Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Prabowo Bagi-bagi Amplop ke Warga Sekitar Istiqlal Usai Salat Idul Adha

    Prabowo Bagi-bagi Amplop ke Warga Sekitar Istiqlal Usai Salat Idul Adha

    Jakarta –

    Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta. Usai salat, Prabowo membagikan amplop kepada warga saat meninggalkan lokasi.

    Adapun Prabowo keluar dari masjid Istiqlal pada pukul 07.52 WIB, Jumat (6/6/2025). Di gerbang keluar Istiqlal, sudah banyak warga yang menunggu.

    Presiden Prabowo yang menaiki kendaraan Maung Garuda RI-1 pun keluar melalui sunroof mobil untuk menyapa warga. Kemudian, Prabowo terlihat membagikan amplop tersebut.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto melaksanakan salat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat (Jakpus). Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya.

    Sejumlah pejabat juga hadir salat di Masjid Istiqlal. Di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Investai dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ,Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Kepala Badan Jaminan Produk Halal Haikal Hassan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hingga Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    (ial/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Prabowo Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Bareng JK hingga Puan Nasional 6 Juni 2025

    Prabowo Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Bareng JK hingga Puan Nasional 6 Juni 2025

    Prabowo Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal Bareng JK hingga Puan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    menjalankan
    shalat Idul Adha
    di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025).
    Pantauan Kompas.com di lokasi, Presiden memasuki area
    Masjid Istiqlal
    sekitar pukul 06.40 WIB.
    Prabowo tampak hadir memakai baju koko warna putih dan peci hitam.
    Saat Prabowo masuk area tempat shalat di Masjid Istiqlal, ia didampingi oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI,
    Jusuf Kalla
    (JK).
    Tampak juga ada Menteri Koordinator PMK Pratikno serta Ketua DPR RI Puan Maharani.
    Di lokasi hadir juga jajaran Kabinet Merah Putih.
    Shalat Idul Adha
    dimulai sekitar pukul 07.00 WIB tepat.
    Kepala Negara tampak duduk bersebelahan dengan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Hadir pula di lokasi sejumlah menteri, seperti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala Badan Jaminan Produk Halal Haikal Hassan.
    Lalu, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria.
    Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, KSAL Laksamana Muhammad Ali, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri PU Dody Hanggodo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, hingga Menko Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga hadir di lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya Megapolitan

    8 Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya Megapolitan

    Perluasan MRT Diprioritaskan ke Tangsel, Ini 2 Rute Potensialnya
    Penulis
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – 
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, bahwa perluasan jalur Moda Raya Terpadu (
    MRT
    ) Jakarta ke wilayah Tangerang Selatan (Tangsel) akan diprioritaskan lebih dulu dibanding ke Depok.
    Pernyataan ini disampaikan menanggapi aspirasi dari Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, yang menginginkan perluasan MRT menjangkau wilayah Kota Depok.
    “MRT, untuk sementara kami akan lebih dulu ke Tangerang Selatan,” kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/6/2025).
    Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah berdiskusi langsung dengan Gubernur Banten untuk membahas teknis proyek ini, termasuk skema pembiayaan dan pembagian kewenangan.
    Pramono menegaskan, Pemprov DKI siap menanggung modal awal proyek MRT ke Tangsel, asalkan perhitungan bisnisnya saling menguntungkan.
    “Kalau perlu modal dasarnya, modal awalnya dari Pemerintah Provinsi DKI. Ya nanti tergantung hitungan bisnis ke bisnisnya,” jelas Pramono di Jakarta, pada Minggu (26/5/2025).
    Proyek perluasan MRT ke Tangsel saat ini telah memasuki tahap uji kelayakan dan diskusi kelompok terarah (FGD) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Bappenas, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah di DKI dan Banten.
    Dua rute MRT yang disebut paling potensial ke wilayah Tangerang Selatan, yakni:
    Dua rute ini dianggap potensial karena akan menghubungkan kawasan perumahan, pusat aktivitas warga Tangsel, serta area pendidikan.
    Selain itu, dua rute ini dianggap sebagai jalur dengan potensi penumpang harian tinggi karena banyaknya penduduk yang bekerja di Jakarta.
    Dua jalur potensial ini nantinya dapat terkoneksi langsung ke Stasiun MRT Lebak Bulus.
    Dengan dukungan modal awal dari Pemprov DKI dan kerja sama lintas wilayah serta kementerian, proyek MRT ke Tangsel diharapkan dapat segera direalisasikan.
    (Reporter: Shinta Dwi Ayu | Editor: Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    Mendagri singgung banyak daerah bergantung dana transfer pusat

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,”

    Mataram (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyinggung banyak daerah yang tergantung terhadap dana transfer yang diberikan pemerintah pusat lantaran pendapatan asli daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

    “Ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat tinggi sekali,” ujarnya saat menghadiri kegiatan Musrenbang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu.

    Tito mengungkapkan sebanyak 450 daerah di Indonesia masih menengadahkan tangan meminta dana dari pemerintah pusat, seperti Papua Pegunungan yang hanya memiliki pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 8,47 persen dan sisanya 89,29 persen adalah pendapatan transfer pusat.

    Selain itu ada juga Aceh yang hanya memiliki pendapatan asli daerah sebesar 26,48 persen dengan ketergantungan dana pusat sebanyak 73,50 persen. Kemudian, Gorontalo yang hanya menghasilkan pendapatan asli daerah sebanyak 22,95 persen dengan porsi ketergantungan terhadap dana pusat mencapai 77,02 persen.

    Pemekaran wilayah melalui pemberian otonomi dan kewenangan, imbuhnya, diharapkan bisa membuat daerah menjadi kreatif untuk menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin lama semakin menghilang.

    “Pemekaran artinya bagi-bagi uang pusat ke daerah. Pemerintah pusat berat,” kata Tito.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemekaran wilayah ditambah banyak daerah masih bergantung terhadap dana transfer pusat memusingkan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mengatur alokasi dana transfer ke daerah.

    Setiap pemekaran wilayah membutuhkan kantor pemerintah daerah, butuh sarana prasarana perumahan, penambahan aparatur sipil negara, hingga penambahan dinas. Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur fisik dan penambahan sumber daya manusia di daerah yang dimekarkan tidak murah.

    “Papua yang dimekarkan empat provinsi sekarang gedungnya belum ada yang selesai, baru mau dibangun,” pungkas Tito.

    Mantan Kapolri itu mengimbau seluruh pemerintah daerah yang masih bergantung dana pusat agar kreatif mencari sumber pendapatan untuk membiayai pembangunan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, seperti pariwisata dan kemudahan menanamkan investasi.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Ini Kata Pakar Pendidikan

    MK Putuskan SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Ini Kata Pakar Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Pendidikan, Bukik Setiawan membeberkan beberapa wejangan kepada pemerintah untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar dan menengah gratis di sekolah negeri dan swasta.

    Pertama, menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan panduan yang jelas dan skema pembiayaan khusus bagi sekolah swasta penerima program ini. Jangan sampai lempar tanggung jawab ke daerah tanpa peta jalan yang jelas.

    “Kedua, daerah perlu diberi ruang untuk merancang mekanisme berbasis konteks lokal, termasuk pengawasan dan transparansi anggaran,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (4/6/2025).

    Ketiga, lanjutnya, perlu keterlibatan publik seperti orang tua, guru, hingga masyarakat sipil supaya kebijakan ini tetap berpihak pada anak, bukan sekadar berihak pada angka.

    Sementara itu, dia berpandangan bahwa putusan MK baik karena bukan hanya sekadar perkara biaya saja, tetapi merupakan suatu keadilan. 

    Karena, putusan itu menegaskan bahwa hak atas pendidikan tidak boleh ditentukan oleh jenis sekolah yang bisa dijangkau orang tua.

    “Negara hadir bukan hanya sebagai penyedia sekolah, tapi sebagai penjamin akses belajar. Termasuk bagi anak-anak yang terpaksa sekolah di swasta karena tidak tertampung di negeri,” ujarnya.

    Sementara itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengaku dalam waktu dekat ini akan melakukaan koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.

    “Dengan Bappenas, dengan Kementerian Keuangan, dengan Kementerian Agama. Itu akan kita koordinasi. Karena kan ini sesuatu yang harus dilaksanakan ya, putusan Mahkamah Konstitusi. Maka kita perlu koordinasi,” jelas Wamendikdasmen Atip Latipulhayat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

  • Menkomdigi Sebut Proyek Nasional PDN 1 Sudah Beroperasi, Tapi …

    Menkomdigi Sebut Proyek Nasional PDN 1 Sudah Beroperasi, Tapi …

    Depok –

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengklaim Pusat Data Nasional (PDN) 1 telah beroperasi. Adapun saat ini terus dilakukan penyempurnaan, salah satunya melalui tahapan uji stres.

    Sebagai informasi, uji stres atau stress test merupakan sebuah pengujian yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem di bawah tekanan. Kemudian dinilai ketahanan dan kesiapannya dalam menghadapi skenario risiko ekstrem.

    “Jadi, pada dasarnya kita saat ini sedang dalam persiapan operasional dan tentu ini bersama-sama dengan BSSN. Ketika (PDN) itu betul-betul layak uji, sudah stress test dan lain-lain baru PDN 1 akan kita operasionalkan,” ujar Meutya ditemui di BPPT Tapos, Depok, Rabu (4/5/2025).

    Lebih lanjut, Meutya menjelaskan, bahwa pemerintah mengedepankan kehati-hatian sebelum meresmikan infrastruktur vital yang akan menampung data publik nasional tersebut.

    “Ini untuk kehati-hatian bahwa ini data masyarakat, maka nanti baru akan betul-betul beroperasi. Jadi, kalau disebut beroperasi, sekarang sudah sih sudah ya, namun masih ada stress test yang dilakukan sambil kita mencoba berjalan,” tuturnya.

    PDN 1 sebelumnya ditargetkan mulai beroperasi 1 Juni 2025. Pernyataan itu terucap usai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bekerjasama dengan Bappenas dan kementerian lain guna memastikan perlindungan dan integrasi data PDN 1.

    Semula PDN 1 akan dioperasikan Agustus 2024. Namun kejadian serangan siber ransomware yang melumpuhkan PDNS 2 di bulan sebelumnya membuat pemerintah menata ulang kembali proyek tersebut, termasuk meningkatkan keamanannya. Kelanjutan PDN 1 terus digeber oleh di bawah arahan Menkomdigi Meutya.

    Pembangunan PDN merupakan bagian dari upaya mendukung 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu sasaran utamanya adalah memastikan penyaluran bansos lebih transparan dan akuntabel melalui teknologi digital yang andal.

    Proyek PDN 1 dibangun sejak tahun 2022 di atas luas lahan kurang lebih 15.994 m2. Pembangunan proyek ini bersumber dari pinjaman dari Pemerintah Prancis dengan total nilai EUR 164.679.680 dengan waktu pengerjaan 24 bulan.

    Proyek nasional ini dibangun dengan kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt pada kesempatan operasi optimal.

    (agt/fay)

  • Pemerintah Klaim Kantongi Komitmen Investasi Rp 81,5 T buat Program 3 Juta Rumah

    Pemerintah Klaim Kantongi Komitmen Investasi Rp 81,5 T buat Program 3 Juta Rumah

    Jakarta –

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan adanya komitmen investasi asing senilai US$ 5 miliar atau sekitar Rp 81,5 triliun (kurs Rp 16.300) dari sejumlah lembaga keuangan untuk pembangunan program 3 juta rumah.

    Hal tersebut diungkapkan Fahri saat ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (2/6/2025). Dalam kunjungan ini, ia bertemu dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.

    “US$ 5 billion dari Multi Development Bank Itu juga sudah, World Bank, Asian Development Bank, Asian Investment Bank, Islamic Development Bank, GIZ Itu kira-kira US$ 5 miliar,” kata Fahri Hamzah.

    Dari hasil komitmen tersebut, Fahri mengatakan, saat ini pihaknya sedang mendorong agar komitmen ini bisa masuk ke dalam blue book atau dokumen rencana pembangunan di Bappenas.

    “Kami sudah, kami lagi menuntun masuk ke Bappenas ya, ke Blue Book-nya,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan salah satu tantangan kementeriannya dalam mewujudkan program 3 juta rumah adalah terkait pembiayaan. Ia menyebut negara hanya bisa membangun dan merenovasi 269.779 unit hunian. Angka tersebut kalau menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sudah dijadikan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA)

    “Kemampuan kita tidak sampai 270 ribu (rumah). Itulah dari APBN dan dari FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan),” ujar Ara dalam rapat dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5) dikutip dari detikproperti.

    Untuk diketahui, pagu anggaran Kementerian PKP setelah efisiensi sebesar Rp 3.462.002.214.000 atau Rp 3,46 triliun.

    Dalam presentasi peta jalan Program 3 Juta Rumah, Ara merinci pembangunan rumah susun sebanyak 2.682 unit, pembangunan rumah khusus 476 unit, revitalisasi rusun 6.687 unit, BSPS 38.504 unit, penanganan kumuh 1.430 unit, dan FLPP 220 ribu unit.

    Dengan demikian, Ara menyebut pekerjaan rumah atau PR Kementerian PKP adalah target 3 juta rumah dikurangi 269.799 rumah. Untuk itu, ia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Keuangan dan perusahaan swasta untuk mendapat dukungan pembiayaan. Salah satunya hasilnya adalah program FLPP akan ada penambahan kuota dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.

    “Sudah diumumkan Departemen Keuangan. Contoh satu case saja, dari rumah subsidi Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan dari 220 ribu (kuota FLPP) menjadi 350 ribu. Jadi sudah ada penambahan 130 ribu dari satu hal. Belum lagi dari CSR (Corporate Social Responsibility) dan sebagainya,” katanya.

    (acd/acd)

  • Komdigi Pastikan Proyek Pusat Data Nasional Jalan Terus, Ini Jadwalnya

    Komdigi Pastikan Proyek Pusat Data Nasional Jalan Terus, Ini Jadwalnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan proyek Pusat Data Nasional (PDN) tetap berlanjut meski ada kasus tindak pidana korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

    Staf Khusus Menteri bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komdigi Arnanto Nurprabowo membocorkan kapan PDN akan diresmikan.

    “Yang jelas sesegera mungkin,” ucapnya kepada wartawan pada Senin (2/6/2025).

    Lebih lanjut Arnanto mengatakan, saat ini PDN dalam tahap melengkapi standar layak operasi.

    Ia juga mengatakan Menteri Komdigi Meutya Hafid pun akan mengadakan acara di PDN Cikarang dalam waktu dekat.

    Terkait korupsi PDNS, imbuh dia, Kementerian Komdigi menyerahkan proses hukum ke pihak berwajib.

    “Kalau terkait kelanjutannya sudah ranah hukum, kita ikuti aturan yang berlaku saja dari aparat penegak hukum,” ucapnya.

    Sebelumnya, setelah sempat beberapa kali ditunda, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan uji coba Pusat Data Nasional I (PDN I) pada Juni 2025. Ini dilakukan setelah serah terima Maret 2025 dan masuk tahap asesmen keamanan serta operasional Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    “PDN adalah fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital pemerintahan. Kami bekerja sama dengan Bappenas dan kementerian terkait untuk memastikan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dalam keterangan resminya dikutip Senin (5/5/2025).

    Proyek PDN termasuk dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional, dengan fokus utama meningkatkan akurasi dan akuntabilitas penyaluran bansos digital.

    Sebagai informasi, Mantan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika periode 2016-2024, Semuel Abrijani Pangerapan ditetapkan jadi salah satu tersangka dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2020-2024. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut.

    Selain Semuel, ada juga Bambang Dwi Anggono (BDA), selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo periode 2019-2023. Berikutnya Nova Zanda atau NZ, merupakan penjabat membuat komitmen (PPK) dalam pengadaan barang atau jasa dan Pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2024.

    Tersangka keempat adalah Alfi Asman (AA) selaku Direktur Bisnis PT Aplika Nusa Lintas Arta periode 2014-2023. Terakhir bernama Pini Panggar Agusti (PPA) selaku Account Manager PT Dokotel Teknologi (2017-2021).

    (dce)

  • Prioritas Utama Hilangkan Truk ODOL: Berantas Preman dan Pungli!

    Prioritas Utama Hilangkan Truk ODOL: Berantas Preman dan Pungli!

    Jakarta –

    Pemerintah mencanangkan program zero ODOL atau tidak ada lagi truk kelebihan dimensi dan muatan (over dimension and over load/ODOL). Mulai Juni 2025 ini, Korlantas Polri melakukan sosialisasi mengenai masalah kendaraan ODOL.

    Menurut Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto, menangani truk ODOL harus melibatkan kementerian dan lembaga sesuai bidang masing-masing. Mulai dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Bidang Ekonomi, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Bappenas dan Korlantas wajib turun tangan.

    “Kita harus buat road map atau perencanaan (planning) untuk beberapa tahun ke depan dalam menertibkan truk kelebihan dimensi dan muatan dan harus dijalankan secara konsisten,” kata Soerjanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, untuk tahap awal dimulai dari proyek pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak boleh menggunakan truk kelebihan dimensi dan muatan. Hal ini 100 persen kontrolnya ada di pemerintah dan harusnya bisa segera diimplementasikan.

    Soerjanto mengatakan, pengemudi dan pemilik truk sebenarnya juga tidak senang dengan kondisi truk ODOL. Sebab, ada beberapa masalah yang timbul dari truk ODOL.

    “Di samping truk akan lebih cepat rusak dan sangat berisiko mengalami kecelakaan lalu lintas, mereka juga sangat menginginkan operasional normal tetapi dengan biaya terpenuhi atau tercukupi. Menurut para pengemudi truk, mengendarai truk kelebihan dimensi dan muatan sangat mengerikan. Ibaratnya, kalau direm hari Senin berhentinya hari Sabtu,” ucapnya.

    Namun, ada beberapa kondisi yang memaksa praktik truk ODOL. Salah satunya adalah maraknya pungutan liar (pungli) di lapangan sehingga membuat biaya operasional membengkak.

    “Prioritas utama dalam penertiban truk kelebihan dimensi dan muatan adalah pemberantasan preman dan pungli. Hal ini sangat membebani transporter (pengusaha angkutan barang) dan pengemudi. Biaya ini bisa mencapai total 15%-35% dari ongkos angkut tergantung daerah dan jenis barang yang diangkut,” sebut Soerjanto.

    “Oleh sebab itu, program penertiban truk kelebihan dimensi dan muatan perlu didiskusikan, dipikirkan dan dipersiapkan secara menyeluruh (comprehensive), perlu kehati-hatian dan matang. Hal ini harus melibatkan semua unsur yang terlibat, seperti asosiasi pengusaha angkutan barang, asosiasi pengemudi truk, pemerintah dan pemilik barang,” katanya.

    Soerjanto menyebut, perlu juga didukung pengalihan angkutan darat ke moda kereta dan kapal. Dengan pengalihan dari truk ke mode kereta atau kapal, diharapkan bisa mengurangi masalah truk ODOL di jalan raya.

    “Saat ini kami sedang mencoba mengalihkan angkutan minuman mineral di daerah Sukabumi dari truk ke kereta. Ternyata hal ini secara ekonomi juga tidak mudah dan perlu dukungan semua pihak secara konsisten,” pungkasnya.

    (rgr/dry)

  • Astra Rayakan National Day Indonesia di World Expo 2025 Osaka

    Astra Rayakan National Day Indonesia di World Expo 2025 Osaka

    Osaka – Dalam momen bersejarah World Expo 2025 Osaka, Astra kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dan promosi budaya Indonesia melalui kontribusi serta partisipasi aktif Astra dalam Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka.
     
    Mereka menggunakan tema ‘Thriving in Harmony: Nature, Culture, Future’ yang merepresentasikan komitmen Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai bangsa bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
     
    Dalam hal ini, Astra juga turut berpartisipasi aktif pada berbagai program yang dihadirkan dalam Paviliun Indonesia selama World Expo 2025 berlangsung. Adapun program yang dihadirkan di Paviliun Indonesia yaitu National Day Indonesia, Business Forum, 1-on-1 Meeting, Rolling Exhibition serta Cultural Performance.

    Hadir dalam penyelenggaraan National Day Indonesia di Paviliun Indonesia pada Selasa (27/5) yaitu Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan RI Pratikno dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard. 
     

     
    Ada juga Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvie Ananda, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, Direktur Astra Gita Tiffani Boer serta Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.
     
    Menteri Koordinator Bidang Pembangungan Manusia dan Kebudayaan RI Pratikno menyatakan bahwa expo ini tidak hanya menjadi tonggak sejarah, tapi juga menjadi momentum untuk mempercepat transisi hijau, mendorong ekonomi kreatif, dan berinvestasi pada masa depan seperti yang kita cita-citakan bersama. 
     
    “Dalam semangat harmoni ini, Indonesia melihat World Expo 2025 Osaka sebagai wahana untuk mendorong kerja sama internasional, berlandaskan pada prinsip People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Kami membuka ruang kolaborasi di bidang energi bersih, infrastruktur berkelanjutan, transformasi digital, dan pariwisata yang semuanya menjadi pilar penting dalam transformasi ekonomi hijau Indonesia menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno.
     
    Senada dengan Pratikno, Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto mengungkapkan bahwa ini merupakan suatu kebanggaan bagi mereka dapat mendukung dan menjadi bagian dari Paviliun Indonesia di World Expo 2025 Osaka. 
     

     
    “Dukungan serta partisipasi aktif Astra dalam Paviliun Indonesia diharapkan dapat menjadi momentum strategis untuk memperlihatkan kekayaan budaya dan inovasi bangsa Indonesia kepada dunia, sekaligus menjadi wadah interaksi dan komunikasi bagi perwakilan Indonesia dan pengunjung Paviliun Indonesia, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman internasional terhadap budaya, tradisi, dan nilai-nilai khas Indonesia,”ujar Boy Kelana Soebroto.
     
    Partisipasi aktif Astra dalam rangkaian kegiatan World Expo 2025 Osaka di Paviliun Indonesia salah satunya dilaksanakan melalui Yayasan Astra yang berfokus pada pembinaan UMKM yaitu Yayasan Dharma Bhakti Astra serta Yayasan Astra yang berfokus pada pendidikan yaitu Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim. Kedua Yayasan tersebut merupakan dua dari sembilan Yayasan di bawah naungan Astra.
     
    Produk Desa Sejahtera Astra serta produk UMKM Yayasan Astra-Yayasan Dharma Bhakti Astra, berupa kerajinan anyaman tas, kayu, kulit, kendang djembe, kain tenun, batik eco-print dan kopi turut dipamerkan. Sementara Yayasan Astra-Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim menampilkan pertunjukan kreasi nusantara oleh guru dan siswa binaan berupa kolaborasi musik tradisional, komunitas pembatik cilik serta tari kreasi.
     
    Partisipasi Astra di World Expo 2025 Osaka merupakan kelanjutan dari komitmen jangka panjang mendukung keikutsertaan Indonesia di World Expo, dimulai sejak Expo 2010 di Shanghai, dilanjutkan Expo 2015 di Milan, dan Expo 2020 di Dubai. Semangat ini sejalan dengan cita-cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (UDA)