Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Bappenas

  • Program Perlindungan Sosial Bakal Dibuat Lebih Tepat Sasaran, Bagaimana Caranya?

    Program Perlindungan Sosial Bakal Dibuat Lebih Tepat Sasaran, Bagaimana Caranya?

    Jakarta –

    Pemerintah tengah menyusun Life Table atau Tabel Kehidupan Indonesia sebagai acuan untuk pelaksanaan program pengembangan masyarakat. Data tersebut nantinya akan mendukung pelaksanaan program kesehatan hingga perlindungan sosial (perlinsos) supaya lebih optimal dan tepat sasaran.

    Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani mengatakan, Tabel Kehidupan Indonesia bukan hanya sekedar data-data statistik, namun juga panduan menargetkan kebijakan secara tepat.

    Tabel Kehidupan Indonesia dibuat dengan mengacu pada data Sensus Penduduk 2020. Menurutnya, dokumen ini disusun dengan perjalanannya cukup panjang, dengan melibatkan berbagai stakeholder mulai dari akademisi, Kementerian/Lembaga (KL), serta pemerintah daerah.

    “Selama ini ketika kita proyeksikan penduduk kemarin, proyeksi penduduk 2020, 2050, kita masih menggunakan tabel kehidupan negara-negara lain. Namun sekarang kita berharap ketika kita proses terus menyempurnakan yang sudah kita jadikan ini, mudah-mudahan segera juga kita launching,” kata Cholifihani dalam acara diseminasi Tabel Kehidupan Indonesia di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Cholifihani mengatakan, Tabel Kehidupan Indonesia menjadi salah satu aspek penting untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045, yang mensyaratkan kesehatan pendidikan, dan perlindungan sosial (perlinsos) yang adaptif. Untuk membantu pemerintah mengoptimalkan program-program tersebut.

    “Pertama, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, kebijakan publik tentunya harus bertumpu berdasar pada data kependudukan yang akurat dan posisi yang tepat. Tanpa data yang baik, jalannya tentu tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

    Selain itu, Tabel Kehidupan berfungsi sebagai kompas kebijakan. Menurutnya, keberadaan Tabel Kehidupan dapat membantu memetakan pola mortalitas, pola kematian, dan usia harapan hidup. Sehingga intervensi kesehatan, pendidikan, termasuk perlinsos, yang mana di dalamnya ada jaminan sosial, itu bisa teratasi.

    “Ketiga, kita menegapkan prinsip yang kita katakan sebagai evidence-based policy. Jadi tabel kehidupan ini bisa menyediakan data-data yang membantu kalau kita menyusun kebijakan itu pasti berusaha berbasis bukti yang efektif dan efisien. Keempat, tabel kehidupan Indonesia memiliki basis ilmiah kuat,” kata dia.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengatakan, Tabel Kehidupan akan berperan besar untuk mendukung optimalisasi program layanan kesehatan hingga perlinsos seperti jaminan pensiun.

    “BPJS Kesehatan, mereka kan banyak penggunaan layanan. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan, apalagi itu jaminan pensiun. Kalau sekarang misalnya kita pensiun itu 58 tahun, sementara usia harapan hidup kita dari 0 sekitar 80 tahun, berarti ada durasi 60 ke 80. Beban dari BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan pensiun itu harus dihitung benar kalau nggak kita offset,” jelas Maliki, usai acara.

    Tidak hanya kedua program tersebut, dalam jangka panjangnya Tabel Kehidupan Indonesia juga dapat terkoneksi dengan pelaksanaan program Makan Begizi Gratis (MBG). Hal ini khususnya bagaimana meningkatkan usia harapan hidup melalui pemenuhan gizi.

    “Bagaimana meningkatkan kualitas, bagaimana meningkatkan gizi dari anak-anak itu, kan termasuk bagaimana life cost-nya untuk meningkatkan usia harapan hidup juga. Pasti akan (terkoneksi dengan MBG), tapi secara long term bisa untuk support,” ujar dia.

    Selaras dengan itu, saat ini pihaknya masih dalam tahap melakukan penyempurnaan Tabel Kehidupan Indonesia. Ia berharap, proses penggodokan Tabel Kehidupan dapat diselesaikan dalam 1-2 bulan ke depan sehingga dapat segera diimplementasikan ke program-program pemerintah.

    “Harapannya bulan Oktober ya, November, awal Desember lah (rampung dan bisa diluncurkan). Ini salah satu yang dibidik banget untuk diimplementasikan ke program,” lanjutnya.

    (kil/kil)

  • Transformasi infrastruktur Indonesia, bersiap untuk lompatan paradigma

    Transformasi infrastruktur Indonesia, bersiap untuk lompatan paradigma

    Jakarta (ANTARA) – Infrastruktur merupakan fondasi dari kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Jika dahulu istilah ini hanya identik dengan jalan raya, jembatan, dan pelabuhan, kini definisinya berkembang jauh lebih luas.

    Infrastruktur modern mencakup jaringan digital, energi terbarukan, pusat data, hingga koridor pengisian kendaraan listrik. Perubahan ini tidak bisa diabaikan oleh Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau, 270 juta penduduk, dan ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia.

    Pertanyaannya, apakah Indonesia siap melakukan lompatan paradigma dalam pembangunan infrastrukturnya, atau justru terjebak dalam pendekatan lama yang hanya berfokus pada beton dan baja?

    Menurut McKinsey, kebutuhan investasi infrastruktur global hingga 2040 mencapai 106 triliun dolar AS. Asia diperkirakan menyerap lebih dari separuhnya, terutama akibat urbanisasi cepat dan pertumbuhan ekonomi.

    Indonesia sendiri menghadapi tantangan besar. Kementerian PPN/Bappenas memperkirakan kebutuhan investasi infrastruktur nasional mencapai Rp6.445 triliun pada periode 2020–2024, sementara kemampuan pembiayaan pemerintah hanya sekitar 37 persen dari total kebutuhan tersebut.

    Artinya, terdapat kesenjangan pembiayaan sekitar Rp4.000 triliun yang harus diisi melalui partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kemitraan publik-swasta (public private partnership/PPP). Tanpa strategi inovatif, Indonesia akan kesulitan mengejar ketertinggalan.

    Pembangunan infrastruktur Indonesia dalam satu dekade terakhir memang menunjukkan kemajuan signifikan. Jalan tol sepanjang lebih dari 2 ribu kilometer berhasil dibangun sejak 2015, disertai pembangunan bandara, pelabuhan, dan bendungan.

    Fokus besar pada proyek fisik ini seharusnya dilengkapi dengan investasi pada infrastruktur modern: jaringan digital, energi bersih, dan fasilitas logistik cerdas. Faktanya, hingga kini akses internet cepat baru menjangkau sekitar 70 persen desa, dan kualitas jaringan masih timpang antarwilayah. Padahal, digitalisasi adalah tulang punggung ekonomi masa depan, terutama di era perdagangan elektronik dan kecerdasan buatan.

    Selain itu, sektor energi juga menuntut perubahan besar. Indonesia masih bergantung pada batu bara yang menyumbang lebih dari 60 persen pembangkit listrik nasional. Padahal, komitmen transisi energi menuju net zero emission pada 2060 membutuhkan investasi besar dalam energi terbarukan.

    International Energy Agency (IEA) memperkirakan Indonesia membutuhkan lebih dari 20 miliar dolar AS per tahun untuk mempercepat transisi energi. Salah satu langkah strategis adalah memperluas pembangkit listrik tenaga surya, angin, dan panas bumi, serta mengembangkan jaringan listrik pintar (smart grid) yang mampu mengintegrasikan sumber energi terbarukan dengan konsumsi masyarakat.

    Pusat data juga menjadi bagian tak terpisahkan dari infrastruktur masa depan. Lonjakan penggunaan kecerdasan buatan dan layanan digital mendorong kebutuhan kapasitas pusat data yang diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat secara global pada 2030.

    Indonesia sendiri mulai dilirik sebagai hub pusat data di Asia Tenggara, dengan investasi raksasa teknologi, seperti Google, Microsoft, dan Amazon. Namun, pusat data membutuhkan pasokan energi besar dan stabil, sehingga pengembangan sektor ini harus diiringi dengan kebijakan energi hijau agar tidak justru menambah beban karbon.

    Keterhubungan antar-sektor juga semakin nyata. Misalnya, pembangunan koridor kendaraan listrik (EV) memerlukan integrasi antara otoritas jalan tol, PLN sebagai penyedia listrik, serta perusahaan teknologi finansial untuk sistem pembayaran.

    Hingga pertengahan 2025, jumlah kendaraan listrik di Indonesia baru mencapai sekitar 100.000 unit, masih jauh dari target 13 juta unit pada 2030. Salah satu hambatannya adalah keterbatasan stasiun pengisian daya, yang baru mencapai sekitar 2.000 unit di seluruh negeri. Jika tidak ada percepatan investasi, target elektrifikasi transportasi akan sulit tercapai.

    Maka, yang dibutuhkan Indonesia bukan hanya pembangunan infrastruktur sektoral, melainkan pola pikir lintas sektor (cross-vertical thinking). Infrastruktur energi harus terhubung dengan transportasi, digital dengan sosial, serta pertanian dengan pengelolaan limbah.

    Sebagai contoh, limbah pertanian dapat diolah menjadi biogas untuk mendukung pembangkit listrik lokal. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menambah aset fisik, tetapi juga menciptakan ekosistem berkelanjutan.

    Di sinilah peran modal swasta menjadi krusial. Data menunjukkan bahwa aset infrastruktur swasta global yang dikelola melonjak dari 500 miliar dolar AS pada 2016 menjadi 1,5 triliun dolar AS pada 2024.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas Tegaskan Swasembada Beras jadi Prioritas Utama Pembangunan

    Bappenas Tegaskan Swasembada Beras jadi Prioritas Utama Pembangunan

    JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan swasembada pangan utamanya komoditas beras menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan swasembada pangan khususnya beras, di samping swasembada energi dan ketahanan air demi memperkuat kedaulatan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Jadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai perencana sudah disiapkan bahwa swasembada pangan itu menjadi prioritas utama. Dan kegiatan pokoknya itu adalah juga swasembada beras,” kata Frans mengutip Antara.

    Dia menyampaikan, pihaknya membangun sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha untuk mewujudkan swasembada beras sehingga adanya peningkatan produktivitas serta mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.

    “Swasembada pangan (yang dicanangkan) Presiden mengarahkan supaya itu dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera,” bebernya.

    Program swasembada pangan diarahkan tidak hanya menjamin kecukupan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

    Dikatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh kepastian pendapatan, meningkatkan motivasi budidaya padi, dan memperkuat keberlanjutan produksi nasional.

    “Melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 di tingkat petani,” jelasnya.

    Bappenas menegaskan pentingnya peran kolaborasi seluruh pihak termasuk kementerian, lembaga, penyuluh, serta swasta dalam mengawal keberhasilan swasembada beras melalui inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan.

    Bappenas berharap gerakan swasembada pangan mampu menjadi momentum kebangkitan petani, memastikan pangan cukup, petani sejahtera, dan bangsa semakin berdaulat di sektor pertanian.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia mampu segera mewujudkan swasembada beras usai adanya peningkatan produksi demi kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras,” kata Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (3/10).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari-November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS itu semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

  • Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Masuk List Defile Alutsista HUT ke-80 TNI

    Kapal Induk Giuseppe Garibaldi Masuk List Defile Alutsista HUT ke-80 TNI

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada HUT ke-80 TNI di Monas hari ini Minggu 5 Oktober 2025, sejumlah alutista TNI dipamerkan.

    Alat utama sistem senjata (alutsista) yang dipamerkan, digunakan dalam simulasi, atau diangkut pada suatu acara atau operasi.

    Sejumlah besar alutsista dipamerkan untuk masyarakat umum, salah satunya adalah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi.

    Kapal ini menjadi bagian dari alutsista terbaru TNI yang akan segera datang memperkuat pertahanan TNI.

    Saat ini, pemerintah masih melakukan finalisasi untuk mengakuisisi kapal induk Giuseppe Garibaldi (C-551), yang telah dipensiunkan oleh militer Italia pada 2024.

    Diberitakan Bisnis sebelumnya, untuk menghadirkan Giuseppe Garibaldi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberi lampu hijau untuk  pinjaman luar negeri dengan batas maksimal US$450 juta.

    Nilai tersebut setara belanja modal pengadaan Satelit Satria-1 pada tahap awal atau sebelum membengkak menjadi US$540 juta.

    Giuseppe Garibaldi adalah kapal induk pertama Italia yang mampu mengoperasikan pesawat fixed-wing berjenis STOVL (Short Take-Off and Vertical Landing). STOVL merupakan pesawat atau armada yang mendarat secara vertikal seperti helikopter. 

    Kapal induk ini dapat mendukung berbagai jenis helikopter untuk operasi anti-kapal selam, serangan amfibi, dan bantuan kemanusiaan.

    Dengan desain modular, Garibaldi dapat berfungsi sebagai kapal komando, platform operasi udara, serta pusat pengendali dan komunikasi maritim meningkatkan efektivitas Italia dalam operasi multinasional NATO maupun tugas bantuan kemanusiaan di berbagai kawasan. 

    Dengan displacement hanya sekitar 13.850 ton, Garibaldi jauh lebih ringan dan hemat energi dibanding supercarrier negara lain, tetapi tetap sanggup menampilkan kekuatan udara dan kemampuan proyeksi militer yang signifikan. 

    Fleksibilitasnya dalam membawa kombinasi jet tempur dan helikopter membuatnya sangat adaptif untuk berbagai skenario. Italia telah mencobanya pada operasi intensitas tinggi seperti Kosovo dan Afghanistan hingga dukungan misi evakuasi atau stabilisasi regional. 

    Kapal induk ini memiliki panjang 180.2 meter dan lebar 33.4 meter, serta dapat berjalan dengan kecepatan maksimal 30 knot (56 km/jam). Kapal induk ini juga diperkirakan dapat mengangkut 18 helikopter dengan dek penerbangan sepanjang 174 meter.  

    Berikut Alutsista terbaru TNI yang ditampilkan di HUT ke-80 TNI di Monas hari ini

    Rudal Balistik Harun
    Tank Harimau
    Meriam Pertahanan Udara 35 mm
    Manifest
    KRI Belati
    kapal Fregat Merah Putih
    Kapal Fregat TCG Istanbul Turki
    Kapal Induk Giuseppe Garibaldi
    Kapal Cepat Rudal (KCR) 70 m Turki
    KRI OPV class
    KRI Prabu Siliwangi (321) 
    Pesawat Tempur Rafale
    Drone Elang Hitam
    Pesawat T-501

  • Bappenas dorong kembangkan padi hibrida atasi produktivitas pertanian

    Bappenas dorong kembangkan padi hibrida atasi produktivitas pertanian

    Tantangan terbesar dalam padi hibrida adalah keberlanjutan minat petani untuk memproduksi, menanam, dan memanen secara konsisten dengan kualitas yang dapat diterima pasar, bukan sekadar uji coba….

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong pengembangan padi hibrida untuk mengatasi tantangan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans BM Dabukke mengungkapkan pengembangan padi hibrida sudah mulai dirintis melalui studi ke China, namun pertumbuhannya masih lambat di tingkat petani.

    “Saya ingat waktu tahun 2003, pertama sekali keinginan untuk mengembangkan padi hibrida. Dari kami kunjungi ke China, sumbernya gitu, tapi memang sampai sekarang pertumbuhannya masih agak lambat. Tetapi ada potensi untuk itu,” kata Frans menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

    Menurutnya, tantangan terbesar dalam padi hibrida adalah keberlanjutan minat petani untuk memproduksi, menanam, dan memanen secara konsisten dengan kualitas yang dapat diterima pasar, bukan sekadar uji coba sementara.

    Frans menekankan perlunya strategi mixing dalam pengembangan padi hibrida, sehingga dapat dikombinasikan dengan varietas lain sebagai tahap awal sebelum menjadi varietas unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional.

    “Memang tantangan terbesar itu kan nanti rasanya. Tapi pelan-pelan kalau sudah ada minat untuk memproduksi, menanam gitu, sementara bisa dimixinglah, untuk dicampur, bukan dioplos ya. Tapi ke depan harapan kami rasanya juga dapat diperbaiki,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan harapan agar Kementerian PPN/Bappenas bersama kementerian terkait dapat memperbaiki kualitas beras hasil panen padi hibrida, agar tidak hanya unggul dari sisi produktivitas semata.

    Produktivitas padi hibrida dapat mencapai 10 ton per hektare, namun kualitas beras seringkali menurun akibat tingkat pecah tinggi saat digiling, sehingga menyulitkan petani menjual hasil panennya.

    Kondisi tersebut juga mempersulit pengepul dalam membeli hasil gabah petani, sebab kualitas beras yang pecah tinggi menurunkan harga jual, meski gabah kering panen yang dihasilkan cukup baik.

    “Karena produktivitasnya tinggi bisa 10 ton per hektare gitu, tapi kalau begitu digiling pecahannya 20-30 persen, ya nanti petaninya juga susah menjualnya. Jadi pengepulnya juga susah nanti belinya gitu,” katanya lagi.

    Dia menegaskan bila kualitas beras dapat ditingkatkan, perkembangan padi hibrida berpeluang berlipat ganda, sehingga mendorong kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

    “Jadi GKP-nya (gabah kering panen) bagus, kemudian kualitas berasnya juga harus bagus. Itu tantangan untuk berikutnya, dan kalau itu bisa dipenuhi, tentu perkembangan padi hibrida harapan kami bisa berlipat-lipat,” kata Frans.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas tegaskan kolaborasi lintas sektor wujudkan swasembada pangan

    Bappenas tegaskan kolaborasi lintas sektor wujudkan swasembada pangan

    Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras, itu harus ada kolaborasi yang baik gitu.

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menegaskan pencapaian swasembada pangan, khususnya beras, hanya dapat terwujud melalui sinergi dan kolaborasi yang erat semua lintas sektor terkait.

    “Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras, itu harus ada kolaborasi yang baik gitu,” kata Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans BM Dabukke saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia, di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10).

    Dia menyampaikan dalam perencanaan pembangunan nasional, Bappenas telah menetapkan swasembada pangan sebagai prioritas utama. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan beras sebagai komoditas strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Dan kegiatan pokoknya itu juga adalah swasembada beras,” ujarnya.

    Menurutnya kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, swasta hingga pelaku usaha sangat dibutuhkan. Hal itu juga sesuai pesan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Kembali lagi soal sinergi dan kolaborasi, Pak Menteri berpesan bahwa mencapai swasembada pangan itu dan juga beras itu harus ada kolaborasi yang baik gitu,” ujarnya pula.

    Komitmen ini juga diwujudkan melalui kebijakan pemerintah membeli gabah dengan harga Rp6.500 per kilogram di tingkat petani. Kebijakan tersebut menjadi instrumen strategis untuk melindungi harga dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Kebijakan itu melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, hingga Perum Bulog. Hal itu juga sesuai arahan Presiden.

    Perum Bulog yang ditunjuk sebagai off-taker utama, memastikan hasil panen petani terserap dengan harga layak serta menjaga stabilitas pasokan pangan di pasar domestik.

    Lebih lanjut Frans mengaku dukungan juga datang melalui peran Babinsa, penyuluh, dan kelompok tani yang menjadi ujung tombak pengamanan kebijakan pemerintah, sekaligus penghubung antara petani dengan lembaga penyangga pangan.

    “Jadi, kami juga dari pemerintah merasakan sekali kolaborasi, sinergi dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dengan Polri dan TNI di daerah, untuk bersama-sama mengamankan kebijakan pemerintah,” katanya lagi.

    Sebagai perencana pembangunan, ujarnya pula, Bappenas tidak hanya menyiapkan arah kebijakan, tetapi juga menyatukan program lintas kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan agar memiliki satu tujuan bersama dalam meningkatkan produktivitas pangan.

    “Kementerian Bappenas tidak langsung mensupport, kami mensupport dari programnya, dari kebijakannya dan juga dari kegiatan-kegiatannya melalui teman-teman di kementerian dan lembaga yang lain, terutama di Kementerian Pertanian,” ujarnya.

    Bappenas memandang keberhasilan swasembada pangan tidak hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga tentang menjaga kualitas beras agar memiliki daya saing dan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi petani di berbagai daerah.

    Dengan kolaborasi yang melibatkan semua pihak hingga organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO) atau lembaga swadaya masyarakat, Bappenas menekankan swasembada pangan dapat diwujudkan sebagai kerja kolektif yang memberi manfaat ganda, yakni ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan petani.

    “Pak Menteri kita yang juga adalah seorang petani, itu merasa bahwa ada dua kata kuncinya yaitu sinergi dan kolaborasi. Jadi, kami mendorong kolaborasi dari berbagai pihak, kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, semuanya untuk bersama-sama bersatu padu mencapai tujuan kesejahteraan petani,” kata Frans pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas dorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern

    Bappenas dorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mendorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern berbasis smart precision agriculture untuk mempercepat swasembada pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menyebutkan keterlibatan generasi muda menjadi kunci regenerasi petani, menghadirkan inovasi berkelanjutan, serta mendorong pertanian adaptif terhadap perubahan teknologi dan zaman.

    “Saya pikir kalau milenial smart precision agriculture itu sudah biasa. Mudah-mudahan ini jadi peluang buat petani milenial untuk memberi layanan, mengembangkan layanan pertanian yang lebih modern, precision smart agriculture,” kata Frans saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Dalam kegiatan yang digelar di Lapangan Stadion Perjuangan, Compreng, Subang, yang dihadiri ratusan petani, Frans menyaksikan langsung penggunaan teknologi drone untuk penebaran benih padi, yang menurutnya harus menjadi standar baru dalam pertanian modern yang dikelola oleh generasi milenial.

    Menurut Frans, pertanian berbasis teknologi presisi bukanlah hal asing bagi generasi muda, justru menjadi peluang besar bagi petani milenial untuk mengembangkan layanan pertanian yang lebih modern, inovatif, dan produktif.

    Ia menegaskan momentum itu diharapkan dapat meningkatkan semangat petani untuk mencapai produktivitas lebih tinggi, tidak hanya berhenti di 10 ton per hektare, tetapi mampu menembus hingga 14 ton.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke memberi sambutan dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas: Kebijakan harga gabah Rp6.500/kg dorong kesejahteraan petani

    Bappenas: Kebijakan harga gabah Rp6.500/kg dorong kesejahteraan petani

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan kebijakan pemerintah membeli gabah Rp6.500 per kilogram di tingkat petani menjadi langkah strategis untuk mendorong kesejahteraan petani.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Badan Pangan Nasional serta Kementerian Pertanian yang berkomitmen mendukung keberlanjutan petani.

    “Pemerintah melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 per kg di tingkat petani,” kata Frans menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurutnya, harga gabah Rp6.500 per kilogram memberikan keuntungan signifikan bagi petani, karena dengan produktivitas 10 ton per hektare misalnya, potensi pendapatan mencapai Rp65 juta setiap musim panen.

    Perhitungan itu menunjukkan, setelah dikurangi biaya produksi sekitar Rp30 juta per hektare, petani tetap memperoleh keuntungan bersih, bahkan jauh melampaui rata-rata upah minimum regional (UMR) dalam satu periode panen.

    Bappenas menilai langkah itu bukan hanya soal menjaga ketahanan pangan, tetapi juga strategi keberlanjutan agar petani tetap semangat dalam memproduksi padi.

    “Ya, bayangkan kalau bapak-bapak yang 10 ton sehektare GKP (gabah kering panen) dibeli Rp6.500 per kg, eta mah Rp65 juta sehektare kan tiap bulan. Kalau ongkosnya Rp30 juta, Rp10 juta aja sebulan kan, wah itu sudah berapa kali UMR gitu ya,” ujar Frans.

    Bappenas bersama Syngenta Indonesia dan sejumlah pihak terkait lainnya dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Bappenas sebut swasembada beras jadi prioritas utama pembangunan

    Swasembada pangan yang dicanangkan Presiden mengarahkan supaya menciptakan kesejahteraan petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan swasembada pangan utamanya komoditas beras menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan swasembada pangan khususnya beras, di samping swasembada energi dan ketahanan air demi memperkuat kedaulatan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Jadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai perencana sudah disiapkan bahwa swasembada pangan itu menjadi prioritas utama. Dan kegiatan pokoknya itu adalah juga swasembada beras,” kata Frans saat menghadiri Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton yang digelar Syngenta Indonesia di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Dia menyampaikan, pihaknya membangun sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha untuk mewujudkan swasembada beras sehingga adanya peningkatan produktivitas serta mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.

    “Swasembada pangan (yang dicanangkan) Presiden mengarahkan supaya itu dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera,” bebernya.

    Program swasembada pangan diarahkan tidak hanya menjamin kecukupan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

    Dikatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh kepastian pendapatan, meningkatkan motivasi budidaya padi, dan memperkuat keberlanjutan produksi nasional.

    “Melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 di tingkat petani,” jelasnya.

    Bappenas menegaskan pentingnya peran kolaborasi seluruh pihak termasuk kementerian, lembaga, penyuluh, serta swasta dalam mengawal keberhasilan swasembada beras melalui inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan.

    Bappenas berharap gerakan swasembada pangan mampu menjadi momentum kebangkitan petani, memastikan pangan cukup, petani sejahtera, dan bangsa semakin berdaulat di sektor pertanian.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia mampu segera mewujudkan swasembada beras usai adanya peningkatan produksi demi kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras,” kata Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (3/10).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari-November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS itu semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Syngenta dukung produktivitas pertanian padi Indonesia 10 ton/ha

    Syngenta dukung produktivitas pertanian padi Indonesia 10 ton/ha

    alat pertanian sebagus apapun drone-nya, kalau benih tidak bagus, maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik

    Subang, Jawa Barat (ANTARA) – Syngenta Indonesia menegaskan dukungannya terhadap produktivitas pertanian padi nasional dengan pendampingan teknologi, inovasi bibit unggul, serta praktik budidaya berkelanjutan sehingga petani mampu mencapai hasil panen konsisten 10 ton per hektare.

    “Tadi kita lihat di lapangan dengan hampir 10-20 petani, dengan rata-rata lahan 1-1,5 hektare, di mana konsisten kita mencapai rata-rata panen sekitar 10 ton dan di atas 10 ton per hektare,” kata Presiden Direktur Syngenta Indonesia Eryanto dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurut dia, Astacita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, swasembada pangan menjadi salah satu pilar utama yang perlu diperkuat.

    Ia mengatakan pangan tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi nasional. Keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi erat antara petani, pemerintah dan sektor swasta.

    “Festival panen raya hari ini adalah satu bukti, satu wujud nyata di mana Syngenta menjalankan visi petani maju. Jadi bukan cuma yel-yel petani maju,” ucapnya.

    Syngenta menegaskan komitmen memaksimalkan lahan dan produktivitas petani hingga panen menembus 10 ton per hektare, membuktikan daya saing petani Indonesia yang layak dibanggakan di tingkat dunia.

    “Saya sempat berjalan di negara lain, rata-rata ASEAN, negara-negara Asia Tenggara, kita lihat mungkin dari Filipina, Thailand, Malaysia, rata-rata nasionalnya juga sekitar 4,5-5 ton per hektare,” ucapnya.

    Presiden Direktur Syngenta Indonesia Eryanto menjawab pertanyaan awak media di sela Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Syngenta Indonesia, sebagai perusahaan yang telah beroperasi lebih dari 60 tahun di Indonesia, berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional melalui inovasi teknologi pertanian, khususnya dalam pengembangan produk perlindungan tanaman dan benih berkualitas.

    Sebagai wujud komitmen tersebut, katanya, tahun ini pihaknya telah meluncurkan benih padi hibrida ‘Ningrat’ (NK2133) dengan potensi hasil mencapai 13,9 ton/ha dan buku panduan ‘Raih Hasil Optimal Budidaya Padi’ yang berisi informasi komprehensif mengenai praktik budidaya padi untuk mendapatkan hasil panen optimal

    Saat ini sudah lebih dari 8.000 petani yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, menggunakan benih ini, salah satunya di Jawa Barat.

    Sementara untuk memfasilitasi petani muda, pihaknya juga telah membentuk GenAgri (Generasi Petani Muda untuk Negeri) yang beranggotakan lebih dari 2.000 petani milenial.

    Di tempat yang sama, Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan, pihaknya mendorong sinergi dan kolaborasi kementerian/lembaga hingga pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Bayangkan kalau yang 10 ton sehektare GKP (gabah kering panen) itu dibeli Rp6.500 per kg, Rp65 juta sehektare kan, kalau ongkosnya Rp30 juta, Rp10 juta sebulan kan, wah itu sudah berapa kali UMR gitu ya,” kata Frans.

    Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Ladiyani Retno Widowati memberi sambutan dalam Festival Panen Raya Komunitas 10 Ton di Subang, Jawa Barat, Sabtu (4/10/2025). ANTARA/Harianto

    Direktur Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Ladiyani Retno Widowati menekankan pentingnya benih unggul dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

    “Kalau kita bicara benih mau sebagus apapun, pupuk mau sebagus apapun, tanahnya mau sebagus apapun, alat pertanian sebagus apapun drone-nya, kalau benih tidak bagus, maka tanaman tidak bisa tumbuh dengan baik,” kata Ladiyani.

    Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadan Hidayat menuturkan pihaknya menargetkan produksi padi di provinsi itu bisa mencapai 10 juta ton pada tahun ini.

    “Untuk tahun sekarang panen dari Januari-Oktober sudah menghasilkan 8,7 juta ton. Jadi ada selisih hampir 1,3 juta ton. Ditambahin dua bulan sisa. Dua bulan sisa kira-kira kita menghasilkan 1,2 sampai 1,3 juta ton. Optimis lah 10 juta ton dapat gitu,” katanya.

    Oleh karena itu, dia menilai peran perusahaan swasta seperti Syngenta penting untuk mewujudkan ketahanan pangan Jawa Barat.

    Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menyampaikan luas areal persawahan di Subang mencapai 68 ribu hektare yang seluruhnya sudah tergarap, dengan potensi pengembangan tambahan melalui pengerukan serta pencerahan sawah baru.

    Dia juga menyebutkan Subang menyumbang 1,2 juta ton atau 12 persen beras untuk Jawa Barat, dengan rata-rata produktivitas mencapai 8 ton per hektare GKP.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.