Kementrian Lembaga: Bappenas

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto buka diskusi dan menyerap aspirasi kepala daerah se-Papua di Istana Negara, Jakarta. Dalam diskusi, ada usulan pembentukan provinsi baru di Papua.

Ketua Komite Eksekitif Percepatan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Velix Wanggai membeberkan isu diskusi Prabowo bersama kepala daerah se-Papua yang berlangsung selama 3 jam. Ia menyebut diskusi berlangsung serius tapi santai.

“Sebagaimana tadi Bapak Menteri Dalam Negeri menyampaikan, begitu banyak dialog, percakapan yang sangat berbobot, menarik, tetapi suasananya juga serius tapi santai,” kata Velix.

Ada 5 poin kesimpulan yang diungkap Velix. Pertama Velix menjelaskan, penekanan Prabowo soal Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) menjadi fondasi utama pembangunan Papua ke depan. Prabowo meminta agar dokumen induk tersebut tidak hanya menjadi panduan normatif, tetapi benar-benar dijabarkan ke dalam agenda strategis yang terukur.

“Bapak Presiden sampaikan bahwa Rencana Induk Pembangunan Papua, Grand Design yang telah disusun oleh Bappenas ini coba kita petakan kembali agenda-agenda strategis, quick wins dari Bapak Presiden, kemudian beberapa program prioritas dari berbagai kementerian. Coba kita lihat bagaimana perjalanan selama 5 tahun, target-target waktunya, alokasi dananya, baik 2026, 2027 hingga 2029,” ujar Velix.

Kemudian, Prabowo memberikan catatan penting terkair investasi yang besar selain dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua yang jumlahnya mencapai Rp 60 triliun. Prabowo menegaskan bahwa besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan dampak nyata yang dirasakan masyarakat, terutama orang asli Papua.

“Itu kerangka anggaran yang kedua. Dan kita akan memastikan dari komite, memastikan anggaran hampir 60-an triliun ini dari Kementerian/Lembaga bisa tepat sasaran, lokusnya jelas, dan dapat menyentuh kebutuhan aspirasi orang asli Papua,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Prabowo kata Velix, juya menekankan penataan regulasi yanh menjadi kunci agar berbagai program pembangunan tidak terhambat persoalan birokrasi. Prabowo mendorong adanya fleksibilitas aturan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, sehingga hambatan-hambatan teknis di lapangan dapat segera diatasi.

Velix menyampaikan bahwa diskusi juga mengerucut pada penguatan kelembagaan di Papua. Di sini, muncul aspirasi dari para bupati untuk membentuk provinsi baru, khususnya berbasis wilayah dan kebudayaan Saireri.

“Tapi juga dalam konteks kelembagaan ini, izin Bapak Menteri Dalam Negeri, ada juga aspirasi dari para bupati terutama di kawasan Saireri, di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan,” ucapnyam

“Tapi juga tentu adalah aspek penguatan kapasitas pemerintah daerah sehingga dapat menyusun APBD yang berkualitas dan juga ketepatan di dalam berbagai kebijakan-kebijakan,” imbuhnya.

Terakhir, Prabowo memberikan penekanan pada penguatan sumber daya manusia yanhbmenjadi salah satu pilar utama dalam arah kebijakan pembangunan Papua ke depan. Velix menyebut, Prabowo menaruh perhatian besar pada aspek pendidikan dan kesehatan.

“Dan yang terakhir adalah kerangka sumber daya manusia. Karena ini menjadi penting sekali dalam pengembangan sumber daya manusia, berbagai program-program dari Bapak Presiden ini akan menyentuh langsung aspek pendidikan, tentang sekolah rakyat,” ujar Velix.

“Tentang arahan beliau langsung untuk penanganan 700-an ribu anak-anak yang belum bersekolah di Papua. Kemudian juga tentang sekolah unggulan terintegrasi, rumah sakit unggulan di berbagai 4 Daerah Otonom Baru, dan juga sekitar nanti 24 rumah sakit unggulan di Tanah Papua,” imbuhnya.

(eva/azh)