Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Prabowo Tetapkan Perpres Pemutakhiran RKP 2025, Sesuaikan dengan APBN

    Prabowo Tetapkan Perpres Pemutakhiran RKP 2025, Sesuaikan dengan APBN

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

    Aturan ini menegaskan perlunya penyesuaian rencana kerja tahunan pemerintah dengan ketentuan APBN 2025 yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024.

    Dalam konsideransnya, Perpres ini ditegaskan sebagai tindak lanjut Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, yang mewajibkan pemutakhiran RKP setiap tahun agar sejalan dengan kebijakan anggaran negara.

    Perpres 79/2025 menyatakan, dokumen pemutakhiran RKP menjadi bagian dari Perpres 109/2024 tentang RKP 2025 yang telah diperbarui berdasarkan APBN 2025. 

    Dalam beleidnya, pasal 2 menyebutkan bahwa pemutakhiran mencakup dua hal utama, yakni pemutakhiran narasi yang tercantum dalam Lampiran I. Kemudian, pemutakhiran matriks pembangunan yang mencakup sasaran nasional 2025, prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, hingga proyek prioritas lengkap dengan target, indikator, alokasi anggaran, dan instansi pelaksana. 

    Perpres ini menegaskan bahwa dokumen pemutakhiran RKP digunakan oleh Bappenas sebagai instrumen pengendalian pembangunan nasional. Lalu, Kementerian/Lembaga untuk melakukan perubahan rencana kerja masing-masing tahun 2025.

    Termasuk, pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah 2025.

    Perpres 79/2025 ditetapkan dan diundangkan pada 30 Juni 2025 di Jakarta, ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan tercatat dalam Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 113.

    Dengan pemutakhiran ini, pemerintah menegaskan arah pembangunan tahun 2025 tetap sejalan dengan sasaran nasional, prioritas kabinet, serta kerangka besar RPJMN 2025–2029.

  • Defisit APBN 2026 Naik Jadi 2,68 Persen, Menkeu Purbaya: Enggak Usah Takut Nasional 18 September 2025

    Defisit APBN 2026 Naik Jadi 2,68 Persen, Menkeu Purbaya: Enggak Usah Takut Nasional 18 September 2025

    Defisit APBN 2026 Naik Jadi 2,68 Persen, Menkeu Purbaya: Enggak Usah Takut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,68 persen. Purbaya memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati.
    “Jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati,” ujar Purbaya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    Menurut Purbaya, defisit APBN 2026 ini masih dalam batas aman, yakni 2-3 persen.
    Dia berpandangan, defisit APBN 2026 ini juga diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
    “Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” imbuhnya.
    Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati pelebaran defisit untuk usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
    Perubahan postur usulan APBN 2026 ini disetujui dalam rapat kerja (raker) antara Banggar, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia (BI) dengan agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-Panja dan Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU APBN TA 2026 yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
    Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, defisit APBN 2026 diusulkan naik sebesar Rp 50,3 triliun, dari senilai Rp 638,8 triliun pada RAPBN 2026 menjadi Rp 689,1 triliun pada usulan terbaru.
    “Persentase defisit terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang awalnya 2,48 persen, kini disesuaikan menjadi 2,68 persen atau ada kenaikan 0,2 persen,” ujar Said.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banggar DPR-Menkeu Sepakati RAPBN 2026, Belanja Negara Rp 3.842,7 T

    Banggar DPR-Menkeu Sepakati RAPBN 2026, Belanja Negara Rp 3.842,7 T

    Jakarta –

    Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar rapat kerja pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026. Banggar DPR dan Purbaya sepakat RAPBN 2026 dengan rincian belanja negara sebesar Rp 3.842,7 triliun dibawa ke paripurna.

    Pengambilan keputusan ini diambil saat rapat kerja di Banggar DPR RI, Jakarta, Kamis (18/9/2026). Menkeu Purbaya dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo hadir dalam rapat tersebut.

    Mulanya, empat panitia kerja RAPBN 2026 membacakan laporan kerjanya. Setelah itu, laporan keempat panja disetujui oleh Banggar DPR dan Pemerintah.

    “Apakah (laporan empat panja) dapat disetujui?” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

    “Setuju,” jawab forum

    “Pemerintah setuju? Gubernur BI? Bappenas?” tanya Said lagi.

    “Setuju,” jawab pihak pemerintah.

    Kemudian, seluruh fraksi DPR menyampaikan pandangannya. Seluruh fraksi mendukung RAPBN 2026. Kemudian, pemerintah memberikan pandangan atas RAPBN 2026 tersebut.

    Selanjutnya, Said mempertanyakan apakah RAPBN 2026 dapat disetujui untuk dibawa ke tingkat selanjutnya atau rapat paripurna. Forum pun setuju.

    “Saya ingin minta persetujuan bapak ibu sekalian, apakah hasil rapat kita hari ini dapat kita sepakati dan akan kita bawa di dalam paripurna pada tanggal 23 yang akan datang?” tanya Said meminta persetujuan.

    “Setuju,” jawab forum.

    Adapun rincian RAPBN 2026 yang disetujui adalah sebagai berikut:

    1. Pendapatan Negara Rp 3.153,6 triliun.

    Dengan rincian:

    – Penerimaan pajak Rp 2.693,7 triliun
    – Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 459,2 triliun.

    2. Belanja Negara Rp 3.842,7 triliun

    Dengan rincian:

    – Belanja Pemerintah Pusat (K/L dan non K/L) Rp 3.149,7 triliun.
    – Transfer ke Daerah Rp 693 triliun

    Defisit anggaran negara dari pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 689,1 triliun.

    Sebagai informasi, angka Belanja Negara pada RAPBN 2026 sempat direvisi oleh pemerintah saat rapat pengambilan keputusan hari ini. Pengajuan revisi postur anggaran RAPBN 2026 ini disampaikan oleh pemerintah sebelum rapat pengambilan keputusan dimulai.

    Banggar DPR RI menyetujui revisi postur anggaran RAPBN 2026 tersebut. Jika dilihat pada rincian yang ditampilkan, ada perubahan pada postur Belanja Negara dari sebelumnya Rp 3.786,5 triliun, menjadi Rp 3.842,7 triliun. Artinya ada kenaikan Rp 56,2 triliun.

    “Belanja negara yang awalnya Rp 3.786,49 triliun, dengan adanya surat dari pemerintah, belanja negara naik menjadi Rp 3,842,72 triliun. Ada kenaikan Rp 56,23 triliun,” kata Said.

    Halaman 2 dari 4

    (haf/haf)

  • Waspadai Rencana Utang Rp2,9 Triliun Pemkot, DPRD Surabaya: Jangan Ganggu Program Kerakyatan

    Waspadai Rencana Utang Rp2,9 Triliun Pemkot, DPRD Surabaya: Jangan Ganggu Program Kerakyatan

    Surabaya (beritajatim.com)– Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk mengajukan pinjaman daerah senilai Rp2,9 triliun pada 2026 menuai perhatian serius dari DPRD Surabaya.

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengorbankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

    “Iya, jadi kan sesuai dengan RPJMD yang sudah dibahas oleh teman-teman Pansus bahwa nanti di 2026 itu ada tercantum hutang. Nilainya 2,9 triliun dan sudah masuk di KUA-PPAS murni yang saat ini sedang kami pelajari,” ujar Aning saat ditemui di DPRD Surabaya, Rabu (17/9/2025).

    Aning menjelaskan, alokasi dana pinjaman tersebut sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, seperti saluran irigasi, pengendalian banjir, dan pembebasan lahan. Namun, ia menegaskan bahwa rencana tersebut belum final karena harus melalui proses konsultasi dan persetujuan pemerintah pusat.

    “Karena nilainya cukup besar, maka harus mendapat persetujuan dari Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas. Jadi saat ini DPRD bersama Pemkot masih dalam tahap konsultasi sebelum pembahasan lebih lanjut,” jelasnya.

    Menurut Aning, tren realisasi APBD beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tidak sesuai dengan target. Hal ini membuat DPRD lebih berhati-hati dalam membahas rencana penambahan utang.

    “Kalau dilihat dari tren, 2024 targetnya Rp11,3 triliun, tapi realisasinya hanya Rp10 triliun. Tahun 2025 target Rp12,3 triliun, optimisme Pemkot Rp11,6 triliun, tapi bisa jadi hanya tercapai Rp10,5 triliun,” ujarnya.

    Aning khawatir, jika pinjaman Rp2,9 triliun direalisasikan, program prioritas kerakyatan seperti pengentasan kemiskinan dan pengangguran akan terganggu karena sebagian anggaran harus dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok dan bunga utang.

    “Sekarang saja beberapa program kerakyatan sudah terkendala anggaran. Apalagi nanti kalau ada beban utang sebesar ini, bisa jadi program pengentasan kemiskinan dan pengangguran semakin sulit dijalankan,” tegasnya.

    Aning juga mengungkap tingginya angka pengangguran yang menjadi keluhan utama warga dalam reses DPRD. Menurutnya, Pemkot belum memiliki skema jelas untuk menyelesaikan masalah ini.

    “Reses kemarin keluhan soal pengangguran luar biasa banyak. Saya melihat track record Pemkot, terutama di Disnaker, belum menunjukkan pentahapan yang jelas dalam mengatasi masalah pengangguran,” ujarnya.

    Selain itu, Aning juga mengingatkan tentang kewajiban anggaran dasar atau mandatory spending yang harus dipenuhi Pemkot setiap tahun, seperti gaji pegawai, Kader Surabaya Hebat (KSH), serta anggaran pendidikan dan kesehatan. Nilainya mencapai Rp10,5 triliun.

    “Kalau melihat cash flow, ini cukup mengkhawatirkan. Mandatory spending seperti gaji, KSH, pendidikan, dan kesehatan tidak boleh sampai terganggu karena menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” jelasnya.

    Aning meminta Pemkot untuk realistis dalam merencanakan APBD 2026. Dari data KUA-PPAS, target APBD 2026 diproyeksikan turun menjadi Rp11,5 triliun, setelah dua tahun berturut-turut target sebelumnya tidak tercapai.

    “Dari sini harus hati-hati. Kalau sampai program prioritas terganggu, pelayanan publik bisa terancam, dan masyarakat yang paling dirugikan,” pungkasnya.[asg/kun]

  • Dirjen Teknodigi Mira Tayyiba sambangi Istana di tengah isu reshuffle

    Dirjen Teknodigi Mira Tayyiba sambangi Istana di tengah isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – ‎Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba terlihat menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, di tengah isu perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.

    ‎Mira Tayyiba tiba di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.16 WIB dengan pakaian setelan jas biru dan celana berwarna senada.

    Di bawah guyuran hujan deras, Mira dipayungi stafnya saat keluar dari mobil menuju kawasan Istana Kepresidenan. Belum diketahui posisi Mira dalam mengisi anggota Kabinet Merah Putih.

    Sebelumnya, Mira Tayyiba menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Komdigi dan ia berperan penting dalam mendorong transformasi digital di Indonesia.

    ‎Mira Tayyiba lahir pada 1 November 1972. Ia memulai kariernya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika.

    Pada tahun 2020, Mira menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memperkuat perannya dalam mendukung transformasi digital nasional.

    Selama menjabat sebagai Sekjen Kementerian Komdigi, Mira Tayyiba aktif mendorong pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik. Ia berupaya memastikan inovasi digital dapat diintegrasikan ke berbagai sektor pemerintahan.

    Hingga berita ini diturunkan, sejumlah tokoh yang dikabarkan, seperti mantan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Dofiri, serta Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa telah lebih dahulu tiba di Istana.

    Hujan deras yang mengguyur halaman Istana pada Rabu siang turut mewarnai suasana menjelang pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Rabu siang.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Maman Abdurrahman Dorong Transformasi UMKM Hijau – Page 3

    Maman Abdurrahman Dorong Transformasi UMKM Hijau – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti urgensi transformasi UMKM menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Isu ini menjadi pembahasan utama dalam peluncuran Buku Putih UMKM Hijau oleh Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Selasa (16/8/2025).

    Menurut Maman, meski UMKM adalah pilar utama ekonomi nasional, dampaknya terhadap lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM 2019, UMKM berkontribusi lebih dari 60% PDB, menyerap sekitar 97% tenaga kerja, dan mencakup lebih dari 99% pelaku usaha. Namun, di sisi lain, studi dari Institute for Essential Service Reform (IESR) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 66% emisi yang ada.

    Maman menjelaskan adanya realita yang berbanding terbalik ini. “Di satu sisi para pengusaha UMKM mampu menghidupi jutaan keluarga, namun di sisi lain kontribusi lingkungannya masih sangat signifikan,” ujarnya. Fakta ini, lanjutnya, menunjukkan tantangan besar bagi para pengusaha UMKM untuk mencapai keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan kelestarian lingkungan.

    Ia mencontohkan, dari 57 juta UMKM yang ada, jika diasumsikan setiap unit melibatkan minimal dua orang, maka sektor ini menghidupi sekitar 114 juta masyarakat. Besarnya jumlah ini menjadikan UMKM sebagai kontributor signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Namun, kontribusi positif ini kontras dengan dampak negatifnya pada lingkungan.

    Untuk mendorong transisi ini, Maman menekankan pentingnya peningkatan literasi lingkungan di masyarakat, serta akses pembiayaan yang lebih luas, terutama mengingat sebagian besar UMKM di Indonesia masih berada di skala mikro.

  • Banggar DPR Tolak Tambahan Anggaran OIKN Rp14,92 Triliun, Bagaimana Nasib Proyek IKN 2026?

    Banggar DPR Tolak Tambahan Anggaran OIKN Rp14,92 Triliun, Bagaimana Nasib Proyek IKN 2026?

    JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menolak usulan tambahan anggaran seluruh kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi II DPR RI. Termasuk, menolak usulan tambahan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp14,92 triliun untuk 2026.

    Hal itu dipastikan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Zulfikar Arse Sadikin usai menerima langsung Surat Putusan Banggar tertanggal 11 September 2025.

    “Ini kami dapat surat dari Banggar per tanggal 11 September 2025 terkait penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2026, delapan mitra kerja kami berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Ketua Banggar ini tidak mendapatkan tambahan apapun dari usulan tambahan yang diajukan,” ujar Zulfikar dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama seluruh mitra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 September.

    Lantas, bagaimana kelanjutan proyek IKN pada tahun depan?

    Ditemui awak media usai menghadiri Raker bersama Komisi II DPR RI, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, apabila usulan tambahan OIKN tidak disetujui, dikhawatirkan hal itu akan berdampak pada melambatnya progres konstruksi calon ibu kota baru RI.

    Untuk itu, Basuki berharap, agar Komisi II DPR RI dapat mencatat usulan tersebut guna memastikan pembangunan IKN tetap terlaksana.

    “Ya pastinya akan memengaruhi (kalau tak disetujui), progresnya bisa mundur lagi,” ucapnya.

    Sebelumnya, berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu indikatif OIKN ditetapkan sebesar Rp5,05 triliun.

    Meski begitu, pagu indikatif tersebut dinilai masih jauh untuk mencukupi pembangunan pada 2026. Pasalnya, OIKN membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk melanjutkan proyek baru di IKN.

    Basuki menegaskan, pihaknya telah menyampaikan usulan tambahan anggaran tersebut kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 4 Juli 2025 melalui Surat Kepala OIKN Nomor B.132/Kepala/Otorita IKN/VII/2025.

    “Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun, ditambah Rp16,13 triliun,” terangnya.

    Akan tetapi, usai melakukan sejumlah rapat, Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran OIKN TA 2026 sebesar Rp14,92 triliun untuk dibahas lebih lanjut ke Banggar DPR RI.

    Namun demikian, per hari ini, usulan tambahan anggaran tersebut ditolak oleh Banggar DPR RI dan OIKN tetap mendapatkan pagu anggaran definitif sebesar Rp6,26 triliun pada 2026.

  • Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Bantuan Pangan 2025 Diguyur 6 Bulan, Begini Penjelasan Bos Bapanas

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah memastikan program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) akan  berlanjut hingga akhir tahun. Dengan begitu, masa penyaluran beras bantuan pangan tahun 2025 ini akan berlangsung selama 6 bulan. 

    Sebelumnya pemerintah telah meluncurkan program bantuan pangan berupa 10 kg beras gratis ini pada Juni-Juli 2025. Bantuan ini ditargetkan kepada sekitar 18,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

    Menurut Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, penyaluran tambahan waktu penyaluran akan dilaksanakan 2 bulan dulu. 

    Terkait anggaran, Arief mengungkapkan, sumber pendanaan program tersebut sepenuhnya berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Ya sudah, berarti kan 2 bulan. Kan kemarin 4 bulan, ini 2 bulan dulu jalan. Itu sama anggarannya dari Kementerian Keuangan,” ujar Arief saat ditemui usai rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Ia menambahkan, dukungan anggaran itu tidak berarti ada tambahan baru, melainkan memanfaatkan pos anggaran yang memang sudah tersedia di Kemenkeu.

    “Dari Kementerian Keuangan, nggak ada tambahan ya, dari Kementerian Keuangan saja. Namanya BA BUN (Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara),” jelasnya.

    Seperti periode sebelumnya, daftar penerima manfaat program ini tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), serta Badan Pusat Statistik (BPS).

    “Kami berharap ada bantuan (pangan) 2 bulan lagi. Tahun lalu kan total 9 bulan, tahun ini kita rencanakan 6 bulan,” kata Arief.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kelanjutan program bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    “Bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober-November,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/9/2025).

    Airlangga menambahkan, pemerintah masih membuka opsi memperpanjang bantuan pangan beras hingga Desember 2025. Evaluasi akan dilakukan dengan menyesuaikan realisasi anggaran.

    “Nanti kami evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sekitar Rp7 triliun,” katanya.

    Berdasarkan perhitungan, anggaran bantuan pangan tersebut mengacu pada asumsi harga beras sekitar Rp18.500 per kg, termasuk biaya distribusi ke masyarakat.

    “Yang pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas arahan yang diberikan. Bantuan pangan beras ini akan berjalan mulai September hingga Desember, masing-masing 10 kilogram per bulan untuk 18,277 juta penerima. Sebagai tindak lanjut, saya menugaskan Dirut Bulog agar penyalurannya dilakukan dalam dua tahap sehingga lebih cepat terselesaikan,” ujar Arief dalam keterangannya usai  menghadiri rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kemenko Pangan, Jumat (12/9/2025).

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • DPR Kasih Anggaran Rp 8 Triliun, Ini Fokus Komdigi Tahun Depan

    DPR Kasih Anggaran Rp 8 Triliun, Ini Fokus Komdigi Tahun Depan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkap bahwa Komdigi mendapatkan pagu anggaran 2026 sebesar Rp 8 triliun.

    “Rp8 triliun, jadi tadi ini kurang lebih sama dengan pagu awal, kemudian pagu anggaran, dan ini pagu definitifnya,” kata Meutya ditemui usai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Komdigi, kata dia, akan mengikuti keputusan rapat di Banggar, karena belum ada kenaikan untuk anggaran di Kementerian yang ia pimpin.

    Meski tanpa penambahan alokasi, Komdigi tetap memprioritaskan sejumlah program strategis. Ia menyatakan Komdigi akan memanfaatkan secara optimal dana tersebut.

    “Kami patuh dan tentu kita mengatur ulang prioritas dari anggaran yang ada, agar semua program-program khususnya yang terkait dengan Astacita presiden dan juga quick wins dari Komdigi ini bisa dilakukan dengan baik,” jelas Meutya.

    Lantas, apa saja prioritas Komdigi dengan anggaran Rp8 triliun tersebut? Menkomdigi menyebut ada tiga sektor utama yang akan difokuskan.

    Pertama infrastruktur digital harus terus berjalan, konektivitas harus terus bisa dijalankan di berbagai penjuru di Indonesia.

    Kemudian yang kedua untuk pengawasan ruang digital yang lebih baik, lebih aman, lebih ramah terhadap anak-anak. Di antaranya adalah pornografi, judi online, dan sebagainya itu terus menjadi prioritas. Juga termasuk komunikasi publik.

    Selain itu, Meutya juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan ekosistem digital, termasuk mendukung pertumbuhan startup di Indonesia. “Di masa seperti ini kita memerlukan sekali juga untuk engine of growth dari startup-startup kita,” imbuhnya.

    Usul Tambahan Rp12,6 Triliun

    Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi I DPR RI pada Juli lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk tahun anggaran 2026.

    Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan bahwa berdasarkan surat bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas Nomor S-356, Komdigi memperoleh pagu indikatif 2026 sebesar Rp7,75 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri dari dana rupiah murni Rp2,9 triliun dan beberapa komponen tambahan lainnya.

    Namun, kebutuhan riil Komdigi tahun depan mencapai Rp20,36 triliun, sehingga terdapat kekurangan Rp12,6 triliun.

    “Untuk kebutuhan 2026 kami sudah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja. Kebutuhan Komdigi ini ada di angka Rp20,36 triliun. Sehingga dibutuhkan kekurangan anggaran sebesar Rp12,615 triliun,” jelas Ismail.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Kucurkan Rp 10 T untuk Jalan Daerah, Oktober Mulai Dikerjakan

    Pemerintah Kucurkan Rp 10 T untuk Jalan Daerah, Oktober Mulai Dikerjakan

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menerima alokasi anggaran program Inisiatif Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) 2025 sebesar Rp 10,21 triliun. Anggaran ini mencakup pekerjaan fisik yang dimulai tahun ini serta pemenuhan kontrak tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) pada 2026.

    Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyebut program tersebut tinggal menunggu implementasi, mengingat Inpres tersebut telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Adapun pelaksanaan Inpres akan mulai dilakukan pada Oktober mendatang.

    “Alokasinya insyaallah sekitar Rp 9 triliun secara total. Mudah-mudahan bulan Oktober,” kata Diana saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (15/9/2025).

    Sebagai informasi, alokasi anggaran IJD akan disalurkan untuk kegiatan fisik sebesar Rp 9,91 triliun yang mencakup 439 kegiatan dan dukungan teknis sebesar Rp 297 miliar. Dari alokasi tersebut, ditargetkan penanganan jalan sepanjang 1.611 kilometer (km) dan jembatan sepanjang 458 meter (m).

    Pelaksanaan IJD 2025 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap I memiliki alokasi Rp 4,34 triliun untuk membangun 781 km jalan dan 129,42 m jembatan. Tahap II mengalokasikan Rp 3,03 triliun untuk membangun 511,40 km jalan, sedangkan tahap III mengalokasikan Rp 1,62 triliun untuk membangun 282 km jalan dan 30 m jembatan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar, menjelaskan bahwa tindak lanjut pelaksanaan penanganan jalan daerah melalui Inpres No. 11 Tahun 2025 masih berproses.

    Proses tersebut mencakup penyampaian usulan penanganan ruas jalan dari pemerintah daerah (pemda) hingga terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB)

    Menteri PPN/Bappenas dan Menteri PU mengenai daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi Tahun Anggaran 2025 yang diterbitkan pada 25 Agustus 2025.

    “Daftar kegiatan yang telah ditetapkan memiliki kebutuhan alokasi anggaran Rp 10,20 triliun,” kata Roy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/9/2025).

    Tonton juga video “5G Jadi Fokus Utama Infrastruktur Kemkomdigi” di sini:

    (rrd/rrd)