Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • OceanX dan BRIN Mulai Jelajahi Gunung di Laut Dalam Sulawesi

    OceanX dan BRIN Mulai Jelajahi Gunung di Laut Dalam Sulawesi

    Jakarta –

    OceanX bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi memulai ekspedisi laut dalam untuk meneliti rangkaian gunung laut Sulawesi, salah satu wilayah paling terpencil dan paling jarang diteliti di kawasan Indo-Pasifik.

    Misi yang berlangsung dari Desember hingga Januari ini bertujuan untuk mengungkap dinamika geologi, keanekaragaman hayati, dan proses ekosistem yang saling berinteraksi di bawah Cincin Api Pasifik.

    Ekspedisi ini dimulai di Bitung, Sulawesi Utara, dengan kegiatan edukasi publik dan pelibatan media yang berlangsung dari 3 Desember 2025 hingga 31 Januari 2026. Misi ini merupakan kelanjutan dari temuan penting melalui misi OceanX-BRIN di 2024 yang berhasil memetakan lima gunung laut di bagian utara Sulawesi yang sebelumnya tidak pernah teridentifikasi.

    Misi terbaru tahun ini diperkuat dengan melibatkan tim ilmiah yang lebih besar, cakupan penelitian yang lebih luas, dan perangkat eksplorasi yang lebih canggih untuk menghasilkan dataset laut dalam terlengkap yang pernah dimiliki Indonesia.

    “Gunung laut dapat membentuk arus, menjadi rumah bagi spesies langka, dan menjadi batu loncatan kehidupan di laut dalam. Dari ratusan gunung di perairan Indonesia, hanya sedikit yang telah dieksplorasi. Maka dari itu, kami berharap melalui kerja sama dengan BRIN dapat memberikan kita perspektif baru tentang bagaimana laut dalam Indonesia mendukung ekosistem lautnya yang lebih luas,” ujar Co-CEO dan Chief Scientist OceanX Vincent Pieribone, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (5/12/2025).

    Menelusuri Sistem Geologi yang Hidup

    Misi dimulai di Bitung dengan kegiatan edukasi bagi para pelajar dan pejabat pemerintah daerah, termasuk tur kapal. Kapal riset OceanXplorer kini bergerak menuju lokasi penelitian untuk dua tahap riset. Tahap pertama penelitian berfokus pada pemanfaatan fitur geologi dan hidrotermal, di mana para peneliti akan melakukan pemetaan resolusi tinggi, survei visual, dan profil dasar laut untuk memahami struktur vulkanik serta formasi tektonik laut dalam.

    Tahap kedua dari misi ini akan meneliti keanekaragaman hayati dan dinamika ekologi gunung laut menggunakan ROV (kendaraan kendali jarak jauh), kapal selam, pengambilan sampel DNA lingkungan, serta instrumen oseanografi yang akan digunakan untuk mendokumentasikan sebaran spesies, keterhubungan antarhabitat, dan struktur ekosistem. Penggunaan teknologi AI SeaSwipe OceanX dapat mendukung proses anotasi gambar secara cepat sehingga para peneliti dapat memetakan spesies dan habitat secara real time.

    Memperkuat Sains Kelautan Indonesia

    Kepala BRIN Arif Satria menegaskan pentingnya ekspedisi ini bagi kedaulatan ilmu pengetahuan kelautan Indonesia. “Sebagai negara kepulauan dan pusat keanekaragaman hayati dunia, Indonesia harus memimpin sains kelautan di kawasan. Ekspedisi bersama OceanX bukan hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga memperkuat kemampuan bangsa dalam memetakan, memahami, dan mengelola laut dalam secara mandiri. Inilah fondasi penting menuju transformasi blue economy Indonesia,” ujarnya.

    Selain eksplorasi ilmiah, misi ini juga memperkuat pembangunan kapasitas riset nasional. Para peneliti muda BRIN serta mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia akan mendapatkan pelatihan langsung mengenai pemetaan laut dalam, pengambilan sampel, genomik, hingga pemrosesan data kelautan.

    Hal ini selaras dengan perencanaan road map riset nasional Indonesia serta mendukung tujuan Proyek Kapal Riset Nasional (KRISNA) dan pengembangan Ekonomi Biru Indonesia. Proyek KRISNA merupakan inisiatif untuk memperkuat riset ilmiah kelautan Indonesia melalui pembangunan kapal-kapal riset yang didanai oleh AFD France.

    Misi ini juga mendapat dukungan dari Bappenas, yang menekankan bahwa riset kelautan dan penguatan kapasitas sebagai pilar penting dalam pengembangan ekonomi biru. Upaya ini memungkinkan terwujudnya tata kelola berbasis data serta pengembangan sektor-sektor-sektor baru berbasis kelautan yang berkelanjutan.

    Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan literasi kelautan di kalangan pembuat kebijakan, praktisi, dan pelajar, serta menghadirkan temuan dan pengetahuan kelautan dalam proses diskusi dan perumusan kebijakan demi tata kelola samudra Indonesia yang lebih baik di masa depan.

    Dataset ilmiah yang dihasilkan selama misi ini diharapkan dapat berkontribusi pada perencanaan tata ruang laut, penilaian risiko geologi, serta penetapan garis dasar
    keanekaragaman hayati untuk wilayah Sulawesi Utara. Data ini juga akan memberikan bukti yang dapat mendukung riset lanjutan, proyek nasional, dan perencanaan jangka panjang pemerintah Indonesia.

    Dengan misi yang menggabungkan eksplorasi ilmiah, pengembangan kapasitas, dan integrasi data berskala besar, OceanX dan BRIN optimis bahwa ekspedisi laut ini akan menjadi tonggak penting bagi ilmu pengetahuan kelautan Indonesia, mendorong pemahaman lebih dalam tentang laut dalam sekaligus memperkuat tata kelola kelautan nasional di masa depan.

    (rns/rns)

  • Masuk Blue Book, Empat Proyek PGEO Berpeluang Dapat Pendanaan 613 Juta Dolar AS

    Masuk Blue Book, Empat Proyek PGEO Berpeluang Dapat Pendanaan 613 Juta Dolar AS

    JAKARTA – Sebanyak empat proyek panas bumi milik PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) masuk dalam Blue Book 2025–2029 oleh Kementerian PPN/Bappenas.

    Dengan masuknya proyek ini, PGEO berpotensi mendapatkan pendanaan indikatif sebesar 613 juta dolar AS untuk pengembangan proyek panas bumi.

    Direktur Eksplorasi & Pengembangan PGE Edwil Suzandi merinci, keempat proyek PGE yang masuk dalam Blue Book 2025-2029 diantaranya Lumut Balai Unit 3, Lumut Balai Unit 4, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I, serta Lahendong Unit 7–8 & Binary.

    Total nilai investasi untuk keempat proyek ini mencapai lebih dari 1,09 miliar dolar AS. 

    Realisasi proyek-proyek ini diproyeksikan menambah 215 MW kapasitas listrik rendah emisi, yang direncanakan beroperasi secara bertahap mulai tahun 2029 hingga 2032.

    “Hal ini mempertegas komitmen dalam pengembangan potensi 3 GW panas bumi Perseroan,” ujar Edwil, Kamis, 4 Desember.

    Lebih lanjut ia menjelaskan, keempat proyek ini berpotensi memperoleh pendanaan luar negeri melalui skema indicative concessional loan dengan nilai mencapai 613 juta dolar AS, yang berpotensi berasal dari sejumlah lembaga multilateral seperti World Bank, ADB, JBIC, atau JICA.

    “Pengembangan proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan bauran energi terbarukan nasional, tetapi juga menghadirkan multiplier effects bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi, mulai dari penciptaan lapangan kerja baru hingga bertumbuhnya aktivitas ekonomi lokal,” beber dia.

    Lebih lanjut, kata Edwil, masing-masing proyek memiliki karakteristik serta peran strategis yang berbeda dalam memperkuat portofolio panas bumi nasional. Adapun belanja modal atau capex PLTP Lumut Balai Unit 3 mencapai 305 juta dolar AS dan Lumut Balai Unit sebesar 290 juta dolar AS akan memperkokoh klaster pengembangan panas bumi PGE di Sumatera Selatan.

    Sementara itu, Gunung Tiga/Ulubelu Extension I dengan capex sebesar 227 juta dolar AS akan menambah pasokan energi bersih di Provinsi Lampung melalui penerapan teknologi two-phase binary yang menawarkan efisiensi lebih tinggi.

    Di Sulawesi Utara, proyek Lahendong Unit 7–8 & Binary dengan belanja modal sebesar 274 juta dolar AS memperluas pengembangan panas bumi di salah satu wilayah dengan potensi geothermal terbesar di Indonesia.

    Edwil juga menyebut, melalui skema Subsidiary Loan Agreement (SLA), yakni mekanisme pinjaman terusan dari salah satu lembaga multilateral kepada Pemerintah Indonesia yang menawarkan pembiayaan berbiaya rendah dan berjangka panjang, kelayakan ekonomi proyek menjadi semakin kuat.

    Skema pembiayaan ini berpotensi meningkatkan Internal Rate of Return (IRR) proyek sebesar 1–3 persen sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan sekaligus memastikan keberlanjutan investasi jangka panjang.

    “Pada tahap selanjutnya, PGE akan memasuki proses negosiasi dengan lembaga multilateral untuk memperoleh term pendanaan paling optimal termasuk struktur pembiayaan, tingkat suku bunga, tenor, serta persyaratan teknis dan lingkungan,” tandas dia.

  • HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    HKI Gandeng Bappenas Atasi Hambatan Perizinan di Kawasan Industri Prioritas

    Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) masih menemukan hambatan perizinan dalam pengembangan kawasan industri prioritas dan proyek strategis nasional (PSN) sektor kawasan industri. 

    Untuk itu, pengusaha menggandeng Kementerian PPN/Bappenas guna memperkuat perencanaan kebijakan dan percepatan transformasi kawasan industri selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. 

    Ketua Umum HKI Akhmad Ma’ruf Maulana mengatakan bahwa transformasi kawasan industri merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi, geopolitik, teknologi, dan tuntutan keberlanjutan. 

    “Salah satu isu utama yang disoroti adalah hambatan perizinan dasar, terutama pada penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [PKKPR] dan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang [RKKPR],” kata Akhmad dalam keterangan resminya, Kamis (4/12/2025). 

    Dia menerangkan bahwa saat ini proses perizinan tersebut belum seragam di daerah karena perbedaan interpretasi serta sinkronisasi tata ruang yang belum optimal. Alhasil, kondisi ini berdampak pada rencana percepatan Kawasan Industri Prioritas RPJMN dan kawasan berstatus PSN. 

    Polemik perizinan tersebut tengah diupayakan oleh HKI lewat penguatan pengawasan, mengurangi bottleneck perizinan, mempercepat konsultasi dengan anggota, dan memberikan masukan berbasis data untuk penyusunan kebijakan industri. 

    Dengan menggandeng Bappenas, pengusaha kawasan industri berharap dapat menciptakan ekosistem yang semakin kondusif bagi percepatan investasi dan perluasan aktivitas industri, sekaligus mendorong penyelarasan kebijakan yang lebih efektif antara pusat dan daerah.

    Kerja sama HKI dan Bappenas ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penguatan Perencanaan Kebijakan serta Percepatan Pelaksanaan Kawasan Industri Prioritas RPJMN 2025–2029 dan PSN berbasis Kawasan Industri pada Kamis (4/12/2025). 

    “Ini dilakukan agar percepatan pembangunan dapat berjalan optimal dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% pada tahun 2029 dapat tercapai,” tuturnya. 

    Pengusaha juga mengusulkan pembentukan tim bersama yang beranggotakan HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis untuk memastikan implementasi MoU berjalan efektif. Tim ini akan mengawal secara ketat proses perizinan yang masih menghadapi hambatan, terutama pada proyek-proyek kawasan industri yang termasuk dalam daftar RPJMN dan PSN. 

    Untuk itu, rapat berkala menjadi bagian penting untuk mengevaluasi hambatan di lapangan serta mempercepat eksekusi proyek prioritas agar realisasi PSN tidak hanya berhenti pada level kebijakan, tetapi juga terlihat dalam pelaksanaan konkret.

    Kolaborasi dengan Bappenas juga diyakini dapat memberikan dorongan nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk pencapaian target pertumbuhan 8% pada 2029 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029.

    Senada, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyampaikan dukungannya terhadap langkah HKI dalam mempercepat pengembangan kawasan industri prioritas. 

    “Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi kawasan industri prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” pungkasnya. 

  • Protokol Lawas Masih Dominan, Miliaran Perangkat Internet Belum Beralih ke IPv6

    Protokol Lawas Masih Dominan, Miliaran Perangkat Internet Belum Beralih ke IPv6

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mendorong penetrasi IPv6 yang saat ini porsinya  kecil yaitu 18%. Mayoritas perangkat internet di RI masih bergantung pada protokol internet lawas yang terbatas, IPv4.

    Sekadar informasi, IPv6 adalah versi terbaru dari Protokol Internet (IP) yang dirancang untuk menggantikan IPv4, dengan menggunakan alamat 128-bit yang memungkinkan jumlah alamat IP yang jauh lebih banyak dan unik.

    Protokol ini dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force (IETF) untuk mengatasi masalah kelelahan alamat IPv4 yang semakin terbatas seiring pertumbuhan perangkat terhubung . IPv6 mendukung fitur seperti konfigurasi otomatis, keamanan bawaan melalui IPsec, dan efisiensi routing yang lebih baik .

    Ketua Umum Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) Teguh Prasetya mengatakan saat ini penetrasi IPv6 telah mencapai 15.3% – 18%. Pencapaian ini telah meletakkan dasar bagi pengalaman internet yang lebih stabil dan mendukung awal perkembangan ekosistem Internet of Things (IoT) di Tanah Air.

    “Namun, untuk menghubungkan puluhan miliar perangkat cerdas di masa depan dan merevolusi layanan digital publik, percepatan adopsi harus terus dilakukan,” kata Teguh di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

    Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan Indonesia, kata Teguh, adalah mengakselerasi adopsi ini bersama teknologi pendukung dalam kerangka Net5.5G, seperti SRv6 Slicing, 400/800GE, dan Wi-Fi 7, serta memanfaatkan AI untuk mengelola jaringan yang otonom termasuk jaringan area luas (Wide Access Networks atau WAN), jaringan kampus (campus network), dan jaringan distribusi pusat data (Data Center Network atau DCN).

    Teguh mendorong regulator, operator, pelaku industri, dan pemerintah daerah untuk menerapkan rekomendasi tersebut secara nyata, karena yang dibutuhkan kini adalah eksekusi terkoordinasi agar Indonesia dapat menjadi bangsa digital yang kuat, inklusif, dan kompetitif secara global.

    Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ BAPPENAS Vivi Yulaswati mengatakan transformasi digital adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju Visi 2045.

    Saat ini, menurutnya, Indonesia merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara, dengan proyeksi Gross Merchandise Value (GMV) mencapai US$360 miliaratau sekitar Rp6 kuadriliun. Meski peluang di masa depan begitu besar, tantangan yang dihadapi juga signifikan. 

    “Net5.5G dan IPv6 Enhanced menjadi infrastruktur strategis yang akan mengakselerasi produktivitas nasional dan menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi.” 

    Salah satunya, adalah tingkat literasi digital Indonesia yang masih menduduki paling rendah di ASEAN, yaitu sekitar 62% dari rata-rata di kawasan adalah 70%. Selain itu, masih tingginya risiko kebocoran data, juga masih menjadi tantangan tersendiri. 

    Ilustrasi konektivitas

    Mendukung

    Dari sisi regulasi, Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian  Komunikasi dan Digital (Komdigi) Raden Wijaya Kusumawardhana mengatakan migrasi ke IPv6 Enhanced dan Net5.5G memberikan landasan untuk membangun arsitektur jaringan yang lebih aman secara native, yang krusial bagi kedaulatan data dan keamanan siber nasional.

    “Pemerintah berkomitmen menciptakan yang mendukung inovasi lokal dalam ekonomi gigabit ini,” kata Raden.

    Menurutnya, kehadiran teknologi IPv6 dan Net 5.5G memiliki kemampuan untuk memperluas kapasitas jaringan lewat ruang alamat yang jauh lebih besar, peningkatan keandalan, serta kemampuan untuk mendukung aplikasi digital tingkat lanjut. Kombinasi keduanya juga membuka peluang besar bagi IoT dan ekonomi digital, terutama dalam hal pengelolaan data dan pertumbuhan layanan berbasis konektivitas.

    “Indonesia menunjukkan perkembangan positif, dimana adopsi IPv6 naik dari 6% pada 2022 menjadi 16% pada 2024. Pemerintah menargetkan 31% adopsi pada 2030, namun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya penetrasi 5G yang baru 4,4% populasi mengakses 5G/Net5.5G, serta kurangnya infrastruktur pemancar, keterbatasan perangkat, dan masalah alokasi spektrum,” kata Raden. 

    Di sisi lain, pemanfaatan 5G juga masih tertinggal secara regional, dengan kecepatan rata-rata 58,3 Mbps dan waktu penggunaan yang rendah. Namun potensi masa depannya tetap besar, dimana Net5.5G menawarkan latensi ultra rendah, jaringan lebih cerdas, dan dukungan penuh untuk smart city hingga kendaraan otonom. 

    Wijaya pun menegaskan kehadiran teknologi IPv6 mampu membawa manfaat pada ekspansi IoT, keamanan jaringan, efisiensi routing, dan masa depan digital Indonesia.

    Respons Operator

    Sementara itu, Direktur Network Telkomsel, Indra Mardiatna menjelaskan, bagi para operator seluler adopsi IPv6 membawa peningkatan keamanan signifikan karena IPsec menjadi komponen wajib dalam arsitektur IPv6, dan memungkinkan enkripsi end-to-end.

    “IPv6 juga menghapus fragmentasi oleh router, sehingga hanya pengirim yang dapat melakukan fragmentasi, yang pada akhirnya menekan risiko serangan, sekaligus menuntut firewall IPv6 yang lebih kuat,” ujarnya. 

    Selain itu, IPv6 membantu mengatasi kebutuhan skalabilitas dan efisiensi routing dengan menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar. Peralihan dari manajemen routing manual ke sistem yang lebih terprogram membuka jalan bagi otomatisasi jaringan yang lebih fleksibel dan adaptif, terutama menghadapi beban trafik yang terus meningkat.

    Lebih jauh Indra mengungkapkan, IPv6 juga menawarkan efisiensi performa dan biaya, salah satunya melalui pengurangan ketergantungan pada CGNAT yang sebelumnya menjadi bottleneck. “Telkomsel menegaskan, telah membangun fondasi IPv6 sebagai default yang kuat pada core, transport, dan layanan untuk mendukung Net5.5G dan teknologi masa depan,” ujarnya. 

    President, Carrier IP Marketing & Solution Department Huawei Li Haifeng mengatakan seiring dengan makin pentingnya AI dalam strategi operator, IPv6 Enhanced Net5.5G mendorong integrasi mendalam antara jaringan dan AI. “Solusi AI WAN Huawei dengan arsitektur tiga-lapis yang terdiri dari router AI, koneksi, dan otak,” kata Li.

    Sebelumnya, sejumlah pemangku kepentingan melakukan upaya kolaboratif besar untuk mempercepat transformasi digital Indonesia diluncurkan hari ini dalam konferensi “IPv6 Enhanced Net5.5G Conference 2025” di Jakarta. Konferensi ini mempertemukan pemerintah, asosiasi industri, operator, akademisi, serta penyedia teknologi dan pelaku sektor swasta lainnya untuk menyepakati sebuah strategi nasional dalam pengembangan konektivitas generasi berikutnya.

    Konferensi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (KOMDIGI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Universitas Indonesia, dan Telkom University (Tel-U) ini, menjadi bukti nyata pendekatan kolaboratif multipihak. 

    Puncak dari semangat kolaborasi ini ditandai dengan peluncuran resmi whitepaper “Building Indonesia’s Connection Highway Based on IPv6 and Net5.5G” yang disusun bersama oleh BAPPENAS dan KOMDIGI.

  • Pemerintah perkuat tata kelola BGN optimalkan program MBG

    Pemerintah perkuat tata kelola BGN optimalkan program MBG

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan efektivitas layanan Badan Gizi Nasional (BGN), akan diperkuat dengan penambahan jumlah Unit Pelaksana Teknis BGN yaitu Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di daerah.

    Penguatan tata kelola BGN tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih berdampak kepada masyarakat.

    “Penguatan kelembagaan KPPG merupakan isu strategis yang perlu segera dilaksanakan, mengingat KPPG merupakan ujung tombak BGN dalam pelayanan dan distribusi MBG di daerah,” kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dijelaskan, fungsi KPPG juga diperkuat yaitu termasuk juga melaksanakan koordinasi dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah kerjanya sesuai amanat Perpres Nomor 115/2025.

    Ia mengatakan, untuk penguatan kelembagaan dan tata kelola program MBG ini perlu ditindaklanjuti dengan beberapa regulasi.

    Pertama, Peraturan Presiden mengenai Perubahan Perpres Nomor 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional, sebagai dasar perubahan organisasi BGN yang saat ini telah selesai dilakukan pembahasan dan menunggu penetapan oleh Presiden.

    Kedua, penetapan Peraturan BGN tentang organisasi dan tata kerja BGN beserta UPT. Selanjutnya, penyusunan proses bisnis dan SOP layanan MBG, sebagai acuan baku pelaksanaan pelayanan MBG.

    Kemudian, penetapan Proses Bisnis Tematik lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk pemenuhan gizi nasional. Terakhir, penetapan proses bisnis masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

    Selain itu, untuk memastikan layanan MBG berjalan efektif di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Kementerian PANRB juga mendukung manajemen ASN dalam penyelenggaraan program MBG.

    Adapun dalam mendukung transformasi digital, pemanfaatan data dan sistem informasi menjadi salah satu unsur kunci perencanaan Program MBG. Dikatakan perencanaan program tidak hanya menetapkan sasaran, kebutuhan bahan baku dan anggaran, kegiatan serta jadwal pelaksanaan, tetapi juga harus berbasis data kependudukan dan geospasial yang terintegrasi.

    “Untuk itu, arsitektur digital MBG disusun dengan memanfaatkan himpunan data _by name/by address_ dari berbagai kementerian dan lembaga,” ujarnya

    Ia menambahkan, ke depan, pengelolaan bidang data dan sistem informasi turut diusulkan diperkuat dengan keterlibatan Kementerian PANRB, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, dan BSSN sebagai bagian dari pelaksanaan SPBE dan Satu Data Indonesia.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bupati Ipuk Dipuji UNESCO dan Gubernur NTB Berkat Geopark Ijen Banyuwangi

    Bupati Ipuk Dipuji UNESCO dan Gubernur NTB Berkat Geopark Ijen Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Perkembangan Geopark Ijen yang kini menjadi perhatian dunia membuat Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani diundang memaparkan strategi pengembangan kawasan tersebut pada forum Indonesia’s Geopark Leader Forum Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Dalam forum tersebut, Ipuk tampil bersama tokoh-tokoh penting seperti Dr. Özlem Adiyaman Lopes (UNESCO), Prof. Dr. Michael Goutama, Leonardo A. A. Teguh Sambodo (Deputi Kementerian PPN/Bappenas), serta Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.

    Forum Indonesia’s Geopark Leader Forum Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Geopark sebagai Pengungkit Ekonomi Masyarakat

    Ipuk menegaskan bahwa meski sebagian besar kewenangan kawasan berada di bawah Kementerian dan BKSDA, Banyuwangi memaksimalkan dampak ekonomi Geopark Ijen bagi warganya.

    “Kami jadikan Geopark Ijen sebagai wahana promosi. Kami buat beragam event sport tourism dan seni budaya, agar masyarakat Banyuwangi mendapat manfaat langsung,” ujar Ipuk.

    Berbagai event berskala nasional hingga internasional rutin digelar, seperti Tour de Banyuwangi Ijen, Ijen Geopark Downhill, Ijen Green Trail Run, hingga Jazz Gunung Ijen dan beragam atraksi budaya lainnya.

    Ijen Golden Route, Kolaborasi Potensi Kaki Gunung Ijen

    Untuk memperluas manfaat kawasan, Ipuk memperkenalkan Ijen Golden Route, sebuah paket pengalaman wisata yang mengolaborasikan seluruh potensi di kaki Gunung Ijen.

    Rute tersebut mencakup banyak destinasi yang dikelola masyarakat, mulai wisata alam, kuliner lokal, kafe instagramable, hingga staycation bernuansa etnik yang menggabungkan keindahan alam dan budaya. Seniman dan budayawan juga dilibatkan dalam berbagai atraksi.

    “Semua kita berdayakan agar pelaku wisata, UMKM, seniman, budayawan, serta masyarakat merasakan manfaat dari Ijen,” jelas Ipuk.

    Apresiasi Nasional dan Internasional

    Hasilnya, Desa Adat Osing Kemiren, bagian dari Geopark Ijen, berhasil masuk Jaringan Desa Wisata Terbaik Dunia – The Best Tourism Villages Upgrade Programme 2025 oleh United Nations Tourism.

    Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi Banyuwangi sebagai daerah yang mampu memaksimalkan potensi wisata untuk menurunkan angka kemiskinan.

    “Saya tahu betul Banyuwangi yang dulunya daerah miskin, kini justru menjadi daerah dengan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur,” ujarnya.

    Prof. Gautama dari Bappenas turut memberikan pujian. “Well done. Selamat buat Banyuwangi. Seharusnya ini bisa menjadi yang terbaik di dunia,” katanya. (ayu/but)

     

     

     

     

     

  • Populerkan Geopark Ijen ke Dunia Internasional, Bappenas-Kemendagri Apresiasi Banyuwangi

    Populerkan Geopark Ijen ke Dunia Internasional, Bappenas-Kemendagri Apresiasi Banyuwangi

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Berbagai upaya Banyuwangi mempopulerkan Geopark Ijen ke dunia internasional mendapat apresiasi dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Bappenas Prof. Rachmat Pambudy. Turut hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam Indonesia’s Geopark Leader Forum: Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development, di Kementerian Bappenas, Rabu (3/12/2025).

    Dalam forum tersebut juga dihadiri oleh perwakilan UNESCO, 15 Gubernur dan 49 Walikota/Bupati yang memiliki Geopark, Kementerian/Lembaga yang tergabung dalam Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), serta pemangku kepentingan pengembangan Geopark Indonesia.

    “Apa yang dilakukan Banyuwangi membuat Geopark Ijen populer dan banyak dikenal di dunia internasional,” kata Tito.

    Tito mengatakan Banyuwangi sejak era kepemimpinan Bupati Anas hingga saat ini sangat serius dalam mengurus Geopark Ijen. “Sampai hari ini sangat banyak kegiatan yang dibuat Banyuwangi untuk mempopulerkan Geopark Ijen, yang selain membuat Ijen dikenal juga berdampak pada ekonomi masyarakatnya,” kata Tito.

    Beragam event sport tourism internasional seperti Tour dr Banyuwangi Ijen, Ijen Trail Run, Internasional Downhill, serta berbagai event seni budaya, rutin dilakukan Banyuwangi untuk memperkenalkan Geopark Ijen.

    “Seperti Banyuwangi inilah yang kami harapkan dari kepala daerah. Punya kepedulian pada Geopark,” tambah Tito.

    Dengan beragam upaya Banyuwangi itu, menurut Tito, membuat dunia internasional penasaran hingga akhirnya banyak wisatawan hingga ilmuwan dan peneliti datang ke Banyuwangi.

    Menteri Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan Indonesia merupakan tiga besar negara terbanyak yang masuk jaringan UGG. Indonesia memiliki 12 Geopark yang masuk dalam 241 Geopark yang masuk UGG dari 51 negara.

    “Karena itu peran kepala daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Geopark sangat penting,” kata Rahmat.

    Upaya Banyuwangi dalam menggagas dan mempopulerkan Geopark Ijen diawali sejak periode Bupati Abdullah Azwar Anas hingga saat ini dilanjutkan oleh Ipuk Fiestiandani. Bahkan Bappenas memberikan penghargaan khusus Rahayuning Bhumi Award kepada Bupati Banyuwangi periode 2010 – 2020, Abdullah Azwar Anas.

    Penghargaan tersebut diberikan karena berbagai upayanya, mulai dari menggagas Geopark Ijen, memperjuangkanya masuk dalam jaringan Geopark Nasional, hingga akhirnya bergabung dalam ke jaringan Geopark Nasional akhirnya masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark (UGG), hingga populer di dunia internasional.

    Dalam forum tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani berkesempatan memaparkan perjalanan Geopark Ijen, dan apa yang dilakukan selama ini.

    Salah satunya pengelolaan destinasi alam dan buatan yang berkelanjutan, pengelolaan pusat edukasi berbasis alam dan budaya melalui gerakan kolaboratif mufti-pihak.

    Menurut Ipuk meski banyak kewenangan di Geopark Ijen bukan kewenangan Pemkab Banyuwangi namun dari BKSDA, namun bagaimana memanfaatkan Geopark Ijen untuk kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

    “Itulah yang membuat kami menggelar banyak event baik sport tourism maupun even seni budaya di Geopark Ijen, agar masyarakat mendapatkan manfaat Geopark Ijen,” kata Ipuk.

    Apa yang dilakukan Banyuwangi tersebut membuat kunjungan wisatawan terus meningkat dari tahun ke tahun, yang dampak ekonominya dirasakan masyarakat Banyuwangi. Hasilnya angka kemiskinan Banyuwangi dari 8 persen saat pandemi Civis-19, turun menjadi 6,13 saat ini. [alr/suf]

  • Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Kementan: ISPO payung perlindungan pekerja perempuan sektor sawit

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 33/2025 tentang Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) menjadi payung hukum dalam perlindungan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.

    Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan Baginda Siagian di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa Permentan 33/2025 mengikat seluruh perusahaan sawit terkait lima kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

    “Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak boleh ada pekerja anak, penerapan kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,” ujarnya dalam Diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Industri Sawit Melindungi Pekerja Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak”.

    Menurut dia, Bappenas juga akan mengaitkan penilaian pembangunan nasional dengan tingkat pemenuhan standar SDG’s sehingga kinerja perusahaan sawit akan berdampak langsung pada audit ISPO.

    Baginda menekankan bahwa isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia.

    Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7 juta – 8 juta tenaga kerja tidak langsung, lanjutnya, bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada sektor ini.

    “Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,” katanya.

    Namun, ia mengakui masih ada isu lapangan, seperti penempatan pekerja perempuan di pekerjaan berisiko, ketimpangan upah, kurangnya alat pelindung diri (APD), minimnya fasilitas penitipan anak, dan akses kesehatan yang belum merata.

    Di sisi lain, terjadi pula kesalahan persepsi berkaitan isu anak-anak yang terlihat berada di perkebunan sawit.

    “Seringkali anak-anak hanya ikut orang tuanya sepulang sekolah, bukan bekerja. Namun ketika didokumentasikan, dianggap pekerja anak,” katanya.

    Meski demikian, lanjutnya, perusahaan tetap dilarang mempekerjakan anak dalam bentuk apa pun dan dinilai gagal dalam proses sertifikasi ISPO jika terbukti ada temuan tersebut.

    Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari menyatakan kerangka hukum sebenarnya sudah kuat seperti UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat.

    Ia mendorong agar perusahaan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan pekerja di lapangan seperti ketersediaan klinik kebun yang siaga 24 jam hingga perbaikan sanitasi di beberapa wilayah sekitar perkebunan sawit.

    Dia menekankan bahwa banyak temuan “pekerja anak” kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar, dimana anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani sehingga hal itu harus dilihat secara hati-hati.

    Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kompartemen Pekerja Perempuan dan Perlindungan Anak, Marja Yulianti menyebutkan 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3).

    Menurut dia, sekitar 69 persen perusahaan anggota GAPKI telah tersertifikasi ISPO karena ini sebuah indikator bahwa perlindungan pekerja perempuan dan hak anak semakin kuat.

    Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri kelapa sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia.

    Perempuan petani dan pekerja yang berdaya serta terpenuhi hak-haknya, tambahnya, akan menjaga produktivitas komoditas kelapa sawit dalam jangka panjang, termasuk mencegah adanya anak-anak yang bekerja di sektor ini.

    “Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,” katanya.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala Bappenas sebut geopark sebagai aset masa depan yang dinamis

    Kepala Bappenas sebut geopark sebagai aset masa depan yang dinamis

    Geopark harus dikembangkan sebagai laboratorium alam terbuka yang menemukan literasi lingkungan dan budaya bagi generasi penerus dan kolaborasi multi pihak yang lebih konkret antara pemerintah, swasta, akademisi..,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, geopark adalah aset masa depan yang dinamis.

    “Geopark harus dikembangkan sebagai laboratorium alam terbuka yang menemukan literasi lingkungan dan budaya bagi generasi penerus dan kolaborasi multi pihak yang lebih konkret antara pemerintah, swasta, akademisi, agar memberikan dampak yang lebih luas. Geopark bukanlah sekadar peninggalan masa lalu, bukan pula warisan dunia yang statis, yang tak tersentuh,” ucapnya dalam agenda Indonesia’s Geopark Leader Forum, Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Jakarta, Rabu.

    Dalam paparannya, geopark menekankan tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal dengan tiga unsur utama yang mencakup keragaman geologi, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya.

    Pengembangan geopark dinilai harus diiringi dengan perubahan pola pikir (mindset) dalam pengelolaan sumber daya alam, dari ekstraksi menuju konservasi untuk peningkatan nilai tambah.

    Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan antar para pemangku kepentingan secara bottom-up dan berkelanjutan.

    Untuk lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045, geopark menjadi salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

    Saat ini, Indonesia sendiri memiliki 12 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Global Geopark (UGGp) dari total 241 UGGp di seluruh dunia.

    Posisi Indonesia setara dengan Italia, dan hanya berada di bawah China dengan jumlah 49 UGGp serta Spanyol 18 UGGp.

    Namun, apabila seluruh taman bumi di Tanah Air terdaftar sebagai UGGp, maka geopark di Indonesia akan bisa paling banyak di dunia.

    Jumlah geopark yang telah direkomendasikan dan/atau ditetapkan menjadi UGGp sebanyak 13 pada 2026, 15 pada 2027, 16 pada 2028, dan 17 pada 2029.

    Dengan posisi Indonesia yang merupakan bagian dari lempeng tektonik lempeng Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, lanjutnya, Indonesia memiliki keragaman geologi sangat unik.

    Kondisi ini dinilai menjadikan Indonesia rawan terhadap gempa bumi rawan terhadap tsunami, rawan terhadap aktivitas vulkanik.

    “Namun demikian, ini menimbulkan justru menjadi tidak hanya kita punya mega biodiversity, tapi juga mempunyai potensi geopark yang belum tercatat,” kata Rachmat.

    Bappenas menilai transformasi pengembangan geopark memerlukan integrasi konsep geopark dengan rencana pengembangan wilayah.

    Hal ini mengingat kawasan geopark sering bersinggungan dengan kawasan lain, termasuk kawasan agro, kehutanan, dan lain-lain.

    Kedua, geopark harus menjadi Center of Excellence (CoE) dengan menekankan pada penguatan sumber daya manusia serta pengembangan riset dan teknologi.

    Beberapa program yang dapat dikembangkan berupa digitalisasi geopark, kolaborasi riset, dan pemanfaatan artificial intelligence untuk pengawasan (monitoring).

    Berikutnya ialah geowisata di kawasan geopark perlu ditekankan pada konsep pariwisata berkualitas, tidak lagi mass tourism yang mengedepankan kuantitas wisatawan. Hal ini guna menjaga konservasi di kawasan geopark.

    Terakhir yaitu peningkatan dan pengembangan nilai tambah geoproduk lokal sebagai model ekonomi kreatif berkelanjutan dan menjadi lebih bervariasi serta bernilai.

    Menteri PPN menganggap kepala daerah menjadi aktor kunci yang menjadi motor utama dalam pengembangan geopark.

    Tiga peran utama kepala daerah adalah sebagai focal point dalam melakukan inovasi pengembangan geopark dan sebagai perwakilan daerah dalam jaringan geopark, lalu sebagai kolaborator untuk menghubungkan akademisi, masyarakat, dan badan usaha, serta mengoordinasikan seluruh sektor

    Kepala daerah juga harus menguatkan tata kelola serta memegang arah kebijakan pengembangan geopark yang memastikan tata kelola dan pendanaan berjalan efektif, serta sebagai penggerak sinergi pengembangan geopark.

    “Kami kembali mengajak para kepala daerah untuk memperkuat komitmen membangun geopark kita,” ujar Kepala Bappenas.

    “Kami berharap semoga Geopark Leader Forum saat ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sebagai penyemangat kita bersama. Mari kita sekali lagi membangun geopark nasional kita untuk membangun Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang,” ungkap dia.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas ingin geopark jadi platform penerapan geowisata berkelanjutan

    Bappenas ingin geopark jadi platform penerapan geowisata berkelanjutan

    Geopark tidak hanya melestarikan warisan geologi, tapi juga menjadi platform untuk menerapkan geowisata berkelanjutan, sebuah pendekatan pariwisata yang tidak merusak alam..,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mendorong pengembangan geopark (taman bumi) menjadi platform untuk menerapkan geowisata berkelanjutan.

    “Geopark tidak hanya melestarikan warisan geologi, tapi juga menjadi platform untuk menerapkan geowisata berkelanjutan, sebuah pendekatan pariwisata yang tidak merusak alam, tapi mengedepankan edukasi, memberdayakan masyarakat, dan juga mencegah terjadinya persoalan lingkungan yang seringkali terjadi,” ujarnya dalam agenda Indonesia’s Geopark Leader Forum, Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development di Jakarta, Rabu.

    Dalam paparannya, geopark disebut menekankan tiga pilar utama, yaitu konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal dengan tiga unsur utama yang mencakup keragaman geologi, keanekaragaman hayati, serta keragaman budaya.

    Pengembangan geopark dinilai harus diiringi dengan perubahan pola pikir (mindset) dalam pengelolaan sumber daya alam, dari ekstraksi menuju konservasi untuk peningkatan nilai tambah. Selain itu, perlu dilakukan pengelolaan antar para pemangku kepentingan secara bottom-up dan berkelanjutan.

    Menurut dia, keberhasilan model geowisata berkelanjutan dalam memberdayakan lingkungan tampak jelas di Raja Ampat UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) Global Geopark (UGGp), Papua.

    Di bidang ekonomi, taman bumi di Raja Ampat menyediakan 200 unit homestay, 30 unit resort, 163 orang local tour guide, dan 780 warga lokal bekerja di homestay.

    Dalam bidang konservasi, terdapat SMART Patrol yang merupakan patroli warga lokal untuk menjaga satwa endemik.

    Untuk total penghasilan dari tarif jasa lingkungan di Raja Ampat pada tahun 2024, sebesar Rp22,18 miliar dari turis internasional dengan kunjungan 31.687 kali dan Rp348 juta dari pelancong domestik dengan kunjungan 819 kali, sehingga total perolehan senilai Rp22,52 triliun.

    Capaian ini menunjukkan bahwa geopark turut berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas (IE) 2045, karena mendukung IE 4 dan IE 5 terkait transformasi ekonomi, serta IE 15 perihal ketahanan sosial budaya dan ekologi.

    “Pengembangan geopark secara luas akan mendukung transformasi ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial ekologi bangsa,” ungkap Kepala Bappenas.

    Saat ini, Indonesia sendiri memiliki 12 UGGp dari total 241 UGGp di seluruh dunia. Posisi Indonesia setara dengan Italia, dan hanya berada di bawah China dengan jumlah 49 UGGp serta Spanyol 18 UGGp.

    Namun, apabila seluruh taman bumi di Tanah Air terdaftar sebagai UGGp, maka geopark di Indonesia akan bisa paling banyak di dunia.

    “Kalau saja kita mengatakan bahwa geopark yang didaftar adalah geopark dari wilayah tropis, maka kita akan nomor satu di dunia. Karena semua negara (yang banyak memiliki geopark) bukan dari tropis. Apalagi, kalau nanti kita daftar lagi, geopark yang belum kita temukan itu, pasti geopark kita adalah yang paling banyak di dunia,” ungkap Kepala Bappenas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.