Xcloud.id

Kementrian Lembaga: Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

  • Daftar Lengkap dan Jalur Alternatif

    Daftar Lengkap dan Jalur Alternatif

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira bagi para pemudik Lebaran 2025! Pemerintah kembali berencana untuk menggratiskan beberapa ruas jalan tol sebagai upaya untuk memperlancar arus mudik dan balik.  

    Setidaknya ada enam ruas jalan tol yang telah diidentifikasi berpotensi untuk dibuka secara gratis selama periode penting ini. 

    Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan memberikan alternatif jalur yang lebih ekonomis bagi masyarakat yang akan pulang kampung merayakan Hari Raya Idul Fitri.

    Artikel ini akan mengulas secara lengkap daftar enam ruas jalan tol yang direncanakan gratis saat mudik Lebaran 2025. 

    Informasi ini sangat penting bagi Sobat PR yang berencana melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan pribadi, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk perjalanan yang lebih efisien dan hemat biaya.

    Daftar 6 Ruas Jalan Tol yang Berpotensi Gratis Mudik Lebaran 2025

    Berdasarkan informasi terbaru, berikut adalah daftar enam ruas tol yang memiliki potensi untuk digratiskan selama periode mudik Lebaran 2025:

    – Tol Sigli-Banda Aceh: Ruas jalan tol yang terletak di ujung barat Indonesia ini menjadi harapan bagi pemudik yang menuju atau berasal dari wilayah Aceh. Jika digratiskan, tol ini akan memberikan kemudahan aksesibilitas dan mempersingkat waktu perjalanan di wilayah tersebut.

    – Tol Pekanbaru-Padang: Tol yang menghubungkan dua kota besar di Sumatera ini juga masuk dalam daftar ruas tol yang berpotensi gratis. Penggratisan tol ini akan sangat membantu memperlancar arus mudik di koridor Sumatera, khususnya bagi mereka yang melakukan perjalanan antara Pekanbaru dan Padang.

    – Tol Palembang-Betung: Sebagai bagian dari jaringan tol Trans Sumatera, ruas Palembang-Betung memiliki peran vital dalam menghubungkan berbagai wilayah di Sumatera bagian selatan.  

    Tol gratis di ruas ini akan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas dan memangkas waktu tempuh perjalanan mudik di Sumatera Selatan.

    – Tol Jakarta-Cikampek II Selatan: Ruas tol ini merupakan jalur alternatif penting untuk menghindari kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek eksisting, yang seringkali menjadi titik kemacetan parah saat mudik Lebaran. 

    Penggratisan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan diharapkan dapat memecah volume kendaraan dan memperlancar arus lalu lintas dari Jakarta menuju arah timur.

    – Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo: Kehadiran tol ini sangat krusial untuk mendukung aksesibilitas menuju Yogyakarta dan Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo (NYIA).  

    Tol gratis di ruas ini akan memberikan kemudahan bagi pemudik yang menuju Yogyakarta dan sekitarnya, serta mempercepat perjalanan ke bandara.

    – Tol Probolinggo-Banyuwangi: Ruas jalan tol paling timur di Pulau Jawa ini akan menjadi angin segar bagi pemudik yang menuju Banyuwangi dan wilayah Jawa Timur bagian timur.  

    Tol gratis ini akan memangkas waktu perjalanan secara signifikan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan mudik ke destinasi tersebut.

    Catatan Penting: Dibuka Jika Kondisi Mendesak

    Perlu digarisbawahi bahwa penggratisan keenam ruas tol ini bersifat situasional. Artinya, tol-tol tersebut akan dibuka secara gratis jika diperlukan atau dalam situasi darurat.  

    Keputusan final mengenai penggratisan tol dan waktu pemberlakuannya akan sangat bergantung pada kondisi lalu lintas saat periode mudik Lebaran 2025.

    Pemerintah, melalui pihak terkait seperti Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), akan terus memantau perkembangan situasi lalu lintas secara real time. 

    Jika volume kendaraan meningkat signifikan dan terjadi kepadatan yang berpotensi menimbulkan kemacetan parah, maka opsi penggratisan tol akan diaktifkan.

    Tujuan Penggratisan Tol saat Mudik Lebaran

    Kebijakan penggratisan tol saat mudik Lebaran memiliki tujuan yang sangat jelas, yaitu:

    – Mengurai Kemacetan: Lonjakan volume kendaraan saat mudik Lebaran seringkali menyebabkan kemacetan panjang di gerbang tol dan ruas-ruas utama. Tol gratis menjadi salah satu solusi untuk memecah kepadatan dan memperlancar arus lalu lintas.

    – Mempercepat Waktu Tempuh: Dengan mengurangi antrean di gerbang tol dan memberikan jalur alternatif yang lebih lancar, waktu tempuh perjalanan mudik diharapkan dapat dipersingkat secara signifikan.

    – Meringankan Beban Biaya Pemudik: Biaya tol menjadi salah satu komponen pengeluaran yang cukup besar saat mudik. Tol gratis dapat membantu meringankan beban finansial pemudik, terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan jarak jauh.

    – Meningkatkan Kenyamanan Perjalanan: Perjalanan mudik yang lancar dan bebas hambatan tentu akan meningkatkan kenyamanan dan mengurangi stres bagi para pemudik.

    Tips Memantau Informasi Tol Gratis Mudik Lebaran 2025

    Informasi resmi mengenai kepastian penggratisan tol dan jadwal pemberlakuannya akan diumumkan oleh pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.  

    Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan up-to-date, Sobat PR dapat memantau saluran-saluran informasi berikut:

    – Website Resmi Kementerian PUPR (pu.go.id)

    – Website Resmi BPJT (bpjt.pu.go.id)

    – Akun Media Sosial Resmi Kementerian PUPR dan BPJT

    Persiapan Mudik Lebaran 2025 Selain Tol Gratis

    Selain memantau informasi jalan tol gratis, ada beberapa persiapan penting lainnya yang perlu Sobat PR lakukan untuk mudik Lebaran 2025:

    – Pastikan Kondisi Kendaraan Prima: Lakukan servis kendaraan secara menyeluruh sebelum perjalanan jauh. Periksa mesin, ban, rem, lampu, dan komponen penting lainnya.

    – Jaga Kondisi Fisik Pengemudi: Istirahat yang cukup sebelum dan selama perjalanan. Jangan memaksakan diri mengemudi jika merasa lelah.

    – Rencanakan Rute dan Waktu Perjalanan: Gunakan aplikasi navigasi untuk merencanakan rute terbaik dan menghindari jalan-jalan yang berpotensi macet. Pilih waktu perjalanan yang tepat untuk menghindari puncak arus mudik.

    – Siapkan Dokumen Kendaraan dan Identitas Diri: Pastikan STNK, SIM, dan KTP selalu dibawa dan mudah dijangkau.

    – Bawa Bekal Makanan dan Minuman: Siapkan bekal secukupnya untuk menghindari kelaparan dan dehidrasi selama perjalanan, terutama jika terjebak kemacetan.

    – Utamakan Keselamatan: Patuhi rambu lalu lintas, jaga kecepatan, dan selalu berhati-hati selama berkendara.

    Penggratisan enam ruas tol ini menjadi angin segar bagi para pemudik Lebaran 2025. Meskipun sifatnya situasional, informasi ini tetap penting sebagai panduan dalam merencanakan perjalanan mudik.  

    Pantau terus informasi resmi dari pemerintah dan persiapkan mudik Lebaran 2025 Sobat PR dengan matang agar perjalanan berjalan lancar, aman, dan nyaman. 

    Selamat mudik Lebaran 2025 dan semoga selamat sampai tujuan!.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Tak Masuk PSN Era Prabowo, Bagaimana Nasib 2 Proyek Tol Terpanjang?

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto telah merilis daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Di dalamnya, tidak tercantum Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci).

    Kedua jalan tol terpanjang di Jawa dan Bali itu dulunya masuk ke dalam jajaran PSN era pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Adapun di era Jokowi sendiri, PSN jalan tol tembus hingga lebih dari 30 proyek. Namun di era Presiden Prabowo Subianto saat ini, hanya ada empat PSN jalan tol.

    Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan apakah kedua proyek tol itu akan dilanjut sebagai prioritas atau tidak. Hal ini mengingat belum ada keputusan untuk mencabut status PSN-PSN era Jokowi.

    “Sampai sekarang kan PSN-nya kan tidak ada keputusan untuk mencabut atau seperti apa. Tapi sekarang kita sedang sinkronkan, karena ada (PSN) yang di RPJMN, tapi sementara di posisi yang lain ada juga yang di Kemenko Perekonomian, waktu itu kan ada Sekretariat KPPIP,” terang Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3/2025).

    Zainal bilang, hingga saat ini proses konsolidasi masih terus berjalan. Pembahasan terkait PSN ini juga akan melibatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

    Keputusan menyangkut kelanjutan PSN era Jokowi berada tangan di Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian. Zainal mengatakan, perlakuan untuk proyek Tol Getaci dan Gilimanuk-Mengwi akan sama dengan PSN-PSN lainnya usai keputusan dibuat.

    “Kalau aturannya memungkinkan dan memang ada, ya pasti kita jalankan. Kalau aturannya masih belum diputusin, masih ngambang, ya tentu kita nunggu, ya kan? Biar nggak ada yang dirugikan,” ujarnya.

    Zainal menjelaskan, proses pembangunan kedua jalan tol itu sebelumnya memang terkendala di tahapan lelang. Pemrakarsa jalan tol tersebut mundur sehingga kedua proyek itu dilelang ulang beberapa kali.

    Namun hingga saat ini, belum ada kabar lanjutan dari lelang kedua proyek itu. Adapun untuk Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sempat mengumumkan bahwa lelangnya ditunda sementara hingga pemberitaan lanjutan.

    Rencana penundaan lelang kedua jalan tol ini juga muncul seiring dengan efisiensi besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Kabarnya, kedua proyek itu mau dievaluasi kembali lantaran memerlukan dukungan pendanaan dari pemerintah yang cukup besar.

    “Kita evaluasi terus ya karena itu butuh dukungan konstruksi dari pemerintah. Kemarin saya lapor Pak Menteri (Dody Hanggodo) pada saat ada kebutuhan dukungan (anggaran pemerintah) yang cukup besar, itu kita harus evaluasi dulu,” kata Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra, ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Sebagai informasi, dalam rencana besarnya Jalan Tol Getaci akan menjadi tol terpanjang di Indonesia dengan panjang keseluruhan 206,65 km. Proyek ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun.

    Namun karena sempat gagal lelang, pemerintah memutuskan memangkas prioritas pembangunannya menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km, dengan anggaran Rp 37,64 triliun. Lalu muncul lagi kabar prioritasnya akan dipangkas lagi jadi hanya sampai Tasikmalaya.

    Sedangkan Tol Gilimanuk-Mengwi sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Bali. Namun proyek ini sempat dikhawatirkan akan mangkrak karena tak kunjung mendapat investor. Pemerintah sudah berulang kali melakukan lelang, namun masih gagal.

    Rencananya, jalan tol sepanjang 96,68 km ini akan dibangun melintasi 3 kabupaten, 13 kecamatan, dan 58 desa. Pembangunan tol ini terbagi menjadi tiga seksi, antara lain Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.

    (shc/rrd)

  • Kementerian PU Wanti-Wanti Biang Kerok Macet di Tol saat Lebaran

    Kementerian PU Wanti-Wanti Biang Kerok Macet di Tol saat Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap setidaknya terdapat 2 penyebab yang umumnya menjadi biang kerok kemacetan selama momentum mudik lebaran. 

    Anggota BPJT dari unsur Masyarakat Tulus Abadi menjelaskan dua faktor tersebut di antaranya yakni adanya penumpukan kendaraan di rest area atau tempat istirahat dan pelayanan (TIP). 

    Pasalnya, penumpukan kendaraan di rest area itu disebut kerap mengular hingga ke ekor jalan. Sehingga menyebabkan perlambatan laju kendaraan di jalan tol.

    Sejalan dengan hal itu, Tulus meminta agar para pemudik nantinya dapat memperhatikan durasi pemberhentian di rest area maksimal 30 menit. 

    “Kami imbau pemudik tak terlalu lama menggunakan rest area. Usahkan maksimal 30 menit. Sehingga, tingkat kemacetan tak sampai ke ekor ke lajur utama hingga menimbulkan kemacetan di dalamnya,” jelasnya saat ditemui di Tol Cipali, Kamis (13/3/2025).

    Selain itu, masalah saldo tak cukup juga menjadi salah satu hal utama penyebab terjadinya kemacetan di selama momentum Lebaran. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), tulus menyebut pada momen Nataru 2024/2025 terdapat 28.000 kendaraan yang mengalami kondisi saldo tak cukup.

    Adapun, 28.000 kendaraan yang mengalami habis saldo itu terjadi di GT Kalikangkung. Untuk itu Tulus mengimbau agar pemudik dapat memperhatikan kecukupan saldo sebelum melakukan perjalanan mudik.

    “Bayangkan kalau 28.000 itu dikali 5 menit atau 10 menit transaksi, karena harus mengisinya dan sebagainya menjadi kemacetan yang luar biasa,” jelasnya. 

    Terlebih, tambah Tulus, sejumlah tol saat ini telah mengalami kenaikan tarif. Sehingga,   bakal terjadi perubahan harga yang perlu menjadi perhatian.

    “Tarif tolnya sebagian sudah naik, jadi kalau dulu prediksinya, saya tidak tahu sampai Kalikangkung itu sekarang kira-kira berapa ya mungkin Rp500.000 atau Rp600.000. Nah itu harus diisi lebih dari itu mestinya,” ujarnya.

  • Awas Kena Denda Berkali-kali Lipat, Jangan Pakai e-Toll Berbeda di Ruas Tol Ini

    Awas Kena Denda Berkali-kali Lipat, Jangan Pakai e-Toll Berbeda di Ruas Tol Ini

    Jakarta –

    Pakai kartu e-Toll berbeda bisa bikin kamu didenda berkali-kali lipat dari tarif tol. Ruas tol seperti ini yang bisa bikin kamu didenda gegara e-Toll berbeda.

    Viral di media sosial video yang mengeluhkan pengendara dikenakan denda sebesar Rp 800 ribu saat melintas di Tol Mojokerto-Madiun. Padahal harusnya tarif tol di ruas tol tersebut hanya Rp 130 ribu. Dalam video yang diunggah akun Instagram majeliskopi08, pengendara tersebut diketahui menggunakan e-Toll milik temannya. Masalahnya, e-Toll tersebut sebelumnya juga digunakan oleh temannya tersebut. Artinya e-Toll dipakai dua kali untuk mobil yang berbeda.

    “Kita kan orang awam, nggak tahu aturannya, nggak pernah disosialisasikan di masyarakat lah dendanya Rp 800 ribu padahal bayar tol Rp 130 ribu. Nah ini dendanya melebihi operasi kayak razia polisi,” demikian kata si perekam.

    Petugas kemudian menjelaskan bahwa satu kartu e-Toll hanya bisa digunakan untuk satu kendaraan. Petugas juga sempat menyebut perekam itu ngeyel.

    “Nggak ngeyel, di Surabaya boleh kita kan nggak tahu. Kan kita orang baru, kita juga kaget dengan aturan seperti itu,” kata si perekam lagi.

    Sistem Tertutup Tak Boleh Pakai e-Toll Berbeda

    Sebagai pengingat, dilansir laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), di ruas tol dengan sistem tertutup pengendara harus menggunakan satu kartu e-Toll yang sama saat tap masuk dan keluar. Jadi saat pertama masuk belum melakukan pembayaran, tap di gardu awal yang dilakukan hanya untuk membuka palang atau portal.

    Pengendara diimbau untuk selalu ingat dalam menggunakan satu uang elektronik yang sama saat melakukan tapping pertama dan terakhir. Pastikan saldo uang elektronik (e-Toll) mencukupi agar tidak terjadi masalah di tengah-tengah perjalanan, yakni saat melakukan tapping pembayaran di gardu gerbang tol. Sistem ini membuat kartu e-Toll tidak bisa dipindahtangankan. Jika kartu e-Toll kamu dipinjam untuk tap mobil yang ada di depan ketika berada di pintu keluar, maka kamu tidak akan bisa keluar karena data e-Toll sudah terpakai di mobil sebelumnya.

    Bagi yang tak mengikuti ketentuan tersebut ada denda yang cukup besar seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Denda ini dikenakan terutama untuk jalan tol yang menggunakan sistem tertutup.

    Tertulis dalam Pasal 86 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, ada tiga kondisi pengendara akan dikenakan denda besar. Pengguna jalan tol wajib membayar denda sebesar dua kali tarif tol jarak terjauh pada suatu ruas jalan tol dengan sistem tertutup dalam hal:

    pengguna jalan tol tidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk jalan tol pada saat membayar tol;menunjukkan bukti tanda masuk yang rusak pada saat membayar tol; atautidak dapat menunjukkan bukti tanda masuk yang benar atau yang sesuai dengan arah perjalanan pada saat membayar tol.

    (dry/din)

  • Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    Pemerintah Fokus Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional dengan Serangkaian Kebijakan Strategis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan mencapai target yang telah ditetapkan melalui serangkaian kebijakan strategis. 

    Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen yang tercantum dalam APBN 2025.

    Pemerintah juga fokus pada implementasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut disusun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas makroekonomi.

    “Pemerintah akan terus memantau perkembangan konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Nyepi dan Lebaran, yang diperkirakan akan menggerakkan aktivitas ekonomi pada Triwulan I-2025,” kata Airlangga dalam rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar pada Kamis (27/2/2025).

    Rapat ini dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya.

    Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Rapat Koordinasi Terbatas pada 17 Februari 2025 di Istana Negara terkait pencapaian target pertumbuhan ekonomi.

    Terdapat beberapa fenomena siklus pada sisi penawaran maupun permintaan yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Dari sisi penawaran, peningkatan produksi industri non-migas, seperti industri makanan dan minuman serta tekstil, diantisipasi untuk memenuhi lonjakan permintaan selama periode Ramadan dan Lebaran. 

    Selain itu, konsumsi listrik selama Ramadan diperkirakan akan meningkat, dan sektor perdagangan besar serta eceran juga diharapkan tumbuh berkat dorongan supply domestik. 

    Dari sisi permintaan, puncak konsumsi rumah tangga selama Ramadan 2025 menjadi salah satu motor penggerak utama.

    Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan insentif listrik untuk menjaga penurunan nilai konsumsi listrik turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    Optimalisasi Penyaluran Bansos

    Pemerintah memaksimalkan penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan penyerapan gabah/beras petani. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 triliun untuk pencairan PKH Tahap I tahun 2025. 

    Penyaluran pencairan PKH difokuskan melalui PT Pos Indonesia dan Himbara, dengan prioritas memastikan bantuan tepat sasaran serta mendukung daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah.

    Selain itu, Pemerintah juga menambahkan anggaran sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk menyerap beras sebanyak 3 juta ton hingga April 2025. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan ketersediaan stok pangan nasional, serta mendukung penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Program tersebut diharapkan dapat membantu menstabilkan harga pangan serta memperkuat daya beli masyarakat selama periode Ramadan dan Lebaran.

    Pencairan THR bagi ASN dan Pekerja Swasta

    Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu, dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat 1 minggu sebelum Lebaran. 

    Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa.

    Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

    Stimulus HBKN Ramadan & Lebaran Idulfitri 1446 H/2025 M

    1. Diskon Harga Tiket Pesawat: Pemerintah memberikan diskon harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 6?serta kebijakan lainnya, dengan estimasi penurunan harga tiket mencapai 13,2% – 14% yang berlaku pada periode HBKN 25 Maret s.d. 7 April 2025. Program tersebut bertujuan untuk mendukung pergerakan sekitar 180 juta orang, termasuk 110 juta wisatawan selama periode Lebaran. Selain itu, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan maskapai nasional untuk memastikan ketersediaan kursi penerbangan yang memadai serta menjaga stabilitas harga tiket bagi masyarakat.

    2. Diskon Tarif Tol: Pemberian diskon tarif tol sebesar 20% untuk perjalanan jarak jauh selama periode mudik diharapkan dapat menekan biaya transportasi serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Diskon ini berlaku untuk ruas tol utama yang menjadi jalur mudik. Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) akan melakukan koordinasi intensif untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas, termasuk penyediaan rest area yang memadai dan layanan informasi real-time bagi para pemudik.

    3. Program Diskon Belanja: Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program diskon belanja seperti Program Friday Mubarak yang berlangsung pada 28 Februari–28 Maret 2025 di berbagai ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

    Program tersebut mencakup bazar UMKM untuk komoditas minyak goreng, gula pasir, dan sembako lainnya serta berbagai promo harian dan spesial setiap Jumat, dengan target transaksi mencapai Rp75–77 triliun. 

    Terdapat juga program BINA Lebaran yang dijadwalkan pada 14–30 Maret 2025 dan akan digelar serentak di pusat perbelanjaan, mall, serta gerai anggota Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI). Program tersebut menargetkan transaksi hingga Rp30 triliun. Selain itu, terdapat program lainnya seperti Bazaar Ramadhan dan Pasar Malam, Belanja Online Produk Lokal, dimana semua program tersebut diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat dan meningkatkan penjualan UMKM secara signifikan.

    4. Program Pariwisata Mudik Lebaran: Pemerintah akan mengintegrasikan program pariwisata dengan momen mudik Lebaran melalui promosi destinasi wisata lokal, penyediaan paket wisata terjangkau, dan peningkatan fasilitas pariwisata di jalur-jalur mudik utama. 

    Pemerintah bersama BUMN, turut menyambut antusiasme wisatawan lokal dengan berbagai program insentif dan kolaborasi bersama pelaku industri pariwisata. Tujuan program tersebut juga untuk memastikan kenyamanan wisatawan lokal saat berwisata di destinasi tujuan mudik masing-masing serta mendorong peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    5. Stabilisasi Harga Pangan: Pemerintah bersama BUMN berupaya menjaga stabilitas harga pangan pokok menjelang Ramadan dan Lebaran 2025 dengan menggelar operasi pasar secara masif. Langkah tersebut melibatkan Perum Bulog, Perkebunan Nusantara, dan ID FOOD dalam penyediaan minyak goreng, gula konsumsi, daging kerbau beku, serta beras dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET). 

    Operasi pasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia melalui kantor PT Pos Indonesia mulai 24 Februari hingga 29 Maret 2025. Melalui langkah tersebut, Pemerintah berharap dapat menjaga ketersediaan pangan, menekan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat selama periode puncak konsumsi.

    Paket Stimulus Ekonomi

    1. Diskon Tarif Listrik: Diskon tarif listrik yang telah berjalan pada Januari dan Februari 2025, diberikan untuk menekan biaya hidup masyarakat serta mendukung konsumsi listrik rumah tangga dan industri kecil. Stimulus tersebut diharapkan turut membantu masyarakat mengelola pengeluaran selama periode Ramadan.

    2. PPN DTP Pembelian Properti dan Otomotif (EV): Pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian properti dan kendaraan listrik (EV). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong sektor properti dan otomotif sebagai penggerak utama ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta mempercepat transisi ke energi bersih.

    3. PPnBM DTP Otomotif (EV dan Hybrid): Pemberian insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan listrik dan hybrid diharapkan dapat mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan serta memperkuat industri otomotif nasional.

    4. PPh DTP Sektor Padat Karya: Insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) diberikan bagi sektor padat karya untuk mempertahankan daya saing industri dalam negeri. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru, meningkatkan ekspor, serta menjaga stabilitas sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi global.

    5. Stimulus Perpajakan dalam Kegiatan Usaha Bulion: Sinkronisasi aturan perpajakan khususnya pungutan PPh 22 atas transaksi penjualan antara produsen emas dan bullion bank. Stimulus diharapkan dapat meningkatan daya tarik serta mendukung pengembangan ekosistem kegiatan usaha bulion.

    Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

    Pemerintah akan mengoptimalkan penyaluran KUR dengan tujuan untuk memperkuat daya saing UMKM serta mendorong konsumsi dan investasi domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025.

    Realisasi KUR pada periode Januari 2025 hingga 21 Februari 2025 telah mencapai Rp28,73 triliun atau sekitar 9,99?ri target tahun 2025 yang sebesar Rp287,47 triliun, dan telah diberikan kepada 531.148 debitur di berbagai sektor produktif.

    Pemerintah menargetkan hingga 31 Maret 2025, KUR dapat tersalur sebanyak Rp55,4 triliun.

    Penyaluran KUR difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian, termasuk sektor pertanian, perdagangan, dan manufaktur, serta mendukung transformasi ekonomi berbasis digital bagi UMKM.

     

  • Prabowo Segera Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Diskon Tarif Tol untuk Mudik Lebaran

    Prabowo Segera Siapkan Diskon Tiket Pesawat dan Diskon Tarif Tol untuk Mudik Lebaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan sejumlah menterinya untuk mempersiapkan kebijakan penurunan atau diskon tarif tiket pesawat hingga diskon tarif tol untuk Idulfitri dan Nyepi 2025. 

    Hal itu disampaikan oleh Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    “Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu yang akan datang dan penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas jalan utama di saat liburan Idulfitri dan hari raya Nyepi yang waktunya kali ini sangat berdekatan,” kata Prabowo. 

    Kepala Negara telah menugaskan sejumlah menterinya untuk mempersiapkan kebijakan tersebut. Mulai dari Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri BUMN dan lain-lain. 

    Para menteri Kabinet Merah Putih juga diminta untuk mempersiapkan seluruh infrastruktur transportasi yang akan digunakan oleh masyarakat. 

    “Semu menteri terkait juga terus menerus memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, aman dan memudahkan arus mudik masyarakat,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu. 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah bakal memberlakukan diskon tarif tiket pesawat sebesar 10% pada masa Lebaran 2025. 

    Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi berupa diskon tersebut khusus bagi pemesanan tiket penerbangan domestik atau dalam negeri selama dua minggu pada musim Lebaran mendatang. 

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu, seminggu sebelum dan seminggu sesudah lebaran,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025). 

    Sementara itu, terkait dengn diskon tarif tol, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut pihaknya sudah mulai membahas instruksi Presiden Prabowo Subianto tersebut melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dengan sejumlah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

    Dody berharap segera ada kepastian soal diskon tarif jalan tol yang dibahas dengan berbagai Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. 

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meetingdengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan pak Menko [Infrastruktur, red] dan tiket pesawat, terkait diskonnya,” ujar Dody usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). 

    Adapun Kementerian Agama akan menyelenggarakan Sidang Isbat untuk menentukan 1 Ramadan malam ini, Jumat (28/2/2025). Hasil sidang isbat akan menentukan kapan umat Muslim akan memulai ibadah puasa tahun ini. 

  • Alasan Bayar Tol Sampai Sekarang Belum Bisa Pakai QRIS dan Nirsentuh

    Alasan Bayar Tol Sampai Sekarang Belum Bisa Pakai QRIS dan Nirsentuh

    Jakarta –

    Hingga saat ini, pembayaran tol di Indonesia masih belum mendukung metode QRIS dan sistem nirsentuh sepenuhnya seperti yang diterapkan di beberapa negara lain. Pengguna jalan tol tetap perlu melakukan transaksi menggunakan kartu uang elektronik atau e-Toll dengan cara menempelkan kartu pada mesin pembaca di gerbang tol.

    Meskipun metode pembayaran terus berkembang, sistem tap e-Toll masih menjadi pilihan utama dalam transaksi tol. Oleh karena itu, penting bagi pengendara untuk memahami cara menggunakan e-Toll dengan benar agar perjalanan tetap lancar tanpa kendala di gerbang tol.

    Bisakah Bayar Tol Pakai QRIS?

    Sejak beberapa tahun terakhir, sistem pembayaran tol secara tunai sudah tidak diterapkan lagi. Sebagai gantinya, pengguna jalan tol kini harus menggunakan metode pembayaran nontunai.

    Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi sistem pembayaran yang banyak digunakan masyarakat karena kemudahan yang ditawarkannya dalam berbagai transaksi. Namun belum banyak yang tahu, bahwa metode pembayaran ini tidak disediakan di jalan tol.

    Hal ini pernah dibahas oleh Corporate Secretary and Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana. Ia mengungkapkan bahwa saat ini QRIS belum dapat digunakan sebagai metode pembayaran di 36 ruas tol yang dikelola Jasa Marga.

    Menurut Lisye, penerapan teknologi QRIS di jalan tol membutuhkan proses yang panjang. Hingga kini, belum ada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran.

    “Prosesnya cukup panjang, kami harus melalui verifikasi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,” jelasnya pada wartawan belum lama ini.

    Ia juga menambahkan bahwa metode pembayaran yang tersedia saat ini masih dianggap memadai berdasarkan karakteristik pengguna jalan tol dan infrastruktur yang ada. Oleh karena itu, hingga saat ini, belum ada BUJT yang menerapkan QRIS untuk pembayaran tol.

    Cara Bayar Tol yang Berlaku Saat Ini

    Dirangkum dari situs Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, pengguna perlu membayar tarif yang telah ditetapkan biasanya berdasarkan jarak tempuh atau tujuan akhir. Menggunakan kartu e-toll adalah salah satu metode pembayaran yang paling umum digunakan.

    Sampai saat ini, cara pembayaran tol dapat dilakukan dengan Kartu Uang Elektronik (e-Toll). Namun, sebetulnya pemerintah sedang menyiapkan metode pembayaran terbaru yang terus dinanti kelanjutannya. Berikut cara membayar tol yang masih berlaku saat ini, yakni dengan menggunakan kartu uang elektronik (e-Toll):

    Siapkan kartu e-Toll atau uang elektronik dengan saldo yang mencukupi.Tempelkan kartu pada mesin pendeteksi di gerbang tol.Tahan kartu hingga sistem berhasil membacanya.Setelah transaksi berhasil, saldo yang tersisa akan ditampilkan di layar.

    Sementara itu, sistem pembayaran tol nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) masih dalam perencanaan pemerintah. Mulanya dengan pembayaran tol nirsentuh ini, pengguna tol tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol apalagi mengantre saat melakukan pembayaran di gerbang tol.

    Multi Lane Free Flow (MLFF) adalah transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh. Teknologi yang diterapkan pada MLFF adalah Global Navigation Satelit System (GNSS), sistem yang memungkinkan melakukan transaksi melalui aplikasi di smartphone dan dibaca melalui satelit.

    Teknologi ini membuat alat pembaca tidak perlu ada di setiap tempat karena memakai satelit, berbeda dengan radio frequency identification atau RFID. GNSS memakai alat yang dipasang di dalam mobil. Ketika kendaraan berada di gardu jalan tol, alat itu akan terbaca melalui sistem di satelit.

    Namun, pemerintah tak kunjung menerapkan sistem ini. Padahal, sistem tersebut telah molor lebih dari 2 tahun. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, sistem MLFF sebetulnya sangat baik dari sisi teknologi. Namun ada beberapa persoalan dari sisi penerapannya di Indonesia.

    “Sudah banyak audit BPK segala macam yang mengatakan ini masih nggak proper. Ada beberapa hal yang harusnya kita kerjakan dulu, kita kerjakan tapi tidak dikerjakan. Kita mendadak sekali harus segera berkontrak waktu itu, saya nggak background-nya,” kata Dody, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Dody meminta waktu untuk menyelesaikan ini semua sebelum akhirnya melanjutkan rencana implementasinya. Ia juga terus berkoordinasi dengan kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Dirjen Bina Marga Roy Rizali Anwar membahas sistem MLFF.

    “Proyek itu kan memerlukan bantuan dari pihak luar, konsultan-konsultan asing EY, PWC dan seterusnya. Kan semua harus dibayar dan pada saat anggaran itu masih kunci, masih belum bisa diapa-apain, nantilah,” kata Dody.

    “Tunggulah nanti kasih waktu lah saya, mungkin 3-4 bulan dibuka (anggaran), nanti saya infokan lagi langkah apa yang harus kita kerjakan tapi ini, pokoknya itu lah, kalau sudah ada kontrak, kita harus menghormati kontrak lah kalaupun kita mau putus ya putusnya baik-baik,” sambungnya.

    Nah, itulah tadi informasi terkini tentang metode pembayaran akses jalan tol. Semoga bisa membantu, ya.

    (aau/fds)

  • Dirjen Bina Marga Roy Ditegur Anggota Komisi V DPR Gegara Ngobrol dengan Kepala BPJT Saat Rapat – Halaman all

    Dirjen Bina Marga Roy Ditegur Anggota Komisi V DPR Gegara Ngobrol dengan Kepala BPJT Saat Rapat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Edi Purwanto, menegur Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Roy Rizali Anwar dalam rapat di kompleks parlemen, Senayan, Rabu (20/2/2025).

    Teguran itu disampaikan lantaran Roy Rizali Anwar tampak berbincang dengan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Miftachul Munir, saat Edi tengah menyampaikan pendapatnya.

    Dalam rapat tersebut, Edi menyoroti masalah di sejumlah rest area yang dinilai masih belum tertata dengan baik. 

    Dia menceritakan pengalamannya ketika mendapati petugas keamanan yang tidak sigap di salah satu rest area.

    “Pak Dirjen, rest area ini juga perlu kita tertibkan. Saya mengalami sendiri, satu security ketika menghadapi kemacetan yang luar biasa. Ini kaku, tidak ramah, bahkan terakhir saya juga agak marah. Saya tanya, ‘eh di mana ini tempat jual obat?’ Kebetulan anak saya sakit. (Dia bilang) ‘enggak ada, pak’. Habis itu dianya langsung pergi,” kata Edi dalam rapat.

    Edi juga mengkritik sistem pengisian bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menerapkan layanan self-service. 

    Menurutnya, tidak semua pengguna jalan memahami cara mengisi bahan bakar secara mandiri, sementara antrean kendaraan yang mengular hingga satu kilometer dibiarkan tanpa ada intervensi petugas.

    “Padahal saya mohon maaf pake pelat DPR, apalagi kalau tidak menggunakan pelat DPR itu jadi masalah, rakyat biasa. Jadi artinya dari beberapa peristiwa ini pak ketua sudah sampaikan, solusi cuma satu (bentuk) Panja, supaya clear suapaya terurai,” ujar Edi.

    Edi juga meminta Dirjen Bina Marga untuk fokus menyelesaikan permasalahan yang ada agar tak terkesan membela pengembang jalan tol.

    “Dan ini bagi Pak Dirjen, mohon maaf Pak Dirjen jangan bicara Pak Dirjen. Mumpung Pak Dirjen baru, belanja masalah dulu, selesaikan seluruh masalahnya baru kita uraikan, enggak apa-apa,” ucapnya.

    Sebelum mengakhiri pendapatnya, Edi mengingatkan pentingnya menjaga etika dalam forum resmi, termasuk memberikan perhatian penuh saat anggota DPR menyampaikan pendapatnya.

    “Mohon maaf pak pimpinan seringkali dari eksekutif ketika ada teman bicara, dia bicara sendiri. Lain kali ditertibkan supaya clear persoalan-persoalan kita ini, menghormati forum yang terhormat ini,” tegasnya.

     

  • Catat Nih, Waktu Diskon Tiket Pesawat Musim Lebaran

    Catat Nih, Waktu Diskon Tiket Pesawat Musim Lebaran

    Jakarta –

    Pemerintah berencana akan memberikan diskon untuk tiket pesawat sebesar 10%. Diskon ini akan diberlakukan seminggu sebelum dan setelah Hari Raya Lebaran 2025.

    Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, pemerintah memberikan diskon tersebut sebagai stimulus untuk masyarakat di periode libur hari besar keagamaan.

    “Diskon harga pesawat yang besarnya sekitar 10% dan itu diberlakukan dua minggu. Seminggu sebelum dan seminggu sesudah Lebaran,” kata Airlangga, dalam acara Economic Insight di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Selain diskon harga tiket pesawat, Airlangga mengatakan, pemerintah juga memberikan diskon untuk tarif jalan tol di beberapa ruas yang menjadi jalur andalan mudik. Namun ia tak merinci ruas-ruas apa saja yang akan dikenakan diskon.

    Pemerintah juga mendorong pelaksanaan program belanja seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) program Every Purchase is Cheap (EPIC) Sale di seluruh outlet minimarket, diskon belanja di seluruh mal, dan lain sebagainya.

    “Dan diskonnnya dari 50% sampai 70% untuk barang-barang tertentu. Di bulan Desember kemarin berhasil mendorong pembelian dalam negeri hampir mendekati di Rp 80 triliun,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menjanjikan diskon tarif tol dan tiket pesawat di masa mudik Lebaran tahun ini. Para menteri pun mulai melakukan pengkajian lanjutan untuk penerapan diskon tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan sampai saat ini jajarannya, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) masih butuh waktu untuk mengkaji hal ini. Dia mengatakan bila sudah ada keputusan pihaknya akan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat.

    “Kami belum bisa men-declare karena masih butuh waktu sebentar lagi mohon waktu. Utamanya Kemenhub tadi masih mau duduk langsung dengan Kementerian BUMN, Kemenkeu dan lain-lain. Yang jelas semangatnya sesuai arahan Presiden, bagaimana harga tiket, harga transportasi bisa lebih terjangkau,” papar AHY usai rapat dengan Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

    Di sisi lain, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan sampai saat ini pihaknya masih bicara dengan badan usaha atau operator jalan tol untuk pemberian diskon tarif jalan tol. Menurutnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sudah memulai pembicaraan untuk diskon tarif tol sejak hari ini.

    “Angka pastinya belum, tapi kita sudah mulai bicara. Bahkan hari ini Kepala BPJT sudah zoom meeting dengan semua badan usaha. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa umumkan bersama-sama dengan Pak Menko,” kata Dody di kesempatan yang sama.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi juga menyatakan hal yang sama. Koordinasi sudah dilakukan dengan badan usaha.

    “Bahwa pembicaraan sudah, tapi masih dalam proses. Semuanya, dengan airlines dan semua pihak yang terkait dengan penetapan harga tiket,” ujar Dudy di tempat yang sama.

    (kil/kil)

  • Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Apa Kabar Bayar Tol Tanpa Setop? Begini Nasibnya

    Jakarta –

    Progres penerapan bayar tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) yang dimenangkan perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd Zrt, dan dikerjakan anak perusahaan, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) belum juga menemukan titik terang penerapannya.

    Untuk diketahui, dana pengembangan proyek MLFF berasal dari anggaran negara Hungaria melalui RITS yang mencapai US$ 300 juta atau Rp 4,4 triliun. Sebelumnya, sistem tersebut diproyeksikan mulai berjalan pada kuartal I 2025.

    Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Marga (DJBM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Roy Rizali Anwar, mengaku sudah menyiapkan solusi untuk mengurai persoalan yang membuat proyek tersebut mandek.

    “Saya juga sudah mengumpulkan bahan-bahan, data-data, lengkap semua terkait permasalahan itu, kita coba urai,” kata Roy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Roy mengatakan, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga sudah menyampaikan surat kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan langkah selanjutnya.

    “Teman-teman BUJT, BPJT juga sudah menyampaikan surat ke APH, ke BPKP, dan sebagainya,apa langkah-langkah yang harus kami melakukan. Jadi kita di kemudian hari kita bermasalah,” tutupnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti pelaksanaan bayar tol tanpa setop belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, belum terjalin kesepakatan final antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Hungaria dan Badan Usaha Pelaksana RITS.

    “Belum lah, kan belum sepakat,” kata Diana, ditemui awak media di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Diana mengatakan kesepakatan tersebut penting agar tidak terjadi masalah dalam penerapan sistem anyar ini di kemudian hari. Di sisi lain negosiasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak Agustus 2024, namun belum membuahkan hasil hingga saat ini.

    “Semuanya itu diimplementasikan kalau sudah disepakati semuanya. Kan kontrak antara dua (pihak) ini, kalau ada yang belum sepakat jangan dilanjutkan dulu lah, nanti akan jadi masalah,” terang Diana.

    Saat ini, Kementerian PU masih terus mengkaji upaya-upaya untuk menuju kesepakatan. Meski demikian, Diana belum dapat memastikan kapan kiranya persoalan ini rampung dan sistem bisa diimplementasikan.

    Untuk diketahui, implementasi MLFF molor lebih dari 2 tahun, di mana mulanya operasi ditargetkan dimulai pada 2022. Berbagai tantangan muncul, mulai dari masalah internal di RITS, hingga uji coba tertutup yang belum berhasil. Akibatnya, target implementasi sistem anyar ini terus mundur.

    Padahal, MLFF telah masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). MLFF juga telah resmi menjadi salah satu sistem transaksi jalan tol di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol resmi ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal 20 Mei 2024.

    (fdl/fdl)