Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Bappenas Ungkap Pentingnya Giant Sea Wall, Bisa Selamatkan RI

    Bappenas Ungkap Pentingnya Giant Sea Wall, Bisa Selamatkan RI

    Jakarta –

    Kementerian PPN/Bappenas mencatat Pulau Jawa menyumbang 56% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan sebagian besar kontribusi berasal dari aktivitas di Pantai Utara Jawa.

    Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul raksasa di kawasan Pantura. Menurutnya, proyek ini menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

    “56% lebih PDB kita ada di Jawa. Sekitar 70% dari 56% itu ada di Pantai Utara. Dan dari total PDB nasional, 26% ada di aglomerasi Jakarta, 18% di antaranya berada di Jakarta. Jadi penyelamatan infrastruktur Pantura, khususnya Jakarta, sama artinya dengan menyelamatkan Indonesia,” ujar Rachmat dalam peluncuran KPN di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menambahkan, Pulau Jawa dapat menjadi model pembangunan kota nasional. Karena itu, Rachmat meminta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk mempercepat pembangunan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan.

    “Bapak-bapak sekarang mendapat kesempatan membuat sejarah baru. Membuat perkotaan baru, menuju perkotaan berkelanjutan. Dimulai dari Jawa, tapi akan menjadi landmark pembangunan perkotaan Indonesia ke depan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, AHY menegaskan pihaknya akan mendorong sistem transportasi perkotaan yang lebih ramah lingkungan, inklusif, dan mudah diakses publik.

    “Tidak boleh ada kota yang pelayanannya sangat baik, sementara kota lain tertinggal jauh. Ketimpangan ini harus diatasi. Pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, hingga perumahan harus jadi prioritas,” kata AHY.

    Ia juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi inklusif yang memberi ruang bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor digital untuk terus berkembang.

    Tonton juga video “AHY Menghadap Prabowo di Istana, Bahas Tanggul Laut Pantura Jawa” di sini:

    (rrd/rrd)

  • AHY Prihatin Aksi Anarkis yang Bisa Ganggu Iklim Investasi Kota

    AHY Prihatin Aksi Anarkis yang Bisa Ganggu Iklim Investasi Kota

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengaku prihatin dengan aksi anarkis yang terjadi saat gejolak demonstrasi. Ia menilai perilaku itu dapat menggerus kepercayaan investor dan merusak upaya pemerintah menarik investasi, khususnya di sektor infrastruktur perkotaan.

    “Sedih rasanya ketika kita sedang serius meyakinkan dunia bahwa iklim investasi di Indonesia sehat dan menarik, tetapi justru terjadi kehancuran akibat perilaku anarkis,” kata AHY dalam sambutannya pada acara peluncuran Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menekankan pentingnya menjaga reputasi dan stabilitas iklim investasi. Menurutnya, memulihkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan.

    “Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita harus menjaga ini semua karena membangun reputasi dan mengembalikan kepercayaan dunia terhadap iklim investasi butuh waktu dan kerja keras yang tiada henti,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan yang sama, AHY juga mengungkap peluang pembiayaan infrastruktur kota melalui skema land value capture (LVC), yakni pemanfaatan nilai tambah dari kenaikan harga tanah. Menurutnya, skema ini bisa mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Tanah semakin mahal, sudah pasti harus dimanfaatkan dengan optimal. Ada nilai tambah tanah yang bisa kita kapitalisasi sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di perkotaan,” jelasnya.

    AHY mendorong pembiayaan infrastruktur yang lebih inovatif dengan melibatkan investasi dari dalam dan luar negeri. “Harus inovatif, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk investasi dari dalam dan luar negeri,” tegasnya.

    Tonton juga video “AHY Soroti Banjir di Bali dan NTT: Segera Lakukan Penanganan Cepat” di sini:

    (rrd/rrd)

  • Strategi BRIN Bangun Ekosistem Satelit Nasional di Tengah Gempuran Starlink

    Strategi BRIN Bangun Ekosistem Satelit Nasional di Tengah Gempuran Starlink

    Cape Canaveral, Florida –

    Di tengah kehadiran konstelasi satelit global seperti Starlink yang resmi beroperasi di Indonesia sejak Mei 2024, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus menggenjot pengembangan ekosistem satelit nasional.

    Dengan misi mempercepat inklusi digital dan mendukung kemandirian teknologi antariksa, BRIN merumuskan strategi kolaboratif untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global. Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Wahyudi Hasbi, mengungkapkan langkah-langkah strategis tersebut kepada detikINET.

    Kolaborasi dengan Swasta: Fondasi Ekosistem Satelit

    BRIN memainkan peran sentral dalam membangun ekosistem satelit nasional melalui kolaborasi dengan sektor swasta seperti PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dan Telkom. Meski tidak terlibat langsung dalam proyek komersial seperti Satelit Nusantara Lima (SNL), BRIN mendukung melalui riset pendukung, seperti pengembangan antena phased-array untuk stasiun Bumi, penelitian komunikasi satelit, dan studi mitigasi interferensi.

    “Kami menyiapkan SDM, infrastruktur, dan kegiatan riset sesuai kebutuhan industri. BRIN terbuka untuk kolaborasi, termasuk penggunaan fasilitas uji dan integrasi satelit yang kami miliki,” ujar pria kelahiran Biak ini, saat bertemu di acara peluncuran Satelit Nusantara Lima di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat.

    Kolaborasi ini juga mencakup pengembangan Satelit Konstelasi Nusantara, sebuah program satelit nasional multimisi untuk observasi bumi, pengawasan maritim, dan komunikasi. Dengan pengalaman mengoperasikan tiga satelit LEO (LAPAN-A1, A2, dan A3) yang masih aktif, BRIN kini tengah merancang konstelasi satelit LEO baru untuk mendukung pembangunan nasional dan industri dalam negeri.

    “Harapannya, Indonesia bisa memiliki industri manufaktur satelit sendiri dalam waktu dekat,” tambahnya.

    Wahyudi Hasbi, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN. Foto: dok pribadi

    Wahyudi menyadari membangun ekosistem satelit nasional bukan perkara mudah. Salah satu tantangan utama adalah minimnya awareness investasi di sektor antariksa, baik dari pemerintah maupun swasta.

    Tak mau berpangku tangan, BRIN coba mengatasi dengan bekerja sama dengan Bappenas dan asosiasi profesi untuk mengkampanyekan potensi space economy, yang diprediksi mencapai USD 1,8 triliun secara global pada 2035.

    “Kami fokus pada hilirisasi riset, pelatihan SDM bersama kampus dan industri, serta penyusunan kebijakan antariksa yang relevan,” jelas Wahyudi.

    Kehadiran Starlink, dengan konstelasi satelit LEO-nya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Wahyudi menegaskan bahwa layanan satelit GEO VHTS seperti SNL dan layanan NGSO global seperti Starlink dapat saling melengkapi.

    “Pemerintah perlu memastikan kepatuhan regulasi nasional, tetapi kami melihat potensi sinergi untuk memperluas konektivitas dengan memprioritaskan kapasitas nasional,” jelas peraih gelar Doktor (-Ing) dari Technische Universitat Berlin ini.

    SNL, dengan kapasitas lebih dari 160 Gbps dan teknologi Ka-band spot beam, dirancang untuk menjangkau wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), seperti menyediakan backhaul BTS/USO, akses internet sekolah, dan puskesmas. Kombinasi dengan satelit lain menjadikan Indonesia salah satu negara dengan kapasitas satelit terbesar di Asia, memperkuat posisi regionalnya.

    Persiapan Peluncuran Satelit Nusantara Lima Percobaan Ketiga di Cape Canaveral, Florida, AS Foto: Adi Fida Rahman/detikINET

    Pun begitu masih besar pekerjaan rumah yang dihadapi Indonesia. Salah satunya mengatasi kesenjangan kapasitas satelit sekitar 1 Tbps di wilayah 3T.

    Melihat persoalan itu, BRIN mendorong strategi multifaset. Jurus tersebut meliputi pembangunan satelit VHTS baru seperti SNL, pengembangan satelit LEO, optimalisasi spektrum, dan pendekatan hibrid dengan serat optik.

    “Kami juga melakukan riset untuk mitigasi interferensi dan pengelolaan spektrum agar operasional satelit lebih efisien,” ungkap Wahyudi.

    BRIN juga berkontribusi pada space situational awareness untuk memastikan keselamatan satelit di orbit. Tak sampai di situ, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan ekosistem lokal turut pula digarap.

    Upaya yang sampai saat ini BRIN membuka peluang co-development dan co-creation. Perwujudannya meliputi program magang, penggunaan fasilitas riset bersama, dan konsorsium riset dengan perguruan tinggi serta industri.

    “Kami ingin membangun SDM unggul dan memperkuat ekosistem satelit nasional melalui kegiatan Assembly-Integration-Test (AIT) di dalam negeri,” kata bapak tiga anak ini.

    Dengan strategi ini, BRIN tidak hanya berupaya menjawab tantangan persaingan global, tetapi juga membangun fondasi untuk kemandirian teknologi antariksa Indonesia.

    “Satelit seperti SNL dan rencana konstelasi LEO kami adalah langkah menuju ekosistem yang kuat, yang tidak hanya mendukung konektivitas, tetapi juga observasi bumi dan pengawasan maritim,” pungkas Wahyudi.

    (afr/rns)

  • Strategi BRIN Bangun Ekosistem Satelit Nasional di Tengah Gempuran Starlink

    Jembatan Digital Menuju Indonesia Digital 2045

    Jakarta –

    Indonesia terus melangkah menuju visi Indonesia Digital 2045, di mana transformasi digital menjadi tulang punggung kemajuan bangsa. Salah satu kunci untuk mewujudkan visi ini adalah Satelit Nusantara Lima (SNL/N5), satelit Very High Throughput Satellite (VHTS) berkapasitas lebih dari 160 Gbps yang digadang menjadi “jembatan digital” bagi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

    Satelit yang dikembangkan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) bersama Boeing ini dirancang dengan teknologi Ka-band spot beam sekitar 101 beam dan akan beroperasi dari slot orbit 113 derajat bujur timut mulai April 2026.

    Dengan masa desain lebih dari 15 tahun, SNL diharapkan mampu menyediakan akses internet berkecepatan tinggi untuk beragam kebutuhan, mulai dari backhaul BTS/USO, konektivitas sekolah dan puskesmas, hingga layanan publik di daerah yang sulit dijangkau serat optik.

    “Kapasitas besar SNL dan jangkauan spot beam-nya sangat strategis untuk memperluas akses internet di wilayah 3T. Ini mendukung percepatan dan pemerataan inklusi digital, yang menjadi pilar penting menuju Indonesia Digital 2045,” ujar Wahyudi Hasbi, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, saat berbincang dengan detikINET di sela-sela peluncuruan SNL di Cape Canaveral, Florida, AS.

    Bayangkan pelajar di pelosok Papua yang bisa mengakses pembelajaran daring, atau puskesmas di pulau terpencil yang terhubung dengan sistem kesehatan digital. SNL memungkinkan semua ini dengan menyediakan konektivitas andal melalui teknologi VSAT untuk rumah tangga dan infrastruktur telekomunikasi lainnya.

    Wahyudi Hasbi, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN. Foto: dok pribadi

    Perkuat Posisi Indonesia di Asia

    Tak hanya untuk kebutuhan domestik, SNL juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci dalam teknologi satelit di Asia. Dengan kapasitas lebih dari 160 Gbps, dikombinasikan dengan satelit Indonesia lainnya, negeri ini memiliki salah satu kapasitas satelit terbesar di kawasan.

    “Ini memperkuat posisi Indonesia dalam teknologi satelit regional, sekaligus membuka peluang untuk memberikan konektivitas bagi negara tetangga,” tambah Wahyudi.

    Keberadaan SNL juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk bersaing di panggung global, termasuk dengan konstelasi satelit seperti Starlink yang telah beroperasi di Indonesia sejak Mei 2024. Layanan satelit GEO VHTS seperti SNL dinilai dapat saling melengkapi dengan satelit LEO global, dengan prioritas pada penguatan kapasitas nasional.

    Dukungan Riset untuk Ekosistem Satelit Nasional

    Satelit Nusantara Lima Foto: PSN

    Meski SNL adalah proyek komersial PSN, BRIN turut berkontribusi melalui riset pendukung untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. “Kami tidak terlibat langsung dalam pembangunan atau operasi SNL, tetapi BRIN mendukung melalui pengembangan antena phased-array untuk stasiun bumi, penelitian komunikasi satelit, dan penguatan kebijakan antariksa nasional,” jelas alumnus Technische Universitat Berlin ini.

    BRIN juga aktif mengatasi kesenjangan kapasitas satelit di wilayah 3T melalui strategi seperti pembangunan satelit VHTS baru, optimalisasi spektrum, dan pendekatan hibrid dengan serat optik. Wahyudi menekankan bahwa kesenjangan kapasitas sekitar 1 Tbps dapat dikurangi bertahap dengan kombinasi teknologi ini.

    Lebih jauh, BRIN memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan Satelit Konstelasi Nusantara, sebuah program satelit nasional multimisi yang mencakup observasi bumi, pengawasan maritim, dan komunikasi.

    “Kami juga sedang mengembangkan satelit LEO untuk mendukung pembangunan nasional, melanjutkan pengalaman dari tiga satelit LEO sebelumnya yang masih beroperasi,” ungkap pria kelahiran Biak ini.

    Kolaborasi dengan sektor swasta seperti PSN dan Telkom, serta komunitas akademik, menjadi kunci untuk mencapai kemandirian teknologi satelit. BRIN membuka peluang co-development melalui riset bersama, pelatihan SDM, dan pemanfaatan fasilitas Assembly-Integration-Test (AIT) di dalam negeri.

    “Harapannya, dalam waktu tidak terlalu lama, Indonesia memiliki industri manufaktur satelit sendiri,” tutur Wahyudi.

    Meski penuh potensi, pengembangan infrastruktur satelit nasional tidak lepas dari tantangan, terutama soal investasi. “Awareness untuk investasi di bidang antariksa, baik dari pemerintah maupun swasta, masih perlu ditingkatkan,” kata bapak tiga anak ini.

    Untuk mengatasinya, BRIN menggiatkan kampanye tentang potensi space economy, yang diprediksi mencapai nilai global USD 1,8 triliun pada 2035, bersama Bappenas dan asosiasi profesi.

    “BRIN mengatasinya semua tantangan lewat hilirisasi riset, program pelatihan SDM dengan kampus dan industri, serta kontribusi dalam penyusunan kebijakan antariksa yang relevan,” pungkas Wahyudi.

    Halaman 2 dari 2

    Simak Video “Video: Satelit Nusantara Lima Milik Indonesia Siap Meluncur 9 September”
    [Gambas:Video 20detik]
    (afr/afr)

  • Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Dirut Ungkap Proses Bulog Jadi Badan Khusus

    Jakarta –

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani buka-bukaan perkembangan Perum Bulog akan menjadi badan di bawah Presiden. Rencana ini muncul sebulan setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden, tepatnya pada November 2024.

    Rizal memastikan pembahasan Perum Bulog menjadi badan masih terus dilakukan antara Bulog dengan pemerintah. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 125 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog.

    “Intinya kita akan kan sedang mau direvisi itu Perpres 125. Mungkin ke depan Bulog akan diharapkan jadi badan,” kata dia ditemui di Kementerian Koodinator Bidang Pangan, Jumat (12/9/2025).

    Saat ditanya kapan target realisasi rencana tersebut, Rizal mengatakan perubahan itu harus dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rizal juga enggan menanggapi terkait Bulog yang akan lepas dari Kementerian BUMN jika sudah menjadi badan sendiri.

    “Kita tergantung anggota dewan (DPR) nanti. Ya kan nanti harus persetujuan di sana. Kita ikutin aturan ada dari hasil itu bagaimana pertunjuknya,” tuturnya.

    Ia hanya berharap bahwa rencana tersebut dapar terealisasi secepatnya. “Ya kita harapkan seperti itu. Semuanya berharap as soon as possible. Kami belum berani ngomong (target) karena belum juga disidangkan,” tambahnya.

    Untuk diketahui, Perum Bulog bakal ditransformasikan menjadi sebuah badan khusus di bawah Presiden Prabowo Subianto. Bulog bakal diubah statusnya tidak lagi jadi unit usaha BUMN.

    Informasi terkait pembahasan Perum Bulog menjadi badan berawal dari unggahan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo (Tiko). Dalam story Instagramnya @tiko1973, dia mengunggah foto rapat di Kementerian PPN/Bappenas.

    Keterangan dalam unggahan tersebut, rapat itu membahas terkait tranformasi kelembagaan Bulog. Dalam rapat itu hadir juga Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rencan ini muncul pada November 2024. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan pernah mengatakan rencana tersebut telah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Atas persetujuan rapat dan izin bapak presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa. Agar Bulog karena swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain,” ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

    Eks Menteri Perdagangan itu juga menyinggung soal transformasi keuangan Bulog. Keuangan Bulog dirasa akan lebih baik bila nantinya menjadi sebuah badan khusus.

    (ada/rrd)

  • Kepala Bappenas angkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik

    Kepala Bappenas angkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) resmi mengangkat 25 anggota Forum Masyarakat Statistik (FMS) periode 2025–2026.

    Forum ini dibentuk untuk memberikan masukan, saran, dan pertimbangan strategis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait isu-isu statistik nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

    “Forum Masyarakat Statistik harus menjadi mitra strategis BPS dalam menjawab berbagai isu penting, mulai dari penghitungan angka kemiskinan hingga mengenai pertumbuhan ekonomi. Dengan data akurat dan dapat dipercaya, kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dari keterangan resmi, Jakarta, Rabu.

    Saat ini, BPS disebut sebagai lembaga statistik resmi Indonesia yang menempati peringkat kedua di Asia Tenggara dan peringkat ke-37 di dunia dalam hal pengelolaan data statistik.

    Pencapaian ini dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia untuk selalu meningkatkan kualitas data, sekaligus memperkuat kredibilitas lembaga statistik nasional di mata internasional.

    Melalui FMS, pemerintah berharap adanya sinergi lebih kuat antara pengambil kebijakan, pakar, dan masyarakat dalam mengawal penyediaan data yang akurat, inklusif, serta mudah diakses.

    Dengan begitu, lanjutnya, data statistik dapat menjadi landasan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendorong pembangunan Indonesia lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

    Anggota FMS beranggotakan 25 orang, terdiri atas perwakilan pemerintah, akademisi, praktisi, serta unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan reputasi, karya penelitian, serta kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu dan praktik statistik.

    Keberagaman latar belakang anggota forum ini diharapkan mampu memperkaya perspektif dalam menyusun rekomendasi strategis bagi BPS.

    “Tantangan kita saat ini adalah literasi statistik masyarakat. FMS diharapkan dapat membantu menjembatani pemahaman publik agar data tidak sekadar menjadi angka, tetapi bisa dimengerti dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama,” ucap Kepala Bappenas.

    Berikut struktur kepengurusan FMS masa kerja tahun 2025-2026:

    Ketua: Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si

    Wakil Ketua I: Dr. Eka Chandra Buana, SE, MA

    Wakil Ketua II: Turro S. Wongkaren, SE, MA, Ph.D

    Sekretaris: Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat

    Ketua Pokja Statistik Pertanian: Prof. Dr. Jamhari, SP, MP

    Ketua Pokja Statistik Sosial: Sudarno Sumarto, Ph.D

    Ketua Pokja Statistik Ekonomi: Prof. Arief Anshory Yusuf, SE, M.Ec, Ph.D

    Ketua Pokja Metodologi Statistik: Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si, M.Si

    Secara keseluruhan, berikut susunan anggota FMS masa kerja tahun 2025-2026:

    Perwakilan Akademisi:

    Prof. Dr. Jamhari, SP, MP Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D Prof. Dr. Anang Kurnia, S.Si, M.Si Prof. Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, M.Si Prof. Arief Anshory Yusuf, SE, M.Ec, Ph.D Prof. Sri Astuti Thamrin, S.Si, M.Stat, Ph.D Turro S. Wongkaren, SE, MA, Ph.D Dr. Agustinus Prasetyantoko Drs. Ec. Bambang Eko Afiatno, MSE, Ph.D

    Perwakilan pemerintah/lembaga:

    Dr. Eka Chandra Buana, SE, MA Dr. Ateng Hartono, SE, M.Si Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D Riza Tyas Utami Hirsam, S.E.Akt., M.Sc. Rama Gutama Notowidigdo, BS, MBA

    Perwakilan pakar:

    Dr. Rusman Heriawan, SE, M.Si Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M.Eng Dr. Ir. Pos M. Hutabarat, MA Sudarno Sumarto, Ph.D Josua Pardede, S.Si, M.Sc, MSE Prof. Dr. Sofyan Sjaf Sri Soelistyowati, MA Ary Santoso, S.Stat, M.Si, M.I.Pol Dr. Ir. Anton Hendranata, M.Si Agus Muhammad Maksum, S.Si

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas: Sertifikasi halal untuk MBG bagian dari penguatan sistem

    Bappenas: Sertifikasi halal untuk MBG bagian dari penguatan sistem

    Pemerintah tidak hanya menjamin kualitas gizi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan sertifikasi halal untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagian dari penguatan sistem.

    “Pemerintah tidak hanya menjamin kualitas gizi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayyib,” ujarnya dalam agenda penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN), dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

    Dalam kesempatan tersebut, pemerintah memastikan program MBG tak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menjamin pangan yang aman, sehat, halal, dan tayyib.

    Saat ini, tercatat 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian dari implementasi Program MBG.

    Implementasi nota kesepahaman ini memastikan 7.475 dapur layanan memiliki penyelia halal tersertifikasi dan seluruh menu bersertifikat halal melalui mekanisme sertifikasi halal. Dengan begitu, layanan gizi yang diberikan bergizi, sehat, dan sesuai kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia.

    Komitmen bersama ini dianggap menuntut integrasi dan kolaborasi seluruh kementerian/lembaga agar standar halal diterapkan secara menyeluruh.

    “Presiden telah menetapkan Program MBG sebagai proyek strategis nasional nomor satu yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Hal ini menegaskan betapa pentingnya MBG dalam membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Rachmat Pambudy.

    Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pemenuhan gizi bukan hanya tentang ketersediaan makanan bergizi, tetapi harus memenuhi aspek kehalalan yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat.

    Sinergi ini dinilai akan memperkuat kualitas gizi sekaligus memberi kepastian halal bagi layanan MBG.

    Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan turut menegaskan kerja sama antara pihaknya dengan BGN merupakan wujud amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta PP Nomor 42 Tahun 2024.

    “Selain melaksanakan amanat regulasi, nota kesepahaman ini bukti komitmen pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas. Hal ini penting karena MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian. Sertifikasi halal memastikan mutu, gizi, dan keamanan pangan tetap terjaga,” kata dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas: Ubi jalar layak didorong sebagai komoditas unggulan

    Bappenas: Ubi jalar layak didorong sebagai komoditas unggulan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan ubi jalar layak didorong sebagai komoditas unggulan.

    “Ubi jalar memiliki potensi nilai tambah yang tinggi sehingga layak didorong sebagai komoditas unggulan, tidak hanya untuk mendukung ketahanan pangan, tetapi memperkuat transformasi pangan nasional,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

    Saat meresmikan Padjadjaran Center of Sweet Potato Research and Innovation Excellence (PRAISE) di Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Rachmat Pambudy menyebutkan pengembangan ubi jalar menjadi langkah strategi tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, khususnya prioritas pengembangan pangan lokal dan nabati.

    Data Badan Pangan Nasional menunjukkan konsumsi pangan masyarakat Indonesia masih didominasi padi-padan. Pada tahun 2024, konsumsi ubi jalar hanya 3,1 kilogram (kg)/kapita/tahun, jauh di bawah konsumsi beras yang mencapai 92,1 kg/kapita/tahun.

    Padahal, ubi jalar disebut kaya serat, karbohidrat kompleks, dan memiliki indeks glikemik rendah yang baik bagi kesehatan.

    Di sisi lain, produksi ubi jalar nasional pada 2024 hanya sebesar 1,38 juta ton dan cenderung menurun berdasarkan data Kementerian Pertanian, sehingga perlu penguatan dari sisi produksi hingga konsumsi.

    Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa ubi jalar menjadi salah satu sumber karbohidrat dengan potensi luar biasa. Adapun langkah yang dilakukan saat ini oleh pemerintah menjadi awal untuk membangun pusat ubi jalar nasional yang kelak dapat berkembang menjadi pusat ubi jalar internasional.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengenal Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Kaltim, Ada Danau Jernih hingga Lukisan Purba

    Mengenal Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Kaltim, Ada Danau Jernih hingga Lukisan Purba

    Karst Sangkulirang – Mangkalihat bukan hanya luas, dengan hampir 1,9 juta hektare, ia menjadi salah satu ekosistem karst terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga menyimpan keunikan kelas dunia. Dari total 26 geosite, terdapat ratusan gua dengan lukisan dinding berusia lebih dari 40.000 tahun, bahkan disebut-sebut sebagai lukisan gua tertua di dunia.

    Selain itu, bentang kerucut karst, sistem sungai bawah tanah, danau karst seperti Nyadeng, serta kehidupan budaya Dayak Lebo menjadikan kawasan ini memenuhi tiga unsur utama geopark UNESCO yaitu geodiversity, biodiversity dan cultural diversity.Kepala Kampung Merabu, Asrani, menyebut momentum ini sebagai sejarah.

    “Pertama kali kampung kami didatangi Gubernur. Dengan adanya deklarasi ini, kami berharap mendapat dukungan untuk taman bumi. Dari hutan desa seluas 8.245 hektare, masih banyak gua yang perlu diekspos, juga kebudayaan Dayak Lebo, hingga destinasi wisata alam kami,” ujarnya.

    Proses pengusulan taman bumi ini bukan langkah baru. Sejak 2019, Pemprov Kaltim bersama Pemkab Berau dan Kutai Timur, dengan dukungan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), melakukan inventarisasi keragaman geologi dan serangkaian kajian. Hasilnya, pada 2024 kawasan Sangkulirang – Mangkalihat resmi ditetapkan sebagai situs warisan geologi nasional.

    Sebelumnya pada 2016, kawasan ini sempat diajukan sebagai calon UNESCO Global Geopark. Namun, pengakuan itu belum terwujud. Hingga kini, Indonesia tercatat memiliki 12 taman bumi yang diakui UNESCO, dengan Taman Bumi Meratus di Kalimantan Selatan sebagai lokasi terdekat dari Kaltim.

    Manajer Senior YKAN, Niel Makinuddin, menegaskan bahwa penetapan taman bumi membawa banyak implikasi positif.

    “Mulai dari pengakuan budaya, penyelamatan kawasan karst, destinasi wisata, hingga pusat penelitian. Bappenas menyebut, status Taman Bumi dapat menjawab 11 hingga 14 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan,” jelasnya.

    Niel berharap dukungan pimpinan daerah memperkuat kelembagaan pengelolaan dan mobilisasi kolaborasi multipihak.

    “Nanti setelah menjadi Taman Bumi Nasional dan memenuhi standar internasional, kita dapat mengusulkan kawasan ini menjadi UNESCO Global Geopark,” pungkasnya.

    Dengan penetapan 26 geosite di Kaltim, jalan menuju pengakuan internasional kian terbuka. Karst Sangkulirang – Mangkalihat bukan hanya warisan geologi, tapi juga warisan budaya dan sumber kesejahteraan masyarakat.

  • BPJPH sebut aspek halal sebagai prioritas dalam program MBG

    BPJPH sebut aspek halal sebagai prioritas dalam program MBG

    Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayib.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan pemerintah memprioritaskan aspek halal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Pemerintah menempatkan aspek halal sebagai prioritas. Hal ini penting karena MBG melibatkan rantai pasok panjang, dari hulu hingga penyajian,” kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Haikal mengatakan upaya ini juga selaras dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.

    “Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayib,” ujar dia.

    Sementara itu, penguatan komitmen pemerintah terkait program MBG juga dilakukan melalui kerja sama antara kementerian dan lembaga.

    Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi penyelenggaraan jaminan produk halal dalam MBG antara BPJPH dan Badan Gizi Nasional (BGN).

    “Pemenuhan gizi bukan hanya tentang ketersediaan makanan bergizi, tetapi juga harus memenuhi aspek kehalalan yang menjadi kebutuhan mayoritas masyarakat. Sinergi ini akan memperkuat kualitas gizi sekaligus memberi kepastian halal bagi layanan MBG,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana.

    Saat ini, tercatat 7.475 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi bagian dari implementasi Program MBG.

    Implementasi nota kesepahaman ini, memastikan 7.475 dapur layanan memiliki penyelia halal tersertifikasi dan seluruh menu bersertifikat halal melalui mekanisme sertifikasi halal, sehingga layanan gizi yang diberikan tidak hanya bergizi dan sehat, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan mayoritas masyarakat Indonesia.

    “Komitmen bersama ini menuntut integrasi dan kolaborasi seluruh kementerian/lembaga, agar standar halal diterapkan secara menyeluruh,” ujarnya pula.

    Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan sertifikasi halal merupakan bagian penting dari tata kelola program.

    “Sertifikasi halal MBG adalah bagian dari penguatan sistem. Pemerintah tidak hanya menjamin kualitas gizi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat. Dengan sertifikasi halal, setiap proses penyediaan MBG dipastikan memenuhi standar halal dan tayib,” kata Rachmat.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.