Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL

    Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL

    Hadiri Rakortas Tingkat Menteri, Mendagri Uraikan Peran Pemda dalam Pelaksanaan PSEL
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menguraikan peran yang dapat dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung pelaksanaan program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
    Peran tersebut salah satunya adalah menyediakan lahan tanpa biaya untuk pembangunan dan operasional PSEL.
    “Yang paling utama adalah bagaimana membentuk
    collection system
    , mulai dari membuat bak-bak sampah di masyarakat, setelah itu dikoleksi dengan sistem transportasi dibawa sampai dengan TPA,” ujar Tito dalam keterangan resminya, Jumat (3/10/2025).
    Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri dengan agenda Persiapan Implementasi PSEL di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
    Rakortas ini dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
    Dalam kesempatan itu, Tito menjelaskan bahwa ketika sampah yang telah terkumpul dialihkan ke tempat pembuangan akhir (TPA), pemda juga perlu memastikan ketersediaan lahan untuk alat insinerator sampah.
    Dalam konteks ini, pemda perlu menyosialisasikan dengan baik kepada masyarakat mengenai fungsi alat tersebut agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang dijalankan.
    Tito menyebut, program PSEL merupakan peluang yang perlu disambut baik oleh pemda. Pasalnya, program ini akan membantu pemda mengurangi sampah sekaligus menghasilkan energi listrik.

    Nah
    , sehingga ini adalah
    opportunity
    . Kami sampaikan kepada teman-teman kepala daerah
    opportunity
    yang diberikan pemerintah untuk diselesaikan,” katanya.
    Untuk mendukung kesuksesan program PSEL, Tito akan menugaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud untuk mengawal langsung program tersebut.
    Nantinya, mereka akan memperkuat kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), khususnya dalam memastikan kesiapan sejumlah pemda untuk mendukung PSEL.
    Dalam rakortas tersebut, Tito juga membeberkan transformasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah di Indonesia.
    Semula, banyak pihak menerapkan strategi dari hilir ke hulu, kemudian mulai berubah dari hulu ke hilir.
    Dengan kata lain, volume timbunan sampah yang awalnya bermuara di TPA diubah menjadi seminimal mungkin sampai di TPA melalui proses
    reduce, reuse,
    dan
    recycle
    (3R) oleh masyarakat.
    “Dengan berbasis hulu (ke hilir) ini, sampah berkurang (dan) sampai ke TPA itu sedikit,” tegas Tito.
    Dalam rakortas tersebut juga hadir Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aminuddin Ma’ruf, serta para pejabat kementerian/lembaga terkait lainnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi Menjadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, 259 Ribu Warga Terdaftar

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Banyuwangi, Jawa Timur, kini menjadi sorotan nasional setelah berhasil terpilih sebagai daerah pilot project digitalisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat.

    Sejak dimulainya uji coba pendaftaran bansos pada 18 September 2025, jumlah warga yang terdaftar melalui portal perlindungan sosial (Perlinsos) telah mencapai 259 ribu orang. Ini menjadi pencapaian signifikan yang mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengungkapkan bahwa digitalisasi bansos merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

    “Kami sudah melihat sendiri bagaimana progresnya. Sudah lancar, lebih dari target progres yang ditetapkan. Tidak salah kami pilih Banyuwangi sebagai pilot project. Selain karena infrastruktur digitalisasi sudah memadai, pemerintahannya terbiasa dengan sistem digital,” jelas Gus Ipul saat kunjungan ke Banyuwangi pada Kamis, 2 Oktober 2025.

    Selain Gus Ipul, rombongan yang turut hadir dalam kunjungan ini meliputi Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Luhut B Panjaitan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, Wakil Menteri Bappenas Febrian A Ruddyard, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan 20 lembaga negara lainnya.

    Kunjungan tersebut bertujuan untuk mematangkan implementasi program bansos digital di Banyuwangi, sekaligus mengevaluasi proses pendaftaran yang sudah berjalan.

    Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Dusun Suko Sumbermanis di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Di sana, para pejabat mengamati langsung proses pendaftaran bansos yang berlangsung cepat dan mudah. Gus Ipul menambahkan, “Kami uji coba di Desa Gombengsari, orang daftar sebentar langsung bisa masuk. Dua menit prosesnya selesai.”

    Pemkab Banyuwangi juga mendapat apresiasi karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendaftaran. Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lurah, operator desa, Kepala Desa, hingga Dasawisma ikut berperan sebagai agen Perlinsos. Dengan cara ini, diharapkan lebih banyak warga yang mendapatkan kesempatan untuk mendaftar dan menerima bantuan sosial.

    Mensos Saifullah Yusuf saat di Banyuwangi

    Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut baik apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. “Kami berkomitmen untuk menyukseskan setiap program prioritas pemerintah pusat, termasuk pelaksanaan bansos digital,” ujar Ipuk.

    Ia juga menambahkan bahwa jika program ini berhasil, masyarakat akan sangat diuntungkan karena bansos dapat disalurkan dengan lebih tepat sasaran dan akuntabilitas yang terjaga.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Banyuwangi dipilih sebagai lokasi uji coba karena komitmen tinggi dari pemimpinnya. “Dan karena ini bisa dipastikan Insyaallah berhasil maka bisa menginspirasi daerah lain. Kami berharap Ibu Bupati berbagi pengalaman ke daerah, nanti kami undang ke Kemendagri,” kata Bima Arya.

    Program digitalisasi bansos ini juga melibatkan Kementerian PAN-RB dalam upaya kolaborasi antar kementerian dan lembaga, serta daerah, untuk menciptakan satu data terpadu dalam rangka memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Wamen PANRB Purwadi Arianto menjelaskan,

    “Kami berusaha mengkolaborasikan peran masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah dalam rangka satu data untuk aplikasi transformasi digital.”

    Dengan data yang terkumpul, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengelola dan mengolahnya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial di masa depan. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya program ini untuk memodernisasi pemutahiran dan pengelolaan data sosial. [les/suf]

  • Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Lengkap dengan Penerimanya

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025, Lengkap dengan Penerimanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih akan memberikan bantuan sosial (bansos) yang dicairkan pada bulan Oktober 2025.

    Bansos tersebut diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat di tengah gejolak ekonomi yang tidak pasti.

    Beberapa bansos yang kembali disalurkan untuk Oktober 2025 adalah sebagai berikut.

    Daftar Bansos Cair Oktober 2025

    1. PKH

    Saat ini, pencairan bansos PKH sudah memasuki tahap keempat untuk bulan Oktober-November 2025.

    Pencairan program PKH dilakukan setiap tahun, yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu agar dapat meningkatkan kualitas hidup. Berikut adalah besaran bantuan yang diterima per tahun:

    – Anak usia dini (0-6 tahun) dan ibu hamil: Rp3.000.000
    – Siswa SD: Rp900.000
    – Siswa SMP: Rp1.500.000
    – Siswa SMA: Rp2.000.000
    – Lansia dan penyandang disabilitas: Rp2.400.000

    2. Program Sembako (BPNT)

    Pemerintah memberikan bantuan sembako senilai Rp220.000 per bulan bagi keluarga miskin yang masuk dalam data DTSEN. Bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo elektronik yang bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pokok.

    Namun, pencairan BPNT dilakukan langsung dalam tiga bulan. Sehingga penerima manfaat akan mendapat uang tunai dengan total Rp600.000.

    3. Beras 10 kg dan Minyak Goreng 2 liter

    Presiden Prabowo Subianto resmi memperpanjang bantuan pangan berupa beras 10 kilogram untuk periode Oktober—November 2025.

    Selain beras 10 kilogram, juga direncakan akan ditambahkan pula dengan minyak goreng 2 liter setiap bulannya.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah bersiap untuk program prorakyat tersebut dan ditargetkan pada Oktober akan mulai dijalankan. Dia memastikan paket bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng berkualitas baik.

    Adapun, bantuan pangan beras dua bulan Oktober dan November itu diberikan dalam bentuk beras 10 kilogram untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    “Kemarin dalam dinamikanya ada usulan dari Ketua Banggar DPR, untuk tambahan 2 liter minyak goreng. Kami siapkan yang baik buat masyarakat kita,” kata Arief dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, penerima manfaat bantuan pangan 10 kilogram beras ini akan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Bappenas, Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

    4. KKS

    KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera juga akan diberikan oleh pemerintah untuk bulan Oktober 2025.

    Bansos ini diberikan khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang mencairannya dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara.

    Cek Daftar Penerima Bansos dan Syarat Mendapatkannya…

  • NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    NFA Luncurkan Bantuan Pangan Fortifikasi

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 

    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.

    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 

    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.

    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 

    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.

    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.

    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 

    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 

    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 

    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 

    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.

    Bogor: Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan dan gizi dengan intervensi yang menyasar masyarakat rentan rawan pangan melalui bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi. Bantuan pangan ini sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat.
     
    Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan, bantuan berupa beras fortifikasi ini menyasar keluarga kriteria tertentu. 
     
    “Sebenarnya bantuan pangan sudah ada melalui bantuan pangan beras yang ada di Bulog. Tetapi, bantuan pangan yang menggunakan beras fortifikasi, ya baru kita kerjakan hari ini,” kata Arief dalam peluncuran bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi tahun 2025 di Kantor Kecamatan Pamijahan, Bogor.

    Peluncuran bantuan beras fortifikasi ini rintisan yang diinisiasi Badan Pangan Nasional bersama stakeholder terkait. Beras fortifikasi memiliki kandungan zat besi, seng, asam folat, Vitamin B1 dan Vitamin B12.
     
    “Kita harapkan selanjutnya program ini bisa diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia karena sangat membantu pemberian nutrisi tambahan. Kemudian jika program Makan Bergizi Gratis juga bisa mendapatkan fortifikasi, ini akan sangat baik,” kata Arief. 
     
    Menurut Arief, pemberian beras fortifikasi dengan menyasar masyarakat tertentu di daerah rentan rawan pangan memiliki tujuan spesifik yang selaras dengan semangat penurunan stunting sesuai Perpres 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 
     
    “Ini juga mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting karena memang kita berharap masyarakat penerima tentunya akan meningkat kualitas pangan dan gizinya melalui bantuan ini”, ujar Arief.
     
    Selain itu, program ini juga menjadi bagian strategis pembangunan ketahanan pangan nasional dalam RPJMN 2025-2029 dan merupakan inisiatif penting untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana diarahkan Presiden Prabowo Subianto. 
     
    Untuk memastikan mutu dan kualitas beras yang dihasilkan, telah ditetapkan standar kernel beras fortifikasi melalui SNI 9314:2024 dan standar beras fortifikasi melalui SNI 9372:2025 sebagai acuan mutu dan keamanan beras fortifikasi di Indonesia yang perumusannya digawangi oleh Badan Pangan Nasional.
     
    Country Director GAIN Indonesia, Agnes Malipu, menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional dan seluruh pihak terkait, dan berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 
     
    “Melalui kolaborasi ini, diharapkan program bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta harapan kami bisa menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain”, terang Agnes.
     
    Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kabupaten Bogor sebagai lokus dan peluncuran program ini. Menurutnya, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat perbaikan gizi masyarakat. 
     
    “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari Badan Pangan Nasional sebagai bentuk nyata komitmen bersama dalam menghadirkan solusi atas tantangan pangan nasional. Semoga kolaborasi serupa dapat diperluas kedepannya, dan ke mengingat pentingnya upaya penurunan stunting ini, ke depan akan direncanakan membeli beras fortifikasi untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kami”, ujar Teuku. 
     
    Lebih lanjut, Kepala NFA mengapresiasi dukungan berbagai mitra dalam menyukseskan program ini. GAIN Indonesia, KAGAMA, dan Dompet Dhuafa turut berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.
     
    “Kami menyampaikan terima kasih atas sinergi lintas sektor yang terjalin. Dukungan mitra strategis sangat berarti untuk memastikan intervensi gizi mikro ini dapat berjalan efektif”, kata Arief. 
     
    Adapun bantuan beras fortifikasi ini menjadi program rintisan Badan Pangan Nasional di tahun 2025 yang menyasar 648 KK di 8 desa di wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. 
     
    Turut hadir dalam acara ini perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Kementerian Keuangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Provinsi Jabar, South-East Asia Food And Agricultural Science And Technology (SEAFAST) Center IPB.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (FZN)

  • Masih Proses Akuisisi, Kenapa Indonesia Beli Kapal Induk Garibaldi Bekas Italia

    Masih Proses Akuisisi, Kenapa Indonesia Beli Kapal Induk Garibaldi Bekas Italia

    YOGYAKARTA – Pemerintah Indonesia saat ini sedang merampungkan proses akuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi (c-511) yang telah dipensiunkan oleh militer Italia pada 2024. Jika proses ini rampung, TNI Angkatan Laut (AL) akan mendapat armada baru untuk menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Lantas, kenapa Indonesia beli bekas kapal induk Garibaldi dari Italia? Untuk mengetahuinya, mari simak artikel di bawah ini.

    Kenapa Indonesia Beli Kapal Induk Garibaldi Bekas Italia?

    Menurut laporan Zona Militar pada 19 September 2025, Indonesia resmi mengambil langkah untuk mengakuisisi kapal induk Italia yang telah dipensiunkan, ITS Giuseppe Garibaldi.

    Langkah ini ditandai dengan persetujuan rencana pembiayaan yang menggabungkan akuisisi kapal induk dengan pengadaan helikopter baru. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memberikan izin penggunaan pinjaman luar negeri dengan plafon hingga 450 juta dolar AS untuk kapal induk, 250 juta dolar AS untuk helikopter angkut baru, serta 300 juta dolar AS untuk helikopter utilitas, dikutip dari laman Army Recognition.

    Alokasi dana tersebut dikukuhkan melalui surat bertanggal 29 Agustus 2025 dari Menteri Rachmat Pambudy kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Surat tersebut juga memasukkan ketiga proyek ke dalam daftar prioritas yang berhak mendapatkan pendanaan internasional.

    Pinjaman dapat bersumber dari lembaga kredit ekspor, kreditur bilateral, maupun pemberi pinjaman swasta, sehingga memberikan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan.

    Meski tidak disebutkan secara langsung bahwa helikopter akan dioperasikan dari kapal induk, dokumen perencanaan menunjukkan potensi penggunaan tersebut jika proses transfer terealisasi.

    Proposal yang diajukan kepada Indonesia pada 2025 mencakup adaptasi kapal induk Garibaldi untuk mendukung operasional helikopter dan drone tempur (UAV). Pada ajang Indodefence 2025, sebuah perusahaan lokal bahkan menampilkan model konsep kapal dengan dua island serta model UAV Turki Bayraktar TB3, yang memang diminati Indonesia.

    Industri pertahanan dalam negeri telah menandatangani kesepakatan dengan Baykar dan Republikorp untuk memproduksi secara lokal 60 unit TB3 versi maritim serta 9 unit UAV Akinci. TB3 sendiri telah berhasil melakukan uji coba lepas landas ski-jump di kapal induk Turki Anadolu, yang menandakan kesesuaian dengan dek Garibaldi.

    Pada Juli 2025, delegasi perusahaan Italia Fincantieri datang ke Jakarta membawa pakar, termasuk mantan komandan kapal dan insinyur, untuk mempresentasikan empat area utama pekerjaan refit Garibaldi.

    Meski rincian mengenai modifikasi, biaya, maupun durasi pengerjaan belum dipublikasikan, diskusi tersebut sejalan dengan kerja sama Indonesia–Italia yang lebih luas. Kerja sama ini sebelumnya mencakup pengadaan dua kapal tempur multiguna PPA yang sudah diberi nama Brawijaya 320 dan Prabu Siliwangi 321.

    Persetujuan pembiayaan ini terjadi di tengah implementasi program Minimum Essential Force (MEF) dan agenda modernisasi maritim Indonesia. Paket akuisisi Garibaldi sekaligus helikopter ini diproyeksikan menjadi pusat penerbangan bergerak untuk operasi anti-kapal selam, patroli maritim, bantuan bencana, hingga integrasi UAV. Selain itu, kapal juga berpotensi menjalankan misi non-tempur, seperti bantuan kemanusiaan dan pengawasan wilayah.

    Dalam rencana jangka panjang, TNI AL menargetkan pengoperasian sedikitnya empat kapal induk helikopter amfibi. Untuk itu, PT PAL telah mengajukan usulan pembangunan kapal serupa secara domestik dengan dukungan mitra internasional, termasuk Fincantieri dan Hyundai Heavy Industries.

    Spesifikasi Kapal Induk Garibaldi

    Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dibuat oleh galangan Fincantieri Monfalcone pada 11 Juni 1983. Kapal induk dengan bobot 14.000 ton ini dapat mengoperasikan jet tempur AV-8B Harier II dan helicopter anti-kapal selam, dikutip dari laman Marina Difesa.

    Kapal induk Garibaldi dibekali empat turbin Fiat COGAG (Combine gas turbine and gas turbine) yang mampu menghasilkan kecepatan maksimum 30 knots dan bisa menempuh jarak 13.000 km.

    Selain itu, kapal induk ini juga memiliki tiga Meriam kembar 40mm/70mm dari Oto Melara, dua peluncur torpedo, tiga tabung ILAS 3, serta sistem rudal permukaan-ke-permukaan jarak jauh kapal MBDA, serta dilengkapi dengan sistem anti-torpedo SLAT.

    Panjang Kapal Induk Garibaldi mencapai 174 m dan lebar 30,5 m. kapal ini bisa menampung 18 helikopter, seperti Agusta Sikorsky SH-3D Sea King atau Agusta Bell AB212.

    Demikian ulasan tentang Kapal Induk Garibaldi. Dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.ID.

  • Seni Tani Berperang Melawan Food Waste dari Kebun Kota

    Seni Tani Berperang Melawan Food Waste dari Kebun Kota

    Bisnis.com, JAKARTA – Di sebuah pagi cerah di kawasan Cigadung, Kota Bandung, bau tanah basah bercampur aroma ampas kopi menyergap hidung. Di tengah deretan rumah dan jalan sempit yang sibuk, sebuah lahan seluas 1.700 meter persegi menjelma menjadi kebun sayur.

    Bedengan-bedengan rapi berisi sawi, kale, selada, hingga wortel tumbuh subur. Bukan perkebunan luas seperti di pedesaan, melainkan petak-petak kecil yang hidup di tengah kepadatan kota.

    Di sinilah Seni Tani menanam harapan. Mereka bukan hanya menanam sayuran, tetapi juga menumbuhkan kesadaran baru: pangan kota bisa diproduksi, bukan sekadar dikonsumsi. Bahwa setiap helai daun dan setiap umbi yang dipetik, bisa menjadi senjata melawan krisis pangan sekaligus ancaman besar lain—food waste.

    Indonesia, menurut laporan Bappenas (2021), membuang 23–48 juta ton makanan per tahun. Angka itu setara memberi makan 61–125 juta orang, hampir setengah populasi negeri ini. FAO bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu penyumbang food waste terbesar di dunia.

    Data dan Estimasi Timbulan Sampah Makanan Tahun 2019-2023

    No.

    Tahun

    SIPSN (ribu ton)

    SIPSN dan Estimasi (ribu ton)

    1

    2019

    9.065

    22.354

    2

    2020

    8.701

    22.642

    3

    2021

    8.540

    22.666

    4

    2022

    11.688

    23.001

    5

    2023

    7.053

    23.318

    Catatan : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

    Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) 2024, diolah

    Penyebabnya berlapis. Distribusi pangan yang panjang dan tidak merata, budaya konsumsi yang serba instan, serta standar pasar yang menolak sayuran “jelek”. Wortel bercabang, tomat terlalu kecil, atau kol dengan bentuk tak sempurna kerap langsung disisihkan dari rak supermarket. Padahal, semua itu tetap layak makan.

    Di sisi lain, kota tumbuh menjadi ruang konsumsi raksasa. Lahan hijau menyusut, sementara sampah organik rumah tangga—yang lebih dari 50 persen isinya berupa sisa makanan—menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Alih-alih kembali ke tanah, sisa pangan membusuk menghasilkan gas metana, salah satu penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Lalu, siapa yang berani menantang pola ini?

    Jawaban itu datang pada 2020. Pandemi Covid-19 menjadi titik balik. Ketika distribusi pangan sempat terganggu dan fenomena panic buying terjadi di kota-kota besar, Vania Febriyantie—warga Bandung yang resah dengan keterputusan orang kota dari sumber makanannya—memutuskan bertindak.

    “Meski saya tidak kekurangan makanan saat itu, melihat berita tentang distribusi pangan yang terhenti membuat saya berpikir: bagaimana jika kita bisa menanam sendiri di kota? Bukankah ada banyak lahan tidur yang terbengkalai?” ujarnya kepada Bisnis.

    Dari keresahan itu, lahirlah Seni Tani. Mereka menghidupkan lahan tidur seluas 912 meter persegi di Arcamanik menjadi kebun pangan produktif. Lahan itu tersebar di tiga titik berbeda, sebagian milik pribadi, sebagian lagi di bawah jaringan listrik SUTT milik Pemkot Bandung. Dari sinilah gerakan dimulai: membangunkan tanah kota yang “mati” menjadi tanah yang kembali hidup.

    Empat tahun berlalu, perjalanan penuh suka duka itu terus berlanjut. Kini, di Cigadung, kebun baru berdiri. Bagi Vania dan komunitasnya, setiap jengkal tanah yang berhasil ditanami adalah perlawanan kecil melawan krisis pangan dan food waste.

    Tani Sauyunan: Bertani dengan Kebersamaan

    Seni Tani tidak berjalan sendiri. Mereka mengadopsi model Community-Supported Agriculture (CSA), atau pertanian dengan dukungan komunitas, yang diadaptasi menjadi Tani Sauyunan.

    Dalam sistem ini, anggota CSA—keluarga atau individu yang berkomitmen—membayar di muka untuk hasil panen satu musim. Skema ini memberi kepastian finansial bagi petani, tanpa harus tunduk pada fluktuasi pasar. Sebaliknya, anggota mendapatkan paket sayur segar setiap minggu, dikirim menggunakan karung daur ulang yang ditukar kembali.

    “Konsep sauyunan berarti kebersamaan. Produksi dan konsumsi pangan jadi tanggung jawab bersama. Petani tidak sendirian, konsumen juga ikut menanggung risiko dan hasil,” ujar Vania.

    Menurutnya, di balik sistem ini ada manfaat berlapis mulai dari lingkungan dengan emisi transportasi ditekan karena distribusi lokal, plastik berkurang lewat sistem tas daur ulang, dan sampah organik diolah menjadi kompos.

    Lalu, manfaat sosial dengan ada ruang gotong royong, regenerasi petani muda, dan pendidikan berkelanjutan dan ekonomi di mana pendapatan petani lebih stabil, rantai pasok dipotong, dan biaya produksi ditekan lewat ekonomi sirkular berbasis limbah.

    CSA bukan sekadar transaksi, tapi ikatan emosional. Anggota CSA terhubung lewat grup WhatsApp, berbagi resep, cerita kebun, hingga mengunjungi langsung lahan. Konsumen tahu siapa yang menanam sayur mereka, dan petani tahu siapa yang akan mengonsumsinya.

  • Gayung untuk Sepiring Nasi, Kisah Garda Pangan Melawan Sampah Makanan

    Gayung untuk Sepiring Nasi, Kisah Garda Pangan Melawan Sampah Makanan

    Bisnis.com, JAKARTA – Banyak cerita dari piring di kota besar dengan makanannya berlimpah. Restoran berlomba menampilkan menu cantik, pesta hajatan penuh meja prasmanan, dan pasar modern dengan rak yang selalu penuh. 

    Namun di balik gemerlap itu, ada jutaan ton makanan terbuang setiap tahun. Ironisnya, di lorong-lorong kota dan desa terpencil, masih banyak keluarga yang sulit sekadar makan dua kali sehari.

    Kehadiran Garda Pangan menunjukkan bahwa jurang ini bisa dijembatani. Apa yang dianggap sisa di satu tempat, bisa jadi penyelamat di tempat lain. Apa yang dianggap cacat di mata pasar, bisa jadi nutrisi penting bagi tubuh yang lapar.

    Kevin Gani dan para relawan tidak sekadar mengangkut makanan. Mereka mengubah paradigma. Bahwa setiap butir nasi, setiap potong roti, setiap sayuran yang “tidak cantik” punya nilai. Nilai gizi, nilai ekonomi, nilai moral, bahkan nilai spiritual.

    Cerita ini dimulai Kevin dari sebuah sudut di Joyoboyo, Surabaya, seorang perempuan renta menyambut kedatangan relawan Garda Pangan dengan senyum tipis. Rambutnya memutih, tubuhnya ringkih, dan hidupnya sebatang kara di sebuah gubuk reyot. Ketika relawan hendak memindahkan makanan sumbangan ke piringnya, nenek itu kebingungan. 

    Dia tidak punya piring, bahkan mangkuk sederhana pun tak ada. Akhirnya, dia meraih sebuah gayung plastik yang sudah kusam, biasanya dipakai untuk menimba air. Dari situlah makanan itu disajikan—di sebuah gayung kotor yang seharusnya bukan wadah makan.

    Bagi Kevin Gani, pengalaman itu menjadi titik balik. Dia saat itu masih seorang mahasiswa yang menjadi sukarelawan baru di Garda Pangan, sebuah komunitas yang bergerak menyelamatkan pangan berlebih. 

    “Saya kaget, ternyata di kota sebesar Surabaya masih ada orang yang makanannya sangat terbatas, bahkan piring pun tak punya,” kenangnya saat dihubungi Bisnis.

    Tak lama setelah pertemuan itu, si nenek meninggal dunia. Kisah ini membekas dan meneguhkan langkah Kevin untuk terjun lebih dalam, hingga kini dia dipercaya sebagai Ketua Yayasan Garda Pangan.

    Kisah nenek Joyoboyo hanya secuil potret dari ketidakadilan pangan di Indonesia. Di satu sisi, berjuta ton makanan terbuang setiap tahun. Di sisi lain, jutaan orang berjuang keras untuk sekadar bisa makan dua kali sehari. Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2021 memperkirakan Indonesia membuang 23–48 juta ton makanan setiap tahun dalam kurun 2000–2019. Jumlah itu setara memberi makan 61–125 juta orang, atau hampir separuh populasi negeri ini.

    Data dan Estimasi Timbulan Sampah Makanan Tahun 2019-2023

    No.

    Tahun

    SIPSN (ribu ton)

    SIPSN dan Estimasi (ribu ton)

    1

    2019

    9.065

    22.354

    2

    2020

    8.701

    22.642

    3

    2021

    8.540

    22.666

    4

    2022

    11.688

    23.001

    5

    2023

    7.053

    23.318

    Catatan : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

    Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas) 2024 (diolah)

    Lebih ironis lagi, laporan FAO (Food and Agriculture Organization) menyebutkan, 45 persen sampah rumah tangga Indonesia adalah sisa makanan. Buangan ini bukan sekadar mubazir, tetapi juga berbahaya. Ketika menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA), makanan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas ini 21 kali lebih berbahaya daripada karbon dioksida dalam memicu perubahan iklim. Pada 2005, ledakan TPA Leuwigajah, Jawa Barat, yang disebabkan akumulasi gas metana dari timbunan sampah, menewaskan lebih dari 140 jiwa.

    “Kalau dilihat, TPA-TPA di Indonesia itu sebenarnya bom waktu. Komposisi terbesar sampahnya makanan, dan itu yang paling gampang menghasilkan metana,” ujar Kevin.

    Di tengah kondisi tersebut, lahirlah Garda Pangan—sebuah inisiatif untuk menjembatani jurang besar antara surplus pangan dan kelaparan. Sejak berdiri pada 2017, mereka berkomitmen menyelamatkan makanan berlebih agar tidak masuk ke TPA, lalu menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Namanya diambil dari kata “garda”—barisan terdepan yang menjaga—dan “pangan”, yang artinya makanan. Harapannya sederhana tetapi visioner: menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan pangan sekaligus melawan kelaparan.

    Deretan Negara Penghasil Sampah Makanan Terbesar di Dunia

    Peringkat

    Negara

    Sampah Makanan Rumah Tangga

    (juta ton/tahun)

    1

    China

    108,67

    2

    India

    78,19

    3

    Pakistan

    30,75

    4

    Nigeria

    24,79

    5

    Amerika Serikat

    24,72

    6

    Brasil

    20,29

    7

    Mesir

    18,09

    8

    Indonesia

    14,73

    Sumber: UNEP Food Waste Index Report 2024

    Dari Gerakan Akar Rumput ke Jaringan Nasional

    Seiring waktu, Garda Pangan semakin dikenal sebagai pionir food bank di Indonesia. Mereka tak hanya beroperasi di Surabaya, tetapi juga menjalin kerja sama dengan komunitas di kota lain. Konsep “rescue food” yang mereka gaungkan mulai diadopsi di berbagai tempat.

    Kevin dan timnya bahkan sering diundang berbicara dalam forum internasional tentang ketahanan pangan dan keberlanjutan. Meski begitu, ia tetap rendah hati.

    “Kami ini hanya memindahkan makanan dari tempat berlebih ke tempat yang kurang. Sederhana, tapi kalau dilakukan terus, dampaknya besar,” ujarnya.

    Bagi Garda Pangan, setiap butir nasi punya makna. Karena itu, strategi utama mereka adalah food rescue—menyelamatkan makanan berlebih dari tempat-tempat yang biasanya membuangnya. Hotel, restoran, toko roti, hingga katering menjadi mitra penting. Setiap hari, relawan menjemput makanan surplus, memilahnya di food bank, lalu mendistribusikan ke komunitas yang membutuhkan.

    Makanan yang diselamatkan biasanya masih layak konsumsi: roti yang mendekati tanggal kadaluarsa, nasi kotak sisa rapat, lauk-pauk pesta, hingga buah dan sayuran segar. 

    “Kami punya standar ketat. Kalau tidak layak makan untuk kami sendiri, ya tidak kami salurkan. Keselamatan penerima tetap nomor satu,” jelas Kevin.

    Tabel Food Waste: Ini 5 makanan yang paling banyak terbuang

    Peringkat

    Jenis Makanan

    Jumlah Terbuang per Tahun

    Penyebab Utama

    1

    Roti

    ± 900.000 ton

    Kelebihan produksi & konsumsi

    2

    Kentang

    ± 750.000 ton

    Pembelian berlebihan, pembusukan, ketidaksempurnaan estetika

    3

    Susu

    ± 490.000 ton

    Kedaluwarsa, penyimpanan tidak tepat, kelebihan produksi

    4

    Pisang

    ± 190.000 ton

    Terlalu matang, cacat kosmetik

    5

    Salad & Sayuran (selada, tomat, mentimun, sayuran berdaun)

    ± 170.000 ton

    Pembusukan, pembelian berlebihan, standar kualitas pengecer

    Sumber: Waste Managed

    Prosesnya sederhana tapi rapi. Begitu makanan tiba, tim melakukan pemeriksaan kualitas: suhu, aroma, tekstur. Setelah lolos, makanan dikemas ulang dengan higienis, kemudian segera dibagikan ke panti asuhan, rumah singgah, warga marjinal, bahkan pemulung di sekitar TPA.

    Selain makanan matang, Garda Pangan juga fokus pada hasil panen yang ditolak pasar. Inilah yang mereka sebut gleaning. Relawan terjun langsung ke lahan petani, memetik sayuran atau buah yang cacat bentuk—wortel terlalu pendek, timun bengkok, atau jeruk bernoda.

    “Padahal gizinya sama, cuma penampilannya saja yang tidak sesuai standar pasar modern. Kalau dibiarkan, petani bisa rugi besar,” kata Kevin.

    Hasil gleaning ini kemudian didistribusikan ke penerima manfaat. Ada pula yang diolah menjadi produk turunan, misalnya jus atau selai, sehingga nilai jualnya kembali. Dengan cara ini, Garda Pangan bukan hanya memberi makan orang lapar, tetapi juga menyelamatkan penghasilan petani.

    Meski demikian, tidak semua makanan bisa diselamatkan. Ada yang sudah terlalu basi atau rusak. Untuk sisa-sisa ini, Garda Pangan punya pendekatan inovatif: biokonversi menggunakan larva black soldier fly (BSF), atau yang lebih dikenal sebagai maggot.

    Sisa makanan yang tidak layak konsumsi manusia diberikan ke koloni maggot. Dalam waktu singkat, larva-larva itu mengurai sisa organik menjadi biomassa. Hasilnya, dua manfaat sekaligus: maggot bisa dijadikan pakan ternak, sementara residunya menjadi pupuk organik.

    “Dengan maggot, benar-benar zero waste. Bahkan yang tadinya sampah bisa jadi sumber ekonomi baru,” ujar Kevin.

    Bagi Kevin, perjuangan pangan bukan sekadar soal logistik atau nutrisi. Ia melihatnya sebagai wujud nyata dari nilai-nilai Pancasila. “Keadilan sosial itu ya termasuk soal akses makanan. Jangan ada yang kenyang berlebihan sementara tetangganya lapar,” tegasnya.

    Karena itu, Garda Pangan selalu mengedepankan prinsip inklusif dan kolektif. Mereka percaya bahwa pangan adalah hak, bukan privilese. Dalam setiap distribusi, mereka tidak membedakan latar belakang agama, etnis, atau status sosial. Siapa yang butuh, dialah yang berhak menerima.

    Visi ini tentu ambisius, tetapi Kevin yakin langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Ia sering mengutip pepatah: “Mengurangi kelaparan bukan dimulai dari satu juta porsi, tapi dari satu porsi yang diselamatkan.”

    Garda Pangan ingin menjadi katalis, mendorong lebih banyak pihak untuk bergerak. Dari rumah tangga yang mulai menghabiskan makanan, restoran yang menyumbangkan surplus, hingga pemerintah yang membuat regulasi pro-pangan berkelanjutan.

    “Kalau semua pihak bergerak, saya percaya kita bisa menuju Indonesia tanpa lapar,” pungkas Kevin.

    Aktivitas yayasan membawanya menerima 15th SATU (Semangat Astra Terpadu Untuk) Indonesia Awards di Menara Astra, Jakarta, 29 Oktober 2024. Anugerah ini dari konglomerasi Astra International. Kevin menerima penghargaan bertaraf nasional untuk kategori lingkungan sebagai Pejuang Pangan Berkelanjutan.

  • Presiden tiba di Tanah Air usai lawatan empat negara dalam sepekan

    Presiden tiba di Tanah Air usai lawatan empat negara dalam sepekan

    ‎”Berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, kemudian PM Kanada, kemudian tadi Raja Belanda, kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelepon beliau langsung menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu sore usai melakukan lawatan empat negara, yakni Jepang, Amerika Serikat, Kanada dan Belanda dalam waktu sepekan sejak 19 September 2025.

    ‎Pesawat Garuda Indonesia-1 yang ditumpangi Presiden Prabowo mendarat di Baseops Halim Perdanakusuma, Jakarta pukul 15.35 WIB.

    ‎Kepulangan Prabowo ini disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menpora Erick Thohir, Kepala BIN Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

    ‎Diketahui, Presoiden Prabowo telah merampungkan rangkaian kunjungan luar negeri. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan lawatan kenegaraan Presiden selama sepekan ini menghasilkan komitmen investasi triliunan rupiah, hingga pengembalian puluhan ribu artefak dari Belanda.

    ‎Jepang menjadi negara pertama yang didatangi secara singkat oleh Presiden Prabowo dengan mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo Osaka 2025.


    ‎Seskab Teddy mengungkapkan berdasarkan laporan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, ajang lima tahunan tersebut telah menghasilkan komitmen investasi sebesar 23,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp380 triliun.

    ‎Kemudian di Amerika Serikat, Presiden Prabowo mendapat kehormatan untuk menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam Sidang Umum PBB, setelah Brasil dan Amerika Serikat.

    ‎Pidato yang disampaikan Presiden Prabowo di hadapan 193 negara anggota PBB tersebut, menurut Teddy, banyak mendapatkan apresiasi dan kekaguman dari para pemimpin dunia.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Hasil Kunker Prabowo: 90 Persen Bea Masuk RI ke Kanada Dihapus, Belanda Kembalikan 30.000 Artefak

    Hasil Kunker Prabowo: 90 Persen Bea Masuk RI ke Kanada Dihapus, Belanda Kembalikan 30.000 Artefak

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke empat negara selama kurang lebih satu pekan ke Jepang, Amerika Serikat (AS), Kanada dan Belanda. Kepala Negara telah bertolak ke Tanah Air dari negara terakhir yang dikunjunginya yakni Belanda. 

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa rangkaian kunjungan kenegaraan kali ini telah dimulai sejak 19 September 2025. Negara pertama yang dikunjungi Presiden kali ini adalah Jepang, di mana dia mengunjungi Paviliun Indonesia di Expo Osaka 2025. 

    Berdasarkan laporan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, terang Teddy, ajang lima tahunan tersebut mencatatkan komitmen investasi sebesar US$23,8 miliar atau sekitar Rp380 triliun.

    Negara kedua yakni AS, di mana Prabowo secara perdana menyampaikan pidato sebagai kepala negara di Sidang Majelis Umum ke-80 Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas PBB, New York. Indonesia mendapatkan giliran ketiga untuk berbicara di podium setelah Presiden Brasl Luiz Inacio Lula da Silva serta Presiden AS Donald Trump. 

    Teddu menyebut pidato Prabowo di hadapan delegasi dari 193 negara anggota PBB mendapatkan apresiasi, termasuk dari pemimpin dunia.

    “Berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat Anda bisa lihat sendiri, kemudian PM Kanada, kemudian tadi Raja Belanda, kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden,” jelasnya dalam keterangan yang disiarkan melalui media sosial resmi Setkab, Sabtu (27/9/2025). 

    Selain itu, Presiden Prabowo turut bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang menegaskan dukungan terhadap pengembangan akademi sepak bola muda Indonesia. 

    “Dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat piala dunia. Tidak mudah tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di piala dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral,” terang Teddy.

    Saat mengunjungi negara ketiga yakni Kanada, Presiden Prabowo turut menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada. Kendati tidak bermalam di negara tersebut, Prabowo berkunjung dan diterima langsung oleh Gubernur Jenderal Mary Simon, serta bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Kanada, Mark Carney. 

    “Intinya adalah 90,5% tarif barang-barang, produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada. Dan itu tentunya mendampak positif, sangat positif bagi perdagangan impor Indonesia,” papar Teddy.

    Terakhir, Prabowo mengunjungi Belanda dan diterima oleh Raja Willem-Alexander serta Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch. Pertemuan bilateral itu turut menyepakati pengembalian sekitar 30.000 benda dan artefak Jawa bersejarah, serta fosil dan dokumen milik Indonesia.

    Teddy mengatakan, barang-barang bersejarah Indonesia yang selama ini berada di kepemilikan Belanda itu akan segera dikembalikan. Menteri Kebudayaan disebut akan menyelesaikan proses pengembalian tersebut dalam beberapa hari ke depan. 

    “Prosesnya mungkin pasti cepat karena tadi Raja Belanda sudah menyepakati itu, dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama tapi Alhamdulillah berhasil disepakati tadi dan nanti akan dikembalikan ke Indonesia,” tutup Seskab berpangkat Letkol itu.

  • Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Kolaborasi Kementerian: Satukan Langkah Menuju Nol Persen Kemiskinan Ekstreme 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat pengentasan kemiskinan. Hal ini dibahas dalam Rapat Tingkat Menteri terkait Perencanaan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jumat (26/9/2025).

    Sebelumnya, berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan subsidi melalui kartu-kartu yang dikelola oleh masing-masing instansi. Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, langkah penyederhanaan dan integrasi bantuan sosial dilakukan dengan berbasis pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Terpadu (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pentingnya reformasi tata kelola bansos agar lebih efektif.

    “Ini salah satu momentum kita untuk mencoba melakukan reformasi tata kelola bansos agar lebih tepat sasaran,” ujar Gus Ipul.

    Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kementerian Sosial mendapatkan amanat untuk mengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Mengemban dua program priorotas pengentasan kemiskinan, Gus Ipul mengungkapkan bahwa Kementerian Sosial tidak bisa melakukannya sendiri.

    “Dalam RPJMN, kami diberi tugas sebagai pengampu Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha Afirmatif. Tapi sekali lagi, ini juga harus bekerja sama dengan Kementerian-kementerian yang lain,” ungkapnya.

    Kartu Usaha Afirmatif sendiri merupakan salah satu program pemerintah untuk memanggulangi kemiskinan. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan dengan cara memberdayakan pelaku saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru.

    Melalui pengelolan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran dan pemberdayaan untuk menggerakkan roda perekonomian, Gus Ipul juga berharap agar masyarakat tak lagi mengalami ketergantungan atau demotifasi karena menggantungkan hidupnya kepada bansos. Dengan begitu, target pengentasan kemiskinan ekstrem 0 persen akan bisa tercapai.

    “Mari kita mengubah mindset mengikuti arahan Presiden. Bansos sementara, berdaya itu selamanya.”