Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Pemerintah targetkan 28 persen timbulan sampah terkelola pada 2026

    Pemerintah targetkan 28 persen timbulan sampah terkelola pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 28 persen timbulan sampah dapat dikelola pada 2026.

    “Salah satu contoh direktif Presiden yaitu pengelolaan sampah terpadu yang mentargetkan tahun 2026 sebanyak 28 persen timbulan sampah dapat dikelola,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Sebanyak 17 persen sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah yang sebesar 28 persen tersebut diharapkan dapat terdaur ulang.

    Pemerintah menargetkan pula 60 jumlah kabupaten/kota dengan kartu keluarga (KK) dapat melakukan pengelolaan sampah terstandar.

    Intervensi yang akan dilakukan adalah pembangunan integrasi pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL). Operasionalisasi PSEL dilakukan di Surabaya (Jawa Timur) dan Surakarta (Jawa Tengah), serta commercial operational date PSEL Palembang (Sumatera Selatan).

    Kemudian, intervensi lainnya yaitu percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah skala kabupaten/kota.

    Integrasi PSEL ini akan menjadikan tiga pembangunan di lokasi tersebut sebagai proyek strategis nasional (PSN).

    Direktif Presiden ini melibatkan sinergi lintas kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

    Pelaksanaan direktif ini dilakukan dengan berbagai sinergi pendanaan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik persampahan, hingga dukungan penugasan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

    “Lokasi prioritas pelaksanaan terjadi di wilayah metropolitan dengan timbulan sampah di atas seribu ton per hari, yaitu terutama di wilayah Jabodetabek, Denpasar (Bali), Semarang (Jawa Tengah), Makassar (Sulawesi Selatan), Balikpapan (Kalimantan Timur), dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” ungkap Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 3 Jurus Prabowo buat Geber Ekonomi di 2026

    3 Jurus Prabowo buat Geber Ekonomi di 2026

    Jakarta –

    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dengan tema besar yakni kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan tema RKP tersebut dirancang guna merespon berbagai tantangan pembangunan dan mengakomodir aspirasi publik. Dalam RKP tersebut ditargetkan pertumbuhan ekonomi berada di rentang 5,8 hingga 6,3% pada 2026.

    Untuk menjalankan tema RKP 2026 ke dalam langkah yang lebih konkret, Rachmat mengatakan terdapat penekanan prioritas pembangunan yang terdiri dari direktif presiden dan program-program yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh prioritas nasional. Ia mengatakan terdapat tiga program prioritas yang penting.

    “Pertama, meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air sebagai pondasi kemandirian bangsa,” katanya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025).

    Dalam program prioritas kedaulatan pangan dan energi terdiri dari empat prioritas, di antaranya yakni pangan. Untuk pangan sendiri pemerintahan akan mengoptimalkan peran Bulog, dan pelaksanaan lumbung pangan atau food estate.

    Kemudian sektor energi, terdiri dari peningkatan bauran etanol dan biodiesel, serta energi baru terbarukan. Di sektor air, yakni pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir. Lalu ada program pengolahan sampah yang merupakan direktif presiden.

    “Kedua, mendorong produktivitas ekonomi melalui program hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing,” katanya.

    Dalam mendorong produktivitas ekonomi melalui program hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing ini terdiri dari pendidikan dan kesehatan, deregulasi dan kepastian hukum, pertahanan semesta.

    Kemudian percepatan pertumbuhan ekonomi dengan hilirisasi SDA oleh entitas milik Indonesia serta mengoptimalkan potensi Danantara. Percepatan pengentasan kemiskinan yang mencakup data tunggal kemiskinan, digitalisasi bantuan, pembangunan 3 juta rumah serta koperasi desa/kelurahan merah putih. Lalu fiskal adaptif, stabilitas makroekonomi.

    “Selanjutnya, ketiga, menjamin inklusivitas pembangunan dengan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal di belakang,” katanya.

    (acd/acd)

  • Kepala Bappenas: RI Butuh Investasi Rp8.300 Triliun pada 2026

    Kepala Bappenas: RI Butuh Investasi Rp8.300 Triliun pada 2026

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 6,3% pada 2026 diperlukan nilai investasi mencapai Rp8.297,8 triliun. Hal ini diungkapkan oleh Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (3/7/2025).

    “Berdasarkan exercise Bappenas pertumbuhan 6,3% total investasi yang dibutuhkan 8.297,8T,” kata Pambudy, Kamis (3/7/2025).

    Total kebutuhan investasi tersebut tumbuh dari 2025 sebesar 7.536,1 triliun.

    Kemudian, Pambudy mengatakan bahwa dari total kebutuhan investasi tersebut, paling banyak akan diserap dari sektor swasta.

    “Dari investasi pemerintah dari belanja pusat dan daerah sebesar 4,22% atau 349,9T sisanya dari non pemerintah,” kata Pambudy.

    Rinciannya adalah investasi dari swasta sebesar RP7.467,1 triliun atau 89,99% dari kebutuhan, Kemudian investasi BUMN sebesar Rp480,8 triliun atau 5,97% dari total kebutuhan.

    Pambudy mengatakan dengan terbatasnya investasi pemerintah, investasi BUMN dan swasta menjadi penting.

    Maka dari itu, kebijakan investasi diarahkan untuk membangun iklim investasi yang kondusif guna menarik keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek yang bernilai tambah tinggi.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kepala Bappenas: Tahun 2026 butuh investasi Rp8.297,8 triliun

    Kepala Bappenas: Tahun 2026 butuh investasi Rp8.297,8 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada tahun 2026 sebesar Rp8.297,8 triliun.

    “Berdasarkan exercise yang dilakukan oleh Bappenas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pada tahun 2026, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp8.297,8 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis.

    Mengacu total kebutuhan investasi tersebut, investasi swasta yang dibutuhkan sebesar Rp7.467,1 triliun atau 89,99 persen, investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp480,8 triliun atau 5,79 persen, dan investasi pemerintah Rp349,91 triliun atau 4,22 persen.

    Dengan terbatasnya investasi pemerintah, investasi BUMN dan swasta dinilai menjadi penting.

    Kebijakan investasi akan diarahkan untuk membangun iklim investasi yang kondusif, menarik keterlibatan BUMN dan swasta dalam pembangunan proyek-proyek yang bernilai tambah tinggi.

    “Kami menekankan kembali pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta keberpihakan kepada investasi produktif, terutama di sektor pertanian, energi, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital,” ucap Menteri PPN.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerangkan bahwa salah satu andalan pemerintah guna meraup investasi domestik maupun luar negeri ialah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Investasi dari Danantara yang difokuskan pada sektor strategis dan bernilai tambah tinggi diharapkan mampu berkontribusi signifikan terhadap target investasi pemerintah.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Mau Geber Pertumbuhan 6,3% Tahun Depan, Butuh Investasi Rp 8.297 T

    RI Mau Geber Pertumbuhan 6,3% Tahun Depan, Butuh Investasi Rp 8.297 T

    Jakarta –

    Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyebut Indonesia butuh investasi Rp 8.297,8 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2026.

    Rachmat mengatakan pertumbuhan ekonomi 2026 dari sisi pengeluaran akan didukung utamanya oleh konsumsi, investasi, dan ekspor. Sementara dari sisi produksi, sektor industri pengolahan, pertanian, penyediaan akomodasi, makan dan minum, infokom dan pertanian.

    “Berdasarkan exercise yang dilakukan oleh Bappenas untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3% pada tahun 2026, total investasi yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp 8.297,8 triliun,” kata Rachmat saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (3/7/2025).

    Rachmat mengatakan dari kebutuhan investasi Rp 8.297,8 triliun akan ditopang oleh investasi pemerintah sebesar Rp 349,91 triliun atau 4,22%, investasi BUMN sebesar Rp 480,8 triliun atau 5,79%, dan investasi masyarakat/swasta sebesar Rp 7.467,1 triliun atau 89,99%.

    “Maka investasi BUMN dan investasi swasta justru menjadi sangat penting,” katanya.

    Rachmat menegaskan pentingnya untuk menciptakan iklim investasi yang baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Ia mengatakan nantinya investasi ini akan diarahkan kepada pembangunan proyek-proyek yang bernilai tambah tinggi.

    “Kami menegaskan kembali pentingnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta keberpihakan kepada investasi produktif terutama di sektor pertanian, energi, energi terbarukan, manufaktur, dan ekonomi digital,” katanya.

    Rachmat menambahkan, pertumbuhan ekonomi 6,3% pada 2026 juga akan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi daerah. Maka, ia mengatakan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

    Ia mengatakan nantinya pada 2026 sebagian besar provinsi ditargetkan tumbuh di atas 7%. Untuk wilayah timur Indonesia seperti Maluku Tengah diharapkan 12,1%, Maluku Utara 13,8%.

    “Sementara itu, provinsi-provinsi besar Jawa juga kita harapkan tetap menjadi penopang penting dengan pertumbuhan berkisar antara 5,6% hingga 6,3%. Hal ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan yang terintegrasi lintas wilayah agar pemerataan hasil pembangunan dan penguatan ekonomi daerah dapat tercapai secara berkelanjutan,” katanya.

    (acd/acd)

  • Legislator Nilai Perlu Terobosan Percepatan Pembangunan di 4 DOB Papua

    Legislator Nilai Perlu Terobosan Percepatan Pembangunan di 4 DOB Papua

    Jakarta –

    Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, meminta pembangunan di 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua untuk ditingkatkan. Menurutnya, negara harus memastikan setiap kebijakan yang diambil menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua.

    Hal itu disampaikan Romy dalam rapat evaluasi 4 DOB antara Mendagri dengan Komisi II DPR RI, Rabu (2/7/2025). Romy mengatakan pembangunan papua berbicara rasa keadilan, kemanusiaan, dan komitmen kebangsaan.

    “Ini bukan sekadar soal data atau angka. Ini soal panggilan jiwa sebagai bangsa. Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap rupiah yang dianggarkan untuk Papua, mencerminkan rasa keadilan dan empati yang tulus,” kata Romy.

    Romy mendorong Kementerian Keuangan dan Bappenas, untuk memperluas cara pandang. Penyusunan kebijakan anggaran dan perencanaan pembangunan untuk Papua disebut tak cukup hanya berdasar pada efisiensi fiskal.

    “Diperlukan terobosan konkret dan kebijakan afirmatif yang lebih berani. Tanpa itu, percepatan pembangunan di DOB Papua tidak akan maksimal, dan manfaatnya tidak akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.

    Evaluasi 4 DOB

    Mendagri, Tito Karnavian, menjabarkan evaluasi daerah otonom baru (DOB) 4 provinsi di Papua. Ia menyebut ada perbedaan secara pendapatan dan belanja antara provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

    “Papua Tengah itu tidak buruk sangat bagus sekali pendapatannya 48%, 48,7% nomor 2 se-Indonesia, baru diikuti yang lain DKI dan seterusnya. Idealnya Di 27 Juni itu semua daerah sudah di atas 40% yang warna-warna hijau,” kata Tito dalam rapat.

    Tito mengatakan target pendapatan Papua Pegunungan baru di angka 14%, sedangkan Papua Barat 17%. Tito mengungkap Papua Selatan untuk pendapatan berada di angka 23%.

    Kendati demikian, Tito juga menyoroti belanja dari masing-masing DOB. Ia mengatakan meski anggaran pendapatan Papua Tengah tinggi sebesar 48%, tetapi belanjanya masih di angka 15%.

    “Papua Tengah ini 48% Pak anggaran mereka, pendapatannya, tapi belanjanya baru 15%. Kami sudah menyampaikan kepada gubernur mengecek masalahnya di mana,” ujar Tito.

    “Bagus dalam menyerap anggaran dari pusat, tapi pembelanjaannya kurang. Ini masalahnya adalah rencana pergantian dari kepala-kepala dinas sehingga uangnya mohon maaf dengan segala hormat ditahan di tingkat provinsi Pak Gubernur,” kata Tito.

    Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Gubenur Papua Tengah. Adapun untuk Papua Pengunungan pendapatan ada di angka 14%, sementara belanjanya mencapai 20%.

    “Nah kemudian Papua Pegunungan Ini yang memprihatinkan kita karena pendapatannya yang mengandalkan pusat baru terserap 14% di bulan Juni, belanjaannya sudah 20%. Artinya terjadinya defisit di Papua Pegunungan,” imbuhnya.

    (dwr/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kemendagri bentuk tim pencepat serapan anggaran untuk tiga DOB Papua

    Kemendagri bentuk tim pencepat serapan anggaran untuk tiga DOB Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggandeng Kementerian Keuangan untuk membentuk tim khusus guna mengakselerasi penyerapan anggaran di daerah otonomi baru (DOB), yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Mendagri mengatakan Provinsi Papua Tengah berhasil menyerap anggaran hingga 48 persen, sedangkan tiga provinsi lainnya baru bisa menyerap anggaran di bawah 18 persen.

    “Kami sudah diskusikan dengan Wakil Menteri Keuangan, kami akan bentuk tim dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk datangi daerah-daerah ini. Tiga ini yang rendah penyerapannya sampai 27 Juni ini ya, harusnya 40 persen ke atas,” kata Tito di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

    Tito mengatakan pihaknya menggandeng Kementerian Keuangan karena kendala yang dihadapi tiga provinsi baru di Papua tersebut berkaitan dengan persyaratan untuk penyaluran anggaran yang merupakan bidang yang ditangani Kemenkeu.

    “Padahal, mereka dananya dari pusat. Nah kenapa? Karena syarat salurnya yang disyaratkan Kementerian Keuangan belum dipenuhi. Nah ini menyangkut masalah teknis, oleh karena itu, ya mungkin masalah kompetensi yang menanganinya ya,” ujarnya.

    Tim khusus tersebut juga akan memberikan bimbingan teknis kepada tiga jajaran pemerintahan provinsi tersebut sehingga realisasi anggaran yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat tersebut bisa segera diwujudkan.

    “Kami akan berikan bimbingan tenis kepada mereka supaya penyalurannya lebih mudah dan gampang,” tuturnya.

    Kemendagri bersama Kementerian Keuangan pada Rabu ini menggelar rapat evaluasi dengan Komisi II DPR RI soal Panitia Kerja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Empat Provinsi di Tanah Papua. Empat provinsi tersebut yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Rapat Panitia Kerja Evaluasi DOB Empat Provinsi di Papua ini membahas transfer dana otonomi khusus hingga anggaran infrastruktur, sarana dan prasarana di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    Rapat evaluasi tersebut dilakukan setelah tahun ketiga atau tahun terakhir bagi pemerintah pusat melakukan pembinaan dan fasilitasi guna mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah empat provinsi tersebut sejak diresmikan, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang pembentukan keempat provinsi tersebut.

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi II DPR: Besaran dana transfer tak sebanding harga integrasi Papua

    Komisi II DPR: Besaran dana transfer tak sebanding harga integrasi Papua

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa besaran biaya yang dikeluarkan pemerintah pusat melalui dana transfer untuk membangun infrastruktur pemerintahan di empat daerah otonomi baru di Papua tidak sebanding dengan harga integrasi Papua.

    “Ini semua harus kita lakukan dalam rangka mempertahankan integrasi Papua. Satu pilihan kita berbangsa, di mana tidak boleh ada satu pun anak bangsa yang merasa dianaktirikan di Republik Indonesia tercinta. Cost (biaya) rupiah yang harus kita keluarkan itu tidak sebanding apa pun dengan harga integrasi Papua,” kata Rifqi di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Rifqi menyampaikan hal itu saat memimpin rapat Panitia Kerja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Empat Provinsi di Tanah Papua, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

    “Membangun infrastruktur perkantoran, membangun pemerintahan di empat daerah otonomi baru di Papua, yang angkanya sebetulnya sangat kecil kalau kita lihat dalam konteks kebutuhan infrastruktur bangsa yang lebih besar ini, itu harganya harus kita nilai bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun integrasi bangsa,” ujarnya.

    Ia menuturkan bahwa dana transfer pusat ke daerah, khususnya dana otonomi khusus (otsus) ke Papua, memang dibutuhkan untuk menghapus kesenjangan Papua dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.

    “Kita menyadari bahwa saudara-saudara kita di Papua memang membutuhkan perhatian khusus agar kesenjangan antara Papua dengan luar Papua, terutama Jawa, misalnya, Sumatera, atau kampung saya, Kalimantan, itu memang harus kemudian segera kita carikan solusi dan percepatan. Kita juga memberikan otonomi khusus karena kita menghargai kekhasan dengan lokalitas Papua,” tuturnya.

    Untuk itu, Rifqi menekankan upaya untuk memperbesar transfer keuangan pusat ke Papua hanya persoalan teknis dalam rangka mempertahankan prinsip dasar untuk merawat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Jauh dari itu, kita sekarang sedang mempersiapkan peradaban bangsa yang lebih baik ke depan,” ucapnya.

    Ia juga berharap penyelesaian pembangunan kantor gubernur, DPR Papua, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) di empat DOB di Tanah Papua dapat rampung sebelum tahun 2028.

    “Kalau bisa lebih cepat, mungkin jauh lebih baik daripada saudara-saudara kita harus menunggu,” tambahnya.

    Rapat tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan, di antaranya Komisi II DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk mempercepat dana transfer ke daerah (TKD), baik dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana tambahan infrastruktur (DTI), maupun dana otonomi khusus (otsus) dengan formulasi yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua kepada empat DOB di Tanah Papua.

    Kemudian, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum merealisasikan pembangunan infrastruktur di empat DOB di Tanah Papua melalui alokasi DIPA Kementerian Pekerjaan Umum hingga serapannya minimal 80 persen untuk APBN tahun 2025.

    Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penyelesaian pembangunan kantor gubernur, DPR Papua, dan MRP di empat DOB di Tanah Papua paling lambat tahun 2028, sebagai prasyarat mutlak untuk menjamin efektivitas birokrasi, kesinambungan pelayanan publik, dan legitimasi pemerintahan di daerah otonomi baru.

    Berikutnya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi hingga selesai dan tuntas untuk pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di empat provinsi baru di Tanah Papua.

    Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI arahkan BI-Rate untuk jaga inflasi di level 1,5-3,5 persen

    BI arahkan BI-Rate untuk jaga inflasi di level 1,5-3,5 persen

    Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, BI mengarahkan kebijakan moneter terkait suku bunga acuan (BI-Rate) untuk mencapai sasaran inflasi di kisaran 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2025 dan 2026.

    Seiring dengan itu, BI telah menurunkan BI-Rate sebanyak dua kali sepanjang tahun 2025, yaitu pada Januari 2025 dan Mei 2025 dengan masing-masing sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dan 5,50 persen.

    “Ke depan, BI akan terus mencermati ruang penurunan BI-Rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan tetap mempertahankan inflasi sesuai sasarannya dan stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya,” ujar Perry dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI di Jakarta, Selasa.

    Pada Juni 2025, Ia menjelaskan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50 persen seiring tingginya ketidakpastian pasar keuangan di tingkat global.

    “Keputusan itu konsisten dengan prakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terjaga dan terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen, upaya mempertahankan stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya, serta untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry.

    Sebagai informasi, suku bunga acuan atau BI-Rate saat ini berada di level 5,5 persen, dengan suku bunga deposit facility di level 4,75 persen dan suku bunga lending facility di level 6,25 persen.

    Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi tahunan tercatat 1,87 persen year on year (yoy) pada Juni 2025, dengan posisi Indeks Harga Konsumen (IHK) di level 108,27 pada Juni 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BI siap jaga rupiah di level Rp16.100- Rp16.500 per dolar AS pada 2025

    BI siap jaga rupiah di level Rp16.100- Rp16.500 per dolar AS pada 2025

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan pihaknya siap menjaga nilai tukar rupiah di level kisaran Rp16.100 – Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun 2025.

    Prospek ini didukung oleh komitmen BI dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik.

    “Selain itu, aliran masuk modal asing yang berlanjut ke negara berkembang, termasuk Indonesia, juga mendorong perkiraan kisaran rupiah tersebut,” ujar Perry dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI di Jakarta, Selasa.

    Pada tahun 2026, Ia memperkirakan nilai tukar rupiah akan berada dalam tren menguat di kisaran Rp16.000- Rp16.500 per dolar AS.

    Ia mengatakan prospek nilai tukar rupiah itu sejalan dengan prospek Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2026 yang mendukung ketahanan eksternal, termasuk ditopang berlanjutnya aliran masuk modal asing sejalan dengan tetap baiknya prospek perekonomian Indonesia dan imbal hasil investasi yang menarik.

    “Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang ditempuh Bank Indonesia juga mendukung prakiraan tersebut,” ujar Perry.

    Ia memastikan, BI akan terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi nilai tukar, termasuk intervensi terukur di pasar off- shore Non-Deliverable Forward (NDF) dan strategi triple intervention pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

    Selain itu, lanjutnya, seluruh instrumen moneter juga terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).

    “Untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah,” ujar Perry.

    Ia menilai kisaran perkiraan rata-rata nilai tukar Rupiah tersebut masih dapat sejalan dengan asumsi pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, meskipun berada di batas bawah kisaran Rp16.500-Rp16.900 per dolar AS.

    Meskipun secara fundamental sejumlah faktor diperkirakan akan membawa penguatan terhadap rupiah, Ia mengingatkan bahwa tingginya ketidakpastian perekonomian global termasuk dinamika kebijakan tarif AS dan ketegangan geopolitik dunia masih dapat berpengaruh pula terhadap prospek nilai tukar rupiah ke depan.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.