Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Catat, Syarat KopDes Merah Putih untuk Cairkan Pinjaman Himbara

    Catat, Syarat KopDes Merah Putih untuk Cairkan Pinjaman Himbara

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyatakan setiap Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih harus mengajukan rencana bisnis untuk mendapatkan kucuran pinjaman dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan pengajuan rencana bisnis alias proposal itu menjadi salah satu mitigasi risiko gagal bayar KopDes kepada Himbara.

    “Setiap Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ketika dia ingin mengakses pinjaman atau pembiayaan atau permodalan dari Himbara, nanti itu basisnya adalah pengajuan proposal atau rencana bisnis yang dibuat oleh KopDes kepada Himbara,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (18/7/2025) malam.

    Nantinya, setiap rencana bisnis dari KopDes/Kel Merah Putih akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Himbara untuk memastikan kelayakan usaha.

    “Jadi bukan main minta [pembiayaan] langsung kasih saja, nggak ada verifikasinya, nggak begitu. Semua diverifikasi,” terangnya.

    Selain itu, pemerintah juga terus mengawasi perjalanan usaha KopDes/Kel Merah Putih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti praktik kecurangan (fraud).

    Panel menjelaskan pengawasan KopDes/Kel Merah Putih juga harus melibatkan partisipasi warga desa. Menurutnya, semakin banyak warga desa yang terlibat, maka semakin besar pula rasa kepemilikan koperasi.

    “Ketika ada rasa kepemilikan, maka secara langsung dia pasti akan mengawasi jalannya operasionalisasi usaha koperasi tersebut. Nah, itulah fungsi sosial kontrol akan terjadi berjalan,” terangnya.

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono sebelumnya memastikan setiap KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui kredit usaha rakyat dari bank Himbara pada 22 Juli.

    “Mulai 22 Juli, KopDes/Kel Merah Putih sudah bisa mengakses pendanaan melalui KUR dari Bank Himbara,” kata Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (15/7/2025).

    Dia menjelaskan, pembiayaan awal KopDes/Kel Merah Putih akan disalurkan melalui dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi. Sementara itu, suku bunga yang dikenakan sebesar 6% dengan tenor 6 tahun untuk modal kerja dan 10 tahun untuk investasi.

    Merujuk data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum yang mayoritas berasal dari provinsi Jawa Barat.

    Secara terperinci, sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Kemudian, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

    Adapun, jumlah KopDes/Kel Merah Putih yang mengantongi legalitas akan terus bertambah menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ada sebanyak 83.762 desa dan kelurahan di Tanah Air.

    Rencananya, momen peluncuran KopDes/Kel Merah Putih ini akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada 21 Juli 2025.

    KopDes/Kel Merah Putih juga masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) 2026, yang tertuang melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP 2026.

  • Sederet Catatan Kopdes Merah Putih Jelang Beroperasi 21 Juli

    Sederet Catatan Kopdes Merah Putih Jelang Beroperasi 21 Juli

    Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah merealisasikan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih hanya tinggal selangkah lagi. Sekitar lebih dari 80.000 Kopdes rencananya bakal resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025.

    Merujuk data teranyar, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) mengungkap sebanyak 80.068 KopDes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebagian besarnya berasal dari provinsi Jawa Barat.

    Adapun, perinciannya sebanyak 71.397 unit KopDes Merah Putih baru dan 8.486 unit KopKel Merah Putih baru. Selain itu, koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi KopDes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.

    Jumlah KopDes/Kel Merah Putih yang mengantongi legalitas akan terus bertambah menjelang peluncuran pada 21 Juli 2025. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), ada sebanyak 83.762 desa dan kelurahan di Tanah Air.

    Rencananya, momen peluncuran KopDes/Kel Merah Putih ini akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Asal tahu saja, KopDes/Kel Merah Putih juga masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional (PSN) 2026, yang tertuang melalui Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan RKP 2026.

    Kehadiran KopDes/Kel Merah Putih diharapkan bisa menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Koperasi ini juga masuk ke dalam salah satu proyek strategis nasional pada 2026. Namun, masih terdapat sederet catatan terhadap KopDes/Kel Merah Putih.

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan kehadiran KopDes/Kel Merah Putih sejalan dengan tujuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Inpres 9/2025) untuk mendukung kemandirian bangsa dan swasembada pangan berkelanjutan.

    “Kami ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional, melalui peningkatan ketahanan pangan,” kata Budi Arie kepada Bisnis, Sabtu (19/7/2025).

    Dia menjelaskan, kehadiran koperasi desa ini justru untuk menggerakkan ekonomi di desa, akses pangan dan kesehatan bagi masyarakat desa lebih dekat dan terjangkau serta memperpendek rantai pasok. Sehingga, pemerintah berharap koperasi ini dapat menekan inflasi pangan di desa.

    Nantinya, KopDes/Kel Merah Putih ini akan menghadirkan beragam unit, termasuk gerai sembako sebagai sarana untuk menjaga stabilisasi harga dari pangan pokok, mulai dari beras, minyak, gula, telur, hingga daging.

    Koperasi ini juga akan menyediakan gas/LPG, pupuk, dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Serta, juga ada modal kerja yang tersedia bagi petani melalui gerai simpan pinjam untuk menekan pergerakan tengkulak.

    Budi berharap melalui KopDes/Kel Merah Putih, kegiatan ekonomi desa berputar dan tumbuh sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berkelanjutan.

    “Dampak akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat kemiskinan ekstrem,” terangnya.

    Dengan mengembangkan potensi lokal, lanjut dia, program ini justru akan menempatkan desa sebagai pelaku utama ekonomi, bukan sekadar objek pembangunan, melainkan motor penggerak.

    Aturan Pendanaan

    Dalam hal skema pendanaan, Budi menjelaskan kucuran pembiayaan bakal melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta menggunakan intersep dana desa. Namun, payung hukum pembiayaan KopDes Merah Putih lewat Himbara ini masih menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

    “Saat ini draft PMK [Peraturan Menteri Keuangan] sedang disusun, kita tunggu saja,” imbuhnya.

    Menjelang peluncuran, Budi menyatakan berbagai pihak siap memberikan dukungan. “Pelaksanaan launching sudah sangat siap dengan dukungan dari berbagai pihak tersebut,” ungkapnya.

    Hal ini sebagaimana Inpres 9/2025, yakni sebanyak 18 Kementerian/Lembaga termasuk Gubernur/Bupati/Walikota diberikan mandat untuk memberikan percepatan/dukungan bagi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai dari tahap pembentukan kelembagaan, bisnis usaha hingga pembiayaan.

    Efektivitas Kopdes

    Dihubungi terpisah, Pengamat Pertanian dari Core Indonesia Eliza Mardian memandang, KopDes/Kel Merah Putih bisa menggerakkan perekonomian lokal yang inklusif dan berdampak luas jika program ini digarap dengan optimal dan penuh kesadaran masyarakat.

    Namun, kondisinya akan menjadi bumerang jika KopDes/Kel Merah Putih masih sama seperti koperasi unit desa (KUD) dengan potensi gagal atau fraud yang besar.

    “Kenapa KUD gagal? Itu faktor utamanya karena adanya penyeragaman program KUD di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi, KUD banyak yang tidak sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing wilayah desa. Selain itu, KUD juga bergantung pada fasilitas pemerintah yang membuatnya tidak mandiri,” ujar Eliza kepada Bisnis.

    Di samping itu, KUD juga hanya sekadar berorientasi pada kegiatan ekonomi usaha tani di sektor hulu dengan nilai tambah tidak optimal alias relatif kecil. Faktor kegagalan lainnya adalah kurangnya kaderisasi dan membuat pelaksanaan KUD bergantung pada figur tertentu.

  • Menteri Bahlil tak ingin bea keluar bebankan pengusaha batu bara

    Menteri Bahlil tak ingin bea keluar bebankan pengusaha batu bara

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tidak ingin bea keluar menjadi beban bagi pengusaha batu bara, mengingat harga batu bara sedang mengalami penurunan.

    “Jangan juga kita memberatkan pengusaha di saat harga batu bara masih sangat rendah,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Bahlil menyampaikan bea keluar akan diterapkan jika harga batu bara sudah memiliki nilai keekonomian yang layak. Hal tersebut juga memperhatikan keuntungan yang diperoleh para pengusaha batu bara, yang nantinya akan disetorkan kepada pemerintah.

    “Kalau harga batu baranya sudah tinggi, untungnya banyak, boleh bagi dengan pemerintah,” tutur dia.

    Sebelumnya, pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati perluasan basis penerimaan negara melalui pengenaan bea keluar terhadap produk emas dan batu bara.

    Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara yang dibahas dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin (7/7).

    Atas hal tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu bara Indonesia (Aspebindo) Fathul Nugroho meminta bea keluar untuk komoditas tambang diterapkan secara bertahap dan memperhatikan daya saing industri.

    Saat ini, lanjut dia, sektor pertambangan nasional sedang menghadapi tekanan turunnya permintaan dan harga komoditas di pasar internasional.

    Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal, seperti bea keluar, berpotensi memengaruhi arus produksi, harga jual, hingga keputusan ekspor jangka pendek.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    Viral Makan Bergizi Gratis Siswa SMKN Tambakboyo Tuban Ada Belatung

    GELORA.CO  – Awal pekan ini netizen atau warganet dikejutkan oleh berita makan bergizi gratis (MBG) ada larva atau belatung.

    Tentu saja hal ini sangat mencoreng program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

    Program MBG sendiri hingga kini belum merambah seluruh sisa di Indonesia.

    Dalam pelaksanaannya sekitar enam bulan terakhir, pemerintah leat Badan Gizi Nasional (BGN) mengalami tantangan luar biasa.

    Tantangan yang paling sering adalah menu MBG yang basi sehingga memicu siswa diare.

    Terbaru, siswa SMKN Tambakboyo, Tuban, Jawa Timur, mendapati paket MBG ada larva atau belatung.

    Penemuan ini terjadi pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru di SMA dan SMKN Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Akibatnya suasana gaduh pun tercipta, sebagian siswa sibuk merekam temuan itu hingga viral di medsos.

    Dalam video itu, terdengar suara siswa yang menyindir menu MBG dan merasa jijik setelah melihat larva bergerak. 

    “Hahaha, iki loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, mbok gedene ngene (hahaha, ini loh makanan bergizi, makanan bergizi guys, lihat besarnya begini),” ujar siswa dalam video tersebut yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (16/7/2025). 

    Camat Tambakboyo, Ari Wibowo Waspodo, membenarkan adanya penemuan larva pada menu MBG di sekolah-sekolah di kecamatan tersebut. 

    Berdasarkan laporan yang diterimanya, menu MBG yang ditemukan mengandung larva terjadi di dua sekolah, yaitu SMA Negeri Tambakboyo dan SMK Negeri Tambakboyo, Senin (14/7/2025). 

    Ari menjelaskan bahwa yang ditemukan siswa bukanlah belatung, melainkan larva ulat buah atau sayuran yang terdapat dalam ompreng. 

    “Ada empat ompreng, ditemukan di titik pertama dua ompreng dan di titik kedua juga dua ompreng,” kata Ari Wibowo Waspodo, Selasa (15/7/2025). 

    Ia menegaskan dukungannya terhadap program yang digagas Presiden Prabowo, namun berharap agar penyedia makanan lebih memperhatikan aspek kehigienisan. 

    “Saya tahunya malah dari teman-teman media ada ulat di dalam ompreng makanan bergizi gratis. Informasinya itu di SMA dan SMK Tambakboyo,” ujarnya. 

    Hingga berita ini diturunkan, pihak SMKN Tambakboyo belum memberikan komentar terkait insiden tersebut saat dikonfirmasi.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini mengingatkan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya dialokasikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurut Yahya, masalah utama yang harus dibenahi BGN adalah rendahnya edukasi gizi untuk usia dini dan lemahnya akses pangan sehat di berbagai daerah.

    “MBG program mulia, tetapi anggaran yang besar harus diarahkan tidak hanya untuk memberi makan, melainkan untuk mengubah pola konsumsi, memperbaiki rantai pasok pangan lokal, dan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi yang benar dan berimbang,” ujar Yahya dikutip dari Tribunnews.com.

    Dia mengatakan, usulan tambahan anggaran sebesar Rp 118 triliun akan menjadi pemborosan jika BGN hanya fokus terhadap hal-hal yang berkaitan dengan distribusi makanan.

    “Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” kata Politisi Golkar itu .

    Komisi IX, dikatakan Yahya, akan membedah terlebih dahulu usulan tambahan anggaran dari BGN sebelum menyetujuinya.

    Dikatakan Yahya, MBG jangan hanya menjadi proyek distribusi makanan tanpa adanya program perbaikan gizi untuk jangka panjang.

    “Tentunya akan kita bahas terlebih dulu, kita akan bedah secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Ini menjadi salah satu fungsi penganggaran dan pengawasan DPR. MBG harus menjadi tonggak awal reformasi menyeluruh terhadap sistem gizi nasional yang selama ini rapuh, fragmentaris, dan berorientasi jangka pendek,” sambungnya. 

    Dia kembali mengingatkan, anggaran besar BGN harus menjadi modal pemerintah dalam melakukan reformasi perbaikan gizi anak Indonesia. 

    “Jika anggaran besar hanya disalurkan tanpa disertai reformasi sistemik, maka kita hanya mengulang pola bantuan pangan konvensional yang tidak menyelesaikan persoalan struktural. Negara butuh keberanian untuk mengubah pendekatan dari memberi makan menjadi mendidik gizi,” tandas Yahya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional RI (BGN) Dadan Hindayana menyatakan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaransebesar Rp118 Triliun untuk pemenuhan program makan bergizi gratis (MBG) 2026.

    Usulan itu disampaikan oleh Dadan, saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (10/7/2025). 

    “Ya kita usulkan tambahan (anggaran) Rp118 Triliun,” kata Dadan saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Menurut Dadan, pihaknya telah menerima pagu indikatif untuk tahun 2026 sebesar Rp217 Triliun berdasarkan surat keputusan dari Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) dan Kementerian PPN/Bappenas.

    Hanya saja, anggaran Rp217 Triliun itu hanya cukup untuk menjalankan program MBG hingga sampai bulan Agustus 2026 mendatang.

    “Ya gini kalau basis pelayanan dan penerima manfaatnya 82,9 juta dimulai dari Januari sampai Desember. Maka kami akan membutuhkan tambahan, karena dengan Rp217 Triliun itu nanti akan terserap semuanya, jika semua lancar di akhir Agustus,” kata Dadan.

    Atas hal itu menurut dia, BGN memerlukan anggaran tambahan untuk mengimplementasikan program MBG di bulan September hingga Desember 2026.

    “Karena dari September, Oktober, November, Desember kami akan membutuhkan tambahan. Bukan seperti yang terjadi sekarang,” kata dia.

    “Jadi Rp217 Triliun itu akan habis diserap di akhir Agustus (2026),” sambung Dadan.

    Dalam kesempatan ini, Dadan turut membocorkan soal anggaran untuk makan bergizi gratis setiap bulannya.

    Pengakuan Dadan, program MBG ini membutuhkan anggaran sebesar Rp25 Triliun setiap bulannya untuk meng-cover setiap sekolah menyelenggarakan makan bergizi gratis.

    “Kalau basis pelaksanaannya kita sukses di akhir tahun dengan 82,9 juta (penerima manfaat), Maka 82,9 juta sudah start dari Januari. Itu artinya Rp25 Triliun per bulan lebih,” tukas dia

  • 10
                    
                        Flyover Margonda Depok Dibangun Mulai 2026, Ini Titik Rencana Jalurnya
                        Megapolitan

    10 Flyover Margonda Depok Dibangun Mulai 2026, Ini Titik Rencana Jalurnya Megapolitan

    Flyover Margonda Depok Dibangun Mulai 2026, Ini Titik Rencana Jalurnya
    Penulis

    DEPOK, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot)
    Depok
    resmi merancang pembangunan
    flyover

    Margonda
    guna mengurai kemacetan yang kerap terjadi setiap hari, khususnya di Simpang
    Juanda
    –Margonda dan Exit Tol Margonda.
    Pembangunan jalan layang ini ditargetkan dimulai tahun 2026, setelah melalui serangkaian studi dan persiapan teknis serta keuangan.
    Langkah ini diambil menyusul padatnya arus kendaraan di kawasan Margonda, baik di hari kerja maupun akhir pekan.
    “Iya, sudah kita cek lokasi bersama tim dari pemerintah pusat dan kota untuk rencana pembangunan flyover Margonda,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok, Citra Indah Yulianti, Rabu (17/7/2025), dikutip dari situs resmi Pemkot Depok.
    Pembangunan flyover Margonda terbagi menjadi dua koridor utama:
    1. Jalur Utama Flyover Margonda
    Jalur ini akan menjadi koridor utama pengurai kemacetan dari pusat keramaian Margonda Raya, khususnya lampu merah Juanda, yang kerap menjadi titik temu kendaraan dari arah selatan dan utara.
    2. Jalur Ir. H. Juanda – Margonda
    Koridor ini dirancang untuk memecah arus kendaraan dari kawasan Juanda menuju Margonda tanpa harus memotong jalur utama jalan Margonda di permukaan.
    Pembangunan flyover ini diproyeksikan menelan dana sekitar Rp 250 miliar. Skema pembiayaan akan menggunakan pinjaman daerah, kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), serta donor keuangan dari Jerman melalui PT SMI untuk penyusunan feasibility study (FS).
    “Pembangunan flyover ini dananya kurang lebih Rp250 miliar. FS-nya dibantu oleh PT SMI melalui kerja sama internasional,” jelas Citra.
    Pembangunan saat ini berada dalam tahap finalisasi feasibility study, peninjauan lapangan, serta koordinasi antar-lembaga.
    Sejauh ini, Pemkot Depok telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Balai Jalan dan Satker Kementerian PU, Dinas Perhubungan Kota Depok, Bappeda Kota Depok, serta PT SMI.
    “Jadi tahapannya kita sudah rapat, sudah permohonan ke Kemendagri, BAPPENAS, Kementerian Keuangan dan Kementerian PU. Sekarang ini crosscheck lapangan untuk proses selanjutnya, apakah PT SMI mengacc atau tidak gitu,” tutur Citra.
    Karena Jalan Margonda adalah jalan nasional sekaligus jalan kota, proyek ini juga memerlukan restu dan harmonisasi dari pemerintah pusat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BKPM: Realisasi investasi kuartal II 2025 tembus Rp475 triliun

    BKPM: Realisasi investasi kuartal II 2025 tembus Rp475 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu menyampaikan realisasi investasi kuartal II 2025 menembus Rp475 triliun, lebih tinggi daripada kuartal I sebesar Rp465 triliun.

    “Kuartal I kita sudah bisa rilis di angka Rp465 triliun dan kuartal II kita sudah masuk ke angka Rp475 triliun,” ucap Todotua dalam Pertamina Investor Day di Jakarta, Rabu.

    Sementara, target investasi pada 2025 sebesar Rp1.905,6 triliun.

    Menurut Todotua, realisasi investasi pada kuartal I dan kuartal II 2025 berada dalam kategori aman.

    Todotua berharap agar realisasi investasi pada kuartal III dan kuartal IV 2025 bisa mencapai target, sebab terdapat berbagai tantangan ekonomi global yang bisa memengaruhi investasi.

    “Saat ini, memang prediksi Bappenas pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih mungkin masih di sekitar 4-5 persen, tetapi kita harus terus punya kepercayaan diri untuk dorong bagaimana pertumbuhan realisasi investasi ini,” ucap dia.

    Berbicara mengenai potensi Pertamina dalam menggaet investor, Todotua yang juga merupakan Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menilai Pertamina memiliki performa positif pada 2024, tecermin dari kontribusinya terhadap penerimaan negara sekitar Rp400 triliun.

    Selain itu, Todotua juga menyoroti Pertamina yang masuk sebagai nomor tiga dalam Fortune Southeast Asia 500.

    Menurut dia, hal tersebut menunjukkan capaian-capaian Pertamina secara korporasi, manajemen, dan sumber daya manusianya.

    “Tentunya, bagi para mitra dan investor, ini menjadi satu sorotan untuk melihat performa yang sudah dicapai pada 2024,” kata Todotua.

    Dalam forum tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menawarkan 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS atau setara Rp150 triliun kepada calon investor dan mitranya.

    “Akan ada kesempatan untuk berinteraksi dengan subholding Pertamina dan menjajaki kerja sama bisnis dalam 19 proyek senilai 9,25 miliar dolar AS,” ucap Simon dalam Pertamina Investor Day.

    Terdapat dua pilar yang menjadi fokus jangka panjang Pertamina.

    Pilar pertama adalah memaksimalkan bisnis yang berorientasi pada penguatan ketahanan energi nasional, termasuk sektor hulu, kilang, dan distribusi bahan bakar.

    Pilar kedua adalah mengembangkan bisnis yang rendah karbon melalui pengembangan biofuel, perluasan energi panas bumi, uji coba teknologi baru, serta peningkatan produk kimia.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Diminta Sederhanakan Cukai Rokok, Ini Tujuannya

    Pemerintah Diminta Sederhanakan Cukai Rokok, Ini Tujuannya

    Jakarta

    Pemerintah didorong untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) guna menciptakan tata kelola fiskal yang lebih efisien dan adil. Struktur tarif yang saat ini berlapis-lapis dinilai tidak hanya menyulitkan pengawasan, tetapi juga membuka celah penghindaran pajak dan mengurangi efektivitas kebijakan pengendalian konsumsi.

    Saat ini, CHT masih menjadi penyumbang utama penerimaan cukai nasional dengan kontribusi sekitar 95%, yang hingga pertengahan 2025 telah tercatat sebesar Rp108,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti pentingnya menjaga momentum penerimaan negara, khususnya pada paruh kedua tahun ini.

    Langkah reformasi ini juga mendapat dukungan dari Kementerian PPN/Bappenas. Koordinator Perencanaan Fiskal, Moneter, dan Sektor Keuangan Bappenas, Ibnu Ahmadsyah, menyampaikan bahwa kebijakan penyederhanaan struktur tarif cukai dan kebijakan cukai tahun jamak (multi-year) telah menjadi bagian dari strategi fiskal nasional.

    “Simplifikasi struktur tarif cukai hasil tembakau, serta perbaikan tata kelola cukai hasil tembakau untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan pendapatan negara,” paparnya di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

    Ibnu menambahkan bahwa terdapat celah penghindaran pajak pada struktur tarif CHT saat ini, dan mendorong agar arah kebijakan cukai berfokus pada empat pilar utama, yakni pengendalian konsumsi, peningkatan penerimaan negara, perlindungan tenaga kerja, dan pengawasan rokok ilegal.

    “Restrukturisasi CHT berdasarkan kebijakan yang berkesinambungan arahnya diharapkan semakin mengerucut, tarifnya bisa disederhanakan. Kalau struktur yang sekarang ada celah tax avoidance,” tambahnya.

    Sebelumnya, Project Lead Tobacco Control dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Beladenta Amalia, turut menegaskan pentingnya penyederhanaan struktur tarif untuk mendukung efektivitas kebijakan pengendalian. Upaya-upaya seperti penambahan golongan tarif justru dianggap kontraproduktif karena memperumit pengawasan dan dapat menurunkan efektivitas penerimaan negara.

    “Sekarang cukai kita punya banyak layer sehingga kenaikan cukai saja tanpa ada simplifikasi tetap membuat harga rokok di pasaran bervariasi. Tetap ada rokok murah, tetap saja nanti downtrading. Makanya kita mendorong untuk optimalisasi itu sebenarnya dengan simplifikasi juga,” jelasnya.

    Dalam studinya, CISDI merekomendasikan agar struktur tarif CHT disederhanakan menjadi hanya 3-5 layer pada 2029. Beladenta meyakini bahwa selain menyederhanakan sistem tarif, penerapan kebijakan multi-year juga akan memberikan kepastian bagi pelaku industri dan masyarakat, sekaligus memperkuat tujuan pengendalian konsumsi.

    Sementara itu, tren konsumsi rokok menunjukkan pergeseran signifikan ke produk yang lebih murah (downtrading), yang dikhawatirkan akan menggerus penerimaan negara dari CHT pada tahun ini. Data Kementerian Keuangan mencatat, produksi rokok Golongan I yang dikenakan tarif cukai tertinggi mengalami penurunan tajam lebih dari 10%, dari 38,9 miliar batang pada tahun lalu menjadi 34,7 miliar batang di kuartal I/2025. Sebaliknya, produksi rokok Golongan II dan III justru mengalami kenaikan masing-masing 1,3% dan 7,4%, mengindikasikan peningkatan permintaan rokok murah di tengah daya beli yang melemah.

    Perubahan pola konsumsi ini tidak terlepas dari dampak jangka panjang kenaikan CHT sejak 2020. Secara berturut-turut, pemerintah menaikkan tarif cukai sebesar 23% pada 2020, diikuti 12% pada 2021, dan 10% pada 2023 dan awal 2024. Kenaikan tersebut memicu lonjakan harga, terutama pada produk-produk rokok Golongan I, yang mendorong konsumen untuk beralih ke varian yang lebih murah atau bahkan ke rokok ilegal.

    “Kalau ada rokok ilegal, akhirnya tetap saja yang merokok banyak, tapi negara tidak dapat cukai,” pungkasnya.

    (fdl/fdl)

  • Banyak Negara Terjebak, Kejar Pertumbuhan Tinggi tapi Ketimpangan Menganga

    Banyak Negara Terjebak, Kejar Pertumbuhan Tinggi tapi Ketimpangan Menganga

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara tentang tantangan besar yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Apabila salah langkah, bisa-bisa ketimpangan merajalela.

    Menurut AHY, banyak negara yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, namun akhirnya malah terjebak. Kemiskinan melonjak tinggi di negara-negara tersebut, serta ketimpangan semakin besar.

    “Ada dua perjuangan kita, satu pembangunan berkeadilan karena banyak kita terjebak pada mengejar pertumbuhan tinggi saja. Banyak negara terjebak, tapi kemiskinan bertambah, ketimpangan menganga. Artinya tidak berkeadilan dan merata,” kata AHY dalam sambutannya di acara Rakornas Informasi Geospasial 2025, dikutip dari Youtube Bappenas RI, Rabu (16/7/2025).

    Oleh karena itu, menurutnya Indonesia perlu menjaga dan menjunjung sustainable growth with equity atau pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkeadilan dan berkelanjutan ini. Paralel dengan itu, pemerintah juga tetap harus memproteksi lingkungan.

    AHY mengatakan, data informasi geospasial menjadi salah satu alat penting dalam membantu pemerintah dalam mewujudkannya. lewat informasi geospasial, bisa dipetakan mana daerah-daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan daerah-daerah yang rawan bencana.

    Dengan demikian, pemerintah dapat menyiapkan mitigasi agar pembangunan bisa tetap berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut. Pemerintah juga dapat mengambil langkah mitigasi berbagai risiko iklim.

    “Jadi jangan sampai yang penting kita pengen bikin jalan dari A ke B, tabrak saja, padahal yang kita lewati punya potensi bencana tinggi. Artinya, tidak boleh sembarangan,” ujarnya.

    Pembangunan informasi geospasial berupa peta skala besar juga penting sebagai acuan memproduksi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). RDTR sangat dibutuhkan pembuat kebijakan hingga pelaku dunia usaha atau investor yang ingin mengembangkan bisnisnya di berbagai kawasan.

    “Jadi kalau kita terintegrasi baik perencanaan wilayah kita, upaya mengelola SDA kita, termasuk membangun infra dan memitigasi bencana saya rasa pembangunan akan lebih berdampak dan hasilnya dapat lebih baik bagi ekonomi dan kehidupan masyarakat kita,” kata dia.

    Tonton juga video “AHY Dukung Program Zero ODOL, Singgung Laka Lantas-Jalan Rusak” di sini:

    (shc/rrd)

  • Bappenas: Keamanan laut adalah fondasi ekonomi biru Indonesia

    Bappenas: Keamanan laut adalah fondasi ekonomi biru Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan keamanan laut dan keberlanjutan lingkungan adalah fondasi ekonomi biru Indonesia.

    “Saya yakin dengan kerja sama yang kuat antara pemerintah, sektor swasta,, masyarakat, dan mitra global, Indonesia dapat memimpin dalam regenerative ocean economy, di mana ekonomi laut tidak hanya mengambil, tapi juga memulihkan dan menjaga,” kata dia dalam agenda peluncuran Ocean Centre di Indonesia, yang dikutip di Jakarta, Rabu.

    Melalui peluncuran Ocean Centre di Indonesia, menjadi menjadi langkah nyata membangun kerja sama lintas sektor di masa depan laut Indonesia yang berkelanjutan serta lebih aman dan inklusif.

    Ocean Centre merupakan kolaborasi antara Bappenas dengan United Nation (UN) Global Compact Network Indonesia (IGCN) dengan tujuan menyediakan wadah kemitraan untuk menjawab berbagai tantangan di sektor kelautan, mulai dari pelestarian lingkungan hingga perkembangan ekonomi kelautan.

    Wamen PPN mengharapkan Ocean Center di Indonesia dapat menjadi katalisator untuk dapat mendorong inovasi teknologi keselamatan laut, mengadaptasi praktek internasional dan konteks lokal, mengembangkan sumber daya manusia di bidang maritim, dan memastikan prinsip kerja layak dan keselamatan kerja di sektor kelautan.

    “Peluncuran Ocean Centre Indonesia adalah ajakan, bukan hanya untuk berdiskusi, tapi juga untuk bertindak bersama-sama. Bappenas memiliki komitmen yang tinggi, agar semua inisiatif bisa langsung memberi dampak nyata, memperkuat kebijakan, mengisi celah regulasi, dan juga membantu pelaku usaha menerapkan prinsip keberlanjutan dan keselamatan di laut,” ujar Febrian.

    Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo AA Teguh Sambodo menambahkan bahwa prinsip keselamatan dan keberlanjutan yang ditekankan oleh ICGN selaras dengan Peta Jalan Ekonomi Biru 2023-2045.

    Beberapa fokus penting dalam peta jalan tersebut yang terkait dengan harapan Ocean Centre untuk bisa menggerakkan partisipasi dunia usaha ialah meningkatkan daya saing di sektor pelabuhan, penguatan pengawasan dan sistem pelacakan kapal, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

    Adapun empat area intervensi dari Ocean Centre Indonesia yang dianggap sangat relevan dengan pelaksanaan Peta Jalan Ekonomi Biru ialah pelayaran dan pengelolaan pelabuhan, perikanan tangkap dan aquaculture, serta energi baru dan terbarukan dari sumber daya laut maupun perairan, serta pembiayaan dan investasi.

    “Kementerian PPN/Bappenas percaya bahwa transisi menuju ekonomi biru, tidak hanya tentang peningkatan ekonomi, tapi juga perlindungan terhadap manusia, alam, dan investasi jangka panjang,” ucap Teguh.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IGCN Josephine Satyono mengajak seluruh pihak untuk membangun budaya keselamatan sebagai fondasi pembangunan di ekonomi laut, mendorong praktek bisnis bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta merancang kebijakan standar keselamatan yang selaras dengan realitas pembangunan.

    “Saya percaya jika keselamatan dan keberlanjutan kita tempatkan sebagai nilai dasar, bukannya sebagai kewajiban, maka kita tidak hanya membangun industri yang lebih tangguh, (tetapi juga) adil, inklusif, dan berkelanjutan,” ungkap Josephine.

    Ocean Centres adalah inisiatif jangka panjang dari UN Global Compact’s Ocean Stewardship Coalition (OSC) yang didukung oleh Lloyd’s Register Foundation.

    Pusat-pusat ini telah dibentuk di tujuh negara yakni Brasil, Ghana, Kenya, India, Bangladesh, Indonesia, dan Filipina.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dicecar DPR Soal 7 Juta Data Keluar dari PBI, Ini Jawab Kepala BPS!

    Dicecar DPR Soal 7 Juta Data Keluar dari PBI, Ini Jawab Kepala BPS!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar mengatakan bahwa DTSEN adalah integrasi data pertama kali sepanjang sejarah Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Selasa (15/7/2025).

    “Adanya integrasi pertama kali Indonesia punya data terintegrasi,” ucapnya.

    Sehingga ia mengatakan bahwa ada proses transisi sehingga akan menjadi pembelajaran ke depan. Ia mengatakan demikian setelah anggota mencecar adanya sekitar 7 juta data yang keluar dari daftar penerima PBI.

    “Bapak ibu kita perhatikan 7 juta itu, 5 juta status NIK tidak aktif. Kami saling melakukan perapihan data kementerian dan lekukan koherensi data kementerian,” katanya.

    “Ini tentunya sepakat dengan dukcapil NIK tidak aktif orang itu tidak ada di DTSEN ini merupakan proses melakukan rekon dan perapihan agar sinkron dan koheren,” sambungnya.

    Ia juga mengatakan dalam proses transisi penyatuan data BPS melakukan berbagai kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.

    “Kami kolaborasi dengan Kemendagri sejak awal melakukan integrasi data jadi DTSN. Kolaborasi erat dengan Mensos dan Menteri Bappenas PBI. Kami sepakat duduk bareng Menkes dan Mendagri dan juga Mensos dan BPJS untuk rekon memetakan yang 7 juta,” katanya.

    Sebelumnya Menteri Sosial Gus Ipul mengatakan bahwa ada konsekuensi dari penyatuan data DTSEN yakni adanya sejumlah sekitar 8.261.801 dikeluarkan dari penerima PBI karena berada di luar DTSEN.

    “Mereka yang berada di luar DTSEN sejumlah 5.090.334. mereka yang berada pada desil 6-10 dan tidak pernah mengakses layanan kesehatan sejumlah 2.306.943,” ucapnya saat raker dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (15/7/2025).

    (ras/mij)

    [Gambas:Video CNBC]