Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Macet Jabodetabek Bikin Rugi Rp 100 Triliun, Setara 6 Kali Bangun MRT

    Macet Jabodetabek Bikin Rugi Rp 100 Triliun, Setara 6 Kali Bangun MRT

    Jakarta –

    Kemacetan di Jakarta masih menjadi tantangan serius. Akibat kemacetan ini, kerugian yang dialami cukup besar. Bahkan kerugiannya setara dengan enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama.

    Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkapkan, Jakarta punya tantangan serius dalam hal mobilitas, yatu kemacetan. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan kemacetan, mulai dari kualitas hidup bahkan rugi materi.

    “Hal ini menunjukkan pentingnya mendorong peralihan moda ke transportasi publik sebagai solusi jangka panjang. Kemacetan juga berdampak besar bagi kualitas hidup. Sektor transportasi menjadi penyumbang polusi udara terbesar. Kemacetan tidak hanya menghambat mobilitas, tapi juga mempengaruhi perekonomian, pariwisata, dunia usaha, bahkan kesehatan masyarakat,” kata Rano dikutip dari keterangan tertulisnya.

    Dari sisi ekonomi, Rano mengatakan, berdasarkan studi Bappenas dan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) II pada 2019, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun rupiah per tahun. Angka itu setara dengan empat persen Produk Domestik Bruto (PDB) Jabodetabek atau enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama.

    Karena itu, ia menekankan, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan sebagai upaya pengendalian kemacetan, serta didukung transformasi berbasis teknologi. Kini, Pemprov DKI Jakarta tengah mengembangkan Intelligent Traffic Control System (ITCS) berbasis AI yang sudah diterapkan di 65 titik dari total 321 persimpangan.

    “Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi. Selain itu, kami berkolaborasi dengan Polda Metro Jaya melalui Mandala Quick Response yang memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time berbasis GEI atau Geographic Information System yang terintegrasi dengan CCTV milik Dinas Perhubungan. Ke depan, sistem ini akan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya,” jelasnya.

    Kolaborasi dengan daerah penyangga Jakarta juga akan terus diperkuat melalui kehadiran Transjabodetabek. Rano mengajak seluruh masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas dan beralih menggunakan transportasi publik.

    “Itulah kenapa kami membuat program Transjabodetabek. Berusaha mengurangi kepadatan lalu lintas dan mempermudah mobilitas. Kalau kita ingin membuka jalur Transjabodetabek, artinya wilayah setempat harus dibuka juga jalurnya, inilah saatnya kita berkolaborasi. Saya percaya dengan kerja keras, kolaborasi, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen, Jakarta mampu membangun sistem transportasi yang aman, nyaman, berkelanjutan, dan inklusif demi mewujudkan kota global yang membanggakan,” pungkasnya.

    (rgr/dry)

  • Lulusan Apple Developer Academy Ciptakan Aplikasi Navigasi Khusus Tunanetra

    Lulusan Apple Developer Academy Ciptakan Aplikasi Navigasi Khusus Tunanetra

    Bisnis.com, DENPASAR — Lulusan Apple Developer Academy di Indonesia menciptakan sederet aplikasi yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan, baik di lingkup sosial dan lingkungan yang terjadi di masyarakat.

    Mentor Apple Developer Academy Bali, Ben Chandra mengatakan lulusan alias alumni Apple Developer Academy memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Namun, kata dia, kontribusi yang diberikan oleh para alumni justru memiliki arti penting bagi setiap individu.

    “Beberapa [kontribusi] mungkin tampak besar atau mungkin tampak kecil, tetapi kami berkontribusi sesuai kapasitas kami,” kata Ben dalam sesi diskusi di Apple Developer Academy Bali, Jumat (29/8/2025).

    Ben —yang memiliki lebih dari satu dekade pengalaman di startup— menuturkan banyak dari lulusan Apple Developer Academy yang bekerja di perusahaan teknologi hingga menciptakan aplikasi yang digunakan ribuan hingga jutaan pengguna.

    “Jadi, mereka berkontribusi untuk mempermudah hidup seseorang dengan menggunakan aplikasi semacam itu,” ujarnya.

    Selain itu, Ben menerangkan bahwa para alumni juga mengembangkan aplikasi yang berdampak pada masyarakat, termasuk aplikasi PetaNetra.

    Pengembang dan Co-Founder PetaNetra, Yafonia Hutabarat —alumni Apple Developer Academy— mengatakan sebanyak 14,3 juta tunanetra menjadi salah satu kategori disabilitas terbanyak di Indonesia. Hal ini merujuk data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas pada 2022.

    Terlebih, ungkap dia, fenomena ini tidak didukung dengan fasilitas yang mendukung, seperti ubin taktil (guiding block) yang membahayakan para tunanetra.

    “Jadi karena itu kita merasa problem ini sangat urgent untuk ditekel, maka dari itu kita mencoba untuk membuat PetaNetra,” ujar Yafonia.

    Tampilan fasilitas di Apple Developer Academy

    Dia menjelaskan, PetaNetra merupakan aplikasi yang dapat menavigasi tunanetra di ruang publik menggunakan augmented reality (AR) dan artificial intelligence (AI).

    Dalam hal penggunaannya, pengguna PetaNetra harus memetakan suatu tempat terlebih dahulu beserta dengan titik-titik patokannya.

    “Misalkan kita memetakan MRT terus ada titik loket, lalu ada titik toilet. Nah titik-titik ini bakal terhubung satu sama lain dan hubungan itu akan kami gunakan untuk kita generate semacam rute yang aman buat teman-teman tunanetra akses dari PetaNetra,” terangnya.

    Adapun, PetaNetra sudah tersedia di Perpustakaan di Taman Ismail Marzuki. Teranyar, aplikasi ini telah merambah hingga ke Taiwan dengan titik lokasi Bank SinoPac di National Cheng Kung University, National Cheng Kung University Hospital, dan Tainan City Hall.

    Sementara itu, Mentor Apple Developer Academy Bali Ruanth Thÿssen mengatakan jebolan alumni juga membuat terobosan aplikasi yang dirancang khusus untuk anak-anak yang memiliki Amblyopia atau lazy eye (mata malas) atau bernama Chamelure.

    Dia menjelaskan, para pengembang Chamelure membuat aplikasi dan menggunakan kacamata 3D yang biasa digunakan di bioskop. Aplikasi ini dapat mendeteksi dan melatih mata sejak dini untuk mencegah gangguan penglihatan jangka panjang.

    Untuk diketahui, pendirian Apple Developer Academy bertujuan untuk menginspirasi dan melatih generasi muda pengembang aplikasi dan wirausahawan yang ingin memulai karier di bidang teknologi, serta berperan dalam ekonomi aplikasi global yang sedang berkembang.

    Program Akademi ini berdurasi 10 bulan yang mencakup dasar-dasar pengkodean, serta sejumlah bidang lain seperti desain, pemasaran, dan manajemen proyek, yang membekali pelajar dengan rangkaian keterampilan lengkap untuk menjadi pengusaha dan pengembang kelas dunia.

    Selain itu, kurikulum pada Akademi ini mengadopsi pendekatan Apple berupa kerangka pembelajaran berbasis tantangan, yang mendorong pelajar untuk mengatasi tantangan pribadi, komunitas, dan global, sekaligus merancang solusi secara inklusif guna memberikan dampak positif bagi dunia.

    Di Indonesia, Apple membuka Apple Developer Academy pertamanya di Tangerang pada 2018. Kemudian, Apple kembali meluncurkan Akademi di Surabaya (2019), Batam (2020), dan Bali (2025).

    Asal tahu saja, setiap akademi menawarkan suasana dan karakteristik yang unik, dengan pelajar di masing-masing akademi sering kali memfokuskan proyek akhir mereka pada tantangan dan isu-isu yang relevan dengan konteks lokal.

    Untuk di Bali, Akademi ini menggandeng Universitas Bina Nusantara. Adapun, angkatan pertama Apple Developer Academy Bali terdiri dari lebih dari 100 pelajar dari 32 kota di Tanah Air, dengan banyak pelajar berasal dari Bali yang dijadwalkan lulus pada Desember 2025.

  • Bappenas harap program Sapi Merah Putih dapat dukung MBG

    Bappenas harap program Sapi Merah Putih dapat dukung MBG

    Sapi yang dikembangkan akan diarahkan untuk bisa menyediakan susu yang mungkin bisa mendukung program besar dari pemerintahan yang sekarang ada, yaitu pembagian Makan Bergizi Gratis

    Jakarta (ANTARA) – Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo mengharapkan kerja sama dengan PT Moosa Genetika Farmindo berupa kolaborasi program Sapi Merah Putih dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menurutnya dalam Media Briefing Peluncuran Sapi Merah Putih di Gedung Bappenas Jakarta Kamis, kerja sama yang dimaksud merupakan kolaborasi program yang dirancang untuk memperkuat industri sapi perah Indonesia dengan fokus pada sistem peternakan rakyat.

    Program ini bertujuan untuk mengembangkan sapi perah yang lebih produktif dan tangguh terhadap kondisi tropis, dengan memanfaatkan plasma nutfah lokal yang telah beradaptasi.

    “Sapi yang dikembangkan akan diarahkan untuk bisa menyediakan susu yang mungkin bisa mendukung program besar dari pemerintahan yang sekarang ada, yaitu pembagian Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa kerja sama pihaknya dengan PT Moosa guna memastikan transformasi ekonomi yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 bisa dilaksanakan.

    Dalam lima tahun ke depan, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2030, pemerintah memiliki tiga target besar. Mulai dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen, mengentaskan kemiskinan ekstrem 0 (nol) persen, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

    Apa yang diupayakan melalui kolaborasi Bappenas dan PT Moosa disebut mengarah pada sasaran trisula pembangunan ini.

    Melalui program Sapi Merah Putih, Teguh menginginkan adanya peningkatan produksi susu yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan para peternak susu

    “Apabila kita menggunakan inovasi dari PT Moosa Genetika Farmindo, maka tidak saja menyelesaikan masalah peningkatan kualitas SDM yang akan disasar melalui MBG, namun juga akan menurunkan kemiskinan. Karena kita tahu 80 persen produksi susu diproduksi oleh petani skala kecil,” ungkapnya.

    Secara khusus, Bappenas mengharapkan input dari sektor pertanian bisa ditingkatkan, salah satunya melalui peningkatan kualitas dari benih dan bibit.

    Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia berada di peringkat 76 dalam produksi susu sapi segar dengan total 837,2 ribu ton, di bawah negara tetangga seperti Vietnam maupun Thailand. Dengan Malaysia, total produksi Indonesia lebih tinggi, tetapi masih kalah dalam hal produktivitas sapi perah yang masih berada di posisi 209 di antara seluruh negara.

    Konsumsi susu di Indonesia sendiri terus meningkat hingga sekitar 4,5 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20 persen atau sekitar 0,9 juta ton, sehingga 80 persen sisanya dipenuhi oleh impor.

    Adapun populasi sapi perah nasional saat ini sekitar 540 ribu ekonomi yang 80 persen di antaranya berasal dari peternakan rakyat, dengan produktivitas rata-rata 10-12 liter per ekor per hari, jauh di bawah potensi optimal.

    Karena itu, kolaborasi Bappenas dengan PT Moosa dan juga Institut Pertanian Bogor (IPB) diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain seperti India yang sudah memulai perbaikan genetika sapi di era 1970-an, Amerika Serikat (AS) pada 1945, dan Tiongkok saat dasawarsa 1980. Dengan begitu, produksi susu dapat ditingkatkan seiring kemajuan dalam sektor peternakan sapi.

    “Ini menjadi satu golden momentum bagi Indonesia, melalui inovasi dari PT Moosa Genetika Farmindo untuk bisa mewujudkan golden vision dari Indonesia tahun 2045,” kata Teguh.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Besok, Bappenas luncurkan Program Sapi Merah Putih

    Besok, Bappenas luncurkan Program Sapi Merah Putih

    Di dalam konteks kerja sama pembangunan nasional, utamanya adalah mendukung program swasembada pangan dan MBG

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Teni Widuriyanti mengatakan pihaknya dan PT Moosa Genetika Farmindo meluncurkan Program Sapi Merah Putih di Lapangan Banteng Jakarta pada Jumat (29/8).

    “Kerja sama ini sebetulnya adalah lanjutan dari nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) yang kita siapkan bersama antara pemerintahan dan stakeholders, dalam hal ini Moosa, sebagai salah satu yang menggunakan sapi genomik,” kata Teni Widuriyanti dalam Media Briefing Peluncuran Sapi Merah Putih di Gedung Bappenas Jakarta, Kamis.

    Program Sapi Merah Putih merupakan program peningkatan genetik yang dirancang untuk memperkuat industri sapi perah Indonesia dengan fokus pada sistem peternakan rakyat.

    Menteri PPN/Kepala Bappenas menjadi inisiator dari program ini, mengingat dirinya juga merupakan akademisi di bidang agribisnis dan guru besar di IPB.

    Program ini bertujuan untuk mengembangkan sapi perah yang lebih produktif dan tangguh terhadap kondisi tropis, dengan memanfaatkan plasma nutfah lokal yang telah beradaptasi.

    Teni menyampaikan bahwa Bappenas memberikan dukungan terhadap PT Moosa dan IPB yang telah berkolaborasi dalam rangka mengembangkan sapi unggul.

    “Kerja sama ini dilakukan beberapa waktu dan tidak dalam waktu cepat juga disiapkan. Di dalam konteks kerja sama pembangunan nasional, utamanya adalah mendukung program swasembada pangan dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG),” ucap Sesmen.

    Dirinya menilai kerja sama Bappenas dengan PT Moosa dan IPB sangat strategis karena bertujuan untuk memperbaiki kualitas genetik sapi lokal di Indonesia.

    “Jadi basisnya sapi lokal di Indonesia melalui bioteknologi reproduksi molekuler yang modern, mendukung peningkatan produksi pangan hewani, terutama susu sapi dalam negeri,” ungkap dia.

    Beberapa hal menjadi poin utama dalam kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan tersebut ialah pengembangan dan pemanfaatan teknologi genetika sapi lokal, peningkatan kapasitas SDM dan ekosistem pendukung pengembangan Pedet Sapi Merah Putih, pengembangan proyek percontohan berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial, pertukaran dan pemanfaatan data, hingga kegiatan lain untuk mendukung perencanaan pembangunan.

    Sebagai informasi tambahan, PT Moosa merupakan perusahaan bioteknologi yang berfokus pada peningkatan genetik sapi lokal dan sapi perah melalui teknologi reproduksi hewan, serta molekuler modern.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP untuk revitalisasi tambak Pantura ajukan Rp26 triliun ke Danantara

    KKP untuk revitalisasi tambak Pantura ajukan Rp26 triliun ke Danantara

    Jadi kami tentunya tidak ingin main-main siapa pun apakah BUMN ataupun yang lain tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk melancarkan proyek besar ini.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan anggaran sekitar Rp26 triliun kepada Danantara untuk mendukung fase pertama program revitalisasi tambak di Pantura Jawa seluas 20 ribu hektare (ha) sebagai pengembangan kawasan budi daya perikanan nila salin.

    Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP Tb Haeru Rahayu (Tebe) mengatakan pengajuan anggaran itu telah dilayangkan secara resmi oleh KKP melalui surat kepada Danantara, dengan tembusan kepada Presiden, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis terkait, sambil menunggu undangan paparan lebih detail.

    “Pak Menteri (Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono) sudah bersurat ke Danantara. Pak Menteri selalu menyampaikan di sesi-sesi sebelumnya total yang kami usulkan kurang lebih sekitar Rp26 triliun, untuk fase satu,” kata Tebe dalam Outlook Tilapia 2025, di Jakarta, Kamis.

    Menurut KKP, pengajuan anggaran ke Danantara merupakan langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pendanaan memadai agar kawasan budi daya tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terealisasi dan bermanfaat bagi pembudidaya.

    “Kami sudah sampaikan (surat pengajuan anggaran ke Danantara), kami tinggal menunggu waktu kapan dipanggil untuk menyampaikan paparan lebih detailnya,” ujar Tebe.

    Selain kepada Danantara, KKP juga tengah mengevaluasi kemungkinan dukungan BUMN dalam proyek ini, meskipun keputusan akhir menunggu arahan lebih lanjut, mengingat program budi daya skala besar ini menuntut kesiapan penuh dari semua pihak.

    Menurut KKP, fase pertama pembangunan kawasan budi daya di Pantai Utara (Pantura) Jawa seluas 20.413,25 hektare dari target revitalisasi secara keseluruhan mencapai 78.550 hektare.

    Lebih lanjut Tebe menuturkan dengan adanya revitalisasi tambak di Pantura Jawa untuk tahap pertama diproyeksikan mampu menyerap sekitar 40 ribu tenaga kerja langsung, belum termasuk potensi lapangan kerja dari rantai pasok hulu hingga hilir.

    “Coba bayangkan kalau 20 ribu hektare, kalau satu hektare dua orang saja (yang kelola) maka 20 kali dua sudah 40 ribu tenaga kerja di sana. Belum lagi yang end-to-endnya yang dari hulu hingga ke hilirnya, baik yang pembenihan, pakannya, prosesingnya, dan seterusnya,” kata Tebe.

    Pemerintah menegaskan proyek ini akan dikelola serius agar menghasilkan manfaat luas, mulai dari pemberdayaan pembudidaya, penyediaan pakan, hingga proses hilirisasi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi perikanan secara berkelanjutan di berbagai daerah.

    “Jadi kami tentunya tidak ingin main-main siapa pun apakah BUMN ataupun yang lain tentunya harus betul-betul pas dan siap untuk melancarkan proyek besar ini,” kata Tebe lagi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

    Wacana Sistem Gaji Tunggal ASN Kembali Mengemuka

    Bisnis.com, JAKARTA — Wacana sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN kembali mengemuka di tengah sorotan atas gaji pejabat dan anggota DPR, serta berlanjutnya kebijakan efisiensi anggaran.

    Sistem single salary aparatur sipil negara (ASN) itu masih dikaji oleh Kementerian Keuangan. Mekanisme gaji tunggal pun tidak akan berlaku pada 2026.

    Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Luky Alfirman meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, sistem penggajian tunggal itu belum akan diterapkan dalam waktu dekat.

    “Itu kan masih jangka menengah. Itu masih dikaji oleh BKN [Badan Kepegawaian Negara],” ujar Luky di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menambahkan bahwa sistem penggajian tunggal ASN itu belum akan berlaku pada tahun depan atau 2026.

    Dia tidak menampik bahwa Kemenkeu dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sudah membahas sistem penggajian tunggal ASN itu. Hanya saja, dia belum memberi keterangan detail karena pemerintah masih akan melihat perkembangan keadaan.

    “Jadi nanti akan jadi pertimbangan pemerintah dalam menyiapkan skema gajinya,” ujar Rofyanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Wacana sistem gaji tunggal bagi ASN sejatinya bukan isu baru. Isu itu sempat muncul pada 2023, ketika Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR.

    Kala itu, Suharso menjelaskan bahwa reformasi single salary masuk dalam prioritas rencana kerja pemerintah 2024, satu paket dengan kebijakan reformasi pensiun PNS. Namun, kebijakan itu tidak berjalan.

    Kini, rencana penerapan single salary ASN kembali muncul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026. Dalam bagian intervensi belanja kementerian/lembaga dalam rangka transformasi tata kelola, disebutkan sejumlah kebijakan yang akan dilakukan pada periode jangka menengah.

    “Adalah penataan proses bisnis dan kelembagaan pembangunan, transformasi kesejahteraan, dan sistem penggajian tunggal,” tertulis dalam dokumen tersebut.

    Besaran Gaji PNS saat Ini

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5/2024, gaji PNS dibedakan menjadi empat golongan. Selain itu, ASN juga mendapatkan berbagai tunjangan dan jaminan pensiun.

    Berikut rincian gaji PNS dari golongan I hingga golongan IV beserta tunjangannya:

    Golongan I
    Gaji

    I A
    Rp1.685.700—2.522.600

    I B
    Rp1.840.800—2.670.700

    I C
    Rp1.918.700—2.783.700

    I D
    Rp1.999.900—2.901.400

    Golongan II
    Gaji

    II A
    Rp2.184.000—3.643.400

    II B
    Rp2.385.000—3.797.500

    II C
    Rp2.485.900—3.958.200

    II D
    Rp2.591.100—4.125.600

    Golongan III
    Gaji

    III A
    Rp2.785.700—4.575.200

    III B
    Rp2.903.600—4.768.800

    III C
    Rp3.026.400—4.970.500

    III D
    Rp3.154.400—5.180.700

    Golongan IV
    Gaji

    IV A
    Rp3.287.800—5.399.900

    IV B
    Rp3.426.900—5.628.300

    IV C
    Rp3.571.900—5.866.400

    IV D
    Rp3.723.000—6.114.500

    IV E
    Rp3.880.400—6.373.200

    Berikut rincian tunjangan PNS:

    Tunjangan suami/istri: Sebesar 10% dari gaji pokok. Apabila pasangan juga bekerja sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu dengan gaji yang lebih tinggi.
    Tunjangan anak: Sebesar 2% dari gaji pokok untuk setiap anak. Ketentuan ini berlaku untuk maksimal tiga anak yang belum menikah, belum memiliki penghasilan sendiri, dan berusia di bawah 21 tahun.
    Tunjangan jabatan: Diberikan untuk PNS dengan jabatan struktural sesuai dengan tingkatan eselon berikut:

    Eselon IA: Rp5.500.000
    Eselon IB: Rp4.375.000
    Eselon IIA: Rp3.250.000
    Eselon IIB: Rp2.025.000
    Eselon IIIA: Rp1.260.000
    Eselon IIIB: Rp980.000
    Eselon IVA: Rp540.000
    Eselon IVB: Rp490.000

    Tunjangan kinerja: Nilainya bisa bervariasi tergantung pada kelas jabatan dan instansi.
    Tunjangan makan: Diberikan sesuai hari kerja dan nilainya dibedakan berdasarkan golongan sebagai berikut:

    Golongan I dan II: Rp35.000/hari
    Golongan III: Rp37.000/hari
    Golongan IV: Rp41.000/hari

    Tunjangan umum: Diberikan kepada PNS yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan dengan jumlah berikut:

    Golongan I: Rp175.000
    Golongan II: Rp180.000
    Golongan III: Rp185.000
    Golongan IV: Rp190.000

    (Mia Chitra Dinisari)

  • Bappenas mengajak aktor non-pemerintah lewat SDGs Action Registration

    Bappenas mengajak aktor non-pemerintah lewat SDGs Action Registration

    SDGs Action Registration merupakan sebuah mekanisme digital untuk mendokumentasikan kontribusi aktor non-pemerintah…

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengembangkan Sustainable Development Goals (SDGs) Action Registration untuk mengajak peningkatan partisipasi aktor non-pemerintah (non-state actors) dalam pencapaian target SDGs.

    Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Leonardo AA Teguh Sambodo menyatakan SDGs Action Registration merupakan sebuah mekanisme digital untuk mendokumentasikan kontribusi aktor non-pemerintah, seperti perusahaan, organisasi masyarakat, hingga media massa, dalam pencapaian SDGs.

    “Ruang lingkup peserta bisa mencakup filantropi, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan juga pelaku usaha dalam berbagai skala dan juga apakah dari dalam negeri maupun merupakan investasi asing,” kata Leonardo AA Teguh Sambodo, di Jakarta, Rabu.

    Ia menuturkan sistem tersebut bukan sekadar sertifikasi, tapi juga instrumen transparansi dan akuntabilitas. Melalui pencatatan digital, kontribusi non-state actors dapat terukur, terdokumentasi, sekaligus memperlihatkan dampak nyata bagi masyarakat.

    Dia mengatakan dokumentasi tersebut dapat meningkatkan citra (branding) aktor non-pemerintah yang terlibat, sehingga dapat memperluas peluang kolaborasi dan membuka akses terhadap jejaring global.

    Leonardo mencontohkan, bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun organisasi filantropi, platform SDGs Action Registration dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi, sehingga meningkatkan kepercayaan para pendonor (funder) dan membuka lebih banyak akses pendanaan.

    Sedangkan bagi SDGs Center yang hingga kini telah terbentuk pada lebih dari 60 universitas, ia menyampaikan platform tersebut dapat memperkuat peran akademisi dalam memantau pencapaian target SDGs serta meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

    “Dan bagi pemerintah, tentu saja ini menjadi satu bagian bagaimana kita bisa merekognisi kontribusi dari berbagai pemangku kepentingan non-pemerintah yang memungkinkan mereka bisa berkolaborasi, membantu, saling bahu-membahu dengan kami untuk mewujudkan SDGs,” ujar Leonardo AA Teguh Sambodo.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama Megapolitan 27 Agustus 2025

    Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama Megapolitan 27 Agustus 2025

    Kerugian Macet di Jakarta per Tahun Bisa 6 Kali Bangun MRT Fase Pertama
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun, setara dengan enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama yang senilai Rp 16 triliun.
    Angka ini diungkap Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, saat memimpin apel kolaborasi pengendalian kemacetan bersama aparat gabungan TNI/Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025).
    “Studi Bappenas dan JUTPI II pada 2019 mengungkapkan kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai 100 triliun per tahun, setara dengan 4 persen PDB Jabodetabek,” kata Rano.
    Dengan kerugian ekonomi akibat macet Jakarta per tahun mencapai Rp 100 triliun, maka nilai tersebut bisa digunakan untuk membangun MRT fase 1 sebanyak enam kali.
    Rano menyoroti persoalan utama kemacetan di Ibu Kota adalah ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan baru dan kapasitas jalan.
    Berdasarkan TomTom Traffic Index 2025, Jakarta berada di peringkat ke-90 dari 500 kota termacet di dunia.
    “Permasalahan ini tidak lepas dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan dan ruas jalan,” ujarnya.
    Selain itu, rendahnya penggunaan transportasi umum juga menjadi faktor utama. Dari total 20,2 juta perjalanan per hari di Jakarta, baru 22,19 persen yang menggunakan angkutan umum.
    “Banyak masyarakat masih mengandalkan kendaraan pribadi. Hal inilah yang menyebabkan sektor transportasi menjadi penyumbang polusi udara terbesar,” kata Rano.
    Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, mengungkapkan bahwa sepanjang 2024, pertumbuhan kendaraan di Jakarta mencapai 850.901 unit, atau sekitar 2.500–3.000 kendaraan baru per hari.
    “Kalau satu persen saja dari jumlah itu adalah mobil, maka dibutuhkan 16 kilometer hanya untuk memarkir kendaraan baru. Itulah kenapa Jakarta makin padat,” ujar Komarudin.
    Namun, keterbatasan personel polisi lalu lintas membuat aparat semakin mengandalkan pemantauan real-time untuk mengarahkan petugas ke titik rawan macet.
    “Sejumlah rekan-rekan gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP yang digelar setiap pagi sampai malam, ini akan semakin tertutup dengan pertumbuhan kendaraan. Artinya keberadaan kita boleh dikatakan hampir tidak mampu untuk menyelesaikan,” ucap Komarudin.
    Untuk mengatasi persoalan, Pemprov Jakarta mengembangkan
    Intelligent Traffic Control System
    (ITCS) berbasis kecerdasan buatan (AI).
    Sistem ini sudah diterapkan di 65 dari 321 persimpangan, dengan klaim mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 20 persen.
    ITCS juga terintegrasi dengan pengawasan pajak kendaraan dan emisi.
    Selain itu, Pemprov bekerja sama dengan Polda Metro Jaya melalui program
    Mandala Quick Response
    , yang memanfaatkan 4.438 kamera CCTV berbasis
    Geographic Information System
    (GIS) untuk memantau lalu lintas secara
    real-time
    .
    Rano menegaskan, penanganan kemacetan bukan hanya soal teknis lalu lintas, tetapi juga bagian dari strategi Jakarta menuju kota global.
    (Reporter: Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bappenas sebut Indonesia capai 61,4 persen indikator SDGs per 2024

    Bappenas sebut Indonesia capai 61,4 persen indikator SDGs per 2024

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan Indonesia memenuhi 61,4 persen indikator Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun lalu.

    SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan komitmen global yang ditargetkan untuk dicapai pada 2030 mendatang dengan total 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator.

    “Hingga 2024, saat ini capaian indikator SDGs kita (Indonesia) sudah mencapai 61,4 persen,” kata Febrian Alphyanto Ruddyard dalam Konsultasi Publik Rancangan Rencana Aksi Nasional (RAN) SDGs 2025-2030 di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan capaian tersebut menjadi tonggak penting bagi Indonesia untuk mewujudkan 2030 Agenda sekaligus Visi Indonesia Emas 2045.

    Ia menuturkan pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengakselerasi pencapaian target SDGs melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

    Kedua regulasi tersebut mengatur penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait penerapan SDGs.

    Pemerintah juga rutin melaporkan perkembangan pencapaian SDGs lewat Voluntary National Review (VNR) ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta membentuk SDGs Center di 65 universitas untuk mendukung riset dan edukasi terkait isu tersebut.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan Kemerdekaan untuk Birokrasi yang Cekatan

    Pesan Kemerdekaan untuk Birokrasi yang Cekatan

    Jakarta –

    Persoalan birokrasi kembali mengemuka dalam pernyataan-pernyataan para pemimpin nasional belakangan ini. Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI 15 Agustus 2025, Presiden menyatakan bahwa perilaku korup ada di setiap eselon birokrasi di institusi dan organisasi pemerintahan.

    Pada forum yang sama, Ketua DPR-RI menyampaikan bahwa negara dan para pemegang kekuasaan harus moved on dari pola birokrasi yang lamban, dari rutinitas yang hanya formal, dan kebiasaan menunda penyelesaian masalah rakyat. Tujuannya adalah agar terciptanya pelayanan publik yang lebih responsif, adil, dan menyejahterakan masyarakat.

    Pesan-pesan penting tersebut bisa menjadi bahan bagi para pemangku kebijakan untuk melakukan upaya-upaya reflektif atas pelaksanaan program reformasi birokrasi. Terlebih, tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Desain Besar (Grand Design) Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025.

    Pada awalnya, reformasi birokrasi dipicu oleh krisis ekonomi 1997/1998 dimana salah satu sumber persoalan yang memicu krisis adalah lemahnya akuntabilitas sektor publik, termasuk inefisiensi dan penyalahgunaan kewenangan. Target reformasi birokrasi saat itu adalah memulihkan kembali kepercayaan publik melalui pemberantasan korupsi.

    Sejak saat itu, reformasi birokrasi terus bergulir dengan berbagai macam dinamika kebijakannya. Area-area yang berusaha di reform meliputi aspek organisasi, tatalaksana, peraturan perundangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja.

    Walakin, persoalan SDM aparatur seringkali menjadi isu yang paling disorot dan ramai diperbincangkan. Kebijakan penataan SDM aparatur mendominasi trajektori perubahan selama 20 tahun terakhir, seperti perbaikan remunerasi, penerapan sistem merit, seleksi terbuka (open bidding), de-eselonisasi, hingga penyelesaian persoalan tenaga honorer.

    Pada periode awal reformasi birokrasi, kebijakan yang menonjol untuk mengurangi praktik koruptif adalah dengan memperbaiki kesejahteraan PNS. Hal itu dilakukan melalui pemberian remunerasi kepada para PNS di beberapa K/L tertentu. Kebijakan ini merupakan embrio dari istilah tunjangan kinerja (tukin) yang kita kenal saat ini.

    Pada periode berikutnya, seleksi terbuka (open bidding) menjadi terobosan kebijakan dalam reformasi birokrasi. Pengisian jabatan setingkat eselon 1 dan eselon 2 dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS. Proses ini dilakukan untuk memastikan adanya meritokrasi dalam tubuh birokrasi.

    Selanjutnya, terjadi kebijakan yang begitu dramatis melalui penyederhanaan birokrasi dengan memangkas jabatan eselon 3 dan eselon 4.

    Sejumlah 47.992 struktur pada 95 K/L dan 148.256 struktur pada 33 provinsi dan 498 instansi daerah, serta 44.870 jabatan administrasi pada 91 K/L, 31 provinsi, 371 kabupaten, dan 86 kota telah dihilangkan.

    De-eselonisasi itu bertujuan untuk memangkas hierarki dan prosedur yang berlebihan agar mempercepat pengambilan keputusan. Secara garis besar, kebijakan ini dan kebijakan-kebijakan di bidang manajemen ASN lainnya bertujuan untuk menciptakan apa yang sering kita sebut dengan performance based bureaucracy.

    Oleh karena itu, agenda reformasi tata kelola pemerintahan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto–dalam Astacita- memuat 7 (tujuh) program kerja untuk meningkatkan kualitas ASN.

    Ketujuh program tersebut terkait dengan beberapa isu strategis, seperti integritas, kompetensi, kesejahteraan, budaya kerja, akses belajar, manajemen talenta, dan manajemen kinerja. Program-program tersebut diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas kebijakan (policy capacity) para ASN.

    Kapasitas kebijakan (policy capacity) diartikan sebagai seperangkat kemampuan (kompetensi) dan sumber daya (kapabilitas) yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan (X.Wu, M. Ramesh & M. Howlett, 2015). Terdapat tiga kapasitas yang harus dimiliki oleh SDM ASN, yaitu kapasitas analitik, kapasitas operasional, dan kapasitas politis.

    Pertama, kapasitas analitik menyangkut kemampuan untuk menggunakan pengetahuan ilmiah dan mengolah berbagai informasi sebagai dasar dalam melakukan analisis kebijakan (evidence based policy). Untuk mencapai ini maka akses belajar bagi ASN akan dibuka seluas mungkin melalui pendidikan gelar maupun non-gelar.

    Kedua, kapasitas operasional berkaitan dengan kemampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi manajerial dari suatu kebijakan. Fungsi-fungsi tersebut melingkupi diantaranya perencanaan, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi. Kemampuan ini terutama ditujukan bagi pimpinan organisasi yang menduduki jabatan pimpinan tinggi.

    Ketiga, kapasitas politis yang menyangkut kemampuan untuk membaca konteks politik dari suatu kebijakan. ASN harus dapat menemukan aktor-aktor kunci yang mempengaruhi kebijakan, memahami kepentingan aktor-aktor tersebut, serta menggali pandangan dan hubungan diantara aktor-aktor kebijakan dimaksud.

    Hanya dengan kepemilikan atas kemampuan-kemampuan tersebut maka harapan para pemimpin nasional akan adanya profil birokrasi yang cekatan dan lincah (agile) dapat terwujud.

    Husni Rohman. Perencana Ahli Madya di Kementerian PPN/Bappenas.

    (rdp/imk)