Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Wamendagri ungkap pemerintah mulai susun draf RUU Pemilu

    Wamendagri ungkap pemerintah mulai susun draf RUU Pemilu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa pemerintah sudah mulai menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disebut akan menjadi paket UU Politik.

    “Kementerian Dalam Negeri hari ini sedang menyusun draf, dan kita membuka ruang publik yang sangat besar,” kata Bima dalam Diskusi Publik tentang Revisi Paket RUU Pemilu yang diselenggarakan Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin.

    Menurut dia, aspirasi publik yang besar dalam penyusunan draf RUU tersebut akan menghasilkan UU makin berkualitas.

    Dia mengatakan penyusunan RUU tersebut juga tidak boleh hanya mengandalkan kepentingan politik saja, tetapi harus menyerap aspirasi dari berbagai peneliti atau akademisi.

    “Semua sudah ada perdebatan di belakang yang kita harus lanjutkan ke depan,” kata dia.

    Dia menjelaskan bahwa sebetulnya RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR RI. Namun pemerintah juga memiliki perspektif tersendiri untuk RUU tersebut.

    Saat ini, kata dia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga sudah memiliki kajian tersendiri mengenai RUU tersebut. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga perlu berkoordinasi lintas kementerian, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, hingga Kementerian Hukum.

    “Sekarang kami berkoordinasi untuk mematangkan pandangan pemerintah seperti apa,” katanya.

    Di sisi lain, dia mengatakan bahwa Indonesia sudah melewati sejumlah ajang politik yang paling rumit di dunia.

    Menurut dia, pemilu yang telah lalu pun menyisakan berbagai catatan evaluasi, tetapi tak berarti sistem yang sudah digunakan bakal semuanya dibongkar.

    Maka dari itu, penyusunan RUU tersebut tidak boleh mengabaikan sejarah yang telah dilewati sekaligus harus mempelajari semua putusan MK terkait uji materi UU tentang Pemilu tersebut.

    “Kita coba sekarang ini melakukan kodifikasi. Mana-mana yang perlu untuk difokuskan, belum tentu semuanya, tapi isu-isu yang sangat krusial,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI-Korsel bangun aliansi penguatan SDM dan ketenagakerjaan perikanan

    RI-Korsel bangun aliansi penguatan SDM dan ketenagakerjaan perikanan

    Kerja sama ini bagian dari rintisan pembentukan Indonesia–Korea Global Leader Talent Development Support Center di Busan,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama strategis dengan lembaga pemerintah hingga perguruan Korea Selatan (Korsel) untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan serta perlindungan tenaga kerja Indonesia di negara tersebut.

    Institusi yang menjadi mitra kerja sama yakni Korean Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT), Korea Seafarers Welfare and Employment Center (KOSWEC), Pukyong National University (PKNU), National Institute of Fisheries Science (NIFS), hingga Ministry of Oceans and Fisheries of Korea (MOF).

    “Kerja sama ini bagian dari rintisan pembentukan Indonesia–Korea Global Leader Talent Development Support Center di Busan,” kata Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) KKP I Nyoman Radiarta dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Kerja sama itu juga menjadi pusat kolaborasi bilateral dalam pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja perikanan Indonesia di Korea Selatan dengan dukungan pendanaan skema Official Development Assistance (ODA) Korea.

    Sedangkan sinergi KKP dengan KIMFT dan KOSWEC membuka jalan bagi pelaksanaan pelatihan teknis dan sertifikasi bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), guna memastikan pengakuan kompetensi mereka di industri perikanan Korea Selatan.

    Kerja sama strategis lain mencakup pertukaran data dan informasi PMI sektor perikanan yang diharapkan mampu memperkuat aspek perlindungan hukum dan keselamatan kerja tenaga kerja migran Indonesia.

    Menurutnya kemitraan strategis dengan Korea Selatan menjadi tonggak penting dalam upaya membangun ekosistem pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang terintegrasi, dari pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan tenaga kerja.

    “Kami ingin memastikan bahwa talenta maritim Indonesia tidak hanya siap secara kompetensi, tetapi juga terlindungi secara menyeluruh saat bekerja di luar negeri,” ucap Nyoman.

    Mengenai kerja sama akademik dengan PKNU didorong pada program pertukaran dosen dan mahasiswa, beasiswa, seminar bersama, serta riset kolaboratif dalam kerangka pembangunan ekonomi biru.

    Selaras dengan itu, dukungan MOF juga diarahkan pada pengembangan smart campus dan sistem pendidikan vokasi berbasis industri menuju terwujudnya Ocean Institute of Indonesia (OII), sebuah institusi pendidikan yang akan menjadi simpul pengembangan talenta maritim nasional.

    Sebagai bentuk keberlanjutan kerja sama, KKP bersama Bappenas, tengah menyusun kerangka kerja strategis Global Leader Talent Development Support Center, merampungkan draf Memorandum of Understanding (MoU), serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga di Indonesia.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat terlepas dari investasi pada manusia.

    “Penguatan kapasitas SDM adalah kunci utama untuk mewujudkan ekonomi biru yang berkelanjutan,” katanya.

    Menurut Trenggono, kolaborasi internasional merupakan langkah strategis untuk menciptakan talenta maritim unggul yang mampu bersaing secara global sekaligus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keberlanjutan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sering Kemplang Utang, DPR Minta Kaji Ulang Penunjukkan Langsung Proyek Pemerintah ke BUMN Karya – Halaman all

    Sering Kemplang Utang, DPR Minta Kaji Ulang Penunjukkan Langsung Proyek Pemerintah ke BUMN Karya – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengkaji ulang kebijakan penunjukan langsung BUMN Karya dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah.

    Ketua Komisi V DPR RI Lasarus awalnya mempertanyakan apakah Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan irigasi memang mengamanatkan penunjukan langsung kepada BUMN Karya.

    Dody pun menjelaskan bahwa Inpres tersebut memuat dua opsi pelaksanaan proyek, yaitu melalui penunjukan langsung BUMN Karya atau secara swakelola.

    Dody mengatakan detailnya sedang didiskusikan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Diskusi itu meliputi penentuan wilayah yang akan dikerjakan melalui metode swakelola atau oleh BUMN Karya.

    Lasarus kemudian mengkritik kinerja BUMN Karya yang dinilai sering gagal menyelesaikan proyek, tetapi tetap mendapat perlakuan istimewa.

    Menurutnya, jika kontraktor swasta gagal, kontraknya langsung diputus. Sebaliknya, BUMN Karya tetap diberi perpanjangan meski bermasalah.

    “Kalau badan usaha swasta murni melakukan gagal dalam pekerjaan, putus kontrak. BUMN Karya perpanjang sampai bertahun-tahun, enggak diputus-putus kontraknya,” kata Lasarus saat rapat bersama Kementerian PU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

    Ia juga menyinggung adanya konflik kepentingan karena banyak pejabat Kementerian PU yang merangkap sebagai komisaris di BUMN Karya.

    Lasarus menilai hal itu menjadi salah satu alasan mengapa kontrak BUMN Karya tetap berjalan meski kinerjanya buruk dan seringkali tidak membayar utang mereka.

    “Gagal kerjanya, ngutang enggak dibayar lagi. Banyak laporan ke komisi ini [dari orang-orang] yang enggak dibayar-bayar oleh BUMN Karya ini,” ujar Lasarus.

    Menurut Lasarus, proyek seperti pembangunan irigasi seharusnya bisa diberikan kepada kontraktor lokal.

    Dengan menyerahkan pekerjaan kepada kontraktor lokal, manfaat yang didapat bisa banyak. Contohnya seperti keterjaminan pekerjaan dilaksanakan secara baik dan mekanisme penegakkan aturan juga lebih mudah dilaksanakan.

    Lasarun berharap Dody bisa mengkaji ulang penunjukkan langsung BUMN Karya dalam sebuah proyek.

    “Jadi saya berharap pak menteri kaji ulang. Kami sepakat, pimpinan dan seluruh anggota, minta tolong dikaji ulang penunjukan BUMN karyanya. Pak Menteri, seluruh wakil rakyat minta supaya dikaji ulang penunjukan langsung kepada BUMN,” ucap Lasarus. 

  • Uji Coba Operasional PDN Ditargetkan Juni 2025, Dukung Ekosistem Digital Pemerintahan – Page 3

    Uji Coba Operasional PDN Ditargetkan Juni 2025, Dukung Ekosistem Digital Pemerintahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komdigi (Komunikasi dan Digital) menargetkan PDN (Pusat Data Nasional) bisa mulai diuji coba operasional pada Juni 2025. Kehadiran PDN diharapkan bisa menjadi fondasi layanan publik yang aman, efisien, dan transparan.

    Percepatan pembangunan PDN ini merupakan bagian dari upaya yang mendukung 8 Program Hasil Terbaik Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional.

    Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan akuntabilitas penyaluran bansos dengan teknologi digital.

    “PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” tutur Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam audiensi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas seperti dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (5/5/2025).

    Saat ini, PDN 1 disebut telah memasuki fase penting. Setelah melalui proses serah terima pada Maret 2025, kini fasilitas tersebut sedang menjalani asesmen keamanan dan operasional oleh BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara).

    Tak hanya PDN 1, pemerintah juga menyiapkan dua pusat data lainnya, yakni PDN 2 dan PDN 3. Keduanya akan dibangun dengan skema co-sharing yang kini sedang dalam tahap pembahasan, untuk mempercepat realisasi infrastruktur digital nasional.

    Di sisi lain, Menkomdigi saat ini juga masih menyoroti soal tantangan pada aspek cadangan operasional.

    “Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara (PDNS), namun anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” tuturnya menjelaskan.

    Kendati demikian, menurut Menkomdigi, pemerintah tetap berkomitmen menuntaskan pembangunan seluruh pusat data sebagai infrastruktur strategis yang menopang digitalisasi pemerintahan.

  • Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Komdigi Targetkan Uji Coba Operasional PDN Dimulai Juni 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan operasionalisasi Pusat Data Nasional (PDN 1) bakal dilakukan Juni 2025. 

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjelaskan bahwa PDN yang terletak di Cikarang telah melalui proses serah terima pada Maret 2025 dan kini memasuki tahap penilaian (assessment) keamanan serta operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “Kami targetkan uji coba operasional dapat dimulai pada Juni,” kata Meutya dalam keterangannya dikutip, Sabtu (3/5/2025).

    Meutya mengatakan operasional PDN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan publik berbasis data yang aman, efisien, dan transparan.

    Percepatan pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.

    “PDN adalah pondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, pemerintah merencanakan pembangunan tiga Pusat Data Nasional sebagai penguatan infrastruktur digital. 

    Selain PDN 1 yang segera beroperasi, PDN 2 dan PDN 3 sedang disiapkan dengan skema co-sharing yang tengah dibahas untuk mempercepat realisasi. Meutya juga menyoroti urgensi penguatan cadangan operasional. 

    “Saat ini, opsi cadangan masih mengandalkan PDN Sementara [PDNS], tetapi anggarannya belum tersedia. Jika tidak segera dianggarkan, ada risiko sistem berjalan tanpa cadangan, dan itu tidak ideal,” ujarnya.

    Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.

    PDN juga berfungsi memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang awalnya ditarget beroperasi pada Januari 2025.

    Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.

  • Indonesia dapat undangan berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh

    Indonesia dapat undangan berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh

    Pertemuan bilateral antara Direktur Paviliun Indonesia Didik Darmanto dengan Senior Director World Expo 2030 Riyadh Mohammed Alshangeti di Jepang, Kamis (1/5/2025). ANTARA/HO-Bappenas

    Indonesia dapat undangan berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Indonesia menyambut baik undangan dari Pemerintah Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Direktur Paviliun Indonesia Didik Darmanto dengan Senior Director World Expo 2030 Riyadh Mohammed Alshangeti.

    “Kami merasa terhormat diundang secara khusus dalam pertemuan ini,” kata Technical Advisor Pavilion Indonesia Himawan Hariyoga dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

    Himawan menyampaikan undangan kepada Indonesia berpartisipasi dalam World Expo 2030 Riyadh dan terlibat dalam proses perencanaan program tersebut merupakan kesempatan yang sangat penting untuk semakin mempererat kerja sama bilateral di masa depan.

    Pihaknya disebut akan menyampaikan undangan dan pesan Pemerintah Arab Saudi ini kepada pemerintah pusat di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Mohammed Alshangeti memaparkan rencana besar penyelenggaraan pameran dunia, termasuk tata ruang kawasan yang akan dibangun di atas lahan seluas dua kilometer persegi, ditambah empat kilometer persegi zona pendukung.

    Kawasan ini akan mencakup berbagai fasilitas utama, di antaranya seperti distrik kolaborasi internasional, pusat konvensi, zona tematik, serta expo village yang mampu menampung kurang lebih 5 ribu peserta dari berbagai negara.

    “Lokasi World Expo 2030 Riyadh dirancang sangat strategis, hanya 10 menit dari bandara internasional Riyadh dan terhubung langsung dengan jalur metro, termasuk stasiun layang di gerbang utama yang menawarkan pemandangan panoramik ke seluruh area expo,” ujar Alshangeti.

    Perwakilan Arab Saudi juga menyampaikan World Expo 2030 Riyadh akan menjadi pusat kolaborasi global dengan misi menjadikan lokasi expo sebagai hub permanen kerja sama internasional, termasuk dalam sektor budaya, inovasi, serta kuliner global. Setiap negara  peserta yang berpartisipasi akan difasilitasi untuk membangun paviliun negara sesuai karakter dan potensi masing-masing.

    Seperti World Expo 2025 Osaka, lanjut dia, tersedia berbagai pilihan ukuran paviliun yang tersebar di beberapa zona, dengan pendekatan fleksibel sesuai kebutuhan tiap negara.

    Delegasi Indonesia juga menyampaikan rencana pelaksanaan National Day Indonesia pada Selasa, 27 Mei 2025 di World Expo 2025 Osaka. Acara ini dijadwalkan akan dihadiri oleh high-level delegates sebagai bentuk partisipasi Indonesia dalam rangkaian kegiatan World Expo 2025 Osaka.

    “Indonesia juga menyambut baik kemungkinan diadakannya pertemuan bilateral tingkat tinggi antara delegasi Indonesia dan penyelenggara World Expo 2030 Riyadh untuk membahas peluang kerja sama yang lebih konkret ke depan,” ungkap Didik Darmanto.

    Diskusi juga mencakup urgensi Indonesia mulai mempersiapkan partisipasi sejak dini, baik dari sisi desain paviliun, konten pameran, hingga strategi promosi dan diplomasi pembangunan yang akan diusung.

    Pihaknya memandang World Expo 2030 Riyadh sebagai momentum penting untuk menunjukkan kontribusi dan komitmen bangsa dalam pembangunan global yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Dia mengharapkan akan ada pertemuan tingkat tinggi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah World Expo 2030 Riyadh.

    “Ini akan menjadi momen strategis untuk memperkuat kehadiran Indonesia di panggung internasional, ditambah lagi 2030 menjadi tahun yang penting bagi semua negara untuk menyelesaikan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs),” ucapnya.

     

    Sumber : Antara

  • BPS Buka Suara soal Standar Perhitungan Bank Dunia Terkait Angka Kemiskinan RI

    BPS Buka Suara soal Standar Perhitungan Bank Dunia Terkait Angka Kemiskinan RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) meminta pemaknaan yang bijak terhadap laporan Bank Dunia (World Bank) terbaru soal angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 60,3% dari populasi.

    Utamanya lantaran standar yang digunakan yakni ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah atas. 

    Sebagaimana diketahui, Indonesia masuk kategori negara berpendapatan menengah atas atau upper-middle income country pada 2023 setelah mendapatkan gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.850 per kapita.

    Standar itu lalu digunakan Bank Dunia dalam mengukur angka kemiskinan Indonesia dalam laporan terbarunya bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025. 

    Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa angka itu merupakan median. Sedangkan, GNI Indonesia masih berada di tingkatan bawah kisaran pendapatan nasional bruto negara-negara upper-middle income yakni US$4.466-US$13.845. 

    “Standarnya yang US$6,85 itu kan adalah median dari upper middle income. Indonesia sendiri di dalam status upper-middle income itu masih di bawah. Sebenarnya yang paling penting adalah bukan angkanya dan levelnya, seberapa cepat kita bisa menurunkan kemiskinan,” jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

    Amalia juga menerangkan bahwa Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, memiliki national poverty line yang diukur dengan karakteristiknya sendiri. Hasilnya pun berbeda dengan yang dirilis oleh World Bank. 

    Dia mencontohkan China yang mendeklarasikan bahwa kemiskinan di negaranya sudah mencapai level 0%, sedangkan Bank Dunia menyebut masih 17%.

    Mantan Deputi di Kementerian PPN/Bappenas itu menerangkan, pengukuran angka kemiskinan di Indonesia dilakukan di masing-masing provinsi. Kemudian, angka itu diagregasi menjadi angka nasional. 

    Di sisi lain, Amalia turut menekankan bahwa garis kemiskinan tidak sama dengan pendapatan. Dia juga menerangkan bahwa cara mengukur garis kemiskinan oleh BPS dan Bank Dunia berbeda. 

    Meski demikian, dia menyebut BPS telah memedomani Bank Dunia dalam mengukur kemiskinan ekstrem yakni US$2,15. Standar itu digunakan oleh Bank Dunia berbasis pada negara paling miskin. 

    “Kita sudah ikut. Nah selain kemiskinan ekstrem, kami juga punya (kategori) kemiskinan. Nah kemiskinan itulah yang kita menghitung National Poverty Line tadi,” terang Amalia. 

    Di sisi lain, Amalia juga mengingatkan bahwa keluarga yang tingkat pengeluarannya berada di atas garis kemiskinan bukan berarti dikategorikan keluarga kaya. Namun, mereka masih dikategorikan rentan miskin. 

    Lulusan ITB serta Amerika dan Australia itu menjelaskan, kelompok keluarga rentan miskin itu bisa sewaktu-waktu jatuh miskin. Oleh sebab itu, pemerintah menggelontorkan sederet program bantuan sosial.

    “Makanya itu bansos pemerintah, bantuan program itu selalu sampai empat kali di atas garis kemiskinan, atau dua sampai tiga kali di atas garis kemiskinan,” papar Amalia. 

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, laporan Bank Dunia bertajuk Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mengungkap angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3%. Laporan itu mengungkap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024. 

    Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari. Apabila dihitung dengan kurs Jisdor Rp16.829 per dolar AS, maka US$6,85 menjadi sekitar Rp115.278. 

    Namun, perlu dicatat, garis kemiskinan dalam PPP tidak bisa dikonversi dengan kurs biasa. Angka garis kemiskinan itu harus dihitung dengan PPP Conversion Factor, yang nominalnya berbeda untuk setiap negara. 

    Bank Dunia sendiri sudah mengategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas atau upper-middle income country pada 2023, setelah mencapai gross national income (GNI) atau pendapatan nasional bruto sebesar US$4.580 per kapita. 

    Bank Dunia sendiri mengklasifikasikan sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah-atas apabila memiliki GNI di kisaran US$4.466—US$13.845 per kapita. 

    Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu pada data kemiskinan Indonesia Bank Dunia terbaru, 60,3% jumlah penduduk miskin itu setara dengan 172 juta orang. 

    Bank Dunia memproyeksikan jumlah penduduk miskin Indonesia tersebut akan menurun sedikit demi sedikit beberapa tahun mendatang, yaitu menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027.

  • Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Kemendagri minta pemda hindari acara seremonial yang boroskan anggaran

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menghindari kegiatan seremonial yang mengakibatkan pemborosan

    Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menilai acara seremonial tersebut tanpa disadari cukup mengganggu fokus pencapaian dari anggaran yang telah dialokasikan.

    Tomsi menekankan fokus alokasi anggaran seharusnya diarahkan pada pencapaian target kinerja pelayanan publik.

    “Memastikan setiap pelaksanaan program kegiatan memiliki output yang terukur dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Tomsi dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jatim Tahun 2026 di Surabaya, Jatim, Selasa.

    Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen yang harus dijalankan dalam rangka mendukung kebijakan efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk itu, ia mengajak Pemda agar mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur dan bersifat mubazir.

    Dia juga bercerita dalam pelaksanaan program penanganan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah, misalnya, kerap ditemukan praktik pemborosan serta alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran. Bahkan, tidak jarang anggaran untuk kegiatan pendukung justru lebih besar dibandingkan alokasi terhadap program inti yang seharusnya menjadi fokus utama.

    “Jadi, anggaran stuntingnya itu [misalnya] Rp12 miliar, Rp2 miliar yang masuk mulutnya bayi dan ibu hamil, dan Rp10 miliarnya itu buat uang jalan, kemudian pengembangan kapasitas, kemudian tenda, kemudian beberapa acara-acara yang lain,” ujarnya mengumpamakan.

    Selain itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mencermati sejumlah hal dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jatim Tahun 2025–2029 dan RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026.

    Ia berharap program dan kegiatan yang disusun dapat selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Menurut dia, forum Musrenbang RPJMD Tahun 2025–2029 dan RKPD Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim ini harus menjadi titik awal penyelarasan dengan RPJMN.

    “Kemudian meningkatkan kualitas koordinasi dan partisipasi lintas sektoral,” ujar Tomsi.

    Selanjutnya, ia juga menekankan agar RKPD Provinsi Jatim Tahun 2026 mendukung dan berkontribusi terhadap 83 kegiatan prioritas utama RPJMN serta proyek-proyek strategis nasional.

    “Menyiapkan program yang memberikan ruang kemudahan berusaha melalui kebijakan yang berpihak kepada pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Tomsi juga mengharapkan Pemprov Jatim dapat menyiapkan rencana kerja yang mendorong inovasi dan akselerasi program unggulan di bidang pariwisata, perdagangan, pusat layanan jasa, dan jasa keuangan.

    Sebagai tambahan informasi, dalam kegiatan ini hadir di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jatim.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala BGN Sebut Program MBG Mampu Serap Surplus Telur

    Kepala BGN Sebut Program MBG Mampu Serap Surplus Telur

    JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menyerap kebutuhan pangan yang diproduksi oleh petani maupun peternak. Seperti kebutuhan telur, yang tiap hari terus diberikan kepada penerima manfaat.

    Hal ini dia kemukakan dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Program Makan Bergizi Gratis yang dihadiri para Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat, 25 April.

    “Jadi Badan Gizi meng-create emerging market namanya 82,9 juta (penerima manfaat). Ini adalah emerging market. Tadi Pak Menteri Bappenas mengatakan telur kita kelebihan 200.000 ton. Kalau makan bergizi sudah jalan, 200.000 ton segera akan diserap. Dan kalau tidak muncul enterpreneur baru, maka kita akan kekurangan telur,” katanya dalam keterangannya.

    “Kalau kita sarankan makan telur dua kali seminggu. Padahal Pak Presiden mengatakan, telur harus dikasihkan setiap hari. Jadi kalau makan bergizi ini sudah jalan, produksi telurnya begini-gini saja, langsung berkurang, itu namanya creating demand atau new emerging market,” sambungnya.

    Selain itu, program pemerintah ini dapat menggerakan perekonomian nasional serta menjadi investasi jangka panjang yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

    “Jadi kami ini sebutnya memiliki tugas untuk investasi SDM besar-besaran masa depan, memberikan pemenuhan gizi. Tapi kita ingin buat mekanismenya agar tumbuh demand dan tumbuh kelayakan ekonomi sehingga ekonomi bergerak,” ujar Dadan.

    Dalam kesempatan itu, BGN mengajak para alumni IPB untuk berpartisipasi dalam program MBG. Sebab, Dadan bilang, sepertiga penduduk Indonesia mesti diberi makan bergizi setiap hari. Dari jumlah tersebut, maka dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Sepertiga penduduk Indonesia diberi makan setiap hari, dan itu adalah tugas Badan Gizi Nasional. Nah terus maknanya apa untuk alumni IPB? Yang pertama, tentu saja saya mempromosikan ahli gizi. Karena kami akan bangun 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan di setiap Satuan Pelayanan harus ada ahli gizi. Nah terus maknanya apa lagi untuk alumni IPB? Untuk ahli pertanian, 82,9 juta (penerima manfaat) itu adalah new demand,” ucapnya.

    Sejak terbentuknya program MBG pada 6 Januari 2025, awalnya baru 300.000 orang yang menerima manfaat. Sekarang, hanya dalam waktu 3 bulan, sudah 3 juta lebih penerima manfaat.

    “Jadi itulah sebetulnya yang kita kembangkan oleh Badan Gizi dan alhamdulillah program ini sudah di-launching tanggal 6 Januari dan itu melayani 300.000 orang awalnya, di 191 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di 26 provinsi. Hari ini, sudah tercatat 1.093 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, hanya dalam waktu 3 bulan, sudah melayani 3 juta,” papar Dadan.

  • Jaga Kelestarian Laut, PIS Tanam 3000 Bibit Lamun di Teluk Bakau

    Jaga Kelestarian Laut, PIS Tanam 3000 Bibit Lamun di Teluk Bakau

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Pertamina International Shipping (PIS) mengadakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga dan melestarikan keberlangsungan ekosistem laut Indonesia.

    PIS melakukan rehabilitasi ekosistem pantai melalui penanaman 3.000 bibit lamun di Teluk Bakau, Bintan. Kegiatan ini merupakan kegiatan serupa pertama dalam lingkup Sub Holding Integrated Maritime Logistics (SH IML) dengan melibatkan PT Pertamina Energy Terminal dan PT Pertamina Port and Logistics.

    Pada kegiatan ini, PIS bekerja sama dengan komunitas lingkungan seperti Carbon Ethics dan Lamun Warrior. Inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyambut peringatan Hari Bumi Internasional yang jatuh pada 22 April lalu.

    Pemilihan lamun terbukti efektif dalam mengurangi kadar karbon dioksida (CO₂) melalui penambahan stok karbon di sedimen laut, sekaligus berfungsi sebagai area lindung bagi biota laut. Menurut data Kementerian PPN/Bappenas, ekosistem lamun memiliki kemampuan serapan karbon sebesar 1.867 ton/km² atau sekitar 48%, lebih tinggi dibandingkan mangrove dan dan terumbu karang. Sebagai bagian dari komitmen terhadap pelestarian lingkungan, PIS turut berkontribusi melalui inisiatif penanaman 3.000 lamun berbasis benih yang diperkirakan dapat menyerap hingga 95,2 kg CO₂ per tahun.

    Selain itu, lamun juga memberikan berbagai manfaat bagi ekosistem pesisir, salah satunya adalah meredam energi ombak sehingga mampu mengurangi laju abrasi pantai. Ekosistem lamun bahkan dapat menurunkan tinggi gelombang hingga 36% dan energi gelombang hingga 70%. Dengan demikian, lamun berperan penting dalam melindungi garis pantai dari dampak perubahan iklim, sekaligus menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat pesisir.

    “Perwira dari Sub Holding Integrated Marine Logistics sukses membantu proses rehabilitasi ekosistem pesisir di Teluk Bakau melalui penanaman 3.000 bibit lamun. Melalui inisiatif ini, kami berharap bisa berkontribusi dalam upaya konservasi daerah pesisir di Indonesia yang dapat bermanfaat bagi generasi ke depan, khususnya bagi komunitas pesisir,” ujar Corporate Secretary PIS Muhammad Baron dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (27/4/2025).

    Inisiatif ini merupakan bagian dari program besar BerSEAnergi untuk Laut oleh PIS, yang menyasar pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) poin 3 (kehidupan sehat dan sejahtera), poin 13 (penanganan perubahan iklim), dan poin 14 (ekosistem lautan).

    Kelestarian ekosistem laut dan pesisir merupakan salah satu fokus utama dalam komitmen keberlanjutan PIS. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang marine logistic, PIS memahami urgensi upaya konservasi untuk menjaga keberlanjutan komunitas pesisir, terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan. Sejak 2023, PIS telah melakukan berbagai inisiatif lingkungan, termasuk penanaman 10.000 pohon mangrove dan kegiatan transplantasi terumbu karang di sejumlah daerah pesisir di Indonesia.

    Lewat inisiatif ini, PIS berharap Teluk Bakau bisa berkembang menjadi pusat edukasi lingkungan sekaligus lokasi studi lapang bagi perguruan tinggi dan lembaga riset di sekitar Bintan. Harapannya, manfaat dari program ini bisa terus meluas, baik dari sisi ilmiah maupun sosial. Baron juga menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem pesisir yang lebih sehat dan berkelanjutan, tidak hanya di Bintan tapi juga di wilayah operasional PIS lainnya.

    “Melalui program ini, kami ingin mengajak masyarakat dan generasi muda untuk turut serta menjaga kekayaan hayati laut Indonesia. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal dan akademisi, menjadi kunci dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi lingkungan dan komunitas pesisir,” tutup Baron.

    (dpu/dpu)