Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Kejar Target Investasi Rp13.032 Triliun, BKPM Andalkan Fiktif Positif hingga Perluasan Hilirisasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyiapkan sejumlah jurus untuk mengejar target investasi jumbo senilai Rp13.032 triliun dalam kurun 2025–2029.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa target ambisius dengan rata-rata pertumbuhan 15,7% per tahun itu menjadi prasyarat mutlak untuk menopang cita-cita pertumbuhan ekonomi 8% pada akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi, target investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami, dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada 2029,” jelas Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR, Selasa (2/12/2024).

    Rosan menegaskan bahwa peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi sangat vital sebagai kontributor terbesar kedua terhadap PDB setelah konsumsi rumah tangga. Pada kuartal III/2025, investasi berkontribusi hingga 29,09% terhadap pembentukan PDB.

    Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu mengakui bahwa target investasi Rp13.032 triliun itu melonjak signifikan. Sebagai pembanding, total akumulasi investasi selama 10 tahun terakhir (2014—2024) tercatat sebesar Rp9.100 triliun.

    Untuk merealisasikan target tersebut, Rosan mengandalkan pemangkasan birokrasi melalui mekanisme perizinan fiktif positif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025.

    Melalui regulasi ini, sistem Online Single Submission (OSS) akan mengintegrasikan perizinan dari 18 kementerian teknis. BKPM menetapkan Service Level Agreement (SLA) atau batas waktu pemrosesan izin yang ketat.

    “Apabila dari kementerian tersebut yang sudah mempunyai SLA tidak kembali ke kami [memberikan respons], otomatis izinnya bisa kami keluarkan. Itu yang kita sebut fiktif positif,” tegas Rosan.

    Dia mengungkapkan, selama ini ketidakpastian waktu menjadi keluhan utama investor. Rosan mencontohkan, izin yang seharusnya selesai 15 hari bisa molor hingga hitungan tahun.

    Sejak beleid ini berjalan efektif dua bulan terakhir, BKPM mengklaim telah menerbitkan 153 perizinan melalui mekanisme fiktif positif. Meski demikian, Rosan mengakui integrasi sistem ini sempat membuat beban pada OSS meningkat sehingga penguatan kapasitas sistem digital kini menjadi prioritas.

    Tak hanya soal kecepatan izin, Rosan juga menyoroti pentingnya transparansi lokasi investasi. Pihaknya tengah menggeber integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota ke dalam sistem OSS.

    Langkah ini dinilai krusial agar investor mendapatkan kepastian mengenai zonasi lahan yang boleh dibangun (zona hijau atau kuning) secara real-time.

    “Kami ingin mendorong integrasi data ruang atau RDTR ke sistem OSS. Saat ini total ada 646 yang memiliki sistem data ruang, namun yang baru terintegrasi ke kami baru 504,” paparnya.

    Dengan integrasi RDTR yang mencakup 38 provinsi dan 282 kabupaten/kota ini, Rosan meyakini ekosistem investasi akan menjadi jauh lebih transparan dan meminimalisir sengketa lahan di kemudian hari.

    Di sisi eksternal, BKPM akan mengubah strategi promosi menjadi lebih agresif dengan mengoptimalkan peran sembilan kantor perwakilan investasi atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) yang tersebar di luar negeri.

    Rosan menegaskan kantor-kantor perwakilan yang ada di Singapura, Sydney, Taipei, Tokyo, Seoul, Beijing, Abu Dhabi, London, dan New York ini akan menjadi ujung tombak dalam menyosialisasikan kebijakan terbaru Indonesia dan menjemput bola investor dari negara-negara strategis.

    Selain reformasi birokrasi, strategi hilirisasi juga akan diperluas. Fokus investasi tidak lagi hanya bertumpu pada mineral dan logam dasar, melainkan melebar ke sektor perkebunan dan pertanian, serta kelautan.

    Rosan mencontohkan investasi pengolahan kelapa di Morowali, Sulawesi Tengah, senilai Rp100 miliar yang mampu menyerap 10.000 tenaga kerja, serta pengembangan industri rumput laut (tropical seaweed) di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai produsen terbesar dunia.

    Dengan nilai investasi yang cenderung sedikit namun penyerapan tenaga kerjanya maksimal, dampaknya ke pertumbuhan ekonomi akan semakin nyata. Rosan pun berharap ke depan Incremental Capital Output Ratio alias ICOR Indonesia semakin turun, karena masih tergolong tinggi dibandingkan negara sebanding lain.

    “Jika ICOR [bisa lebih turun dan efisien, output dari investasi kita bisa memberikan dampak yang lebih besar lagi terhadap pertumbuhan,” tambahnya.

    Adapun sepanjang Januari–September 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target tahunan sebesar Rp1.905,6 triliun. Capaian ini telah menyerap 1,95 juta tenaga kerja langsung, tumbuh 4,3% secara tahunan.

  • Ditjen Bina Adwil Kemendagri Optimalisasi Implementasi Program Koperasi Merah Putih

    Ditjen Bina Adwil Kemendagri Optimalisasi Implementasi Program Koperasi Merah Putih

    ​JAKARTA – Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode WAP.

    Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan ketersediaan data kewilayahan yang akurat sebagai pilar utama dalam mendukung implementasi program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih.

    ​Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait, Kementerian Koperasi, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, Dittopad TNI AD serta Pemerintah Daerah di 38 Provinsi seluruh Indonesia.

    Fokus utama dari pembahasan ini adalah sinkronisasi dan validasi data terkini mengenai: ​Toponimi (Nama Rupa Bumi): Pembaruan dan penetapan nama-nama rupabumi untuk memastikan keseragaman data.

    ​Batas Daerah: Penguatan data dan peta batas administrasi antarwilayah.

    ​Pulau: Pendataan dan penamaan pulau, khususnya pulau-pulau kecil terluar.

    ​Kode WAP (Wilayah Administrasi Pemerintahan): Verifikasi dan pemanfaatan kode WAP sebagai kunci integrasi data kewilayahan dengan sektor lain.

    ​Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyampaikan bahwa data kewilayahan yang akurat adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan setiap program pembangunan, termasuk Koperasi Merah Putih.

    ​”Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, dan evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan,” terang Safrizal Zakaria Ali, dalam rilis yang diterima, 1 Desember 2025.

    Beberapa poin yang berhasil dirumuskan sebagai komitmen yakni:

    ​

    Penguatan Basis Data: percepatan proses validasi data toponimi dan batas daerah yang belum tuntas di beberapa wilayah.

    ​Pemanfaatan Teknologi: Optimalisasi penggunaan sistem informasi geografis (SIG) untuk memvisualisasikan data kewilayahan secara interaktif dan mudah diakses oleh pemerintah daerah pembina koperasi.

    ​Sinergi Antar-Lembaga: Pembentukan tim kerja terpadu untuk memastikan data kewilayahan terintegrasi dengan data kependudukan dan data sektoral lainnya yang dibutuhkan oleh program Koperasi Merah Putih.

    ​Dengan adanya fasilitasi pemenuhan data ini, diharapkan Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan di tingkat kecamatan.

    Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah juga menegaskan, perlunya peran pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung pelaksanaan program Kementerian Koperasi yang saat ini menjalankan Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga memastikan koperasi dapat mandiri dan beroperasi secara berkelanjutan.

    “Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wiayah administrasi pemerintahan dapat mendukung kepastian lokasi/wilayah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP),” ujar Raziras.

  • Rosan Lapor DPR Bakal Kejar Investasi Rp 13 Ribu T buat Genjot Ekonomi 8%

    Rosan Lapor DPR Bakal Kejar Investasi Rp 13 Ribu T buat Genjot Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Pemerintah Indonesia menargetkan bisa menghimpun investasi Rp 13.032 triliun untuk periode 2025-2029. Target tersebut diberikan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional atau Bappenas (Bappenas) demi mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan, target yang diberikan naik tinggi dari capaian periode sebelumnya. Pasalnya dalam periode 2014 sampai 2024 saja nilai investasi yang berhasil didatangkan sebesar Rp 9.100 triliun.

    “Total investasi yang diharapkan dalam lima tahun depan adalah Rp 13.032 triliun atau kalau dalam US dollar itu US$ 869 miliar pada tahun 2025 sampai 2029,” ujar Rosan dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Tak sekadar angka, Rosan menyebut ingin mendatangkan investasi berkualitas bagi Indonesia. Investasi yang masuk diharapkan dapat meningkatkan skill pekerja Indonesia dan memberikan alih teknologi bagi Indonesia.

    Adapun periode Januari sampai September 2025, total realisasi investasi tembus Rp 1.434,3 triliun atau 75,3% dari target investasi tahun 2025 yang sebesar Rp 1.905 triliun. Investasi tersebut berhasil membuka hampir 2 juta lapangan kerja.

    “Ini penanaman modal dalam negerinya kurang lebih 55,1% yang di mana itu mencapai Rp 789,7 triliun, sementara penanaman modal aslinya sebesar Rp 644,6 triliun atau 44,9% itu kalau dari segi dalam negeri dan investasi luar negeri,” sebut Rosan.

    Investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp 741,8 triliun atau 51,7%, sementara investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 692,5 triliun atau 48,3%. Jawa Barat masih menjadi tujuan investasi utama pengusaha.

    “5 besar lokasi investasi yang mencapai hampir setengah total realisasi investasi masih berada di nomor 1 Jawa Barat, kemudian Jakarta, nomor tiga di Jawa Timur, Sulawesi Tengah nomor empat, ini lebih banyak di mineral dan hilirisasi, dan kelima Banten,” tutupnya.

    Lihat juga Video: Prabowo Optimistis Ekonomi RI Tumbuh 8 %, Ini Alasannya…

    (kil/kil)

  • Jangan Beda-bedakan, Harus Saling Bergandengan

    Jangan Beda-bedakan, Harus Saling Bergandengan

    Jawa Tengah –

    Ketua Majelis Penasihat Pengurus Besar Matahari Pagi Indonesia (MPI) Agus Andrianto menyampaikan tiga pesan kepada seluruh kadernya. Pertama, Agus berpesan keluarga besar MPI menghindari sikap membeda-bedakan, sebaliknya bergandengan tangan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk bangsa.

    “Kita tidak boleh melihat warna kulit, warna baju, kita tidak boleh melihat dari mana kita berasal. Kita harus saling bergandengan tangan. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita semua, dalam arah tujuan yang sudah disampaikan Bapak Presiden, mudah-mudahan apa yang sudah beliau cita-citakan bisa kita wujudkan untuk masyarakat Indonesia yang lebih baik,” kata Agus.

    Hal ini disampaikan Agus saat menghadiri acara ‘Manifesto Perjuangan Matahari Pagi Indonesia Provinsi Jawa Tengah (Jateng)’ di Pendopo Bupati Blora, Jateng pada Sabtu (29/11/2025) malam. Agus, didampingi founder MPI Dahnil Anzar, meminta para kader mengingat sejarah MPI dibentuk.

    Foto: Agus didampingi founder MPI Dahnil Anzar, meminta para kader mengingat sejarah MPI dibentuk. (Audrey/detikcom).

    “Jangan lupakan dari awal Matahari Pagi Indonesia ini berdiri untuk apa. Tolong dijaga betul, kita ingat betul kenapa Matahari Pagi Indonesia kita dirikan,” ucap Agus menyampaikan pesan kedua.

    Dalam acara yang juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/ Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rachmat Pambudy ini, Agus juga menyerukan semangat perjuangan untuk para kader MPI, khususnya Provinsi Jateng. Ketiga, dia meminta MPI turut mensosialisasikan cita-cita dan program-program Presiden Prabowo kepada masyarakat luas.

    “Kita turut berkontribusi mewujudkannya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bapak Presiden bisa kita wujudkan,” imbuh Agus.

    (aud/whn)

  • Kepala Bappenas Sebut Arah Pembangunan Pangan-Kesehatan Harus Komprehensif

    Kepala Bappenas Sebut Arah Pembangunan Pangan-Kesehatan Harus Komprehensif

    JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan arah pembangunan pangan dan kesehatan, khususnya gizi Indonesia harus lebih komprehensif.

    “Beberapa isu dan tantangan yang terjadi mengindikasikan perlunya intervensi dan tata kelola yang berkelanjutan untuk mentransformasi sistem pangan dan gizi di Indonesia. Arah pembangunan pangan dan kesehatan, khususnya gizi, ke depan harus lebih komprehensif,” katanya dilansir ANTARA, Jumat, 28 November.

    Rachmat mengatakan, pembangunan pangan dan kesehatan perlu responsif terhadap tantangan beban kesehatan yang dihadapi ke depan, seperti perubahan iklim, transisi demografi, konflik, dan perkembangan teknologi kesehatan.

    Terlebih lagi, lanjutnya, pembangunan pangan dan gizi telah menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

    Tercatat, 81 kabupaten/kota di Indonesia masih mengalami kerawanan pangan di tengah ancaman triple planetary crisis, berupa perubahan iklim, hilangnya biodiversitas, polusi, serta degradasi lingkungan.

    Indonesia juga sedang menghadapi Triple Burden of Malnutrition, dengan merujuk data Survei Status Gizi Indonesia 2024 yang menunjukkan persentase anak di kondisi stunting 19,8 persen, underweight 16,8 persen, wasting 7,4 persen, dan overweight 3,4 persen, serta tingginya defisiensi zat gizi mikro.

    Selain itu, kata dia, satu dari dua anak usia sekolah dan dua dari tiga perempuan usia subur mengalami defisiensi zat gizi mikro.

    Melalui forum Pra-WNPG XII yang diselenggarakan bersama Badan Gizi Nasional (BGN), diharapkan dapat menjawab permasalahan pangan dan gizi, serta merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam transformasi sistem pangan dan gizi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Para pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam forum tersebut mencakup perguruan tinggi, organisasi profesi, pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

    “Kita memiliki waktu sekitar lima tahun lagi menuju 2030 untuk menyelesaikan pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tahun 2041, kita berharap keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah),” kata Rachmat.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengapresiasi kontribusi para pakar dan akademisi dalam forum tersebut, serta menyambut baik rekomendasi yang akan memperkuat kebijakan pangan dan gizi nan berkelanjutan.

    Forum itu ditindaklanjuti diskusi antara Staf Khusus Menteri PPN/Bappenas Profesor Eriyatno, Ketua AIPG AIPI (Akademi Ilmu Pangan dan Gizi, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) Profesor Aman Wiratakusumah, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) sekaligus Profesor Rina Agustina, Guru Besar Ilmu Gizi Fakultas Ekologi Manusia di Institut Pertanian Bogor (FEMA IPB) Profesor Hardinsyah, serta Asisten Deputi Bidang Stabilisasi Harga Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan M. Siradj Parwito.

    Diskusi tersebut menyoroti strategi transformasi sistem pangan dan gizi, terkait ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, serta kelembagaan dan tata kelola.

    Forum yang menjadi langkah awal menuju puncak WNPG XII itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi WNPG XII.

    Tim yang terdiri dari perwakilan kementerian/lembaga, pakar, mitra pembangunan, dan organisasi profesi ini diharapkan oleh Bappenas dapat menghasilkan rekomendasi solutif berbasis evidence-based terhadap isu strategis serta pembaruan rekomendasi, konsep, dan metodologi indikator pembangunan pangan dan gizi yang lebih akurat.

  • Laporan Beras Impor Ilegal Juga Datang dari Wilayah Ini, Mentan Masih Cari Tahu

    Laporan Beras Impor Ilegal Juga Datang dari Wilayah Ini, Mentan Masih Cari Tahu

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku selain temuan beras impor ilegal di Sabang, terdapat laporan awal mengenai dugaan masuknya beras ilegal melalui Batam. Perihal laporan ini, mentan masih akan memverifikasi lebih lanjut dan berkoordinasi dengan pihak terkait di wilayah tersebut.

    “Bahkan, sesuai laporan kami, kami sementara baru telepon Kapoldanya, juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh,” ujar Mentan dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    Terkait beras impor ilegal di Sabang, Mentan mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan dalam masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.

    Kejanggalan terlihat dari sejumlah prosedur impor tidak sesuai aturan dan terdapat indikasi proses telah berjalan sebelum adanya persetujuan resmi.

    Amran mengatakan terdapat rapat koordinasi terkait impor yang digelar di Jakarta pada 14 November 2025. Namun berdasarkan risalah rapat, pejabat dari kementerian terkait hingga Bappenas disebut menolak rencana impor tersebut. Meski demikian, impor tetap dilakukan.

    “Ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta Rakor (rapat koordinasi), belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelas dia. 

    Dia juga menyoroti dokumen izin impor dari Thailand yang disebut telah terbit sebelum rapat digelar. “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand ini sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ujarnya.

     

  • Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, Mentan Amran: Ini Nasionalismenya di Mana?

    Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, Mentan Amran: Ini Nasionalismenya di Mana?

    Sebelumnya, Amran mengungkap beras ilegal itu ditemukan pada dini hari setelah ia menerima laporan saat sedang menjalani perawatan akibat kelelahan. Ia kemudian menghubungi Kapolda Aceh, Kabareskrim, dan Pangdam hingga akhirnya beras tersebut disegel.

    “Kami terima laporan tadi sekitar jam 02.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat. Langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya,” kata Amran.

    Berdasarkan temuan awal, impor dilakukan tanpa persetujuan kementerian teknis. Ia juga menyebut adanya rapat di Jakarta pada 14 November yang membahas impor, namun risalah menunjukkan pejabat terkait justru menolak.

    “Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” ungkapnya.

    Amran menambahkan izin asal barang dari Thailand diketahui sudah terbit sebelum rapat berlangsung.

    “Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ucapnya.

    Ia juga menerima laporan dugaan beras ilegal masuk melalui Batam, namun temuan tersebut masih diverifikasi.

    “Di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh,” katanya.

  • Mentan Ungkap Dugaan Kejanggalan Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang Aceh

    Mentan Ungkap Dugaan Kejanggalan Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.

    Ia menyebut sejumlah prosedur impor tidak sesuai aturan dan terdapat indikasi proses telah berjalan sebelum adanya persetujuan resmi.

    Amran mengatakan terdapat rapat koordinasi terkait impor yang digelar di Jakarta pada 14 November 2025. Namun berdasarkan risalah rapat, pejabat dari kementerian terkait hingga Bappenas disebut menolak rencana impor tersebut. Meski demikian, impor tetap dilakukan.

    “Ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta Rakor (rapat koordinasi), belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    Ia juga menyoroti dokumen izin impor dari Thailand yang disebut telah terbit sebelum rapat digelar.

    “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand ini sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ujarnya.

    Amran turut menanggapi argumen bahwa beras dari Thailand dan Vietnam dinilai lebih murah. Menurutnya, hal itu terjadi karena Indonesia menghentikan impor dalam beberapa waktu terakhir sehingga memengaruhi dinamika harga di pasar internasional.

    “Ada yang mengatakan, ‘Iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah.’ Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras,” ucapnya.

     

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso merespons adanya praktik pengoplosan beras premium. Sementara anggota Komisi VI DPR RI mencurigai adanya permainan kartel dalam kasus pengoplosan beras premium.

  • Laporan Beras Impor Ilegal Juga Datang dari Wilayah Ini, Mentan Masih Cari Tahu

    Mentan Bongkar 250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk Sabang: Tanpa Izin, Langsung Disegel!

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Ia menilai masuknya beras tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan bahwa impor tidak diperlukan karena stok nasional berada pada posisi tertinggi.

    Amran mengatakan laporan mengenai temuan tersebut diterimanya sekitar pukul 02.00 dini hari saat ia sedang menjalani perawatan karena kelelahan. Meski begitu, ia langsung menghubungi sejumlah pihak untuk menghentikan distribusi beras yang diduga ilegal tersebut.

    “Kami terima laporan tadi sekitar jam 02.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya. Nah, enggak boleh keluar,” ujar Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    Berdasarkan penyelidikan awal, beras impor tersebut masuk tanpa persetujuan kementerian yang berwenang. Amran mengatakan ada pihak yang sebelumnya mendorong rapat di Jakarta untuk membahas impor, namun risalah rapat menunjukkan pejabat terkait justru menolak rencana tersebut.

    “Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” katanya.

     

    Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengungkapkan, cadangan beras Indonesia saat ini yang mencapai sekitar 4 juta ton merupakan yang terbesar dalam sejarah. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyumbang roda pertumbuhan ekonomi tertinggi saat in…

  • Sido Muncul Raih Penghargaan Tertinggi Indonesia’s SDGs Action Awards 2025

    Sido Muncul Raih Penghargaan Tertinggi Indonesia’s SDGs Action Awards 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Komitmen PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan kembali mendapat pengakuan prestisius. Perusahaan jamu terkemuka di Indonesia ini berhasil meraih penghargaan TERBAIK I dalam ajang Indonesia’s SDGs Action Awards (SAA) 2025 untuk kategori Badan Usaha Besar.

    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rahmat Pambudy di Jakarta pada 19 November 2025.

    Dalam keterangannya, Sido Muncul menegaskan bahwa apresiasi ini adalah bukti nyata keberhasilan inovasi yang berakar pada kebutuhan masyarakat. Salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah SMARTANI.

    Program ini menjadi contoh konkret bagaimana perusahaan mampu menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan sosial secara luas.

    Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih dan memaknai penghargaan ini lebih dari sekadar citra perusahaan.

    “Penghargaan ini bukan hanya soal citra atau publikasi, tetapi soal kepercayaan. Karena itu, kami sangat berterima kasih kepada Bappenas yang kembali memberikan amanah ini kepada kami,” ujar Irwan Hidayat dikutip dari akun instagram @sidomuncultbk, Minggu (23/11/2025).

    Ia menambahkan bahwa pencapaian ini merupakan kehormatan sekaligus dorongan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kontribusi sosial dan lingkungan dalam setiap lini bisnisnya.