Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Lapor DPR, Kemenkeu & Bappenas Beda Target Pertumbuhan Ekonomi 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memiliki target pertumbuhan ekonomi yang berbeda pada 2026.

    Perbedaan tersebut terungkap ketika kedua lembaga itu menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2026 kepada Badan Anggaran DPR pada Selasa (1/7/2025).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pihaknya menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%—5,8% pada tahun depan.

    Menurutnya, target tersebut bisa tercapai apabila investasi tumbuh mendekati 6% secara tahunan, konsumsi tumbuh antara 5% hingga 5,5%, dan pertumbuhan ekspor terjaga stabil di 6,3% hingga 6,8%.

    “Asumsi ekonomi makro 2026 dengan demikian adalah untuk growth [pertumbuhan] 5,2%—5,8%, inflasi 1,5%—3,5%, nilai tukar antara Rp16.500—Rp16.900 per dolar, suku bunga SBN 10 Tahun: 6,6%—7,2%, harga minyak dalam rentan US$68—US$80 per barel,” ujarnya.

    Sementara itu pada kesempatan yang sama, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengungkapkan pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 6,3%.

    Menurutnya, dengan target tersebut maka target pertumbuhan 8% pada 2029 bisa tercapai. Kendati demikian, sambung Rachmat, pihaknya juga mempertimbangkan faktor eksternal sehingga tergat tersebut bisa turun.

    “Dengan ketidakpastian global di mana terdapat risiko ke bawah atau downside risk dengan target 5,8%,” ujarnya.

  • Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp7.500 Triliun pada 2026, Bappenas Patok Rp8.365 Triliun

    Sri Mulyani Targetkan Investasi Rp7.500 Triliun pada 2026, Bappenas Patok Rp8.365 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa perlu minimal Rp7.500 triliun nilai investasi pada 2026 agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target. 

    Sri Mulyani memperkirakan investasi harus bisa tumbuh setidaknya 5,9% pada tahun depan demi pertumbuhan ekonomi yang optimal.

    “Investasi baru pada 2026 untuk mencapai target pertumbuhan yang tinggi, dengan investasi senilai minimal Rp7.500 triliun,” ujarnya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (1/7/2025).

    Bendahara negara itu menjelaskan investasi yang tinggi menjadi syarat penting agar target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai, karena investasi berkontribusi 30% terhadap PDB.

    Lebih Rendah dari Target Bappenas

    Hanya saja, ambang batas bawah Rp7.500 triliun nilai investasi pada tahun depan dari Sri Mulyani itu lebih rendah dari target yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yaitu sebesar Rp8.365,4 triliun.

    Sebelumnya, Bappenas telah menargetkan nilai investasi dalam lima tahun ke depan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029.

    Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Rd Siliwanti merincikan merincikan trajektori investasi mencapai Rp7.593,4 triliun pada 2025, Rp8.365,4 triliun pada 2026, Rp9.332,5 triliun pada 2027, Rp10.477,6 triliun pada 2028, dan Rp11.818,4 triliun pada 2029.

    “Rata-rata investasi sekitar Rp9.517 triliun per tahun. Investasi ini akan bersumber dari tiga kelompok utama yaitu investasi pemerintah, investasi BUMN, dan juga investasi swasta/masyarakat,” ujar Siliwanti dalam FGD Bisnis Indonesia Economic & Financial Report 2014—2024 di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

    Siliwanti menegaskan bahwa investasi yang efisien dan transformatif menjadi salah satu kunci dalam mendorong perekonomian dalam jangka menengah. Oleh sebab itu, dia menegaskan pentingnya mencapai investasi sebesar Rp47.587,3 triliun selama 2025—2029.

    Dari jumlah tersebut, investasi dari swasta/masyarakat mencapai Rp41.277 triliun (86,7% dari total target), investasi pemerintah senilai Rp3.282,7 triliun (6,9% dari total target), dan investasi BUMN sebesar Rp3.027,6 triliun (6,4% dari total target).

    “Hal ini menggarisbawahi bahwa peran penting sektor swasta dan masyarakat,” jelas Siliwanti.

    Lebih lanjut, Bappenas juga telah menargetkan pertumbuhan ekonomi dari 2025—2029. Perinciannya, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3% pada 2025; 6,3% pada 2026; 7,5% pada 2027; 7,7% pada 2028; dan 8% pada 2029.

  • Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

    Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target

    Menkes: Angka Stunting Nasional 2024 Turun Jadi 19,8 Persen, Lampaui Target
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kesehatan (Menkes)
    Budi Gunadi Sadikin
    mengungkapkan bahwa prevalensi
    stunting nasional
    pada tahun 2024 berhasil turun di bawah 20 persen, yakni mencapai 19,8 persen.
    Angka tersebut melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditetapkan Bappenas sebesar 20,1 persen.
    “Pertama, memang hasil stunting tahun 2024, tahun terakhir dari pemerintahan kita berhasil menembus di bawah 20 persen (19,8 persen) untuk pertama kali,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025).
    Budi memaparkan bahwa jumlah balita yang teridentifikasi mengalami stunting alias tengkes pada 2024 mencapai 4.482.340 anak.
    Ia menjelaskan bahwa tren penurunan tersebut terjadi setelah sempat stagnan pada 2023, namun berhasil ditekan kembali berkat penyerapan yang baik pada
    program Pemberian Makanan Tambahan
    (PMT).
    “Di 2024 jadi menurun dan ini lebih baik dari target RPJMN Bappenas. Diharapkan di 2025 kita bisa capai target 18,8 persen,” ujarnya.
    Budi memaparkan bahwa sejak 2023, Kemenkes mulai mengubah pendekatan strategi.
    Jika sebelumnya hanya mengejar wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, kini pemerintah juga fokus pada provinsi dengan jumlah balita stunting yang besar secara nominal.
    “Karena kalau kita hanya kejar yang prevalensinya tinggi seperti Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat Daya, tapi tidak kejar yang nominalnya tinggi, enggak akan turun angka stunting nasional,” tegas Budi.

    Ia mencontohkan keberhasilan penurunan signifikan di Jawa Barat, yang mencatat penurunan hingga 5,8 persen, menjadi faktor utama penurunan angka nasional 2024.
    “Jawa Barat turun drastis, itu yang sebenarnya menggeret angka nasional turun. Jadi strategi kita memang memperhatikan daerah-daerah dengan jumlah kasus stunting tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara,” jelasnya.
    Empat provinsi besar lainnya yang juga menjadi fokus Kemenkes adalah Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
    Meski secara nasional angka stunting turun, Budi mencatat ada sejumlah daerah yang justru mengalami lonjakan prevalensi.
    Provinsi Riau mengalami kenaikan 6,5 persen, Nusa Tenggara Barat naik 5,2 persen, dan Sulawesi Barat naik 5,1 persen.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

    Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi

    Raker dengan DPR RI, Menteri Rini Jelaskan FWA ASN: Dilakukan Sesuai Kesiapan dan Kebutuhan Organisasi
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja
    ASN
    mengatur bahwa aparatur sipil negara (ASN) dapat melaksanakan tugas secara fleksibel, baik dari sisi lokasi maupun waktu.
    Menindaklanjuti amanat tersebut, terbit Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah.
    Peraturan itu menjadi pedoman teknis untuk mempermudah instansi pemerintah dalam menerapkan
    fleksibilitas kerja
    secara terukur, berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
    Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
    Rini Widyantini
    dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/6/2025).
    “
    Fleksibilitas kerja
    bersifat opsional, bukan kewajiban. Fleksibilitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kesiapan teknologi informasi,” jelas Rini melalui siaran persnya, Selasa (1/7/2025).
    Rini menjelaskan, penyusunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025 telah melalui proses panjang, termasuk survei dan uji coba di beberapa instansi serta diskusi lintas kementerian.
    Studi yang pernah dilakukan pakar pada 2020 menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja membantu meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan stres, dan berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi.
    Sebelum terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025, fleksibilitas kerja ASN telah diterapkan dalam kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, arus mudik, dan kegiatan kenegaraan.
    Pascapandemi, fleksibilitas kerja ASN tetap diterapkan di berbagai instansi seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan pemerintah daerah dengan skema
    work from office
    (WFO),
    work from home
    (WFH),
    co-working space
    , dan
    shift
    kerja.
    Pelayanan publik
    tetap berjalan, terutama pada unit layanan 24 jam seperti rumah sakit dan pemadam kebakaran.
    “Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan secara efektif dengan kriteria, pengawasan, dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memadai,” tutur Rini.
    Fleksibilitas kerja mencakup fleksibilitas lokasi kerja dan/atau fleksibilitas waktu kerja. Penerapannya tidak dapat diberikan kepada semua tugas atau semua pegawai secara serta-merta, melainkan harus memenuhi kriteria yang jelas.
    Fleksibilitas kerja juga bukan berarti memberikan kelonggaran kepada ASN untuk bekerja dengan santai.
    Pengawasan dan penilaian ketat serta terukur tetap dilakukan bagi pegawai yang menjalankan fleksibilitas kerja.
    “Karena itu, peran pimpinan dan dukungan teknologi informasi menjadi kunci agar pelaksanaan berjalan efektif dan terukur,” ujar Rini.
    Tujuan utama fleksibilitas kerja adalah meningkatkan kinerja organisasi dan individu tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
    Oleh karena itu,
    Kementerian PANRB
    terus memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik, akuntabilitas instansi, dan kepuasan masyarakat sebagai bagian dari penilaian reformasi birokrasi.
    Selain terkait fleksibilitas kerja ASN, dalam raker dan RDP dengan Komisi II DPR RI, Rini juga memaparkan kebijakan pengadaan CASN serta pola karier ASN.
    “Kami percaya sinergi dan kemitraan antara Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Komisi II DPR RI merupakan kunci penting untuk memastikan kebijakan pengelolaan ASN dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis sistem merit,” imbuh Rini.
    Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendukung fleksibilitas kerja ASN melalui kebijakan
    flexible working arrangement
    (
    FWA
    ) sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
    Namun, penerapan FWA ASN harus dilakukan dengan syarat tidak menurunkan kualitas
    pelayanan publik
    dan disertai mekanisme pemantauan kinerja yang terukur.
    “FWA ini penting dan revolusioner, tetapi bukan hal yang mutlak bagi kawan-kawan ASN. FWA adalah bentuk penghargaan kepada ASN yang selama ini sudah bekerja dengan baik atas kinerja dan profesionalitas mereka di lingkup kerjanya masing-masing,” pungkas Aria. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    12 KBRI Kosong Tanpa Dubes, Kemlu Bilang Begini

    Jakarta –

    Sebanyak 12 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar (Dubes). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyebut penunjukan dubes merupakan hak Presiden Prabowo Subianto.

    “Adalah hak presiden untuk pilih Dubes Indonesia untuk negara asing sesuai isi UUD 1945, dengan konsultasi seperlunya dengan DPR,” kata jubir Kemlu, Roy Soemirat, kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

    Roy mengatakan Kemlu sendiri memiliki mekanisme kerja birokrasi yang jelas. Hal itu untuk memastikan kinerja KBRI di luar negeri tetap berjalan meski posisi Dubes kosong.

    “Adapun untuk Kemlu kami punya mekanisme kerja birokrasi yang jelas untuk terus menjamin kinerja perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI atau KJRI) dalam keadaan kekosongan pimpinan tertinggi,” ucapnya.

    Roy menyampaikan Kemlu akan menunjuk pejabat sementara atau ad interim sampai posisi Dubes diisi secara definitif. Dia menjamin tidak ada hal yang terbengkalai meski posisi Dubes kosong.

    “Kemlu akan menunjuk kuasa usaha ad interim/kuai (charge d’affaires) yang menjadi pengganti sementara dengan mandat penuh. Hal ini menjamin kontinuitas kerja sampai adanya pejabat definitif,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto mengungkapkan 12 kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar atau dubes. Kursi kosong dubes itu berada di Amerika Serikat (AS), Jerman, hingga Korea Utara (Korut).

    “Kita, data yang saya ada ada 12 KBRI kosong tanpa dubes, Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubesnya ditunjuk jadi Wamen BUMN, PBB New York dari 2024 dubesnya jadi wamenlu, dubes Jerman jadi wamenlu juga, PBB Jenewa dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas,” ujar Anton dalam rapat kerja dengan Menlu Sugiono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025).

    Anton meminta jabatan dubes untuk negara-negara sahabat itu secepatnya diisi sosok yang tepat. Anton menyebut hal ini akan berkaitan dengan diplomasi RI di kancah internasional.

    “Kita sama-sama paham bahwa dubes faktor yang paling penting Pak di Kemenlu, selain sebagai melindungi WNI kita, diplomasi kita, dan lain sebagainya. Ya kalau saya sih maunya yang kosong ini segera diisilah, apa pun alasannya,” katanya.

    Anton menyebut dubes RI untuk Meksiko hingga Jepang akan berakhir. Anton berharap Menlu Sugiono proaktif untuk menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar calon dubes bisa diuji DPR.

    “Jadi saya pikir ke depannya yang namanya dubes itu hak prerogatif dari Pak Presiden, tapi kalau kita bisa infokan ke Pak Presiden, ‘Pak izin tahun depan dubes akan berakhir’, kita akan adakan fit and proper beberapa dubes sehingga kalau waktu selesai, langsung diganti Pak,” tutupnya.

    Dalam rapat tersebut, Menlu Sugiono mengatakan segera mengirim surat berisikan nama-nama calon dubes ke DPR. Surat itu termasuk calon wakil tetap untuk PBB di New York, AS.

    “Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, concern-nya memang benar. Saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth, tapi yang pasti untuk beberapa pos yang tadi disebutkan kami berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera,” ujar Sugiono.

    Menlu menilai posisi dubes harus diisi lantaran perannya yang strategis. Namun, Sugiono mengakui, proses memilih dubes untuk negara lain tak mudah.

    Menurut Menlu, perlu waktu untuk mengisi dubes itu. “Jadi perlu waktu. Oleh karena itu, semua prosesnya sudah bisa kami selesaikan. Semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR,” imbuhnya.

    (dek/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Menkes soal Arahan Prabowo Perbanyak Dokter: Presiden Minta Tak Pakai Aturan Kuno

    Jakarta –

    Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambut baik arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menambah jumlah fakultas kedokteran di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya menjawab masalah kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis.

    Menurut Budi, dirinya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) guna membahas reformasi sistem pendidikan kedokteran, termasuk menghapus prosedur birokratis yang dinilai sudah usang.

    “Pak Presiden tahu bahwa masalah utama kita adalah jumlah dokter yang masih sangat kurang, apalagi dokter spesialis. Karena itu, saya diminta untuk membuat terobosan. Jangan lagi pakai cara-cara birokratis dan kuno,” ujar Budi Gunadi usai memberikan pembekalan kepada kepala daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (26/6).

    Budi menegaskan penambahan fakultas kedokteran untuk meningkatkan jumlah dokter tidak mengenyampingkan mutu lulusan. Ia juga memastikan akan mengatur pemerataan, distribusi dokter di seluruh wilayah Indonesia.

    “Inisiatif ini diharapkan mampu menambah jumlah dokter secara agresif, menjaga kualitas pendidikan, dan memastikan penyebarannya merata,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyuarakan keprihatinan krisis dokter di Indonesia. Ia menilai sistem pendidikan kedokteran saat ini masih terlalu terbelit oleh birokrasi, sehingga tidak cukup adaptif terhadap tantangan sektor kesehatan masa kini.

    Prabowo juga mendorong peningkatan jumlah dokter spesialis secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pada 2024, saat ini Indonesia memiliki 49.670 dokter spesialis. Namun, menurut perhitungan Bappenas, rasio ideal dokter spesialis adalah 0,28 per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia masih kekurangan sekitar 29.179 dokter spesialis.

    “Kita harus tambah juga akademi-akademi perawatan dan kita harus tambah pendidikan spesialis dengan efisien dan jangan terlalu terhimpit oleh prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan kuno. Peraturan-peraturan yang sudah tidak bisa menjawab kesulitan dan tantangan masa kini,” beber Prabowo saat meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur dan Bali International Hospital di Denpasar, Rabu (25/6).

    (naf/up)

  • Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Temui Luhut, Gus Ipul Bahas Pengembangan Digitalisasi Penyaluran Bansos

    Jakarta –

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memenuhi undangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, di Kantor DEN, Kamis (26/6) siang. Pertemuan tersebut membahas pengembangan sistem digital penyaluran bantuan sosial.

    Gus Ipul menyampaikan digitalisasi menjadi keniscayaan dalam sistem pemerintahan, terlebih dalam upaya memastikan bansos yang tepat sasaran.

    “Kita akan menuju pemerintahan yang berbasis digital, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi perlindungan sosial. Ini dilakukan agar bansos tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada kesejahteraan sosial,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/6/2025).

    Gus Ipul mengungkapkan Kemensos akan terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk berkolaborasi dengan DEN yang tengah mengembangkan kerangka e-government nasional.

    Ia pun menyampaikan permohonan maaf jika saat ini terdapat pengalihan bansos ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbeda dari sebelumnya.

    Gus Ipul menegaskan penyaluran bansos saat ini sepenuhnya berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga ada yang layak atau tidak berhak menerima. Adapun KPM yang tidak berhak menerima akan dialihkan ke KPM yang berhak menerima.

    Gus Ipul berharap langkah ini dapat memperkuat tata kelola bansos yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan. Adapun nantinya pematangan digitalisasi bansos juga segera dilakukan dengan melibatkan Kementerian Bappenas, BPS, Kemendagri, Komdigi serta beberapa instansi terkait.

    (akd/akd)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bappenas sebut peran penting lembaga riset untuk kemajuan pertanian

    Bappenas sebut peran penting lembaga riset untuk kemajuan pertanian

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menjadi pembicara dalam Munas HKTI 2025 di Jakarta, Selasa (24/6/2025) malam. ANTARA/Harianto

    Bappenas sebut peran penting lembaga riset untuk kemajuan pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan lembaga riset untuk kemajuan sektor pertanian Indonesia.

    “Bagaimana supaya ini bisa? Selain dengan semangat yang ada, Pak Amran (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) saya titip satu saja, lembaga penelitian kita dihidupkan. Apa yang harus kita teliti dan bagaimana kita harus meneliti supaya Indonesia bangkit kembali sektor pertaniannya,” kata Rachmat di sela menghadiri Munas HKTI 2025 dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Rachmat juga memberikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mendorong kebangkitan sektor pertanian nasional. Ia menilai Mentan Amran merupakan sosok yang tepat untuk mengomandani sektor pertanian Indonesia. Bahkan di tengah berbagai tantangan yang ada, Mentan Amran mampu menjaga sektor pertanian tetap stabil.

    “Memang pertanian itu tidak mudah tapi berkali-kali Pak Amran membuktikan ada harapan baru,” terangnya.

    Dalam paparannya, Rachmat menjelaskan sejarah pembangunan pertanian Indonesia di masa lampau. Kekayaan alam Indonesia mampu memberikan kejayaan bagi rakyatnya. Bahkan VOC pada masanya mampu menguasai dunia karena disokong dari hasil bumi Nusantara.

    “Rempah, gula, kopi kita adalah kekayaan kita yang pernah menjadikan Belanda menjadi negara yang makmur di Eropa. Bisakah ini kita ulangi Pak Amran? Bisakah kita bangkitkan ini semua? Dengan semangat seperti yang dilakukan Pak Amran, saya yakin ini bisa,” terangnya.

    Menurut Rachmat, kejayaan pertanian Indonesia dapat dikembalikan melalui penguatan lembaga penelitian dan pengembangan komoditas unggulan. Riset pertanian mampu menghasilkan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim bahkan mampu mendukung strategi hilirisasi guna peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian sektor pertanian khususnya komoditas beras yang menunjukkan hasil memuaskan. Mulai dari proyeksi produksi padi yang meningkat tajam di tahun 2025 hingga rekor stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tembus lebih dari 4 juta ton.

    “USDA (Departemen Pertanian Amerika Serikat) merilis proyeksi produksi padi melompat, tahun ini 34,6 juta ton. Kemudian tadi pagi dirilis FAO proyeksi produksi 2025 sebesar 35,6 juta ton. Lalu, stok beras kita, 4 juta ton. Ini adalah hasil kerja keras kita semua,” kata Mentan Amran.

    Ke depan, Kementan akan terus mengakselerasi berbagai program untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto mulai dari swasembada pangan, biofuel, hilirisasi, bahkan makan bergizi gratis (MBG). Mentan Amran meyakini di tengah tantangan global yang kian kompleks, pertanian harus menjadi garda depan ketahanan bangsa.

    Sumber : Antara

  • Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II Nasional 24 Juni 2025

    Menko Pangan Hingga Kepala BGN Akan Isi Materi Hari Ketiga Retreat Kepala Daerah Gelombang II
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Memasuki hari ketiga, sejumlah narasumber dijadwalkan hadir mengisi materi dalam
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat.
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, sejumlah pemateri telah menyatakan konfirmasi hadir untuk memberikan materi kepada 86 kepala daerah yang menjadi peserta.
    Beberapa di antaranya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
    “Menko Pangan (Zulkifli Hasan), Menteri Desa (Yandri Susanto) itu sudah menyatakan akan hadir dan nanti kita akan mengambil lokasi (kelas materi) seperti di tempat kemarin (Balai Rudini),” kata Bima saat ditemui di Kampus
    IPDN Jatinangor
    , Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
    Dia juga memastikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana hadir pada sesi terakhir pemateri di hari ketiga.
    Dalam agenda yang diterima
    Kompas.com
    , sejumlah kementerian juga akan mengisi materi tersebut, namun beberapa mengutus perwakilannya.
    Berikut jadwal lengkap hari ketiga retreat kepala daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Jawa Barat:
    1. Pukul 05.35 WIB
    Senam Pagi Bersama
    Tempat: Lapangan Parade
     
    2. Pukul 07.20 WIB
    Apel Pagi
    Tempat: Lapangan Parade
    3. Pukul 08.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menteri Keuangan
    – Menteri PPN/Kepala BAPPENAS
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    4. Pukul 10.00 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan
    – Menko Bidang Politik dan Keamanan
    – Menteri Kebudayaan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    5. Pukul 13.15 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Perekonomian
    – Menko Bidang Pangan
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    6. Pukul 15.30 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
    – Menteri Ekonomi Kreatif
    – Menteri Pekerjaan Umum
    – Menteri Desa dan PDT
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    7. Pukul 19.10 WIB
    Paparan dan Arahan:
    – Kepala Badan Gizi Nasional
    Tempat: Balairung Rudini IPDN
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Industri Logistik RI Perlu Berbenah, Tenaga Kerja Andal Jadi Kunci

    Industri Logistik RI Perlu Berbenah, Tenaga Kerja Andal Jadi Kunci

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah berbenah industri logistik nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif. Salah satu yang tengah ditingkatkan yakni kualitas sumber daya manusia di bidang logistik.

    Terlebih, peringkat Indonesia dalam External Logistics Performance Index mengalami penurunan signifikan, dari posisi 46 pada 2018 menjadi 63 pada 2024. Hal ini mencerminkan perlunya pembenahan menyeluruh. 

    Saat ini, pemerintah memperkuat regulasi dan kebijakan di sektor logistik guna menekan masih tingginya biaya logistik nasional yang menurut data Bappenas mencapai 14,29% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2023. 

    Kepala Sub Direktorat Uji Type Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Heri Prabowo mengatakan, pembenahan dari sisi keandalan pekerja sektor logistik juga penting untuk mendukung efisiensi dalam usaha. 

    “Jadi saya kira dengan logistik yang efisien, kemudian driver dan awak di lapangan yang terampil, ini saya kira akan besar pengaruhnya terhadap terjadinya pengurangan, terjadinya pelanggaran overdimensi overloading di kita,” kata Heri, dikutip Minggu (22/6/2025). 

    Upaya ini juga sejalan dengan strategi nasional dalam memperkuat konektivitas logistik, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan efisiensi sistem transportasi di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kalau mereka sudah sehari-hari sudah melaksanakan SOP yang benar, sebetulnya tidak terjadi yang namanya overdimensi, overloading itu dengan tetap efisien,” tuturnya. 

    Dalam hal ini, pemerintah disebut tak bisa sendiri. Maka diperlukan dukungan dari berbagai stakeholder, salah satunya industri otomotif sebagai pemasok kendaraan atau angkutan logistik yang dapat diandalkan. 

    Sebagai bagian dari industri otomotif nasional, Toyota Indonesia menyadari pentingnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dalam menghadapi dinamika industri, termasuk revolusi Industri 4.0 dan tantangan dekarbonisasi menuju net zero emission. 

    Penguasaan teknologi dan keterampilan tinggi menjadi kunci untuk memperkuat daya saing di era transformasi digital saat ini. 

    Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing (TMMIN) Nandi Julyanto mengatakan, logistik memegang peranan penting terhadap kelancaran supply chain atau rantai pasok industri nasional.  

    “Di tengah tingkat persaingan produsen otomotif nasional saat ini yang semakin ketat, logistik berperan besar untuk meningkatkan competitiveness [daya saing] dalam segala aspek, yaitu safety, quality, delivery, dan cost,” kata Nandi dalam acara Awarding Logistic Skill Contest di TMMIN Karawang Plant 3, Sabtu (21/6/2025). 

    TMMIN secara konsisten mendorong terciptanya masa depan yang lebih hijau dan efisien. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Logistics Skill Contest, sebagai bagian dari kontribusi terhadap rantai pasok logistik berkelanjutan, yang menekankan aspek keselamatan, efisiensi operasional, dan dukungan terhadap target netralitas karbon melalui konsep Green Logistics.

    “Aktivitas tersebut tidak hanya menurunkan emisi CO2, tetapi juga mengurangi konsumsi bahan bakar kendaraan, yang secara keseluruhan akan mendukung peningkatan daya saing perusahaan” tuturnya.

    Adapun, total operasional perjalanan logistik di TMMIN mencapai 1.195 trip per hari, yang terdiri atas 1.066 trip oleh 9 logistic partner- milkrun (LP), 83 trip oleh 14 trucking company-container (TC), dan 28 trip oleh 5 car carrier (CC). 

    Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menegaskan pihaknya berupaya memastikan sistem operasional yang efisien dan aman dalam setiap distribusinya, dengan menekankan pentingnya peran SDM dalam aspek keselamatan. 

    Mengingat risiko kecelakaan dalam proses distribusi atau logistik dapat menghambat proses produksi dan merugikan banyak pihak, peningkatan kompetensi SDM menjadi faktor utama untuk mengurangi risiko serta memperkuat rantai pasok industri di Indonesia.

    Selain peningkatan kecakapan pengemudi dalam berkendara secara aman, saat ini operasional logistik TMMIN telah mengimplementasikan sistem aplikasi digital yang diinisiasi oleh TMMIN untuk memantau dan mencegah kecelakaan. 

    Sistem tersebut bekerja untuk memantau kondisi kesehatan baik fisik maupun psikispengemudi secara real-time guna menentukan kelayakan pengemudi untuk menjalankan tugas. 

    TMMIN juga disebut akan melakukan ekspansi sistem dengan menambahkan fitur-fitur berbasis artificial intelegence (AI) yang mampu mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau kurangnya fokus saat mengemudi. 

    Selain itu, sistem pemantauan perilaku berkendara berbasis global positioning system (GPS) juga akan diterapkan untuk mendukung praktik eco-driving, sekaligus melacak jejak karbon yang dihasilkan dari setiap perjalanan.