Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (26/9/2025).

    Sebelumnya, berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan subsidi melalui kartu-kartu yang dikelola oleh masing-masing instansi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langkah penyederhanaan dan integrasi bantuan sosial dilakukan dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya reformasi tata kelola bansos agar lebih efektif.

    “Ini salah satu momentum kita untuk mencoba melakukan reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Sosial mendapatkan amanat untuk mengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Mengemban dua program priorotas pengentasan kemiskinan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial tidak bisa melakukannya sendiri.

    “Dalam RPJMN, kami diberi tugas sebagai pengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Tapi sekali lagi, ini juga harus bekerja sama dengan Kementerian-kementerian yang lain,” ungkapnya.

    Kartu Usaha Afirmatif sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk memanggulangi kemiskinan. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan dengan cara memberdayakan pelaku saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Melalui pengelolan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan pemberdayaan untuk menggerakkan roda perekonomian, Gus Ipul juga berharap agar masyarakat tak lagi mengalami ketergantungan atau demotifasi karena menggantungkan hidupnya kepada bansos. Dengan begitu, target pengentasan kemiskinan ekstrem 0 persen akan bisa tercapai.

    “Mari kita mengubah mindset mengikuti arahan Presiden. Bansos sementara, berdaya itu selamanya.”

  • Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Kepala Bappenas Minta BPS Jaga Kredibilitas Data

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy meminta agar Badan Pusat Statistik (BPS) terus menjaga kredibilitas data.

    Rachmat menekankan pembangunan nasional yang baik hanya bisa diwujudkan dengan data yang baik, yang dikumpulkan melalui metodologi tepat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berintegritas.

    “Hanya dengan data yang benar, maka kita bisa menghasilkan program yang benar,” ujar Rachmat dalam peringatan Hari Statistik Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (26/9/2025) malam.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar BPS bebas dari tekanan pihak mana pun, serta menyajikan data berdasarkan metodologi yang benar.

    Rachmat turut menggarisbawahi bahwa statistik merupakan “mata” bagi para pengambil kebijakan dan “telinga” bagi penyusun strategi pembangunan. Dia menekankan data bukan sekadar angka, tetapi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

    “Kami di Bappenas juga meminta kepada BPS supaya tidak hanya mencatat, tapi juga mengukur. Tidak hanya mencatat dan mengukur, tapi juga melihat dampaknya,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menekankan pentingnya integrasi data statistik dengan aspek sosial, budaya, dan kemanusiaan. Rachmat mengibaratkan dalam pembangunan rumah tidak cukup hanya rumahnya saja, tetapi juga memastikan akses jalan, fasilitas publik, dan lingkungan yang menunjang kehidupan di sekelilingnya.

    Profesor dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menegaskan bahwa statistik yang baik akan menuntun Indonesia menuju visi Indonesia Emas dalam 20 tahun mendatang.

    “Mari kita jadikan data sebagai cahaya, cahaya untuk menuntun langkah menuju Indonesia jaya. Kita bayangkan tanpa cahaya kita masuk di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itu, kalau ada statistik, ada cahaya,” tutupnya.

  • Mengenal Kapal Induk Giuseppe Garibaldi yang Seharga Satelit Satria-1

    Mengenal Kapal Induk Giuseppe Garibaldi yang Seharga Satelit Satria-1

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah tengah melakukan finalisasi untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi (C-551), yang telah dipensiunkan oleh militer Italia pada 2024. Meski demikian, peran kapal ini masih cukup vital.

    Untuk menghadirkan Giuseppe Garibaldi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberi lampu hijau guna melakukan pinjaman luar negeri dengan batas maksimal US$450 juta.

    Nilai tersebut setara belanja modal pengadaan Satelit Satria-1 pada tahap awal atau sebelum membengkak menjadi US$540 juta. Lantas seberapa hebat Giuseppe Garibaldi? 

    Giuseppe Garibaldi adalah kapal induk pertama Italia yang mampu mengoperasikan pesawat fixed-wing berjenis STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing). STOVL merupakan pesawat atau armada yang mendarat secara vertikal seperti helikopter. 

    Kapal induk ini dapat mendukung berbagai jenis helikopter untuk operasi anti-kapal selam, serangan amfibi, dan bantuan kemanusiaan. Kondisi Indonesia yang rentan terhadap bencana alam, dapat terbantu dengan hadirnya armada helikopter yang lebih dekat dengan lokasi bencana. 

    Dengan desain modular, Garibaldi dapat berfungsi sebagai kapal komando, platform operasi udara, serta pusat pengendali dan komunikasi maritim—meningkatkan efektivitas Italia dalam operasi multinasional NATO maupun tugas bantuan kemanusiaan di berbagai kawasan. 

    Kelebihan lain adalah Garibaldi efisiensi biaya operasi. Dengan displacement hanya sekitar 13.850 ton, Garibaldi jauh lebih ringan dan hemat energi dibanding supercarrier negara lain, tetapi tetap sanggup menampilkan kekuatan udara dan kemampuan proyeksi militer yang signifikan. 

    Fleksibilitasnya dalam membawa kombinasi jet tempur dan helikopter membuatnya sangat adaptif untuk berbagai skenario. Italia telah mencobanya pada operasi intensitas tinggi seperti Kosovo dan Afghanistan hingga dukungan misi evakuasi atau stabilisasi regional. 

    Kapal induk ini memiliki panjang 180.2 meter dan lebar 33.4 meter, serta dapat berjalan dengan kecepatan maksimal 30 knot (56 km/jam). Kapal induk ini juga diperkirakan dapat mengangkut 18 helikopter dengan dek penerbangan sepanjang 174 meter. 

    Selama tiga dekade bertugas, Giuseppe Garibaldi aktif mendukung berbagai operasi militer dan kemanusiaan Italia. Kapal induk ini juga berperan penting dalam membangun kredibilitas dan interoperabilitas Angkatan Laut Italia dalam koalisi internasional, menjadi kapal komando serta basis logistik untuk penugasan lintas kawasan. 

    Garibaldi membuktikan bahwa kapal induk berukuran “medium” tetap relevan untuk negara yang ingin menjaga keamanan maritim, memberikan deterrence, dan melaksanakan diplomasi militer. 

  • Jor-joran Bansos RI, Thailand, & Malaysia saat Ekonomi Sulit

    Jor-joran Bansos RI, Thailand, & Malaysia saat Ekonomi Sulit

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Thailand di bawah Perdana Menteri Anutin Charnvirakul meluncurkan paket stimulus ekonomi guna mendorong konsumsi masyarakat. Langkah ini serupa dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia yang meluncurkan kebijakan serupa untuk mendorong perekonomian.

    Melansir Bloomberg pada Selasa (23/9/2025), rencana ini diungkapkan oleh Siripong Angkasakulkiat, Wakil Pemimpin Partai Bhumjaithai konservatif. Dia mengatakan pemerintah di bawah PM baru Anutin juga akan berupaya menstabilkan nilai tukar baht. 

    Penguatan baht ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir dan menjadi mata uang dengan kinerja terbaik di Asia dalam sebulan terakhir memicu desakan agar pemerintah segera melakukan intervensi demi melindungi ekspor dan pariwisata.

    Pengumuman kebijakan dijadwalkan berlangsung pada 1–2 Oktober. Siripong menyebut rencana pemerintah mencakup pemangkasan biaya hidup dengan menghidupkan kembali program subsidi bersama (co-payment) serta menurunkan biaya energi dan transportasi.

    “Fokus kebijakan adalah pada isu ekonomi rakyat dan stimulasi pertumbuhan jangka pendek. Baht juga perlu dikelola karena terlalu kuat. Pemerintah menekankan pentingnya stabilitas mata uang,” ujarnya, dikutip Bloomberg, Selasa (23/9/2025).

    Untuk merangsang konsumsi, pemerintah akan mengaktifkan kembali skema subsidi bersama “half and half” yang sebelumnya diperkenalkan saat pandemi Covid-19. Melalui skema ini, warga Thailand akan menerima bantuan digital untuk menanggung 50% harga barang dan jasa, sementara wajib pajak akan mendapatkan subsidi hingga 60%.

    Upaya menekan biaya hidup juga mencakup pemangkasan tarif listrik mulai Januari. Selain itu, pemerintah menargetkan pemasangan panel surya berkapasitas 1.500 megawatt di komunitas lokal dalam beberapa bulan ke depan guna membantu rumah tangga mengurangi tagihan listrik.

    Dukungan terhadap konsumen yang terbebani utang rumah tangga—salah satu yang tertinggi di Asia—akan menjadi prioritas. Pemerintah berencana merestrukturisasi utang dan menyelesaikan kredit macet untuk pinjaman di bawah 1 juta baht, serta memberi akses kredit murah bagi debitur dengan rekam jejak baik.

    Paket Stimulus RI

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengumumkan delapan program dalam Paket Ekonomi: Akselerasi Program 2025 dengan total anggaran Rp16,23 triliun.

    Program yang diluncurkan pada 15 September 2025 tersebut dirancang untuk memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor strategis.

    Delapan program yang diumumkan tersebut antara lain program Magang Lulusan Perguruan Tinggi bagi 20.000 fresh graduate dengan uang saku setara UMP sekitar Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan dengan anggaran Rp198 miliar. Selain itu, pemerintah memperluas PPh 21 DTP untuk 552 ribu pekerja sektor pariwisata dengan pembebasan penuh PPh 21 selama tiga bulan senilai Rp120 miliar.

    Bantuan Pangan juga diberikan berupa 10 kilogram beras untuk 18,3 juta KPM selama dua bulan dengan anggaran Rp7 triliun. Ada pula subsidi iuran JKK dan JKM bagi 731 ribu pekerja sektor transportasi online, logistik, dan kurir dengan diskon 50 persen iuran serta manfaat hingga Rp42 juta per peserta dengan anggaran Rp36 miliar.

    Program lainnya meliputi Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi bunga KPR/KPA untuk 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp150 miliar. Selain itu, pemerintah juga menjalankan Program Padat Karya Tunai bersama Kemenhub dan KemenPU yang menyerap 609 ribu tenaga kerja untuk proyek September–Desember 2025 senilai Rp5,3 triliun.

    Program berikutnya adalah percepatan deregulasi PP28 terkait integrasi sistem RDTR digital ke OSS di 50 daerah dengan alokasi Rp175 miliar. Pemerintah juga meluncurkan Program Perkotaan Pilot Project DKI Jakarta yang berfokus pada peningkatan kualitas pemukiman serta penyediaan tempat kerja bagi pekerja gig economy, dengan dukungan dana Rp2,7 triliun dari Pemda DKI dan Kemenparekraf.

    Airlangga menegaskan bahwa program ini akan berjalan beriringan dengan reformasi struktural dan dukungan sektor swasta.

    “Menteri Keuangan juga mengusulkan adanya tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan wakil menteri keuangan, menteri investasi/ Kepala BKPM, Kepala Bappenas dan beranggotakan seluruh menteri terkait,” tandas Airlangga.

    Malaysia

    Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada 23 Juli meluncurkan serangkaian kebijakan ekonomi yang dirancang untuk meredakan tekanan biaya hidup sekaligus mendorong konsumsi.

    Melansir Straits Times, Rabu (24/9/2025), paket tersebut mencakup bantuan tunai sekali sebesar 100 ringgit atau sekitar Rp396.000 bagi seluruh warga dewasa, penurunan harga bahan bakar, dan penundaan kenaikan tarif tol.

    Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi, Anwar menegaskan bahwa seluruh warga berusia 18 tahun ke atas akan menerima bantuan tunai 100 ringgit melalui MyKad. Bantuan ini dapat dipakai untuk membeli kebutuhan pokok di lebih dari 4.100 gerai ritel mulai 31 Agustus hingga 31 Desember. Program ini diproyeksikan menjangkau 22 juta orang dengan biaya 2 miliar ringgit.

    Selain itu, Anwar mengumumkan harga bensin RON95 akan dipangkas enam sen menjadi 1,99 ringgit per liter pada akhir September. Ia menekankan harga produksi sebenarnya mencapai 2,50 ringgit per liter, namun pemerintah menanggung selisihnya.

    Kebijakan tersebut juga menjadi realisasi janji politik yang ia lontarkan hampir dua dekade lalu saat Pemilu 2008 sebagai pemimpin oposisi, ketika ia berikrar akan menurunkan harga bensin begitu menjabat perdana menteri.

    “Saya minta maaf butuh waktu lebih lama untuk menepatinya. Kini saya yakin waktunya telah tiba,” ujarnya.

    Lebih dari 18 juta pengendara diperkirakan akan mendapat manfaat dari kebijakan ini.

    Anwar menegaskan potongan harga hanya berlaku untuk warga Malaysia, sementara warga asing akan dikenai harga pasar. Paket kebijakan ini juga mencakup diskon untuk barang kebutuhan pokok dan penyaluran bantuan tunai terarah bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah.

  • Banggar DPR Tekankan Strategi Kurangi Utang, APBN 2026 Jadi Tameng Perlindungan Rakyat

    Banggar DPR Tekankan Strategi Kurangi Utang, APBN 2026 Jadi Tameng Perlindungan Rakyat

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi momentum penting untuk mengubah strategi pembangunan ekonomi nasional. Ia menyebut pemerintah bersama DPR telah sepakat meninggalkan pola debt-led growth strategy atau pertumbuhan berbasis utang, menuju revenue-based growth strategy yang lebih sehat dan berkelanjutan.

    “Badan Anggaran DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati skema penting jangka menengah. Kami menyepakati mengubah strategi pertumbuhan ekonomi berbasis utang, menjadi strategi pertumbuhan ekonomi berbasis pendapatan dalam jangka menengah. Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang untuk menuju balance budget pada APBN kita ke depan,” kata Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).

    Menurutnya, arah kebijakan baru ini akan memperkuat ketahanan fiskal sekaligus menekan beban pembiayaan negara. Ia menegaskan bahwa RAPBN 2026 bukan sekadar rancangan teknokratis, melainkan alat untuk menjaga stabilitas di tengah gejolak geopolitik, krisis iklim, hingga fluktuasi harga energi dunia.

    Dalam posturnya, RAPBN 2026 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara Rp3.842,73 triliun. Dengan demikian, defisit dipatok Rp689,15 triliun atau setara 2,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

    Dari sisi sumber penerimaan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.693,7 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp459,2 triliun. Untuk belanja, alokasi belanja kementerian/lembaga tercatat Rp1.510,5 triliun, belanja non-K/L Rp1.639,2 triliun, dan transfer ke daerah Rp692,9 triliun.

    Dalam pidatonya, Said menekankan fungsi APBN sebagai instrumen perlindungan sosial. Ia menyebut RAPBN 2026 dirancang untuk menjadi “tameng” bagi kelompok miskin dan rentan, sekaligus penggerak roda ekonomi melalui dukungan bagi UMKM, rantai logistik, pariwisata, serta revitalisasi industri dasar nasional.

    “RAPBN yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan rentan miskin. Hal ini wujud peran APBN sebagai kekuatan perlindungan sosial. Pada saat yang sama, kita juga menempatkan APBN sebagai enabler bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah,” tegasnya.

    Banggar DPR menilai postur APBN 2026 harus mampu memberi efek berganda, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga pemerataan ekonomi. Karena itu, Said menegaskan perlunya monitoring ketat dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, hingga DPR agar tata kelola fiskal berjalan transparan dan akuntabel.

    Dengan pendekatan baru yang mengutamakan pendapatan dan memperkuat fungsi APBN sebagai pelindung rakyat, Banggar DPR berharap APBN 2026 menjadi modal kebangkitan ekonomi nasional yang lebih inklusif. [beq]

  • Wakil Kepala BPKP sebut ego sektoral lemahkan tata kelola

    Wakil Kepala BPKP sebut ego sektoral lemahkan tata kelola

    Kadang-kadang muncul pernyataan, ini kewenangan kami, itu kewenangan kami, dan akhirnya hasilnya tidak kolaboratif. Prosesnya pun tidak kolaboratif,

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari mengatakan, ego sektoral melemahkan tata kelola.

    Karena itu, dia menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam pengawasan pemerintahan.

    “Kadang-kadang muncul pernyataan, ini kewenangan kami, itu kewenangan kami, dan akhirnya hasilnya tidak kolaboratif. Prosesnya pun tidak kolaboratif,” ungkap dia sebagaimana dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa.

    Agustina menyoroti hasil audit BPKP yang menemukan lemahnya sinergi lintas lembaga. Untuk mengatasi masalah tersebut, dirinya merekomendasikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) agar memasukkan fungsi pengawasan intern ke dalam kerangka pemerintahan digital.

    Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri, diminta menangani risiko integritas publik secara multidimensi, tak hanya aspek hukum.

    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diingatkan agar menerapkan audit yang terintegrasi.

    “Rancangan aturan pengawasan intern belum menyentuh pemerintah daerah (Pemda), padahal pelaksanaan program banyak dilakukan di level pemda,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia juga mengapresiasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) karena sudah mengembangkan profil risiko dalam setiap program pemerintah, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang menerapkan sistem digital pengadaan barang dan jasa.

    “Dua tahun perjalanan ini cukup baik, mereka sudah bisa menghasilkan profil risiko,” kata dia

    Wakil Kepala BPKP mengharapkan pengawasan intern ke depan tak boleh berlangsung parsial, mengingat pada hakikatnya pengawasan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

    “Kita tidak mungkin bicara semua program pemerintah hanya di pusat. Pemda dan BUMN juga punya peran besar. Karena itu, pengawasan intern pun tidak bisa sendiri-sendiri,” ucap Agustina.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dipimpin Puan Maharani, DPR Sahkan RUU APBN 2026 – Page 3

    Dipimpin Puan Maharani, DPR Sahkan RUU APBN 2026 – Page 3

    Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memaparkan hasil pembahasan RAPBN 2026 yang telah disepakati bersama pemerintah di Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026.

    Said menekankan, RAPBN 2026 bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga alat negara untuk menjaga ketahanan sosial, ekonomi, hingga pertahanan nasional.

    “RAPBN 2026 yang telah kita bahas ini akan menjadi senjata fiskal pemerintah, sekaligus sebagai alat untuk mewujudkan target-target pembangunan jangka pendek dan menengah,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, (23/9/2025).

    “RAPBN 2026 yang kita rancang sebagai alat penahan guncangan ekonomi terhadap rumah tangga miskin dan rentan miskin, sekaligus menjadi enabler bagi kebangkitan iklim usaha kecil dan menengah, rantai logistik, transportasi, pariwisata, dan kreatif,” tambahnya.

    Said merinci beberapa perubahan alokasi anggaran dari usulan awal pemerintah, di antaranya: penambahan target penerimaan cukai Rp1,7 triliun, peningkatan target PNBP dari 6 Kementerian/Lembaga sebesar Rp4,1 triliun, tambahan belanja K/L Rp12,3 triliun, penambahan program pengelolaan belanja lainnya Rp900 miliar, serta penambahan dana transfer ke daerah Rp43 triliun.

    “Badan Anggaran DPR berharap APBN 2026 menjadi modal penting bagi pemerintah memulai membalikan keadaan, memulai kebangkitan industri nasional,” tuturnya.

    Lebih lanjut, kata Said, dukungan kebijakan hilirisasi disebut akan mempercepat ekspansi industri, termasuk peluang bagi sektor pertahanan nasional di tengah ketegangan geopolitik global.

    “Keseluruhan program RAPBN 2026 kita harapkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, memberi efek berganda untuk penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan ekonomi,” ujar politisi dari PDI Perjuangan itu.

    Pada kesempatan yang sama, Said mengungkap Banggar DPR bersama pemerintah juga menyepakati perubahan strategi pertumbuhan jangka menengah, dari berbasis utang (debt led growth) menjadi berbasis pendapatan (revenue base growth).

    “Dengan demikian, pemerintah harus merumuskan peta jalan pengelolaan utang menuju balance budget pada APBN kita ke depan,” tegas Said.

    Said menuturkan, DPR akan terus melakukan pengawasan ketat bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan BPK agar tata kelola APBN 2026 berjalan dengan prinsip derisking dan good governance.

    “Kami menyadari, tidak ada karya yang sempurna, apalagi karya manusia. Akan tetapi kami terus berupaya maksimal menjawab tantangan menjadi peluang. Dengan demikian pemerintah perlu gesit, kreatif, dan inovatif memanfaatkan kekuatan fiskal pada RAPBN 2026,” tandas Said.

  • RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    RI Sepakati Pinjaman Rp7,47 Triliun untuk Beli Kapal Induk Italia

    Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia telah menyetujui plafon pinjaman luar negeri senilai US$450 juta atau sekitar Rp7,47 triliun untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi milik Italia yang sudah dipensiunkan. 

    Melansir pemberitaan Turkiye Today pada Selasa (23/9/2025), langkah ini menjadi sinyal paling konkret Indonesia dalam membangun kemampuan operasi penerbangan kapal induk.

    Persetujuan tersebut tertuang dalam surat Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tertanggal 29 Agustus 2025. 

    Selain untuk kapal induk, alokasi tambahan juga disiapkan hingga US$250 juta untuk helikopter angkut dan US$300 juta untuk helikopter utilitas.

    Pendanaan akuisisi bisa diperoleh melalui lembaga kredit ekspor, kreditur bilateral, maupun pemberi pinjaman swasta sehingga memberi fleksibilitas bagi Indonesia dalam menyusun skema pembiayaan. 

    Kapal Giuseppe Garibaldi yang dipensiunkan Italia pada Oktober 2024 setelah hampir 40 tahun beroperasi ini akan menjadi tonggak masuknya Indonesia ke era operasi kapal induk dalam kerangka program Minimum Essential Force (MEF).

    Perusahaan galangan kapal Italia, Fincantieri, telah menyampaikan proposal resmi pada Juli 2025 saat kunjungan delegasi Indonesia ke Roma. Presentasi tersebut mencakup empat area utama untuk konversi kapal menjadi kapal induk nirawak (drone carrier), meski rincian modifikasi, jadwal, dan biaya final belum diungkap.

    “Kapal ini dalam kondisi baik dan bisa beroperasi 15–20 tahun ke depan,” ujar perwakilan Fincantieri dalam ajang Indodefence 2025 di Jakarta, ketika rencana akuisisi pertama kali mencuat ke publik.

    Kapal Giuseppe Garibaldi memiliki rekam jejak panjang dalam operasi militer. Diluncurkan pada 1985 sebagai kapal induk penuh pertama Italia, kapal sepanjang 180 meter itu terlibat dalam sejumlah misi NATO, termasuk Operation Allied Force di Kosovo pada 1999 dan Operation Unified Protector di Libya pada 2011, dengan lebih dari 1.200 jam terbang tercatat.

    Kapal ini dilengkapi dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan tanjakan ski-jump 4 derajat dan mampu menampung hingga 18 pesawat tergantung konfigurasi. Sepanjang masa operasinya, Garibaldi mengoperasikan jet tempur AV-8B Harrier II serta sejumlah helikopter, termasuk SH-3D dan AW101.

    Ambisi Indonesia mengoperasikan kapal induk selaras dengan kemitraan pertahanan yang kian erat bersama Turki. Indonesia telah meneken perjanjian dengan produsen Baykar asal Turki dan perusahaan lokal Republikorp untuk pengadaan 60 drone maritim Bayraktar TB3 serta 9 UAV Akinci.

    Dalam pameran Indodefence 2025, Republikorp menampilkan model konsep kapal induk dengan desain dua pulau (dual-island) sekaligus maket drone buatan Turki.

    Drone Bayraktar TB3 sendiri sudah mencatat lebih dari 100 sortie dari kapal TCG Anadolu milik Turki, termasuk misi bersenjata, yang menunjukkan kompatibilitas dengan dek ski-jump seperti milik Giuseppe Garibaldi.

  • Purbaya belum bahas rencana kenaikan gaji ASN 2025

    Purbaya belum bahas rencana kenaikan gaji ASN 2025

    Sepertinya belum (dihitung),

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum membahas rencana kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri, dan pejabat negara tahun 2025 sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

    “Sepertinya belum (dihitung),” ujar Purbaya saat dikonfirmasi oleh wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin.

    Ia sempat bergurau mengenai rencana ini mengingat dirinya juga termasuk salah satu target yang akan menerima kenaikan gaji.

    Namun, saat dikonfirmasi kembali, Purbaya menyatakan bakal menyampaikan informasi lebih lanjut ketika detail kenaikan gaji sudah selesai dihitung oleh Kementerian Keuangan.

    “Nanti kami kasih tau,” kata Purbaya.

    Perpres 79/2025 membahas soal Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Perpres ini diundangkan di Jakarta pada 30 Juni 2025 dan mulai berlaku sejak tanggal tersebut.

    Dokumen itu digunakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

    Dokumen juga digunakan oleh menteri atau kepala lembaga lainnya untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2025, serta digunakan pula oleh pemerintah daerah sebagai pedoman pelaksanaan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah tahun 2025.

    Terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang menjadi sorotan utama perubahan dalam pemutakhiran RKP Tahun 2025 pada Perpres 79/2025 . Kedelapan program tersebut, yakni:

    Dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat itu, terdapat perubahan utama dan perluasan cakupan pada sejumlah poin, yaitu menyangkut kenaikan gaji dan pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN).

    Mengutip media Media Komunitas Perpajakan Indonesia Ortax.org, “optimalisasi penerimaan negara” yang sebelumnya termuat pada Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang RKP Tahun 2025, diperjelas dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan target peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23 persen.

    Selain itu, perluasan cakupan golongan yang menerima kenaikan gaji dari yang sebelumnya hanya ditujukan untuk ASN (guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh), menjadi diperluas sehingga mencakup pula TNI/Polri dan pejabat negara.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggota Komisi XII DPR minta PLN perkuat tanggung jawab sosial

    Anggota Komisi XII DPR minta PLN perkuat tanggung jawab sosial

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui meminta PT PLN (Persero) memperkuat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) agar masyarakat di sekitar pembangkit merasakan manfaat nyata, bukan sekadar kontribusi pada ketahanan energi.

    “PLN tidak boleh hanya bicara soal energi dan ekonomi makro. Warga sekitar operasi harus merasakan dampak positif melalui program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan pelestarian lingkungan,” kata Alfons berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

    Ia menegaskan TJSL harus menjadi bagian integral dari operasi PLN. Program tersebut perlu diarahkan pada pemberdayaan UMKM lokal di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata; pelatihan keterampilan tenaga kerja muda; pengelolaan limbah dan rehabilitasi ekosistem pesisir; serta penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Alfons juga menekankan pelaksanaan TJSL harus transparan, terukur, dan berkelanjutan.

    “Komisi XII DPR RI akan mendorong agar PLN memiliki peta jalan TJSL yang jelas. Evaluasi TJSL bahkan perlu menjadi syarat perpanjangan izin operasional pembangkit ke depan,” ujarnya.

    Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas pembangkit listrik nasional pada 2024–2025 mencapai 100,6 gigawatt (GW). Dari total tersebut, sekitar 85 persen masih berasal dari pembangkit berbasis fosil, sedangkan 15 persen sisanya dari energi baru terbarukan (EBT) seperti tenaga air, panas bumi, biomassa, surya, angin, dan sampah.

    Kapasitas terpasang EBT meliputi PLTA sekitar 6–7 GW, PLTP 2,6 GW, serta gabungan biomassa, tenaga surya, angin, dan pembangkit EBT lainnya sekitar 1–2 GW. Sekitar 60 persen pembangkit PLN berada di radius kurang dari 10 kilometer dari permukiman padat penduduk.

    Laporan International Energy Agency (IEA) 2024 mencatat pembangkit berbasis fosil menyumbang 35 persen emisi karbon dioksida sektor energi Indonesia.

    Sementara itu, studi Bappenas 2023 menunjukkan daerah dengan pembangkit memang mencatat pertumbuhan ekonomi 1,2–1,5 persen lebih tinggi, tetapi menghadapi risiko kesehatan dan polusi udara hingga 15–20 persen lebih besar.

    Alfons menilai, dengan skema TJSL yang kuat, dana CSR sektor kelistrikan dapat lebih efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung agenda transisi energi nasional dan target penurunan emisi.

    “PLN harus hadir sebagai mitra pembangunan. TJSL adalah jembatan untuk memastikan pembangunan energi berjalan inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.