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam pembukaan paviliun Indonesia di Osaka, Minggu (13/4/2025)

    “Ini berfungsi sebagai platform untuk menarik investasi, meningkatkan daya saing global, memperkuat kerja sama internasional, dan mempercepat kemajuan menuju pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

    Rachmat menerangkan, paviliun Indonesia berbentuk kapal besar dengan tema Thriving in Harmony – Nature, Culture, Future. Ini terinspirasi dari kekayaan warisan maritim Indonesia.

    “Di dalam, pengunjung akan tenggelam dalam perjalanan multisensori di mana tradisi bertemu dengan teknologi, yang mengungkap aspirasi berani Indonesia saat kita mendekati peringatan seratus tahun Indonesia Emas 2045: masa depan yang sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan untuk semua,” paparnya.

    Foto: Shalini
    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam pembukaan paviliun Indonesia di Osaka, Minggu (13/4/2025)

    Indonesia juga kaya akan warisan budaya. Pemerintah mengkolaborasikan budaya dan inovasi bergerak berdampingan, menciptakan narasi kemajuan yang berakar dalam dan berfokus pada masa depan.

    Kegiatan yang berlangsung selama enam bulan ke depan ini juga dianggap sebagai peluang untuk melakukan diversifikasi dan perluasan. Termasuk diversifikasi investasi asing di seluruh sektor yang sedang berkembang dan strategis di Indonesia.

    Rachmat menjabarkan di antaranya adalah pada sektor pertanian untuk memastikan ketahanan pangan hingga teknologi hijau yang mendorong transisi energi. Ini sejalan dengan prioritas nasional dan permintaan dunia yang terus berkembang.

    Selain Indonesia, ada 157 negara dan 7 lembaga internasional yang terlibat dalam World Expo 2025 Osaka. Masing-masing negara akan menampilkan keunggulannya dari semua sisi, termasuk peluang kerja sama ekonomi dan budaya.

    Foto: Indonesia Pavilion di Expo 2025 Osaka. (Dok. Indonesia Pavilion)
    Indonesia Pavilion di Expo 2025 Osaka. (Dok. Indonesia Pavilion)

    Hal lain yang disajikan Indonesia adalah industri ekonomi kreatif. Sejauh ini, mode hingga desain telah mendapatkan pengakuan global atas kemampuan mereka untuk memadukan warisan dengan inovasi.

    Dari sisi ekowisata, tersedia jalur untuk melestarikan dan melindungi keanekaragaman hayati sekaligus memberdayakan masyarakat lokal. “Dengan destinasi wisata yang terkenal di dunia dan tradisi budaya yang kaya, kami memposisikan Indonesia sebagai destinasi wisata utama di panggung global melalui pameran ini,” ujarnya.

    Foto: Indonesia Pavilion di Expo 2025 Osaka. (Dok. Indonesia Pavilion)
    Indonesia Pavilion di Expo 2025 Osaka. (Dok. Indonesia Pavilion)

    Pemerintah menyambut kemitraan strategis yang memfasilitasi inovasi, transfer teknologi, dan pertukaran pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas bersama dan kemakmuran bersama.

    “Kolaborasi ini merupakan kunci untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan ekspor produk bernilai tinggi dan berkelanjutan. Melalui Expo ini, Indonesia siap untuk membuka batas baru kerja sama dan investasi internasional yang didorong oleh inovasi, keberlanjutan, dan kemakmuran bersama,” tegas Rachmat.

    (mij/mij)

  • Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Kolaborasi Danantara dan Bappenas Genjot Proyek Strategis Nasional – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang kolaborasi perencanaan investasi dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Rosan mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini jadi satu langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antar instansi dalam menggenjot ekonomi nasional. 

    “Apalagi kita ketahui bersama, pertumbuhan Indonesia diharapkan meningkat sesuai dengan target dari bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi 8 persen. Tentunya hal itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak bersinergi dan tidak berkolaborasi bersama-sama,” kata Rosan dikutip dari keterangan resmi Kementerian PPN/Bappenas, Sabtu (12/4/2025).

    Arah kebijakan pengelolaan PSN dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2025-2029 tersebut untuk memperbaiki pengelolaan PSN.

    Dengan maksud, agar pembiayaan PSN tidak hanya berasal dari APBN, tapi juga dari swasta dan BUMN. Untuk itu, peranan BPI Danantara sangat penting guna mendukung pembiayaan PSN, khususnya kontribusi investasi dari BUMN. 

    Melalui penandatanganan MoU ini, Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara akan bersama-sama melakukan beberapa hal krusial. 

    Pertama, identifikasi potensi PSN dan analisis investasi strategis atas rencana PSN non-APBN. Kedua, koordinasi untuk sinkronisasi dan harmonisasi regulasi dan kebijakan, termasuk pengembangan skema investasi dalam rangka pelaksanaan PSN. 

    Berikutnya, penerapan manajemen risiko pembangunan nasional lintas sektor pada PSN yang pendanaannya bersumber dari non-APBN. Lalu, peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung perencanaan dan implementasi pengelolaan BUMN dan investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Kementerian PPN/Bappenas dan BPI Danantara telah mengidentifikasi dua PSN yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029 untuk dilakukan analisis investasi strategis. Antara lain, pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatera, dan pengembangan lapangan abadi wilayah kerja Masela. Selain itu, juga terdapat beberapa proyek pendukung swasembada energi dan kawasan industri dan logistik terintegrasi.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy berharap, kolaborasi ini dapat menyiapkan dan menghasilkan PSN non-APBN yang lebih berkualitas dan layak untuk mendapatkan dukungan pendanaan investasi dari BPI Danantara. 

     

  • Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Giant Sea Wall dan desain legislatif IKN akan dibahas dengan Presiden

    Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo akan membahas terkait rencana proyek Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall dan desain kawasan legislatif serta yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Presiden RI Prabowo Subianto setelah Presiden kembali dari lawatan luar negeri ke lima negara Timur Tengah.

    “Kita akan diskusikan dengan seluruh kementerian terkait, kemudian baru disampaikan ke Pak Presiden RI setelah Beliau pulang dari lawatannya,” ujar Dody di Jakarta, Jumat.

    Terkait pembahasan review desain kawasan legislatif dan yudikatif IKN dengan Presiden RI kemungkinan akan menjadi presentasi terakhir.

    “Harusnya iya, harusnya. Kemarin pada saat kita presentasi sudah cukup detail dibahas,” kata Dody.

    Dirinya mengatakan bahwa terkait pembahasan tersebut waktunya belum pasti karena menyesuaikan dengan jadwal Presiden RI

    “Waktu pastinya belum, Tapi yakinnya mesti begitu, karena kedua hal itu harus didiskusikan secara komprehensif dengan Beliau, Presiden RI,” katanya.

    Sebagai informasi, Kementerian PU telah bekerja sama dengan Belanda dan Korea Selatan sejak tahun 2016 untuk kajian pembangunan tanggul laut mulai dari Cilegon hingga Gresik dengan proyeksi panjang mencapai 946 km.

    Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai utara Jakarta Tahap A sepanjang 12,66 km. Pada tahun 2020, pembangunan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan panjang tambahan mencapai 33,54 km.

    Untuk tahap selanjutnya yaitu pembangunan tanggul laut Tahap B sepanjang 21 km, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian terkait pembiayaan dan studi kelayakan (feasibility study) dengan mempertimbangkan apakah desain tanggul akan mengacu pada Integrated Flood Safety Plan Giant Sea Wall Tahap B Jakarta yang disiapkan Kementerian PU pada tahun 2020 atau menggunakan Rencana Induk Tahun 2016 dari Bappenas.

    Selain wilayah Jakarta, tanggul laut juga tengah dibangun di wilayah Jawa Tengah secara terintegrasi dengan pembangunan Tol Semarang-Demak dan Tol Semarang Harbour.

    Sedangkan terkait IKN, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur masih tetap berlanjut dengan memfokuskan pembangunan untuk kawasan legislatif dan yudikatif.

    Pembangunan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo, dengan perencanaan pembangunan selanjutnya dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih

    Rakor terbats di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025). Foto: Biro Humas Kemensos RI

    Kemensos kerahkan KPM dukung Koperasi Desa Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 10 April 2025 – 18:28 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sosial mengaku siap mendukung penuh program pendirian Koperasi Desa Merah Putih dengan mengerahkan jutaan keluarga penerima manfaat (KPM) sebagai anggota serta menyuplai produk hasil usaha.

    Kesiapan ini disampaikan langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menghadiri rapat koordinasi terbatas di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta,  untuk membahas tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, Kamis (10/4/2025).

    “Dalam Inpres Nomor 9 ada dua penugasan pada kami. Pertama, mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau Penerima Manfaat untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Dan kedua, mendorong mereka yang memiliki usaha untuk nanti bisa dijual di koperasi. Kami siap untuk mendukung dua tugas itu, sekaligus ini kami anggap sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan, jadi sangat strategis Koperasi Merah Putih,” ujarnya.

    Gus Ipul memaparkan bahwa saat ini terdapat 18 juta KPM Program Keluarga Harapan (PKH) dan 10 juta Penerima Manfaat Program Sembako. Bila digabungkan, terdapat sekitar 20 juta KPM, karena sebagian menerima kedua program tersebut secara bersamaan. Jumlah ini menjadi potensi besar untuk digerakkan bergabung dalam Koperasi Desa Merah Putih.

    “Ini nanti kita dorong menjadi anggota koperasi,” katanya.

    Selain sebagai anggota, Kemensos juga menyiapkan KPM graduasi yang potensial sebagai penyedia produk di koperasi. Tercatat klaster usaha KPM graduasi tahun 2024 meliputi 1.686 KPM di bidang jasa dan perdagangan, 315 di bidang kerajinan dan menjahit, 1.602 di bidang makanan dan minuman, 284 di bidang pertanian, serta 214 di bidang peternakan.

    “Produk dari KPM akan bisa dijual di koperasi-koperasi Merah Putih sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2025,” ucap Gus Ipul.

    Kemensos juga mencatat sebanyak 7.242 KPM PKH Graduasi kategori mampu tahun 2024 yang dinilai potensial untuk menjadi pengurus Koperasi Merah Putih.

    Untuk mendukung pengembangan koperasi desa, Kemensos juga siap menyediakan sumber daya manusia dari pilar-pilar sosial yang ada.

    “Kami punya 33 ribu pendamping PKH, kalau misalnya nanti diminta untuk membantu Koperasi Desa Merah Putih,” kata Gus Ipul.

    Selain pendamping PKH, Kemensos juga memiliki 6.061 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 24.391 Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 1.946 Pendamping Rehabilitasi Sosial yang siap dilibatkan.

    Dalam kesempatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut baik kesiapan Kemensos memberikan dukungan bagi pendirian koperasi desa merah putih. Zulhas menyebut rapat pada hari ini merupakan langkah awal menindaklanjuti Inpres Nomor 9 Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan koperasi dengan dukungan dari berbagai kementerian.

    “Ada Menteri Koperasi tentu, ada Menteri Desa, ada Mentan, Menteri KKP, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Mendagri, Mensos, Menkes, Menteri Bappenas, Menteri Komdigi, Menteri BPKP, dan yang lainnya,” Ujarnya.

    Penulis: Hutomo Budi/Ter

    Sumber : Radio Elshinta